ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN (AD HIMAPSI)

ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN (AD HIMAPSI) PEMBUKAAN Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mahasiswa dan pemuda Simalungun yang tidak terpisahkan dari masyarakat bangsa Indonesia, menyadari akan tugas dan panggilan kami sebagai warga Negara. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa tanggung jawab ikut serta dalam mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 dalam usaha mewujudkan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Bahwa untuk mempertahankan, menegakkan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia diperlukan pembinaan dan pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkwalitas, beriman dan berjiwa pengabdian kepada masyarakat dan bangsa dengan tetap mempertahankan jati diri. Dalam upaya mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan tersebut serta untuk lebih meningkatkan rasa persatuan dan persaudaraan maka pada tanggal 04 April 1978 bertempat di Medan, kami Persatuan Angkatan Muda Simalungun (PAMSI), Ikatan Keluarga Antar Pemuda Simalungun (IKAPSI) dan Ikatan Mahasiswa Simalungun (IMSI) dengan penuh kasih sayang dan persahabatan sepakat untuk melebur diri dan berhimpun dalam suatu organisasi sebagai salah satu wadah pembinaan kader Bangsa dengan nama HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN.

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun disingkat HIMAPSI Pasal 2 HIMAPSI didirikan pada tanggal 04 April 1978 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan sekertariat DPP HIMAPSI berkedudukan di Medan. 1|

Lampiran Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa XI Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun No. 004/ MUBESLUB- HIMAPSI/VIII/2015 Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMAPSI

BAB II AZAS, IDENTITAS DAN MOTTO Pasal 3 Azas Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara HIMAPSI berazaskan Pancasila Pasal 4 Identitas HIMAPSI menghimpun Mahasiswa dan Pemuda yang beridentitaskan Habonaron Do Bona. Pasal 5 Motto Motto HIMAPSI “Sapangambei Manoktok Hitei ibagas Habonaron Do Bona”, artinya : bergotong royong dalam menyelesaikan satu tugas yang berdasarkan kebenaran.

BAB III LAMBANG, BENDERA DAN PATAKA Pasal 6 Lambang HIMAPSI adalah : 1. Berbentuk segi lima artinya menunjukkan HIMAPSI berdasarkan Pancasila 2. Isinya adalah : a. Rumah adat Simalungun yang artinya HIMAPSI merupakan suatu wadah yang berbudaya Simalungun. b. Buku/Kitab artinya HIMAPSI adalah wadah perkumpulan mahasiswa dan pemuda Simalungun yang intelektual. c. Padi dan kapas artinya melambangkan daerah Simalungun adalah daerah yang subur, makmur dan kaya akan sumber daya alam. d. Bintang lima artinya bahwa segenap anggota HIMAPSI mempunyai daya juang dan cita – cita yang tinggi yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. 3. Dibawah segi lima terdapat “Hiou suri –suri” bertuliskan HIMAPSI, artinya warga HIMAPSI di ikat dalam suatu kebersamaan yang tak terpisahkan dalam satu budaya yang kokoh. Pasal 7 Bendera HIMAPSI 1. Berbentuk segi empat, warna dasarnya adalah merah hatirongga, isinya adalah logo HIMAPSI, di bawah logo terdapat tulisan yang menunjukkan tingkat kepengurusan Pasal 8 Pataka HIMAPSI 1. Berbentuk segi lima yang dua sisi sebelah bawah membentuk sisi miring, warna dasarnya adalah merah hatirongga, isinya adalah logo HIMAPSI, di bawah logo terdapat tulisan HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN.

2|


BAB IV VISI, MISI DAN SIFAT Pasal 9 Visi Terbinanya sumber daya manusia HIMAPSI sebagai anak bangsa yang lebih berkualitas, inovatif, berjiwa patriot dan beriman serta berjiwa pengabdian kepada masyarakat guna ikut serta mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Memberdayakan Sumber Daya HIMAPSI dalam rangka pembangunan bangsa yang bersih dan berwibawa, yang berlandaskan Habonaron do Bona. Peneguhan jati diri warga Simalungun. Pelestarian budaya Simalungun

1.

2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 10 Misi Menggali, mengembangkan dan melesarikan serta menjunjung budaya Simalungun. Membina dan mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya para anggota HIMAPSI. Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, dan kepemudaan untuk peningkatan sumber daya manusia. Menjadi sosial control dalam pelestarian budaya Simalungun. Menggali potensi daerah Simalungun demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Simalungun. Usaha- usaha lain yang sesuai dengan azas dan identitas organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan.

Pasal 11 Sifat HIMAPSI bersifat Independen dan tidak boleh berafiliasi dan atau berpihak kepada partai politik manapun.

BAB V KEANGGOTAAN

1. 2. 3.

4.

3|

Pasal 12 Anggota HIMAPSI adalah Mahasiswa dan Pemuda yang menyetujui dan menerima azas, sifat dan tujuan organisasi. Bersedia menjalankan usaha – usaha organisasi serta telah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan. Syarat – syarat yang ditentukan dalam ayat 2 (dua) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi, atau peraturan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Anggota HIMAPSI terdiri dari : a. Anggota biasa b. Anggota luar biasa c. Anggota kehormatan


BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 13 Hak Anggota 1. Anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan hak dipilih, hak bicara, hak membela diri dan hak atas kartu anggota. 2. Anggota luar biasa mempunyai hak bicara dan hak membela diri. 3. Anggota kehormatan mempunyai hak bicara dan hak membela diri. Pasal 14 Kewajiban Anggota 1. Menjungjung tinggi nama baik dan kehormatan HIMAPSI 2. Mentaati Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta peraturan lain yang berlaku pada HIMAPSI. 3. Aktif melaksanakan program – program dan kegiatan – kegiatan HIMAPSI

