ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya)

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya) Rizki Amalia Solihah 123403169 Ds Pamagersari, Rt/Rw 01/04, Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya e-mail : [email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi JL. Siliwangi No. 24 Kotak Pos 164 Tlp (0265) 330634 Tasikmalaya 46115 e-mail: [email protected] Dibawah Bimbingan : Dr. Dedi Kusmayadi, S.E., M.Si., Ak., CA R. Neneng Rina A, SE.,M.M., Ak.

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, dan belanja daerah di Kabupaten Tasikmalaya,(2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengunakan

pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peneltian kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis

regresi linier

sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang fluktuatif.

Besarnya belanja daerah tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh

pendapatan asli daerah sehingga harus ditutupi oleh sumber pendapatan lain. (2) PendapatanAsli Daerah (PAD) berpengaruh secara significan terhadap belanja daerah.

Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

1|Halaman

ABSTRACT The research objective to know(1)Receipt of region origional income and allocation of regional expense. (2)Influence of Region Original Incomewithallocation of regional expense

Tasikmalaya regency. The method usedin this researchis descriptive methodby usinga case study approach. Data was collectedthrough primary datais data obtaineddirectlyfrom thesubject of studyin this regardRevenue Office ofthe Agencyin Tasikmalaya regencyand secondary datais data obtainedfromother researchliterature. Analyzer appliyed is simple linier regrestion analysis.The results showedthat: (1)receipt of region original income have a fluktuated, and allocation regional expense un covered by region original income(2)Region Original Incomesignificantly affect toallocation regional expense(3)

PENDAHULUAN UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut

dijelaskan

bahwa

pengembangan

otonom

daerah

kabupaten

dan

kota

diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undangundang tersebut memberikan otonomi daerah secara khusus kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakasa dan aspirasi masyarakat. Sekarang ini daerah telah diberi kewenangan untuk dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan daerah otonomi yang diberikan kepada kabupaten dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan antara pusat daerah sesuai degan prinsip demokrasi. Dengan demikian pemerintah kabupaten diharapkan untuk dapat lebih menggali sumber-sumber potensi daerahnya sendiri agar dapat membiayai pengeluaran yang dipakai untuk pelaksanaan kegiatan operasi daerah. Dengan demikian kegiatan daerah


2|Halaman

yang digunakan untuk melakukan aktivitas yang berhubungan secara langsung dalam aktivitas pelayanan publik dan bersifat periodik. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub-sistem pemerintah negara dimaksudkan untuki meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta penjelasannya. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan dilaksanakan secara efektif apabila didukung antara lain oleh adanya sumber dana yang pasti. Dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi yang merupakan sumber utama bagi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam suatu daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil bumi dan pengelolan kekayaan daerah, serta pendapatan lainnya. Di dalam UU. No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU. No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat yang mengatur tentang Pajak Daerah Provinsi, Perda Kabupaten Tasikmalaya yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah otonom yang termasuk ke dalam Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari dampak penerapan otonomi daerah. Terlebih Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom yang tingkat perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Untuk lebih jelasnya, terdapat data perolehan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimabangan sebagai berikut : Tabel 1.1


3|Halaman

Data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008-2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tahun

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

%

Dana Perimbangan

%

2008 47.194.342.024 125,20 912656608607 193,38 2009 105,94 948170972648 101,24 49.657.867.201 2010 48.338.061.521 61,50 1058189564045 100,14 2011 97,43 1043973470058 101,14 51.160.921.192 2012 60.970.810.517 104,88 1281237193766 100,08 2013 100,34 1415316877662 100,69 70.474.192.115 2014 162.863.531.304 106,91 1541035901962 101,26 2015 103,38 1633950690991 99,40 186.483.710.693 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Dari data di atas, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2008-2015 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana tahun 2008 kontribusinya sebesar 125,20% untuk PAD. Namun pada tahun 2010 kontribusi Pendapatan Asli daerah mengalami penurunan yang cukup jauh sebesar 61,50%. Disebabkan dana Realisasi tidak sebanding dengan Anggaran yang sudah diajukan. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 104,88% dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya, dan pada tahun 2014 kontribusinya kembali mengalami kenaikan sebesar 106,91%. Selanjutnya untuk Dana Perimbangannya pada tahun 2008-2014 mengalami penghasilan yang stabil dengan rata-rata presentasenya 100,14% sampai dengan 101,14%. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 99,40%. Oleh sebab itu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Taskmalaya harus lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih memperhatikan atau lebih menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, misalnya dari pajak restoran harus lebih ditingkatkan lagi karena pajak restoran memiliki potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Upaya peningkatan tersebut dapat didukung dengan program sosialisasi perpajakan daerah dan peningkatan kesadaran wajib pajak sehingga pajak restoran dapat dioptimalkan dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalya harus meliliki komunikasi yang baik dengan Dinas-dinas lainnya yang terkait dengan pajak restoran, seperti Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

