ANALISIS KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ALOR YUNUS ADIFA

ANALISIS KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ALOR

YUNUS ADIFA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007

ABSTRAK YUNUS ADIFA. Analisis Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor. (ERNAN RUSTIADI sebagai Ketua dan SETIA HADI sebagai Anggota Komisi Pembimbing). Strategi perencanaan yang berspektif keterpaduan dan keterkaitan antar sektor dan antar spasial yang mendasari penyusunan tata ruang wilayah sebagai induk dari proses pembangunan suatu wilayah yang efisien, adil dan berkelanjutan, sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah. Tujuan penelitian ini adalah: menganalisis besarnya kesenjangan pembangunan antar satuan Wilayah Pengembangan (SWP), dan menentukan sektor-sektor basis/komoditi unggulan yang mendukung satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Alor guna memperkuat struktur ekonomi wilayah dan pendapatan masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah, Indeks Williamson, Indeks Skalogram, Indeks Entropy dan Entropy Interaksi Spasial tanpa Kendala (Unconstrained Entropy Model) dan analisis deskriptif, Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share (SSA). Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan Pembangunan antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor. Dari ketiga Satuan Wilayah Pengembangan yang ada, SWP-B memperlihatkan tingkat perkembangan wilayah yang lebih baik. Tingkat kesenjangan pembangunan yang paling lebar ditemukan pada SWP-C. Ini terjadi karena lemahnya keterkaitan/keterpaduan antar sektor dan spasial dalam kinerja pembangunan wilayah, terutama berkaitan dengan pendistribusian sumberdaya yang bersifat asimetrik. Kata Kunci : Kesenjangan pembangunan, Sektor/komoditi basis, Wilayah pembangunan, Interaksi spasial.

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis “ Analisis Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur “ adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari Penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar pustaka.

Bogor, Mei 2007

Yunus Adifa Nrp.A155030121

ANALISIS KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ALOR - PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

YUNUS ADIFA

Tesis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2007

Judul Tesis

: Analisis Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor - Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nama

: Yunus Adifa

Nomor Pokok

: A155030121

Program Studi : Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr.Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr. Ketua

Dr. Ir. Setia Hadi, MSi Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor,

Prof.Ir. Isang Gonarsyah,Ph.D

Prof. Dr.Ir.Khairil Anwar Notodiputro,MS

Tanggal Ujian : 05 Mei 2007

Tanggal Lulus :.........................

@ hak cipta milik Yunus Adifa, Tahun 2007 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotocopy, mikrofilm, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR Puji syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas tuntunan dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Tesis yang berjudul “Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor” dapat diselesaikan. Pengambilan Judul penelitian sebagaimana tersebut di atas, didasari pada suatu kerangka pemikiran Penulis, bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang sementara bergulir, akan dapat lebih efektif, jika setiap daerah otonom lebih dahulu memahami apa yang menjadi

kesenjangan pembangunan selama ini, seberapa

besar kesenjangan itu dapat terjadi dan apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk mereduksi kesenjangan pembangunan dimaksud. Setiap daerah otonom yang selalu membuka diri dan berupaya memahami dan menyadari berbagai kesenjangan pembagunan di daerahnya, dipastikan akan menekan tingkat ketidakpastian (uncertainty) dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya pembangunan wilayah yang cenderung asimetrik dan stagnan. Salah satu tolok ukur untuk mereduksi tingkat kesenjangan pembangunan adalah bagaimana membangun suatu keterpaduan dan keterkaitan antar sektor dan antar spasial yang mendasari pada Tata ruang wilayah sebagai Induk dari proses pembangunan suatu wilayah yang lebih efisien, adil dan berkelanjutan. Namun demikian kelangkaan sumber daya manusia pada berbagai wilayah otonom, terutama wilayah wilayah marjinal, sering menjadi tantangan untuk menemukan berbagai kesenjangan

pembangunan baik antar sektor maupun antar wilayah

pembangunan sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi sumber daya pembangunan yang simetrik dan dinamik. Sehubungan dengan itu

penelitian ini, selain sebagai syarat akademik bagi

Penulis dalam mengakhiri proses Studi Pascasarjana pada Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan – IPB, diharapkan sedikitnya bisa menjawab berbagai tantangan daerah otonom khususnya Kabupaten Alor dalam upaya menemukan informasi yang lebih konsisten sebagai acuan transformasi perencanaan pembangunan wilayah ke depan. Disadari bahwa penulisan Tesis ini dapat terselesaikan, karena kontribusi setiap pihak, sehingga tiada sesuatu yang lebih berharga, kecuali ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada :

1. Dr.Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr, dan Dr. Ir. Setia Hadi, MSi selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan Literatur sejak proses penelitian hingga terselesaikannya penulisan Tesis ini. 2. Prof. Ir. Isang Gonarsyah, Ph.D, Selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, dan Prof.Dr.Ir.Khairil Anwar Notodiputro,MS, selaku Dekan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor bersama civitas Akedemiknya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan legalitas administrasi selama proses studi hingga terselesaikannya Tesis ini. 3. Para Dosen dan Karyawan Program Study Ilmu-Ilmu Perencanaan dan Perdesaan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, yang telah memberikan Ilmu dan dukungan administrasi selama dalam proses study. 4. Prof.Dr.W.H.Limbong, Msc selaku Moderator Kolokium II dan Dr.Hedi.M.Idris, selaku Dosen Penguji Luar Komisi dari Bappenas, atas masukan perbaikan Draft selama dalam proses Seminar dan ujian Tesis. 5. Rekan-rekan Mahasiswa

Angkatan 2003, Angkatan 2004, Angkatan 2005,

Senior S3 PWD dan teman-teman bimbingan Pak Ernan yang berkenan meluangkan waktu menghadiri kolokium dan berbagai kesempatan diskusi yang cukup

memberikan

berbagai

masukan

yang

sangat

berharga

bagi

terselesaikannya penulisan Tesis ini. 6. Pemerintah Kabupaten Alor dan DPRD, yang telah merekomendasikan dan memfasilitasi Penulis selama dalam proses studi di PWD-IPB dan kegiatan penelitian. Termasuk Pimpinan dan staf seunit kerja Bappeda dan unit kerja terkait, yang cukup memberikan dukungan data, tenaga dan moril dalam proses Studi dan proses penelitian di Kabupaten Alor, hingga terselesaikannya Tesis ini. 7. Istri dan anak-anak serta keluarga, yang dalam segala ketabahan memberikan dukungan doa dan materi, sehingga Penulisan Tesis ini dapat terselesai. Kendatipun berbagai pihak telah ada andil di dalamnya, namun demikian Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya Penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan dari setiap pihak yang peduli bagi penyempurnaan tulisan ini, dihaturkan terimakasih. Bogor, Mei 2007 Penulis,

RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Weman - Alor Selatan Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 12 Nopember 1965. Merupakan anak kedua dari dua bersaudara kandung dari pasangan suami istri Karel Adifa dan Juliana Letsibuda dan 7 saudara tiri. Namun sejak balita Penulis diasuh, dibesarkan dan disekolahkan sebagai anak asuh dari 6 bersaudara pasangan ayah dan ibu asuh Anderias Letsibuda dan Sarci Lakatina. Penulis mengawali Pendidikan Dasar (SD) pada SD GMIT Kabola Kalabahi Alor Tahun 1971-1974 dan menamatkannya Tahun 1976 pada SD GMIT Silaipui Alor Selatan, setelah itu tamat pada SMP Negeri Kalabahi Alor Tahun 1980 dan pada SMA Negeri Kalabahi Alor Tahun 1983. Kemudian menamatkan Sarjana Peternakan Tahun 1990 pada Fakultas Peternakan Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Tahun 2003 Penulis melanjutkan Pendidikan pada Program Magister Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan, Institut Pertanian Bogor. Sebelum

melanjutkan

Pendidikan

pada

Program

Magister

Ilmu-ilmu

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor, Penulis bekerja sebagai Asisten Manager Koperasi Unit Desa di Alor Selatan dan Alor Timur Laut Tahun 1992 – 1994. Kemudian bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Pembantu Alor Timur Tahun 1994 -1996 dalam jabatan Plt. Sekertaris wilayah Kecamatan. Setelah itu bekerja dalam jabatan Kepala Sub bidang Pertanian pada Bagian Ekonomi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Alor Tahun 1996 - 2003. Disamping itu sebagai Dosen pengajar Luar Biasa pada Jurusan Sosiologi Fakultas Sosial Politik Universitas Muhamadyah Kupang kelas Khusus Kalabahi Tahun 2000-2003.

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR TABEL ............................................................................. DAFTAR GAMBAR ........................................................................... I PENDAHULUAN ............................................................................ 1.1. Latar Belakang ..................................................................... 1.2. Permasalahan ..................................................................... 1.3. Perumusan Masalah .................................................................... 1.4. Tujuan Penelitian ..................................................................... 1.5. Kegunaan Penelitian ..................................................................... II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 2.1. Pengertian dan Deskripsi ............................................................. 2.1.1. Kerangka teori keterkaitan antar sektor dan spasial ................. 2.1.2. Kerangka teori kesenjangan dan keberimbangan pembangunan antar wilayah ................................................... a.Urgensi keberimbangan Pembangunan wilayah ................... b.Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah .................. c. Faktor-faktor penyebab Kesenjangan Pembangunan ............ d. Penataan Ruang .............................................................. e.Teori Pusat Pertumbuhan ......................................................................... f.Teori Interaksi Spasial .......................................................... g.Teori Resource Endowment .................................................... h.Teori Eksport Base ............................................................ i.Teori Keunggulan Komparatif dan Kompetitif ......................... j.Teori Multiplier effect (dampak Pengganda) ........................ k.Teori Kemiskinan dan Indeks kemiskinan manusia ................. l. Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ......................... 2.2. Deskripsi Hasil Penelitian Terdahulu ............................................ III METODE PENELITIAN ....................................................................... 3.1. Kerangka Pemikiran ....................................................................... 3.2. Hipotesis ........................................................................ 3.3. Lokasi dan waktu penelitian ......................................................... 3.4. Sumber dan Jenis data ........................................................ 3.5. Metode pengumpulan data ......................................................... 3.6. Metode analisis ........................................................ 3.6.1. Analisis kesenjangan antar wilayah pembangunan .................. 3.6.2. Analisis Sektor Basis/Komoditi Unggulan Antar Wilayah Pembangunan .......................................................................... IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................ 4.1. Profil wilayah Kabupaten Alor ....................................................... 4.1.1. Keadaan Fisik .......................................................................... 4.1.1.1. Letak geografis dan Administrasi wilayah ...........................

xii xiv 1 1 4 13 14 14 15 15 21 24 24 24 27 30 32 36 39 40 43 45 48 51 54 56 56 61 63 63 63 64 64 68 72 72 72 72

4.1.1.2. Topografi, Iklim, Sumberdaya air, dan Penggunaan lahan .......... 4.1.1.3. Sumberdaya Fisik Laut ..................................................... 4.1.2. Perkembangan kependudukan dan sosial–ekonomi ................. 4.1.2.1. Kependudukan .......................................................... 4.1.2.2. Sosial budaya .......................................................... 4.1.2.3. Ekonomi wilayah ......................................................... 4.1.3. Perkembangan infrastruktur/fasilitas sosial dan ekonomi ........ 4.1.3.1. Fasilitas sosial ........................................................... 4.1.3.2. Infrastuktur ekonomi ........................................................... 4.2. Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar SWP ......................... 4.3. Analisis Sektor Basis/Komoditi Unggulan Antar SWP ................... 4.4.Sintesa dan alternatif rencana strategis pembangunan wilayah Berimbang ........................................................................................ V. SIMPULAN DAN SARAN ..................................................................... 5.1.Simpulan ....................................................................................... 5.2.Saran ...................................................................................... DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. LAMPIRAN ..................................................................................

73 75 76 76 78 83 87 87 89 93 125 134 143 143 145 147 151

DAFTAR TABEL Halaman 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15

16

17 18 19 20

Data Penyebaran Potensi Komoditi di Kabupaten Alor Tahun 2003 .................................................................................. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Alor Tahun 1998-2003 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993 .................... Prosentase Konstribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Alor Tahun 1998 – 2003 Atas Dasar Harga Konsatan Tahun 1993 .................................................................................. Data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Alor Tahun 1998-2003 ................................................. Prosentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan (IKM) di Kabupaten Alor Tahun 1999 dan 2002 ............ Beberapa Indikator Pembangunan antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) .................................................................... Matriks Analisis Skalogram ............................................................ Matriks Rangkuman Kerangka Penelitian Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Pembangunan Wilayah ................................... Penggunaan lahan berdasarkan luas wilayah daratan Tahun 2003 ........................................................................................ Penyebaran jumlah penduduk dan mata pencaharian Penduduk antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 2003 ......................................... Perkembangan penduduk Alor berumur 10 tahun ke atas, berdasarkan tingkatan Ijazah pendidikan yang dimiliki Tahun 2003. ....................................................................................... Perkembangan jumlah murid, Guru dan rasio murid terhadap Guru menurut tingkatan sekolah di Kabupaten Alor Tahun 2003 ............. Perkembangan beberapa indikator pembangunan kesehatan antar Satuan wilayah pengembangan di Kabupaten Alor Tahun 2003 ...................................................................................... Perkembangan jumlah penganut agama antar satuan wilayah pengembangan di Kabupaten Alor Tahun 2003 ................................ Ratio pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten Alor terhadap PDRB Per kapita Provinsi NTT dan PDB Per kapita Indonesia Tahun 2000-2003 ............................................................................... Perkembangan perdagangan komoditi Antar pulau/ eksport dan Penerimaan sumbangan Pihak ketiga (SP3) di Kabupaten Alor periode 2002-2004 ............................................................................. Perkembangan pembangunan infrastruktur sosial antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 2003 .............................................................. Perkembangan pembangunan infrastruktur Ekonomi antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 2003 .......................................................... Indeks Williamson untuk SWP A, SWP B dan SWP C di Kabupaten Alor pada kurun waktu 1999-2004 .............................. Perkembangan desa hirarki Antar SWP berdasarkan indeks Skalogram Tahun 2003 ....................................................................

3 5

6 10 11 12 66 70 74 78

79 79

80 81

84

86 88 90 93 96

21 22 23

24 25 26 27

28

Indeks Perkembangan hirarki Ibu Kota Kecamatan Tahun 2003 ...... Nilai Entropy penyebaran Alokasi APBD Pembangunan di Kabupaten Alor TA.1997/1998-2003 ................................................... Hasil Analisis Entropy Interaksi spasial (Pengiriman dan Penerimaan Berita melalui Saluran SSB ) di Kabupaten Alor Tahun 2004 ....................................................................................... Orientasi Perjalanan/Bepergian Penduduk Pada SWP A, B dan C Prosentase Kemiskinan Penduduk Antar SWP Di Kabupaten Alor Tahun 2000 – 2004 ............................................................................ Hasil Analisis LQ Komoditi Unggulan Antar Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Alor Keadaan Tahun 2003 ................. Pergeseran Pertumbuhan komoditi unggulan antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor Tahun 1998 dan Tahun 2003 ...................................................................... Matriks kombinasi hasil analisis LQ dengan SSA terhadap 17 jenis komoditi unggulan daerah di Kabupaten Alor .......................

99 101

105 114 124 126

129 133

DAFTAR GAMBAR Halaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

20 21 22 23 24

Peta Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor Tahun 1991 ................................................................................... Peta Kota hirarki antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor Tahun 1991 ........................................................... Bagan Kerangka Pemikiran Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor ......................... Peta Lokasi Penyelaman di Taman laut Selat Pantar ...................... Perkembangan penduduk Kabupaten Alor Tahun 1990-2003 .......... Prosentase Pertumbuhan penduduk kabupaten Alor Tahun 1990-2003 .......................................................................... Prosentase perkembangan struktur ekonomi Kabupaten Alor Tahun 1988 dan Tahun 1998-2003 ............................................. Peta Penyebaran jalan di Kabupaten Alor ......................................... Kesenjangan pembangunan antar-inter SWP A, B dan C di Kabupaten Alor kurun waktu 1999-2004 .......................................... Peta Perkembangan hirarki wilayah di Kabupaten Alor Atas dasar Indeks Skalogram Tahun 2003 ............................................ Nilai Entropy penyebaran APBD Pembangunan di Kabupaten Alor TA.1997/1998-2003 ............................................. Prosentase Alokasi APBD Pembangunan antar SWP TA.1997/1998-2003 ...................................................................... Entropi Interaksi Spasial (pengiriman berita melalui SSB) antar hirarki wilayah di Kabupaten Alor Tahun 2004 .................... Entropi Interaksi Spasial (Penerimaan Berita Melalui SSB ) antar Hirarki Wilayah di Kabupaten Alor Tahun 2004 ................... Rataan orientasi bepergian penduduk pada SWP A ................... Rataan orientasi bepergian penduduk pada SWP B ................... Rataan orientasi bepergian penduduk pada SWP C .................... Perkembangan jumlah interaksi spasial / pergerakan arus penumpang, barang dan hewan yang menyinggahi Pelabuhan Kalabahi antar dan inter regional Periode 1998-2003 ................... Prosentase perkembangan interaksi spasial /pergerakan arus penumpang, orang dan hewan yang menyinggahi pelabuhan Kalabahi antar dan inter regional Periode 1998-2003 .................... Perkembangan interaksi spasial /pergerakan jenis barang yang di bongkar/masuk melalui pelabuhan Kalabahi .............................. Prosentase perkembangan interaksi spasial /pergerakan jenis barang yang di bongkar/masuk melalui pelabuhan Kalabahi ............ Perkembangan interaksi spasial /pergerakan jenis barang yang di muat/keluar melalui pelabuhan Kalabahi ............................. Prosentase perkembangan interaksi spasial /pergerakan jenis barang yang di muat/keluar melalui pelabuhan Kalabahi ................. Jalur interaksi spasial komoditi/barang antar pulau/antar regional Tahun 2003. .......................................................................

9 9 62 76 77 77 85 92 94 96 101 102 106 106 115 115 115

118

118 119 119 120 120 122

25 26 27 28 29 30 31 32

Jumlah frekwensi pesawat dan bongkar/muat penumpang dan barang melalui Bandara Mali Tahun 2003 ......................................... Proporsi penumpang dan barang yang dibongkar dan di muat melalui Bandara Mali Tahun 2003 .................................................. Pergeseran Pertumbuhan Komoditi Unggulan Antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 1998 dan Tahun 2003 ............................ Bagan Keterkaitan hasil analisis kesenjangan pembangunan antar satuan wilayah pengembangan (SWP)di Kabupaten Alor ................. Model keterkaitan/keterpaduan didalam Rencana Strategis Pembangunan wilayah berimbang di Kabupaten Alor ..................... Stadia Pengembangan Wilayah melalui demand side Strategy di Kabupaten Alor ............................................................................. GERBADESTAN sebagai strategi opersional rencana Strategis pembangunan Kabupaten Alor Tahun 2005-2009. ....................... Bagan kerangka keterkaitan sintesa hasil analisis kesenjangan pembangunan wilayah dan alternatif Rencana strategi pembangunan wilayah berimbang (Renstrabangwilbang) ................

123 123 129 134 136 139 142

142

DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1 2 3 4 5

6

7 8 9

Tabel Analisis Kesenjangan Pendapatan (Penerimaan PBB) antar SWP Periode 1999-2004 (Model Indeks Williamson) ............. Tabel Rekapitulasi Analisis Skalogram Perkembangan kota hirarki antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 2003 .......................... Tabel Analisis Kesenjangan Alokasi APBD Antar SWP di Kab. Alor Periode 1997/1998-2003 (Model Indeks Entropy) ......................... Tabel Data Interaksi Spasial (Arus informasi berita) melalui SSB Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2004. ........................................ Tabel Rekapitulasi hasil analisis entropi interaksi spasial (pengiram dan penerimaan berita melalui saluran SSB) di Kabupaten Alor Tahun 2004 ............................................................ Analisis Entropy Interaksi spasial (pengiram dan penerimaan berita ) melalui saluran SSB antar kota hirarki di Kabupaten Alor Tahun 2004 ................................................................................... Tabel Analisis Location Quoentient (LQ) Sektor/Komoditi unggulan antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 2003 ...................................... Tabel Analisis Shift Share (SSA) Sektor/Komoditi unggulan antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 1998 danTahun 2003 ……………. Penyebaran Kota hirarki/pusat aktivitas antar SWP menurut RUTRW Kabupaten Alor Tahun 1991 ............................................

151 153 156 158

160

170 176 177 179

I. PENDAHULUAN 1.1. Latarbelakang Kabupaten

Alor

merupakan

salah

satu

daerah

otonom

dari

16

Kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten ini dibentuk seiring dengan Penetapan UndangUndang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah–Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655). Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Posisi Kabupaten Alor sebagai salah satu Kabupaten Kepulauan Nusa Tenggara dan juga sebagai Kawasan Perbatasan Maritim dengan Negara Timor Leste. Sebagai Wilayah Kepulauan, Kabupaten ini terdiri atas 17 gugusan pulau, dimana 9 pulau dihuni penduduk sedang 8 pulau di antaranya adalah pulau-pulau kecil yang masih merupakan potensi pengembangan. Kabupaten ini memiliki luas daratan 2.864, 64 Km2 dan luas wilayah perairan laut seluas 10.973, 62 km2 dengan penduduk yang berjumlah 168.965 jiwa,

tersebar pada

9 kecamatan,

158 desa dan 17 kelurahan,

dengan rata-rata kepadatan penduduk 59 orang/km2. Sebahagian besar luas daratan merupakan gunung dan berbukit-bukit yang dibatasi lembah dan jurang dalam, dengan kemiringan di atas 40 % seluas 64,25 % (BPS, 2003)*. Posisi Kabupaten Alor sebagai wilayah perbatasan negara, kondisinya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Soegijoko (1997), bahwa wilayah perbatasan sebagai bagian integral dari wilayah nasional pada umumnya merupakan kawasan penyangga yang

memungkinkan terjadinya gangguan

maupun kerja sama dengan wilayah negara tetangga. Untuk itu, daerah perbatasan semestinya diberikan perhatian yang lebih besar untuk dibangun secara layak sebagaimana daerah-daerah lain. Wilayah perbatasan merupakan kawasan khusus karena perbatasan dengan wilayah negara tetangga,sehingga penanganan pembangunannya memerlukan kekhususan.

Pada umumnya

daerah perbatasan nasional merupakan bagian wilayah yang terpencil dan rendah aksesibilitasnya oleh moda transportasi

umum, terbelakang dan

masih belum berkembang secara mantap, kritis dan rawan dalam ketertiban dan keamanan. Daerah perbatasan pada dasarnya termasuk dalam kategori daerah rawan, tetapi bersifat strategis. Bila dibandingkan dengan keadaan

2

wilayah negara tetangga yang berbatasan, pasti tampak adanya kesenjangan sosial-ekonomi dan sosial-budaya. Gejala seperti ini mudah menimbulkan kerawanan, karena penduduk kawasan perbatasan cenderung berorientasi ke kawasan negara tetangga untuk pemenuhan berbagai kepentingan mereka. Apabila tidak diwaspadai dan dibina sejak dini, kerawanan itu dapat tumbuh menjadi ancaman terhadap berbagai aspek kepentingan nasional, terlebih bila dikaitkan dengan adanya potensi sumberdaya alam strategis di kawasan perbatasan dan sekitarnya. Wilayah kepulauan dengan kondisi geofisik dan geostrategis wilayah perbatasan seperti di atas, umumnya rawan terhadap pertahanan keamanan teritorial serta rawan bencana seperti gempa, longsoran, banjir, kekeringan dan kebakaran selalu memperparah laju pertumbuhan pembangunan wilayah yang cenderung lamban. Sehingga tak dapat dipungkiri bila rata-rata penduduk masih banyak yang miskin dan hidup terisolasi dari aksesibilitas aktivitas ekonomi dan pelayanan sosial. Kondisi yang demikian apabila tidak diimbangi dengan suatu kebijaksanaan perencanaan pembangunan wilayah yang komprehensif dan akomodatif dalam perspektif keterpaduan dan keterkaitan akan berdampak pada kemerosotan struktur ekonomi wilayah dan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Alor sebenarnya memiliki sumberdaya domestik yang beraneka ragam, baik migas dan non migas, serta panorama alam (sebagai obyek wisata bahari dan alam) yang apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, tentu memberikan kontribusi yang signifikan bagi struktur perekonomian wilayah baik secara domestik, regional maupun nasional. Sumberdaya domestik wilayah yang sudah atau sedang dan akan dikembangkan sebagai komoditas unggulan dan andalan untuk memenuhi permintaan domestik, regional, dan nasional antara lain seperti diperlihatkan dalam Tabel 1. Dari sejumlah Potensi domestik, yang tertera pada Tabel 1, potensi pertambangan dan penggalian masih dalam bentuk desain potensi kecuali batu hitam sudah menjadi komoditi eksport/antar pulau. Khusus potensi minyak dan gas (migas), serta sumberdaya laut di Selat Ombay merupakan potensi strategis dalam kawasan perbatasan negara, telah menjadi ajang perebutan antara negara Timor Leste, Australia dan Indonesia. Berkaitan dengan eksploitasi migas di Celah Timor, Australia lebih unggul dalam teknologi pengelolaan sumberdaya dasar laut dibandingkan dengan Indonesia dan Timor Leste.

