ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BAGI WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JAKARTA PENJARINGAN) Oleh Muhammad Ikbal 1100056155 Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari implementasi good governance terhadap kualitas pelayanan bagi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh dari unsur good governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan efisien dan efektif dengan menggunakan persepsi wajib pajak. Metode penelitian dilakukan dengan kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan terhadap 100 responden atau para wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan yang dijadikan sampel. Dari ketiga variabel tersebut yakni akuntabilitas, transparansi serta efisien dan efektif ternyata variabel yang paling memengaruhi terhadap kualitas pelayanan bagi wajib pajak adalah variabel transparansi.
Kata kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik, Transparansi
PENDAHULUAN Dewasa ini kecenderungan terjadinya KKN di daerah-daerah bahkan semakin besar karena pemerintah menerapkan kebijakan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Jika hal ini kurang mendapat perhatian serius akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Tingginya perilaku menyimpang di lingkungan aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah antara lain terjadi akibat lemahnya fungsi manajemen secara konsisten dan bertanggung jawab, rendahnya disiplin dan kinerja sumber daya manusia aparatur, lemahnya fungsi pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah serta lemahnya sistem pertanggungjawaban publik yang kemudian berakibat pada rendahnya kualitas pembangunan. Oleh sebab itu seluruh aparat negara dan birokrat pemerintah berupaya untuk menegakkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih dari praktik KKN, salah satunya dengan melakukan perubahan dalam pola governance. Governance dapat diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dalam mengelola masyarakat dan mengatur sumber daya serta memecahkan masalah politik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu peran dan tidak selalu menjadi peran paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.
Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari implementasi good governance terhadap kualitas pelayanan bagi wajib pajak. 2. Untuk mengetahui dari ketiga variabel tersebut yakni akuntabilitas, transparansi serta efisien dan efektif, variabel manakah yang paling mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan meliputi : 1. Bagi KPP Pratama Jakarta Penjaringan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP Pratama Jakarta Penjaringan untuk meningkatkan kinerja kualitas pelayanan. 2. Bagi Penulis Memberikan pengetahuan & pemahaman ilmiah khususnya mengenai pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. 3. Bagi umum Mampu memberikan referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip good governance dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan peningkatan kinerja.
METODE PENELITIAN Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan metode yang tepat dan sampai dengan masalah yang diteliti, karena metode penelitian merupakan bagian yang penting dan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya bahwa penelitian ini akan mengungkapkan kenyataan yang ada dan terjadi di lapangan, dan ditegaskan melalui pendiskripsian secara kuantitatif. Pemilihan metode deskriptif ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini menitikberatkan pada penjelasan obyek penelitian yang dikaji secara mendalam dan apa adanya, sehingga diperoleh gambaran atau deskriptif secara sistematis dan komprehensif mengenai fakta-fakta, fenomena-fenomena, dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti.
HASIL PENELITIAN Uji t (t test) dan uji F (F test) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen. 1) Uji F (F Test) Pengaruh Good Governance yang terdiri dari Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Efektif dan efisien (X3)
dengan Kualitas
Pelayanan pada KPP Pratama Penjaringan secara simultan dapat dihitung
dengan menggunakan F test. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS 17, maka diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 4.16 Hasil Uji F ANOVAb Sum of Squares
Model 1
Regression
df
Mean Square
74.157
3
Residual
163.553
96
Total
237.710
99
F
Sig.
24.719 14.50 .000a 9 1.704
a. Predictors: (Constant), Efisien dan Efektif, Transparansi, Akuntabilitas b. Dependent Variabel: Kualitas Pelayanan
Berdasarkan uji ANOVA atau F test, diperoleh Fhitung sebesar 14,509 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan Ftabel sebesar 2,70 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Good governance yang terdiri dari Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Efektif dan efisien (X3) dengan Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Penjaringan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan (Y), karena Fhitung > Ftabel (14,509 > 2,70) dan sig penelitian < 0,05 (0,000 < 0,05). Fhitung = 14,509
Ftabel dilihat pada: •
taraf signifikansi 5%
•
df pembilang = k = variabel bebas = 3
•
df penyebut = n – k – 1 = (100 – 3 – 1) = 96
Ftabel = 2,74 Oleh karena Fhitung>Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa model linear Ŷ = a + bx1 + bx2 + bx3 tepat dan dapat digunakan. Selain membandingkan Fhitung dengan Ftabel, ada cara yang lebih mudah untuk menentukan ketepatan model di atas, yaitu dengan membandingkan probabilitas (pada tabel Anova tertulis Sig) dengan taraf nyatanya (0,05). •
Jika probabilitasnya > 0,05 maka model ditolak
•
Jika probabilitasnya < 0,05 maka model diterima
Dapat dilihat probabilitas (Sig) adalah 0,000 < 0,05 berarti model diterima atau dapat disimpulkan bahwa bentuk persamaan linear Ŷ = a + bx1 + bx2 + bx3 tepat.
2) Uji t Uji t di gunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Berdasarkan hasil pengolahan SPSS versi 17, diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.17 Hasil Uji t Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients
Model 1
B (Constant)
Std. Error
4.918
1.891
Akuntabilitas
.120
.052
Transparansi
.205
Efisien dan Efektif
.137
Beta
t
Sig.