4|Halaman

Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata pun harus ikut berupaya meningkatkan jumlah wajib pajak restoran dengan cara lebih meningkatkan lagi jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya. Untuk selanjutnya bisa lebih ditingkatkan melalui Dinas-dinas yang terkait dengan perolehan pajak restoran seperti Dinas Pariwisata untuk ikut membantu menaikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya terutama dalam perolehan Pajak Restoran. Salah satu hal yang tidak bisa dilepaskn dari PAD sendiri yaitu Belanja Daerah untuk Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi nyata yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya yaitu selalu meningkatnya Belanja Daerah. Adapun permasalahan yang timbul karena kondisi tersebut adalah sulitnya PAD dalam memenuhi belanja daerahnya. Menurut data yang diperoleh, Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya tiap tahunya mengalami kenaikan yang tidak stabil. Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Pendaatan Asli Daerah (PAD) terutama mengenai analisi PAD atas besarnya Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya khsusnya pada Dinas Pendapatan Daerah dan menuangkannya ke dalam judul : “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya”. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1 Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, dan belanja daerah di Kabupaten Tasikmalaya. 2 Untuk mengetahui pengaruh Pendaatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya


5|Halaman

TINJAUAN PUSTAKA Pendapatan Asli Daerah Menurut ketentuan umum Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemrintah Daerah : “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang diungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian tersebut, terkandung unsur-unsur dalam pengertian Pendapatan Asli Daerah, antara lain : 1.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri

2.

Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda)

3.

Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada

daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas Desentralisasi. Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Indra Bastian (2000 : 110) menyatakan bahwa : “Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber alam”. Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim (2004 : 64) adalah : “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

6|Halaman

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Belanja Daerah Menurut Undang-Undang No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Menurut Halim (2002 : 68) Belanja Daerah adalah : “semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran”. Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2003) yang mengemukakan bahwa Belanja daerah adalah: “Penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri” Untuk dapat mengetahui pengertian belanja (anggaran) daerah terlebih dahulu kita mengetahui pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undangundang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : “Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu Tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah”.


7|Halaman

Secara umum pengeluaran yang termasuk kategori anggaran Daerah antara lain belanja administrasi umum dan belanja Daerah dan pemeliharaan. Menurut Abdul Halim (2004 : 70) definisi belanja administrasi umum adalah : “Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik yang bersifat periodik”. Jenis-jenis Belanja Daerah yaitu : 1) Belanja Operasi 2) Belanja Modal 3) Belanja Lain-lain/Tak Terduga 4) Transfer Pengertian Pemerintah Daerah Pada masa orde baru, pengaturan pemerintah daerah ditetapkan dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tetapi belum memberikan ketetapan tentang kewenangan dan perimbangan keuangan kepada daerah dan adanya kekuasaan yang terpusat pada pemerintah. Pengertian pemerintah daerah menurut Abdul Halim (2004 : 1) adalah : “Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD”. Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif. Definisi pemerintah daerah meurut Indra Bastian (2000 : 203) menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”.


8|Halaman

Sedangkan pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, seperti yang tercantum dalam Bab I, pasal I adalah sebagai berikut : “Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsil Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Dasar Reublik Indonesia Tahun 1945”.

Selain menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pada Bab 1 Pasal 1, pengertian pemerintah daerah adalah sebagi berikut : “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebai unsur penyelenggaraan daerah”.

Dari pengertian di atas secara umum Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN Objek Penelitian Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penulisan, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana variabel melekat (Arikunto, 2006:37). Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Jenis Penelitian 1. Data Primer Yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus pada umumnya data primer ini sebelumnya belum tersedia, sehingga seorang peneliti harus melakukan pengumpulan data ini berdasarkan kebutuhannya (Danang suyoto, 2013).