3

Tabel 1 Penyebaran Potensi Komoditi di Kabupaten Alor Tahun 2003. Luas Kapasitas/ Areal/ Jumlah Kecamatan /Lokasi No Keterangan Panen Produksi Basis Pengembangan (Ha) (Ton) I Pertambangan & penggalian 1 Minyak Bumi Pantar, Panbar,dan abad potensi 2 Emas Pantar,abad & Alsel potensi 3 Timah Alsel,Altim & Altim Laut potensi 4 Panbar & Abad potensi Gypsum Altim & Altim Laut potensi Sumber Panas 5 6 Batu Hitam 6000.00 Alsel,Altim, Abad ,Panbar eksport/AP II Pertanian Tanaman 7 Kemiri 6268.50 1589.50 9 Kec. eksport/AP 8 Kelapa 4737.84 845.07 9 Kec. eksport/AP 9 Kopi 693.56 18.25 9 Kec. 10 Jambu Mente 8456.50 507.86 9 Kec. eksport/AP 11 Cengkeh 109.46 17.85 Abal,Alsel,Telmut,Abad, Pantar eksport/AP 12 Pinang 746.50 34.10 8 Kec. kecuali .Panbar eksport/AP 13 Vanili 124.10 15.00 Alsel eksport/AP 14 Kakao 169.64 0.86 Telmut, Abal & Alsel 15 Lada 20.00 0.15 Abad, Alsel 16 Asam 500.00 9 Kec. eksport/AP 17 Sirlack 59.16 9 Kec. eksport/AP 18 Kacang hijau 261.00 168.30 9 Kec. AP (2001) 19 Kacang tanah 44.00 37.20 7 Kec.kecuali Telmut , Altu 20 Sawah 183.00 760.60 6 Kec.kecuali Telmut,Pantar 21 Padi Ladang 3852.00 7991.90 9 Kec. 22 Jagung 11790.00 18728.10 9 Kecamatan III Perikanan dan Kelautan 23 Tangkapan Ikan 4164 1761.90 9 Kec (110 desa ) eksport/AP 24 Kerang Mutiara 20 15040 ekor Telmut dan Abad eksport/AP 25 Rumput laut 1200 - Telmut, Panbar, Pantar budidaya 26 Tambak 145 - Telmut, Abal budidaya 27 Ikan kerapu 60 - Pantar, Abad, Altim potensi 28 Teripang 40 - Telmut, Altim laut, Abal,Abad potensi 29 Ikan hias 35 - Abal,Telmut,Altim laut, Abad potensi IV Peternakan 30 Sapi 1510 ekor 9 Kec. 31 Kerbau 13 ekor Pantar, Abad, Altim Laut, Alsel 32 Kambing 31138 ekor 9 Kec. 33 Babi 69 971 ekor 9 Kec. 34 Rusa 244 ekor 7 Kec. kecuali Alsel, Altim Laut Sumber : BPS ( Alor Dalam Angka, 2003). Katerangan : AP= Antara Pulau; Kec = Kecamatan: Telmut = Teluk Mutiara; Abal = Alor Barat laut , Abad = Alor Barat Daya, Alsel = Alor Selatan; Altu =Alor Tengah Utara, Altim = Alor Timur, Altim Laut = Alor Timuir Laut dan Panbar =Pantar Barat. Jenis Sektor/ Komoditi

Di lain sisi, mencermati akan potensi domestik yang dimiliki Kabupaten Alor sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 1 seharusnya masyarakat Alor tidak harus miskin, apabila limpahan sumberdaya domestik tersebut dapat dikelola secara efisien dan efektif. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya domestik yang

belum

efisien

dan

efektif

merupakan

bias

alokasi

sumberdaya

pembangunan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang sangat tidak proporsional pada masa lalu, untuk

membangun infrastruktur wilayah yang

dapat mendorong investasi sumberdaya manusia (human capital), modal usaha,

4

teknologi

dan

informasi

untuk

mengembangkan

sumberdaya

domestik

(resources endowment) yang ada menjadi produktif dalam skala ekonomik (economic scale) Sehubungan dengan itu Teori Resource endowment menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumberdaya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu, dimana dalam jangka pendek, sumberdaya wilayah tersebut merupakan suatu aset untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan (Perloff and Wingo, 1961). Dengan demikian suatu sumberdaya wilayah akan menjadi berharga jika dapat dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk produksi dan ada permintaan. Disamping kesenjangan dalam distribusi alokasi sumberdaya pembangunan yang tidak proporsional terhadap kondisi spesifik wilayah seperti yang dipaparkan di atas, kesenjangan tersebut juga terjadi karena pendekatan perencanaan pembangunan daerah selama ini, juga lebih berbasis sektoral dan administratif, kurang berbasis pada pengembangan wilayah. Pendekatan pembangunan

yang

menekankan

pada

pembangunan

sektoral,

kurang

memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan dan lebih memperlihatkan ego sektor ketimbang keterkaitan sektor, sehingga kesenjangan pembagunan antar sektor menjadi semakin melebar. Menurut Rustiadi et al. (2004), salah satu bentuk dari terjadinya kegagalan pemerintahan (government failure) di masa lalu adalah kegagalan dalam menciptakan keterpaduan sektoral yang sinergis dalam kerangka pembangunan wilayah. Lembaga-lembaga (instansi) sektoral di tingkat wilayah/ daerah sering hanya menjadi berupa perpanjangan lembaga sektoral di tingkat nasional/pusat dengan sasaran pembangunan, pendekatan dan perilaku yang tidak sinergis dengan lembaga yang dibutuhkan sektoral di tingkat daerah. Akibatnya lembaga pemerintah daerah gagal menangkap kompleksitas pembangunan yang ada di wilayahnya,

dan

partisipasi

masyarakat

lokal

tidak

mendapat

tempat

sebagaimana mestinya. Sedangkan wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antar sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis. 1.2. Permasalahan. Akibat krisis ekonomi 1997 (wilayah-wilayah di Indonesia mengalami hal yang sama) pertumbuhan ekonominya lebih lambat pulih dari krisis moneter 1997 hampir selalu dibawah rata-rata proporsi. Hal ini memberikan kesadaran

5

bahwa dampak krisis yang meluas tidak luput dari kebijaksanaan pembangunan, termasuk perencanaan wilayah yang tidak tepat masa lalu, sehingga saat krisis merupakan saat untuk memikirkan kembali arah kebijaksanaan pembangunan wilayah (Nurzaman, 2002). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor mencapai tingkat minus 2,50% pada tahun 1998, namun mulai berangsur membaik pada awal otonomi daerah seperti ditunjukkan pada Tabel 2 Tabel 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Alor Tahun 1998 - 2003 Atas Dasar Harga Konstan (1993) Tahun 1998 1999

Kabupaten Alor -2,50 -0,44

Propinsi NTT -2,73 2,73

Nasional

2000

4,44

4,17

4,84

2001

4,74

5,10

3,45

2002

5,49

5,96

3,69

2003

5,63

5,87

4,10

-13,13 0,85

Sumber: BPS (PDRB Kabupaten Alor 2003 dan PDB Nasional 2003).

Secara makro pertumbuhan ekonomi mulai membaik dalam 4 tahun terakhir perberlakuan otonomi daerah atau setelah krisis, bahkan berada di atas rata-rata nasional dan berada sedikit di bawah rata-rata Propinsi NTT. Akan tetapi timbul pertanyaan: (1) apakah trend pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut diikuti oleh semakin kuatnya keterkaitan antar sektor yang memperkokoh struktur ekonomi wilayah yang lebih dinamik?; (2) apakah pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat tersebut masih tergantung pada sektor-setor tertentu yang hanya memberikan nilai tambah ekonomi yang berkurang (diminishing)?. Hal ini bisa diperlihatkan

dengan

perkembangan pangsa (share) masing-masing

sektor terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dalam kurun waktu lima tahun terakhir seperti pada Tabel 3. Dari Tabel 3, dapat disimak beberapa hal sebagai berikut: (1) sektor pertanian pada satu sisi merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Alor, namun kontribusinya menurun dari 42,2% pada tahun 1998 menjadi 34,58%

pada tahun 2003.

Hal ini menunjukkan telah terjadi

trasformasi struktur ekonomi dari sektor primer (sektor pertanian) ke sektor modern (industri dan jasa). Walaupun demikian, sektor pertanian masih menjadi sektor andalan di dalam penyerapan tenaga kerja 82,79%; (2) Pada sisi yang lain, sektor industri yang diharapkan dapat menyerap surplus usaha dan tenaga kerja sektor pertanian justru tidak memperlihatkan kinerja yang meningkat.

6

Tabel 3 Prosentase kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Alor Tahun 1998-2003 Atas Dasar Harga Konstan (1993) No 1

2 3 4 5 6

7

8

9

Sektor

Pertanian a.Tanaman bhn makanan b.Perkebunan c.Peternakan d.Kehutanan e.Perikanan Pertambangan & penggalian Industri Pengolahan Listrik,Gas dan Air minum a.Listrik b.Air minum Bangunan/Konstruksi Perdagangan, rumah makan dan hotel a.Perdagangan besar & eceran b.Restoran/rmh makan c.Perhotelan Angkutan & Komunikasi a.Angkutan 1.Jalan raya 2.Penyeberangan 3.Laut 4.Udara 5.Jasa penunjang b.Komunikasi Keuangan,Persewaan & Jasa Perusahaan a.Bank b.Nir Bank c.Sewa Bangunan d.Jasa perusahaan Jasa-jasa a.Pemerintahan umum b.Swasta 1.Sosial kemasyarakatan 2.Hiburan dan rekreasi 3.Perorangan & rumahtangga Total PDRB Sumber : BPS (PDRB Kabupaten Alor

1998

1999

2000

2001

2002

2003

42.2 20.75 5.25 9.27 1.63 5.30 1.38 2.17 0.61 0.47 0.15 5.47 12.81

39.34 16.63 6.47 8.94 1.44 5.87 1.39 2.15 0.61 0.46 0.15 5.69 14.47

38.34 15.61 6.45 8.33 1.13 6.81 1.35 2.10 0.59 0.45 0.14 5.98 13.45

37.08 15.00 6.21 7.96 1.08 6.83 1.30 2.04 0.57 0.43 0.14 5.74 13.01

35.21 14.41 5.90 7.58 0.98 6.34 1.24 1.97 0.55 0.42 0.13 5.59 12.7

34.58 13.83 6.16 7.41 0.96 6.22 1.20 1.91 0.55 0.41 0.13 5.76 12.7

12.29 0.48 0.04 5.72 5.27 4.36 0.11 0.39 0.04 0.37 0.45 4.67

13.94 0.50 0.02 5.86 5.38 4.49 0.13 0.48 0.03 0.24 0.48 4.6

12.93 0.50 0.03 6.09 5.59 4.46 0.15 0.67 0.04 0.26 0.51 4.52

12.5 0.48 0.03 6.10 5.58 4.39 0.17 0.73 0.04 0.25 0.51 4.41

12.19 0.48 0.03 6.68 6.15 4.78 0.24 0.84 0.04 0.25 0.53 4.22

12.16 0.51 0.03 6.57 6.04 4.66 0.28 0.83 0.03 0.24 0.53 4.12

1.48 1.31 1.77 0.11 24.97 22.98 1.99 1.44 0.00 0.55 100 2003).

1.31 1.37 1.80 0.12 25.89 23.84 2.05 1.47 0.00 0.59 100

1.32 1.34 1.74 0.12 27.57 25.59 1.98 1.42 0.00 0.56 100

1.30 1.32 1.68 0.11 29.76 27.86 1.90 1.36 0.00 0.54 100

1.23 1.28 1.61 0.11 31.85 30.06 1.79 1.29 0.00 0.51 100

1.20 1.24 1.58 0.11 32.6 30.83 1.76 1.27 0.00 0.49 100

Pertumbuhan sektor industri cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan dari 2,17% pada tahun 1998 menjadi 1,91% pada tahun 2003; dan hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,47% pada tahun 2003; (3) Hal yang sama terjadi pada

sektor perdagangan. Sebagai salah satu sektor modern,

sektor perdagangan juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 1998 mencapai 12,81%, kemudian meningkat naik 14,7% menurun lagi menjadi 12,7% pada tahun 2003, dan hanya mampu menyerap tenaga kerja 3,58 persen; (4) Sektor jasa-jasa mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan dari 24,97% meningkat menjadi 32,6% pada tahun 2003 dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 10,07%. Akan tetapi

7

prosentase terbesar terdapat pada jasa pemerintahan umum, sehingga perlu dikritisi apakah surplus tenaga kerja di sektor pertanian terserap di sektor jasa pemerintahan umum? (5) Pergeseran sektor pertanian dengan pertumbuhan industri yang stagnan apakah dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi yang dinamik? Lima hal yang dikritisi

dari tabel tersebut di atas merupakan hal yang

menarik untuk dikaji apakah ada kaitan dengan keterkaitan antar sektor yang masif

atau lemah?, sementara Teori dualisme Lewis menegaskan bahwa

struktur ekonomi yang lebih didominasi hanya oleh satu sektor, perkembangan wilayah tersebut akan menjadi stagnan. Teori dualisme Lewis tersebut, mengisyaratkan agar resources endowment wilayah dapat diproduksi kembali dalam wilayah menjadi barang dan jasa, sehingga dapat menyerap surplus tenaga kerja subsisten dari sektor pertanian ke sektor industri yang memberikan nilai tambah domestik yang lebih efisien

dan indikasi terjadinya kebocoran

wilayah yang melebar dapat ditekan. Bagaimana dapat memenuhi isyarat teori Lewis, maka pengenalan akan resources endowment

suatu wilayah yang

memiliki kekuatan utama dalam penyediaan bahan baku industri domestik, merupakan tekanan utama untuk dikaji, karena suatu industri domestik akan berkembang jika didukung oleh bahan baku industri

domestik yang cukup

tersedia secara kontinyu. Di lain sisi pengetahuan akan resources endowment wilayah, diharapkan dapat menekan inefisiensi dalam alokasi sumber daya antar pembangunan wilayah. Secara spasial, perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan nilai tambah

yang cenderung menurun (diminishing) dan pergeseran sektor

pertanian yang semakin menurun tanpa diikuti pergeseran tenaga kerja yang signifikan ke sektor modern seperti yang dikritisi di atas, apakah terkait dengan pembangunan struktur wilayah

yang belum memberikan rangsangan yang

berarti bagi introduksi investasi sektor modern ( industri dan jasa ) pada wilayahwilayah pengembangan yang di arahkan dalam Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten, adalah hal menarik yang perlu dikaji dalam kaitan dengan kesenjangan pembangunan antar wilayah pembagunan. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kabupaten Alor secara de facto telah menyusun Rencana Tata Ruang wilayah pada Tahun 1991, dan secara dejoure di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten Daerah

8

Tingkat II Alor. RUTRD tersebut membagi wilayah Kabupaten menjadi tiga Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), yakni SWP A, SWP B dan SWP C. Setiap SWP ditetapkan beberapa hirarki/pusat aktivitas ekonomi dan sosial yang terdiri atas Kota Ordo I (kota ordo utama) yang berpusat di Ibu kota Kabupaten dan Kota Orde II yang berpusat pada beberapa ibu kota kecamatan dan ibu kota desa yang dapat dikembangkan sebagai wilayah kerja pelabuhan serta kota Orde III dan IV yang berpusat pada beberapa ibu kota kecamatan dan beberapa ibu kota desa, seperti pada Gambar 1 dan 2. RUTRD tersebut, diharapkan menjadi pedoman umum bagi semua stakeholders dalam berbagai

aktivitas pembangunan wilayah, akan tetapi

bagaimana implementasi yang konsisten dan simetrik sesuai dengan hakekat RUTRD

yang

sebenarnya,

sering

menjadi

dilema

dalam

kesenjangan

pembangunan wilayah. Apalagi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun akhirnya mengalami stagnasi dan mengalami situasi Masterplan syndrome, dari pada sebagai arahan kebijakan pembangunan wilayah (Rustiadi et al. 2003 ) karena terkait dengan kebijaksanaan pembangunan yang sentralis tik yang sangat syarat dengan ego kepentingan, dan sektoral, kemungkinan besar untuk melakukan investasi sumberdaya pembangunan secara terpadu dan terkait sesuai hakekat RUTRW untuk menciptakan keseimbangan pembangunan wilayah menjadi masif atau tidak konsisten. Pada kenyataannya

wilayah-wilayah pengembangan di Kabupaten Alor

yang potensial sebagai sentra-sentra produksi yang seharusnya mendapat prioritas pembangunan, karena dapat menciptakan multiplier effect

bagi

pembangunan wilayah secara utuh selalu saja menjadi bagian kegiatan yang kurang prioritas, sehingga wilayah–wilayah tersebut masih dililit ketertutupan dari aksesibilitas jaringan transportasi dan informasi yang mendorong daya tarik investasi sumberdaya produksi dan pemasaran. Pembangunan hirarki pusatpusat aktivitas sosial ekonomi yang mendorong kegiatan interaksi spasial dari kota hirarki utama ke kota-kota hirarki II, III dan IV yang ditunjukkan dengan jumlah dan kualitas infrastruktur wilayah, nampaknya belum menunjukkan interaksi spasial yang memberikan efek sebar bagi wilayah-wilayah hinterland. Sebagai contoh, transportasi jalan yang berkualifikasi baik hanya 32,34% dari ruas panjang jalan (1 422,33 km).

9

Kondisi infrastruktur wilayah yang belum memadai tersebut, apakah ada hubungannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor yang masih memprihatinkan ?. Hal ini dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ALOR

P E T A

Kokar

KEC . ALO R BA RAT LA UT

KEC . TELUK uk l M UTIA RA Te

KEC. ALOR TENGAH UTARA Mebung

Kalabahi Bakalang

KEC. PANTAR

Moru

Te l uk B

P.PANTAR KEC. PANTARBARAT

Bukapiting

Ib u ko ta Ka b u p a te n

K EC . A LO R TIM U R

Ib u ko ta Ke ca m a ta n Ba ta s Ka b u p a te n Ba ta s Ke ca m a ta n Maritaing

Ja la n Asp a l

P. A L O R

KEC. ALOR BARATDAYA SE LA TP AN TA R

Baranusa

KEC. ALOR TIMUR LAUT

Apui

lan

gm e

ran g

Kabir

Be

SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) K A B U PA T E N A L O R

g l an nl e

Ja la n Ba tu Su n g a i

KEC . ALO R SELATAN

Ba ta s W P

Tg. Margeta

Tg. Delaki

U B

Hirarki I Hirarki II

T

Hirarki III Hirarki IV

S

0

6.7

13.4

20.1

26.8 Km

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

“BAPPEDA“

Jl. El Tari No. 19 Telepon (0386) 21378

Gambar 1 Peta Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor Tahun 1991. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ALOR

P E T A

Kokar

KEC . A LO R BA RAT LA UT

KEC . TELUK M UTIA RA

Kalabahi Bakalang

KEC. PANTAR

Moru

uk B

lan

gm

er an g

Kabir

P.PANTAR KEC. PANTARBARAT

SE LA T

Baranusa

KEC . ALOR TENGAH UTARA Mebung

KEC . ALOR TIMUR LAUT Bukapiting

Apui

Ib u ko ta Ka b u p a te n

K E C . A LO R TIM U R

Ib u ko ta Ke ca m a ta n Ba ta s Ka b u p a te n Ba ta s Ke ca m a ta n Maritaing

Ja la n Asp a l

P. A L O R

Ja la n Ba tu Su n g a i

KEC . ALO R SELATAN

Ba ta s W P

PA NT AR

Te l

KEC. ALOR BARATDAYA

B luk Te

SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN (SWP) K A B U PA T E N A L O R

ng lela en

Hirarki I Tg. Margeta

Hirarki II Hirarki III

Tg. Delaki

Hirarki IV U B

T S

0

6.7

13.4

20.1

26.8 Km

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

“BAPPEDA“

Jl. El Tari No. 19 Telepon (0386) 21378

Gambar 2 Peta kota hirarki antar satuan wilayah Pengembangan di Kabupaten Alor Tahun 1991.

10

kesejahteraan masyarakat antara lain berdasarkan Data Susenas Tahun 2003 bahwa prosentase kemiskinan penduduk Kabupaten Alor berdasarkan indikator keluarga sejahtera (prasejahtera + sejahtera 1) mencapai 71,52 %; sedangkan indikator kemiskinan berdasarkan daya beli masyarakat (rata-rata pengeluaran rumahtangga penduduk), yang kurang dari Rp 500.000 per bulan mencapai 99,79% dan angka pengangguran terbuka mencapai 4,59% (BPS, 2003). Selain

tingkat pendapatan rendah yang ditunjukkan oleh daya beli

masyarakat tersebut di atas, maka secara relatif dapat pula diperlihatkan dari Data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) sebagai salah

satu representase penerimaan pendapatan daerah dari berbagai lapangan usaha. Perkembangan realisasi penerimaan PBB pada kurun waktu

Tahun

1999 – 2003 dapat diperlihatkan pada Tabel 4. Tabel 4 Data realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Alor Tahun 1998-2003. No

Tahun

Jumlah Wajib Pajak (RT)

Target Penerimaan

Realisasi Penerimaan

(Rp)

(Rp)

Prosentase (%)

1

1998

50207

318451149

17474249

5.49

2

1999

50207

318451149

196846046

61.81

3

2000

50147

376192722

209113318

55.59

4

2001

54852

465941157

307024401

65.89

5

2002

54852

465941157

323152418

69.35

6 2003 61106 438883452 415201586 Sumber : Dispenda Kabupaten Alor, 2004 (Laporan Bulanan Penerimaan PBB Tahun 1998-2003).

94.60

Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa prosentase realisasi penerimaan PBB menurun tajam pada Tahun 1998 (masa krisis), kemudian mulai meningkat di atas 60 persen antara Tahun 1999-2002, walaupun mengalami fluktuasi pada Tahun 2000 (55,59 %), setelah itu

mengalami pergeseran yang cukup

signifikan, yakni mencapai 94,60 persen pada Tahun 2003, namun masih di bawah realisasi 100 persen. Dampak lain dari buruknya Infrastruktur wilayah yang terkait dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat adalah

kondisi pendidikan dan

kesehatan yang disinyalir buruk. Kondisi pendidikan dan kesehatan yang buruk berimplikasi pada indeks pembangunan manusia (IPM) Alor yang rendah dan Indeks kemiskinan Manusia (IKM) Alor yang tinggi. Secara emperik, dapat dilihat pada Laporan BPS–BAPPENAS dan UNDP Tahun 2004,seperti tertera pada Tabel 5.

11

Tabel 5 Prosentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kemiskinan (IKM ) di Kabupaten Alor Tahun 1999 dan 2002 Nomor

Wilyah

IPM 1999 2002 1 Kabupaten Alor 55.3 57.1 2 Provinsi NTT 60.4 60.3 3 Indonesia 64.3 65.8 Sumber : Laporan Pembangunan Manusia (HDR. 2004).

IKM 1999 26.7 29.5 25.5

2002 28.4 28.9 22.7

Mencermati data pada Tabel 5, memperlihatkan IPM Alor, sedikit membaik pada Tahun 2002 bila dibanding Tahun 1999, tetapi masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Sedangkan IKM Alor, nampak memburuk pada tahun 2002 bila dibanding Tahun 1999. Demikian pula bila dibandingkan dengan Tingkat Nasional, IKM Alor nampak lebih buruk , tapi sedikit lebih baik bila dibandingkan dengan tingkat Provinsi. Berdasarkan kondisi umum kesenjangan pembangunan tersebut di atas, dapat diperlihatkan dengan data kesenjangan antar wilayah pembangunan berdasarkan beberapa indikator pembangunan wilayah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 6. Tabel 6, menunjukkan bahwa (1) Dari aspek ekonomi, memperlihatkan bahwa limpahan

sumber daya domestik wilayah (resources

endowment) terbesar berada di wilayah pengembangan C, tetapi pengelolaan dan pemanfaatan masih jauh dari optimal; bila dibanding dengan wilayah Pengembangan A dan B; (2) Infrastruktur jalan sebagai sarana aksesibilitas dalam proses produksi dan pemasaran sumber daya domestik terutama pada wilayah pengembangan C, jauh lebih rendah bila dibanding dengan wilayah pengembangan A dan B dan lebih terkonsentrasi pada wilayah pengembangan B; (3) Dari aspek Kesehatan, antara lain penyebaran Puskesmas /Pustu pada ketiga wilayah pengembangan rata-rata berada di atas

proporsi 1/1000

penduduk, tetapi tidak diimbangi dengan tenaga medis dan para medis secara proporsional; (4) Dari aspek pendidikan, memperlihatkan bahwa rasio murid terhadap

ruang

kelas

dan

guru

hampir

proporsional

antar

wilayah

pengembangan, tetapi dari status pendidikan guru pada wilayah pengembangan C terlihat lebih rendah dari wilayah pengembangan A dan B, bahkan status pendidikan guru Diploma/S1 lebih terkonsentrasi pada wilayah pengembangan B. Begitu pula murid putus Sekolah Dasar, wilayah pengembangan C lebih tinggi dibanding wilayah pengembangan A dan B (5) Tingkat kemiskinan berdasarkan indikator Keluarga prasejahtera pada wilayah pengembangan C lebih tinggi,

12

setelah itu diikuti wilayah pengembangan A dan B; (6) Apakah kesenjangan yang ditunjukkan dalam Tabel 6 tersebut, terkait dengan lemahnya interaksi dan keterkaitan atau keterpaduan antar wilayah pembangunan ? Tabel 6 Beberapa Indikator Pembangunan pada Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor keadaan Tahun 2003. No 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4

4.5 4.6 5

6

7

8

Potensi dan indikator pembangunan

Proporsi Satuan wilayah Kabupaten pengembangan (SWP) (%) Alor SWP A SWP B SWP C 26.34 34.16 39.50 286 464 000 Ha 22.27 61.38 16.35 168 965 Jiwa 50 106 59 58.98 org/km^2

Proporsi luas wilayah Proporsi jumlah peduduk Kepadatan penduduk Sumberdaya Alam Lahan basah (sawah) A.Potensi 0.00 8.56 91.44 3 354.50 Ha B.Luas panen 0.00 25.14 74.86 183 Ha Lahan kering A.Potensi 31.39 32.79 35.82 136237.88 Ha B.Luas panen 39.91 42.88 17.21 17892.60 Ha Perkebunan A.Potensi 31.27 31.19 37.54 116892.88 Ha B.Luas produksi 38.26 37.47 24.27 24600.46 Ha Kehutanan A.Lindung 26.74 18.60 54.66 5 910.62 Ha B.Produksi 61.94 8.39 29.68 28 147.09 Ha C.Konversi 0.00 32.31 67.69 20 657.86 Ha D.Cagar alam 29.71 0.00 70.29 8 751.05 Ha Padang rumput 26.55 5.76 67.70 13 561.50 Ha Produksi perikanan 48.97 44.82 6.22 1 764.90 Ton Infrastruktur Jalan A.Aspal 31.85 50.00 18.15 463.18 KM B.Telfort 35.62 58.98 5.39 92.72 KM C.Tanah 14.59 42.51 42.90 882.10 KM Kesehatan A Jumlah Rumah sakit/ Puskesmas/Pustu 22.03 45.76 32.20 59 unit B.Jumlah tenaga medis/paramedis 20.94 52.99 26.07 234 orang C.Rasio jumlah penduduk terhadap rumah sakit/puskesmas/ pustu 2895 3841 1454 2864 orang D.Rasio jumlah penduduk terhadap tenaga medis/paramedis 768 836 453 722 orang Pendidikan Dasar (SD) A.Jumlah ruang kelas 22.99 53.66 23.35 1379 unit B.Rasio murid-ruang kelas 25.24 24.32 16.14 21.90 % C.Rasio murid-guru 21.8 17.09 16.25 17.91 % D.Proporsi murid putus SD 0.34 1.04 2.98 0.01 % E.Proporsi guru SD menurut Tingkat Pendidikan 1).SMTA Kejuruan 22.00 56.99 21.01 1 209 orang 2).DIPLOMA/S1 17.65 70.77 11.59 561 orang Proporsi keluarga miskin 76,55 66,66 81.33 71.52 % Sumber: Diolah dari Data BPS 2003; ( Alor Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka 2003) dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Tahun 2003 (Laporan Tahunan).

Tentu saja kesenjangan pembangunan tersebut di atas tidak terlepas dari bias kebijakan pembangunan nasional masa lalu sebagai wilayah marjinal dengan alokasi sumberdaya yang jauh di bawah proporsional sehingga untuk membangun suatu struktur wilayah yang spesifik dan strategis seperti uraian di

13

atas secara berimbang dan cepat adalah sesuatu yang mustahil (impossible). Namun yang lebih penting adalah apabila alokasi sumberdaya yang terbatas itu direncanakan dan diimplementasikan dalam suatu pemahaman bersama, secara terpadu dan terintegrasi yang berorientasi pada skala prioritas dalam kerangka pengembangan wilayah, maka kesenjangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah seharusnya tidak terlalu melebar. Pelaksanaan otonomi daerah akan lebih efektif jika didukung dengan informasi mengenai kesenjangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah pembangunan yang konsisten sebagai arah berpijak bagi proses pembangunan yang berimbang.

Proses pembangunan yang berimbang tidak selalu berarti

bahwa semua wilayah harus mempunyai perkembangan yang sama, atau mempunyai tingkat industrialisasi yang sama, atau mempunyai pola ekonomi yang sama, atau mempunyai kebutuhan pembangunan yang sama. Akan tetapi yang lebih penting adalah adanya pertumbuhan yang seoptimal mungkin dari potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah sesuai dengan kapasitasnya. Dengan demikian diharapkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan hasil dari sumbangan interaksi yang saling memperkuat diantara semua wilayah yang terlibat (Murty , 2000 ). Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab dan seberapa besar kesenjangan pembangunan antar wilayah pembangunan, diperlukan suatu kajian sistematis dengan penggunaan alat analisis ekonomi wilayah yang lebih memperjelas adanya kesenjangan wilayah, sehingga menjadi acuan transformasi kebijakan perencanaan pembangunan wilayah ke depan. Hal inilah yang mendorong sebagai langkah awal untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “ Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor “ 1.3. Perumusan Masalah Dari deskripsi latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka di berikan batasan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1. Seberapa

besar

tingkat

kesenjangan

Pembangunan

antar

wilayah

Pembangunan, yang berdampak terhadap pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat, yang ditinjau dari aspek : (1)

Kesenjangan pendapatan antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)

(2)

Kesenjangan perkembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) antar Satuan Wilayah Pengembangan

14

(3)

Kesenjangan proporsi alokasi APBD Pembangunan antar Satuan Wilayah Pengembangan

(4)

Kesenjangan interaksi spasial antar Satuan Wilayah Pengembangan.