BAB VII PERMUSYARAWATAN DAN STUKTUR ORGANISASI Pasal 15 Permusyawaratan Permusyawaratan organisasi HIMAPSI adalah Musyawarah Besar (MUBES), Musyawarah Cabang (MUSCAB), Musyawarah Komisariat (MUSKOM) dan Musyawarah Anak Komisariat MUSAKOM). Pasal 16 Kepengurusan Struktur kepengurusan Organisasi HIMAPSI adalah : 1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) HIMAPSI 2. Dewan Pengurus Cabang (DPC) HIMAPSI 3. Dewan Pengurus Komisariat (DPK) HIMAPSI 4. Dewan Pengurus Anak Komisariat (DPAK) HIMAPSI Pasal 17 Badan Pertimbangan Organisasi 1. Ditingkat pusat disebut Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) 2. Ditingkat Cabang disebut Badan Pertimbangan Organisasi Cabang (BPOC) 3. BPO terdiri dari anggota biasa dan atau anggota luar biasa HIMAPSI yang ditetapkan dan diberhentikan untuk tingkat pusat melalui MUBES, untuk tingkat Cabang melalui MUSCAB. Pasal 18 Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) Majelis Permusyawaratan Anggota merupakan wadah tertinggi dari aspirasi anggota, yang anggotanya terdiri dari para anggota luar biasa HIMAPSI.

4|


BAB VIII PERBENDAHARAAN Pasal 19 Harta Benda HIMAPSI diperoleh dari : 1. Uang pangkal dan iuran dari anggota 2. Sumbangan lain yang tidak mengikat 3. Usaha – usaha organisasi yang sah

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, MUSYAWARAH LUAR BIASA DAN PEMBUBARAN Pasal 20 Perubahan AD dan ART 1. Perubahan AD dan atau ART hanya dapat dilakukan melalui MUBES apabila diusulkan secara tertulis sedikitnya 2/3 jumlah suara peserta MUBES HIMAPSI 2. Perubahan sah apabila di setujui sedikitnya 2/3 jumlah suara yang hadir. Pasal 21 Musyawarah Besar Luar Biasa Musyawarah Luar Biasa (MUBESLUB) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Organisasi (PO) HIMAPSI

Pasal 22 Pembubaran Pembubaran Organisasi ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Luar Biasa yang dilaksanakan untuk maksud tersebut dan mendapat persetujuan sekurang – kurangnya ¾ dari jumlah yang hadir.

BAB X PENUTUP Pasal 23 Hal – hal lain belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi, peraturan – peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

5|


ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN (ART HIMAPSI) BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota HIMAPSI terdiri dari : 1. Anggota Biasa yaitu Mahasiswa dan atau Pemuda Simalungun yang telah berusia 17 tahun dan maksimal 35 tahun dan telah memenuhi syarat – syarat penerimaan anggota. 2. Anggota Luar Biasa yaitu mantan anggota biasa yang telah berusia lebih dari 35 tahun. 3. Anggota kehormatan yaitu anggota yang telah berjasa kepada organisasi HIMAPSI yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat HIMAPSI . Pasal 2 Penerimaan Anggota 1. Anggota Biasa diterima oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) melalui rekomendasi Dewan Pengurus Komisariat (DPK) melalui jalur Masa Perkenalan (MASPER) setelah memenuhi syarat – syarat penerimaan anggota 2. Anggota Kehormatan diterima oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) atas usul DPC dan atau prakarsa DPP itu sendiri dan ditetapkan dalam surat keputusan dan dipertanggungjawabkan kepada Musyawarah Besar (MUBES). Pasal 3 Pemberhentian Anggota : 1. Meninggal dunia 2. Atas permintaan secara tertulis kepada DPP atau DPC atau Dewan Pengurus Komisariat (DPK) 3. Diberhentikan oleh DPP atas usul DPC dan atau prakarsa DPP itu sendiri) 4. Dalam hal diberhentikan oleh DPP, yang bersangkutan berhak membela diri di dalam MUBES dengan mengajukan permohonan tertulis kepada DPP selambat – lambatnya 14 hari setelah waktu pelaksanaan MUBES ditetapkan. Pasal 4 Perpindahan Anggota Perpindahan anggota dari suatu cabang ke cabang lain dilengkapi dengan surat pindah dari cabang asal.

BAB II PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN KADER Pasal 5 Masa Perkenalan 1. Masa Perkenalan dilaksanakan ditingkat Cabang. 2. Materi MASPER adalah : a. Pengenalan Struktur Organisasi HIMAPSI 6|


b. Pengenalan AD, ART dan peraturan lain HIMAPSI c. Sejarah HIMAPSI dan Simalungun d. Pengenalan Mars, Hymne, Janji dan Bendera, Pataka serta perangkat – perangkat lain di HIMAPSI e. Materi tambahan Pasal 6 Latihan Kepemimpinan 1. Latihan kepemimpinan terdiri dari Latihan Kepemimpinan Tingkat Dasar (LKTD) dan Latihan Kepemimpinan Lanjutan (LKL). 2. LKTD dilaksanakan oleh DPC, yang materinya adalah : a. Pengetahuan dasar kepemimpinan dan kepanitiaan b. Sistem persidangan pada HIMAPSI c. Sistem administrasi dan keuangan pada HIMAPSI d. Kepemimpinan Simalungun dan budaya Simalungun e. Dan hal – hal lain yang tidak bertentangan dengan aturan organisasi HIMAPSI 3. LKL dilaksanakan oleh DPP, yang materinya adalah : a. Pengetahuan lanjutan kepemimpinan b. Bisnis dan kewirausahaan c. Pemantapan pemahaman budaya Simalungun d. Pelatihan instruktur pengkaderan e. Dan hal – hal lain yang tidak bertentangan dengan aturan organisasi HIMAPSI

