ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI EDISI REVISI. Dikeluarkan Oleh Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat

IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

EDISI REVISI Dikeluarkan Oleh Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat Jakarta November 2013

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, serta ijin-Nya sehingga kita telah mewujudkan cita-cita kita yaitu dengan keluarnya Pengesahan Akta Pendirian Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yang disingkat "lAD" berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.103.AH.01.06 Tahun 2008, tentang Pengesahan Ikatandan telah diumumkandi TambahanSeritaNegaraRepublikIndonesiatanggal30 Januari 2009 Nomor 5 Tahun 2009. Proses ini diawali dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-124/A/JA/11/2007 tentang Pengukuhan Organisasi Adhyaksa Dharmakarini KejaksaanRepublikIndonesia. Pada Hari Ulang Tahun IX Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Tahun 2009 sudah dideklarasikan, seiring dengan itu dalam perkembangan pada Rapat Kerja Nasional tahun 2012 terjadi penambahan 1 (satu) unsur kepengurusan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung Perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi.tingginya untuk semua pihak yang terkait dalam selesainya Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Adhyaksa Dharmakarini. Akhirnya, untuk perkembangan perkumpulan, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh anggota. Hal ini tentunya, akan menjadi masukan yang positif bagi perkumpulan kita untuk kelak dapat lebih sempurna lagi. Harapan kami, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan perkumpulan dan menjadi manfaat bagi seluruh anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

iii

DAFTAR 151 Lembar Judul. Kala Penganlar Daftar lsi Pancasila Visi dan Misi Ikatan Adhyaksa Dharmakarini. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-124/A/JA/11/2007 Kepulusan Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-103.AH.01.06 Tahun 2008 Tambahan Berita Negara Tanggal30/1 - 2009 Nomor 30 Keputusan Rapal Kerja Nasional V Perubahan Anggaan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ANGGARAN DASAR IKATANADHYAKSA DHARMAKARINI Mukadimah Bab I Nama dan Tempat Kedudukan - PasaI1 Bab II Jangka Waktu - PasaI2 Bab III Azas, Tujuan, dan Kegiatan - PasaI3 Maksud dan Tujuan Ikatan - PasaI4 Kegialan Untuk Mencapai Tujuan - PasaI5 Bab IV Keanggotaan - PasaI6 Bab V Organ Ikatan • Pasal7.. Bab VI Rapat, Kuorum, dan Pengambilan Keputusan Rapat Ikatan - PasaI8 Rapal Kerja Nasional- PasaI9 Pasal1 0 Panggilan Rapal - Pasai11 Kuorum - PasaI12 PasaI13 Rapal Kerja Nasional Luar Biasa - PasaI14 Rapat Kerja Daerah - PasaI15 Bab VII Pengawas - PasaI16 Pengangkalan Pengawas - PasaI17 PasaI18

v

i iii v ix x xi xiii xiv xvi xvii

3 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10

BabV111

Bab IX Bab X BabXI BabX11 BabX111 BabXIV BabXV Bab XVI Bab XVII

Tugas dan Wewenang Pengawas. PasaI19 Rapat Pengawas. PasaI20 PasaI21 Kuorum dan Pengambilan Keputusan Rapat Pengawas - Pasal22 PasaI23............................................................................. Pengurus

11 11 11 11 .11

Bagian Pertama

13 13 14

Susunan Pengurus • Pasal 24 Pengangkatan Pengurus. PasaI25 Bagian Kedua Pengurus Pusat. PasaI26 Bagian Ketiga Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung. PasaI27 Bagian Keempat Pengurus Wilayah. PasaI28 Bagian Kelima : Pengurus Daerah. PasaI29 Pemekaran Pengurus - PasaI30 Keuangan. PasaI31 Lambang. PasaI32 ; Perubahan Anggaran Dasar - Pasal 33 Penggabungan - PasaI34 PasaI35..... Pembubaran dan Likuidasi. PasaI36 Anggaran Rumah Tangga. PasaI37 Peraturan Peralihan - PasaI38 Ketentuan Penutup. PasaI39

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATANADHYAKSA DHARMAKARINI ~~~ :, Status Ikatan Adhyaksa Dharmakarini • PasaI1 Maksud dan tujuan. PasaI2............................................... BAB III Keanggotaan Bagian pertama Bagian kedua

Bagian ketiga Bagian keempat

15 16 16 17 17 18 18 18 19 :::::::::::19 20 20 20

28 29

Rapat Kerja Nasional • PasaI13 Rapat Kerja Nasional Luar Biasa. PasaI14 Keputusan di luar Rapat Kerja Nasional Luar Biasa Dan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa - PasaI15 Rapat Ke~a Daerah. PasaI16 Bagian kelima Kuorum Rapat Kerja Daerah. PasaI17 : Pengangkatan Pengawas - PasaI18 : Susunan Kepengurusan. PasaI19 Bagian pertama Pengangkatan Pengurus. PasaI20 Bagian kedua Pergantian Pengurus dan Serah Terima. PasaI21 Bagian ketiga Pengurus Pusat - PasaI22 Wewenang, tugas dan tanggung jawab pengurus • pusat - PasaI23 Rapat Pengurus - PasaI24 Kuorum Rapat Pengurus - PasaI25 Bagian keempat Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung Pasal 26 Wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengurus Lingkungan KejaksaanAgung - Pasal27 Pengurus Wilayah - PasaI28 Bagian kelima Wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengurus Wilayah - PasaI29 Pengurus Daerah I Cabang - PasaI30 Bagian keenam Wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengurus Daerah I Cabang - PasaI31 Kekayaan - PasaI32 Pemekaran Wilayah - PasaI33 Lambang Ikatan - PasaI34 PengubahanAnggaran Rumah Tangga - PasaI35

29 31

Bagian kedua Bagian ketiga Bagian keempat

BABV BABVI

23 23 .

Status anggota. PasaI3 24 Anggota biasa. PasaI4 24 Anggota luar biasa - PasaI5 24 Anggota kehormatan - PasaI6 25 Berakhirnya keanggotaan • PasaI7 25 Pemberhentian dan tata cara pemberhentian anggota A. Pemberhentian anggota • PasaI8 25 B. Tata cara pemberhentian anggota - PasaI9 26

VI

BAB IV

Bagian kelima : Hak.hak keanggotaan - PasaI10 Bagian keenam : Kewajiban anggota - PasaI11 : Rapat, kuorum, dan pengambilan keputusan Bagian pertama Rapat Ikatan Adhyaksa Dharmakarini - PasaI12

BABVII BABVIII BABIX BABX

vii

29

32 33 34 35 35 36 37 37 .37 39 40 ,40 41 42 43 44 ,45 46 ,47 ,47 47

PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

IX

VISI DAN MISI IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

VISI

JAKSAAGVNG REPUBLIK INDONESIA

Mewujudkan Adhyaksa Dharmakarini yang dapat meningkatkan

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBUK INDONESIA NOMOR: KEp. 124 /A/JA/U/2007

kesejahteraan anggota keluarga dan masyarakat. MISI a.

TENTANG PENGUKllHAN ORGANISASI ADHYAKSA DHARMAKARINI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Peningkatan kualitas anggota, keluarga dan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan lAD;

b.

Pemberdayaan anggota secara optimal dalam rangka mendukung

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menlmbang

a.

Bahwa keberadaan organisasl ADHYAKSA DHARMAKARINI, telah dlbentuk sej;ri( tahun 2000 berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Naslonal Garis Konsultasl Isteri Pegawal Kejaksaan Agung dengan Isterl Kepala Kejaksaan Tinggl se-Indonesia Nomor : 6/GK/Kejagung/V1/2000 tentang ADHYAKSA DHARMAKARINI;

b.

Bahwa Organisasi ADHVAKSA DHARMAKARINI adalah suatu organlsasi Isteri Pegawal, Pegawal Perempuan, Pensiunan Pegawal Perempuan dan Isterl Pensiunan atau Janda Pegawal Kejaksaan, non poUlik dan tidak terikat pada organisasi politlk manapun, mempunyal maksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan;

c.

Sehubungan dengan hal tersebut dl atas, dipandang perlu menetapkan dalam Kepu!usan Jaksa Agung RepubUk Indonesia.

1.

Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

peningkatan kinerja pegawai Kejaksaan; c.

Mewujudkan berbagai kegiatan secara efektif dan efisien yang diarahkan untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama anggota (silaturahmi);

d.

Peningkatan

kinerja pengurus lAD secara optimal dengan

menjunjung tinggi nilai kejujuran, toleransi, kesopanan, dan norma-

Menglngat

norma kehidupan dalam masyarakat.

Indonesia Nomor : 4401). 2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mel Tahun 2007 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia

Memperhatikan

Keputusan Rapat Kerja Naslonal Garis Konsultasi Isterl Pegawal Kejaksaan Agung dengan Isteri Kepala Kejaksaan Tinggi se.lndonesia Nomor:6/<5K/Kejagung/VI/2000 tentang ADHYAKSA DHARMAKARINI MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUKUHAN ORGANISASI ADHYAKSA DHARMAKARINI KEJAKSAAN REPUBLIKINDONESIA.

PERTAMA

x

xi

.

~'/'/'/'/'/'Q/'/'/'/'/'/P'QQQQ/'/'/PP'/'U/P'Q/'/'/'/'/'/'/'/P'/'/'/'/'/'/'Q/'/'/~

PERTAMA

Mengukuhkan keberadaan Organlsasl Adhyaksa lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA

Keanggotaan organisasl Adhyaksa D~armakarlnl adalah terdirl darl Isterl Pegawal. Pegawai Perempuan, Penslunan Pegawal Perempuan dan Isteri Penslunan atau Janda Pegawai Kejaksaan;

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dharmakarini

di

Organisasl Adhyaksa Dharmakarini adalah organisasi non politlk dan tldak terikat pada .~rganisasl politik mana pun, mempunyai maksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan. Sosial Budaya. Ekonomi dan Pendldlkan; Segala sesuatu akan diubah dan dlsesuaikan sebagaimana mestlnya apabila kemudian harl terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan inI; Keputusan Ini berlaku sejak tanggal dltetapkan.

Dltetapkan di Pada tanggal

Jakarta 28 November 2007 REPUBlIK INDONESIA

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

~

KEPUTUSANMENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA NOMOR AHU.103.AHOl.06.Tahun2008

~

TENTANG

~ ~ ~ ~

~

~

PENGESAHANIKATAN MENTER!HUKUMDANHAKASASIMANUSIAREPUBLIKINDONESIA.

~ ~ ~ ~

~

~ Membaca ~

Surat permohonan dari Notaris Hestyani Hassan, SH, MKn tanpa nomor. tanpa tanggal perihal permohonan pengesahan akta pendirian ikatan.

