KEBIJAKAN KONVERSI PENYAL NYALURAN DBH DAN/ ATAU DAU DALAM BENTUK K NON TUNAI
LATAR BELAKANG BELA Dana Transfer ke Daerah dan dana Desa (TKD dan an DD) mengalami kenaikan dar i tahun ke tahun, posisi terakhir dalam APBN 2016 mencapai Rp77 770,2 tr iliun, atau naik 14% dar i tahun 2015 Rp664,6 tr iliun. ta 2010 mencapai Rp56,6 tr iliun (13,3% dar i SILPA meningkat dar i tahun ke tahun, jika pada tahun total belanja daerah), maka pada tahun 2014 men enjadi Rp124,5 tr iliun (16,3% dar i total belanja daerah)
Simpanan Pemda dar i tahun ke tahun mengalami mi kenaikan, yaitu Rp92,4 tr iliun di tahun 2013, naik menjadi Rp113,1 tr iliun di tahun 2014, dan s.d. bulan bu Desember 2015 mencapai Rp99,68 Tr iliun, menur un sebesar Rp147,66 tr iliun dar i bulan seb ebelumnya November Rp247,36 tr iliun.
Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Nomor 14 Tahun 201 015 tentang APBN Tahun 2016 (1) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran TKD KD dan DD diatur sebagai ber ikut: a. penyaluran anggaran TKD dan DD dapat apat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai; b. bagi daerah yang memiliki uang kas dan an/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak
wajar, dilakukan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai; c. penyaluran DAK Fisik dilakukan berdasarr kan ka kiner ja penyerapan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran anggaran a TKD dan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menter i Keua uangan.
AGREGAT SILPA TAHUN N BERKENAAN BER TERHADAP REALISASI BELANJA DAERAH DAER (2010 - 2014) 900
18,0% 15,7%
Miliar Rupiah
800 700
16,3%
16,3%
16,0%
14,6% 13,3%
14,0%
600
12,0%
500
10,0%
400
8,0%
300
6,0%
200
4,0%
100
2,0%
0
0,0% 2010
2011
2012
2013
2014
SilPA Thn Berkenaan
56,574
78,317
97,026
100,58
124,474
Realisasi Belanja
424,007
498,805
595,824
687,877
764,001
13,3%
15,7%
16,3%
14,6%
16,3%
%
TUJUA UJUAN
Mendorong pengelolaan APBD AP yang sehat , efisien, dan efektif; if; Mendorong penyerapan APBD AP yang optimal dan tepat waktu; Mengurangi uang kas dan/ dan atau simpanan pemer intah daerah di bank ban dalam jumlah tidak wajar.
BENTUK PENYALURAN N NONTUNAI NONTU DAN JENIS DANA TRANSFER YANG AKAN D DIKONVERSI
Konver si penyaluran DBH dan/ atau DAU AU dalam bentuk nontunai dilakukan melalui pener bitan Surat Ber har ga Negara (SBN) (SB ber upa Surat Per bendaharaan Negara (SPN) /
Surat Per bendaharaan Neg egara Syar iah (SPN-S) yang tidak dapat
diperdagangkan
Dana Transfer ke Daerah yang dikonve ver si dalam bentuk SBN ter dir i dar i DBH dan atau/ DAU
DBH meliputi: - DBH PBB Migas - DBH PPH WPOPDN mi - DBH SDA Per tambangan Minyak Bumi - DBH SDA Per tambangan Gas Bumi - DBH SDA Per tambangan Mineral dan Batubara
JANGKA WAKTU DAN N PERIODISASI PERIO KONVERSI
Jangka waktu SBN ditetapkan sela elama 3 bulan dengan tingkat yield 50% dar i tingkat suku bunga pen enempatan kas Pemer intah Pusat di Bank Indonesia. (65% Dar i BI Rate) R
Konver si penyaluran DBH dilakuk ukan pada akhir Tr iw ulan I (Bulan Maret) dan akhir Tr iw ulan II (Bula ulan Juni),
Konver si penyaluran DAU dilakuk ukan pada awal Tr iw ulan II (Tgl.1 Apr il) dan awal Tr iw ulan III (Tgl. 1 Juli)