BAB III STUKTUR ORGANISASI

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

7|

Pasal 7 Dewan Pengurus Pusat HIMAPSI dipimpin oleh Pengurus Kolektif yang disebut Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pengurus Pusat dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Besar untuk masa bakti 3 tahun. Fungsionaris DPP adalah anggota biasa HIMAPSI. Dewan Pengurus Pusat sekurang – kurangnya terdiri dari : a. Ketua Umum b. Ketua Bidang c. Sekretasis Jendral d. Sekertaris Bidang e. Bendahara Umum f. Wakil Bendahara DPP dipilih oleh MUBES dengan sistem pemilihan langsung dan atau formateur Apabila masa jabatan DPP telah habis tetapi MUBES belum terlaksana, maka MPA, BPO dan DPC yang aktif berhak mengambil alih tanggung jawab organisasi sesuai ketentuan yang berlaku. DPP bertanggung jawab kepada MUBES. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral mewakili organisasi ke dalam dan keluar DPP mempunyai tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan MUBES. Lampiran Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa XI Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun No. 004/ MUBESLUB- HIMAPSI/VIII/2015 Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMAPSI

b. c. d. e. f. g.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

1. 2. 3. 4. 5.

8|

Melaksanakan rapat minimal empat kali dalam setahun. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada DPC. Melaksanakan Manajemen Organisasi Melaksanakan LKL. Membentuk DPC di daerah – daerah. Dapat membentuk dan membubarkan Panitia atau Kelompok Kerja di tingkat Dewan Pengurus Pusat demi kelancaran tugas – tugas Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 8 Dewan Pengurus Cabang HIMAPSI ditingkat Cabang dipimpin oleh pengurus kolektif yang disebut Dewan Pengurus Cabang. DPC dipilih oleh MUSCAB dengan sistem pemilihan langsung dan atau formateur DPC diangkat oleh MUSCAB untuk masa bakti 3 tahun khusus untuk Cabang Medan masa baktinya 2 tahun. Fungsionaris Dewan Pengurus Cabang adalah anggota biasa HIMAPSI yang terdaftar di cabang tersebut. Dewan Pengurus Cabang sekurang – kurangnya terdiri dari : a. Ketua b. Wakil Ketua Bidang c. Sekretasis d. Wakil Sekretaris Bidang e. Bendahara f. Wakil Bendahara DPC bertanggung jawab kepada MUSCAB dan DPP. DPC mempunyai tugas – tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan MUSCAB. b. Melaksanakan rapat minimal empat kali dalam setahun. c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada Dewan Pengurus Komisariat di wilayahnya d. Melaksanakan Manajemen Organisasi di tingkat Cabang. e. Melaksanakan MASPER dan LKTD. f. Membentuk DPK di wilayahnya. g. Dapat membentuk dan membubarkan panitia atau kelompok kerja di tingkat Cabang demi kelancaran tugas – tugas DPC. Pasal 9 Dewan Pengurus Komisariat HIMAPSI ditingkat Universitas/ Istitut/ Akademi/ Kecamatan dipimpin oleh pengurus kolektif yang disebut Dewan Pengurus Komisariat (DPK). DPK dipilih oleh MUSKOM dengan sistem pemilihan langsung dan atau formateur DPK diangkat oleh MUSKOM untuk masa bakti 2 (dua) tahun. Fungsionaris DPK adalah orang anggota biasa HIMAPSI yang terdaftar di komisariat tersebut. DPK sekurang – kurangnya terdiri dari : a. Ketua b. Wakil Ketua Bidang c. Sekretasis Lampiran Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa XI Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun No. 004/ MUBESLUB- HIMAPSI/VIII/2015 Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMAPSI

d. Wakil Sekretaris Bidang e. Bendahara f. Wakil Bendahara 6. DPK bertanggung jawab kepada MUSKOM dan DPC. 7. DPK mempunyai tugas – tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan MUSKOM. b. Melaksanakan rapat minimal empat kali dalam setahun. c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada Dewan Pengurus Anak Komisariat (DPAK) di wilayahnya. d. Melaksanakan manajemen organisasi di tingkat komisariat. e. Menjaring calon anggota biasa HIMAPSI untuk direkomendasikan kepada DPC untuk mengikuti MASPER. f. Membentuk DPAK di wilayahnya. g. Dapat membentuk dan membubarkan panitia atau kelompok kerja di tingkat komisariat demi kelancaran tugas – tugas DPK.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Pasal 10 Dewan Pengurus Anak Komisariat HIMAPSI ditingkat Fakultas/ Kelurahan/Desa dipimpin oleh Pengurus kolektif yang disebut Dewan Pengurus Anak Komisariat. DPAK dipilih oleh Musyawarah Anak Komisariat (MUSAKOM) dengan sistem pemilihan langsung dan atau formateur. DPAK diangkat oleh MUSAKOM untuk masa bakti 2 (dua) tahun. Fungsionaris DPAK adalah anggota biasa HIMAPSI yang terdaftar di anak komisariat tersebut. DPAK sekurang – kurangnya terdiri dari : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretasis d. Wakil Sekretaris e. Bendahara f. Wakil Bendahara DPAK bertanggung jawab kepada MUSAKOM dan DPK. DPAK mempunyai tugas – tugas sebagai berikut : a. Melaksanakan MUSAKOM. b. Melaksanakan rapat minimal empat kali dalam setahun. c. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kepada kadernya d. Melaksanakan manajemen organisasi di anak komisariatnya. e. Dapat membentuk dan membubarkan panitia atau kelompok kerja di tingkat anak komisariat demi kelancaran tugas – tugas DPAK.