9|Halaman

Data primer dapat diperoleh dengan cara peninjauan langsung terhadap suatu objek penelitian dan atau melalui hasil wawancara dengan pihak badan, dinas, dan kantor terkait. Menurut danang suyoto (2013:21), berdasarkan sifatnya data primer dikategorikan menjadi dua macam yaitu data kualitatif yang berupa variasi presepsi-presepsi dan data kuantitatif yang berupa angka atau belangan absolut. 2. Data Sekunder Yaitu data yang berusmber dari catatan yang ada pada perusahaan dan smber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data dari Biro Pusat Statistika (Danang Suyoto, 2013). Menurut Danang Suyoto (2013:21), berdasarkan sumbernya, data sekunder dibedakan menjadi dua macam yaitu data sekunder internal atau data yang bersumber dari internal obyek penelitian dan data sekunder eksternal atau data yang diperoleh dari pihak lain, dalam artian bahwa data penelitian telah dikumpulkan oleh pihak diluar perusahaan atau lembaga. Operasionalisasi Variabel Definisi variabel menurut Sugiyono (2011 :2) adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya sedangkan Operasionalisasi variabel merupakan kegiatan menguraikan variabel menjadi sejumlah variabel operasional

yang langsung

menunjukan pada hal-hal yang diamati atau diukur. Sesuai dengan judul penelitian yang penulis pilih yaitu “Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Memenuhi Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya” Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

10 | H a l a m a n

Untuk lebih jelasnya, tabel operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan sebagai berikut: Tabel Operasionalisasi Variabel

Variabel

Pendapatan Asli Daerah (X)

Belanja Daerah (Y)

Konsep

Indikator

Ukuran

Skala

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (UU No.33 Tahun 2004)

1. Pajak Daerah Rupiah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah

Rasio

Belanja daerah adalah penurunan manfaat ekonomis masa depan atau jasa potensial selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar, atau konsumsi aktiva/ ekuitas neto, selain dari yang berhubungan dengan distribusi ke entitas ekonomi itu sendiri. (Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto 2002)

1. Belanja Rupiah pegawai/personalia 2. Belanja barang dan jasa 3. Belanja perjalanan dinas 4. Belanja pemeliharaan

Rasio

Teknik Pengumpulan Data Jenis Data Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui data sekunder yaitu penelitian melalui buku-buku literatur, sumber data dan informasi lainnya yang ada hubungannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya. Prosedur Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara : 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

11 | H a l a m a n

Penelitian lapangan yang dilakukan penulis, bertujuan untuk memperoleh data dari instansi yang sedang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. Penelitian tersebut adalah : a. Observasi, dengan cara ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan perusahaan untuk mendapatkan data yang akurat b. Wawancara, melalui cara ini penulis mendapat data dengan cara mengajukan

pertanyaan-pertanyaan

kepada

pihak-pihak

yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu bagian perencanaan dan pengendalian serta bagian keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan mengamati formulir serta laporan yang ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dengan penelitian ini dan diperoleh melalui penelitian secara teoritis yaitu cara mempelajari literatur-literatur, majalah, pendapat para ahli, catatan kuliah, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Model atau Paradigma Penelitian Dalam penelitian ini model penelitian dapat digambarkan dalam model skema sebagai berikut :


12 | H a l a m a n

Teknik Analisis Data Analisis Statistik yang digunakanuntuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier sederhana dengan terlebih dahulu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji secara simultan dan parsial. Kemudian penarikan kesimpulan dilaksanakan berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil pengujian hipotesis. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya periode 2008-2015 tersebut adalah sebagai berikut : Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dan sumbersumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah. Dimana PAD ini meliputi : 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD) Bank Jabar-Banten cabang Tasikmalaya 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu terdiri dari :


13 | H a l a m a n

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008-2015 (dalam rupiah)

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tahun Pendapatan Asli Daerah 2008 47.194.342.024 2009 49.657.867.201 2010 48.338.061.521 2011 51.160.921.192 2012 60.970.810.517 2013 70.474.192.115 2014 162.863.531.304 2015 186.483.710.693 JML 677.143.436.567 Rata2 84.642.929.570,875 (sumber : DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya) 4.1.2 Belanja Daerah Berikut adalah data mengenai Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama 8 (delapan) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2008-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008-2015 (dalam rupiah)

No Tahun Belanja Daerah 1 2008 1.030.497.101.869 2 2009 1.253.770.095.370 3 2010 1.362.716.080.298 4 2011 1.508.879.721.149 5 2012 1.829.410.194.201 6 2013 2.165.004.333.289 7 2014 2.416.942.284.557 8 2015 2.751.090.915.118 (sumber : DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah digunakan analisis regresi linier sederhana dengan rumus Y= a+bX. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel X (Pendapatan Asli Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

