PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERI KANAN REPUBLIK INDONESIA DAN YAYASAN KALPATMA BERSAMA DAN KOMANDO DAERAH MILITER II SRIWIJAYA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA Nomor: 03/KP3K1KKP/PKSIIV/2012 Nomor: PKS 0111VNKB/2012
TENTANG PENDAYAGUNAAN PULAU BATU KECIL KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROPINSI LAMPUNG
Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh, bulan April, tahun dua ribu dua belas, (30-42012), bertempat di Jakarta, yang bertanda-tangan dibawah ini: 1. Nama Jabatan Alamat
SUDIRMAN SAAD Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Keeil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Keeil, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 2. Nama Jabatan Alamat
OWl BAOARMANTO Ketua Yayasan Kalpatma Bersama. Jalan Labu Dalam Nomor 40, Jakarta Barat.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kalpatma Bersama berkedudukan di Jalan Labu Dalam Nomor 40, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 3. Nama Jabatan Alamat
MAYOR JENDERAL TNI NUGROHO WIDYOTOMO Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya, Tentara Nasional Angkatan Darat Republik Indonesia. Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Palembang, Sumatera Selatan.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Daerah Militer Il/Sriwijaya, Tentara Nasional Angkatan Darat Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5 Palembang, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA; secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang mendukung pembangunan melalui ketahanan nasional;
bertujuan
untuk
c. bahwa PIHAK KETIGA adalah komando utama di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berwenang dan bertangung jawab menyelenggarakan pembinaan dan operasional pertahanan aktif kewilayahan yang meliputi Propinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung. Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan syaratsyarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:
Pasal1 Maksud dan Tujuan (1) Maksud Perjanjian Kerja Sam a ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sam a dibidang pendayagunaan pulau-pulau kecil terluar; (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendayagunakan pulau kecil terluar dalam upaya mewujudkan pendayagunaan sumber daya di Pulau Batu Kecil dan perairan di sekitarnya, Kabupaten Lampung Barat, Propinsi Lampung secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 2
Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan: a. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan Pulau Batu Kecil (Bertuah) dan perairan di sekitarnya; b. peningkatan prasarana;
pembangunan
dan
pemanfaatan
infrastruktur,
sarana,
dan
c. pemberdayaan masyarakat; d. rehabilitasi ekosistem dan konservasi kawasan serta jenis ikan; e. pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif; dan f.
pengembangan sumber energi terbarukan.
Pasal3 Pelaksanaan (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan Rencana Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagaimana tercatum dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Rencana Kegiatan sebagaimana (satu) tahun sekali.
dimaksud pada ayat (1) di atas, disusun 1
(3) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sam a ini, dibentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK dan ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
Pasal4 Tugas Para Pihak (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas: a. melakukan sekitarnya;
perencanaan
Pulau
Batu
Kecil
(Bertuah) da n
perairan
di
b. melakukan fasilitasi pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur, sarana, dan prasarana di Pulau Batu Kecil (Bertuah) dan perairan di sekitarnya; c. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat; d. melakukan fasilitasi rehabilitasi ekosistem dan konservasi kawasan serta jenis ikan; e. melakukan fasilitasi pengembangan dan f.
usaha dan mata pencaharian alternatif;
melakukan fasilitasi pengembangan sumber energi terbarukan. 3
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas: a. melakukan pemanfaatan perairan di sekitarnya;
dan pengelolaan
Pulau Batu Kecil (Bertuah) dan
b. melakukan kegiatan pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif; c. melakukan dan
rehabilitasi ekosistem dan konservasi kawasan serta jenis ikan;
d. melakukan pengembangan sumber energi terbarukan. (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas: a. melakukan dukungan pengawasan dan (Bertuah) dan perairan di sekitarnya; dan
pengamanan
Pulau
Batu
Kecil
b. melakukan pemberdayaan masyarakat.
Pasal5 Pembiayaan Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan Rencana Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku-
Pasal6 Masa Berlaku (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK. (2) PARA PIHAK melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Kerja Sama ini selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini. (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini. (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi karena masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena permintaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. 4
Pasal7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan oleh Kelompok Kerja. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan Reneana Kegiatan untuk tahun berikutnya oleh PARA PIHAK. (3) Kelompok Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan Keeil (Bertuah) kepada PARA PIHAK.
pengelolaan
Pulau Batu
Pasal8 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan seeara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
Pasal9 Pemberitahuan Segala pemberitahuan/korespondensi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan seeara tertulis dan dapat melalui kurir, surat tereatat, faksimili dan surat elektronik kepada alamat sebagai berikut: PIHAK KESATU: Sekretariat Direktorat
Jenderal
Kelautan,
Pesisir,
dan
Pulau-Pulau
Keeil,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia, Gedung Mina Bahari III
Lt. 11, Jalan. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110. Telepon : (021) 351 9070 ext. 6201 Faks. : (021) 352 0357 dan 352 2560 Surat Elektronik :
[email protected] PIHAK KEDUA: Sekretariat Yayasan Barat. Telepon Faks. Surat Elektronik
Kalpatma
Bersama, Jalan Labu Dalam Nomor 40, Jakarta
: (021)6282325 : (021) 6010109 :
[email protected]
5
PIHAK KETIGA : Sekretariat Komando Daerah Militer IIiSriwijaya, Jalan Jenderal Palembang, Sumatera Selatan. Telepon : (02711) 320055 Faks. : (02711) 320055 Surat Elektronik :
[email protected]
Sudirman
KM 2,5
Pasal 10 Perubahan (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal 11 Penutup Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masingmasing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK. PIHAK KETIGA
PIHAK KEDUA
NUGROHO WIDYOTOM
6
PENDAYAGUNAAN
No 1
2
3
4 5 6
RENCANA KEGIATAN TAHUN 2012 PULAU BATU KECIL (BERTUAH), KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROPINSI LAMPUNG
Ruang Lingkup
Program Aksi/Kegiatan Rencana Zonasi
Instansi KP3K, Kodam Kalpatma
Sarana Prasarana Oasar
KP3K, Kalpatma
Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme dan Peningkatan Kapasitas SOM
KP3K, Kodam Kalpatma
Pembinaan habitat dan populasi jenis biota laut Identifikasi dan kajian pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif Identifikasi dan kajian pengembangan energi terbarukan
KP3K, Kalpatma
Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan Pulau Batu Kecil (Bertuah) dan perairan di sekitarnya
Fasilitasi Penyusunan dan Master Plan
Peningkatan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur, sarana, dan prasarana Pemberdayaan masyarakat
Pembangunan pulau kecil
Rehabilitasi ekosistem dan konservasi Kawasan serta jenis ikan Pengembangan usaha dan mata pencaharian alternatif Pengembangan sumber energi terbarukan PIHAK KETIGA
PIHAK KEDUA ('
NUGROHO WIDYOTOM
DWI~MANTO
KP3K, Kalpatma KP3K, Kalpatma
PIHAK PERTAMA
Keterangan II,
II,