Pasal 11 Badan Pertimbangan Organisasi 1. Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) diangkat dan diberhentikan oleh MUBES untuk masa bakti 3 tahun. 2. Badan Pertimbangan Organisasi Cabang (BPOC) diangkat dan diberhentikan oleh MUSCAB untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, untuk BPOC Medan masa baktinya 2 (dua tahun). 9|


3. BPO terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa anggota. 4. BPO mengadakan rapat minimum 2 kali dalam setahun. 5. BPObertugas : a. Memberikan pertimbangan dalam menetapkan anggaran belanja organisasi setiap tahunnya. b. Memberikan pertimbangan – pertimbangan kepada DPP dan atau DPC atas pengambilan keputusan, khususnya keputusan keluar organisasi. c. Mengawasi kegiatan organisasi dan memberikan pertimbangan yang tidak dapat diselesaikan oleh organisasi. d. Memeriksa keuangan dan harta kekayaan organisasi serta hasil pemeriksaan dilaporkan kepada DPP dan atau DPC memberikan petunjuk dan arahan terhadap kebijakan organisasi.

1. 2. 3. 4.

Pasal 12 Majelis Permusyawaratan Anggota Kepengurusan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) diangkat dan diberhentikan oleh MUBES dengan masa bakti 3 tahun. MPA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan angota – anggota . MPA mengadakan rapat minimum 1 kali setahun MPA bertugas untuk : a. Memberikan masukan dan arahan untuk perbendaharaan HIMAPSI b. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam hal pengadaan inventaris organisasi c. Bekerja sama dengan DPP dalam hal pendataan jumlah alumni atau senior members HIMAPSI d. Mengupayakan pemberdayaan anggota HIMAPSI untuk bekerja baik di instansi pemerintah maupun swasta. e. Memfasilitasi dan mengembangkan badan usaha yang dibentuk oleh organisasi HIMAPSI.

BAB IV PERMUSYAWARATAN

1. 2. 3.

4. 10 |

Pasal 13 Musyawarah Besar (MUBES) MUBES diselenggarakan oleh DPP. MUBES berlangsung dan sah apabila dihadiri sekurang – kurangnya setengah ditambah satu Cabang yang masa periodenya masih aktif. MUBES dihadiri oleh : a. Peserta 1. Personalia DPP 2. Utusan – utusan DPC b. BPO c. MPA d. Undangan dan peninjau ditentukan oleh DPP. Banyaknya utusan dari setiap DPC sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang. Lampiran Keputusan Musyawarah Besar Luar Biasa XI Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun No. 004/ MUBESLUB- HIMAPSI/VIII/2015 Tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIMAPSI

5. Setiap utusan dari DPC yang menghadiri MUBES adalah personalia DPC dan harus membawa mandat dari cabang yang diwakili. 6. MUBES yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang terdiri dari : a. Tiga orang dari peserta utusan DPC yang dipilih dan ditetapkan oleh MUBES . b. Dua orang dari peserta utusan DPP yang dipilih ditetapkan oleh MUBES. 7. MUBES bertugas : a. Menetapkan AD dan atau ART. b. Menilai laporan pertanggung jawaban DPP. c. Menetapkan Garis – garis Besar Program dan Pinjaman Umum Organisasi. d. Memilih dan menetapkan DPP. e. Memilih dan menetapkan BPO. f. Menetapkan keputusan – keputusan lain yang dianggap penting.

1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

Pasal 14 Musyawarah Cabang (MUSCAB) MUSCAB diselenggarakan oleh DPC. MUSCAB dihadiri oleh : a. Peserta : 1. Personalia DPC. 2. Utusan DPP yang jumlahnya maksimal 3 (tiga) orang. 3. Utusan komisariat yang jumlahnya maksimal 3 (tiga) orang. 4. Undangan dan peninjau yang ditentukan oleh DPC. Setiap utusan dari DPP dan dari DPK harus membawa surat kuasa dari DPP dan atau DPK yang mengutusnya. Setiap utusan komisariat yang menghadiri MUSCAB adalah personalia DPK. MUSCAB sah apabila dihadiri sekurang – kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah DPK yang masa periodenya aktif. MUSCAB dipimpin oleh pimpinan sidang yang terdiri dari; 1. 1 (satu) orang utusan DPP 2. 1 (satu) orang utusan DPC Demisioner 3. 3 (tiga) orang dari peserta penuh utusan DPK yang dipilih dan ditetapkan oleh MUSCAB. MUSCAB bertugas untuk : a. Menilai laporan pertanggung jawaban DPC dalam malaksanakan keputusan MUBES, keputusan DPP dan keputusan MUSCAB. b. Menyusun Garis – Garis Besar Program Cabang. c. Memilih dan menetapkan DPC. d. Memilih dan menetapkan BPOC.

Pasal 15 Musyawarah Komisariat 1. Musyawarah Komisariat (MUSKOM) diselenggarakan oleh DPK. 2. MUSKOM dihadiri oleh : a. Peserta : 1. Utusan DPC yang jumlahnya 3 (tiga) orang. 2. Anggota biasa di komisariat tersebut. 3. Undangan dan peninjau yang ditetapkan oleh DPK.

11 |


3. MUSKOM berlangsung sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah komisariat yang aktif masa periodenya. 4. MUSKOM dipimpin oleh pimpinan sidang yang terdiri dari; 1 (satu) orang utusan DPC 1 (satu) orang utusan DPK Demisioner 3 (tiga) orang dari peserta penuh utusan DPK yang dipilih dan ditetapkan oleh MUSKOM. 5. MUSKOM bertugas untuk : a. Menilai laporan pertanggung jawaban DPK dalam melaksanakan keputusan MUBES, keputusan DPP keputusan MUSCAB dan keputusan MUSKOM. b. Menyusun Garis – Garis Besar Program Kerja DPK. c. Memilih dan menetapkan DPK.

1. 2.

3. 4.

5.

6.

