ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) DALAM MENGEFISIENKAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG PADA CV. MITRA BAHAGIA KENDARI. Oleh Afkhasia Oditama

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) DALAM MENGEFISIENKAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG PADA CV. MITRA BAHAGIA KENDARI Oleh Afkhasia Oditama

ABSTRACT This study aimed to analyze the costs previously not recognized as expenses by tax regulations to become recognizable expenses. This research uses a descriptive analysis which obtained through secondary data. The data used is qualitative data in the form of accounting policies and the quantitative data in the form of financial statements, as well as a list of fixed assets and accumulated depreciation in 2014. Results of this studyindicate that tax planning that can be done by CV. Mitra Bahagia Kendari, related to costs previously not recognized by tax regulations are to replace the provision of meal/drink expenses for employee into providing meal/drink for employees in the office, incorporate medical expenses in addition to the income of the employees, make a nominative list related to the cost of entertainment, and replace the method of depreciation of non-buildingfixed assets. The implementation of tax planning will allow CV. Mitra Bahagia Kendari to reduce the income tax burdento approximately 8.9% of the income tax before tax planning. Keywords: Tax Planning, Reducing Tax Burden, Corporate Income Tax. I.

PENDAHULUAN

Pengeluaran untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar tersebut, diperlukan penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang semakin sulit untuk diharapkan. Hal itu berarti bahwa semua pembelanjaan Negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (Wulansari, 2013). Pajak termasuk salah satu sumber pendapatan utama Negara, yang mempunyai kontribusi besar dan signifikan dalam menyumbang penerimaan Negara. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran tahun 2014 realisasi penerimaan dalam negeri Rp.1.545,6 triliun. Penerimaan tahun lalu didominasi oleh pendapatan pajak dalam negeri yang mencapai Rp.1.103,2 triliun sisanya berasal dari pendapatan pajak perdagangan internasional yang mencapai Rp.43,6 triliun. Dengan realisasi sementara tersebut, penerimaan pajak sepanjang 2014 hanya mencapai 92% dari target (www.kemenkeu.go.id). Perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari manajemen perpajakan. Perencanaan pajak dapat diterapkan ketika wajib pajak akan memulai kegiatan usahanya sampai penutupan usaha (likuidasi), jika benarbenar terjadi. Perencanaan pajak dimulai pada saat akan mendirikan perusahaan Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 78

(pemilihan bentuk usaha, pemilihan metode pembukuan, pemilihan lokasi usaha); saat menjalankan usaha (pemilihan transaksi-transaksi yang akan dilakukan dalam kegiatan operasionalnya, pemilihan metode akuntansi dan perpajakan, tanggung jawab stakeholders); atau saat akan menutup usaha (Pohan, 2013:9). Dalam perencanaan pajak CV. Mitra Bahagia Kendari, ada beberapa alternatif lain yang dapat digunakan untuk menghemat pajak, tetapi belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh perusahaan. Diharapkan dengan menambah jumlah biaya-biaya yang sudah ada dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Misalnya, kebijakan perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan adalah dengan memberikan uang makan/minum karyawan. Pemberian uang makan/minum karyawan harus di koreksi fiskal positif karena sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, biaya tersebut tidak dapat menjadi pengurang penghasilan perusahaan karena merupakan pemberian natura (kenikmatan) kepada karyawan. Maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan perusahan adalah mengganti pemberian uang makan/minum karyawan menjadi penyediaan makan/minum karyawan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah biaya-biaya apa saja yang dapat diakui oleh pajak dalam biaya operasional CV. Mitra Bahagia Kendari untuk dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutangnya, serta seberapa besar tingkat efisiensi yang dapat diperoleh dengan adanya perencanaan pajak tersebut? Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya-biaya yang semula tidak diakui sebagai biaya oleh pajak menjadi biaya yang dapat diakui, serta berapa besar tingkat efisiensi yang dapat diperoleh dari perencanaan pajaknya. II.

KAJIAN PUSTAKA

1.

Pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di sempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (Resmi, 2011:1) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari pengertian diatas, Resmi (2011:2) menyimpulkan ciri-ciri pajak antara lain: 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment. Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 79

2.

Pajak Penghasilan

Dalam Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) Pasal 1, menyatakan bahwa: “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.Pengertian penghasilan dalam undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis”. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 36 tahun 2008 undang-undang pajak penghasilan, yang termasuk subjek pajak penghasilan yaitu segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan dalam undang-undang PPh disebut sebagai wajib pajak. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Diana, 2014:125) 3.

Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan. FASB seperti dikutip Vernon dalam Dwijayanti, memberikan definisi pendapatan sebagai berikut : “Revenues are inflows or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or combination of both) during a period from delivery or producing goods, rendering services, or other activities that constitute the entity’s ongoing major or central operations”. Lain halnya dengan pendapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 4.

Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak

Menurut UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1): “Yang menjadi objek pajak adalah peghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”. Tidak semua biaya dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 80

5.

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dengan laba/rugi fiskal. Tujuannya adalah untuk membuat laba/rugi komersial menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Djuanda (2006:15), beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskala dalah sebagai berikut: a. Perbedaan konsep pendapatan Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi. b. Perbedaan cara pengukuran pendapatan Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. c. Perbedaan pengakuan pendapatan Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. d. Perbedaan konsep biaya Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. e. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istemewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istemewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Oleh karena adanya perbedaan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian atau koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu (Diana, 2014:239) : 1. Koreksi/Penyesuaian Positif Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar. Rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan. 2. Koreksi/Penyesuaian Negatif Koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil. Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan. 6.

Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 81

Definisi manajemen perpajakan yang dikemukakan oleh John Hutagaol (Pohan, 2013:17) : “Manajemen Perpajakan adalah proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien”. Menurut Pohan (2013:13) dalam bukunya “Manajemen Perpajakan” terdapat beberapa fungsi manajemen perpajakan, yaitu: 1. Tax Plannning. Tax Plannning adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Dalam tax plannning ada tiga macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni: Tax Avoidance (Penghindaran Pajak), Tax Evasion (Penyeludupan Pajak), dan Tax Saving (Penghematan Pajak). 2. Tax Administration/Tax Compliance. Tax administration/tax compliance mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan. 3. Tax Audit. Tax audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding. 4. Other Tax Matters. Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan withholding tax yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek withholding tax lainnya, juga termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya. 7.

Perencanaan Pajak

Definisi perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Dr. Mohammad Zain dalam Pohan (2013:16) : “Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan maupun secara komersial”. Menurut Pohan (2013:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal yaitu: 1) Tax Saving. Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. 2) Tax Avoidance. Tax Avoidance merupakan upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. 3) Penundaan Pembayaran Pajak. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 82

4)

Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan. Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. 5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar 6) Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan. Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh Badan menurut Erly Suandy dalam bukunya “Perencanaan Pajak” (2014:130) adalah sebagai berikut. 1) Pemilihan alternatif dasar pembukuan, basis kas atau basis akrual. 2) Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan. 3) Pemilihan metode penilaian persediaan. 4) Pemilihan sumber dana dalam pengadaan asset tetap. 5) Pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud. 6) Transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak. 7) Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. 8) Permohonan penurunan pembayaran angsuran masa (PPh Pasal 25 bulanan). 9) Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan Pasal 23. 10) Rekonsiliasi SPT. 8.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan sebagai bahan utama dan pembanding, yaitu penelitian yang dilakukan oleh : 1. Penelitian dari Wulansari (2013), dengan judul: “Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makassar”, penelitian ini didesain dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan jenis perusahaan, sedangkan persamaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi dari perencanaan pajak terhadap perhitungan PPh Badan pada PT Pelabuhan Indonesia IV Makasssar. 2. Windriarti (2012), dengan penelitian berjudul: “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Semen Tonasa Di Pangkep”, penelitian ini didesain dengan pendekatan deskriptif. Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti semua peraturan yang berlaku. 3. Tanamal dan Tjondro (2013), dengan penelitian berjudul: “Perencanaan Pajak Untuk Sebuah Perusahaan Distributor Makanan Dan Minuman”. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada jenis perusahaan dan tujuan dari penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melakukan penggantian tunjangan yang berbentuk produk makanan dan minuman (natura) menjadi penyediaan makan minum bagi seluruh karyawan sehingga beban tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. 9.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, teori-teori yang ada dari hasil peneliti terdahulu dan teori dari literature yang relevan dengan masalah yang diteliti, maka keterkaitan Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 83

antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut: Koreksi Fiskal

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Analisis Deskriptif

III. METODE PENELITIAN Objek pada penelitian ini adalah perencanaan pajak dalam mengurangi pembayaran pajak terutang tahun 2014 dengan lokasi penelitian pada CV. Mitra Bahagia Kendariyang yang beralamat di Jl. Syech Yusuf No. 50 Kendari, di bawah pimpinan bapak Eddy Gosal. Perusahaan ini merupakan distributor tunggal produk PT. Frisian Flag Indonesia Tbk. untuk wilayah kota kendari. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh instansi terkait dan/atau pihak lain) karena data ini sudah tersedia yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni laporan keuangan tahun 2014 dan Rincian SPT tahunan PPh badan. Berdasarkan tujuan penelitian dan karakteristik data yang di peroleh, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran atas fenomena yang terjadi dan menganalisis serta mengolah data-data laporan keuangan dan menjelaskan bagaimana cara menerapkan perencanaan pajak dalam upaya mengefisienkan jumlah Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu: 1. Perencanaan Pajak adalah suatu proses organisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi paling efisien sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersil. 2. Koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal adalah koreksi yang dilakukan akibat adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dengan laba/rugi fiskal. 3. Mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) menganut prinsip the least and latest, yaitu membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1.

Hasil Penelitian

Pada umumnya setiap perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan akuntansi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Kebijakan tersebut sangat mempengaruhi dan menentukan kuantitas dan kualitas dari suatu laporan keuangan yang disajikan. Adapun kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh CV. Mitra Bahagia Kendari yang terkait dengan laporan laba rugi adalah sebagai berikut: 1. Pengakuan Penghasilan dan Biaya

Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 84

Sebagai wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, CV. Mitra Bahagia Kendari wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan diselenggarakan dengan metode accrual basis.Selain metode accrual basis yang telah di gunakan oleh CV. Mitra Bahagaia Kendari terdapat metode cash basis yang juga di perbolehkan oleh pajak untuk di gunakan oleh wajib pajak. 2. Metode Penilaian Persediaan Dalam melakukan penilaian persediaan CV. Mitra Bahagia Kendari menggunakan metode penilaian persediaan FIFO. Apabila dilihat dari kepentingan pemilik perusahaan, metode penilaian persediaan FIFO lebih menguntungkan bagi wajib pajak dari segi laba komersialnya. Dibandingkan dengan metode FIFO, metode rata-rata akan menghasilkan harga pokok lebih besar. Namun peneliti tidak dapat menilai apakah perencanaan pajak perusahaan dengan menggunakan metode FIFO lebih menguntungkan CV. Mitra Bahagia Kendari atau tidak. Dikarenakan peneliti tidak memiliki data mengenai persediaan perusahaan. 3. Penyusutan Aktiva Tetap Metode penyusutan aktiva tetap diatur dalam PSAK No. 16. Berbeda dengan akuntansi komersial yang memperbolehkan perusahaan menggunakan metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset. Maka untuk tujuan perpajakan perusahaan hanya boleh memilih metode garis lurus atau metode saldo menurun. CV. Mitra Bahagia Kendari menggunakan metode penyusutan saldo menurun pada aktiva tetap bukan bangunan dan metode penyusutan garis lurus pada penyusutan aktiva tetap bangunan. Untuk mengetahui penghasilan kena pajak yang di akui oleh pihak pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Maka CV. Mitra Bahagia wajib untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan penghitungan pendapatan dan biaya menurut laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Perbedaan tersebut akan menimbulakan koreksi fiskal positif dan negatif. Apabila biaya di dalam laporan laba rugi komersial dikoreksi fiskal positif maka akan menambah penghasilan kena pajak dan sebaliknya jika di koreksi fiskal negatif maka akan mengurangi penghasilan kena pajak dari perusahaan. Berdasarkan rekonsiliasi fiskal Terdapat koreksi fiskal positif pada biaya gaji karyawan, biaya pengobatan dan biaya entertainment. Hal ini dikarenakan biaya tersebut tidak dapat diakui oleh pajak sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu terdapat pula koreksi fiskal negatif pada akun biaya penyusutan aktiva tetap, dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat biaya-biaya yang tidak diakui oleh pajak sebagai pengurang penghasilan perusahaan. Namun, hal tersebut dapat diatasi melalui perencanaan pajak dengan memanfaatkan pengecualian yang ada, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berikut ini biayabiaya yang dapat diakui dalam biaya operasional CV. Mitra Bahagia Kendari untuk dapat mengefisienkan pembayaran pajak terutangnya. 1. Biaya uang makan/minum karyawan Didalam biaya gaji karyawan terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp.48.000.000. Biaya yang terkoreksi fiskal positif tersebut adalah biaya uang makan/minum karyawan. Maka strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengganti pemberian uang makan/minum karyawan menjadi biaya penyediaan makan/minum karyawan, sesuai dengan ketentuan pajak berdasarkan Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 85

Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak No. 51/PJ/2009. 2. Biaya pengobatan Biaya pengobatan karyawan dikoreksi fiskal positif sebesar Rp.609.500. Hal ini dikarenakan perusahaan memberikan kebijakan, di mana karyawan diperkenankan berobat ke rumah sakit/klinik/dokter dengan membayar terlebih dahulu, kemudian oleh perusahaan akan diberikan penggantian (reimbursement) sesuai bukti yang diberikan karyawan. Namun, perusahaan tidak memasukkan biaya pengobatan ini dalam penghasilan karyawan. Agar biaya ini tidak di koreksi fiskal positif maka perusahaan harus memasukkannya dalam penghasilan karyawan tersebut karena diterima secara tunai dari perusahaan. 3. Biaya entertainment Biaya entertainment sebesar Rp.1.650.500 tidak dapat menjadi pengurang pada penghasilan bruto perusahaan karena tidak memiliki bukti-bukti pengeluaran dan tidak adanya daftar nominatif. Agar biaya tersebut dapat menjadi pengurang pada penghasilan bruto perusahaan maka perusahaan harus membuat daftar nominatif beserta bukti yang jelas. Sehingga, biaya ini bisa di pertanggung jawabkan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pajak. 4. Biaya penyusutan aktiva tetap Biaya pentusutan sebesar Rp.5,144,695 dikoreksi fiskal negatif. Dikarenakan perbedaaan perhitungan biaya penyusutan yang dilakukan oleh perusahaan dan perhitungan yang dilakukan peneliti berdasarkan peraturan perpajakan. Saat ini CV. Mitra Bahagia Kendari menggunakan metode penyusutan saldo menurun terhadap aktiva tetap bukan bangunan miliknya. Berdasarkan perencanaan pajak yang telah dilakukan, kita dapat melihat efisiensi dari perencanaan pajak tersebut pada tabel 4.3. Berikut ini perhitungan laba rugi CV. Mitra Bahagia Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak. Tabel 1. Perhitungan Laba Rugi CV. Mitra Bahagia Kendari Untuk Tahun 2014 Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak CV. MITRA BAHAGIA KENDARI PERHITUNGAN LABA RUGI Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 Sebelum Setelah Perencanaan Uraian Perecanaan Perencanaan Pajak (Rp) Pajak (Rp) Pajak (Rp) 44,066,811,860 44,066,811,860 Penjualan 42,364,428,752 42,364,428,752 Harga Pokok Penjualan 1,702,383,108 1,702,383,108 Laba Kotor Biaya Operasional 14,280,000 14,280,000 Biaya Kanvas 157,579,510 157,579,510 Biaya Bensin, Solar, Oli 6,015,000 6,015,000 Biaya Bongkar Muat 491,578,500 492,188,000 Biaya Gaji / Tunjangan 609,500 48,000,000 Biaya Konsumsi 48,000,000 22,766,257 22,766,257 Biaya Telepon, Listrik, Air PAM 9,646,500 9,646,500 Biaya Pengiriman Dokumen 7,207,800 7,207,800 Biaya Perjalanan Dinas Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 86

Biaya Parkir / Pajak Kendaraan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Biaya Administrasi dan Izin Usaha Biaya Entertaiment Biaya Keperluan Usaha Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Biaya Bunga Bank dan Adm. Biaya Asuransi Jumlah Biaya Operasional Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak Pajak Penghasilan

3,478,400 95,536,700 14,116,100 12,666,000 53,392,818 223,715,284 26,367,840 1,138,346,709 564,036,399 133,329,045

Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak Sumber : Data Diolah Tahun 2014

430,707,354

1,650,500

3,478,400 95,536,700 14,116,100 1,650,500 12,666,000 53,392,818 223,715,284 26,367,840 1,188,606,709 513,776,399 121,448,391 392,328,008