2. Seberapa besar sektor basis/komoditi unggulan antar

Satuan Wilayah

Pengembanga yang memperkuat struktur ekonomi wilayah dan pendapatan masyarakat. 1.4. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Menganalisis seberapa besar kesenjangan Pembangunan antar wilayah pembangunan,

yang

berdampak

pada

pendapatan

per

kapita

dan

kesejahteraan masyarakat; yang ditinjau dari aspek : (1)

Kesenjangan pendapatan antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)

(2)

Kesenjangan perkembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) antar Satuan Wilayah Pengembangan.

(3)

Kesenjangan proporsi alokasi APBD Pembangunan antar Satuan Wilayah Pengembangan.

(4)

Kesenjangan interaksi spasial antar Satuan Wilayah Pengembangan.

2. Menganalisis seberapa besar sektor basis/komoditi unggulan antar Satuan wilayah Pengembangan yang memperkuat struktur ekonomi wilayah dan pendapatan masyarakat 1.5. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten

Alor

dalam

rangka

perumusan

kebijaksanaan

perencanaan

pembangunan wilayah kedepan, terutama dalam merumuskan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

pembangunan wilayah yang

berorientasi pada skala prioritas serta keterpaduan dan keterkaitan antar sektor dan antar wilayah pembangunan yang konsisten dan simetris.

15

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian dan Deskripsi Menurut Chaniago et al. (2000), bahwa kesenjangan dapat diartikan sebagai suatu

kondisi

ketidakseimbangan

atau

ketidakberimbangan

atau

ketidaksemetrisan. Sehingga bila dikaitkan dengan pembangunan sektor dan wilayah, maka kesenjangan pembangunan tidak lain adalah suatu kondisi ketidakberimbangan/ketidaksemetrisan pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Ketidakberimbangan pembangunan antar sektor dan antar

wilayah

lazim ditunjukkan dengan perbedaan pertumbuhan antar wilayah. Dimana kesenjangan pertumbuhan antar wilayah tersebut sangat tergantung pada perkembangan struktur ekonomi (perkembangan sektor-sektor ekonomi) dan struktur wilayah (perkembangan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi (darat, laut dan udara), telekominikasi, air besih, penerangan) serta keterkaitan dalam interaksi spasial secara optimal yang didukung dengan perkembangan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (pengetahuan dan ketrampilan) serta penguatan kelembagaan. Selanjutnya mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam.

Namun secara umum ada suatu kesepakatan

bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Sehingga secara sederhana pembangunan diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik (Riyadi dan Bratakusumah 2003). Sedangkan Saefulhakim (2003) mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang terencana (terorganisasikan) kearah tersedianya alternatif-alternatif /pilihanpilihan yang lebih banyak bagi pemenuhan tuntutan hidup yang paling manusiawi sesuai dengan tata nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Menurut Siagian (1994) yang diacu Riyadi dan Bratakusumah (2003), Pembangunan sebagai suatu perubahan mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Definisi ini memberikan suatu

pemahaman

pertumbuhan,

dalam

pertumbuhan

dan

bahwa arti

pembangunan pembangunan

pertumbuhan

akan

tidak dapat

terjadi

dapat

dipisahkan

menyebabkan sebagai

akibat

dari

terjadinya adanya

16

pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan atau perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Sedangkan Wiranto (1997) mendefinisikan pembangunan dalam konsep pembangunan yang bertumpuh pada masyarakat adalah untuk mengembangkan kehidupan suatu masyarakat dan harus dapat dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat. Selain itu Bappenas (1999) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya, informasi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Sedangkan pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui otonomi daerah, pengaturan sumberdaya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah dan layanan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan tidak akan bisa lepas dari perencanaan maka perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses

perumusan

alternatif-alternatif

atau

keputusan-keputusan

yang

didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spritual), dalam rangka mencapai tujuan yang

lebih baik (Riyadi dan Bratakusumah 2003).

Namun demikian suatu perencanaan pembangunan sangat terkait dengan unsur wilayah atau lokasi dimana suatu aktivitas kegiatan akan dilaksanakan, sehingga Riyadi dan Bratakusumah (2003) mendefinisikan perencanaan pembangunan wilayah/daerah

sebagai

suatu

proses

perencanaan

pembangunan

yang

dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik, bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungan dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Sedangkan Hadi (2001)

mengartikan perencanaan pembangunan wilayah sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang

17

melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi. Selanjutnya

Istilah

“wilayah“

atau

“daerah”

sering

penggunaannya dalam beberapa Literatur, namun berbeda

di

pertukarkan

dalam cakupan

ruang, dimana ‘wilayah’ digunakan untuk pengertian ruang secara umum, sedangkan istilah ‘daerah’ digunakan untuk ruang yang terkait dengan batas administrasi pemerintahan (Tarigan 2004). Tarigan mendefinisikan wilayah sebagai satu kesatuan ruang secara geografis yang mempunyai tempat tertentu tanpa terlalu memperhatikan soal batas dan kondisinya, sedangkan daerah dapat didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai batas secara jelas berdasarkan jurisdiksi administratif. Definisi ini hampir sejalan dengan Murty (2000) yang mendefinisikan wilayah sebagai suatu area geografis, teritorial atau tempat, yang dapat berwujud sebagai suatu negara, negara bagian, provinsi, distrik dan perdesaan.Tapi suatu wilayah pada umumnya tidak sekedar merujuk suatu tempat atau area, melainkan merupakan satu kesatuan ekonomi, polotik, sosial administrasi, iklim hingga geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

Kemudian menurut Rustiadi

et al.

(2003), wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponen di dalamnya (sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional (memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional). Dari definisi ini memperlihatkan bahwa tidak ada batasan spesifik dari luasan suatu wilayah. Batasan yang ada lebih bersifat ”meaningful” untuk perencanaan, pelaksanaan, monotoring dan evaluasi. Sedangkan pengertian wilayah berdasarkan tipologinya diklasifikasikan atas bagian (1) wilayah homogen (uniform); (2) wilayah sistem/fungsional; dan (3) wilayah perencanaan (planning region atau programing region). Ketiga kerangka konsep wilayah ini dianggap lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang telah dikenal selama ini, dimana dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah yang terakhir, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep

wilayah

sistem,

sedangkan

dalam

kelompok

konsep

wilayah

18

perencanaan, terdapat wilayah administratif - politis dan wilayah perencanaan fungsional (Rustiadi et al. 2003). Wilayah homogen adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan bahwa

faktor-faktor

dominan

pada

wilayah

tersebut

bersifat

homogen,

sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan bisa saja beragam (heterogen). Secara umum terdapat dua penyebab homogenitas wilayah yakni (1) homogenitas alamiah (kemampuan lahan, iklim dan berbagai faktor alam lainnya); dan (2) homogenitas artifisial, penyebab homogenitas yang bukan berasal dari faktor alam (fisik) tetapi faktor sosial, misalnya wilayah kemiskinan karena faktor penciri yang menonjol pada wilayah tersebut adalah kemiskinan. Pemahaman terhadap wilayah homogen ini penting karena bermanfaat dalam proses perencanaan dan kebijakan yang akan dibuat, karena pembangunan suatu wilayah harus diprioritaskan pada pengembangan faktor-faktor dominan yang secara kuat dapat mendorong pertumbuhan suatu wilayah terutama keunggulan potensi sumberdaya alam dan iklim yang memiliki ”comparative adventage”. Pada umumnya wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh sumberdaya alam dan permasalahan spesifik yang seragam. Dengan demikian konsep wilayah homogen sangat bermanfaat dalam (1) menentukan sektor basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi/daya dukung utama yang ada (comparative advantage); (2) pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan masing-masing wilayah. Sehingga wilayah homogen biasanya berhubungan dengan program perwilayahan komoditas karena beberapa alasan mendasar diantaranya: (1) budidaya bermacam-macam komoditas dalam satuan wilayah yang kecil tidak efisien; (2) upaya untuk menurunkan biaya pendistribusian input dan pendistribusian output; dan (3) untuk memudahkan manajemen. Sedangkan wilayah fungsional atau wilayah sistem ditunjukkan oleh adanya saling ketergantungan antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, misalnya saling ketergantungan ekonomi

(Hoover

1985). Hal ini dilandasi atas pemikiran bahwa suatu wilayah adalah suatu entitas yang terdiri atas komponen-komponen atau bagian-bagian yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tidak terpisahkan dalam kesatuan (Rustiadi et al. 2003). Lebih lanjut dikatakan bahwa struktur-komponen-komponen yang membentuk wilayah fungsional dapat dipilah atas wilayah sistem sederhana (dikotomis) dan sistem kompleks (non dikotomis).

19

Sistem dikotomis adalah sistem yang bertumpuh atas ketergantungan atau keterkaitan antara dua komponen wilayah, dimana bentuk wilayah tersebut mencakup wilayah nodal, wilayah (kawasan) perkotaan dan perdesaan, kawasan budidaya dan non budidaya. Sedangkan sistem kompleks menunjukkan suatu

deskripsi

wilayah

sebagai

suatu

sistem

yang

bagian-bagiannya

(komponen-komponen) didalamnya bersifat kompleks baik jumlah, jenis serta keragaman bentuk hubungan yang banyak. Bentuk wilayah sistem kompleks tersebut mencakup sistem ekologi (ekosistem), sistem sosial dan sistem ekonomi. Menurut Hoover

(1985) bahwa

bentuk

wilayah nodal didasarkan pada

hirarki suatu hubungan perdagangan. Struktur pusat wilayah diasumsikan menyerupai kehidupan sel atau atom yang dikelilingi oleh plasma (nucleus). Dimana inti (simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan atau permukiman sedangkan plasma adalah daerah belakang (hinterland), yang mempunyai sifatsifat tertentu dan mempunyai hubungan fungsional (Rustiadi et al. 2003). Lebih lanjut diutarakan bahwa Inti (pusat) wilayah berfungsi sebagai: (1) tempat terkonsentrasinya penduduk (permukiman); (2) sebagai pusat pelayanan terhadap daerah hinterland; (3) pasar bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri; dan (4) sebagai lokasi pemusatan industri manufaktur (manufactory) yang diartikan sebagai kegiatan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sedangkan hinterland berfungsi sebagai: (1) pemasok (produsen) bahan-bahan mentah dan atau bahan baku; (2) pemasok tenaga kerja melalui proses urbanisasi dan commuting (menglaju); (3) sebagai daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur; dan (4) penjaga keseimbangan ekologis. Kemudian Konsep wilayah administratif politis didasarkan pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi tertentu, sehingga wilayah administratif sering disebut sebagai wilayah otonomi. artinya suatu wilayah yang mempunyai suatu otoritas melakukan keputusan dan kebijaksanaan sendiri dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya di dalamnya, misalnya negara, provinsi, kabupaten dan desa/kelurahan. Berdasarkan deskripsi dan definisi wilayah dan pembagunan wilayah/daerah seperti di atas, maka wilayah pembangunan dapat didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang secara spasial di tetapkan atau diarahkan untuk perencanaan pembangunan wilayah

20

yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi. Dimana wilayah pembangunan tersebut bisa mencakup kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan pengembangan ekonomi, kawasan budidaya, dan lain sebagainya. Lebih spesifik wilayah pembangunan yang dimaksudkan dalam konteks penelitian ini adalah satuan wilayah pengembangan (SWP) dengan Hirarki/pusat aktivitasnya, yang diarahkan dalam Struktur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan salah satu wujud Perecanaan Tata Ruang yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang

wilayah Kabupaten /kota yang berisikan: (1) tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; (2) rencana struktur ruang dan pola pemanfaatan wilayah kabupaten; (3) pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; (4) pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan budidaya dan kawasan tertentu; (5) rencana pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan system permukiman pedesaan dan perkotaan; (6) rencana pengembangan

system prasarana

transportasi, telekominikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan; penata gunaan tanah, penata gunaan air, penata gunaan udara dan penataan sumberdaya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan; (7) pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan (8) penetapan dan pengelolaan kawasan prioritas kabupaten. Selanjutnya RTRW Kabupaten yang disusun, dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi: (1) perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

(2)

program-program

pembangunan

daerah

kabupaten;

(3)

mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah didalam wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor; (4) penetapan lokasi investasi di wilayah kabupaten; (5) penyusunan rencana rinci tata ruang di kabupaten; dan (6) pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

21

Sehubungan dengan definisi kesenjangan pembangunan di atas, maka perlu kelengkapan kerangka teori yang dapat menginspirasi kerangka pemikiran dasar perlunya penelitian ini antara lain: 2.1.1. Kerangka teori keterkaitan antar sektor dan spasial. Keterkaitan antar sektor dan antar spasial, sebenarnya bertujuan untuk mencapai suatu perubahan struktur ekonomi dan struktur wilayah yang dapat bertumbuh secara berimbang. Ada keseimbangan keterkaitan antar sektor untuk memberikan kontribusi bagi struktur ekonomi wilayah. Perubahan struktur ekonomi wilayah yang diharapkan dari dampak keterkaitan adalah pergeseran surplus produksi

dan tenaga kerja

subsisten dari sektor primer (pertanian,

pertambangan) ke sektor sekunder (manufaktur dan konstruksi) dan sektor tersier (transportasi dan komunikasi, perdagangan, pemerintah dan jasa lainnya) Fisher (1935) sebagai orang pertama yang memperkenalkan

kegiatan

usaha primer, sekunder dan tersier menilai bahwa negara perlu diklasifikasikan berdasarkan proporsi tenaga kerja yang ada di tiap sektor. Kemudian Clark (1951) juga mendukung pandangan Fisher dengan kumpulan analisis data untuk mengukur dan membandingkan karakteristik ekonomi sektoral pada tingkat pendapatan per kapita yang berbeda. Menurut Clark (1951) bahwa pada saat ekonomi negara tinggi, proporsi tenaga kerja yang terkait dengan sektor primer menurun; proporsi tenaga kerja pada sektor sekunder meningkat mencapai tingkat tertentu; proporsi tenaga kerja pada sektor tersier meningkat setelah sektor primer dan sekunder telah mencapai keseimbangan. Perubahan proporsi tenaga kerja di setiap sektor menunjukkan bahwa pergerakan tenaga kerja akan terjadi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier karena adanya perbedaan produktivitas tenaga kerja dan kemajuan teknologi di setiap kegiatan. Teori dualisme ekonomi yang dikembangkan oleh Lewis yang diacu Rustiadi et al. (2003) menyatakan bahwa perkembangan suatu wilayah akan mengalami stagnasi bila hanya satu sektor saja di kembangkan. Misalkan perkembangan sektor pertanian yang tanpa diikuti oleh perkembangan sektor industri akan memperburuk tawar-menawar (term of trade) sektor pertanian tersebut akibat kelebihan produksi atau tenaga kerja, akhirnya pendapatan disektor pertanian menjadi anjlok (depresif) dan rangsangan penanaman modal dan pembaharuan menjadi tidak terangsang.

22

Demikian juga pembangunan ekonomi yang dipusatkan pada industri yang mengabaikan pertanian, akhirnya akan menghambat proses pembangunan itu sendiri. Adanya sektor industri yang mampu menampung surplus produksi pertanian akan meningkatkan pendapatan sektor pertanian. Demikian juga bila terjadi surplus tenaga kerja di sektor pertanian yang dapat ditampung di sektor industri akan menjaga tingkat pendapatan yang tinggi di sektor pertanian. Tingkat pendapatan yang tinggi merangsang berbagai kebutuhan akan barangbarang non pertanian. Demikian juga perkembangan sektor pertanian dan industri pengolahan tanpa diikuti sektor ekonomi lain seperti sektor Perbankan, swasta serta sektor infrastruktur dalam menopang kegiatan pertanian dan industri pengolahan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi wilayah menjadi stagnan. Misalnya pembangunan sektor infrastruktur yang tidak memadai dalam mendukung sektor pertanian dan industri maka pergerakan ekonomi wilayah menjadi tidak efisien. Laporan Bappenas (2002), mengisyaratkan bahwa Sektor infrastruktur dituntut untuk makin mampu berperan mendukung pergerakan orang, barang dan jasa nasional demi mendukung timbulnya perekonomian nasional dan pengembangan

wilayah

dan

sekaligus

mempersempit

kesenjangan

pembangunan antar daerah. Infrastruktur dituntut untuk memiliki korelasi yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, kesesuaian tata ruang, dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur harus menjadi salah satu alternatif bagi pemulihan pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1997 untuk dapat menyerap banyak tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, dan memicu produksi dan konsumsi masyarakat serta dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dan mengurangi kemiskinan. Sehubungan dengan itu Sipayung (2000) menyatakan bahwa sektor pertanian dan non petanian merupakan suatu sistem dalam perekonomian oleh karena itu sektor pertanian dengan sektor non pertanian memiliki keterkaitan ekonomi yang saling mempengaruhi kinerja kedua sektor. Rangrajan (1982) menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) mekanisme keterkaitan ekonomi antara sektor pertanian dan non petanian sebagai berikut :Pertama, sektor pertanian dan non pertanian menghasilkan bahan baku bagi sektor non pertanian. Produksi sektor pertanian berupa bahan pangan dan non pangan merupakan input utama dari sektor non petanian seperti industri pengolahan hasil pertanian dan perdagangan, restoran.

Ke dua, sektor non

23

pertanian menghasilkan input yang diperlukan oleh sektor pertanian. Pupuk, pestisida, mesin peralatan pertanian dan berbagai jenis jasa merupakan hasil sektor non pertanian yang menjadi input sektor pertanian. Ke tiga, sektor pertanian (rumahtangga pertanian) merupakan pasar bagi output akhir sektor non pertanian. Bahan pangan olahan, sandang dan papan serta berbagai jenis jasa-jasa merupakan hasil sektor non pertanian di konsumsi oleh rumahtangga pertanian. Ke empat, keterkaitan melalui tabungan pemerintah dan investasi publik. Peningkatan output sektor akan secara langsung meningkatkan penerimaan pajak tak langsung pemerintah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai investasi publik. Peningkatan investasi publik ini akan meningkatkan permintaan barang-barang modal yang dihasilkan sektor non pertanian. Kelima, keterkaitan melalui prilaku investasi swasta. Harga komoditas pertanian yang relatif rendah dan stabil, akan merangsang investasi swasta pada sektor non pertanian. Hal ini disebabkan karena naik turunnya harga komoditas pertanian baik melalui kenaikan atau penurunan biaya bahan baku maupun upah tenaga kerja. Dengan keterkaitan demikian, pertumbuhan sektor pertanian dengan pertumbuhan sektor non pertanian secara teoritis akan saling mendukung pertumbuhan ekonomi secara agregat. Namun demikian berbagai hasil studi emperis menggambakan bahwa keterkaitan sektor pertanian dengan sektor non pertanian menunjukkan keterkaitan yang lemah dimana antara pertumbuhan sektor pertanian dengan sektor non pertanian cenderung menurunkan peranan sektor pertanian dalam pembentukan PDB. Namun belum menunjukkan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan lemahnya keterkaitan tersebut. Penurunan pangsa sektor pertanian dalam perekonomian yang bertumbuh disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu penurunan harga relatif komoditas pertanian terhadap harga produk non pertanian, perbedaan laju perubahan teknologi dan perubahan relatif faktor produksi (Martin and Warr, 1993). Budiharsono (1996) mengemukakan bahwa terjadinya penyimpangan pola normal transformasi struktur produksi antar daerah terutama disebabkan karena relatif kecilnya keterkaitan antar sektor pertanian dan dengan sektor industri. Dari hasil analisis dengan menggunakan model input-output ternyata keterkaitan sektor pertanian dengan sektor industri relatif kecil. Sedangkan salah satu ukuran kemajuan suatu daerah adalah adanya keseimbangan antar sektor pertanian dan industri (Todaro, 1978).

24

2.1.2. Kerangka teori kesenjangan dan keberimbangan pembangunan antar wilayah. a. Urgensi keberimbangan pembangunan wilayah. Menurut Rustiadi et al. (2003 ) bahwa setiap pemerintah baik di negara berkembang (developing countries) maupun belum berkembang (less developed countries) selalu berusaha untuk meningkatkan keterkaitan yang simetris antar wilayah dan mengurangi kesenjangan karena beberapa alasan, antara lain: (1) Untuk mengembangkan

perekonomian

secara

simultan

dan

bertahap;

(2)

Untuk

mengembangkan ekonomi secara cepat; (3) Untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas dan mengkonservasi sumber daya; (4) Untuk meningkatkan lapangan kerja;(5) Untuk mengurangi beban sektor pertanian; (6) Untuk mendorong desentralisasi; (7) Untuk menghindari konflik lepas kendali dan instabilitas politik disintegratif; (8) Untuk meningkatkan Ketahanan Nasional. Menurut Hill (1996) yang diacu Hadi (2001), isu pemerataan pembangunan wilayah sangat penting dengan beberapa alasan pokok: (1) terdapat ketimpangan antar wilayah dalam berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kepadatan penduduk, potensi sumberdaya alam, potensi sumberdaya manusia; (2) alasan politis dalam bentuk permasalahan etnis yang mendiami wilayah yang tersebar, dimana isu ketidakmerataan distribusi sumberdaya alam daerah yang harus diserahkan seluruhnya kepada pusat dan bukannya kepada daerah penghasil itu sendiri; dan (3) permasalahan dinamika spasial yang terjadi di daerah-daerah, yaitu sebagai suatu warisan historis dengan adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara Jawa dan luar Jawa. b. Teori Ketidakseimbangan Pertumbuhan Wilayah. Menurut Tamenggung (1997) bahwa Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah muncul terutama sebagai reaksi terhadap konsep kestabilan dan keseimbangan pertumbuhan dari teori Neoklasik. Tesis utama dari teori ini adalah bahwa kekuatan pasar sendiri tidak dapat menghilangkan perbedaanperbedaan antar wilayah dalam suatu negara; bahkan sebaliknya kekuatankekuatan ini cenderung akan menciptakan dan bahkan memperburuk perbedaan-perbedaan itu. Dalam kritiknya terhadap teori keseimbangan pertumbuhan, Myrdal (1975) berpendapat bahwa perubahan-perubahan dalam suatu sistem sosial tidak diikuti oleh penggantian perubahan-perubahan pada

arah

yang

berlawanan. Beranjak dari pendapat ini, ia mengembangkan teori penyebab kumulatif dan berputarnya proses sosial untuk menjelaskan ketimpangan internasional dan antar wilayah. Menurut Myrdal, terdapat dua kekuatan yang

25

bekerja dalam proses pertumbuhan ekonomi, efek balik negatif (backwash effect) dan efek penyebaran (spread effect). Kedua kekuatan itu digunakan untuk menunjukkan konsekuensi spasial dari pertumbuhan ekonomi terpusat baik negatif maupun positif. Kekuatan efek penyebaran mencakup penyebaran pasar hasil produksi bagi wilayah belum berkembang, penyebaran inovasi dan teknologi; sedangkan kekuatan efek balik negatif biasanya melampaui efek penyebaran dengan ketidakseimbangan aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah tidak berkembang ke wilayah berkembang. Jadi, interaksi antar wilayah pada sistem pasar bebas cenderung memperburuk kinerja ekonomi wilayah yang belum berkembang. Menurut Myrdal, kondisi ini memberikan pengesahan terhadap intervensi mekanisme pasar untuk mengatasi efek balik negatif yang akan menimbulkan kesenjangan wilayah. Teori ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah lebih jauh dikembangkan oleh Kaldor (1970) dan berdasarkan pandangan Kaldor teori ini diperjelas oleh Dixon dan Thirwall (1975). Menurut Kaldor, pertumbuhan output wilayah ditentukan oleh adanya peningkatan skala pengembalian, terutama dalam kegiatan manufaktur. Hal ini berarti bahwa wilayah dengan kegiatan utama sektor industri pengolahan akan mendapat keuntungan produktivitas yang lebih besar dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dengan sektor industri akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang bergantung pada sektor primer. Dixon dan Thirwall mengembangkan teori Kaldor dengan menekankan dampak proses penyebab kumulatif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan output wilayah menentukan tingkat perubahan teknologi dan pertumbuhan rasio modal dan tenaga kerja. Kedua faktor ini lebih l a n j u t akan menentukan pertumbuhan dan tingkat produktivitas wilayah. Pertumbuhan ekspor suatu wilayah bergantung pada daya saing relatif terhadap wilayah lainnya; dengan kata lain, pertumbuhan wilayah bergantung pada produktivitas wilayah itu sendiri, dan hal ini berarti bahwa suatu peningkatan produktivitas akan mempengaruhi pertumbuhan dan tingkat ekspor suatu wilayah. Pada masalah ini, proses penyebab kumulatif pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara menyeluruh, karena pertumbuhan ekspor wilayah menentukan pertumbuhan output wilayah. Keterkaitan antara pertumbuhan output wilayah dan pertumbuhan produktivitas juga dikenal sebagai efek Verdoorn.

26

Teori pertumbuhan yang tidak seimbang menggambarkan bahwa pada saat suatu wilayah mencapai manfaat pertumbuhan, manfaat itu akan terus dipertahankan

melalui

efek

Verdoorn.

Semakin sering suatu wilayah

memproduksi barang-barang dengan elastisitas

permintaan yang tinggi

terhadap pasar-pasar ekspor, semakin cepat tingkat pertumbuhan produktivitas sehingga wilayah lain akan menemukan kesulitan untuk menahan persaingan terhadap wilayah itu. Hirchman (1958)

dan

Myrdal (1957) yang diacu Alonso (1979)

menemukan mode - model polarisasi spatial ekonomi yang mirip sekali di dalam proses

perkembangan.