~ Mengingat ~ ~ ~

Pasall, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampa; dengan Pasal 1665 Kitab Undal1g-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~

~~~

~ ~ ~ ~

MEMUTUSKAN

~ Menetapkan

~ ~

~

~

~ PERTAMA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian: IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI disingkatlAD NPWP. 02.795609.3.019.000 berkedudukan .di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor I. Kelurahan Kramat Pela, Kecamalan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 06 langgal 14 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notans Hestyani Hassan, SH.MKn berkedudukan di Jakarta dan oleh karena itu mengakui ikatan tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~ KEDUA ~ ~

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia in; disampaikan kepada yang bcrsangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

~ ~ ~

~

~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Nopember 2008

. ~.

~sat

~ ~ ~ ~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~/'/P,/,/'/'/'/'/'/'/'/'/'/P'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/P,/,/,/,/,/,/,/,/,/,U/,/,/,4

Xll

~ ~ ~

~ I-lENDARMANSUPANOJI

~ ~

X11l

PERKUMPUL.AN

Sultan Hasanuddln NO,mor1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, sebagalmana anggaran dasamya termuat dalam akta Nomor 06 tanggal 14 Oktober 2008 yang dlbuat oleh Notaris Hestyanl Hassan, SH, MKn, berkedudukan dl Jakarta dan oleh karena Itu mengakui ikatan tersebut sebagal badan hukum pada harl pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berlta Negara Republik Indonesia.

PERKUMPULAN

Tambahan

Berita-Negara

R. I. tanggal

30/1

- 2009 No.9.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 5taatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSA REPUBLlK INDONESIA NOMOR AHU-l03.AH.Ol.06.Tahun 2008 TENTANG PENGESAHAN IKATAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLlK INDONESIA

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Hestyani Hassan, SH, MKn, tanpa nomor, tanpa tanggal perihal permohonan pengesahan akta pendirian ikatan.

Mengingat

Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpiJlan Berbadan Hukum',Pasal1653 sampai dengan Pasal1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.

KEDUA

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik Indonesia Ini dlsampalkan kepada yang bersangkutan untuk dlketahul dan dllaksanakan sebagalmana mestlnya. Dltetapkan dl Jakarta Pada tanggal 10 Nopember 2008 A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBUK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM PELAKSANA HARlAN PROF.ABDUL BARI AZED, SH, MH NIP. 130610869

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

Memberikan PengesahanAkta Pendirian: I kat a n f!.. d h yak saD h arm a k a r i n i dislngkat I A 0 NPWP 02.795.609.3-019.000 berkedudukan di Jalan

XIV

XV

Lampiran Keputusan: Nomor : KEP.004/Rakemas V/XI/2012 Tanggal : 21 November 2012

SALINAN

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

KEPUTUSANRAPATKERJA NASIONALV IKATANADHYAKSADHARMAKARINITAHUN2012 NOMOR:KEP.004/RAKERNASVIXI/2012 TENTANG PERUBAHANANGGARANDASARDAN ANGGARANRUMAHTANGGA IKATANADHYAKSADHARMAKARINI

BAHWA DENGAN 1.

MENGINGAT

a. Bahwa dengan telah disahkannya Anggaran Dasar Ikalan Adhyaksa Dharmakannioleh DepartemenHukumdan HakAsasi Manusia; b. Bahwa seianjutnya lelah diumumkan dalam Tambahan Benta Negara RI. tanggaI30/1.2009NO.9; e. Bahwajuga telah diletapkannyaAnggaranRumah Tangga JkatanAdhyaksa Dharmakannioleh Pimpinan Rapat Kerja NasionalLuar Biasa pada tanggal 13 Desember13 Desember2007; d. Bahwa unluk itu penu membiearakandan membahas kembali lerhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikalan Adhyaksa Dharmakannlyang lelah ditelapkan; e. Bahwauntukmaksud tersebul dipandangpertudituangkandalam keputusan Rapa! Kerja NasionalV IkatanAdhyaksaDharmakanniTahun2012. 1. AnggaranDasar Ikalan AdhyaksaDharmakanni; 2. AnggaranRumahTangga IkatanAdhyaksaDharmakanni. MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN PERTAMA KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKANMEREVISI ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGAiKATANADHYAKSADHARMAKARINI. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dimaksud sebagaimana pada diktum pertama selengkapnya!ereantum dalam lampiran yang merupakanbagian tidak lerpisahkandarl keputusanini. Keputusanini bertakupada tanggaldile!apkan. Ditetapkandi Cianjur. Pada langgal 21 November2012 Rapa! Kerja NasionalV IkatanAdhyaksaDharmakanniTahun 2012 Penanggungjawab: Ika!anAdhyaksaDharmakanni Kelua Umum,

tid.

NY. ASMINARBASRIEFARIEF

XV]

PERMASALAHAN

:

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/AiJAl01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Pembentukan

RAPATKERJA NASIONALV IKATANADHYAKSADHARMAKARINITAHUN2012 MENIMBANG

ADANYA

TANGGA

2.

Badan Pendidikan

dan Pelatihan

Hasil Rakernaslub

Tahun 2011

Nomor

: KEP-001/RAKERNASLUB

Tanggal

: 08 November

Kejaksaan

RI)

lAD 2011/X1/2011

2011

Tentang 3.

: Pembentukan Ikatan Adhyaksa Dhamnakanni (lAD) Lingkungan Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Agung Keanggotaan yang berhubungan dengan Pengunus Lingkungan Kejaksaan

Agung

MAKA

PASAL YANG PERLU 01 RUBAH ADALAH

ADALAH:

1. Anggaran

Dasar Pasal 26 ayat 1 hunuf b (Pengunus

2. Anggaran

Dasar

Pasal

Pusat - hal 13

27 ayat 1, 3, dan 5 (Pengurus

Lingkungan

Kejaksaan

Agung - hal. 15) 3. Anggaran 4. Anggaran Kejaksaan

Dasar Pasal 30 ayat 1 ,2, dan 4 (Pemekaran Rumah

Tangga

Pasal

26 ayat

2 dan

Pengurus

- hal. 17)

4 (Pengurus

Lingkungan

Agung hal. 40)

5. Anggaran

Rumah Tangga

Pasal 33 (Pemekaran

6. Anggaran

Dasar Pasal 27 (Pengurus

Lingkungan

Wilayah) Kejaksaan

Agung - hal. 15)

MENJADI: 1) Revisi Anggaran Dasar Pasal 26 ayat 1, huruf (b) .. 1. b. Pengunus Pusat menupakan pimpinan tertinggi Ikatan, yang terdln dari seorang Ketua Umum, seorang Ketua, 7 (tujuh) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris Umum dan 3 (tiga) orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum dan seorang Wakil Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Ketua Bidang serta anggota Bidang. 2) Revisl Anggaran Dasar Pasal 27 ayat 1,3, dan 5 menjadi 1. Pad a setiap bidang dan badan yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk Pengurus yang berkedudukan di Kejaksaan Agung. 3. Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung dibagi menurut bidang-bidang yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung yang terdiri dan: a. Pengurus Bidang Pembinaan; b. Pengurus Bidang Intelijen; c. Pengurus Bidang Pidana Umum (Pidum);

XV]]

d. e. f. g.

Pengurus Pengurus Pengurus Pengurus

Bidang Pidana Khusus (Pidsus); Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun); Bidang Pengawasan; Badan Pendidikan dan Pelatihan.

5.

Pengurus masing-masing bidang dan badan di Lingkungan Kejaksaan Agung berwenang menjalankan urusan Ikatan pad a tingkat masing-masing bidang dan badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota di dalam lingkungan kepengurusannya. 3) Revisl Anggaran Oasar Pasal 30 ayat 1, 2, dan 4 menjadl 1. Pemekaran Pen gurus dapat te~adi karena terbentuknya Bidang dan Badan di Lingkungan Ke;aksaan Agung. Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri. 2.

Pemekaran Pengurus te~adi dengan sendirinya dengan terbentuknya Bidang dan Badan di Lingkungan Ke;aksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri. 4. Hal-hal lain mengenai Pemekaran akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. Keterangan : dihilangkan kata Wilayah 4) Revisl Anggaran Rumah Tangga Pasal 26 ayat 2 dan 4 menjadl 2. Pada Lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk Pengurus menurut masingmasing bidang dan badan yaitu Pembinaan, Intelijen. Pidana Umum (Pidum). Pidana Khusus (Pidsus), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan, serla Badan Pendidikan dan Pe/atihan: 4.

Ketua Pengurus masing-masing bidang di Lingkungan Kejaksaan Agung adalah Istri para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendjdikan dan Pelatihan. apabila salah satu Jaksa Agung Muda atau Kepa/e Badan Pendidikan dan Pelatihan dijabat seorang perempuan. maka yang menjadi Ketua Pengurus adalah isteri Sekretaris Jaksa Agung Muda atau Isteri Sekretaris Kepala Badan Pendidikan dan Pe/atihan; 5) Revisi Anggaran Rumah Tanggal Pasal 33 menjadi 1. Pemekaran Pengurus terjadi dengan sendirinya dengan terbentuknya Bidang dan Badan di Lingkungan Ke;aksaan Agung. Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri; 2. Apabila terjadi pemekaran, maka Pengurus Lingkungan dan Wilayah yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengusulkan kepada Pengurus Pusat. 6) Revisi Anggaran Oasar Pasal 27 dltambah 1 ayat menjadi 6 ayat 6. Bagi Anggota yang suaminya berlugas atau diperbantukan di Instansi lain secara otomatis mengikuti organisasi ditempat suami ditugaskan.

----------00000-----------

xviii

ANGGARAN DASAR IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

Mukadimah Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Bahwa Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, telah dibentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Garis Konsultasi Istri Pegawai Kejaksaan Agung dengan Istri Kepala Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia Nomor 06/ GKlKejagungNi/2000, tanggal14 Juni 2000 tentang Adhyaksa Dharmakarini. Bahwa keberadaan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini telah dikukuhkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Indonesia, Tanggal28 Nopember 2007, Nomor: KEP -124/A/JA/11/2007 tentang Pengukuhan Organisasi Adhyaksa Dharmakarini Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa Ikatan Adhyaksa Dharmakarini adalah suatu Ikatan istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan, yang mandiri, non politik dan tidak terikat pada organisasi politik manapun, mempunyai maksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan. Bahwa Ikatan Adhyaksa Dharmakarini diperlukan keberadaannya untuk membantu pemerintah Indonesia pada umumnya dan keluarga Kejaksaan pada khususnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta keluhuran bangsa dan budaya Indonesia, dan seiring dengan perkembangan jaman serta semakin banyaknya jumlah anggota, sehingga Ikatan Adhyaksa harus dikelola secara profesional. Bahwa untuk membantu terwujudnya usaha tersebut diperlukan suatu wadah Ikatan berbentuk badan hukum, sehingga menjadi suatu organisasi yang bersatu padu, berwibawa dan mampu melaksanakan tugas pengabdian dan pelayanannya terhadap masyarakat Indonesia khususnya keluarga Kejaksaan. Bahwa pada tanggal11 sampai dengan tanggal13 Desember 2007, di Cianjur, Jawa Barat, telah diadakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa Anggota Ikatan, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan Peningkatan Status HukumAdhyaksa Dharmakarini Menjadi Ikatan Yang Berbadan Hukum dengan nama Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

AD/ART IkatanAdhyaksa Dharmakarini

3

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Kerja Nasional Luar Biasa tanggal 13 Desember 2007, di Cianjur, Jawa Barat, tentang Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Dan Peningkatan Status Hukum Adhyaksa Dharmakarini Menjadi Ikatan Yang Berbadan Hukum Adhyaksa Dharmakarini Menjadi Ikatan Yang Berbadan Hukum, dengan nama IkatanAdhyaksa Dharmakarini yang disingkat "lAD", untuk selanjutnya dalan Anggaran Dasar ini akan disebut Ikatan. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa Nomor: Kep.02/Rakernaslub/XIi/2007, tanggal13 Desember 2007, Di Cianjur, Jawa Barat, tentang Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Adhyaksa Dharmakarini Kejaksaan RI. Bahwa untuk memperoleh status badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Anggaran Dasar yang telah ada perlu disempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali, sehingga menjadi sebagai berikut :

BABI N a mad ant e m pat ked u d u k a n. Pasal1. Perkumpulan ini bernama: "lkatanAdhyaksa Dharmakarini" disingkat lAD, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin NO.1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan.

BAB II Jan 9 k a W a k t u. Pasal2. Ikatan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