PENETAPAN DAERAH LAYAK AK K KONVERSI DAN PERIODISASI PELAKSANAAN AAN KONVERSI Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam d bentuk nontunai dilakukan melalui penerbitan SBN bagi daerah yang memiliki uang ng kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, yaitu daerah yang mempunyai posisi po kas dan/simpanan di bank pada periode tertentu melebihi perkiraan kebutuhan belanj nja operasi dan belanja modal 3 (tiga) bulan berikutnya dan besarannya diatas rata-rata nasional. nasio
Posisi Kas Jan Kebutuhan
100
Feb
Tw2 w2
Tw1 Mar
Apr
Mei
Jun
25
25
25
Jul
Agt
Sep
Okt
Nop
Des
Keterangan: 1. Konversi Penyaluran DBH dilaksanakan pada akhir bulan Maret dan akhir bulan Juni. 2. Konversi DAU dilaksanakan pada awal bulan April dan d awal bulan Juli. 3. Penentuan Daerah yang Penyaluran DBH dan/atau DAU-nya D dikonversi dalam bentuk SBN, contoh : - Posisi Kas Daerah bulan Februari = Rp100 - Rencana Pengeluaran Operasi dan Belanja Modal al 3 bulan berikutnya = Rp75 - Kas/simpanan dalam jumlah tidak wajar (dana idle) idl = Rp100 – Rp75 = Rp25 - Misalnya rata-rata nasional kas/simpanan dalam m jumlah tidak wajar sebesar =/>Rp23, maka daerah yang mempunyai kas/simpanan dalam jumlah tidak tid wajar (Rp25 > Rp23) tersebut ditetapkan sebagai daerah yang penyaluran DBH dan/atau DAU-nya ya dikonversi dalam bentuk SBN.
PENENTUAN DAERAH YANG DIKENAI KONVE ONVERSI PENYALURAN DBH dan/atau DAU Daerah yang memiliki uang kas dan/ atau simpanan pemer intah daerah di bank dalam jumlah tidak wajar
adalah daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas ka melebihi 3 (tiga) bulan belanja ber ikutnya (dana idle) Penghitungan dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok ok yaitu Provinsi dan Kabupaten/ Kota Langkah-langkah untuk menentukan daerah yang dikenai di konver si penyaluran DAU dan/ atau DBH: 1.
Menghitung selisih antara posisi kas/ setara kas dengan kebutuhan belanja untuk 3 bulan ber ikutnya. a.
Penghitungan untuk konver si penyaluran tahap ta I: posisi kas Bulan Febr uar i dikurangi kebutuhan belanja operasi dan 30% belanja modal Apr pr il i s.d Juni
b.
Penghitungan untuk konver si penyaluran tahap ta II: posisi kas bulan mei dikurangi kebutuhan belan operasi dan 50% belanja modal Juli s.d Septe ptember
2. Selisih yang ber nilai positif di hitung untuk men endapatkan rata-rata Nasional 3. Daerah yang memiliki selisih positif dan di atas rata-rata Nasional, penyaluran DBH dan/ atau DAU-nya dikonver si dalam bentuk SBN.
4. Bagi daerah yang memiliki selisih nilai positif dan da di bawah rata-rata nasional, penyaluran DBH dan/ at DAU-nya tetap disalur kan ke daerah melalui pem emindahanbukuan (dar i RKUN ke RKUD).
Timeline Penerb enerbitan SBN April/Juli
Maret/Juni Data Simpanan Pemda di Perbankan (BI)
Penetapan Daerah yang dikonversi
SP2D
Penerbitan SPM DBH dan DAU
DAU
DBH
1
10
11
16
17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30/ 31
DBH
Data Posisi Kas Daerah Dan Kebutuhan Daerah
Pengolahan data dan Proses Perhitungan (Dit. EPIKD, Dit. Daper, DJPPR)
1 DAU
Surat Instruksi Setelmen DJPPR Ke BI Setelmen Penyampaian Penetapan Pe daerah layak kon onversi : a. KPA Transfe sfer b. DJPPR
KEWAJIBAN PEMERINT MERINTAH DAERAH Pemer intah Daerah menyampaikan data: o
Per kiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan
o
Laporan posisi kas bulanan
o
Ringkasan realisasi APBD bulanan
Pemer intah daerah membuka rekening sub ub reg registry (rekening untuk penampungan SBN ) pada bank umum penyelenggara kustodian odian dan bukti pembukaan rekening disampaikan ke DJPK
Data ter sebut diatas disampaikan tidak melebihi mele 7 (tujuh) har i ker ja setelah bulan ber sangkutan .