Pada

tahap-tahap

permulaan

perkembangan,

keuntungan terletak pada pusat-pusat yang sudah maju, yang menikmati fasilitas yang lebih lengkap, keuntungan-keuntungan ekstern, kekuatan politik, preferensi wilayah dari pada pembuat keputusan, masuknya unsur-unsur yang lebih bersemangat dan terpelajar dari daerah-daerah yang masih terbelakang, mengalirnya dana yang berasal dari tanah yang kaya di daerah pedalaman ke pasar-pasar uang di kota-kota, serta berbagai macam faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut dapat menimbulkan polarisasi, yakni konsentrasi di kotakota besar dan bertambah besarnya perbedaan pendapatan antara daerahdaerah. Akan tetapi setelah melewati titik tertentu efek-efek penurunan (tricle down effect) tertentu akan kelihatan. Di lain sisi meningkatnya jumlah penduduk yang melek huruf, peluasan pelaksanaan

birokrasi,

meningkatnya

pengetahuan

pada

daerah-daerah

terbelakang, pembukaan jaringan-jaringan angkutan untuk mencapai daerahdaerah terbelakang, dapat membuka akses pasar bagi pusat-pusat yang sudah maju juga memberikan kemungkinan bagi terbukanya daerah-daerah itu bagi kegiatan-kegiatan yang produktif, pendidikan yang merata dan standardisasi seluruh segi kehidupan akan membawah integrasi pada ekonomi wilayah (space economy) dan dengan mengusahakan berbagai eksternalitas menjadi hampir sama untuk semua daerah, peluang-peluang yang terletak lebih jauh akan semakin berarti dan semakin penting bagi pembangunan. Demikianlah

dalam

pandangan

ini

pada

tahap-tahap

permulaan

perkembangan, terjadi kesenjangan yang makin meningkat antar daerah yang sudah maju dengan daerah yang masih terbelakang, akan tetapi kemudian terdapat

kecenderungan

kearah

pemerataan

pendapatan

pada

waktu

perekonomian mulai memasuki tahap pendewasaan. Myrdal lebih pesemis dari

27

pada Hischman dalam hal konfergensi akhir (eventual convergence)” ini dan menghentikan analisisnya dengan apa yang disebutnya Lingkaran setan backwash effects yang dapat disamakan dengan polarisasi Hirschman. Pandangan Hirschman dan Myrdal diperkuat dengan penemuan Williamson (1965) bahwa: (1) disparitas regional lebih besar di negara-negara berkembang dan lebih kecil di negara-negara maju; (2) disparitas ini makin lama makin meningkat di negara-negara berkembang, sebaliknya akan menurun di negaranegara maju, penemuan ini benar-benar menunjukkan bahwa ketidak merataan regional jika digambarkan dalam kaitannya

dengan perkembangan ekonomi

akan menghasilkan kurva berbentuk lonceng yang beberapa titik puncaknya dicapai pada saat peralihan dari tahap lepas landas menuju tahap pendewasaan. c. Faktor-faktor penyebab Kesenjangan Pembangunan. Sebagaimana pada uraian di atas bahwa kesenjangan antar daerah dalam suatu perekonomian nasional maupun regional merupakan fenomena dunia. Hal ini terjadi pada semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut adalah struktur sosial ekonomi dan distribusi spasial dari sumberdaya bawaan. Pada umumnya kesenjangan antar daerah lebih tajam terjadi pada negara sedang berkembang karena kekakuan sosial ekonomi (social economic rigidities)

dan imobilitas

faktor (factor immobilities). Dalam mengatasi masalah kesenjangan tersebut, hampir

semua

negara

berusaha

menerapkan

kebijakan

khusus

pembangunan daerah terbelakang (Uppal dan Handoko 1986

untuk

yang diacu

Budiharsono 1996). Namun yang terjadi di Indonesia, proses pembangunan yang

dilaksanakan

selama

ini

ternyata

disisi

lain

telah

menimbulkan

kesenjangan pembangunan antar wilayah yang cukup melebar. Sehubungan dengan itu, Hanafiah (1988) menyatakan bahwa

secara alami

tingkat pembangunan di berbagai wilayah dalam suatu daerah atau negara adalah tidak sama. Dengan demikian, dalam suatu wilayah tertentu dapat diidentifikasikan adanya wilayah yang kaya, maju, dinamis, dan berkembang serta wilayah yang miskin, tradisional, statis, dan terbelakang. Wilayah yang kaya adalah wilayah yang mempunyai sumberdaya alam melimpah dan diikuti oleh kegiatan manusia yang tinggi sehingga berkembang menjadi wilayah yang maju. Sedangkan wilayah yang miskin adalah wilayah yang mempunyai sumberdaya alam yang terbatas dan kegiatan penduduk yang masih rendah sehingga wilayah tersebut lambat berkembang atau wilayah tersebut belum berkembang akibat sumberdaya alamnya yang belum dieksploitasi secara optimal

28

dan berkelanjutan. Akibat adanya perbedaan tingkat perkembangan wilayah dan tingkat pembangunan dalam suatu wilayah atau daerah tertentu maka terjadi jurang kesejehteraan masyarakat antara wilayah kaya dan wilayah miskin. Apabila tidak ada campur tangan pemerintah secara aktif, keadaan tersebut akan bertambah buruk bagi corak pembangunan selanjutnya. Campur tangan pemerintah yang efektif akan mengatasi kekurangan penyediaan modal dan kapasitas teknologi di wilayah pendukung dalam proses pertumbuhan (Gerschenkron 1962). Hadi (2001), juga menandaskan bahwa pertimbangan pemerataan dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah, sering menjadi masalah yang belum dapat di atasi secara baik sampai saat ini. Apabila hal ini tidak diperhatikan maka daerah terbelakang tetap tertinggal dan yang sudah berkembang melaju lebih berkembang. Secara umum penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

antara lain faktor

geografi, sejarah, politik, kebijakan pemerintah,

administrasi , sosial dan ekonomi ( Murty 2000; Rustiadi et al . 2004 ). Secara geografis, pada suatu wilayah yang cukup luas akan terjadi perbedaan spasial baik jumlah maupun mutu sumberdaya mineral, sumberdaya pertanian, topografi, iklim, curah hujan

dan sebagainya. Apabila

wilayah

tersebut memiliki kondisi geografis yang baik, maka wilayah tersebut akan lebih berkembang. Faktor sejarah memberikan inspirasi bahwa tingkat perkembangan suatu masyarakat dalam suatu wilayah cenderung tergantung pada apa yang telah dilakukan pada masa yang lalu. Bentuk organisasi/kelembagaan dan kehidupan perekonomian pada masa yang lalu merupakan penyebab yang cukup penting, terutama yang terkait dengan sistem insentif terhadap kapasitas kerja dan enterpreneurship. Sebagai contoh sistem feodalistik atau sistem kolonial cenderung tidak memberikan iklim yang bisa memacu prestasi dan kerja keras; contoh lain adanya budaya-budaya paternalistik dan egalatarian, dilain sisi dapat menguatkan social capital, tetapi dalam kenyataannya cenderung melemahkan sistem insentif terhadap kapasitas kerja dan enterpreneurship. Oleh karenanya perlu sistem yang dapat menciptakan kebebasan atau menekan tekanan psikis untuk bekerja dan berusaha yang dapat mendorong orang untuk berkembang lebih cepat. Faktor instabilitas politik sangat mempengaruhi proses perkembangan dan pembangunan di suatu wilayah. Politik yang tidak stabil akan menyebabkan

29

ketidakpastian atau keraguan orang atau investor untuk mengembangkan usaha atau menanamkan modal disuatu wilayah, sehingga wilayah tersebut tidak akan mengalami pertumbuhan. Bahkan seringkali terjadi pelarian modal keluar wilayah, untuk diinvestasikan ke wilayah lain yang kondisinya relatif lebih stabil (Rustiadi et al, 2004). Lebih lanjut Rustiadi et al. (2004) menyatakan bahwa kesenjangan yang terjadi sebagai akibat kebijakan pemerintah, diantaranya adalah kebijakan pembangunan nasional masa lalu yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan membangun

pusat-pusat

pertumbuhan

telah

menimbulkan

kesenjangan

pembangunan yang luar biasa. Tricle down effect yang diharapkan bisa terjadi, dalam kenyataannya malah digantikan oleh backwash effect (pengurasan sumberdaya berlebihan) dari wilayah belakang (hinterland). Di katakan pula bahwa

dalam era desentralisasi dan otonomi daerah

kesenjangan

pembangunan bisa terjadi, jika kebijakan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD yang besar, kemudian menetapkan retribusi daerah yang tinggi bisa saja berdampak terhadap insentif permintaan yang rendah terhadap produksi rakyat. Melakukan eksplorasi sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan, keterkaitan antar sektor dan wilayah sering menjadi dilema., dan lain sebagainya. Rustiadi et al. (2004) menyatakan pula bahwa kesenjangan pembangunan yang terjadi sebagai akibat dari faktor administrasi, sering terjadi pada wilayahwilayah dengan sumberdaya manusia yang menjalankan fungsi administrator tersinyalir kurang jujur, kurang terpelajar, kurang terlatih

dengan sistem

administrasi yang kurang efisien. Sehingga pelayanan publik dalam bentuk perizinan usaha dll, menjadi rumit dan berbelit. Wilayah yang demikian dipastikan tidak memiliki insentif untuk kegiatan investasi dan pertumbuhan wilayah menjadi stagnan. Selanjutnya kesenjangan pembangunan yang terjadi sebagai akibat dari faktor sosial, sering terisolasi

terjadi pada wilayah-wilayah yang masih tertinggal atau

dan yang masih kental dengan kehidupan atau kepercayaan-

kepercayaan primitif, kepercayaan-kepercayaan tradisional dan nilai-nilai sosial yang sangat kontra produktif

terhadap perkembangan ekonomi. Ciri sosial

budaya masyarakat seperti itu umumnya tidak memiliki institusi dan prilaku yang kondusif

bagi berkembangnya perekonomian. Sebaliknya wilayah dengan

masyarakat yang relatif maju umumnya memiliki institusi dan prilaku yang

30

kondusif

untuk berkembang. Mereka percaya pada agama, tradisi, nilai-nilai

sosial yang lebih mendorong

tumbuh dan berkembangnya intelektualisme,

profesionalisme, moralitas dan social cohesiveness bagi

“kemajuan untuk

semua” (Rustiadi et al. 2004) Rustiadi et al. (2004) juga menyatakan bahwa kesenjangan pembangunan yang terjadi sebagai akibat dari faktor ekonomi, antara lain mencakup : (1) Perbedaan kuantitas dan kualitas faktor produksi yang dimiliki seperti lahan, tenaga kerja, modal , teknologi, infrastruktur, organisasi dan perusahaan. (2) Proses akumulasi dari berbagai faktor seperti lingkaran setan kemiskinan (Comulative causation of poverty propensity). Ada dua tipe lingkaran setan kemiskinan di wilayah-wilayah tertinggal. Pertama, sumberdaya terbatas dan ketertinggalan masyarakat menjadi sebab dan akibat dari kemiskinan. Kedua, kondisi masyarakat yang tertinggal, standar hidupnya rendah, efisiensi rendah, produktivitas rendah, pendapatan rendah, konsumsi rendah, tabungan rendah, investasi rendah, pengangguran meningkat dan pada akhirnya masyarakat menjadi semakin tertinggal. (3) Pengaruh pasar bebas yang berpengaruh pada spread effect dan backwash effect. Pengaruh atau kekuatan pasar bebas telah mengakibatkan faktorfaktor ekonomi (tenaga kerja, modal, perusahaan) dan aktivitas ekonomi (industri, perdagangan, perbankan dan asuransi) yang dalam ekonomi maju memberikan hasil (return) yang lebih besar cenderung terkonsentrasi di wilayah-wilayah berkembang (maju). Perkembangan wilayah-wilayah ini ternyata terjadi karena penyerapan sumberdaya dari wilayah-wilayah sekitarnya (backwash effect). Spread effect yang diharapkan terjadi, ternyata lebih lemah dibanding dengan backwash effect . Sebagai akibatnya wilayahwilayah atau kawasan yang beruntung akan semakin berkembang sedangkan wilayah-wilayah atau kawasan yang kurang beruntung akan semakin tertinggal. (4) Terjadi distorsi pasar seperti immobilitas, kebijakan harga, keterbatasan spesialisasi, keterbatasan ketrampilan tenaga kerja dan sebagainya d. Penataan Ruang. Berbicara menyangkut kesenjangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah pembangunan, tidak akan bisa terlepas dari kebijaksanaan penataan ruang karena penataan ruang merupakan salah satu bagian dari perencaan pembangunan wilayah, dimana

kedudukannya adalah

sebagai induk dari

31

semua proses perencanaan pembangunan wilayah. Penataan ruang merupakan bagian dari proses menciptakan keseimbangan antar wilayah sebagai wujud dari pembangunan yang berkeadilan. Penataan ruang mengisyaratkan, bagaimana membangun struktur keterkaitan pembangunan sektor dan wilayah yang seimbang dan berkeadilan, mencegah terjadinya kesenjangan pembangunan yang rawan menimbulkan berbagai konflik dan atau mengurangi kesenjangan tingkat pertumbuhan antar wilayah. Undang-Undang No. 24 1992 Tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Akan tetapi Ruang yang merupakan bagian dari alam tersebut dapat pula menimbulkan suatu pertentangan jika

tidak diatur dan direncanakan

dengan baik dalam penggunaan dan pengendaliannya. Oleh karena itu perlunya suatu perencanaan “tata ruang” yang lebih komprehensif dan akomodatif terhadap semua kepentingan yang berspektif efisien, adil dan keberlanjutan. Dalam hal ini sejalan dengan apa yang diulas oleh Rustiadi et al. (2003) bahwa di masa sekarang dan akan datang diperlukan suatu pendekatan baru penataan ruang yang berbasis pada hal- hal berikut: (1) sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah terjadinya perubahan yang tidak diinginkan; (2) menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah; (3) menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya di masa sekarang dan masa yang akan datang (pembangunan

berkelanjutan);

dan

(4)

disesuaikan

dengan

kapasitas

pemerintah dan masyarakat untuk mengimplementasikan perencanaan yang disusun. Untuk melakukan suatu perencanaan tata ruang yang berbasis pada paradigma baru sebagaimana yang di ungkapkan diatas, tentunya diperlukan suatu kajian yang mendalam terhadap pola dan struktur tata ruang suatu wilayah yang sudah ada, karena pada umumnya suatu perencanaan wilayah yang di lakukan sebelum era otonomi daerah, dapat diprediksi banyak kekurangannya baik

dari

sisi

proses

perencanaan

maupun

pada

implementasi

dan

pengendaliannya. Menurut Rustiadi, et al (2003) bahwa setidaknya terdapat dua

unsur

penataan ruang, yakni unsur pertama terkait dengan proses penataan fisik ruang

32

dan unsur kedua adalah unsur institusional/kelembagaan penataan ruang (non fisik). Dimana unsur non fisik mencakup aspek-aspek organisasi penataan ruang dan aspek-aspek mengenai Aturan-aturan main penataan ruang. Sedangkan unsur fisik penataan ruang mencakup: (1) penataan pemanfaatan ruang; (2) penataan struktur/hirarki pusat-pusat wilayah aktivitas sosial ekonomi; (3) pengembangan jaringan keterkaitan antar pusat-pusat aktivitas; dan (4) pengembangan infrastruktur. Pada umumnya proses perencanaan tata ruang hanya di lihat sebagai suatu kegiatan pembagian zonasi (pengaturan penggunaan lahan) dan dianggap sebagai perencanaan fisik yang paling utama dalam proses penataan ruang, namun sekarang ini semakin disadari bahwa penataan penggunaan lahan (tata guna tanah) tanpa kelengkapan penataan unsur-unsur esensial lainnya, tidak akan pernah efektif, karena penatagunaan lahan tidak bersifat independent dari perencanaan struktur hirarki pusat-pusat pelayanan, struktur jaringan jalan dan perencanaan infrastruktur lainnya yang menyeluruh, termasuk unsur-unsur kelembagaan yang berperan (Rustiadi et al. 2003). Rustiadi et al. (2003) menyatakan pula bahwa penataan struktur hirarki sebenarnya penting sebagai upaya meningkatkan fungsi dan peran wilayahwilayah pusat pertumbuhan agar lebih berkembang sesuai potensi yang dimilikinya sekaligus dapat memberikan manfaat sosial (social benefit) yang optimal. Tetapi konsentrasi spatial (Aglomerasi) jika implementasi

perencanaan

yang

baik

maka

tidak diimbangi dengan

akan

terjadi

ketimpangan

pertumbuhan wilayah karena perbedaan economic rent antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain. Di lain sisi suatu aktivitas pusat ekonomi tidak akan memberikan economic rent, apabila tidak diimbangi dengan pembentukan jaringan

keterkaitan

(linkage)

antara

pusat-pusat

aktivitas

yang

dapat

memfasilitasi ”aliran barang, jasa dan informasi”. Demikian pula pengembangan infrastruktur yang mencirikan suatu aktivitas ekonomi wilayah dapat bertumbuh dan berkembang. e. Teori Pusat Pertumbuhan Salah satu model pengembangan wilayah yang erat kaitannya dengan aspek tata ruang adalah konsep pusat-pusat pertumbuhan. Konsep ini didasarkan kepada 2 (dua) hipotesa dasar, yaitu: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dimulai dan mencapai puncaknya pada sejumlah pusat-pusat tertentu; (2) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dijalarkan (disebarkan) di pusat-pusat pertumbuhan ini,

33

secara nasional melalui hirarkhi kota-kota secara regional dari pusat-pusat perkotaan (urban centre) ke daerah belakang (hinterland) masing-masing . Gagasan konsep tersebut pertama kali dikemukakan oleh Walter Christaler (1933) yang kemudian dikenal sebagai teori tempat sentral (Central Theory) yang selanjutnya dikembangkan oleh Losh, Berry dan Garrison (Hanafiah 1985, Pradhan 2003). Menurut teori ini pertumbuhan dari suatu kota merupakan akibat penyediaan barang dan jasa pada daerah belakangnya.

Dengan kata lain, pertumbuhan daerah

perkotaan adalah fungsi dari penduduk dan tingkat pendapatan daerah belakangnya, sedangkan laju peningkatan pertumbuhannya tergantung pada laju peningkatan permintaan dari daerah belakang atas barang dan jasa atau pelayanan perkotaan (Richardson, 1969 yang diacu Sitohang, 1991). Pusat-pusat

pertumbuhan

tersebut

berdasarkan

studi

di

India

telah

dimodifikasikan dan dapat dibedakan atas: (1) pusat pelayanan pada tingkat lokal; (2) titik pertumbuhan pada tingkat sub-wilayah; (3) pusat pertumbuhan pada tingkat wilayah; (4) kutub pertumbuhan pada tingkat nasional. Pusat suatu wilayah juga merupakan pusat barang dan jasa yang secara terperinci

dinyatakan

sebagai

pusat

perdagangan,

perbankan,

organisasi

perusahaan, jasa profesional, jasa administrasi, pelayanan pendidikan dan hiburan bagi daerah hinterland. Permintaan antar hinterland sangat bervariasi dan berbanding terbalik dengan jarak dari pusat pertumbuhan karena adanya perbedaan dalam biaya transportasi. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa jarak merupakan faktor kunci bagi Teori Christaler. Jarak didefinisikan sebagai maksimum jarak yang ingin ditempuh oleh seseorang untuk membeli barang tertentu yang ditawarkan pada suatu tempat. Model teori pusat pertumbuhan yang dinyatakan oleh Christaler ini dapat digunakan jika memenuhi asumsi-asumsi berikut: (1) populasi penduduk tersebar di suatu wilayah secara homogen; (2) pusat menyediakan barang-barang dan jasa-jasa untuk hinterland-hinterland-nya, sehingga jika terdapat dua tempat sentral yang mampu menyediakan pelayanan yang sama akan mempunyai hinterland dengan ukuran yang sama pula; (3) pusat mempunyai pola memaksimumkan lokasi spasialnya (misalnya: dalam penggunaan lahan); (4) pusat membentuk suatu hirarkhi. Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa fasilitas pelayanan dalam aspek tata ruang, kualitas dan jumlahnya berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga dapat diidentifikasi, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat ini ditentukan oleh derajad penyediaan fasilitas pelayanan yang tersedia. Ketersediaan fasilitas pelayanan pada gilirannya juga akan mendorong aktivitas

34

ekonomi yang makin maju. Sebagaimana dikemukakan oleh Hanafiah (1985), bahwa sistem pusat-pusat pertumbuhan sebagai salah satu implementasi pembangunan wilayah akan menciptakan perubahan-perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat, yaitu menurut suatu hirarkhi yang akan menciptakan suatu struktur dan organisasi tata ruang baru bagi kegiatan manusia. Selanjutnya

dalam

menelaah

pembangunan

wilayah

terutama

dengan

pendekatan pusat pertumbuhan dan wilayah pendukungnya, perlu diketahui hubungan atau interaksi pusat pelayanan dengan daerah belakangnya (hinterland) dalam ruang lingkup kegiatan sosial ekonomi. Hubungan tersebut dapat berupa spread effect yang menguntungkan daerah belakang, ataupun sebaliknya yaitu fenomena back-wash effect yang akan merugikan daerah belakang (hinterland). Dengan demikian dari penjelasan tersebut terlihat, bahwa adanya hubungan yang erat antara pusat-pusat pertumbuhan yang menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dengan aktivitas-aktivitas dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik yang berada di daerah pusat pertumbuhan itu sendiri maupun daerah belakangnya. Menurut Tarigan (2004), bahwa hubungan antara pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung dapat dikategori atas 3 bentuk hubungan, yakni : (1) Hubugan generatif, yakni hubungan yang saling menguntungkan atau saling menyumbangkan antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang ada di belakangnya. Daerah kota atau wilayah pusat dapat menyerap tenaga kerja atau memasarkan produksi dari daerah pedalaman (wilayah yang lebih terbelakang). Sedangkan wilayah pedalaman berfungsi untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh industri perkotaan, dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan wilayah belakang. Selain itu wilayah pusat (kota) berperan sebagai tempat inovasi dan modernisasi yang dapat diserap oleh daerah pedalaman. Adanya pertukaran dan saling ketergantungan ini akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan sejajar antara wilayah pusat dan wilayah belakang. (2). Hubungan Parasitif, yakni hubungan yang terjadi dimana wilayah kota (wilayah yang lebih maju) tidak banyak membantu atau menolong wilayah belakangnya (hinterland). Wilayah kota yang bersifat parasit, umumnya kota yang belum banyak berkembang industrinya dan masih berciri wilayah pertanian, tetapi berciri wilayah perkotaan sekaligus. (3) Hubungan enclave (tertutup), yakni hubungan dimana wilayah pusat (kota yang lebih maju), seakan-akan terpisah sama sekali dengan daerah sekitarnya yang lebih terbelakang. Buruknya sarana dan prasarana, perbedaan taraf hidup dan pendidikan yang mencolok dan faktor-faktor lainnya dapat menyebabkan kurang hubungan antar

wilayah pusat dan

hinterland. Untuk menghindari hal ini, wilayah-wilayah terbelakang perlu didorong

35

pertumbuhannya, sedangkan wilayah

yang lebih maju dapat berkembang atas

kemampuannya sendiri. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tidak semua kota generatif dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan, karena pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yakni : (1) Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara sektor dan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor mendorong

yang tumbuh akan

pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Pertumbuhan tidak

terlihat pincang, ada sektor yang tumbuh cepat tetapi ada sektor lainnya yang tidak terkena imbas sama sekali. Berbeda halnya dengan sebuah kota, yang fungsinya sebagai perantara (transit). Dimana kota tersebut hanya berfungsi mengumpulkan berbagai macam komoditi dari wilayah di belakangnya dan menjual ke kota lain yang lebih besar dan selanjutnya dapat membeli berbagai macam kebutuhan masyarakat dari kota lain untuk didistribusikan ke wilayah yang ada di belakangnya. Kota dengan ciri perantara, tidak terdapat banyak pengolahan ataupun kegiatan yang dapat menciptakan nilai tambah (value edded) atau tidak ada proses industri yang menghasilkan value edded. (2) Adanya efek pengganda (multiplier effect). Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek ganda. Apabila ada suatu sektor disuatu wailayah mengalami kenaikan permintaan yang berasal dari luar wilayah, maka produksi sektor tersebut akan meningkat, karena ada keterkaitan dengan sektor-sektor lain, maka produksi sektor-sektor lain juga meningkat dan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan, sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan awal yang berasal dari luar wilayah tersebut. Unsur efek pengganda tersebut sangat berperan untuk membuat sebuah kota dapat memacu pertumbuhan wilayah di belakangnya, karena terjadi peningkatan produksi pada sektor di wilayah yang lebih maju, akan memacu dan meningkatkan permintaan bahan baku dari wilayah-wilayah yang berada di belakangnya. (3)

Adanya konsentarasi geografis. Konsentarasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik (attractivennes) dari wilayah yang lebih maju tersebut. Orang yang datang ke wilayah tersebut, dapat memperoleh berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Dengan demikian dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Hal tersebut menjadi daya tarik untuk dikunjungi orang, karena volume

36

interaksi yang semakin meningkat akan menciptakan economic of scale sehingga terjadi efisiensi lanjutan. (4) Bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya. Hal ini berarti antara wilayah yang lebih maju dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Wilayah yang lebih maju membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya untuk mengembangkan diri, apabila wilayah yang lebih maju memiliki hubungan yang harmonis dengan daerah belakangnya dan juga memiliki ketiga ciri di atas, maka wilayah tersebut akan berfungsi mendorong wilayah belakangnya. f. Teori Interaksi spasial. Interaksi antar wilayah (interaksi spasial) merupakan suatu mekanisme yang menggambarkan dinamika yang terjadi di suatu wilayah karena aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya manusia di dalam suatu wilayah. Aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan mencakup diantaranya mobilitas kerja, migrasi, arus informasi dan arus komoditas, mobilitas pelajar dan aktivitas-aktivitas konferensi, seminar, lokakarya atau kegiatan sejenisnya, pemanfaatan fasilitas pribadi dan atau fasilitas umum bahkan tukar menukar pengetahuan (Kingsley E. Hayes, 1984 yang diacu Saefulhakim, 2003). Analisis interaksi spasial mempelajari hubungan berupa pergerakan komoditi, barangbarang, orang, informasi dan lainnya antara titik-titik dalam ruang. Analisis ini menekankan pada saling ketergantungan dari tempat dan area. Interaksi spasial semakin menurun karena jarak. Salah satu persamaan kurva yang menggambarkan hubungan aliran dan jarak adalah F = aD-ß , dimana F adalah aliran , D adalah jarak dan ß adalah nilai konstanta. Para analis spasial lebih tertarik pada nilai konstanta ß. Nilai ß yang rendah mengindikasikan slope yang rendah dengan aliran-aliran dalam area yang lebih luas. Nilai

ß

yang tinggi

mengindikasikan penurunan yang tajam dari aliran-aliran yang disebabkan oleh jarak, sehingga aliran-aliran hanya akan terjadi di area yang terbatas. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk meduga besarnya interaksi spasial adalah model gravitasi. Persamaan model gravitasi

tersebuit dapat digunakan untuk

menganalisis dan menduga pola interaksi spasial. Model gravitasi tersebut pada dasarnya merupakan bentuk analogi fenomena Hukum Fisika Gravitasi Newton yang kemudian dikembangkan untuk ilmu sosial. Secara klasik, konsep gravitasi

interaksi manusia

mendalilkan bahwa kekuatan yang membuahkan interaksi diantara dua wilayah dari aktivitas manusia diciptakan oleh massa populasi kedua wilayah, dan jarak kedua wilayah. Yaitu bahwa interaksi antara dua (2) pusat pemusatan populasi bervariasi, berbanding lurus dengan fungsi ukuran populasi dari dua pusat dan bebanding terbalik fungsi jarak di antara keduanya (Carrothers,1956 yang diacu Saefulhakim 2003). Hipotesis tersebut didasarkan

37

pada alasan bahwa : (a) Untuk memproduksi interaksi , individu-individu harus berkominikasi, secara langsung atau tidak langsung dengan yang lainnya; (b) individu sebagai unit dari group yang besar, mungkin dipertimbangkan untuk membentuk pengaruh interaksi yang sama dengan individu lainnya dan (c) Frekwensi interaksi yang dibentuk oleh individu dalam lokasi tertentu berbanding terbalik secara proporsional dengan kesulitan pencapaian, atau kominikasi dalam lokasi tersebut. Konsep model gravitasi yang dikembangkan dari persamaan gravitasi Newton tersebut berkaitan dengan 2 hal pokok ; (a) dampak skala, yaitu sejauhmana dampak yang telah ditimbulkan oleh suatu aktivitas tertentu di suatu lokasi tertentu terhadap daerah sekitarnya. Sebagai contoh suatu lokasi dengan jumlah populasi lebih besar cenderung akan membangkitkan dan menarik aktivitas lebih banyak dibandingkan dengan kota lain yang mempunyai populasi lebih sedikit. Dapat dihipotesiskan bahwa skala usaha aktivitas berkaitan dengan besarnya daya tarik aktivitas tersebut; (b) dampak jarak, yaitu seberapa jauh dampak yang mampu ditimbulkan oleh suatu aktivitas di suatu lokasi terhadap lokasi disekitarnya. Sebagai contoh, makin jauh jarak antara 2 lokasi, maka kecil interaksi yang terjadi antara 2 lokasi tersebut. Pengertian jarak yang dimaksudkan tidak selalu berarti jarak fisik, tetapi juga yang mencakup pengertian jarak tempuh (waktu), biaya transportasi, hingga jarak psikologis (Saefulhakim, 2003). Selain itu salah satu penurunan dari model gravitasi adalah model potensial, yang dapat digunakan untuk menghitung indeks derajat aksesibilitas setiap sub-sub wilayah terhadap total wilayah. Wilayah dengan indeks potensial tertinggi merupakan wilayah-wilayah dengan potensi/hirarki sebagai pusat pelayanan yang tinggi. Model lain dari penurunan model gravitasi adalah model entropy interaksi spasial (Hukum entropy)

yang dikembangkan oleh Wilson (1967, 1970) yang diacu

Saefulhakim (2003) menyatakan bahwa apabila terdapat N buah indi’vidu yang melakukan mobilitas spasial (misalnya: commuting, transportasi, perdagangan, dsb.) antara satu dan i buah alternatif tempat asal (origins) dengan satu dan j buah alternatif tempat tujuan (destinations). Yang dimaksud dengan individu bisa berupa orang, kendaraan, barang, informasi dsb. Yang dimaksud dengan tempat (lokasi) bisa berupa desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dsb. Model entropi

interaksi

spasial

secara

matematis

dapat

dirumuskan

sebagai

memaksimumkan fungsi entropi: Max S(Eij) = Eij

N!