Pasal 16 Musyawarah Anak Komisariat Musyawarah Anak Komisariat (MUSAKOM) diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Anak Komisariat (DPAK). MUSAKOM dihadiri oleh : a. Peserta : 1. DPK yang jumlahnya maksimal 3 (tiga) orang. 2. Anggota biasa yang terdaftar di anak komisariat tersebut. b. Undangan dan peninjau yang ditetapkan oleh DPAK. MUSAKOM dianggap sah apabila dihadiri sekurang – kurangnya setengah ditambah satu jumlah anggota biasa yang terdaftar di komisariat tersebut. Musyawarah Anak Komisariat dipimpin oleh pimpinan sidang yang terdiri dari; 1 (satu) orang utusan DPK 1 (satu) orang utusan DPAK Demisioner 3 (tiga) orang dari peserta penuh yang ditetapkan oleh MUSAKOM. MUSAKOM bertugas untuk : a. Menilai laporan pertanggung jawaban DPAK. b. Menyusun program kerja. c. Memilih dan menetapkan DPAK. MUSAKOM bertanggung jawab kepada DPK melalui DPAK.

BAB V PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN CABANG, KOMISARIAT DAN ANAK KOMISARIAT Pasal 17 1. Pembentukan dan pembubaran cabang dilaksanakan oleh DPP, diberitahukan kepada cabang-cabang dan dipertanggungjawabkan kepada MUBES. 2. Pembentukan cabang dilakukan dengan syarat-syarat: a. Sekurang-kurangnya terdapat kesediaan 15 (lima belas) orang mahasiswa dan atau pemuda Simalungun di tempat yang akan dibentuk dan masing-masing atau secara bersama-sama mengajukan permohonan pembentukan cabang kepada DPP. b. Sudah mendapat bimbingan minimal dari DPP atau DPC terdekat yang ditunjuk oleh DPP. 12 |


3. Pembubaran cabang dilakukan oleh DPP dengan syarat bahwa di cabang tersebut sudah tidak ada lagi minimal 15 (lima belas) orang mahasiswa dan atau pemuda Simalungun yang bersedia menjadi anggota HIMAPSI dan atau tidak ada yang berkenan menjadi personalia DPC. 4. Semua akibat pembubaran cabang menjadi tanggung jawab DPP.

1.

2.

3.

4.

Pasal 18 Pembentukan dan pembubaran komisariat dilaksanakan oleh DPC, diberitahukan kepada komisariat-komisariat lain, dilaporkan kepada DPP dan dipertanggungjawabkan kepada MUSCAB. Membentuk komisariat dilakukan dengan syarat-syarat : a. Sekurang-kurangnya terdapat kesediaan 10 (sepuluh) orang mahasiswa dan pemuda Simalungun ditempat yang akan dibentuk komisariat dan masing-masing atau secara bersama-sama mengajukan permohonan pembentukan komisariat kepada DPC di wilayah calon komisariat tersebut. b. Sudah mendapat bimbingan minimal dari DPC di wilayah tersebut. Pembubaran komisariat dilakukan dengan syarat bahwa di komisariat yang akan dibubarkan tersebut tidak terdapat lagi minimal 10 orang mahasiswa dan atau pemuda Simalungun yang bersedia menjadi anggota HIMAPSI dan atau tidak ada yang berkenan menjadi DPK. Semua akibat pembubaran komisariat akan menjadi tanggung jawab DPC.

Pasal 19 1. Pembentukan dan pembubaran anak komisariat dilaksanakan oleh DPK, diberitahukan kepada anak komisariat lain, melalui persetujuan DPC dan dipertanggungjawabkan kepada MUSKOM. 2. Membentuk anak komisariat dilakukan dengan syarat-syarat : a. Sekurang-kurangnya terdapat kesediaan 10 (sepuluh) orang mahasiswa dan pemuda Simalungun ditempat yang akan dibentuk komisariat dan masing-masing atau secara bersama-sama mengajukan permohonan pembentukan komisariat kepada DPK di wilayah calon anak komisariat tersebut. b. Sudah mendapat bimbingan dan persetujuan minimal dari DPC di wilayah tersebut. 3. Pembubaran anak komisariat dilakukan dengan syarat bahwa di anak komisariat yang akan dibubarkan tersebut tidak terdapat lagi minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa dan atau pemuda Simalungun yang bersedia menjadi anggota HIMAPSI dan atau tidak ada yang berkenan menjadi DPAK. 4. Semua akibat pembubaran komisariat akan menjadi tanggung jawab DPK dan DPC.

BAB VI PERBENDAHARAAN Pasal 20 Perbendaharaan organisasi yang berasal dari uang pangkal dan iuran anggota ditentukan oleh masing-masing cabang dan komisariat.

13 |


PASAL VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN TINGKAT KEPUTUSAN ORGANISASI Pasal 21 Pengambilan Keputusan 1. Keputusan persidangan diambil berdasakan musyawarah mufakat dan jika diperlukan dapat diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak (voting). 2. Apabila pemungutan suara dilaksanakan, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pemungutan suara mengenai orang harus dilakukan secara tertulis, kecuali ditentukan lain. b. Apabila dalam pemungutan suara mengenai orang, jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pungutan suara dilakukan sampai dua kali, dan apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama maka dilakukan undian. c. Apabila pungutan suara mengenai hal-hal lain hasil pemungutan ulangan kedua jumlah yang setuju dan tidak setuju tetap sama maka hal-hal lain tersebut ditolak. Pasal 22 Tingkat Keputusan 1. Organisasi ini mempunyai tingkat keputusan dengan urutan-urutan dan yang tertinggi sampai yang terendah sebagai berikut: a. Anggaran Dasar. b. Anggaran Rumah Tangga. c. Keputusan Mubes. d. Keputusan Dewan Pengurus Pusat. e. Keputusan Dewan Pengurus Cabang. f. Keputusan Dewan Pengurus Komisariat. g. Keputusan Dewan Pengurus Anak Komisariat. 2. Keputusan yang paling rendah tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan keputusan yang lebih tinggi sesuai dengan tingkat keputusan organisasi.