A 5 a 5,

BAB III t U j u and a n keg i a tan. Pasal3.

Ikatan ini berasaskan Pancasila sebagai asas hidup berbangsa dan bernegara dan Undang-Undang Dasar 1945.

M a k 5 U d dan

t u j u ani

kat a n.

Pasal4. Ikatan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan. Pasal5. 1.

2.

3. 4.

4

AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini

Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu : Mempersatukan seluruh istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawal perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan menjadi anggota Ikatan; . Menjaga supaya setiap anggota Ikatan menjunjung tinggi kehormatan profe~1 Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan kode etlk Kejaksaan; . Membina anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan; Meningkatkan kepedulian sosial;


5

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Ikatan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Ikatan; Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat Kejaksaan; Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Lembaga pendidikan, ketrampilan dan pelatihan baik formal maupun nonformal. Mengadakan, menyelenggarakan dokumentasi dan penyebaran informasi dalam bidang pendidikan melalui penerbitan buku-buku, yang tidak diperjualbelikan; Mengadakan, menyelenggarakan, dan mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda. Mengadakan Penelitian di bidang IImu pengetahuan mengenai Kemasyarakatan, kemanusiaan; Mengadakan, menyelenggarakan Studi Banding. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; Melestarikan Iingkungan hidup.

o r 9 ani

kat a n. Pasal7.

a. b. c.

Ikatan mempunyai organ yang terdiri dari : Rapat Kerja Nasional; Pengawas; Pengurus.

BABVI Rapat, kuorum dan pengambilan k e put usa n rap a t i kat a n. Pasal8. 1. Rapat Ikatan terdiri dari : a. Rapat Kerja Nasional; b. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa; c. Rapat Ke~a Daerah. 2. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas merupakan RapatAnggota Ikatan yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Ikatan ini.

BABIV K e a n 9 got a a n.

Rap a t k e r jan a s ion a I. Pasal9.

Pasal6.

1. Rapat Kerja Nasional dihadiri/diwakili oleh Pengurus Pusat dengan Lingkungan Kejaksaan Agung, Wilayah dan Daerah. . 2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekah dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus Pusat.

1. Keanggotaan Ikatan ini terdiri dar; : a. Anggota biasa; b. Anggota luar biasa; c. Anggota Kehormatan. 2. Keanggotaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini sebagai berikut: a. Anggota biasa yaitu istri pegawai Kejaksaan; b. Anggota luar biasa yaitu pegawai perempuan Kejaksaan; c. Anggota Kehormatan yaitu istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan. 3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

6

BABV

AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharrnakarini

Pasal10. 1. Rapat Kerja Nasional berwenang untuk : a. Mengevaluasi harta kekayaan, hak dan kewajiban Ikatan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Ikatan untuk tahun yang akan datang; b. Mengevaluasi laporan pelaksanaan program kerja; c. Menetapkan rencana dan program kerja;

AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharrnakarini

7

d. Menetapkan kebijakan umum Ikatan; e. Mengesahkan rencana dan program kerja serta rancangan anggaran tahunan Ikatan; f. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Rapat Kerja Nasional membahas : a. Laporan beserta pertanggungjawaban Pengurus mengenai jalannya Ikatan serta masalah keuangan selama masa kepengurusannya untuk dimintakan pengesahan seperlunya; b. Pengesahan oleh Rapat Kerja Nasional atas laporan Pengurus mengenai hal-hal yang dimuat dalam ayat (2) huruf a pasal ini berarti Pengurus dibebaskan dari tanggung jawab selama masa kepengurusannya tersebut.

Panggilan

rapat.

Pasal11. 1. Panggilan Rapat Kerja Nasional dilakukan dengan surat tercatat dan mencantumkan tempat, waktu, acara rapat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pengurus, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum rapat diadakan. 2. Rapat Kerja Nasional diadakan di tempat yang akan ditentukan Pengurus. 3. Dalam hal mendesak, menurut penilaian Pengurus, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dipersingkat menjadi sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu. 4. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris atau yang ditunjuk.

Pasal13. 1. Keputusan Rapat sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suar~ terbanyak berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. . . 3. Pemungutan suara tentang dirtorang dilakukan dengan rahasla dan tertulis, kecuali Rapat menentukan lain. 4. Pemungutan suara tentang hal-hal lain dilakukan secara Iisan. 5. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. . . 6. Setiap rapat dibuat Berita Acara Rapat yang dltandatanganl ~Ieh Ket~a Rapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagal Sekretans Rapat.

Rap a t k e r jan a s ion a I I u arb i a s a. Pasal14. 1. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa disingkat Rakernaslub dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. .., 2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Nasional Luar Blasa akan dlatur leblh lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Rap a t k e r j a d a era h. K u 0 ru m.

Pasal15.

Pasal12.

1. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda adalah Rapat Pengurus dalam Lingkungan Kejaksaan Agung, Rapat Pengurus dalam wilayah yang bersangkutan yang meliputi Pengurus Wilayah setempat dengan Pengurus Daerah/Cabang setempat. . ., 2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Daerah akan dlatur leblh lanJutdalam Anggaran Rumah Tangga

1. Rapat Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiril diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengurus Pusat, Lingkungan Kejaksaan, Wilayah dan Daerah. 2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja Nasional ditunda sesuai dengan kebijakan Ketua Rapat Kerja Nasional. 3. Dalam Rapat Kerja Nasional masing-masing anggota berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

8



9

BAB VII Pen 9 a was. Pasal16. 1. P~nga~as adalah organ Ikatan yang bertugas melakukan pengawasan dan memben nasIhat kep~~a P~ngurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. 2. Pengawas t~rdlrl dan 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. ~. Dalam hal dlangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang dlantaranya dapat diangkat sebagai Ketua.

Pen 9 a n 9 kat a n Pen 9 a was. Pasal17. 1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas. a. Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Orang pers~o~a~gan dan/at.au ~ere.ka yan~ berdasarkan keputusan Rapat Pengawas, dln~lalmempunyal dedlkasl yang tlnggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tUJuanIkatan; c. Tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Ikatan yang menye~abkan keru~ian bagi Ikatan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadllan, dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ~. Pengangkatan Pengawas ditetapkan secara otomatis dan dapat diangkat kemball. 3. Seor~ng anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya de~gan membenta.hukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Ikatan paling lambat 30 (tlga ~uluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. . 4. Pengawas t1dak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Keglatan Ikatan. Pasal18. 1. 2.

10

Jabatan Pengawas berakhir apabila : Meninggal dunia; Mengundurkan diri;


3.

Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tug a s dan w ewe nan 9 Pen 9 a was. Pasal19. 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Ikatan. 2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. 3. Pengawas berwenang : a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan untuk kegiatan Ikatan; b. Memeriksa dokumen; c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e. Membimbing, Mengarahkan pengurus dalam melaksanakan tugas kepengurusannya: f. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam Ikatan; g. Memberi peringatan kepada Pengurus.

Rap a t Pen 9 a was. Pasal20.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun, Pengawas dapat juga mengadakan Rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pengurus Pusat. 2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang bertindak mewakili Pengawas. 3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan. 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat. 5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Ikatan atau di tempat kegiatan Ikatan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.


11

BABI N a mad ant e m pat ked u d u k a n.

Pasal21. 1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas Ikatan. 2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. 3. 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

Pasal1. Perkumpulan ini bernama: "lkatanAdhyaksa Dharmakarini" disingkat lAD, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin NO.1, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan.

BAB II J an 9 k a W a k t u.

Kuorum dan pengambilan k e put u 5 a n rap a t Pen 9 a w a 5.

Pasal2. Ikatan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal22. 1. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengawas. 2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tersebut di atas tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. 3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan. 4. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. 5. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

A 5 a 5,

BAB III t U j u and a n keg i a tan. Pasal3.

Ikatan ini berasaskan Pancasila sebagai asas hidup berbangsa dan bernegara dan Undang-Undang Dasar 1945.

M a k 5 U d dan

t u j u ani

kat a n.

Pasal4. Ikatan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan.

Pasal23.

Pasal5.

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. 4. Pemungutan ~uara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain

12


1.

2.

3. 4.

Kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu : Mempersatukan seluruh istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan menjadi anggota Ikatan; Menjaga supaya setiap anggota Ikatan menjunjung tinggi kehormatan profesi Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan kode etik Kejaksaan; Membina anggota dalam memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan; Meningkatkan kepedulian sosial;


5

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Ikatan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Ikatan; Melakukan kegiatan untuk mening/
K e a n 9 got a a n. Pasal6. 1. Keanggotaan Ikatan ini terdiri dari : a. Anggota biasa; b. Anggota luar biasa; c. Anggota Kehormatan. 2. Keanggotaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini sebagai berikut: a. Anggota biasa yaitu istri pegawai Kejaksaan; b. Anggota luar biasa yaitu pegawai perempuan Kejaksaan; c. Anggota Kehormatan yaitu istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan. 3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

6


BABV o r 9 ani kat a n. Pasal7. a. b. c.

Ikatan mempunyai organ yang terdiri dari : Rapat Kerja Nasional; Pengawas; Pengurus. BABVI Rap a t, k U 0 rum dan p e .n gam b i I a n k e put usa n rap a t I kat a n. Pasal8.

1. Rapat Ikatan terdiri dari : a. Rapat Kerja Nasional; b. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa; c Rapat Kerja Daerah. . 2. Rapat Ke~a Nasional disingkat Rakemas merupakan Rapa~~nggota Ikatan yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Ikatan In!. Rap a t k e r jan a s ion a I. Pasal9. 1. Rapat Kerja Nasional dihadiri/diwakili oleh Pengurus Pusat dengan Lingkungan Kejaksaan Agung, Wilayah dan Daerah. . 2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekah dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus Pusat. Pasal10. 1 Rapat Kerja Nasional berwenang untuk : Men~evaluasi harta kekayaan, hak ?an kewajiban. Ikatan tahun yang lampau a. sebagai dasar pertimbangan bagi perklraan mengenal perkembangan Ikatan untuk tahun yang akan datang; . b. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pr~gram kerJa; c. Menetapkan rencana dan program kerJa;