ΠE i, j

ij

!

..................................................

(1)

38

dengan fungsi-fungsi kendala:

∑ E ij = ∑ Fij = O i

(a).

j

.......................................................

∑ E ij = ∑ Fij = D i

(b).

i

..............................................

(3)

...........................................

(4)

i

∑∑ d ijE ij = ∑ ∑ d ijFij = T

(c).

(2)

j

i

j

i

j

Keterangan : Fij :

banyak individu yang melakukan mobilitas spasial antara tempat asal ke-i dengan tempat tujuan ke-j.

Eij :

nilai harapan (expected value) banyaknya individu yang melakukan mobilitas spasial antara tempat asal ke-i dengan tempat tujuan ke-j

dij :

jarak tempuh (rataan biaya mobilitas spasial per individu) antara tempat asal ke-i dengan tempat tujuan ke-j

Oi :

banyaknya individu yang melakukan mobilitas spasial berasal dan tempat asal ke-i.

Di :

banyaknya individu yang melakukan mobilitas spasial menuju ke tempat tujuan ke-j

T:

total jarak tempuh yang dilakukan (total biaya mobilitas spasial yang dikeluarkan) oleh keseluruhan N buah individu.

N:

keseluruhan individu yang melakukan mobilitas spasial

S(Eij) :

nilai entropi dan mobilitas spasial yang diharapkan dilakukan oleh keseluruhan N buah individu antar berbagai altematif tempat asal i (1=1,2, ..., i) dengan berbagai alternative tempat tujuan j (j=1,2, ., j)

Untuk memudahkan perhitungan maka pemaksimuman fungsi entropi pada Persamaan (1) adalah ekivalen dengan pemaksimuman nilai Ioganitma dari fungsi entropi tersebut. Dan dengan menggunakan aproksimasi Stirling maka dapat ditulis:

ln

[S (E

ij

)] =

⎡ N ! ⎢ ln ⎢ E ∏ ⎢ i, j ⎣

ij

⎤ ⎥ ⎥ = ln ⎥ ⎦

(N ! ) − ∑ ∑ i

(E

...... (5)

ij

ln

E

ij

− E

ij

)

j

Dengan demikian yang dimaksud dengan Model Entropi Interaksi Spasial adalah pemaksimuman

fungsi

logaritma

memperhatikan

kendala-kendala

entropi pada

pada

Persarnaan

Persamaan

(2)

(5)

dengan

sampai

dengan

Persamaan (4). Secara umum Model Entropi Interaksi Spasial dikategorikan kedalam 4 jenis, yaitu:

39

1) Model Entropi Interaksi Spasial Tanpa Kendala (Unconstrained Entropy Model), yakni pemaksimuman fungsi logaritma entropi pada persamaan (5) dengan hanya memperhatikan fungsi kendala (c) pada persamaan (4). 2) Model Entropi Interaksi Spasial dengan Kendala Produksi (ProductionConstrained Entropy Model), yakni pemaksimuman fungsi logaritma entropi pada persamaan (5) dengan hanya memperhatikan fungsi kendala (a) pada persamaan (2) dan fungsi kendala (c) pada persamaan (4). 3) Model Entropi Interaksi Spasial dengan Kendala Tarikan (AttractionConstrained Entropy Model), yakni pemaksimuman fungsi logaritma entropi pada persamaan (5) dengan hanya memperhatikan fungsi kendala (b) pada persamaan (3) dan fungsi kendala (c) pada persamaan (4). 4) Model Entropi Interaksi Spasial dengan Kendala Ganda (Doubly Constrained Entropy Model). yakni pemaksimuman fungsi logaritma entropi pada persamaan (5) dengan memperhatikan fungsi kendala (a) pada persamaan (2), fungsi kendala (b) pada persamaan (3) dan fungsi kendala (c) pada persamaan (4). Berpijak pada model-model interaksi spasial tersebut di atas, Edward Ullman (1995) yang diacu Rustiadi et al. (2004), menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang mendasari adanya interaksi , yaitu (1) Hubungan komplemeter antara dua tempat (hubungan supply-demand) yang saling melengkapi antara dua tempat; (2)

adanya

penghalang

kesempatan

(intervieving

opporttunities),

yang

menyebabkan adanya interaksi antara dua tempat yang komplementer sehingga diperlukan sumber alternatif supply dari tempat lain; dan (3) Adanya biaya pergerakan (transferability

cost) yang berlebihan dapat mengurangi interaksi

meskipun hubungan antara dua tempat bersifat komplementer dan tidak ada penghalang, hal ini menyiratkan lebih dari sekedar jarak. Transferability merujuk kepada biaya transportase yang karakteristik setiap produknya berbeda. g. Teori Resource Endowment Teori resource endowment dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumberdaya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu (Perloff and Wingo 1961). Dalam jangka pendek, sumberdaya yang dimiliki

40

suatu wilayah merupakan suatu aset untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Nilai dari suatu sumberdaya merupakan nilai turunan dan permintaan terhadapnya merupakan permintaan turunan. Suatu sumberdaya menjadi berharga jika dapat dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk produksi. Tingkat dan distribusi pendapatan, pola perdagangan, dan struktur produksi merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat permintaan (permintaan menengah dan permintaan akhir) terhadap sumberdaya wilayah. Variabelvariabel itu dapat mengubah keuntungan relatif wilayah dalam memberikan masukan yang dibutuhkan perekonomian regional dan nasional. Teori resource endowment secara implisit mengasumsikan bahwa dalam perkembangannya, sumberdaya yang dimiliki suatu wilayah akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang berbeda bila terjadi perubahan permintaan (Tamenggung 1997). Selain itu Ghalib (2005) juga menyatakan bahwa Perubahan wilayah kepada kondisi yang lebih makmur tergantung kepada usaha-usaha di wilayah tersebut, dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa, serta usaha-usaha pembangunan yang diperlukan. h.Teori Export Base Teori

export

base

atau

teori

economic

base,

pertama

kali

dikembangkan oleh North (1955). Menurut North, pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu. Permintaan eksternal ini mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja, dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor. Dengan kata lain, permintaan komoditas ekspor akan membentuk keterkaitan ekonomi, baik ke belakang (kegiatan produksi) maupun ke depan (sektor pelayanan). Suatu wilayah memiliki sektor ekspor karena sektor itu menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai sumberdaya yang unik untuk memproduksi barang dan jasa, mempunyai lokasi pemasaran yang unik, dan mempunyai beberapa tipe keuntungan transportasi. Dalam perkembangannya, perekonomian wilayah cenderung membentuk kegiatan pendukung yang dapat menguatkan posisi yang menguntungkan dalam sektor ekspor di wilayah itu. Penekanan teori ini ialah pentingnya keterbukaan wilayah yang dapat meningkatkan aliran modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk kelanjutan pembangunan wilayah.

41

Teori export base mengandung daya tarik i n t u i t i f dan kesederhanaan, seperti halnya dianggap sebagai dasar teori, berdasarkan konsep beberapa sektor ekonomi lokal mengantarkan kekuatan ekonomi eksternal ke dalam wilayah

untuk

menstimulasikan

perubahan

secara

cepat.

Perubahan

pendapatan wilayah bergantung pada perubahan permintaan ekspor. Ekspor meningkat jika permintaan bergeser ke kanan atau terjadi peningkatan posisi menguntungkan dalam wilayah, sedangkan ekspor menurun pada saat permintaan bergeser ke kiri atau kehilangan posisi menguntungkan. Sasaran pertama teori export base sebagai teori umum pembangunan ekonomi wilayah adalah

sebagai

teori economic base yang

lebih tepat diperuntukkan bagi

wilayah-wilayah yang kecil dengan ekonomi sederhana dan untuk penelitian jangka pendek tentang pengembangan ekonomi wilayah. Dalam kasus yang lebih besar, semakin kompleks perekonomian dan semakin panjang analisis pertumbuhan wilayahnya, variabel-variabel lain dapat berperan penting seperti ekspor. Sasaran kedua, teori economic base gagal menjelaskan bagaimana pengembangan wilayah dapat terjadi walaupun terjadi penurunan ekspor, sedangkan di lain pihak sektor nonekspor lainnya dapat tumbuh untuk mengimbangi penurunan itu (Tibout, 1956; Richardson, 1973 yang diacu Tamenggung 1997). Menurut Bendavid (1991), bahwa fondasi analisis ekonomi dasar adalah teori ekonomi dasar. Jantung atau Inti dari teori ekonomi dasar merupakan masalah pertumbuhan ekonomi wilayah yang pada akhirnya tergantung pada permintaan keluar tehadap produknya, Dan berbicara tentang economi dasar berarti berbicara tentang ”industri export yang menjadi ekonomi dasar

atau

sektor basis wilayah”. Apakah suatu daerah tumbuh atau merosot dan apa nilainya ditentukan oleh bagaimana memainkan wilayahnya sebagai suatu eksportir kepada dunia lainnya, dalam wujud barang-barang dan jasa-jasa, termasuk tenaga kerja, yang mengalir keluar daerah ke para pembeli, atau dalam wujud pembelian di dalam daerah oleh para pembeli yang biasanya berada atau bertempat tinggal di tempat lain. Jika permintaan terhadap ekspor wilayah meningkat, maka ada ekspansi sektor basis, yang pada gilirannya, menghasilkan suatu aktivitas pendukung bagi ekspansi sektor non basis. Merujuk pada pendapat Bendavid diatas, Ghalib (2005) menyatakan bahwa ditinjau dari segi akademis aktivitas ekonomi wilayah dapat dibedakan atas dua jenis

sektor aktivitas, yakni sektor aktivitas basis (basic sector) dan sektor

42

aktivitas bukan basis (non-basic sector). Aktivitas basis merupakan kegiatan yang mengeksport barang-barang dan pelayanan ke luar wilayah ekonominya atau memasarkan barang-barang dan pelayanan untuk keperluan penduduk yang tinggal di wilayah ekonomi sendiri. Sedangkan aktivitas bukan basis tidak mengeksport barang atau pelayanan ke luar wilayah. Ghalib (2005) menegaskan pula bahwa meningkatnya jumlah aktivitas ekonomi basis disuatu wilayah akan membentuk arus pendapatan ke wilayah tersebut. Dengan meningkatnya arus pendapatan tersebut akan meningkat pula permintaan akan barang-barang dan jasa-jasa di wilayah tersebut yang dihasilkan oleh sektor bukan basis. Sebaliknya menurunya aktivitas sektor basis di suatu wilayah akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir ke wilayah tersebut, dan akan mengurangi permintaan akan sektor bukan basis. Oleh karena itu aktivitas sektor basis sewajarnya berperan sebagai penggerak utama bagi setiap perubahan dan berpengaruh ganda (multiplier) terhadap wilayah tersebut. Sektor basis akan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor basis sendiri maupun sektor bukan basis sebagai pengaruh aktivitasnya. Seberapa besar perluasan kesempatan kerja yang diciptakan dapat dihitung sebagai angka pengganda pemanfaatan tenaga kerja seperti formula berikut : Total tenaga kerja Pengganda basis = ------------------------------------Tenaga kerja sektor basis

(1)

Total tenaga kerja = Tenaga kerja sektor basis x Pengganda basis Apabila memiliki data sektor basis dan prospeknya dimasa yang akan datang, serta angka pengganda pemanfaatan tenaga kerja perekonomian di wilayah tersebut dapat diperkirakan jumlah tenaga kerja yang akan diserap di masa yang akan datang maka perlu dilakukan modifikasi formula (1) sebagai berikut : Perubahan pada total tenaga kerja Pengganda basis = -------------------------------------------------------- (2) Perubahan pada tenaga kerja sektor basis Menurut Glasson (1990), yang diacu

Ghalib (2005) bahwa teori basis

tersebut memiliki kelemahan terutama adanya kesulitan dalam menilai sektor basis dan bukan basis di lapangan, misalnya kasus sebuah produk industri (tambang) yang dijual terlebih dahulu kepada perusahaan dalam wilayah, kemudian sebagian menyalurkannya ke pabrik-pabrik didalam wilayah dan sebagian lain mengekspor ke luar wilayah. Hasil perhitungan angka pengganda

43

industri pertambangan jelas menjadi bukan sektor basis, yang basis adalah sektor perdagangan. Kelemahan ini kemudian dapat di atasi dengan analisis Location Quotient (LQ). i. Teori keunggulan komparatif dan kompetitif. Teori keunggulan komparatif dan kompetitif tidak dapat terlepas dari teori resouces endowment dan

exsport base atau economic base yang telah

diuraikan di atas, karena teori keunggulan komparatif dan kompettif, menyatakan konsentrasi sektor atau komoditi

pada suatu wilayah (memiliki

keunggulan komparatif), dimana nilai strategis dari sektor atau komoditi tersebut menjadi pendorong utama (prime mover) pertumbuhan wilayah, dalam arti bahwa sektor tersebut memberikan keuntungan ganda dalam menciptakan barang dan jasa sebagai sektor basis yang memiliki daya saing dengan pergeseran pertumbuhan yang cepat (memiliki keunggulan kompetitif). Sehubungan dengan itu menurut Samuelson (1955) yang diacu Setiawan (2006), bahwa setiap wilayah perlu mengetahui sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar (comparative advantage) dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki keunggulan kompetitif (Competitif advantage) untuk dikembangkan, artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah (value added) yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian wilayah menjadi cukup besar. Produk tersebut

bisa menjamin pasar untuk dieksport

keluar daerah atau

keluar negeri dan selanjutnya bisa mendorong sektor lain untuk turut berkembang sehingga perekonomian wilayah secara keseluruhan dapat bertumbuh karena ada saling keterkaitan antar sektor yang memberikan multiplier effect. Menurut Rustiadi at al. (2004) bahwa untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan basis atau bukan basis

dan atau sektor/komoditi

mana yang terkonsentrasi atau tersebar dapat digunakan metode Location Quotient (LQ). Hal tersebut sejalan dengan Bendavid (1991) bahwa Location Quotient (LQ) adalah suatu indeks untuk mengukur tingkat spesialisasi (relatif) suatu sektor atau sub sektor ekonomi suatu wilayah tertentu. Pengertian relatif disini diartikan sebagai tingkat perbandingan suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensinya), dimana wilayah yang diamati merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas. Lebih lanjut dikatakan bahwa LQ dapat

44

dinyatakan dalam beragam ukuran, namun yang sering digunakan adalah ukuran kesempatan kerja (employment) sektor atau sub sektor dan ukuran nilai tambah produk (value added). Selain itu menurut Blakely (1994), yang diacu Saefulhakim (2003), manyatakan bahwa LQ merupakan suatu teknis analisis yang digunakan untuk melengkapi analisis lain yaitu Shift Share Analisis (SSA). Namun secara umum, metode analisis ini digunakan untuk mengetahui keunggulan komparatif suatu wilayah yakni mengetahui

kapasitas eksport suatu wilayah serta tingkat

kecukupan barang/jasa dari produk lokal suatu wilayah. Secara opersional, LQ didefinisikan sebagai ratio presentase dari total aktivitas dari sub wilayah ke-i terhadap prosentase aktivitas terhadap wilayah yang diamati. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktivitas bersifat seragam dan (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama. Selanjutnya mengalami

untuk mengukur

aktivitas ekonomi suatu wilayah apakah

pergeseran struktur aktivitas yang cepat atau lamban dan atau

memiliki kemampuan berkompetisi yang memberikan gambaran kinerja aktivitas ekonomi suatu wilayah, dapat digunakan Shift share analysis (Rustiadi et al. 2004). Shift share analysis (SSA) merupakan salah satu dari sekian banyak teknik analisis untuk memahami pergerseran struktur aktivitas di suatu lokasi tertentu, dibandingkan dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah lebih luas) dalam dua titik waktu. Pemahaman struktur aktivitas dari hasil analisis Shift share juga menjelaskan kemampuan berkompetisi (competitiveness) aktifitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan aktivitas dalam cakupan wilayah lebih luas. Hasil analisis shift share menjelaskan kinerja (performance) suatu aktivitas di suatu sub wilayah dan membandingkannya dengan kinerjanya di dalam wilayah total. Analisis Shift share mampu memberikan gambaran sebab-sebab terjadinya pertumbuhan suatu aktivitas di suatu wilayah. Sebab-sebab yang dimaksud dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebab yang berasal dari dinamika lokal (sub wilayah), sebab dari dinamika aktivitas/sektor (total wilayah) dan sebab dari dinamika wilayah secara umum. Dari hasil analisis shift share akan diperoleh gambaran kinerja aktivitas suatu wilayah. Gambaran kinerja tersebut akan dapat dijelaskan dari tiga

45

komponen hasil analisis, yaitu (a) Komponen laju pertumbuhan total (komponen share). Komponen ini menyatakan pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjukkan dinamika total wilayah; (b) Komponen pergeseran proporsional

(komponen

proportional

shift).

Komponen

ini

menyatakan

pertumbuhan total aktivitas tertentu secara relatif, dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor/aktivitas total dalam wilayah; dan (c) Komponen pergeseran diferensial (Komponen differential shift). Ukuran ini menjelaskan bagaimana tingkat kompitisi (competitiveness) suatu aktivitas tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan total sektor/aktivitas tersebut dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan

dinamika

keunggulan

dan

ketidak

unggulan

suatu

sektor/aktivitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di sub wilayah lain. j. Teori Multiplier effect (Dampak pengganda). Pengganda (multiplier) adalah pengukuran suatu respon atau merupakan dampak dari stimulus ekonomi. Pengganda juga didefinisikan sebagai koefisien yang menyatakan kelipatan dampak langsung dari meningkatnya permintaan akhir suatu sektor sebesar satu unit terhadap produksi total semua sektor di suatu daerah (Miller and Blair, 1985, Rustiadi et al. 2004). Stimulus ekonomi yang dimaksud dapat berupa output, pendapatan dan atau kesempatan kerja, dimana masing-masing pengganda tersebut dikategori atas dua tipe yaitu Tipe I dan Tipe II. Masing-masing pengganda dapat diuraikan sebagai berikut:: (1) Pengganda Output (output multiplier ). Untuk Pengganda output tipe I bertujuan untuk mengestimasi berapa besar pengaruh kenaikan permintaan akhir suatu sektor didalam perekonomian suatu wilayah terhadap output sektor lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan tipe II bertujuan untuk mengestimasi berapa besar pengaruh kenaikan permintaan akhir suatu sektor didalam perekonomian suatu wilayah terhadap output sektor lain, baik secara langsung, tidak langsung maupun induksi (dampak dari peningkatan pendapatan rumah tangga terhadap perubahan-perubahan konsumsi rumah tangga). (2) Pengganda pendapatan (income multiplier). Untuk pengganda pendapatan tipe I menyatakan besarnya peningkatan pendapatan pada sektor perekonomian sebagai dampak dari meningkatnya permintaan akhir output suatu sektor sebesar satu unit.

Apabila permintaan terhadap output sektor tertentu

meningkat sebesar satu Dollar atau Rupiah, maka akan meningkatkan

46

pendapatan rumah tangga yang bekerja pada seluruh sektor perekonomian sebesar nilai pengganda pendapatan sektor yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengganda pendapatan tipe II selain menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung juga menghitung pengaruh induksi (induce effects). (3) Pengganda tenaga kerja (employment multiplier). Untuk pengganda tenaga kerja tipe I menunjukkan kesempatan kerja yang tersedia pada sektor tersebut dan sektor lainnya akibat penambahan permintaan akhir dari suatu sektor sebesar satu satuan secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan pengganda tenaga kerja tipe II, dapat memperhitungkan pula pengaruh induksi (induce effects). (4) Pengganda Pajak (Tax multiplier) yaitu dampak meningkatnya permintaan akhir terhadap peningkatan pajak tak langsung netto. (5) Pengganda PDRB (Total value edded) multiplier ) adalah dampak meningkatnya permintaan akhir sesuatu sektor terhadap peningkatan PDRB. (6) Pengganda penggunaan tanah (Land use multiplier) dampak meningkatnya permintaan akhir sesuatu sektor terhadap perluasan tanah. Menurut

Kuncoro (2003), Perilaku perusahan-perusahan dalam suatu

Agroindustri tidak pernah lepas dari struktur industri dan pasar yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Prilaku yang ditempu oleh perusahaan, yang didasarkan pada struktur industri yang ada, akan berpengaruh terhadap kinerja perusahan dan industri yang bersangkutan. Untuk menganalisis prilaku sub sektor industri, digunakan alat analisis ”efek multiplier ” type I dan II untuk output, pendapatan dan tenaga kerja dari tiap-tiap sektor agroindustri. Untuk menghitung ratio multiplier type I dan II, Kuncoro membangun formula sebagai berikut : direct+indirect effect Ratio type I = -----------------------------initial effect direct, indirect and induced effect Rati type II = ---------------------------------------------Initial effect Lebih lanjut dikatakan bahwa efek total multiplier pada dasarnya merupakan penjumlahan dari empat macam elemen efek yang saling berkaitan, yaitu efek peningkatan output sektor yang bersangkutan (initial effect), efek pembelian langsung (direct effect), efek tidak langsung (indirect effect) dan efek peningkatan konsumsi (consumption induced). Initial effect merupakan besarnya perubahan output pada sektor yang bersangkutan akibat adanya

47

perubahan permintaan akhir di sektor itu sendiri. Efek pembelian langsung (direct effect) adalah besarnya nilai transaksi yang akan terjadi secara langsung antar industri jika terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar satu mata uang. Efek tidak langsung (indirect effect) merupakan dampak peningkatan pembelian dari suatu sektor kepada sektor lain dalam perekonomian akibat terjadi peningkatan permintaan akhir

dalam sektor yang bersangkutan. Efek

pendapatan rumah tangga adalah (induced effect) adalah efek peningkatan pembelian input sector yang bersangkutan terhadap sector rumah tangga, yang diwujudkan dalam peningkatan permintaan tenaga kerja,pada gilirannya berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Berdasarkan hasil perhitungan multiplier output terhadap Agroindustri Indonesia Tahun 1980,1985 dan 1990, menunjukkan adanya kecenderungan positif,

yakni

semakin

meningkatnya

keterkaitan

antar

sektor

dalam

agroindustri. Peningkatan keterkaitan yang diiringi dengan peningkatan nilai multiplier effect akan berakibat pada peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian secara simultan. Peningkatan volume produksi suatu sektor akibat peningkatan permintaan pasar akan berdampak posotif dan luas terhadap sektor ekonomi lain. Gejala yang muncul adalah bahwa sektor-sektor yang memiliki nilai multiplier output tinggi umumnya adalah industri pengolahan output yang menghasilkan produk pertanian primer dan atau dengan kata lain multiplier output terkecil adalah sektor pertanian penghasil output primer. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari hasil perhitungan multiplier income dan employment menunjukkan kecenderungan yang sama, walaupun terdapat perbedaan kecil dalam nilai nominal total effect dan initial effect. Apabila suatu sektor memiliki multiplier tenaga kerja permintaan akhir

tinggi, maka berarti peningkatan

pada sektor tersebut akan menyebabkan peningkatan

permintaan terhadap tenaga kerja dalam jumlah yang relative lebih besar. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja dan dampak yang terjadi kemudian adalah peningkatan nilai upah nominal dan peningkatan jumlah pekerja. Pada tahap selanjutnya efek tersebut berakibat pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Sektor rumah tangga akan mengalami peningkatan pendapatan sejalan dengan peningkatan upah dan kesempatan kerja yang terbuka di sektor produktif.

48

k.Teori Kemiskinan dan Indeks kemiskinan manusia Secara hakiki, kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan seseorang menyebabkan dirinya tidak dapat mengikuti tata nilai dan norma – norma yang berlaku di masyarakat. Sesuatu tingkat kemiskinan

tertentu

menyebabkan

sekelompok

masyarakat

tidak

berkesempatan pergi ke mesjid atau gereja karena harus berjuang mengejar ”sesuap nasi”. Jika suatu kelompok masyarakat juga tidak mempunyai kemampan membeli pakaian yang layak bagaimana anggota masyarakat yang memiliki tata nilai kesopanan dalam berpakaian , maka kelompok tersebut dikatakan miskin (Rustiadi et al. 2004). Lebih lanjut dikatakan bahwa berbagai upaya menetapkan tolok ukur kemiskinan telah bayak dilakukan oleh banyak pakar. Beberapa tolok ukur yang telah banyak dikenal selama ini adalah : (1) Rasio barang dan jasa yang dikonsumsi (Good service ratio.=GSR). Konsep ini bertolak dari fakta yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesejahteraan seseorang semakin besar prosentase pendapatan (income) yang digunakan untuk konsumsi jasa. Dengan demikian semakin kecil nilai rasio barang dan jasa yang dikonsumsi, makin tinggi kesejahteraan seseorang. Tetapi konsep ini memiliki kelemahan selama tidak ada kejelasan perbedaan antara barang dan jasa. Dilain pihak sering diperhadapkan dengan ketidak jelasan dalam membedakan antara konsumsi dengan biaya. (2) Persentase/rasio pendapatan yang digunakan untuk konsumsi makanan. Sebagai kebutuhan pokok yang paling hakiki, konsumsi terhadap makanan akan selalu menjadi prioritas utama dalam pola konsumsi manusia. Konsep ini bertolak dari pemikiran bahwa seseorang akan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan konsumsi makanannya sebelum mengkonsumsi komoditi-komoditi lainnya. Seseoarang akan mengkonsumsi komoditi lainnya setelah terlebih dahulu memenuhi konsumsi makanannya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi kesempatan mengkonsumsi komoditi selain makanan. Dengan demikian berdasarkan tolok ukur ini semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pendapatan seseorang, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

49

(3) Pendapatan setara harga beras. Profesor Sayogyo dari IPB telah membuat ambang batas kemiskinan berdasarkan harga setara beras. Dengan didasarkan

pada

kebutuhan

kalori

sebesar

120

kkal/kapita/tahun,

ditentukan ambang kemiskinan di desa dan di kota masing-masing jika pendapatannya

kurang

dari

240

kg/kapita/tahun.