BAB VIII JENIS RAPAT Pasal 23 Dewan Pengurus Pusat Jenis rapat Dewan Pengurus Pusat : 1. Rapat Kerja Pusat Rapat kerja (RAKER) Pusat bertugas untuk menyusun program kerja dan anggaran program yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun yang dihadiri oleh personalia DPP dan BPO. 2. Rapat Pengurus Lengkap Rapat Pengurus Lengkap (RPL) merupakan rapat koordinasi atas kebijakan – kebijakan oleh DPP yang dihadiri oleh personalia DPP, utusan DPC, utusan BPO dan utusan MPA yang dilaksanakan 1 (satu) kali setahun. 14 |


3. Rapat Pleno Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan yang dihadiri oleh personalia DPP dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 4. Rapat Pleno Terbatas Rapat Pleno Terbatas dilaksanakan oleh DPP yang terdiri dari personalia DPP untuk mengambil keputusan yang bersifat insidentil. 5. Rapat Biasa Rapat Biasa adalah rapat – rapat yang dilaksanakan untuk kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan rutin. Pasal 24 Dewan Pengurus Cabang Jenis Rapat Dewan Pengurus Cabang : 1. Rapat Kerja Cabang Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) bertugas untuk menyusun program kerja dan anggaran program yang dilaksanakan minimum 1 (satu) kali setahun yang dihadiri oleh Personalia DPC, BPOC dan utusan DPP. 2. Rapat Pengurus Lengkap RPL merupakan rapat koordinasi atas kebijakan – kebijakan oleh DPC yang dihadiri oleh personalia DPC, BPOC dan utusan komisariat yang dilaksanakan 1 (satu) kali setahun. 3. Rapat Pleno Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan yang dihadiri oleh personalia DPC dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 4. Rapat Pleno Terbatas Rapat Pleno Terbatas dilaksanakan oleh DPCyang terdiri dari personalia DPC untuk pengambilan keputusan yang bersifat insidentil. 5. Rapat Biasa Rapat Biasa adalah rapat – rapat yang dilaksanakan untuk kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan rutin. Pasal 25 Dewan Pengurus Komisariat Jenis Rapat Dewan Pengurus Komisariat : 1. Rapat Kerja Komisariat Rapat kerja komisariat bertugas untuk menyusun program kerja dan anggaran program yang dilaksanakan minimum 1 (satu) kali setahun yang dihadiri oleh Personalia dan utusan DPC. 2. Rapat Pengurus lengkap Rapat pengurus lengkap merupakan rapat koordinasi atas kebijakan – kebijakan oleh DPK yang dihadiri oleh personalia DPK dan utusan DPAK yang dilaksanakan 1 (satu) kali setahun. 3. Rapat Pleno Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan yang dihadiri oleh personalia DPK dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 4. Rapat Pleno Terbatas Rapat Pleno Terbatas yang dilakukan oleh DPK yang terdiri dari personalia DPK yang dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yang bersifat insidentil.

15 |


5. Rapat Biasa Rapat Biasa adalah rapat – rapat yang dilaksanakan untuk kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan rutin. Pasal 26 Dewan Pengurus Anak Komisariat Jenis Rapat Dewan Pengurus Anak Komisariat : 1. Rapat Kerja Anak Komisariat Rapat kerja anak komisariat bertugas untuk menyusun program kerja dan anggaran program yang dilaksanakan minimum 1 (satu) kali setahun yang dihadiri oleh personalia DPAK dan utusan DPK. 2. Rapat Pengurus lengkap Rapat pengurus lengkap merupakan rapat koordinasi atas kebijakan – kebijakan oleh DPAK yang dihadiri personalia DPAK. 3. Rapat Pleno Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan yang dihadiri oleh personalia DPAK dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 4. Rapat Pleno Terbatas Rapat Pleno Terbatas yang dilakukan oleh DPAK yang terdiri dari personalia DPAK yang dilaksanakan untuk pengambilan keputusan yang bersifat insidentil. 5. Rapat Biasa Rapat Biasa adalah rapat – rapat yang dilaksanakan untuk kegiatan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja ataupun kegiatan rutin.

BAB VI KETENTUAN KHUSUS Pasal 27 1. Ketua Umum dan Sekretaris Jendral serta Ketua dan Sekretaris disetiap level/tingkatan organisasi tidak diperkenankan menjadi calon untuk jabatan yang sama pada periode berikutnya. 2. Setiap tingkat kepengurusan dalam rangka melaksanakan program kerja secara lintas wilayah harus lebih dulu memberikan pemberitahuan program tersebut kepada wilayah tingkat kepengurusan tersebut dan memberitahukan kepada tingkat kepengurusan diatasnya. 3. Setiap tingkat kepengurusan yang mengajukan proposal baik berupa program maupun pengambilan dana kepada pemerintah, BUMN, swasta yang lainnya ditingkat masing – masing kepengurusan harus diberitahukan kepada tingkat kepengurusan diatasnya. 4. Setiap tingkat kepengurusan, apabila melakukan pergantian pengurus antar waktu harus diketahui dan disetujui oleh tingkat kepengurusan diatasnya. 5. Setiap kegiatan kepengurusan harus melaporkan program kerjanya kepada tingkat kepengurusan diatasnya. 6. Setiap kepanitiaan ditingkat kepengurusan, bertangguang jawab kepada kepengurusan yang mengangkatnya dan harus melaporkan hasil kegiatan kepanitiaan tersebut dalam bentuk laporan tertulis paling lama 30 hari setelah kegiatan dan membuat tembusan sebagai laporan kepada tingkat level orgaisasi diatasnya.