14 | H a l a m a n

Daerah (PAD) ) dan variabel Y (Belanja Daerah). Untuk memperoleh persamaan tersebut serta pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terhadap Belanja Daerah, penulis

menganalisis data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2008-2015. Berikut ini penulis sajikan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikamalaya periode tahun anggaran 2008-2015 pada tabel 4.5 :

Tabel 4.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008-2015 (dalam rupiah) No

Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) 47.194.342.024 49.657.867.201 48.338.061.521 51.160.921.192 60.970.810.517 70.474.192.115 162.863.531.304 186.483.710.693

Belanja Daerah 1.030.497.101.869 1.253.770.095.370 1.362.716.080.298 1.508.879.721.149 1.829.410.194.201 2.165.004.333.289 2.416.942.284.557 2.751.090.915.118

(Sumber : DPPKAD Kabupaten Tasikmalaya) Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan bantuan progres komputer SPSS versi 16.0 setelah diperoleh hasilnya, kemudian dianalisis untuk mengukur tingkat pengaruhnya. Hasil perhitungan regresi liner sederhana dengan menggunakan program SPSS versi 16.0 (lampiran 1) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut Y= 9,827+0,886X Dari persamaan regresi diatas dapat diartikan bahwa nilai koefisien variabel X (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 0,886 mununjukan positif, dengan kata lain apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah 1 (satu) rupiah, maka belanja modal akan bertambah 0,886 sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya harus benar-benar ditingkatkan, karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya ini merupakan penerimaan Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

15 | H a l a m a n

daerah yang asli diperoleh dari sumber ekonomi yang dimiliki daerah. Dimana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mampu membiayai belanja daerah termasuk belanja daerah. Karena jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar menghasilkan pemasukan yang besar bagi pendapatan daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu sepenuhnya untuk emmbiayai seluruh belanja daerah, dengan demikian maka kebutuhan daerah akan sarana prasarana akan terpenuhi baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Karena aset yang dimiliki akibat adanya belanja daerah yang merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Ha ini sejalan dengan pandangan para ahli yang dikenal dengan tax spend hypotesis yang menyatakan bahwa pendapatan akan mempengaruhi belanja. Untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel X dan variabel Y digunakan analisis korelasi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 setelah diolah diperoleh koefisien korelasi 0,886 yang menunjukan adanya hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah. Yakni apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka belanja daerah pun akan ikut meningkat, dan sebaliknya apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun maka belanja daerah juga menurun. Maka koefisien korelasi sebesar 0,886 termasuk pada kategori sedang. Pembiayaan untuk belanja modal berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber ekonomi yang di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan mempunyai dana yang mencukupi untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah ini dialokasikan untuk menambah aset tetap, alokasi belanja daerah didasarkan atas kebutuhan sarana prasarana, sehingga Kabupaten Tasikmalaya dapat menigkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki adalah akibat dari adanya belanja daerah.


16 | H a l a m a n

Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah penulis menggunakan pengujian koefisien determinasi. Setelah diolah dengan menggunakan SPSS versi 16.0 diperoleh hasil r square dalam tabel summary adalah sebesar 0,785 dengan demikian besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 78,5% sedangkan sisanya sebesar 21,5% merupakan pengaruh dari faktor lain diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor residu tersebut antara lain dana perimbangan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, dan arah kebijakan pemrintah yang berorientasi ke belanja daerah yang tidak diteliti penulis. Dana perimbangan merupakan sumber dana yang terbesar yang digunakan oleh daerah untuk melakukan belanja daerah ini, karena dana perimbangan ini merupakan dana yang diberajukan adalah diberikan oleh pemerintah pusat, dana ini lebih besar nilainya dibandingkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa penelitian dari “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2008-2015)“, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1.