sanksi: bagi daerah yang tidak menyampaikan data, data dilakukan penundaan penyaluran DBH atau DAU sebesar 50% dar i nilai DBH/ DAU - tahap tah penyaluran/ bulan ber sangkutan
TIME LINE PENYAMPAIAN DATA A PEMDA P PADA KEMENKEU Pebr uar i
Januari
Maret ...s.d. Desember
10
11
Data bulan Januari Diterima dari Daerah
13
21
Pengolahan Data
22
23
24
30
Surat Keputusan Penundaa ndaan DBH atau DAU bagi daerah tidak menyam enyampaikan Data
Evaluasi penyampaian data per kiraan belanja operasi dan da belanja modal bulanan, laporan posisi kas bulanan, r ingkasan realisasi APBD bulanan dilakukan setiap se bulan s.d bulan Desember
Pengenaan sanksi ber upa penundaan penyaluran DBH atau a DAU sebesar 50% (lima puluh per sen) dar i nilai DBH atau DAU yang disalur kan pada tahap penyaluran/ bulan an ber sangkutan
Penundaan penyaluran DBH atau DAU didasar kan atass nilai n yang paling besar antara DBH dan DAU Dalam hal pemer intah daerah telah menyampaikan data ta Direktur Jenderal Per imbangan Keuangan atas nama Menter i Keuangan menetapkan pencabutan sanksi penun nundaaan penyaluran DBH atau DAU
Dalam hal sanksi belum dicabut sampai dengan tahun anggaran a berakhir, DBH atau DAU yang ditunda disalur kan kembali pada akhir tahun anggaran
ESTIMASI PENDAPATAN FEBRUARI ARI SAMPAI DENGAN APRIL
ESTIMASI BELANJA FEBRUARI SAM SAMPAI DENGAN APRIL
FORMULASI PERHITUNGAN PENETAPAN AN DAERAH PENERIMA SURAT BERHARGA NEGARA
Berdasar kan tabel diatas, Kondisi kas/ setara kas as Pemer intah Provinsi Sulawesi Utara pada akhir Tr iw ulan I dan awal Tr iw ulan II tidak akan ditetapkan sebagai daerah pener ima Dana Transfer dar i Pemer intah Pusat dalam bentuk Sur urat Ber harga Negara (SBN).
RENCANA AKSI PEMERINTAH PRO ROVINSI SULAWESI UTARA SKPD/ UPTD
DIWAJIBKAN
UNTUK ME ELAKUKAN REKONSILIASI INTERNAL PENDAPATAN DAN BELANJA PADA HARI KERJ RJA TERAKHIR BULAN BERJALAN
SKPD/ UPTD DIWAJIBKAN UNTUK MELAKU KUKAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BELANJA DI BIDANG AKUNTANSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA RA SELAMBAT-LAMBATNYA 2(DUA) HARI KERJA AWAL BULAN BERIKUTNYA
SKPD/ UPTD
DIWAJIBKAN
MENYAM AMPAIKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN, LAPORAN POSISI KAS PADA BEN ENDAHARA PENERIMAAN/ PENGELUARAN DALAM BENTUK HARD COPY/SOFT COPY SELAMBAT-LAMBATNYA S 3 (TIGA) HARI KERJA PADA AWAL BULAN BERIKUTNYA
RENCANA AKSI PEMERINTAH PRO ROVINSI SULAWESI UTARA SKPD/ UPTD DIWAJIBKAN UNTUK MELAKSANA AKAN PROGRAM KEGIATAN SESUAI DENGAN RENCANA ANGGARAN KAS YANG TELAH DIANGG GGARKAN DALAM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016; ANTARA RA L LAIN:
MELAKUKAN PENGELOLAAN UANG PERSED DIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SESUAI DENGAN RENCANA ANGGARAN YAN NG TELAH DIANGGARKAN DALAM DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN AN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
PERMINTAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAA AAN WAJIB DILAKUKAN SECARA SELEKTIF DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN SELAMBAT-LA LAMBATNYA 1(SATU) BULAN
MELAKUKAN PEMBAYARAN BELANJA OPERA RASIONAL/ RUTIN KANTOR SETIAP BULAN ANTARA LAIN BELANJA HONORARIUM SATU TUAN PENGELOLA KEUANGAN/ BARANG, BELANJA JASA TENAG AGA HARIAN LEPAS, BELANJA LISTRIK, AIR, TELEPON, BELANJA BAHAN BA BAKAR MINYAK, DST
RENCANA AKSI PEMERINTAH PRO ROVINSI SULAWESI UTARA MELAKUKAN PEMBAYARAN UANG MUKA PEKERJAAN PEK FISIK KONSTRUKSI (WAJIB DIMASUKKAN DALAM KONTRAK/SURAT PERJANJ ERJANJIAN) WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN/PENGADA NGADAAN (SESUAI SPK/SURAT PERJANJIAN/KONTRAK) BERAKHIR SELAMBAT MBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 DESEMBER 2016, BAIK YANG DIANGGARKAN DALAM APBD PBD MAUPUN P-APBD TA. 2016 SPK/SURAT PERJANJIAN/KONTRAK HARUS US MENCANTUMKAN MENC PASAL MENYANGKUT BIAYA MASA PEMELIHARAAN SELAMBAT-LAMBATNYA TNYA 2(DUA) BULAN SETELAH JATUH TEMPO HARUS DIAJUKAN PERMINTAAN PEMBAYARAN. RAN. APABILA TIDAK MENGAJUKAN PERMINTAAH PEMBAYARAN MAKA DIANGGAP KADALUARSA. RSA. MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA KETAT AT TERHADAP PELAKSANAAN PEKERJAAN FISIK KONSTRUKSI AGAR SUPAYA PELAKSANAAN NP PEKERJAAN TEPAT WAKTU (SESUAI PENGANGGARAN)
RENCANA AKSI PEMERINTAH PRO ROVINSI SULAWESI UTARA SEGERA MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAD NGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR ANTARA LAIN PENGADAAN KENDARAAN DI DINAS, KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, DST
PADA TRIWULAN I. PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS P PADA SKPD/ UPTD YANG TERLAMBAT MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI ANGG GGARAN DAN LAPORAN POSISI KAS PADA BENDAHARA PENERIMAAN/ PENGELUARAN N.
DINAS PENDAPATAN DAERAH WAJIB MENYA YAMPAIKAN PENETAPAN DANA BAGI HASIL (DBH) UNTUK PEMERINTAH KAB/ KOTA SEL ELAMBAT-LAMBATNYA 3(TIGA) HARI KERJA PADA AWAL BULAN BERIKUTNYA
SKPD MELAKSANAKAN REKONSILIASI PERH RHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SELA LAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA
REKOMENDASI BKD UNTUK PERHITUNGAN N TKD, DITETAPKAN SELAMBAT-LAMBATNYA SATU HARI KERJA SETELAH REKONSILIASII D DENGAN SKPD
RENCANA AKSI PEMERINTAH PRO ROVINSI SULAWESI UTARA BAGI SKPD YANG TIDAK MELAKSANAKAN KE KEGIATAN SESUAI TARGET ANGGARAN KAS HANYA BERHAK UNTUK MENERIMA TUNJJAN ANGAN KINERJA SBB :
REALISASI ≤ 50% DARI TARGET = 50% TKD
REALISASI ≤ 75% DARI TARGET = 25% % TKD
PROSES PENCAIRAN TKD DAPAT DI PROSES S SETELAH LAPORAN KEUANGAN SKPD TELAH DIMASUKKAN DI BPK-BMD PROV. SULUT.
TIME LINE PENYAMPAIAN DATA A SKPD/UPTD S PADA BUD Pebruari
Januari
Maret ...s.d. Desember
31 Rekonsiliasi pada SKPD/UPTD
1
2 Rekonsiliasi pada BUD
3
Penyampaian laporan