16 |


7. Dalam mengambil keputusan yang bersifat politis Ketua Umum harus melalui rapat penting HIMAPSI yang tertinggi dari : Pengurus MPA, Pengurus BPO dan Personalia DPP HIMAPSI yang disampaikan kepada cabang dan dipertanggungjawabkan kepada MUBES. 8. Setiap tingkat kepengurusan tidak dibenarkan mengeluarkan pernyataan baik tertulis maupun tidak tertulis keluar organisasi sebelum adanya koordinasi dan keputusan yang diambil oleh tingkat kepengurusan diatasnya. 9. Jika suatu tingkat kepengurusan telah berakhir masa periodenya sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan, tapi musyawarah yang menetapkan kepengurusan yang baru belum terlaksana, maka kepengurusan tersebut secara otomatis diambil alih oleh tingkat diatasnya sampai terbentuknya kepengurusan yang baru. 10. Jika DPP telah berakhir masa periodenya sesuai dengan surat keputusan ang ditetapkan, tapi DPP belum melaksanakan MUBES, maka DPC berhak menyurati dan mendesak DPP untuk segera melaksanakan MUBES selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak habisnya masa periodenya. 11. Apabila poin 10 (sepuluh) tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan oleh DPP, maka hak DPP ke dalam dan keluar organisasi gugur dan DPC berhak dan berkewajiban mengambil alih DPP untuk melaksanakan MUBESLUB. 12. Apabila MUBES mengalami dead lock, atau belum terpilih dan atau belum ditetapkannya kepengurusan yang baru maka DPP diambil alih pimpinan sidang. Dalam hal ini pimpinan sidang hanya berhak dan berkewajiban menyelasaikan MUBES selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari dead lock tersebut. 13. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, pimpinan sidang tidak dapat menyelesaikan MUBES seperti yang tertuang dalam poin 12 (dua belas) di atas, maka hak DPP dan Pimpinan Sidang gugur dan DPC berhak dan berkewajiban mengambil alih DPP untuk melaksanakan MUBESLUB. 14. Setiap personil tingkat kepengurusan tidak diperkenankan merangkap jabatan kepengurusan dan organisasi yang sejenis dalam konteks Simalungun. 15. Batas usia calon personalia pengurus adalah 32 tahun, untuk calon pengurus di Cabang Medan adalah 33 tahun pada tanggal pelaksanaan pemilihan pengurus tersebut.

BAB IX ADMINISTRASI Pasal 28 Surat Menyurat 1. Surat HIMAPSI disetiap tingkatan harus mempunyai kepala surat yang terdiri dari tingkatan organisasi yang ditulis dengan huruf kapital dan Aksara Simalungun, lingkungan wilayahnya dan sekretariat, ornamen Simalungun serta di sebelah kiri atas terdapat logo HIMAPSI. 2. Setiap surat yang dikeluarkan dinyatakan sah apabila sekurang – kurangnya ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretasis jenderal untuk tingkat DPP, ketua dan sekertaris untuk tingkat DPC, DPK dan DPAK serta dibubuhi stempel. 3. Setiap surat yang dikeluarkan setiap tingkatan organisasi sekurang – kurangnya terdiri dari : a. Tanggal Surat b. Nomor Surat c. Perihal Surat d. Tujuan Surat 17 |


e. Isi Surat f. Tanda Tangan Pengurus g. Stempel Organisasi Pasal 29 Stempel Organisasi 1. Stempel Dewan Pengurus Pusat a. Berbentuk lingkaran dengan tulisan Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun pada lingkar luar, dengan garis tengah lingkaran 4 cm. b. Di lingkaran dalam terdapat lambang HIMAPSI. c. Di atas lambang HIMAPSI terdapat tulisan Dewan Pengurus Pusat. 2. Stempel Kepanitiaan Dewan Pengurus Pusat a. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran 8 x 2,5 cm b. Panjang stempel dibagi 2 (dua) masing – masing 2,5 cm dan 5,5 cm c. Di kotak bagian kecil terdapat lambang HIMAPSI dan pada kotak besar terdapat nama kepanitiaan yang dimaksud. 3. Stempel Dewan Pengurus Cabang a. Berbentuk lingkaran dengan tulisan Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun pada lingkar luar, dengan garis tengah lingkaran 3,5 cm. b. Di lingkaran dalam terdapat lambang HIMAPSI. c. Di atas lambang HIMAPSI terdapat tulisan Dewan Pengurus Cabang. d. Di bawah Lambang HIMAPSI terdapat nama DPC pemilik stempel 4. Stempel Kepanitiaan Dewan Pengurus Cabang a. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 x 2,5 cm b. Panjang stempel dibagi 2 (dua) masing – masing 2,2 cm dan 4,8 cm c. Di kotak bagian kecil terdapat lambang HIMAPSI dan pada kotak besar terdapat nama kepanitiaan yang dimaksud. 5. Stempel Dewan Pengurus Komisariat dan Dewan Pengurus Anak Komisariat a. Berbentuk lingkaran dengan tulisan Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun pada lingkar luar, dengan garis tengah lingkaran 3 cm. b. Di lingkaran dalam terdapat lambang HIMAPSI. c. Di atas lambang HIMAPSI terdapat tulisan Dewan Pengurus Komisariat dan Dewan Pengurus Anak Komisariat. d. Di bawah Lambang HIMAPSI terdapat nama DPK atau DPAK pemilik stempel 6. Stempel Kepanitiaan Dewan Pengurus Komisariat dan Dewan Pengurus Anak Komisariat a. Berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 x 2 cm b. Panjang stempel dibagi 2 (dua) masing – masing 2 cm dan 4 cm c. Di kotak bagian kecil terdapat lambang HIMAPSI dan pada kotak besar terdapat nama kepanitiaan yang dimaksud. 7. Warna tinta stempel adalah warna merah.