Berdasarkan hasil analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2008-2015), menunjukan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum maksimal dalam pengolahan Pendapat Asli Daerah walaupun dari tahun 2008-2015 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengalami kenaikan yang fluktuatif. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah ini sendiri dalam keuangan daerah pemerintah Kabupaten Tasikmalya rata-rata pertahunnya adalah sekitar 7% dari total pendapatan yang berhasil didapatkan. Untuk kedepannya kenaikan


17 | H a l a m a n

yang terjadi harus terus ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi sumber-sumber pendapatan daerah pengolahannya belum maksimal seperti pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir, karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan maka daerah tersebut akan semakin berkembang dan rakyatnya akan semakin sejahterah. 2.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak mampu untuk memenuhi Belanja Daerah, maka untuk menutupi kekurangan Belanja Daerah tersebut diperoleh dari sumber dana yang lainnya, yaitu dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Prosedur di dalam memperoleh Dana Perimbangan yaitu berdasarkan UndangUndang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Dana Perimbangan diperoleh dari pengajuan secara langsung ke pusat berdasarkan atas besarnya kekurangan dana untuk digunakan dalam menutupi abelanja Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri.

3.

Dengan adanya sumber keuangan seperti Dana Perimbangan keuangan, dan juga Lainlain Pendapayan yang Sah, kekurangan dari Pendapatan Asli Daerah atas besarnya Belanja Daerah dapat tertutupi, sehingga kebutuhan akan Belanja Daerah untuk mendukung kegiatan penyelenggara pemerintah dapat terlaksana secara optimal.

4.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Saran Adapun saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun saran tersebut adalah : 1. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan dan pemanfaatan SDA yang optimal


18 | H a l a m a n

2. Dilakukannya suatu evaluasi serta meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Pusat mengenai PAD 3. Mengurangi/menghilangkan anggaran belanja yang keberadaannya tidak memberikan kontribusi bagi perkembangan/kemajuan Kabupaten Tasikmalaya 4. Diperlukan adanya penguatan dan dorongan terhadap kemampuan manajerial (SDM) di dalam mengatur, menjaga dan memanfaatkan PAD Kabupaten Tasikmalaya 5. Membentuk karakter individu para (PNS/Dispenda Kabupaten Tasikmalya) yang mempunyai loyalitas tinggi, kejujuran didalam membangun Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri.


19 | H a l a m a n

DAFTAR PUSTAKA Anggi Purnamasari (2011) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimabngan terhadap Belanja Modal. Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Arbie Gugus Wandira (2012) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya. Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. Asha Florida (2007) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Studi kasus pada Pemerintahan Provinsi sumatera Utara. Ayu Siti Nurhasanah (2011) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja Daerah. Studi kasus pada Pemerintahan di Kota Tasikmalaya. Bahtiar Rizal Rivai (2011) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah Bastian, Indra, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Bastian, Indra & Gatot Soepriyanto, 2003. Sistem Akuntansi Sektor Publik, Konsep untuk Pemerintah Daerah. Jakarta : Salemba Empat Eva Muliawati Nugraha (2010) Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Halim Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah, Edisi pertama , Salemba empat, Jakarta _______, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakara _______, 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi, UPP UMP YKPN, Yogyakarta Irma Syafitri (2009) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Studi kasus Pemerintahan Kota/Kabupaten Tasikmalaya. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta Masmudi. 2003. Laporan Keuangan Sektor Publik, antara Konsep dan Praktek. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Volume 3 nomor 1. Mulyadi. 2007. Sistem Akuntansi, Jakarta: Selemba Empat.


20 | H a l a m a n

Marsyahrul, Tony, Pengantar Perpajakan, Edisi Pertama, Jakarta; Penerbit, Grasindo, 2005 Mochamad Rizky Azzumar (2011) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nurpuji Astuti (2009) Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kota Tasimalaya. Pasal 239 Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Republik Indonesia, (2000), Undang - undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta _______, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung _______,Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) _______ (2004), Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah _______ (2000), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta. _______, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah _______, Undang-Undang PDRD Nomor 28 tahun 2009 pasal 42 tentang Objek Pajak Hiburan _______,Undang-Undang PDRD Nomor 28 tahun2009 pasal 43 tentang Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan. _______,Undang-Undang PDRD Nomor 28 tahun 2009 pasal 44 tentang Dasar Pengenaan Pajak Hiburan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah _______, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Richa Nurul Hidayah (2010) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis: Penerbit CV. Alfabeta: Bandung _______.2007. Metode Penelitian pedidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA Jurnal Ekonomi Akuntansi, Agustus 2016

21 | H a l a m a n

_______. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. _______. 2011. Metode Penelitian Pendidikan.Bandung : Alfabeta _______. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA. _______. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta _______. 2013. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta Sunyoto, Danang, 2013. Perilaku Konsumen, CAPS (Center of Academy Publishing Service), Yogyakarta


22 | H a l a m a n

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya)

Recommend Documents