Dengan

adanya

perkembangan, aspirasi masyarakat telah meningkat, sehingga ukuran relatif dari ambang kemiskinan tersebut menurut Profesor Teken perlu ditingkatkan menjadi 360 kg/kapita/tahun untuk perkotaan. Namun konsep ini juga mempunyai beberapa kelemahan karena (a) tidak semua masyarakat dan golongan masyarakat di Indonesia memilih beras sebagai makanan pokoknya, (b) terjadinya diferensiasi harga yang terlalu besar terutama di perdesaan dan (c) harga komoditi beras yang ada tergantung pada harga komoditi yang disubsidi atau kredit dari pemerintah (pupuk, pestisida dan sebagainya). (4) Kebutuhan pokok. Pengukuran kesejahteraan berdasarkan kebutuhan sembilan bahan pokok ini dikembangkan oleh Direktorat Jendral

Tata

Guna Tanah atas prakarsa Prof.I. Made Sandy, dengan menetapkan kebutuhan baku minimal, kemudian kebutuhan bahan baku minimal tersebut dikalikan dengan harga dan ditotalkan sembilan kebutuhan pokok tersebut. Tingkat pengeluaran tiap keluarga dihitung dalam rupiah, kemudian baru disusun suatu kriteria perbandingan antara total pendapatan dengan indeks kebutuhan sembilan bahan pokok. Hasil yang diperoleh kurang dari 75 % tergolong sangat miskin, 75-100 persen hampir sangat miskin, 100-125 miskin dan lebih dari 125 % tidak miskin. Konsep inipun memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah (a) kesulitan dalam menentukan satuan fisik kebutuhan minimal karena kebutuhan tiap wilayah beragam, (b) sebagian dari sembilan bahan pokok tersebut disubsidi pemerintah dan sebagian lainnya tidak sehingga kurang homogen. Disamping itu penggunaan istilah miskin dan tidak miskin selama ini sering meresahkan beberapa kalangan akibat penggolongan daerah miskin, sangat miskin dan seterusnya dalam kehidupan sehari-hari seringkali berkonotasi merendahkan. Pada prinsipnya ketiga kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (a) semakin besar persentase pendapatan yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang dibandingkan terhadap jasa maka seseorang

50

dikategori semakin miskin. (b) Semakin besar persentase pendapatan yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan akan bahan pangan dari pada non pangan maka seseorang dikategorikan semakin miskin, dan (c) Semakin besar kemampuan seseorang untuk memenuhi sembilan bahan pokok maka seseorang dikategori semakin kaya. Mencermati beberapa indikator kemiskinan dari para pakar yang di ulas di atas, pada prinsipnya ukuran kemiskinan atau angka kemiskinan yang diperoleh, menggunakan pendekatan pendapatan. Ukuran kemiskinan dengan pendekatan penduduk

pendapatan

(angka

kemiskinan)

yang

mengukur

proporsi

yang hidup di bawah garis kemiskinan, yakni ukuran yang

menggunakan derivasi pada standar kehidupan yang dicapai, nampaknya mempunyai sudut pandang yang berbeda menurut ukuran Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau Human Poverty Index (HPI) yang dikembangkan United Nation Development Programme (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human development report=HDR), namun kedua ukuran tersebut (IKM dan Angka kemiskinan) akan memberikan gambaran yang menarik jika digabungkan (HDR, 2004). Indeks pembangunan manusia dapat dihitung dengan menggunakan indikator deprivasi yang paling mendasar yaitu berumur pendek, ketidak tersediaan pendidikan dasar serta ketidak tersediaan akses terhadap pelayanan dasar (sumber daya publik dan sumber daya privat). Masing-masing indikator diwakili oleh persentase penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun, persentase penduduk dewasa yang buta huruf, persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan dan air bersih dan persentase anak berumur lima tahun ke bawah dengan berat badan rendah. Ukuran indikator IKM tersebut dapat diformulasikan dalam rumus sebagai berikut : IKM = [1/3 (P13 + P23 + P33 (1/3 (P31 +P32+P33)]1/3 Dimana : IKM = Indeks Kemiskinan manusia, P1 = Persentase penduduk wilayah ke-i yang tidak mencapai usia 40 tahun. P2 = Angka buta huruf penduduk umur dewasa (15 tahun ke atas) P3 = Keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. P31 = Persentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih (Persentase rumah tangga yang tidak menggunakan air

51

P32

PAM, air pompa atau air sumur yang letaknya lebih dari 10 meter dari septik –tank) = Persentase penduduk yang tidak memiliki akses sarana kesehatan (prosentase penduduk yang tinggal di tempat yang jaraknya 5 km atau lebih dari sarana kesehatan)

P33 = Persentase anak berumur kurang dari lima tahun (Balita) dengan status gizi kurang ( prosentase balita yang tergolong dalam golongan status gizi rendah dan menengah). Untuk mengatasi kesenjangan kemiskinan, Kuncoro (2003) menyimpulkan beberapa

alternatif solusi

dari beberapa pakar ekonomi berdasarkan

pengalaman di negara-negara Asia yang menunjukkan adanya berbagai model mobilasai perekonomian perdesaan untuk memerangi kemiskinan, yaitu Pertama

mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum

didayagunakan dalam rumah tangga petani gurem agar terjadi pembentukan modal di perdesaan (Nurkse, 1951); Kedua menitik beratkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar (Lewis, 1954, Fei dan Ranis, 1964); Ketiga menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor yang memimpin (Schultz,1963; Mellor, 1976). l. Teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut PBB adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemiskinan, kemampuan baca tulis, pendidikan, harapan hidup, dan faktor-faktor lainnya pada negara-negara di seluruh dunia. Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990 oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, dan telah digunakan sejak tahun 1993 oleh UNDP pada laporan tahunannya (http://id.wikipedia.org/wiki/PBB). Nilai IPM menunjukkan pencapaian rata-rata pada sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni: ™ Usia yang panjang dan sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup ™ Pendidikan,

yang diukur dengan dengan tingkat baca tulis dengan

pembobotan dua per tiga; serta angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu per tiga ™ Standar hidup yang layak, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB)

per kapita pada paritas daya beli dalam mata uang Dollar AS. Dalam laporan pembangunan manusia yang di publikasi United Nations Development

Programme

(UNDP)

Tahun

1990,

menyatakan

bahwa

52

pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Diantara pilihan lain yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan politik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Hal ini berarti konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi. Model pembangunan ekonomi konvensional lebih menekankan pada peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) dari pada memperbaiki kualitas hidup manusia. Pembangunan sumber daya manusia cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input proses produksi, yakni sebagai alat, bukannya sebagai tujuan akhir. Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan ”kebutuhan dasar” terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang. Sedangkan pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, yakni pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor. Pembangunan manusia mempunyai empat elemen utama (HDR, 1995 yang diacu HDR 2004), yakni : ™ Produktivitas. Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu jenis pembangunan manusia. ™ Ekuitas. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi didalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

53

™ Kesinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup harus dilengkapi. ™ Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Indeks pembangunan manusia merupakan angka agregat yang dapat diartikan sebagai jarak yang harus ditempu ” shortfall ” suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimum 100. Bagi suatu wilayah angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi, dan upaya apa yang harus dilakukan untuk mengurangi jarak yang harus ditempu. Dengan demikian IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara atau wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, yang diukur dari harapan hidup sejak lahir, pengetahuan / tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot satu per tiga) dan suatu standar hidup yang layak, diukur dengan pengeluaran perkapita dalam Dollar atau Rupiah. Ukuran IPM tersebut dapat diformulasikan dalam Rumus sebagai berikut : IPM = 1/3 (indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) Dimana : X1 = lama hidup (angka harapan hidup), X2 = Tingkat pendidikan (angka melek huruf/rerata lama sekolah) X3 = Tingkat kehidupan (Pengeluaran per kapita) Kemudian Indeks X1, Indeks X2 dan Indeks X3 dihitung dengan formula : Indeks X (i,j) = (X(i,j) – X (i-min)) / (X(i-max) – X(i-min) ) Dimana : X (i,j)

= Indikator ke-i dari daerah j (i=1,2,3 j=1,2...n)

X (i-min) = Nilai minimum dari Xi X(i-max) = Nilai maksimum dari Xi Mencermati sejumlah kerangka teori yang diulas di atas maka untuk menganalisis kesenjangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah pembangunan biasanya didekati dengan beberapa

metode antara lain: (1)

metode analisis I-O untuk melihat keterkaitan dan kerekaan antar sektor; (2) Indeks Williamson untuk melihat kesenjangan pertumbuhan PDRB, Pendapatan perkapita, penyebaran tenaga kerja

dan aprosimaksinya; entropy interaksi

54

spasial

untuk

melihat

kuat

lemahnya

interaksi

spasial

antar

wilayah

pembangunan; (3) Indeks skalogram untuk melihat perkembangan kemajuan suatu wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial, (4) berbagai indikator kesejahteraan masyarakat seperti IPM,IKM; (5) Metode Location quotient (LQ), Shift share analysis (SSA), dan Margin Tataniaga untuk melihat sektor basis atau komoditi unggulan setiap daerah

dengan tingkat

pergeseran dan daya kompetetif yang didukung dengan tingkat kelembagaan pemasaran yang efisien ( Rustiadi et al. 2004). 2.2. Deskripsi Hasil Penelitian Terdahulu Salah satu alat analisis ekonomi yang digunakan untuk melihat kesenjangan pembangunan antar negara atau wilayah

adalah Indeks williamson. Indeks

Williamson lazim digunakan untuk melihat Kesenjangan PDRB antar wilayah. Semakin tinggi indeks williamson maka proses kesenjangan antar daerah semakin besar. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Budiharsono (1996) untuk menganalisis Trasformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi antar Daerah di Indonesia Tahun 1969 sampai dengan 1987, dengan menggunakan Indeks Williamson menunjukkan bahwa Indeks williamson di Indonesia pada kurun waktu 1969 sampai 1987 berkisar antara 0,8864 sampai 0,9199 sedangkan apabila tanpa minyak, Indeks Williamson berkisar antara 0,340 sampai 0,5240 . Sedangkan Indeks Williamson untuk KBI berkisar 0,8569 sampai 0,9015 dan untuk KTI berkisar antara 0,8121 sampai 0,8461. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan (PDRB) antar daerah lebih tinggi untuk seluruh Indonesia dibandingkan dengan di KBI dan KTI. Demikian juga kesenjangan pandapatan (PDRB) antar daerah di KBI lebih tinggi dari pada di KTI. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah (PDRB) di KTI relatif lebih seragam jika dibandingkan dengan Indonesia maupun KBI, tetapi pada tingkat pendapatan yang rendah. Relatif tingginya kesenjangan pendapatan (PDRB) antar daerah di KBI jika dibandingkan dengan di KTI disebabkan karena beberapa provinsi pertumbuhannya cepat sedangkan provinsi lainnya pertumbuhannya lambat. Pertumbuhan PDRB KBI yang cepat karena berkembangnya sektor (primer, sekunder dan tersier) berkembang lebih cepat dibanding KTI. Begitupula pendapatan perkapita penduduk KTI lebih rendah dibanding KBI. Kondisi ini kurang mendorong pertumbuhan sektor-sektor riil yang mendorong pertumbuhan PDRB.

55

Selain itu hasil penelitian yang dilakukan Nurzaman (2002) terhadap perkembangan struktur ekonomi di Indonesia untuk membandingkan dampak krisis tahun 1997 terhadap kesenjangan sektor di Indonesia 1975-1998 dengan menggunakan Indeks Williamson (Vw), memperlihatkan bahwa sektor yang secara relatif merata dan terkonsentrasi di seluruh Indonesia adalah sektor pertanian. Dimana sub sektor yang mempunyai peranan besar terhadap meratanya sektor pertanian adalah sub sektor bahan makanan (0,3077) dan peternakan (0,5598). Akan tetapi hal ini bisa dimengerti karena kedua sub sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar yang sudah mengakar kuat di setiap wilayah. Sektor Industri hampir mempunyai penyebaran yang sama dengan sektor ekonomi Indonesia secara keseluruhan, akan tetapi dirinci berdasarkan industri migas dan migas, terlihat bahwa industri nonmigas lebih merata. Selain dari dua kasus di atas masih banyak kasus kesenjangan wilayah yang diduga

dengan

Indeks

Williamson,

namun

pada

umumnya

penelitian

kesenjangan pembangunan dengan indeks williamson belum banyak diterapkan pada struktur wilayah yang terbawa, baru pada tingkat nasional dan provinsi. Sedangkan kesenjangan pembangunan lebih terasa adalah wilayah-wilayah level bawah yang membutuhkan keadilan dan derajat hidup yang perlu diperbaiki, kondisi ini juga berlaku untuk indeks entropy (IE), entropy interaksi spasial, SSA dan LQ lebih memperlihatkan kondisi makro secara agregat dibanding mikro ditingkat perdesaan dan kecamatan sebagai wilayah kerja pembangunan masih sangat kurang untuk mendapat perhatian .

56

III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran. Kesenjangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah memang merupakan fenomena semua negara di dunia, apakah negara maju maupun negara berkembang. Sehingga merupakan suatu kewajaran apabila dalam suatu negara terdapat daerah terbelakang dibanding daerah lainnya karena ada faktorfaktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain faktor struktur sosial ekonomi dan distribusi spasial dari sumberdaya bawaan yang mencakup faktor geografi, sejarah, polotik, kebijakan pemerintah, administrasi, sosial budaya, dan ekonomi (Budiharsono 1996; Murty 2000; Rustiadi et al. 2003). Namun demikian pada negara-negara maju kondisi itu bisa dieliminir sekicil mungkin, dengan kebijakan pemerintah yang optimal dalam proses pembangunan, bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang tingkat kesenjangannya sangat tajam. Proses pembangunan

yang dilakukan pada negara-negara berkembang selama ini

belum banyak mereduksi ketajaman kesenjangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah karena faktor kekakuan sosial ekonomi (sosio-economic regidities) dan imobilitas faktor (factor immobilities). Di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini ternyata disisi lain telah menimbulkan masalah pembangunan yang cukup melebar dan kompleks. Proses pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan sektoral secara tersentralisasi dari pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan investasi serta pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya bagi pencapaian

sasaran utama pertumbuhan makro ekonomi

yang tinggi, tetapi tanpa diimbangi dengan distribusi secara proporsional, telah memicu kesenjangan pertumbuhan yang amat melebar antar wilayah/daerah di Indonesia. Daerah-daerah di pulau Jawa relatif mengalami perkembangan ekonomi yang lebih baik bila dibandingkan dengan daerah-daerah di luar pulau Jawa. Kawasan Barat Indonesia (KBI) relatif lebih maju di bandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Daerah kota berkembang lebih cepat dibanding daerah perdesaan. Trickle

down

effect

yang

diharapkan

dari sasaran

perencanaan

pembangunan masa lalu ternyata pergerakannya sangat lamban. Di lain sisi sumberdaya di beberapa daerah semakin terkuras tidak terkendali mengalir ke pusat, sehingga terjadi apa yang di sebut sebagai backwash effect, sementara daerah-daerah

yang

sumberdayanya

dianggap

terbatas

dan

terisolasi

57

dimarjinalkan, distribusi alokasi sumberdaya amat di bawah proporsional. Akibatnya, wilayah seperti itu tidak mampu membangun struktur wilayah yang mendorong kemampuan endowment atau sumberdaya domestik wilayah untuk berkembang, sehingga yang diharapkan bahwa pusat pertumbuhan dengan daerah

belakang (hinterland) dapat berkembang bersama-sama

berimbang

kurang

diwujudkan

dalam

implementasinya

secara

bahkan

hanya

merupakan suatu retorika perencanaan. Sedangkan pembangunan yang sebenarnya, harus menghasilkan otonomi yang

lebih

besar

bagi

masyarakat

secara

internal

maupun

eksternal

(Goenarsyah 2004), lebih lanjut menyatakan bahwa kesenjangan pembangunan antara KBI dan KTI, bukan saja lebih disebabkan karena kesenjangan dalam redistribusi pendapatan, tetapi kesenjangan yang terjadi adalah bagaimana membangun struktur/hirarki pertumbuhan wilayah yang mendorong iklim investasi ke wilayah KTI. Kesenjangan tersebut apabila tidak dieliminir secara hati-hati dalam kebijaksanaan proses pembangunan saat ini dan kedepan menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks dan

bisa saja

akan

dalam konteks makro

sangat merugikan proses pembangunan yang ingin di capai

sebagai suatu

bangsa yang utuh. Kenyataan emperik menunjukkan bahwa cukup banyak wilayah wilayah di KTI yang tergolong sebagai wilayah-wilayah marjinal yang memerlukan proses pembangunan yang spesifik. Proses pembangunan itu hanya bisa terjadi jika ada memberikan

investasi

yang

kemauan politik pemerintah pusat dengan proporsional

serta

pemberian

perdagangan internasional dan mendorong peningkatan

kesempatan

investasi swasta

(Budiharsono 1996; Hadi 2001). Sebagai wilayah marjinal, bukan berarti tidak ada proses pembangunan sama sekali, akan tetapi pendekatan pembangunan yang sektoral dengan alokasi sumberdaya yang sangat tidak proporsional tak akan mungkin membangun

suatu

struktur

wilayah

yang

simetrik.

Berbagai

program

pembangunan telah digalakan pemerintah baik yang berbasis kawasan ekonomi maupun yang berbasis perdesaan. Program pembangunan yang berbasis kawasan ekonomi seperti

Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

(KAPET), Program Pengembangan Wilayah Strategis/Wilayah Perbatasan, Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Program Pengembangan Kawasan sentra produksi (KSP) dan sebagainya. Sedangkan program yang

58

berbasis pada pengembangan desa Tertinggal seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Inpres Sekolah Dasar, Inpres Sarana Kesehatan, Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan lain sebagainya tetapi belum banyak mereduksi kesenjangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah. Hal ini berarti kesenjangan yang terjadi bukan saja karena alokasi sumber dana yang terbatas, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan alokasi sumber dana terbatas yang ada, dalam suatu keterpaduan antar sektor dan antar wilayah secara dinamis dalam kerangka pengembangan wilayah belum mendapat peran sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 (sudah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang sekarang sudah diperbaharui pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004), secara langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi luas dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah sudah diberikan kewenangan yang lebih besar didalam merencanakan arah pembangunannya. Pada sisi lain, pemerintah daerah juga ditantang kemandiriannya didalam memecahkan permasalahan-permasalahan di daerahnya. Otonomi daerah juga mengisyaratkan pengembangan pendekatan

semakin pentingnya pendekatan pembangunan berbasis wilayah

sektoral.

dibanding

pendekatan

pembangunan

dengan

Pembangunan

berbasis

pengembangan

wilayah

memandang pentingnya keterpaduan sektoral, spasial serta keterpaduan antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah (Rustiadi et al. 2003). Salah satu aspek pembangunan berbasis wilayah yang harus diperhatikan adalah aspek “penataan ruang” karena penataan ruang merupakan bagian dari proses

menciptakan

pembangunan

yang

keseimbangan berkeadilan

antar atau

wilayah

sebagai

berimbang.

wujud

Dengan

dari

demikian

implementasi otonomi daerah akan kurang efektif, apabila suatu wilayah otonom kurang memperhatikan aspek penataan ruang sebagai pedoman dalam berbagai kegiatan pembangunan sektor ekonomi wilayah oleh karena hakekat penataan ruang adalah bagaimana membangun struktur keterkaitan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang seimbang dan berkeadilan, mencegah terjadinya kesenjangan pembangunan yang rawan menimbulkan berbagai konflik dan atau mengurangi kesenjangan tingkat pertumbuhan antar wilayah.

59

Menurut Rustiadi et al. (2003) bahwa ruang merupakan bagian dari alam yang dapat pula menimbulkan suatu pertentangan jika tidak diatur dan direncanakan dengan baik dalam penggunaan dan pengendaliannya. Oleh karena itu penyusunan suatu perencanaan “tata ruang” wilayah yang lebih komprehensif dan akomodatif

terhadap semua kepentingan yang berspektif

efisien, adil dan keberlanjutan, akan menjadi landasan dalam membangun keterpaduan antar sektor dan antar spasial yang lebih optimal. Oleh karenanya penyusunan Tata Ruang Wilayah Kabupten yang lebih komprehensif dan akomodatif, berdasarkan paradigma otonomi yang melibatkan semua pihak sebagai pelaku pembangunan di daerah sudah seharusnya menjadi kebutuhan yang tak pelu ditunggu lagi. Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional dan sinergis antar sektor-sektor pembangunan, sehingga setiap program pembangunan di dalam

kelembagaan

sektoral

hendaknya

dilakukan

dalam

kerangka

pembangunan wilayah. Keterpaduan tersebut tidak hanya mencakup hubungan antar lembaga pemerintah tetapi juga antar pelaku-pelaku ekonomi secara luas dengan latar sektor yang berbeda. Dimana pada perencanaan pembangunan masa lalu hal ini kurang mendapat tempat, sehingga ego sektor lebih dominan ketimbang keterkaitan

sektor sehingga kesenjangan antar sektor semakin

melebar dan berimplikasi pada struktur ekonomi wilayah yang rapuh. Sedangkan menurut Rustiadi et al. (2004) bahwa wilayah yang berkembang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antara sektor ekonomi wilayah, dalam arti terjadi transfer input dan output barang dan jasa antar sektor yang sangat dinamis. Demikianpula keterpaduan spasial membutuhkan adanya interaksi spasial yang optimal antar berbagai wilayah pembangunan baik intra

maupun inter

wilayah dengan maksud terjadi struktur keterkaitan antar wilayah yang dinamis. Keterpaduan spasial ini dibutuhkan karena didasari pada suatu kenyataan bahwa sumberdaya alam serta aktivitas sosial ekonomi di suatu wilayah tak akan mungkin tersebar secara merata dan seragam, sehingga diperlukan adanya mekanisme interaksi didalam dan keluar wilayah secara optimal. Di lain sisi keterpaduan spasial juga diperlukan agar pusat-pusat aktivitas sosial ekonomi yang sudah diruangkan dapat dimanfaatkan secara berimbang dalam menjawab tantangan kesejahteraan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang optimal antar

60

wilayah akan mendorong intensitas interaksi spasial yang optimal dan saling memperkuat. Disadari

bahwa

dalam

suatu

proses

perencanaan,

keterbatasan

sumberdaya selalu menjadi constraint, maka pemahaman bersama dalam menentukan skala prioritas pembangunan amat diperlukan. Dari sudut dimensi sektor pembangunan, suatu skala perioritas didasarkan pada pemahaman bahwa: (1) setiap sektor memiliki sumbangan langsung dan tidak langsung yang berbeda

terhadap

pencapaian

sasaran–sasaran

pembangunan

seperti

penyerapan tenaga kerja, pendapatan regional, pendapatan perkapita regional dan masyarakat); (2) setiap sektor memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda; dan (3) aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik, beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait dengan sebaran sumberdaya alam, sumberdaya buatan (infrastruktur) dan sumberdaya sosial yang ada (Rustiadi et al. 2004). Berpijak pada pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa di setiap wilayah selalu terdapat sektor-sektor yang bersifat strategis akibat besarnya sumbangan yang diberikan dalam perekonomian wilayah serta keterkaitan sektoral dan spasialnya. Perkembangan sektor strategis tersebut memiliki dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan. Dampak tidak langsung terwujud akibat perkebangan sektor tersebut berdampak berkembangnya sektor-sektor lainnya, dan secara spasial berdampak secara luas di seluruh wilayah sasaran. Karakteristik struktur ekonomi wilayah yang ditunjukkan dengan distribusi sumbangan sektoral, serta keterkaitan sektoral dan regional perekonomian wilayah, secara teknis dapat dijelaskan dengan menggunakan Analisis InputOutput (Analisis I-O) walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu. Selain Analisis I-O keterkaitan aktivitas ekonomi wilayah biasanya didekati pula dengan model entropy interaksi spasial. Namun demikian akumulasi nilai yang dihasilkan dari keterkaitan sektor antar wilayah sering tidak berimbang. Kesenjangan nilai tambah yang dicerminkan dalam PDRB perkapita atau indikator indikator lain yang bisa menggambarkan nilai pendapatan dari semua unit lapangan usaha antar wilayah.

Kesenjangan seperti ini

lazim diduga

dengan Indeks Williamson, sekalipun memiliki kelemahan yaitu tidak mampu menjelaskan adanya keterkaitan dan interaksi antar wilayah. Dilain sisi keterkaitan sektor dan interaksi antar wilayah akan optimal apabila hirarki-pusat-

61

pusat aktivitas sosial ekonomi wilayah didukung dengan fasilitas ekonomi dan pelayanan yang berimbang dan memadai antar wilayah maka diperlukan analisis indeks skalogram untuk mengestimasi perkembangan hirarki wilayah. Suatu wilayah akan memiliki keterkaitan kuat apabila wilayah tersebut memiliki sumberdaya domestik yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam arti memiliki komoditi unggulan yang didukung dengan

kelembagaan

pemasaran yang efisien, maka dibutuhkan analisis Location Quontient (LQ) untuk mengestimasi sektor basis atau komoditi unggulan pada setiap wilayah pembangunan, dan bagaimana perkembangan pergeseran dan daya saingnya diperlukan analisis Shift share. Berpijak pada pemahaman tersebut di atas, maka dalam kerangka otonomi yang sedang bergulir ini, urgensi keterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya domestik wilayah

yang

mendasari pada Rencana Tata Ruang wilayah sebagai pedoman perwujudan keterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam menciptakan pembangunan wilayah yang berimbang

sudah semestinya menjadi juru kunci

efektifnya

pelaksanaan otonomi daerah. Atas dasar pemahaman tersebut dibangun kerangka pemikiran dasar seperti yang dilukiskan pada Gambar 3. 3.2 Hipotesis. Berdasarkan Latarbelakang permasalahan dan kerangka-kerangka teori serta kerangka pemikiran dasar yang dipaparkan di atas, dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut : 1. Diduga

kesenjangan

pembangunan

pengembangan (SWP), yang diduga

antar

satuan

wilayah

dari aspek kesenjangan:

penerimaan pendapatan, ketersediaan infrastruktur wilayah (sarana dan prasarana wilayah), penyebaran alokasi APBD Pembangunan dan intensitas interaksi spasial (arus barang, orang dan informasi) antar hirarki/pusat aktivitas SWP menunjukkan SWP C lebih senjang dan atau keterkaitan dan interaksi yang lebih lemah bila dibandingkan SWP A dan SWP B. Dimana SWP B diduga lebih berkembang dan atau keterkaitan dan interaksi lebih kuat sehingga berdampak pada pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat lebih baik atau lebih tinggi dibanding SWP A dan C. 2. Diduga satuan wilayah pengembangan (SWP) B lebih banyak atau lebih cepat mengelola dan memanfaatkan aneka potensi komoditas unggulan

62

wilayah, menjadi sektor /komoditi basis yang memperkuat struktur ekonomi wilayah dan pendapatan masyarakat dibanding SWP A dan SWP C. Dimana SWP C diduga lebih lamban.

Gambar 3 Bagan Kerangka Pemikiran Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah Pembangunan di Kabupaten Alor.

63

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini telah

dilaksanakan di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara

Timur, dengan waktu pengumpulan data berlangsung kurang lebih 3 bulan terhitung bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2005. Sedangkan proses analisis data sampai finalisasi penulisan Tesis dilakukan terhitung bulan Nopember 2005 sampai dengan akhir Desember 2006. 3.4. Sumber dan Jenis Data Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini mencakup : a.

Data Primer. Data primer yang dimaksudkan disini adalah data yang diperoleh di tingkat lapangan yang ada relavansi dengan tujuan penelitian ini, yakni untuk memperoleh sumber dan jenis data yang berada di Ibu kota kecamatan dan desa/kelurahan yang diarahkan sebagai pusat-pusat aktivitas ekonomi dalam RUTRW Kabupaten (46 kota hiarki) yang tersebar pada 3 satuan wilayah pengembangan (SWP), yakni SWP A (13 lokasi), SWP B (18 lokasi) dan SWP C (15 lokasi). Data primer yang dibutuhkan terutama yang terkait dengan jaringan interaksi spasial antar kota-kota hirarki melalui jaringan informasi SSB yang berada di Kantor Kecamatan dan orientasi interaksi spasial (bepergian) penduduk dalam aktivitas memenuhi kebutuhan dan kegiatan usaha sekaligus mereview perkembangan wilayah pembangunan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan Dinas/ Instansi Daerah yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian ini.

b. Data Sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan disini adalah data yang telah diperoleh dari BPS dan instansi-instansi terkait di

Kabupaten Alor yang relevan

dengan tujuan penelitian ini. 3.5 Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas/non acak, yakni dengan teknik “quota sampling”. Teknik “quota sampling” ini digunakan dengan pertimbangan bahwa responden yang dapat dipilih adalah orang-orang yang terkait secara fungsional dapat menjawab atau dapat memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan dapat mewakili populasi yang ada. Namun jumlah responden yang terpilih sebanyak 20 persen dari populasi (jumlah rumah tangga penduduk Tahun 2003) pada masing-masing lokasi

64

sebagai kota hirarki /pusat aktivitas pelayanan dalam RUTRW Kabupaten Alor Tahun 1991, dengan menggunakan Model Sloven dan Gay yang diacu Umar ( 2005). Model Sloven sebagai berikut : n =

N 1+ N e

2

Di mana : n = ukuran sampel N = ukuran populasi e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan ( 20 % ). Menurut Gay yang diacu Umar (2005), bahwa ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan untuk metode deskriptif, minimal 10 %, namun untuk populasi yang relatif kecil minimum 20 % dari populasi. Dengan demikian data yang dikumpulkan dalam penelitian ini telah semaksimal menggunakan data sekunder yang tersedia di Kantor BPS dan atau diberbagai Lembaga atau intansi yang terkait, dengan cara wawancara secara semi struktural dengan informan-informan kunci, yakni dengan pihak Pemerintah Daerah, Bappeda Kabupaten, Dispenda, Kantor SSB

dan

Dinas/Instansi terkait yang ada di

Kabupaten serta beberapa Stakeholder selain lingkup pemerintah daerah, yakni LSM, Direktur perusahaan daerah, Perguruan Tinggi setempat, swasta, dan beberapa organisasi sosial politik dan masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan review dan pengumpulan data di tingkat lapangan dengan metode wawancara dengan sumber-sumber informan kunci di Tingkat Kecamatan dan beberapa desa/kelurahan sebagai lokasi

pusat-pusat

aktivitas sosial ekonomi yang diarahkan dalam RUTRW Kabupaten dengan berpedoman pada Daftar koesioner.