---------------~7 AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini

d. Menetapkan kebijakan umum Ikatan; e. Mengesahkan rencana dan program kerja serta rancangan anggaran tahunan Ikatan; f. Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Rapat Kerja Nasional membahas : a. Laporan beserta pertanggungjawaban Pengurus mengenai jalannya Ikatan serta masalah keuangan selama masa kepengurusannya untuk dimintakan pengesahan seperlunya; b. Pengesahan oleh Rapat Kerja Nasional atas laporan Pengurus mengenai hal-hal yang dimuat dalam ayat (2) huruf a pasal ini berarti Pengurus dibebaskan dari tanggung jawab selama masa kepengurusannya tersebut.

Panggilan

rapat.

Pasal11. 1. Panggilan Rapat Kerja Nasional dilakukan dengan surat tercatat dan mencantumkan tempat, waktu, acara rapat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pengurus, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum rapat diadakan. 2. Rapat Kerja Nasional diadakan di tempat yang akan ditentukan Pengurus. 3. Dalam hal mendesak, menurut penilaian Pengurus, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dipersingkat menjadi sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu. 4. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris atau yang ditunjuk.

Pasal13. 1. Keputusan Rapat sedapat-dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suar~ terbanyak berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. . . 3. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan rahasla dan tertuhs, kecuali Rapat menentukan lain. 4. Pemungutan suara tentang hal-hal lain dilakukan secara lisan. 5. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sarna banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. 6. Setiap rapat dibuat Serita Acara Rapat yang ditandatangani .oleh Ket~a Rapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagal Sekretans Rapat.

Rap a t k e r jan a s ion a I I u arb i a s a. Pasal14. 1. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa disingkat Rakernaslub dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. 2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Nasional Luar Biasa akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Rap a t k e r j a d a era h. K U 0 rum.

Pasal15.

Pasal12. 1. Rapat Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri/ diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengurus Pusat, Lingkungan Kejaksaan, Wilayah dan Daerah. 2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja Nasional ditunda sesuai dengan kebijakan Ketua Rapat Kerja Nasional. . 3. Dalam Rapat Kerja Nasional masing-masing anggota berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

8


1. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda adalah Rapat Pengurus dalam Lingkungan Kejaksaan Agung, Rapat Pengurus dalam wilayah yang bersangkutan yang meliputi Pengurus Wilayah setempat dengan Pengurus Daerah/Cabang setempat. 2. Hal-hal lain mengenai Rapat Kerja Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga


9

3.

BAB VII Pen 9 a was.

Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal16. 1. Pengawas adalah organ Ikatan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan. 2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua.

Pen 9 a n 9 kat a n Pen 9 a was. Pasal17. 1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas. a.Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Orang perseorangan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Pengawas, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Ikatan; c. Tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Ikatan yang menyebabkan kerugian bagi Ikatan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. 2. Pengangkatan Pengawas ditetapkan secara otomatis dan dapat diangkat kembali. 3. Seorang anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Ikatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 4. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan Ikatan. Pasal18. 1. 2.

10

Jabatan Pengawas berakhir apabila : Meninggal dunia; Mengundurkan diri;


Tug a s dan w ewe nan 9 Pen 9 a was. Pasal19. 1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Ikatan. 2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. 3. Pengawas berwenang : a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan untuk kegiatan Ikatan; b. Memeriksa dokumen; c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; e. Membimbing, Mengarahkan pengurus dalam melaksanakan tugas kepengurusannya: f. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam Ikatan; g. Memberi peringatan kepada Pengurus.

Rap a t Pen 9 a was. Pasal20. 1. Rapat Pengawas dapat diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun, Pengawas dapat juga mengadakan Rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pengurus Pusat. 2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang bertindak mewakili Pengawas. 3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan. 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat. 5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Ikatan atau di tempat kegiatan Ikatan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.


11

Pasal21. 1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas Ikatan. 2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. 3. 1 (satu) orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

Kuorum dan pengambilan k e put usa n rap a t Pen 9 a was. Pasal22. 1. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengawas. 2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tersebut di atas tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. 3. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan. 4. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. 5. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) jumlah Pengawas. Pasal23. 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sarna banyaknya, maka usul ditolak. 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal.hal lain

12


dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. . 5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. . . 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang dltandatangam oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat. . 7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah dan menglkat tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua ~engawas telah.diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenal usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut. 8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sarna dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

BAB VIII Pen 9 u r u s. Bagian Pertama Susunan Pengurus Pasal24. a. b. c. d.

Ikatan ini dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari : Pengurus Pusat; Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung; Pengurus Wilayah; Pengurus Daerah.

Pen 9 a n 9 kat a n Pen 9 u r u s. Pasal25. 1. Pengangkatan Ketua Umum, Ketua, Ketua Lingkungan Kejaksaan Agung, dan Ketua di setiap tingkat kepengurusan ditetapkan secara otomatis. 2. Pengurus lainnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum atau Ketua di setiap tingkat Kepengurusan.


13

Bagian Kedua Pengurus pusat. Pasal26. 1. Pengurus Pusat : a. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia; b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Ikatan, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang Ketua, 7 (tujuh) orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris Umum dan 3 (tiga) orang Sekretaris, seorang BendaharaUmum dan seorang Wakil Bendaharaatau lebih, dan beberapa orang Ketua Bidang serta anggota Bidang; c. Ketua Umum Ikatanadalah IstriJaksaAgung, apabila Ketua Umum karena sesuatu hal tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka diwakili oleh Ketua sebagai Pelaksana Tugas; d. Apabila Ketua karena sesuatu hal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka Ketua Umum menetapkan penggantinya dengan menunjuk salah satu Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas; e. Apabila Ketua Umum dan Ketua berhalangan tetap, maka Ketua Umum menetapkan penggantinya dengan menunjuk salah satu Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas; f. Apabila baik Ketua Umum maupun Ketua belum atau tidak menunjuk seorang Wakil Ketua sebagai Pelaksana, maka Ikatan diwakili oleh 2 (dua) orang Wakil Ketua sebagai Pelaksana Tugas; g. Apabila Sekretaris Umum karena sesuatu hal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, maka Ketua Umum menetapkan penggantinya dengan menunjuk salah satu Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas; h. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Ikatan dan apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka Ketua dan salah seorang Wakil Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Ikatan di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Ikatan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan : 1) membeli,menjual,mengagunkanataumelepaskanhakatasbarangtidak bergerak; 2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Ikatan; 3) mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai 14


4)

bentuk usaha; bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain; harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pengurus Pusat;

i. Pengurus Pusat secara periodik mengadakan pertemuan dengan Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah sekurangkurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keliga Pengurus Iingkungan kejaksaan agung. Pasal27. 1. Pada setiap bidang dan badan yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk Pengurus yang berkedudukan di Kejaksaan Agung. " 2. Pengurus Lingkungan KejaksaanAgung adalah pelaksana kebljakan Ikatan di tingkat Kejaksaan Agung. .,. , 3. Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung dlbagl menurut bldang-bldang yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung yang terdiri dari : a. Pengurus Bidang Pembinaan; b. Pengurus Bidang Intelijen; c. Pengurus Bidang Pidana Umum (Pidum); d. Pengurus Bidang Pidana Khusus (Pidsus); e. Pengurus Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun); f. Pengurus Bidang Pengawasan; g. Pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan. . 4. Khusus untuk Anggota yang merupakan perwakilan Kejaksaan dl luar negeri termasuk sebagai anggota Ikatan Bidang Intelijen. .. 5. Pengurus masing-masing bidang dan badan dl Lmgk~ngan Kejaksaan Agung berwenang menjalankan urusan Ikatan pada tmgkat masing-masing bidang dan badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang di~and~ng perlu dan ?erguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profeslonahsme anggota dl dalam lingkungan kepengurusannya. 6. Bagi Anggota yang suaminya bertugas atau diperbantukan di Instansi lain secara otomatis mengikuti organisasi di tempat suaminya ditugaskan.


15

Bagian Keempat Pen 9 u r u s w i I a yah. PasaJ28. 1. Pada setiap Kejaksaan Tinggi dibentuk Pengurus Wilayah yan~ berkedudukan di Ibukota propinsi. 2. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan Ikatan di tingkat Kejaksaan Tinggi dan selaku koordinator Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusannya. 3. Pengurus Wi/ayah terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa ketua Bidang serta anggota Bidang. 4. Ketua Pengurus Wilayah adalah Isteri Kepala Kejaksaan Tinggi, apabi/a Kepala Kejaksaan Tinggi dijabat seorang perempuan, maka yang menjadi Ketua Pengurus Wilayah adalah Isteri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi. 5. Pengurus Wilayah berwenang menjalankan urusan Ikatan pada tingkal propinsi dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan propinsi lain maupaun dengan instansi pada tingkat Pusat, Pengurus Wilayah harus berkoordinasi dengan Pengurus Pus~t.

Bagian Kelima Pen 9 u r u s d a era h. PasaJ29. 1. Pada setiap Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk Pengurus Daerah/Cabang. 2. Pengurus Daerah/Cabang adalah pelaksana kebijakan Ikatan di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan yang bertugas melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota di dalam daerah kepengurusannya. 3. Pengurus Daerah/Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa Ketua Bidang serta anggota Bidang. 4. Ketua Pengurus Daerah/Cabang adalah Isteri Kepala Kejaksaan Negeri, apabila Kepala Kejaksaan Negeri dijabat seorang perempuan, maka yang menjadi Ketua Pengurus Daerah/Cabang adalah Isteri Seksi/Sub Bagian/Pemeriksa yang se-