2.601
.011
.143
3.343
.002
.058
.375
3.541
.001
.037
.316
3.718
.000
a. Dependent Variabel: Kualitas Pelayanan
Dari tabel regresi dapat dilihat besarnya t hitung untuk variabel Akuntabilitas sebesar 3,343 dengan nilai signifikan 0,002, sedangkan t tabel adalah 1,99 sehingga thitung < ttabel (3,343 > 1,99). Akuntabilitas (X1) secara individual memengaruhi Kualitas Pelayanan. Signifikansi penelitian juga menunjukan angka > 0,02 (0,002 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha1 diterima, artinya Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan. Pada uji t untuk variabel Transparansi (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 3,541 sedangkan t tabel adalah 1,99, sehingga thitung > ttabel (3,541 > 1,99),
maka secara individual variabel Transparansi (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan. Hal ini juga dapat dilihat pada nilai signifikansi penelitian, yaitu 0,001 (< 0,05) (0,001 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha2 diterima, artinya Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Pelayanan. Pada uji t untuk variabel Efektif dan efisien (X3) dapat dilihat besarnya t hitung yaitu 3,718 dengan nilai signifikan 0,000, sedangkan t tabel adalah 1,99 sehingga thitung > ttabel (3,718 > 1,99). Efektif dan efisien (X3) secara individual memengaruhi Kualitas Pelayanan. Signifikansi penelitian juga menunjukan angka kurang 0,05 (0,000 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya Efektif dan efisien berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelayanan.
SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan juga beberapa saran yang menyangkut kualitas layanan pada wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. VI .Simpulan 1. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial diketahui bahwa keseluruhan variabel independen yang terdiri dari variabel Akuntabilitas (X1), variabel Transparansi (X2) dan variabel Efektif dan efisien (X3) berpengaruh terhadap Kualitas Pelayanan pembayaran pajak di KPP Pratama Jakarta Penjaringan. 2. Bedasarkan dari tiga variabel Good governance yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Efektif dan Efisien yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan KPP Pratama Jakarta Penjaringan. Dapat disimpulkan Transparansi memiliki nilai yang lebih dominan dibandingkan dengan 2 variabel lainnya, karena berdasarkan hasil uji T nilai B yang diperoleh untuk variabel Transparansi pada unstandardized coefficients sebesar 0.205 dengan tingkat signifikansi 0.001 3. Berdasarkan uji ANOVA atau F test, diperoleh Fhitung sebesar 14,509 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan Ftabel sebesar 2,70 dengan signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Good governance yang terdiri dari Akuntabilitas, Transparansi, dan
4. Efektif dan efisien berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan. V1I.Saran Adapun saran yang dapat berikan pada KPP Pratama Jakarta Penjaringan antara lain 1. Sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan meningkatkan kualitas pelayanan seperti meningkatkan kinerja dan produktifitas dari sumber daya manusia yang secara teknis proses pelayanan dapat berlangsung secara efektif dan efisien ,serta mengadakan fasilitas infrastruktur yang memadai untuk menunjang kinerja pelayanan, agar dapat menjadi kantor pelayanan prima dan memuaskan wajib pajak. 2. Untuk penelitian selanjutnya agar secara luas dan mendalam meneliti variabel good governance yang lainnya seperti visionary, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, demokrasi, daya tanggap dan sebagainya. Sebagai indikator untuk mengukur bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan
REFERENSI Effendi, T. (2007). Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance, Sekretariat Negara Republik Indonesia. Good-Governance, Sumber : http://governance-indonesia.com/content_view.htm. Diakses pada bulan Februari 2011 Good Governance international, Sumber : http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp diakses pada bulan Juli 2012 Ghozali,Imam. (2009). Analisis Program Multivariate dengan Program SPSS, Semarang : Universitas Diponegoro. Husein Umar. (2008) . Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Cetakan ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kerlinger, Fred N. (2007). Asas – Asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada. Keputusan MenPan (Menteri Pendayagunaan Aparatur) Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik Mardiasmo, (2007), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : Andi. Mardiasmo, (2011),Perpajakan, Yogyakarta: Andi. Modul Bappenas. (2007). Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang baik, Sumber : http://bappenas.go.id/index.php?module=filemanager.htm. Diakses pada bulan Maret 2011 Nasution,D. (2007). Reformasi di Bidang Perpajakan, Jakarta : Media Indonesia. Nowak, Norman D. (2007). Tax Administration in Theory and Practice : With Special Reference to Chile, New York : Praeger Publishers. Osborne, D. & Gaebler, T. (2008). Reinventing Government: How Enterpreneurial Spirit inTransforming Government The Public Sector, New York : Penguin Press. Peraturan Jenderal Pajak Nomor: PER-44/PJ/2008 pada tanggal 20 Oktober 2008
Ridwan, MBA, Drs., Sunarto, M.Si, Drs. H. (2007). Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis, Bandung : Alfabeta. Sugiyono,Prof,DR. (2009). Metode Penelitian Bisnis, Bandung : Alfabeta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