Berdasarkan tabel 1, peneliti membandingkan perolehan penghasilan kena pajak perusahaan sebelum dan setelah perencanaan pajak. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setelah dilakukannya perencanaan pajak terdapat pengurangan atas pembayaran pajak penghasilan badan sebesar Rp.50.260.000. Dengan berkurangnya penghasilan kena pajak perusahaan maka beban pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan akan berkurang pula. Berikut perhitungan PPh terutang tahun 2014 menggunakan tarif PPh Pasal 31 E ayat (1), yaitu: 1. Sebelum Perencanaan Pajak PPh Terutang 25% X 50% X Rp. 61.440.441 = Rp. 7.680.055 25% X Rp. 502.595.958 = Rp. 125.648.990 + Rp. 133.329.045 2. Setelah Perencanaan Pajak PPh Terutang 25% X 50% X Rp. 55.965.663 = Rp. 6.995.707 25% X Rp. 513.776.400 = Rp. 114.452.684 + Rp. 121.448.391 Sehingga dapat diketahui berapa besarnya efisiensi pajak penghasilan yang dihasilkan jika perusahaan menerapkan perencanaan pajak dalam mengefisienkan pembayaran pajak terutang tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Pajak penghasilan sebelum perencanaan pajak Rp.133.329.045 Pajak penghasilan setelah perencanaan pajak Rp.121.448.391 Efisiensi beban pajak penghasilan Rp. 11.880.654 Persentase 2.

X 100% = 8,9%

Pembahasan

CV. Mitra Bahagia Kendari merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor, khususnya mendistribusikan produk PT. Frisian Flag Indonesia di kota kendari. Sebagai wajib pajak, setiap tahun perusahaan wajib membayar pajak penghasilan badan. Berdasarkan tabel 4.3, untuk tahun 2014 CV. Mitra Bahagia Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 87

Kendari memperhitungkan biaya uang makan/minum karyawan sebesar Rp.48.000.000, biaya pengobatan sebesar Rp.609.500, dan biaya entertainment sebesar Rp.1.650.500. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang tidak diakui oleh pajak sebagai biaya pengurang dari penghasilan kena pajak sesuai dengan undangundang pajak penghasilan badan, sedangkan menurut perusahaan biaya tersebut merupakan biaya yang dapat diakui sebagai pengurang dari penghasilan perusahaan. Berikut ini penjelasan mengenai perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh CV. Mitra Bahagia Kendari untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutang terhadap biaya-biaya yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan menurut peraturan perpajakan. a.

Mengganti pemberian uang makan/minum karyawan menjadi penyediaan makan/minum karyawan di kantor. Kebijakan CV. Mitra Bahagia Kendari terkait dengan kesejahteraan karyawan adalah dengan memberikan uang makan/minum kepada karyawan. Dalam hal ini, perusahaan tidak menyediakan makan/minum untuk seluruh karyawan. Biaya ini merupakan pemberian kenikmatan dan natura kepada karyawan sehingga harus dikoreksi fiskal positif karena sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, biaya tersebut tidak termasuk dalam komponen pengurang pengasilan bruto badan usaha. Maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh CV. Mitra Bahagia Kendari adalah mengganti pemberian uang makan/minum karyawan menjadi penyediaan makan/minum bagi seluruh karyawan. Biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan makan/minum karyawan ini menimbulkan akun baru pada laporan laba rugi yaitu biaya konsumsi. b.

Memasukkan biaya pengobatan sebagai tambahan penghasilan karyawan. Selama ini CV. Mitra Bahagia Kendari memperkenankan karyawan untuk berobat ke rumah sakit/klinik/dokter dengan membayar terlebih dahulu, kemudian perusahaan akan memberikan penggantian (reimbursement) sesuai bukti asli atas nama karyawan tersebut. Namun, hal ini tidak diperbolehkan oleh pajak. Sehingga, harus di koreksi fiskal positif. Maka perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh CV. Mitra Bahagia Kendari adalah dengan memasukkan biaya pengobatan karyawan ini ke dalam penghasilan karyawan yang bersangkutan, sehingga pihak perusahaan dapat menjadikannya sebagai pengurang pada penghasilan bruto. c.

Membuat daftar nominatif terkait biaya entertainment. CV. Mitra Bahagia Kendari tidak membuat daftar nominatif terkait biaya entertainment sehingga dalam peraturan perpajakan, biaya tersebut dianggap fiktif dan harus dikoreksi fiskal positif. Pada dasarnya biaya entertainment diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Maka strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan oleh CV. Mitra Bahagia Kendari adalah harus selalu menyimpan bukti-bukti pengeluaran terkait biaya entertainment dan membuat daftar nominatif yang nantinya dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. d.