Informan kunci ditingkat

diwawancarai sebanyak 20-25 responden atau 20 persen

lapangan yang

dari populasi (lihat

Lampiran 11) untuk setiap lokasi yang meliputi unsur-unsur antara lain Camat, Kepala desa/Lurah, Petugas/operator SSB, Petugas UPTD Kecamatan dan desa, Pengelola Pasar, Ketua Kontak Tani, Penyuluh lapangan, para kader desa dan Institusi lain ditingkat kecamatan dan desa sebagai lokasi hirarki/pusat aktivitas. 3.6. Metode Analisis 3.6.1. Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah 1) Analisis kesenjangan pendapatan berdasarkan Indeks Williamson. Salah satu alat analisis kuantitatif yang lazim digunakan untuk menganalisis kesenjangan pembangunan antar wilayah adalah dengan menggunakan Williamson index

(Williamson 1965). Indeks ini umumnya membandingkan

kesenjangan pembangunan antar wilayah yang dicerminkan oleh nilai tambah

65

aktivitas ekonomi dari suatu wilayah seperti pendapatan perkapita, proporsi penyerapan tenaga kerja sektor suatu wilayah dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun demikian data PDRB kecamatan jarang dipublikasi, maka salah satu parameter yang akan dipakai dalam analisis kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan dalam penelitian ini adalah data Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena dengan asumsi bahwa PBB merupakan salah satu representasi penerimaan pendapatan seluruh penduduk dari berbagai lapangan usaha di suatu wilayah Pembangunan. Indeks Williamson dihitung dengan menggunakan formula:

=

Vw

_ ⎞ ⎛ ∑ ⎜ yi − y ⎟ ⎝ ⎠ y __

2

fi n , 0 < Vw

< 1

Dimana: = =

indeks Williamson penerimaan PBB wilayah Pengembangan i

y

=

total penerimaan PBB Kabupaten

fi n

= =

jumlah wajib PBB Pengembangan i jumlah wajib PBB Kabupaten

Vw yi __

Semakin tinggi

Indeks Williamson, maka proses kesenjangan antar daerah

semakin besar. Namun kelemahan dari indeks williamson adalah bahwa pertumbuhan suatu wilayah tidak ada keterkaitan satu wilayah dengan wilayah lain. 2) Analisis kesenjangan perkembangan infrastruktur berdasarkan Indeks Skalogram. Indeks Skalogram merupakan salah satu alat analisis untuk mengukur tingkat kesenjangan

perkembangan suatu wilayah pengembangan sebagai hirarki

pusat-pusat aktivitas sosial ekonomi . Metoda ini digunakan untuk menghitung jumlah sarana dan jumlah jenis sarana dan prasarana pelayanan yang ada pada suatu pusat aktivitas sosial ekonomi. Sarana dan prasarana yang akan di hitung dalam penelitian ini mencakup fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas penerangan, fasilitas informasi dan fasilitas ibadah keagamaan, yang tersebar pada 9 Kecamatan. Dimana jumlah sarana dan jumlah jenis sarana tersebut selalu berkorelasi dengan jumlah penduduk. Pendekatan dengan metode analisis

skalogram

didasarkan pada suatu

asumsi bahwa semakin banyak/tinggi tingkat penyediaan fasilitas pada suatu lokasi, maka wilayah itu semakin berkembang sebaliknya semakin sedikit jumlah

66

sarana dan jenis sarana prasarana pelayanan maka wilayah tersebut dikategori terbelakang. Secara

statistik

metoda

analisis

skalogram

dapat

diformulasikan

berdasarkan formula yang dibangun Rustiadi et al. (2003 ) sebagai berikut:

IP

i

n

∑

=

( J ' ik

j

J ' ik =

n . ) fk

J ik − J k min SD k

Dimana : =

Iik I’ik

=

Ik min SDk

= =

IPi

=

indeks perkembangan ke-k di wilayah i nilai indeks perkembangan ke-k yang terkoreksi (terstandarisasi) wilayah ke-i nilai indeks perkembangan ke-k terkecil (minimum) standar deviasi perkembangan ke –k indeks perkembangan wilayah ke –i

Untuk keperluan analisis tersebut di atas, terlebih dahulu semua nama pusat wilayah, jumlah penduduk, jumlah jenis dan sarana pelayanan dicatat terlebih dahulu dalam format matriks seperti pada Tabel 7. Tabel 7 Matriks Analisis skalogram No

WPi

1 2 . . i . . n

W1 W2

JPi

Wi . . Wn Jumlah WP memiliki fasilitas Ratio WP memiliki fasilitas Bobot fasilitas (Fk)

J1 J11 J12 . . Ji1 . . Jn1 f1

... ...

F(j) Jk J1k J2k . . Jik . . Jn2 fk

fi/n

...

n/f1

...

... ...

...

... ...

... ...

Jm J1m J2m . . Jim . . Jnm fm

n/fm

...

fm/m

n/fk

...

n/fm

...

JJF F1 F2 . . Fi . . Fn

JF

RJF

PI(i)

R(i)

F1/m F2/m . . Fi /m . . Fn /m

SDk Keterangan:

WP(i)= Wilayah Pengembangan, JP(i) = Jumlah penduduk, F(j) = Fasilitas, JJF= Jumlah jenis fasilitas, JF= Jumlah fasilitas, RJF= Rasio jenis fasilitas, Ipi= Indeks perkembangan, R= Ranking, SDk=Standar deviasi .

3) Analisis kesenjangan penyebaran proporsi APBD Pembangunan berdasarkan Indeks Entropy (IE) Perkembangan suatu

wilayah dapat ditunjukkan dari semakin meningkatnya

komponen wilayah yang antara lain ditunjukkan dengan semakin luasnya hubungan

67

yang dapat dijalin antara sub wilayah - sub wilayah dalam sistem tersebut maupun sistem sekitarnya.

Perluasan jumlah komponen aktivitas tersebut

diduga dengan

indeks entropi penyebaran. Pemanfaatan konsep entropy ini dapat digunakan untuk banyak hal. Dalam penelitian ini Konsep entropy penyebaran ini digunakan untuk menganalisis Penyebaran alokasi APBD Pembangunan (SWP), dimana alokasi

Pembangunan antar Satuan Wilayah APBD pembangunan dalam suatu SWP

merupakan akumulasi alokasi APBD pada Sub-Sub wilayah Kecamatan sebagai Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Bagaimana perkembangan SWP yang ditunjukkan dengan jumlah komponen aktivitas alokasi APBD Pembangunan antar sub-sub wilayah, digunakan analisis Entropy penyebaran dengan formula yang dibangun Saefulhakim , (2003) sebagai berikut : IE

=

−

n

∑ P

i

i = 1

ln

P

i

Dimana : IE : Indeks Entropi Pi : Xi /Σxi Xi : Alokasi APBD SWP ke-i (Rp)

Untuk menjustifikasi tingkat perkembangan, maka ada ketentuan bahwa jika Indeks entropy (IE) semakin tinggi maka tingkat perkembangan semakin tinggi atau semakin merata 4) Analisis kesenjangan interaksi spasial (arus informasi pelayanan pemerintah) berdasarkan model entropi interaksi spasial tanpa kendala (unconstrained entropy model ). Untuk menganalisis kesenjangan interaksi spasial (arus informasi pelayanan pemerintah ) antar wilayah pembangunan berdasarkan hirarki aktivitas sosial ekonomi dari kota Ordo utama ke kota ordo II, III, IV dan sebaliknya dapat diduga dengan model entropi interaksi spasial tanpa kendala

(Unconstrained Entropy

Model) yang

dikembangkan oleh Wilson (1967, 1970) yang diacu Saefulhakim (2003 ). Secara matematis diformulasikan sebagai berikut :

F

ij

= Exp

(k

+ β .d

ij

+

ε ) ij

atau

ln F

ij

= k + β .d

ij

+ε

ij

Dimana:

F

=

ij

d

ij

=

Banyaknya intensitas interaksi spasial antara tempat asal ke-i dengan tempat tujuan ke- j kendala yang berkaitan dengan tempat asal ke-i dengan tempat tujuan ke –j

68

k

=

β

=

ε

=

ij

Parameter konstanta yang besarnya diduga dengan model dari data Parameter hambatan mobilitas spasial, yang besarnya diduga dengan model dari data Parameter Galat yaitu besarnya kesalahan pendugaan model terhadap banyaknya interaksi spasial dari tempat asal ke -i dengan tempat tujuan ke-j.

Model analisis interaksi spasial ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi dalam suatu wilayah pembangunan yang difokuskan pada aliran informasi aktivitas pelayanan pemerintah melalui alat komunikasi pemerintah daerah yang tersedia antar hirarki wilayah pembangunan. Model analisis interaksi spasial ini digunakan untuk melihat kuat lemahnya intensitas interaksi spasial antar hirarki wilayah dalam kaitannya dengan aktivitas pelayanan pemerintah. Selain

analisis entropi

interaksi spasial tanpa kendala (uncostrained

entropy model), untuk menganalisis arus informasi pelayanan pemerintah, juga digunakan analisis “ Deskriptif “ untuk melihat pola interaksi spasial (arus distribusi barang (komoditi) dan orang antar hirarki/pusat aktivitas sosial ekonomi antar SWP. 3.6.2.Analisis Sektor Basis/Komoditi Unggulan Antar Wilayah Pembangunan Sektor basis/komoditi unggulan adalah sektor/komoditi yang memiliki keunggulan dalam memenuhi permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor dari wilayah tersebut, dan memiliki kekuatan utama dalam

memenuhi

pertumbuhan

wilayah.

Dengan

kata

lain

sebagai

sektor/komoditas eksport yang membentuk keterkaitan ekonomi, baik ke belakang (kegiatan produksi) maupun ke depan (sektor pelayanan). Metode analisis yang umum dipakai dalam pembangunan ekonomi wilayah, terutama untuk mengetahui sektor basis atau komoditi unggulan suatu wilayah adalah: 1) Metode Location Quotient (LQ) Secara matematik, perhitungan LQ dilakukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

LQ

ij

=

p P

ij j

p P

i* *

69

Dimana: LQij pij

= =

pi.*

=

P* Pj

= =

i j

= =

Nilai LQ untuk aktifitas ke-j di wilayah Pengembangan ke-i produksi/aktifitas sektor/komoditi ke-j pada wilayah pengembangan ke-i produksi/ aktifitas sektor/komoditi total pada wilayah pengembangan ke-i Produksi/ aktifitas sektor/komoditi total wilayah Kabupaten Produksi/aktifitas sektor/komoditi ke-j pada total wilayah Kabupaten Wilayah pengembangan yang diteliti Aktifitas ekonomi yang dilakukan

Interpretasi hasil analisis LQ adalah sebagai berikut: a. Apabila nilai LQij > 1, menunjukan bahwa sektor/komoditi tersebut merupakan sektor basis/komoditi unggul/andalan, mempunyai pangsa relatif yang lebih besar dibanding sektor lainya b. Apabila nilai LQij = 1, menunjukan bahwa sektor/komoditi tersebut setara dengan sektor daerah atau mempunyai pangsa aktifitas setara dengan pangsa total. c. Apabila nilai LQij < 1, menunjukan bahwa sektor tersebut tergolong sektor/komoditi non basis, yang mempunyai pangsa relatif yang lebih kecil dan hanya memenuhi konsumsi lokal. 2) Shift Share Analysis (SSA) Merupakan salah satu teknik analisis untuk memahami pergeseran struktur aktivitas di suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas pada dua titik waktu. Secara matematik dapat diformulasikan sebagai berikut :

⎡ X ..(t1) ⎤ ⎡ X i (t1) − X ..(t1) ⎤ + ⎡ X ij (t1) − X i (t1) ⎤ ⎥ ⎢ ⎥ SSA = ⎢ −1⎥ + ⎢ X X X X i to to ( ) ..( ) ij ( to ) i ( to ) ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ X ..(to ) ⎦ b c a

Dimana: SSA = a = b = c = X = Xi

=

Xij

=

t1 t0

= =

komponen shift share komponen share komponen proportional shift komponen diferential shift nilai total produksi komoditas/aktivitas dalam total wilayah (kabupaten) nilai total jenis komoditas/aktivitas tertentu dalam total wilayah kabupaten nilai jenis komoditas/aktivitas tertentu dalam wilayah Pengembangan (WP) titik tahun terakhir (2003) titik tahun awal (1998)

70

Intepretasi hasil analisis SSA sebagai berikut: a. Apabila nilai SSA > 0, menunjukan bahwa sektor/komoditi tersebut memiliki keunggulan kompetitif dan pergeseran yang cepat. b. Apabila nilai SSA = 0, menunjukan bahwa sektor/komoditi tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sektor/komoditi basis c. Apabila nilai SSA < 0, menunjukan bahwa sektor /komoditi tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif dan pergeseran pertumbuhannya lamban. Secara singkat rangkuman kegiatan pengumpulan jenis dan sumber data dan pendekatan metode analisis serta output yang akan di hasilkan diperlihatkan pada Tabel 8 berikut : Tabel 8 Matriks rangkuman kerangka penelitian analisis kesenjangan pembangunan antar wilayah pembangunan di Kabupaten Alor Tujuan

Metode analisis

1. Menganalisis kesenjangan pembangunan antar wilayah pembangunan : (1) Kesenjangan pendapatan

♦ Indeks Williamson

(2) Kesenjangan perkembangan

♦ Indeks Skalogram

infrastruktur Sosial-ekonomi

Jenis dan sumber data

♦ Data Penerimaan PBB Kecamatan Tahun 1999-2004 (Rp) ♦ Sumber : Dispenda Kab. Alor ♦ Data fasilitas ekonomi (pasar, Bank, took/kios, perusahaan,Koperasi obyek wisata, dan pertamina ♦ Data fasilitas Perhubungan (darat, laut dan udara) ♦ Data fasilitas pendidikan (SD,SLTP,SLTA dan PT) ♦ Data fasilitas Kesehatan (Rumah sakit,Puskesmas, Pustu,Polindes dan Balai Pengobatan) ♦ Data fasilitas informasi dan Telekomunikasi ♦ Data fasilitas Penerangan ♦ Data fasilitas penyediaan air bersih ♦ Data fasilitas Peribadatan ♦ Data fasilitas Publik dan swasta. ♦ Sumber : BPS Kab.Alor Dengan unit data: desa/kelurahan.

Output yang diharapkan

♦ Mengetahui kesenjangan pendapatan antar SWP

♦ Mengetahui kesenjangan perkembangan hirarki/ pusat aktivitas Social ekonomi antar SWP

71

Sambungan Tabel 8. ♦ Indeks (3) Kesenjangan Entropy (IE) penyebaran alokasi APBD pembangunan wilayah

♦ Data alokasi RAPBD ♦ Mengetahui kesenKab.Alor TA: 1997/1998 jangan proporsi - 2003 per Kecamatan aloksi APBD dalam unit (Rp) pembangunan ♦Sumber : Bappeda Kab.Alor (4) Kesenjangan ♦ Entropy inte♦ Data arus informasi ♦ Mengetahui keseninteraksi spasial raksi spasial pelayanan pemerintah jangan interaksi antar hirarki/ tanpa kendala melalui saluran SSB pelayanan pemepusat aktivitas (unconstrained (informasi pasar, bencana rintah antar hirarki/ wilayah Entropy model) alam, kegiatan program/ pusat aktivitas pembangunan Proyek, kunjungan kerja) wilayah pembaTahun 2003 per kecamatan ngunan ♦ Deskriptif ♦ Data aliran orang ♦ Mengetahui pola antar SWP Tahun 2004 interaksi spasial ♦Data aliran orang, barang antar hirarki/pusat dan angkutan antar -inter aktivitas wilayah regional Tahun 2002 pembangunan dan 2003 antar regional ♦ Data IPM,IKM,Tahun 1999♦ Mengetahui derajat dan 2002 per Kabupaten kesejahteraan ♦ Data kemiskinan,Tahun masyarakat 2000-2004 per kecamatan ♦ Penyebaran penduduk, Per desa Tahun 2003 ♦ Data perkembangan kesehatan dan pendidikan Per kecamatan (2003) ♦ Data pendapatan Perkapita Kabupaten Tahun 2000-2003 ♦ Data RUTRW 1991 ♦ Sumber : Kantor SSB Kab.Alor, BPS Pusat dan Alor, Syahbandar Alor, Koperasi TKBM dan data Primer (orientasi interaksi Spasial antar SWP) 2.Menganalisis ♦ Location seberapa besar Quotient sektor/komoditi (LQ) unggulan/strategis antar wilayah pembangunan dan pendapatan masyarakat ang memperkuat ♦ Shift Share struktur ekonomi Analysis dan pendapatan (SSA) masyarakat

♦ Data produksi dan harga ♦ Mengetahui jumlah komoditas unggulan/ dan jenis komoditas Strategis Tahun 2003 unggulan/ strategis antar SWP (yang memiliki keunggulan komparatif/ sentra) ♦ Data produksi dan harga ♦ Mengetahui pergekonstan komoditas ungseran pertumbuhan gulan/strategis dengan dan kemampuan tahun awal 1998 dan takompetitif komodihun akhir 2003 tas unggulan/stra♦ Sumber : BPS Kab.Alor, gis antar SWP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Alor

72

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Profil Umum Kabupaten Alor. 4.1.1. Keadaan Fisik 4.1.1.1. Letak geografis dan Administrasi wilayah Kabupaten Alor sebagai salah satu Kabupaten dari 16 Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Timur, secara geografis terletak antara 8o – 6o Lintang Selatan arah Utara, 8o – 36o Lintang Selatan arah Selatan dan 1250 – 8o Bujur Timur arah Timur dan 123o – 48o Bujur Timur arah Barat. Sedangkan secara Administratif wilayah, batas Kabupaten Alor adalah sebagai berikut : •

Di sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Flores (Propinsi Sulawesi Selatan).

•

Di sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Ombay (Negara Timor Leste, dan Timor Barat ).

•

Di sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Lomblen (Kabupaten Lembata)

•

Di sebelah Timur : berbatasan dengan Pulau-Pulau Maluku Tenggara.

Kabupaten

Alor mempunyai luas wilayah daratan 2.864,64 Km2 atau

286.464 Ha. Merupakan Kabupaten kepulauan yang mencakup 17 buah gugusan pulau dengan luas wilayah perairan laut seluas 10.973, 62 km2. Dari 17 buah gugusan pulau – pulau tersebut, hanya 9 pulau yang dihuni penduduk sedangkan 8 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil yang masih merupakan potensi pengembangan kedepan. Dari kesembilan pulau yang dihuni penduduk, hanya terdapat dua pulau yang relatif lebih besar yaitu pulau Alor (210.476 Ha) dan pulau Pantar (68.652 Ha). Kemudian diikuti pulau Pura ( 2.753 Ha), pulau Kangge (1.368 Ha ), Sedangkan pulau-pulau berpenghuni

lain seperti pulau

Treweng, pulau Ternate, pulau Buaya, pulau Kepa, dan pulau Kura memiliki luas dibawah 400 Ha. Delapan pulau – pulau kecil yang tidak berpenghuni adalah pulau Rusa, pulau Kambing, pulau Lapang, pulau Batang, pulau Sika, pulau Kapas, pulau Tikus dan pulau Nuba ( BPS, 2002). Kabupaten Alor yang dibentuk dari 17 buah gugusan pulau, pada awal Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Alor Tahun 1991, wilayah administratif Pemerintahan hanya terdiri dari 6 Kecamatan, 3 Kecamatan Pembantu dan 58 desa. Dalam kurun waktu tahun 1990 – tahun 2004 wilayah administrasi pemerintahan mengalami 2 tahap pemekaran, sehingga sampai keadaan tahun 2004 wilayah administratif pemerintahan terdiri dari 9 Kecamatan

73

dan 175 Desa/Kelurahan (301,72 %) dari tahun 1990. Dari 175 desa /Kelurahan tersebut, 62,86 persen (110 desa/kelurahan) merupakan desa/kelurahan pesisir. Perkembangan wilayah administratif yang meningkat drastis tersebut, lebih mempertimbangkan kemudahan jangkauan pelayanan pemerintah, karena faktor keterisolasian dan permukiman yang tersebar. Dari 9 Kecamatan tersebut dimekarkan lagi menjadi 17 Kecamatan pada Tahun 2005 berdasarkan PERDA Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Alor. 4.1.1.2. Topografi, Iklim,Sumberdaya air dan Penggunaan lahan. Kabupaten Alor secara geofisik, sebagian besar luas wilayah daratan merupakan gunung dan berbukit-bukit yang dibatasi lembah dan jurang dalam, dengan kemiringan di atas 40 derajat seluas 184.053,12 Ha (64,25 %); Kemiringan 15 - 40 derajat seluas 67.691,44 Ha (23,61 %); kemiringan 00-15 derajat seluas 34.776,72 Ha (12,14 %). Dengan kondisi geomorfologi yang demikian juga memberikan iklim yang variatif bagi pengembangan aneka komoditi, namun dalam upaya

pengembangannya, memerlukan penerapan

tekhnologi konservasi yang intensif. Kabupaten Alor, termasuk dalam daerah dengan keadaan iklim subtropis (semiarid) dengan rata – rata temperatur 27,41 derajat celcius atau rata - rata berkisar antara (23,15 - 31,73

o

C). Rata-rata penyinaran matahari 80,5 persen

dan kelembaban nisbih (79,58 %). Musim hujan (3-4 bulan) berlangsung pada bulan Nopember/Desember sampai dengan Maret/April dan Musim panas (8-9 bulan) berlangsung bulan April/Mei sampai dengan Oktober/Nopember. Sumber daya air di Kabupaten Alor, pada umumnya didominasi oleh tipe sungai kering ( 64,88 %) dari jumlah sungai di Kabupaten Alor (168 sungai) dan air tanah dalam. Dari 59 (32.12 % ) sungai berair, dimana 18 sungai ( 30.51 % ) berada di SWP A, 26 sungai (40.07 %) berada di SWP B dan 15 sungai (25.42 %) berada di SWP C (Alor Dalam Angka 2002). Sungai-Sungai berair di SWP A pada umumnya memiliki debet air yang sangat kecil, sehingga wilayah ini lebih krisis dalam penyediaan sumber daya air. Sistem pertanian hanya mengandalkan pada pertanian lahan kering. Sedangkan pada SWP B dan SWP C, sumber daya air sungai yang sudah diarahkan untuk irigasi pertanian setengah tekhnis 227 Ha dan pengairan sederhana 1 684,25 Ha dari luas potensi lahan sawah (3354,50 Ha ) di Kabupaten Alor. Dimana 93,16 persen Irigasi pertanian tersebut berada di SWP C.

74

Penggunaan lahan di Kabupaten Alor keadaan Tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel 9. Tabel 9. Penggunaan lahan berdasarkan luas wilayah daratan Tahun 2003. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian penggunaan lahan Lahan sawah Lahan kering (tegalan+Ladang) Lahan perkebunan Hutan lindung Hutan produksi Hutan konversi Hutan cagar alam Padang rumput Lahan pekarangan/pemukiman Kolam/empang Lahan tidak diusahakan/kritis Lainya Jumlah

SWPA 0.00 12598.97 16061.03 1580.76 17433.14 0.00 6151.05 3599.07 1292.00 1000.00 15580.00 0.00 75296.02

Luas lahan (Ha) SWP B SWP C Kabupaten 287.00 3067.50 3354.50 13160.88 14377.03 40136.88 17079.76 19918.43 53059.22 19218.90 30994.29 51793.95 2360.69 0.00 19793.83 6675.41 16184.66 22860.07 0.00 2600.00 8751.05 5781.91 9180.52 18561.50 6120.00 1888.00 9300.00 325.00 14662.00 15987.00 16622.00 10661.00 42863.00 3.00 0.00 3.00 87634.55 123533.43 286464.00

Sumber : BPS, 2003 (Alor Dalam Angka ,2003). Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2004 (Laporan Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Alor Tahun 2003).

Penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 9, pada umumnya didominasi potensi lahan kering (99,88 %) luas wilayah Kabupaten Alor. Lahan yang bisa diarahkan untuk pengembangan sawah hanya 1,17 persen dan tersebar pada 16 daerah irigasi di Kabupaten Alor. Luas lahan sawah tersebut yang sudah dimanfaatkan menjadi irigasi setengah tekhnis dan irgasi sederhana seluas 1911,25 Ha (56.98 %), dan 43,02 persen masih merupakan potensi. Sedangkan penggunaan lahan kering untuk pertanian (tegalan, ladang dan perkebunan), produktivitas penggunaannya baru mencapai 17 210 Ha (18.47 %) dari luas potensi 93 196,10 Ha (32.53 % ) luas daratan Kabupaten Alor. Pengarahan penggunaan lahan untuk pertanian tersebut, sedikit mengalami pergeseran (bertambah ) 10, 63 persen dari Tahun 1990 (83 289,50 Ha ) sebagai tahun awal penyusunan RUTRW Kabupaten Alor Tahun 1991. Penggunaan lahan untuk hutan (Lindung, produksi, konversi dan cagar alam) seluas 103 198,90 Ha (36,03 %) luas daratan Kabupaten Alor. Luas hutan juga mengalami perkembangan seluas 33 498,90 Ha (32,46 %) dari Tahun 1990 (69 700,00 Ha). Demikian juga Padang rumput (padang penggembalaan) mengalami perluasan dari 7149,00 Ha menjadi 18561.50 Ha atau bertambah 61.48 persen pada tahun 2003 dan telah di investigasi pada lima kawasan (Lawalu, et al. 2003).

75

Sedangkan danau/kolam/empang/ mengalami pergeseran dari 197 Ha tahun 1990 menjadi 15 987.00 Ha pada tahun 2003, karena ada penggunaan lahan, untuk pembangunan embung-embung bagi kegiatan konservasi dan irigasi lahan pertanian. Selain itu arahan penggunaan lahan yang mengalami pengurangan adalah lahan yang sementara tidak diusahakan/kritis, pada tahun 1990 seluas 62 709,50 mengalami penurunan menjadi 42 863.00 Ha pada tahun 2003 atau menurun 31,65 persen. 4.1.1.3. Sumberdaya fisik Laut. Kabupaten Alor secara geografis seperti uraian di atas, merupakan wilayah kepulauan, dengan luas laut 10.973,62 Km2 atau kurang lebih 4 kali (383,07 persen) luas daratan Kabupaten Alor. Panjang garis pantai mencapai 669,64 Km2. Dari garis pantai seluas 669,64 Km2 tersebut, dikelilingi hutan bakau (mangrove) seluas 1 665,71 Ha. Perairan laut cukup kaya dengan keaneragaman biota laut, karena fungsi natural bawah laut masih tersinyalir alamih dan sangat unik dan belum tersentuh ulah tangan manusia. Maka oleh beberapa petualangan atau penggemar wisata bahari mancanegara antara lain Karl Muller seorang dave master asal Australia, Cedrik Lechat seorang warga Perancis dan Prof.Dr.John Steward seorang ahli kelautan berkebangsaan Kanada yang melakukan observasi bawah laut di perairan laut Alor, menyatakan bahwa diving di selat Pantar (Gambar 4) sangat unik dan mengasyikan, dan mereka mengkategorikan Taman laut selat Pantar sebagai “Taman laut berkelas dunia” yang memiliki luas 19 584 hektar dengan 26 titik diving (Bentara Wisata, 2006). Hasil pengamatan mereka terhadap jenis flora dan fauna yang hidup diperairan laut Alor, jarang ditemukan di perairan lainya yang mempunyai ekosistem sejenis. Adanya gua-gua dan kontur dasar perairan lebih dari 60 – 90 derajat yang ditumbuhi terumbu karang yang khas, sehingga memiliki keunikan tersendiri. Prosentase keunikan untuk flora (70 %) dan fauna (66 %) di banding dengan yang mereka temukan di Taman laut Maldavic di laut Karabia, Great Barier Rief di Australia, Bunaken di Manado, Padaido di Biak dan Seram di perairan Maluku. Adanya keunikan alam bawah laut Alor, telah mengikat seorang petualang diving dunia asal Perancis “Cedrik Lechat sekeluarga “ untuk menetap di Alor (pulau Kepa) sejak 1997 sampai sekarang. Disamping itu Potensi lestari sumber daya perikanan Kabupaten Alor diperkirakan 164 604 ton pertahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan

76

sebear 131 683, 44 ton pertahun. Total Produksi perikanan di Kabupaten Alor Tahun 2004 baru mencapai 19 701 ton (14,96 %) dari jumlah potensi penangkapan yang diperbolehkan. Hal ini berarti peluang untuk potensi penangkapan masih sangat besar yakni 111 982 ton pertahun ( 85,04 % ).