18 |


BAB X PERLENGKAPAN ORGANISASI

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 30 Bendera Dibuat dari kain berwarna merah hati Rongga Berbentuk 4 (empat) persegi dengan perbandingan 3 : 2 Ditengah – tengah terdapat lambang HIMAPSI Perbandingan tinggi /Lambang dan Lebar bendera 1 : 2 Dipergunakan pada acara resmi baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus organisasi bersama – sama dengan bendera Merah Putih dan posisi bendera Merah Putih disisi kanan serta bendera HIMAPSI disisi kiri. Ukuran Bendera : a. DPP 135 x 90 cm b. DPC120 x 80 cm c. DPK dan DPAK 105 x 70 cm Bendera Merah Putih yang digunakan bersama – sama bendera organisasi harus mempunyai ukuran yang sama Petaka HIMAPSI berwarna Merah Hati Rongga dan kedua sisi miringnya berumbai Pasal 31 Seragam / Uniform HIMAPSI Berbentuk jas, kemeja, rompi dan kaos berkerah dengan warna dasar merah hati rongga serta celana/rok berwarna hitam. Kelengkapan uniform, dada sebelah kiri dikenakan lambang HIMAPSI dan dibawahnya dikenakan tingkat organisasi. Dada sebelah kanan terdapat tulisan nama pemilik. Pada lengan sebelah kanan terdapat gambar Garuda Pancasila Untuk tingkat DPP, jas digunakan pada acara nasional dan upacara resmi organisasi, sementara kemeja, kaos dan rompi digunakan untuk kegiatan harian. Kemeja digunakan untuk tingkat DPK dan DPAK.

BAB XI MARS DAN HYMNE Pasal 32 Mars Mars HIMAPSI adalah “ Mars HIMAPSI “ Pasal 33 Hymne Hymne HIMAPSI adalah “ Hymne Habonaran do Bona “

19 |


1. 2. 3.

4. 5.

Pasal 34 JANJI HIMAPSI KAMI WARGA HIMAPSI, BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN MENJUNJUNG TINGGI NAMA BAIK HIMAPSI. KAMI WARGA HIMAPSI, SETIA KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. KAMI WARGA HIMAPSI, MEMEGANG TEGUH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMAPSI DAN PERATURAN LAIN YANG BERLAKU PADA HIMAPSI KAMI WARGA HIMAPSI, SIAP UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN KAMI, TERUTAMA DALAM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. KAMI WARGA HIMAPSI, SIAP MENJADI PEMBAHARU DAN PELAKSANA PEMBANGUNAN BANGSA. SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELINDUNGI KAMI. Pasal 35 Yel-Yel HIMAPSI

HIDUP HIMAPSI > HIDUP HIMAPSI > MAJU HIMAPSI > JAYA

BAB XII ATURAN TAMBAHAN Pasal 36 Musyawarah luar biasa dilaksanakan : Apabila dimintakan oleh ½ N + 1 dari total DPC yang aktif masa periodenya dan diberitahukan kepada BPOC, BPO dan MPA.

BAB XIII KETENTUAN UMUM Pasal 29 Bila timbul interprestasi yang berbeda mengenai suatu ketentuan dalam AD dan atau ART ini, maka interprestasi yang sah ditentukan oleh DPP melalui Peraturan Organisasi dan atau surat edaran dan di Pertanggung jawabkan di MUBES.

20 |


BAB XIV PENUTUP Pasal 30 Hal – hal yang belum diatur dalam AD dan atau ART ini, diatur dalam peraturan – peraturan lain yang tidak bertentangan dengan AD dan atau ART ini.

Ditetapkan di Pamatang Siantar Pada tanggal 22 Agustus 2015 DEWAN PENGURUS PUSAT HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN

Andar Abdi Saragih, S.Pd, M.Si Ketua Umum

21 |

Sapruddin Purba, S.Pd.I Sekertaris Jenderal


MARS HIMAPSI HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN DIDESA DAN DIKOTA BERSATU BERGANDENG TANGAN DIBAWAH PANCASILA DALAM AHAP SIMALUNGUN MEMBANGUN CITA-CITA DEMI NUSA DAN BANGSA TINGKATKAN P’RESTASI, GALAKKAN PEMBANGUNAN KEMBANGKAN BUDAYA LESTARIKAN LINGKUNGAN BERSATU DEMI KEMAJUAN, SETIA DAN RELA BERKORBAN HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN PANUTAN TATA CARA SERTA TUTUR SOPAN SANTUN TEGAK KUKUH BERSATU MENJALIN PERSATUAN HIMAPSI UTUH JAYA DI NAUNGAN YANG ESA

HYMNE HABONARON DO BONA PADAMU KU BERJANJI, SIMALUNGUN NAN JAYA PADAMU KUBERBAKTI, SAMPAI AKHIR HIDUPKU HABONARON DO BONA, HABONARON DO BONA LAMBANG KEAGUNGANMU, JAYALAH SIMALUNGUN HMM ... HMMM ... HMMMM ..... HMMMMM ........ dst S’MANGAT SLALU MAJULAH, TANAHKU SIMALUNGUN JUJUR S’LALU BEKALMU, LAMBANG KEAGUNGANMU HABONARON DO BONA, HABONARON DO BONA TUHAN S’LALU SERTAMU SAMPAI S’LAMA-LAMANYA

22 |


Logo HIMAPSI

23 |


ANGGARAN DASAR HIMPUNAN MAHASISWA DAN PEMUDA SIMALUNGUN (AD HIMAPSI)

Recommend Documents