Mengganti metode penyusutan aktiva tetap bukan bangunan. CV. Mitra Bahagia Kendari menggunakan metode saldo menurun ganda untuk melakukan penyusutan aktiva tetap bukan bangunan. Namun dibandingkan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal dan akhir tahun pembelian atau perolehan aktiva. Dan pada tiga tahun sebelum tahun 2014 tidak menghasilkan beban penyusutan yang besar. Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 88

Sedangkan apabila CV. Mitra Bahagia Kendari menggunakan metode garis lurus, setiap tahun biaya penyusutan aktiva tetap bukan bangunan akan sama. Dengan perencanaan pajak tersebut perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya, berdasarkan hasil penelitian sebelum perencanaan pajak CV. Mitra Bahagia Kendari membayar pajak pengasilan sebesar Rp.133.329.045, sedangan setelah penrencanaan pajak sebesar Rp.121.448.391, sehingga perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya sebesar Rp.11.880.654 selisih ini dapat digunakan untuk kepentingan perusahaan yang lainnya. V. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada CV. Mitra Bahagia Kendari, maka dapat disimpulkan bahwa CV. Mitra Bahagia Kendari belum melakukan perencanaan pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah penghasilan kena pajak menurut perusahaan dan pihak pajak. Dimana dari hasil koreksi fiskal terdapat beberapa biaya yang terkena koreksi fiskal. Penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti pemberian uang makan/minum karyawan menjadi penyediaan makan/minum bersama karyawan, memasukkan biaya pengobatan sebagai tambahan penghasilan karyawan, dan membuat daftar nominatif biaya entertainment, serta pemilihan metode penyusutan aktiva tetap yang dapat memberikan efisiensi pembayaran pajak setiap tahunnya, bukan hanya pada saat awal dan akhir masa manfaat saja. Dengan perencanaan pajak tersebut perusahaan dapat mengefisienkan pembayaran pajaknya, sebelum perencanaan pajak CV. Mitra Bahagia kendari membayar pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp.133.329.045, sedangkan setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 121.448.391. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan agar dapat mengefisienkan beban pajak, yaitu: Sebaiknya perusahaan menerapkan perencanaan pajak yang lebih optimal dalam menentukan besarnya pajak penghasilan, Sebaiknya biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat disertai dengan bukti-bukti yang sah sehingga biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan bisa menjadi pengurang penghasilan bruto dan lebih menghemat pembayaran pajak, dan Sebaiknya perusahaan bisa lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku dengan baik sehingga dapat meminimalkan koreksi fiskal yang terjadi pada kewajiban perpajakan. DAFTAR PUSTAKA Diana, Anastasia, dan Lilis Setiawati. 2014. Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini. Yogyakarta: Andi Offset Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan Beserta Aturan Pelaksanaannya. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Beserta Aturan Pelaksanaannya. Kementerian Keuangan RI Djuanda, Gustian, dan Irwansyah Lubis. 2006. Pelaporan Pajak Penghasilan. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 89

Dwijayanti, Ayu. 2013. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makassar.Skripsi, Universitas Hasanuddin. (online), (http://repository.unhas.ac.id/bitstream.html. diakses 14 agustus 2015) Kuncoro, Mudrajad. 2012. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?.Jakarta: Penerbit Erlangga Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi Offset Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset Pohan, Chairil Anwar. 2013. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Penerbit Kompas Gramedia Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori Dan Kasus. Edisi Ke-Enam. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Suandy, Erly. 2014. Perencanaan Pajak. Edisi Ke-Lima. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Sumarsan, Thomas. 2013. Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak. Edisi KeDua. Jakarta: Indeks Tanamal, Marco & Elisa Tjondro. 2013. Perencanaan Pajak Untuk Sebuah Perusahaan Distributor Makanan dan Minuman. Universitas Kristen Petra. Jurnal Tax and Accounting. Vol 1, No 1. (online), (http://download.portalgaruda.org/article.hlml. diakses 26 agustus 2015) Wahono, Sugeng. 2012. Teori Dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo Waluyo. 2010. Akuntansi Pajak. Edisi Ke-Tiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Windriarti, Maretha. 2012. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Semen Tonasa Di Pangkep. Skripsi, Universitas Hasanuddin. (online), (http://repository.unhas.ac.id/bitstream.html, diakses 10 agustus 2015) Wulansari, Evi. 2013. Implementasi Tax Planning Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada PT. Pelabuhan Indonesia IV. Skripsi, Universitas Hasanuddin. (online), (http://repository.unhas.ac.id/bitstream.html. diakses 10 agustus 2015)

Jurnal Akuntansi (JAk)

Page 90