16


nior di Kejaksaan Negeri setempat. .. 5. Pengurus Daerah/Cabang berwenang menjalankan urusan Ikatan dl tmgkat Kabupaten/Kota/Kecamatan dan apabila berhubungan dan/~tau ber~enaan d.engan Kabupaten/Kotal Kecamatan lain maupun dengan Instansl pada tlngk~t wllayah. Pengurus Daerah/Cabang harus berkoordinasi dengan Pengurus Daerah lalnnya yang terkait dan Pengurus Wilayah. 6. Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat pusat, maka Pengurus Wilayah yang meliputi kepengurusan Daerah tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.

BABIX P erne k a ran Pen 9 u r u s. Pasal30. 1. Pemekaran Pengurus dapat terjadi karena terbentuknya Bidang dan Badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan NegerilCabang Kejaksaan Negeri. 2. Pemekaran Pengurus terjadi dengan sendirinya dengan terbentuknya Bidang dan Badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri. 3. Tingkat Kepengurusan sesuai dengan unit Kerja Pengurus Pusat. 4. Hal-hal lain mengenai Pemekaran akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BABX Keuangan PasaJ31, 1. Keuangan Ikatan terdiri dari : a. luran; b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; c. Perolehan lain yang tidak bertentangan denganAnggaran Dasar Ikatan. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan Perkumpulan .. 2. Penghasilan lain yang diperoleh dengan sah dan t1dak bertentangan dengan tujuan Ikatan. . . 3. Tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januan sampal dengan 31 (tiga puluh satu) Desember. AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini

17

bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. 3. Usul penggabungan Ikatan dapat disampaikan oleh Pengurus Pusat kepada Rapat Kerja Nasional.

BABXI Lam ban g. Pasal32. Ikatan mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan.

Perubahan

BABXII anggaran

dasar

Pasal33. 1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional yang dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Ikatan dan Rapat Kerja Nasional dapat mengambil keputusan yang sah a~abila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dlkeluarkan dengan sah dalam Rapat Kerja Nasional. 2. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Rapat Kerja Nasional diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, kuorum tidak juga tercapai, maka Rapat Kerja Nasional berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Kerja Nasional.

BAB XIII Pen 9 gab u n 9 a n.

Pasal35. 1. Penggabungan Ikatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Kerja Nasional. 2. Pengurus dari masing-masing Ikatan yang akan menggabungkan diri dan akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. 3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh Pengurus dari Ikatan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Kerja Nasional. 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. 6. Pengurus Ikatan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. 7. Dalam hal penggabungan Ikatan diikuti dengan perubahanAnggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Ikatan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

Pasal34. 1. Penggabungan Ikatan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Ikatan dengan Ikatan lain, dan mengakibatkan Ikatan yang menggabungkan diri menjadi bubar. 2. Penggabungan Ikatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: a. Ketidakmampuan Ikatan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan Ikatan lain; b. Ikatan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau c. Ikatan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang

18


BABXIV Pembubaran dan

likuidasi.

Pasal36. 1. Ikatan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Ikatan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Kerja Nasional.


19

2. Apabila Ikatan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Pengurus Pusat, kecuali Rapat Kerja Nasional menentukan lain. 3. Apabila Ikatan dibubarkan, maka sisa kekayaan Ikatan penggunaannya ditentukan oleh Rapat Kerja Nasional.

BABXV An 9 gar a n rum a h tan 9 9 a. Pasal37.

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan peraturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan penjabaran dari serta untuk melengkapi Anggaran Dasar. 3. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan/atau ditambah oleh Rapat Kerja Nasional.

BABXVI Per a t u ran

per a I i han.

Pasal38.

Kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan Anggaran dasar ini tetap berlaku hanya saja penamaannya disesuaikan dengan ketentuan perubahanAnggaran dasar ini.

BAB XVII K e ten t u a n pen u t u p. Pasal39.

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

20


ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

BABI STATUS IKATAN Pasal1 Ikatan ADHYAKSA DHARMAKARINI selanjutnya disingkat lAD adalah suatu Ikatan istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan yang mandiri, non politik dan tidak terikat pada organisasi politik manapun, mempunyai maksud dan tujuan di bidang Kemanusiaan, Sosial Budaya, Ekonomi dan Pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN IKATAN Pasal2 Ikatan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusian yaitu: 1. Menghimpun para istri pegawai Kejaksaan, pegawai perempuan Kejaksaan, istri pensiunan pegawai Kejaksaan. pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan, dalam 1 (satu) wadah Ikatan untuk memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya; 2. Meningkatkan sumber daya para anggota dan keluarganya untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 3. Meningkatkan harkat dan martabat anggota; 4. Membantu pemerintah dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya khususnya dalam lingkungan Kejaksaan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta keluhuran bangsa, budaya, sehingga mampu : a. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, peduli kepada sesama; b. Memberdayakan diri dan keluarganya serta mengembangkannya untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan bathin. 5. Meningkatkan profesionalisme anggota; 6. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota;


23

7. Meningkatkan pembinaan mental dan spiritual anggota sehingga menjadi manusia yang bertaq~a kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral tinggi, berkepribadian serta berbudr pekerti luhur. 8. Mel~k~kan ~egiatan untuk m~ningk~tkan keterampilan anggotanya. 9. Menjalm kerjasama dengan p,hak lam untuk meningkatkan kepedulian sosial.

BAB III KEANGGOTAAN Bagian Pertama STATUS ANGGOTA Pasal3 1. Anggota Ikatan terdiri dari : a. Anggota biasa; b. Anggota luar biasa; c. Anggota kehormatan. 2. a. Anggota biasa yaitu istri pegawai Kejaksaan; b. Anggota luar biasa yaitu pegawai perempuan Kejaksaan; c. Ang~ota Kehormat~n yaitu istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pe~slunan pegawar perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai KeJaksaan.

Bagian Kedua ANGGOTA BIASA Pasal4 1: Setiap istri pegawai Kejaksaan secara langsung menjadi anggota biasa Ikatan dr tempat suami bertugas; 2. Seluruh Anggota Biasa Ikatan harus tunduk dan taat padaAnggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Ikatan.

ANGGOTA LUAR BIASA Pasal5 1. An~go.ta Luar Biasa ialah setiap pegawai perempuan Kejaksaan secara langsung menjadl anggota luar biasa Ikatandi tempat dimana mereka bertugas' 2. Seluruh Anggota Luar Biasa Ikatan harus tunduk dan taat pada Angg~ran 24


Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Undang-Undang Kejaksaan, kode etik Kejaksaan, peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Ikatan.

ANGGOTA KEHORMATAN Pasal6 1. Anggota Kehormatan yaitu istri pensiunan pegawai Kejaksaan, pensiunan pegawai perempuan Kejaksaan, dan janda pegawai Kejaksaan; 2. Seluruh Anggota Kehormatan Ikatan harus tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lain yang telah dan yang akan ditetapkan oleh Ikatan.

Bagian Ketiga BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN Pasal7 Keanggotaan Ikatan berakhir karena : 1. Meninggal dunia; 2. Suami tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia; 3. Tidak lagi menjadi istri pegawai Kejaksaan Republik Indonesia karena putusnya perkawinan; 4. Tidak lagi menjadi istri pensiunan pegawai Kejaksaan Republik Indonesia karena putusnya perkawinan; 5. Menjadi anggota partai politik; 6. Keluar sebagai pegawai Kejaksaan Republik Indonesia; 7. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan.

Bagian Keempat PEMBERHENTIAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA A. PEMBERHENTIAN ANGGOTA Pasal8 1. Pemberhentian keanggotaan meliputi : a. Pemberhentian sementara (schorsing); b. Pemberhentian tetap.


25

2. Anggota biasa dapat dikenakan tindakan pemberhentian sementara dari keanggotaan oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah atau Daerah/Cabang, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini : a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuanAnggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan yang sah dari Ikatan; b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik Ikatan; c. Menyalahgunakan nama Ikatan untuk kepentingan pribadi. 3. Anggota biasa dapat dikenakan tindakan pemberhentian tetap dari keanggotaan oleh Pengurus Pusat, api;lbila anggota yang bersangkutan : a. Dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan; atau c. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan penetapan Pengadilan.

B. TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA Pasal9 1. Apabila ada anggota Ikatan yang melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di atas, maka Pengurus setempat membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari Ketua Pengurus, sekretaris dan 3 (tiga) anggota Pengurus setempat (yang selanjutnya disebut "Tim Pemeriksa"). 2. Pemberhentian sementara baru dapat diusulkan oleh Pengurus setempat dimana anggota tercatat sebagai anggota Ikatan kepada Pengurus Pusat setelah terlebih dahulu Tim Pemeriksa mendengar keterangan dari anggota yang bersangkutan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk membela diri. 3. Untuk keperluan pemeriksaan dan pembelaan diri tersebut, Tim Pemeriksa memanggil anggota yang bersangkutan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan. 4. Apabila menurut pendapat Tim Pemeriksa ternyata anggota yang bersangkutan telah terbukti secara sah bersalah karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut di atas, maka atas hasil Tim Pemeriksa, Pengurus setempat berwenang mengusulkan pemberhentian sementara terhadap anggota yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat.

26


5. Apabila setelah dipanggil2 (dua) kali berturut-turut ternyata anggota yang bersangkutan tidak hadir dalam pemeriksaannya tanpa memberikan alasan tert.ulis yang sah, maka Tim Pemeriksa dapat memeriksa kasus tersebut tanpa kehadlran anggota yang bersangkutan, dan selanjutnya Pengurus setempat dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk dilakukan pemberhentian sementara, apabila menurut pendapat Pengurus setempat anggota yang bersangkutan telah terbukti secara sah bersalah karena melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut di atas. 6. Pengurus Pusat wajib memberitahukan kepada Pengurus setempat, serta anggota yang bersangkutan atas keputusan yang diambil oleh Pengurus Pusat terhadap anggota yang bersangkutan. 7. Anggota yang dijatuhi pemberhentian sementara oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus setempat berhak mengajukan banding kepada Rapat Kerja Nasional melalui Pengurus Pusat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan pemberhentian sementara diberitahukan dan/atau diterima anggota yang bersangkutan, dengan menyerahkan permohonan banding dan memori banding secara tertulis. 8. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberitahukan dan/~tau diterimanya putusan pemberhentian sementara anggota yang bersangkutan t1dak mengajukan banding, maka dengan lewatnya waktu tersebut putusan Pengurus Pusat yang berisi pemberhentian sementara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 9. Setelah diterimanya permohonan banding dari anggota yang bersangkutan, maka Pengurus Pusat wajib mengagendakan pada saat mengadakan Rapat Ker!a Nasional dimana dalam pemeriksaan banding bila dianggap perlu Rapat KerJa Nasional 'dapat memanggil anggota yang bersangkutan untuk hadir dalam sidang banding dan melakukan pemeriksaan langsung. ., 10.Dalam pemeriksaan tingkat banding, Rapat Keqa Naslonal dapat menjatuhkan putusan berupa : a. Membatalkan putusan pemberhentian sementara; b. Memperkuat putusan pemberhentian sementara tanpa perubahan apapun; c. Memperbaiki putusan pemberhentian sementara dengan perubahan-perubahan tertentu atas jangka waktu pemberhentian sementara; d. Menjatuhkan pemberhentian tetap. . . 11.Apabila Rapat Kerja Nasional memutuskan anggota yang dlberhentlkan sementara itu tidak bersalah, maka anggota yang bersangkutan sejak saat keputusan Rapat Kerja Nasional tersebut kembali menjadi anggota Ikatan dan Rapat Kerja


27

Nasional wajib merehabilitasi anggota yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat. 12.Apabila anggota yang diberhentikan sementara itu berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya dari keanggotaan Ikatan. Atas dasar keputusan Rapat Kerja Nasional tersebut Pengurus Pusat membuat keputusan pemberhentian bagi anggota yang bersangkutan. 13.Keputusan pemberhentian tersebutsegera dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Pengurus setempat, dan anggota yang bersangkutan. 14.Selama dalam pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti aktivitas Ikatan. 15.Segala ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota biasa sebagaimana diuraikan di atas berlaku pula bagi tata cara pemberhentian anggota luar biasa ataupun anggota kehormatan. 16.Tata cara tentang pemberhentian, pembelaan dan rehabilitasi yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Keputusan Pengurus Pusat.

Bagian Kelima HAK-HAK ANGGOTA Pasal 10 1. Anggota Biasa berhak untuk : a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yangdiselenggarakan oleh Ikatan; b. Mengeluarkan pendapat dan saran; c. Mempunyai hak suara dalam Rapat; d. Memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus; Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Ikatan. 2. Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk : a. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan; b, Mengeluarkan pendapat dan saran; c. Mempunyai hak suara dalam Rapat; Dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Ikatan.

a. b.

Bagian Keenam KEWAJIBAN ANGGOTA Pasal 11 1. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berkewajib,an untuk : '. a. Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa, Negara d~n Pemen.ntah Indonesia, b. Menjunjung tinggi nama baik Ikatan, memahaml, mentaatl dan mengamalkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan; c. Ikut dalam kegiatan Ikatan; ..' . d. Memberikan sumbangan baik moril maupun mateml apablla Ik~tan med~tetrIU~an, e. Setiap anggota wajib untuk membayar iuran serta sumbangan lain yang leap an oleh Ikatan. 2. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh anggota maka anggota dimaksud tidak dapat menuntut hak-hak sebagaimanatersebut dalam Pasal10 Anggaran RumahTanggaini

BABIV RAPAT KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN , Bagian Pertama RAPAT IKATAN Pasal 12 Rapat Ikatan terdiri dari : a. Rapat Kerja Nasional; b. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa; c, Rapat Kerja Daerah.

Bagian Kedua RAPAT KERJA NASIONAL Pasal 13 1.

28


3, Anggota Kehormatan berhak untuk : Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan; Mengeluarkan pendapat dan saran.

Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas merupakan RapatAnggota Ikatan yang


29

mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Ikatan ini; . 2. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tlga) tahun; 3. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat; . 4. .Pengurus Pusat membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Rapat KerJa Naslonal untuk melaksanakan Rapat Kerja Nasional berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat; 5. Panitia Pelaksana Rapat Kerja Nasional bertanggung jawab dalam pelaksanaa~ Rapat Kerja Nasional dan harus memberikan Laporan Pertanggun9Jawaban atas hasil Rapat Kerja Nasional kepada Pengurus Pusat selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan setelah Rapat berlangsung; 6. Acara Rapat, bahan/materi Rapat, Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat, serta hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambil keputusan dalam Rakernas ditetapkan dalam Rapat Pengurus Pusat; 7. Undang.an untuk menghadiri Rapat harus sudah dikirim oleh Pengurus Pusat kepa~a setlap anggota melalui Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wllayah dan Pengurus Daerah/Cabang selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rapat diadakan. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rapat; 8. Peserta Rapat Kerja Nasional adalah : a. Pengurus Pusat; b. Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung; c. Pengurus Wilayah; d. Pengurus Daerah/Cabang. 9. Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris' 10.Rapat Ker~aNas~onalmengesahkan kuorum, acara dan tata tertib Rap~t; 1~'.Rapat KerJaNaslonal adalah sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dan Jumlah anggota; 12.Apa?ila dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional kuorum tidak tercapai, maka Rapat dlundur selama 1 (satu) jam; . 13.Apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai kuorum yang dlpersyaratkan, Rapa~.Kerj~ Na~ionaldianggap sah dan dapat mengambil keputusankep~tusan yang sah, JlkadlsetuJuilebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang hadlr; 14.Rapat Kerja Nasional membicarakan, membahas dan memberikan keputusan tentang :

30


a. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa kepengurusannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan Ikatan oleh Pengurus Pusat; c. Usul-usul dari Pengurus Pusat, Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang; d. Menetapkan garis-garis besar rencana dan program kerja Ikatan yang akan datang; e. Menetapkan tempat penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional berikutnya; f. Pemberhentian anggota apabila dipandang perlu; g. Perubahan Anggaran Dasar apabila dipandang perlu; h. Pembubaran Ikatan apabila dianggap perlu; i. Hal-hal lain yang dianggap penting. 15.Panitia Rapat Kerja Nasional dapat mengundang orang-orang tertentu untuk hadir dalam Rapat Kerja Nasional sebagai Peninjau; 16.Ketua Umum menjadi Penanggung Jawab Rapat Kerja Nasional/Rapat Kerja Nasional Luar Biasa.

Bagian Ketiga RAPAT KERJA NASIONAL LUAR BIASA Pasal 14 1. Rapat Kerja Nasional Luar Biasa disingkat Rakernaslub dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu dan/atau mendesak oleh : a. Pengurus Pusat setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pengurus Pusat; atau

b. Atas permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/ Cabang. 2. Undangan untuk menghadiri Rakernaslub harus sudah dikirim kepada setiap anggota melalui Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rakernaslub diadakan. Undangan tersebut harus dibuat secara tertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rakernaslub. 3. Tema, acara, bahan/materi, Petunjuk dan Tata Cara, serta Tata Tertib


31

Penyelenggaraan Rakernaslub ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat. 4. Ketentuan lainnya tentang penyelenggaraan Rakernas berlaku pula untuk penyelenggaraan Rakernaslub.

Bagian Keempat KEPUTUSAN 01 LUAR RAPAT KERJA NASIONAL DAN RAPAT KERJA NASIONAL LUAR BIASA Pasal 15 Dipersamakan dengan keputusan Rakernas dan/atau Rakernaslub adalah keputusan yang diambil di luar Rakernas dan/atau Rakernaslub dengan syarat-syarat sebagai berikut : . a. P.e~~urusPusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dlklnm dengan surat tercatat dan/atau kurir kepada seluruh anggota Ikatan melalui Pengurus Lingkungan KejaksaanAgung, PengurusWilayah dan Pengurus Daerah/ Cabang, disertai pertimbangan dan penjelasan seperlunya; b. Para Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah/Cabang wajib untuk mengedarkan rencana Keputusan tersebut setelah menerima rencana keputusan dari Pengurus Pusat; c. Para Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah/Cabang wajib untuk mengumpulkan kernbali hasi/ keputusan ters~but dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diedarkan dan menyerahkan Hasll keputusan tersebut kepada Pengurus Pusat. Jika ada Pengurus yang tidak memb~rika~ ~awaban dalam waktu tersebut di atas, maka keputusan dianggap telah dlsetuJUIoleh para Pengurus yang tidak memberikan jawaban; d. Ke~utusan di luar Rakernas dan/atau Rakernaslub adalah sah, jika disetujui lebih dan 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah Perwakilan Ikatan; e. Pengurus Pusat harus menyampaikan keputusan di luar Rakernas dan/atau ~akernaslub ~ersebut kepada seluruh anggota Ikatan melalui Pengurus Lmgkungan KeJaksaanAgung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang dal.am waktu 1 (satu) bulan setelah hasil jawaban dar; Pengurus Lingkungan ~eJaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang diterima. Jlka ternyata rencana keputusan di luar Rakernas/Rakernaslub tidak disetujui, maka hal itu harus diberitahukan kepada semua anggota Ikatan melalui Pengurus

32


Lingkungan KejaksaanAgung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang.

Bagian Kelima RAPAT KERJA DAERAH

Pasal 16 1. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda adalah Rapat Pengurus dalam Lingkungan KejaksaanAgung dan Rapat Pengurus dalam wilayah yang bersangkutan yang meliputi Pengurus Wilayah setempat dengan Pengurus Daerah/Cabang setempat; 2. Khusus Rapat Kerja Daerah di Lingkungan Kejaksaan Agung meliputi seluruh bidang dan badan yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung, yang diselenggarakan oleh Lingkungan Kejaksaan Agung; 3. Semua ketentuan dan syarat-syarat tentang penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah berlaku pula untuk penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah di Lingkungan Kejaksaan Agung; 4. Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Wi/ayah; 5. Pengurus Wi/ayah dapat menunjuk dan/atau membentuk panitia pelaksana Rapat Kerja Daerah berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wila~ah; . 6. Panitia Pelaksana Rapat Kerja Daerah bertanggung jawab mengenal pelaksanaan Rapat Kerja Daerah kepada Pengurus Wilayah selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Rakerda; . 7. Rakerda diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, selambat-Iambatnya 3 (tIga) bulan setelah Rakernas; 8. Rakerda dihadiri oleh wakil-waki/ Pengurus Wi/ayah, Pengurus Daerah/ Cabang dalam Pengurus Wi/ayah yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) Pengurus Daerah/Cabang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah/Cabang atau Wakll Pengurus Daerah/Cabang yang ditunjuk oleh Pengurus Daerah/Cabang yang bersangkutan; . 9. Apabi/a dalam waktu sebagaimana ditetapkan di atas Pengurus Wllaya~ yang bersangkutan tidak menyelenggarakan Rakerda, maka Pengurus Pusat memben perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan. Apabila dalam tenggang waktu perpanjangan tersebut Rakerda belum juga di/aksanakan, maka Pengurus Pusat berhak menunjuk pelaksana tugas Pengurus, yang dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus menyelenggarakan Rakerda; 10.Undangan untuk menghadiri Rakerda harus sudah disampaikan oleh


33

Pengurus Wilayah kepada setiap Pengurus yang termasuk wilayah kepengurusannya selambatnya 1 (satu) bulan sebelum Rakerda dilangsungkan. Undangan tersebut harus dibuat s.ecaratertulis dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Rakerda; 11.Setlap Pengurus yang termasuk dalam wilayah kepengurusan yang bersa~gkutan berhak untuk menghadiri dan mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul dan memberikan suara' . 12.Rakerda adalah sah apabila dih~diri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh juml~.h Pe~guru~ ~ang.ada d~lam Wilayah yang bersangkutan dan keputusan adalah s~h jlka disetujul leblh dan 1/2 (satu per dua)dari seluruh jumlah suara yang dlkeluarkan secara sah; 13.Apabil~ dalam pembukaan Rakerda, kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Rakerda ?Iundur selar:na 1 (satu) jam; dan apabila sesudah pengunduran itu kuorum belum juga tercapal, maka Rakerda dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah; ~4:Dalam Rakerda akan dibicarakandan diputuskan tentang : a. Penllalan atas pertanggungjawaban yang disampaikan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama kepengurusannya serta pertanggungjawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Wllayah dan Pengurus Daerah/Cabang; b. Rencana dan program kerja untuk wilayahnya yang merupakan penjabaran rencana dan program kerja Ikatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. c. ~sul-usul Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang, serta hal-hal ya~g dlanggap penting. .15.Pengurus Wilayah dapat mengundang Pengurus Pusat serta orang-orang yang dlpandang perlu untuk hadir dalam Rakerda.

KUORUM RAPAT KERJA DAERAH Pasal 17 1. Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. 2. .~p~bila musya~arah untuk mufakat sebagaimana dimaksud d~lam ayat (1) pasal Inl t1dak tercapal, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara ~erbanyak berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat; 3. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. '

34


4. Setiap Rapat dibuat Serita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. 5. Rapat dapat juga mengambilkeputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Kerja Daerah, dengan ketentuan semua Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.

BABV PENGANGKATAN PENGAWAS Pasal 18 1. Pengangkatan Pengawas dilakukan secara otomatis oleh. Ketua Pengawas. 2. Ketua Pengawas adalah Jaksa Agung. 3. Anggota Pengawas adalah Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Para Kepala Kejaksaan Tinggi, dan para Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang. 4. Jabatan Pengawas juga dapat berakhir karena masa jabatan sebagai Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Kepala Kejaksaan Tinggi dan para Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang berakhir. 5. Dalam hal jabatan anggota Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Ketua Pengawas mengadakan Rapat Pengawas untuk mengisi kekosongan itu. 6. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Pengurus Pusat, Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/ Cabang harus menyelenggarakan Rapat, untuk mengangkat Pengawas baru;

BABVI SUSUNAN KEPENGURUSAN Pasal 19 a. b. c. d.

1. Susunan kepengurusan Ikatan meliputi : Pengurus Pusat; Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung; Pengurus Wilayah; Pengurus Daerah/Cabang.


35

2. Dalam Lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk Pengurus untuk masingmasing bidang dan badan yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Kejaksaan Agung; 3. Setiap Kejaksaan Tinggi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi; 4. Setiap Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dibentuk Pengurus Daerah atau Cabang, berkedudukan di Kabupaten/Kota/Kecamatan;

Bagian Pertama PENGANGKATAN PENGURUS Pasal20 1. Ketua Umum, Ketua, Ketua Lingkungan Kejaksaan Agung, dan Ketua di setiap tingkat kepengurusan ditetapkan secara otomatis; 2. Ketua Umum adalah Istri Jaksa Agung Republik Indonesia; 3. Ketua adalah Istri Wakil Jaksa Agung; 4. Ketua pada unsur Pelaksana Pengurus setempat adalah Istri Pimpinan Kejaksaan setempat dan disahkan oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya; 5. Bagi Anggota Luar Biasa yang akan dipilih sebagai Pengurus ditetapkan oleh Ketua Umum atas usul dari Ketua Lingkungan Kejaksaan Agung atau Ketua Wilayah setempat atau Ketua setingkat diatasnya dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atasannya langsung. 6. Bagi Anggota Kehormatan yang akan dipilih sebagai Pengurus ditetapkan oleh Ketua Umum atas usul dari Ketua Lingkungan Kejaksaan Agung atau Ketua Wilayah atau Ketua setingkat diatasnya. 7. Penguruslainnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum atau Ketua di setiap tingkat Kepengurusan; 8. Pelantikan Ketua pada unsur Pelaksana pada semua tingkatan ditetapkan oleh Ketua Pengurus 1 (satu) tingkat di .atasnya; 9. Pelantikan Pengurus pada unsur Pelaksana pada semua tingkatan ditetapkan oleh Ketua Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya hanya 1 (satu) kali dalam masa bhakti setelah melaksanakan Rakernas/Rakerda; 10. Masa jabatan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun, kecuali Ketua Umum, Ketua, Ketua Lingkungan Kejaksaan Agung, Ketua Wilayah, Ketua Daerah/Cabang dan Ketua lain di setiap tingkat kepengurusan. 11. Hal-hal lain mengenai pengangkatan anggota sebagai Pengurus akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (lAD). 36

AD/ART IkatanAdhyaksa Dharmakarini

Bagian Kedua PERGANTIAN PENGURUS DAN SERAH TERIMA Pasal21 1. Pergantian Ketua Umum dan Ketua berlaku secara otomatis; 2. Pergantian Pengurus Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum; 3. Pergantian Pengurus di setiap tingkat kepengurusan ditetapkan oleh Ketua; 4. Pergantian Ketua Umum atau Ketua di setiap tingkat kepengurusan diikuti dengan serah terima jabatan yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua yang lama dan Ketua yang baru disertai dengan memori pertanggungjawaban; 5. Serah terima Ketua Pengurus di setiap tingkat kepengurusan dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua yang lama dan Ketua yang baru serta disaksikan/disahkan oleh Ketua Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Bagian Ketiga PENGURUS PUSAT Pasal22 1. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia; 2. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Ikatan, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang Ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris Umum dan beberapa orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum dan seorang Wakil Bendahara atau lebih, dan beberapa Ketua Bidang serta anggota Bidang; 3. Ketua Umum Ikatan adalah Istri JaksaAgung, apabila Ketua Umum karena sesuatu hal berhalangan atau tidak ada di tempat karena sebab apapun juga, maka diganti oleh Ketua sebagai Pelaksana Tugas; WEWENANG, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT

Pasal23 1. Wewenang Pengurus Pusat : a. Ketua Umum sewaktu-waktu berhak untuk mengganti, menambah, mengurangi dan merubah susunan anggota Pengurus Pusat dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan saran dan pendapat Pengurus Pusat serta ketentuan AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini

37

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan; b. Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan, Pengurus Pusat memperoleh 10% (s~puluh persen) dari iuran anggota yang dipungut oleh Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wi/ayah dan Pengurus Daerah/Cabang; c. Membentuk susunan Pengurus dalam Lingkungan Kepengurusannya; d. Pengurus Pusat mengkoordinir seluruh Pengurus Ikatan; e. Memba~tu menyelesa!kan masalah yang terjadi di dalam Ikatan baik yang terjadi dalam Llngkungan Kejaksaan Agung, Wilayah maupun Daerah/Cabang dengan memberikan saran dan pendapat. 2. Tugas dan kewajiban Pengurus Pusat adalah : a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luar Rakernas dan Rakernaslub, dan Keputusan Rapat Pengurus; b. Menyampaikan keputusan Rakernas atau Rakernaslub, serta Keputusan di luar ~akernas dan .Rakernaslub tersebut kepada semua anggota melalui Pengurus Llngkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang' c. Melaksanakan kebijakan Ikatan; , d. Mengadakan Rapat berupa Rapat Pimpinan, Rapat Pengurus Inti, dan Rapat Pengu.rusLengkap dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya; e. Memblna dan memupuk hubungan baik dengan semua Pengurus dan anggota Ikatan; f. Me~upuk dan membina rasa kebersamaan di antara para anggota; g. ~enlngkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota; • h. Memberhentikan sementara keanggotaananggota berdasarkan keputusan Pengurus Pusat; . i. Memberitahukan keputusan Pemberhentian Sementara yang diambil oleh Pengurus Pusat kepada Pengurus setempat dan anggota yang bersangkutan; j. Menyebarluaskan informasi kepada para anggota. 3. Tanggung Jawab Pengurus Pusat : a. Ketua Umum bertanggung jawab pada Rakernas dan/atau Rakernaslub; b. Menga~akan Rapat Pengurus dalam rangka pelaksanaan tugasnya; c. Memenksa laporan dari Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus

38


Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang tentang semua kegiatan dan keadaan Ikatan di bawah kepengurusannya; d. Membina Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah/Cabang; e. Memberikan peringatan kepada Pengurus yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan yang berlaku dan yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

RAPAT PENGURUS Pasal24 1. Rapat Pengurus Pusat diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabi/a dianggap perlu oleh Ketua Umum atau apabila diminta oleh seorang Ketua bersama-sama dengan seorang anggota Pengurus Pusat lainnya yang permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Sekretaris Umum dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan; 2. Rapat Pimpinan adalah rapat antara Ketua Umum, Ketua dan para Wakil Ketua; 3. Rapat Pengurus adalah pertemuan periodik antara pimpinan dan anggota Pengurus dalam tingkatannya untuk menyusun rencana dan program kerja serta kegiatannya sesuai dengan kebijakan Ikatan yang telah ditetapkan serta mengevaluasi pelaksanaan program kerja, membahas dan menyelesaikan permasalahan; 4. Rapat Inti adalah rapat antara Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan para Ketua Bidang; 5. Rapat Pengurus Lengkap adalah pertemuan periodik antara seluruh anggota Pengurus untuk : a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dilaksanakan; b. Menyempurnakan dan menjalankan keputusan Rapat Kerja Nasional terakhir; c. Mengesahkan perubahanAnggaran Rumah Tanggaatau Peraturan Ikatan (apabila dianggap perlu); d. Hal-hal lain yang dianggap penting untuk diambi/ keputusan dalam Rakernas. 6. Atas prakarsa Ketua Umum dapat diselenggarakan rapat dengan Pengawas.


39

--------------------------------------------------------------

KUORUM RAPAT PENGURUS Pasal25 1. Keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; 2. Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat; 3. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sarna banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. 4. Setiap Rapat dibuat Serita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. 5. Rapat dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Pengurus Pusat, dengan ketentuan semua Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut.

Bagian Keempat PENGURUS L1NGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG Pasal26 1. Pada setiap bidangJan badan yang ada di Lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk Pengurus yang berkedudukan di Kejaksaan Agung; , 2.. Pada Lingkungan Kejaksaan Agung dibentuk Pengurus menurut masingmaslng Bldang dan badan yaitu Pembinaan, Intelejen, Pidana Umum (Pidum), Pidana Khusus (Pidsus), Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Pengawasan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan; 3. Pengurus masing-masing Lingkungan KejaksaanAgung terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa Ketua Bidang serta anggota Bidang; 4. Ketua Pengurus masing-masing bidang dan badan di Lingkungan Kejaksaan Agungadalah Istri para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, apabila salah satu Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan dijabat seorang perempuan, maka yang menjadi Ketua Pengurus adalah Istri Sekretaris Jaksa Agung Muda atau Isteri Sekretaris Kepala Sadan Pendidikan dan Pelatihan ;

40


5. Sebelum menjalankan tugasnya Ketua Pengurus dilantik oleh Ketua Umum; 6. Masa jabatan Pengurus di Lingkungan Kejaksaan Agung adalah sarna dengan masa jabatan Pengurus Pusat. 7. Para anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

WEWENANG, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS L1NGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG

Pasal27 1. Wewenang Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung : a. Menjalankan urusan Ikatan pada tingkat masing-masing bidang dan badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, . b. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme anggota di dalam lingkup kepengurusannya; c. Menerima iuran anggota; d. Membentuk susunan Pengurus dalam Lingkungan Kepengurusannya; e. Ketua Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung sewaktu-waktu berhak untuk mengganti, menambah, mengurangi dan merubah susunan anggota Pengurus dalam Lingkungan kepengurusannya selama masa kepengurusannya dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Ketua Umum serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan. 2. Tugas dan kewajiban Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung adalah : a. Selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung, selalu menjaga keluhuran dan martabat jabatannya; b. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luar Rakernas dan Pengurus Pusat; c. Melaksanakan kebijakan Ikatan di tingkatlLingkungan Kejaksaan Agung dan selaku koordinator Pengurus dalam masing-masing bidang kepengurusannya; d. Mengadakan rapat dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya; e. Memungut iuran dari anggota yang besarnya per anggota ditentukan oleh Rapat Pengurus Pusat, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan Ikatan.


41

f. Menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari hasil iuran anggota yang diterima Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung kepada Pengurus Pusat; g. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Pengurus dan anggota yang berada di bawah kepengurusannya masing-masing; h. Memupuk dan membina rasa kebersamaan di antara para anggota; i. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota; j. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi Ikatan, peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat; k. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota dalam Lingkungannya. 3. Tanggung Jawab Pengurus Lingkungan Kejaksaan Agung: a. Ketua Pengurus Lingkungan KejaksaanAgung bertanggungjawab pada Pengurus Pusat; b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Kerja Daerah pada akhir masa jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan; c. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan Ikatan di bawah kepengurusannya.

Bagian Kelima PENGURUS WILAYAH Pasal28 1. Pada setiap Kejaksaan Tinggi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi; 2. Sebelum menjalankan tugasnya Ketua Pengurus dilantik oleh Ketua Umum; 3. Masa jabatan anggota Pengurus Wilayah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. 4. Para anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali; 5. Ketua Pengurus Wilayah berhak untuk membentuk susunan Pengurus wilayah.

42


WEWENANG, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS WILAYAH Pasal29 1. Wewenang Pengurus Wilayah : a. Menjalankan urusan Ikatan pada masing-masing k~pengurusan~ya; b. Melakukan koordinasi dan menyelenggarakan keglatan yang dlpandang I~erlu dan berg una bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesiona Isme anggota di dalam lingkungan kepengurusannya; c. Menerima iuran anggota; d. Membentuk susuhan Pengurus dalam lingkungan kepengurusannya; b h e. Ketua Pengurus Wilayah sewaktu-waktu berhak untuk mengganti, ~enam a , mengurangi dan merubah susunan anggota Pengurus dalam Img.kungan kepengurusannya selama masa kepengurusannya dengan memperhatlkan saran dan pendapat dari Ketua Umum serta ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan; . f. Pengurus Wilayah mengkoordinir Pengurus Daerah dalam wllayah kepengurusannya. 2. Tugas dan kewajiban Pengurus Wilaya~ adalah : . a. Selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Wllayah, selalu menJaga keluhuran dan martabat jabatannya; b. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggd~ serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub dan Keputusan I luar Rakernas; c. Melaksanakan kebijakan Ikatan; d. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Ikatan; , e. Melaksanakan keputusan-keputusan Rakernas, Rakernaslub, Keputusan dl luar Rakernas, dan Pengurus Pusat; f. Memungut iuran dari anggota yang besarnya per anggota ditentukan oleh Rapat Pengurus Pusat, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan Ikatan. . . g. Menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari hasil iuran anggota yang dltenma Pengurus Wilayah kepada Pengurus Pusat; . . h. Menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari hasil iuran anggota yang dltenma oleh Pengurus Wilayah dari Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat; i. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Pengurus dan anggota yang berada di bawah kepengurusannya masing-masing; AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini

43

j. Memupuk dan membina rasa kebersamaan di antara para anggota; k. Meningkatkan ilmu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota; I. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi Ikatan, peningkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat; m. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota baik secara langsung atau melalui Pengurus Daerah; 3. Tanggung Jawab Pengurus Wilayah : a. Ketua Pengurus Wilayah bertanggung jawab pada Pengurus Pusat; b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Kerja Daerah pada akhir masa jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggungjawabankeuangan; c. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali da/am 1 (satu) tahun kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Pusat tentang semua kegiatan dan keadaan Ikatan di bawah kepengurusannya; d. Mengadakan Rapat Pengurus Wilayah dalam rangka pelaksanaan tugasnya; e. Mengadakan Rapat gabungan Pengurus Wilayah dengan Pengurus Daerah, diadakan sekurangnya sekali dalam setahun untuk membahas laporan tahunan kegiatan Pengurus Daerah dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Rapat dapat juga diadakan sewaktu-waktu apabila diminta oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah Pengurus Daerah yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengurus Wilayah.

Bagian Keenam PENGURUS DAERAH/CABANG Pasal30 1. Pada setiap Kejaksaan NegerilCabang Kejaksaan Negeri dibentuk Pengurus Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri setempat; 2. Sebelum menjalankan tugasnya Ketua Pengurus dilantik oleh Ketua Wi/ayah; 3. Masa jabatan anggota Pengurus di daerah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat; 4. Para anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali;

44


WEWENANG, TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAERAH/CABANG Pasal31

1. Wewenang Pengurus Daerah/Cabang : a. Menjalankan urusan Ikatan pada masing-masing kepengurusannya; b. Berhak untuk membentuk susunan Pengurus Daerah/Cabang yang berada di bawah Kepengurusannya; c. Ketua Pengurus Daerah berhak mengangkat para anggota Pengurus Daerahl Cabang dalam lingkup kepengurusannya; . d. Menerima iuran; e. Ketua Pengurus Daerah/Cabang sewaktu-waktu berhak untuk mengganti, menambah, mengurangi dan merubah susunan anggota Pengurus Daerah dalam masa kepengurusannya dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Ketua Wilayah. 2. Tugas dan kewajiban Pengurus Daerah/Cabang adalah : a. Selama menjabat sebagai Ketua Pengurus Daerah/Cabang harus selalu menjaga keluhuran dan martabat jabatannya; b. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang ditetapkan oleh Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luar Rakernas, dan Rapat Kerja Daerah; c. Melaksanakan kebijakan Ikatan; d. Senantiasa mentaati peraturan perundang-undangan, tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Ikatan; e. Melaksanakan keputusan-keputusan Rakernas, Rakernaslub, Keputusan di luar Rakernas, Pengurus Pusat, dan Pengurus Wilayah; f. Memungut iuran dari anggota yang besarnya per anggota ditentukan oleh Rapat Pengurus Pusat, yang digunakan untuk menjalankan kegiatan Ikatan. g. Menyerahkan 10% (sepuluh persen) dari hasil iuran anggota yang diterima Pengurus Daerah/Cabang kepada Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah; h. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua Pengurus dan anggota yang berada di bawah kepengurusannya masing-masing; i. Memupuk dan membina rasa kebersamaan di antara para anggota; j. Meningkatkan i1mu pengetahuan para anggota sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, memelihara kehormatan diri, etika, moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme anggota;


45

k. Membantu Pengurus Pusat untuk menyebarluaskan informasi kepada para anggota; I. Me~yelenggarakan kegiatan yang dipandang berguna bagi konsolidasi Ikatan, penlngkatan profesionalisme anggota. Apabila kegiatan tersebut berskala nasional maka kegiatan tersebut dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat; m. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota di Daerah untuk peningkatan dan profesionalisme anggota dengan ketentuan apabila kegiatan tersebut bersifat ekstern atau melibatkan Pengurus Daerah/Cabang lain dikoordinasikan dengan Pengurus Wilayah; n. Membantu Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah untuk menyebarluaskan informasi kepada anggota; 3. Tanggung Jawab Pengurus Daerah/Cabang : a. Ketua Pengurus Daerah/Cabang bertanggung jawab pada Pengurus wilayah; b. Memberikan pertanggungjawaban kepada Rapat Kerja Daerah pada akhir masa jabatannya termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggungjawabankeuangan; c. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada atau setiap waktu yang diminta oleh Pengurus Wilayah tentang semua kegiatan dan keadaan Ikatan di bawah kepengurusannya; d. Mengadakan Rapat Pengurus dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

BAB VII KEKAYAAN Pasal32

1. Pemekaran Pengurus terjadi dengan sendirinya dengan terbentuknya Bidang dan Badan di Lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri; 2. Apabila terjadi pemekaran, maka Pengurus Lingkungan dan Wilayah yang bersangkutanwajib memberitahukan dan mengusulkan kepada Pengurus Pusat.

BABIX LAMBANG IKATAN Pasal34 Ikatan mempunyai lambang yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur atribut yang ada terdiri dari : 1. Vandel Ikatan; 2. Lencana Ikatan; 3. Mars Ikatan; 4. Pakaian seragam Ikatan.

BABX PENGUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal35

1. Kekayaan Ikatan bersumber dari : a. luran anggota; b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Ikatan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan Ikatan. 2. Ketentuan tentang uang iuran bulanan ditetapkan oleh Rapat Pengurus Pusat; 3. Ketentuan tentang usaha yang sah dan halal serta sumbangan yang tidak mengikat diputuskan oleh Pengurus Pusat; 4. Tahun buku Ikatan dimulai pada tanggal1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.

46

BAB VIII PEMEKARAN WILAYAH Pasal33


1. Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah dan/atau ditambah oleh Rapat Kerja Nasional atau Rapat Kerja Nasional Luar Biasa, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah perwakilan Ikatan dan Rapat Kerja Nasional dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Kerja Nasional; 2. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Rapat Kerja Nasional tdiundur untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, kuorum tidak juga tercapai, maka Rapat Kerja Nasional berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota yang hadir, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan AD/ART Ikatan Adhyaksa Dharmakarini

47

sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengar sah dalam Rapat Kerja Nasional; 3. Hal-hal lain yang tidak dan belum cukup diatur dalam Anggaran Rumat Tangga ini, akan diatur dan ditentukan dalam Peraturan Ikatan yang ditentukan dalarr Rapat Pengurus Pusat; 4. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam Rapa1 Kerja Nasional. Ditetapkan di Pada tanggal Pimpinan Rapat

Cianjur 13 Desember 2007

~

Ibu Asminar Basrief Arief Ketua Umum

48

Ibu Susilaningtyas Bambang Waluyo Sekretaris Umum


ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI EDISI REVISI. Dikeluarkan Oleh Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat

Recommend Documents