Gambar 4. Peta Lokasi Penyelaman di Taman laut Selat Pantar. Keterangan : 26 titik penyelaman (1. Kal's Dream - 2. The Bullet - 3. Tri-Top - 4. School's Out - 5. Sharks Galore - 6. Clown Valley - 7. Slab City - 8. The Boardroom - 9. Smart's Lament - 10. Coconut Grove - 11. The Arch - 12. Babylon - 13. Coral Cliffs - 14. The Edge - 15. Cave Point - 16. Crocodile Rock - 17. Peter's Prize - 18. Half Moon Bay - 19. Fault Line - 20. The Patch - 21. Nite Delight - 22. The Mini Wall - 23. No Man's Land - 24. The Cathedral - 25. Sea Apple Slopes - 26. Batu Pantar)

Disamping Sumber daya perikanan, perairan laut Alor (selat ombai) juga tersimpan sumber daya tambang migas. Hasil investigasi Dinas Pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003, menemukan adanya dua titik rembesan minyak bumi, yakni di Sifala Alor Barat Daya dan di Beang Pantar Barat. Selain itu Galian C berupa Batu hias (batu hitam), sudah dieksploitasi sebagai salah satu komoditi eksport di Kabupaten Alor. 4.1.2. Perkembangan kependudukan dan sosial - ekonomi 4.1.2.1. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Alor pada tahun 2003, mencapai 168 965 orang atau naik

16,83 persen dari tahun 1990 (144 629 orang). Penduduk

perempuan berjumlah 86 382 orang (51.12 %) dan laki-laki 82 583 orang (48.88 %). Sedangkan rumah tangga penduduk

sebanyak 36 333 rumah tangga,

dengan rata–rata kepadatan penduduk 59 orang/Km2. Perkembangan tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Alor tahun 1990-2003, diperlihatkan pada Gambar 5 dan 6.

77

175000

Perkembangan Jumlah Penduduk Alor Tahun 1990-2003

Jumlah Penduduk (Jiwa)

170000

168277

165000

168965 168921

164042

160000

Perkembangan Jumlah Penduduk Alor Tahun 1990-2003

158188 155836 154360 152880 153564

155000 150000

147646 148938 145827 146383 144629

145000 140000 1985

1990

1995

Tahun 2005

2000

Gambar 5 Perkembangan Penduduk Kabupaten Alor Tahun 1990-2003

4.50

Prosentase pertumbuhan penduduk Alor Tahun 1990-2003

4.00

3.93

3.70

% p e rtu m b u h a n

3.50 3.00 2.65

2.50

Prosentase pertumbuhan penduduk Alor Tahun 19902003

2.58

2.00 1.51

1.50 1.00

0.86 0.88

0.83

0.50

0.38

0.96 0.45 0.52

0.38 0.03

0.00 1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

Tahun 2004

Gambar 6 Prosentase pertumbuhan penduduk Kabupaten Alor Tahun 1990-2003.

Perkembangan

tingkat

pertumbuhan

dari

tahun

ke

tahun

nampak

berfluktuasi, hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor yakni kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah angkatan kerja penduduk sebanyak 80 432 orang (62,61%), yang bekerja 74 533 orang (92,67%) dan yang masih mencari kerja 5 899 orang (7.33 %). Sedangkan yang dikategori sebagai bukan angkatan kerja sebanyak 48 038 orang (37,39%). Dari 92,67 persen angkatan kerja penduduk yang bekerja, pada umumnya mengguluti pada mata pencaharian sebagai Petani (78,40%). Secara rinci penyebaran jumlah dan kepadatan penduduk serta mata pencaharian penduduk antar satuan wilayah pengembangan (SWP) diperlihatkan pada Tabel 10.

78

Tabel 10 Penyebaran jumlah penduduk dan mata pencaharian penduduk antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 2003. No

1

Jumlah SWP A penduduk dan Orang % mata pencahaian

SWP B Orang

SWP C %

Orang

%

Kabupaten Orang

%

7750

21.33

22315

61.42

6268

17.25

36333

100.00

2

Rumah Tangga (RT) Penduduk

37631

22.27

103708

61.38

27626

16.35

168965

100.00

3

Laki-laki

18329

48.71

50570

48.76

13684

49.53

82583

48.88

4

Perempuan

19302

51.29

53138

51.24

13942

50.47

86382

51.12

5

Kepadatan

50

22.27

105

61.38

24

16.35

59

100.00

6

Petani

27331

91.63

20415

62.78

10688

87.72

58434

78.40

7

Peternak

664

2.23

631

1.94

365

3.00

1660

2.23

8

Nelayan

551

1.85

955

2.94

103

0.85

1609

2.16

9

Penambang

25

0.08

54

0.17

45

0.37

124

0.17

10

Pedagang

194

0.65

2390

7.35

86

0.71

2670

3.58

11

Industri kerajinan PNS/TNI/POLRI/ Pensiunan lainya

245

0.82

788

2.42

16

0.13

1049

1.41

457

1.53

6541

20.11

511

4.19

7509

10.07

332

1.11

746

2.29

310

2.56

1478

1.98

12 13

Sumber : BPS, 2003 (Alor Dalam Angka 2003, Kecamatan Dalam Angka 2003, Podes dan Profil desa 2003).

Secara agregat jumlah angkatan kerja yang bekerja menurut lapangan usaha utama yakni disektor pertanian sebanyak 61 703 orang (82,79%), pertambangan dan penggalian sebanyak 124 orang (0,17% ), industri pengolahan sebanyak 1 049 orang (1,41 %), perdagangan sebanyak 2 670 orang (3,58%), jasa sebanyak 7 509 orang (10,07 %), angkutan sebanyak 663 orang (0,89 %) dan lainnya sebanyak 815 orang (1,09 %). 4.1.2.2. Sosial budaya Perkembangan sosial budaya di kabupaten Alor keadaan Tahun 2003, yang diperlihatkan dari beberapa indikator pembangunan wilayah sebagai berikut : a. Aspek pendidikan. Produktivitas suatu wilayah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya aspek tingkatan pendidikan yang dicapai dari berbagai displin ilmu. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2003, tercatat 5 192 orang (4,04%) penduduk Alor berumur 10 tahun keatas, yang tidak atau belum pernah sekolah (tidak berijazah). Yang tidak atau belum tamat SD/MI (23,58 %) dan diantaranya sebanyak 6 262 orang (4,87%) adalah tidak mengenal huruf (tidak bisa baca dan tulis),

tamat SD/MI (39,91%), tamat SMTP (18,59 %), tamat

SMTA (11,9 %) dan yang tamat perguruan tinggi hanya

(1,98 %).

Perkembangan tingkatan pendidikan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas

79

sumber daya pembangun wilayah di Alor masih sangat riskan. Secara rinci perkembangan penduduk berumur 10 tahun ke atas berdasarkan tingkatan Ijazah pendidikan yang dimiliki, terlihat pada Tabel 11 berikut: Tabel 11 Perkembangan penduduk Alor berumur 10 tahun ke atas, berdasarkan tingkatan Ijazah pendidikan yang dimiliki Tahun 2003. No

Status pendidikan

Jumlah penduduk (orang)

1 Tidak/belum sekolah

Prosentase (%)

5 192

4.04

2 Tidak/belum tamat SD/MI

30 289

23.58

3 SD/MI

51 273

39.91

4 SMTP sederajat

23 888

18.59

5 SMU Sederajat

11 338

8.83

6 SMK sederajad

3 947

3.07

7 Diploma I-II

955

0.74

8 Diploma III

538

0.42

9 Universitas (S1+ S2) Total Alor

1 050

0.82

128 470

100.00

Sumber : BPS, 2003 (Alor Dalam Angka, 2003)

Selain dari perkembangan penduduk berdasarkan tingkatan pendidikan yang dicapai, maka dapat ditunjukkan pula perkembangan jumlah murid, Guru dan rasio murid terhadap Guru antar tingkatan sekolah di Kabupaten Alor Tahun 2003, seperti pada Tabel 12. Tabel 12 Perkembangan jumlah murid, Guru dan rasio murid terhadap Guru menurut tingkatan sekolah di Kabupaten Alor Tahun 2003. No

Tingkatan pendidikan

I

Taman kanak –kanak (TK)

SWP A

SWP B

SWPC

Kabupaten

1

Murid

151

987

144

1 282

2

Guru

11

97

17

125

3

Rasio

13.73

1

Murid

7 957

18 564

5 185

31 706

2

Guru

365

1086

319

1 770

II

10.18

8.47

10.26

Sekolah Dasar

3 III

Rasio

21.80

17.09

16.25

17.91

Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) 1

Murid

2 3 1

Murid

472

4 530

0

5 002

2

Guru

23

230

0

253

3

Rasio

20.52

IV

1 667

6 273

Guru

97

379

Rasio

17.19

16.55

792

8 732

61

537

12.98

16.26

Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA)

Sumber : BPS, 2003 (Alor Dalam Angka ,2003).

19.70

0.00

19.77

80

b.Aspek kesehatan. Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator pembangunan wilayah yang mencerminkan

tinggi rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM)

secara dinamik sebagaimana aspek pendidikan. Oleh karena produktivitas pembangunan wilayah yang selalu berkembang secara dinamik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat. Pada umumnya perkembangan pembangunan kesehatan yang ingin dicapai, ditentukan oleh beberapa indikator pembangunan kesehatan seperti yang tertera pada Tabel 13. Tabel 13 Perkembangan beberapa indikator pembangunan kesehatan antar Satuan wilayah pengembangan di Kabupaten Alor Tahun 2003. Wilayah Pembangunan

Indikator Pembangunan Kesehatan SWP A 1.Angka harapan hidup (%)

SWP B

SWP C

Kabupaten

66.70

67.46

65.40

66.52

2.Angka Kelahiran Bayi/1000 kelahiran (%)

5.10

12.80

6.10

21.60

3.Angka Kematian Bayi/1000 kehamilan (%) 4.Angka kematian Ibu hamil/melahirkan/ 1000 ibu hamil (%)

3.00

6.60

6.20

15.80

3.20

5.70

5.40

25.40

5.Gizi buruk/KEP Nyata (%)

4.00

6. Jumlah Dokter (orang)

2

13

7

22

7.Jumlah paramedis (orang)

17

62

19

98

8.Jumlah Bidan Desa (orang)

30

49

35

114

9. Pekarya (Orang)

12

36

14

62

10.Posyandu (Buah)

92

183

104

379

322

6255

570

7147

11.Aksektor KB Aktif (orang)

3.10

2.60

3.23

12.Cakupan air bersih/rumah tangga (%) 2.36 52.27 3.37 57.99 Sumber : Dinas Kesehatan , 2003 (Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Alor Tahun 2003).

Tabel 13 menunjukkan bahwa rata-rata angka harapan hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Alor berada dibawah 70 tahun, sementara angka kematian per seribu kehamilan ibu/kelahiran bayi mencapai 15.80 persen, sedangkan angka kematian ibu hamil per seribu ibu hamil mencapai 25.40 persen. Sedangkan Status gizi buruk (kronik energi protein/KEP nyata) rata-rata 3.2 persen, nilai KEP ini lebih baik dibanding Tahun 2002 mencapai 10 persen. Demikian pula cakupan air minum bersih rata-rata mencapai 57.99 persen dari total rumah tangga penduduk Alor (36 333 RT). Demikian pula penyediaan tenaga

Dokter,

Paramedis,

dan

Bidan

masih

sangat

terbatas,

belum

mengimbangi jumlah fasilitas kesehatan yang telah dibangun. Sejumlah fasilitas kesehatan yang sudah dibangun seperti PUSTU dan Polindes banyak yang mubazir karena keterbatasan tenaga medis/bidan untuk ditempatkan disana.

81

c. Aspek Agama (Religion). Pada umumnya terdapat lima (5) agama yang dianut penduduk Kabupaten Alor, yakni Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan dan Hindu/Budha. Perkembangan masing-masing jumlah penganut agama antar satuan wilayah pengembangan di Kabupaten Alor, diperlihatkan pada Tabel 14. Tabel 14 Perkembangan jumlah penganut agama antar satuan wilayah pengembangan di Kabupaten Alor Tahun 2003. Jumlah Penganut Agama (orang) SWP A B C

Islam

K.Khatolik

12202 24435 36

661 4591 1087

K.Protestan

Hindu/Budha

Total antar SWP

24765 74523 26494

3 155 9

37631 103704 27626

Kabupaten 36673 6339 125782 Sumber : BPS, 2003 ( Alor Dalam Angka, 2003).

167

168961

Tabel 14, memperlihatkan bahwa perkembangan jumlah penganut Agama di Kabupaten Alor, didominasi agama Kristen Protestan (74.44%), diikuti agama Islam (21.71%), agama Kristen Khatolik (3.75%) dan agama Hindu/Budha (0.10 %). Dalam hubungannya dengan kerukunan hidup antar agama di Kabupaten Alor, kerukunannya masih sangat harmonis, belum ada intimidasi dari pihak agama manapun yang

mencedrai kebebasan umat

beragama untuk

menjalankan ibadahnya masing-masing. Kekentalan hubungan kekeluargaan dalam menjalani silahturahmi antar umat beragama, baik pada peringatan harihari raya keagamaan, pembangunan tempat ibadah, MTQ, hubungan kawin– mawin, khitanan dan hubungan kekerabatan lainya merupakan potensi sosial yang masih sangat dihargai sampai saat ini. Namun demikian seiring dengan perkembangan global dan stabilitas politik Dalam Negeri yang labil, tidak menutup kemungkinan adanya infiltrasi kepentingan dan teroris, untuk mencedrai kerukunan kehidupan beragama di Kabupaten Alor yang selama ini terpelihara, bisa saja dapat terjadi, maka perlu diwaspadai, dengan upaya meningkatkan intensitas dialog antar umat beragama yang dinamik, merupakan solusi yang lebih humanis, dalam menjamin ketahanan wilayah yang lebih kondusif terhadap penyusupan konflik horisontal yang berdampak SARA. d. Aspek keragaman ethnis, budaya dan kekerabatan sosial.

82

Penduduk Kabupaten Alor memiliki keragaman suku asli (50 suku asli) dan kelompok suku pendatang dari luar Kabupaten Alor antara lain suku Cina, Bugis Makasar, Buton, Batak, Ambon, Padang, Jawa, Manado, Dayak, Bali, Bima , Flores, Sumba, Timor, Rote, Sabu, dll. Dalam hubungannya dengan interaksi sosial baik antar suku asli maupun suku pendatang, masih sangat harmonis karena ada keterikatan budaya dan fungsional yang mutualisme. Dalam kaitannya dengan keterkaitan budaya, penduduk Alor sejak lama dalam menjalani kekerabatan sosial antar suku-suku asli maupun suku –suku tetangga di luar pulau Alor telah tertanam nilai-nilai kekerabatan sosial yang dikenal dengan

“ hubungan bela “ dan “hubungan egalatarian” . Kedua nilai

kekerabatan sosial tersebut, masih dijunjung tinggi sampai saat ini, sebagai salah satu modal sosial yang memiliki kekuatan dalam mempersatukan perbedaan suku, agama, adat-istiadat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Alor. Kemudian keterkaitan fungsional antara suku asli dan suku pendatang, yang masih terpelihara keharmonisan, karena suku asli memandang suku pendatang sebagai pembawa inovasi dan pasar input dan pasar output produk suku asli, yang masih berorientasi produk

tradisional. Namun demikian

kesenjangan pendapatan antar suku asli dan suku pendatang serta kebocoran wilayah yang tak terkendali, merupakan dilema yang perlu diwaspadai saat ini dan kedepan, sehingga selalu dalam keseimbangan. Dampak negatif lain yang sering timbul dari hubungan bela dan egalatarian yang tak terkendali adalah mengurasnya ekonomi penduduk (pemborosan) demi suatu prestise sosial merupakan salah satu lingkaran setan kemiskinan di Alor. Kabupaten Alor yang terdiri atas keragaman suku asli, tidak terlepas dari keragaman ethnolinguistik (56 bahasa ibu) yang dikelompokan dalam 13 rumpun bahasa, yang satu sama lain sangat berbeda untuk dimengerti, sehingga dalam interaksi sosial antar penduduk di Kabupaten Alor selalu menggunakan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa komunikasi antar suku-suku di Alor. Selain keragaman ethnolinguistik, juga memiliki keragaman budaya, kurang lebih terdapat 37 jenis peninggalan benda-benda cagar budaya atau megalitik termasuk “Al’quran kuno” bertuliskan tangan yang masih dilestarikan dan sedang tersimpan dalam museum daerah. Disamping itu terdapat tari-tarian dan syair budaya, yang intinya sebagai media dalam menjamin kekerabatan atau interaksi sosial dalam keberagaman. Diantaranya tarian “lego-lego” dan untaian syair pemersatu “ Taramiti Tominuku (bersehati kita teguh, bersama kita bisa)”,

83

“Webuk wangkape (yang jauh/ berbeda diikat menjadi dekat/satu)”. Nilai-nilai budaya ini masih dihormati dalam kelembagaan adat, dan jauh lebih ampuh sebagai alat penyelesaian konflik konflik horisontal dan atau berbagai aspek pembangunan lainnya. Seharusnya dalam kerangka otonomi daerah, nilai-nilai budaya ini haruslah mendapat tempat yang lebih strategis, untuk menjawab tantangan pembangunan wilayah, namun nilai – nilai budaya dan peran kelembagaan adat dan lembaga non formal lainnya belum diintigrasikan secara optimal dalam pengambilan kebijakan pembangunan wilayah. Seharusnya diperlukan suatu “regulasi “ yang mengintegrasikan peran kelembagaan adat dan nilai – nilai budaya sebagai suatu modal sosial yang menggerakan dan memberdayakan ekonomi penduduk dan aspek pembangunan lainnya untuk berkembang maju adalah suatu prestise sosial yang lebih humanis dan dinamis. 4.1.2.3. Ekonomi wilayah. Perkembangan ekonomi wilayah dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator pembangunan sebagai berikut : a.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan pertumbuhan ekonomi wilayah yang ditunjukkan dengan nilai PDRB sebagaimana pada Tabel 2, pada tahun 1998 menunjukkan minus 2,50 persen dan tahun 1999 (0,44%), namun mulai berangsur membaik menjadi 5,63 persen pada Tahun 2003, namun dari sisi prosentase kontribusi PDRB Kabupaten Alor tehadap PDB Nasional pada tahun 2000-2003 masih sangat rendah rata-rata 0,03 persen. Sedangkan kontribusinya terhadap PDRB Propinsi NTT pada tahun 2000 sebesar 3,97 persen, tahun 2001 (3,96 %), tahun 2002 (3,91%) dan tahun 2003 (3,92 %) b.Pendapatan Perkapita. Perkembangan pendapatan perkapita yang ditunjukkan oleh PDRB perkapita, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Namun demikian bagaimana rasio perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Alor terhadap PDB Nasional dan Provisi NTT dapat ditunjukkan pada Tabel 15 Tabel 15 memperlihatkan bahwa rasio perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Alor terhadap PDB Nasional masih rendah yakni pada tahun 2000 dan 2001 hanya mencapai 0,11 %, sedangkan tahun 2002 dan 2003 sedikit bergeser menjadi 0,12 %. Sedangkan

rasio pertumbuhan PDRB per kapita

Kabupaten Alor terhadap PDRB Provinsi NTT cukup tinggi, pada tahun 2000

84

mencapai 88,17 persen, dan sedikit menurun tahun 2001 (87,62%), kemudian meningkat menjadi 90,35 persen pada tahun 2002 dan tahun 2003 (94,94%). Tabel 15 Ratio Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Alor terhadap PDRB Per kapita Provinsi NTT dan PDB Per kapita Indonesia Tahun 2000-2003 Tahun

Kabupaten Alor PDRB Per kapita (Rp)

Provinsi NTT PDRB Ratio PDRB Alor Per kapita terhadap Per (Rp) kapita NTT (%)

Indonesia Ratio PDRB Alor terhadap Per kapita Indonesia (%)

PDB Per kapita (Rp)

2000

1443624

1637322

88.17

1264918748

0.11

2001

1667071

1902590

87.62

1467654835

0.11

2002

1954572

2163295

90.35

1610564951

0.12

2003 2177729 2293762 94.94 1786690919 0.12 Sumber : BPS, 2003 ( PDRB Kabupaten Alor Tahun 2003 dan PDB Indonesia Tahun 2003).

Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Alor terhadap rata-rata PDRB Perkapita NTT cukup signifikan, namun terhadap PDB Nasional amat lemah. C. Struktur ekonomi. Struktur ekonomi wilayah, sebagaimana pada Tabel 3 masih didominasi pada sektor pertanian (primer), walaupun prosentase proporsi sektor primer dari tahun 1998-2003 menunjukkan pergeseran yang menurun. Pada Tahun 1998 prosentase proporsi Sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 42,2 persen menurun menjadi 34,58 persen, bila dibanding tahun 1988 sebagai tahun dasar penyusunan RUTRW Kabupaten Alor, proporsi PDRB mencapai

Sektor

pertanian

56,9 persen. Pertambangan dan penggalian

terhadap

tahun 1998

sebesar 1,38 persen, tahun 2003 menurun menjadi 1,2 persen , sedangkan tahun 1988 (0,6 %). Kemudian sektor industri (sekunder) perkembangannya masih tidak menentu (berfluktuatif), tahun 1988 sebesar 0,8 persen meningkat 2,17 persen pada tahun 1998, namun menurun drastis menjadi 1,91 persen pada tahun 2003. Namun ada peningkatan sektor sekunder pada sektor bangunan dan konstruksi, pada tahun 1988 sebesar 0,4 persen, meningkat menjadi 5,47 persen pada tahun 1998 dan 5,76 persen tahun 2003. Sedangkan Sektor tersier (perdagangan , komunikasi dan jasa) mengalami peningkatan yang berfluktuatif kecuali sektor sektor angkutan dan

jasa-jasa, mengalami perkembangan yang cukup

signifikan. Sektor perdagangan, rumah makan dan hotel pada tahun 1988 memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,7 persen, tahun 1998 12,81 persen dan sedikit menurun menjadi 12,7 persen tahun 2003. Pengangkutan dan

85

komunikasi tahun 1988 sebesar 5,4 persen, tahun 1998 sebesar 5.72 persen dan tahun 2003 6.57 persen.

Sektor jasa keuangan , persewahan dan jasa

perusahaan, tahun 1988 sebesar 3.3 persen, tahun 1998 sebesar 4.67 persen dan tahun 2003 sedikit menurun menjadi 4.12 persen. Sedangkan jasa pemerintahan umum, listrik dan air minum serta jasa swasta pada tahun 1988 sebesar 16,8 persen, meningkat menjadi 25,58 persen tahun 1998 dan 35,15 persen pada tahun 2003. Secara Grafik prosentase perkembangan Struktur ekonomi Kabupaten Alor tahun 1998 – 2003 dapat dilihat pada Gambar 7. % 60

Tah

56.9

1988

50 1998

42.2 39.34 38.34 37.08 35.21

40 30

34.58 1.39

20

2.17 2.15 2.1 2.04 1.97 1.91 0.8

1.38 1.35 1.3

10

1.24 1.2 0.6

0 0

1

2

5.1 0.61 0.61 0.59 0.57 0.55 0.55

3

5.98 5.76 5.74 5.69 5.59 5.47 0.4

4

14.47 13.45 13.01 12.81 12.7 12.7 10.7

5

6

1999

32.6 31.85 29.76 27.57 24.97

6.68 6.57 6.1 6.09

4.67 4.52 4.6 4.41 4.22 4.12 3.3

5.86 5.72 5.4

7

8

2000

25.89 16.8

2001 2002

9

10

2003

Sektor

-10

Gambar 7 Prosentase Perkembangan Struktur ekonomi Kabupaten Alor Tahun 1988 dan Tahun 1998-203.

Secara

parsial

Tabel

3

dan

Gambar

7

menunjukkan

keterkaitan

perkembangan struktur ekonomi wilayah yang lemah, pergeseran sektor pertanian yang menurun tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan sektor industri yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari prosentase proporsi

sektor

industri terhadap PDRB Kabupaten Alor yang semakin menurun. Perkembangan industri masih terbatas pada industri kecil dan rumah tangga. Sedangkan keterkaitan antara sektor primer (pertanian) dengan sektor tersier menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, walaupun pada beberapa komoditi menunjukkan fluktuatif. Hal ini bisa dilihat dari data perdagangan komoditi antar pulau di Kabupaten Alor Tahun 2002 – 2004 pada Tabel 16. Penerimaan jasa sumbangan Pihak ketiga (SP3), sebagaimana pada Tabel 16 adalah jasa perizinan perdagangan komoditi antar pulau sebagai salah satu Pos penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun dalam realitasnya

86

Tabel 16 Perkembangan perdagangan komoditi Antar pulau/eksport dan Penerimaan sumbangan Pihak ketiga (SP3) di Kabupaten Alor periode 2002-2004 2002 No

Jenis komoditi

Jumlah komoditi (Kg/Liter/P)

2003 SP3 (Rp)

Jumlah komoditi (Kg/Liter/P)

2004 SP3 (Rp)

Jumlah komoditi (Kg/Liter/P)

SP3 (Rp)

Kemiri 2074102 534572008 819285 157079975 2387397 4,559,931,341 Kopra 102455 6813805 36456 3624500 28701 1808100 Biji 3 Mente 369501 66769600 263005 43088250 717959 113669440 64120 10777000 30175 5270249 148909 29005800 4 Serlack 816418 49875957 358787 18178850 446495 24323975 5 Asam 2900 2925000 530 99000 11337 5818375 6 Cengkeh 59667 18834997 51063 4151175 91812 4560985 7 Pinang 5155 4161450 375 168750 1600 759500 8 Kenari 2761 17949425 15 0 0 0 9 Vanili 35817 7772537 18150 1471050 38250 3059200 10 Kunyit 217 283075 160 156000 1240 620000 11 Madu Ubur12 ubur 25000 3250000 438.006 0 15.426 0 Anakan 13 Mutiara 10000 1000000 0 0 0 0 Agar-agar/ 14 R.laut 3200 351000 0 0 0 0 Batu 15 hitam 3810780 342970200 3268640 309518250 3550980 355098000 Batu 16 puyu 0 0 190350 10895625 88380 4419000 Total 7382093 1068306054 5037429.006 55370167 7513075.426 5103073716 Sumber : Dispenda 2005 (Laporan Bulanan Penerimaan SP3 Komoditi Antar Pulau di Kabupaten Alor Tahun 2002-2004). 1 2

terdapat indikasi kebocoran wilayah (penyulundupan) yang tidak terkendali karena regulasinya yang masih lemah. Jumlah komoditi yang

diantarpulaukan

selalu melampoui izin yang diberikan, rata-rata 23.50 persen/tahun dan atau menimbulkan

kerugian daerah sebesar

Rp 2 803 934 615

(Dua Milyart

Delapan ratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima belas rupiah) /tahun. Selisih perhitungan ini diperoleh dari jasa perizinan perdagangan komoditi yang di keluarkan oleh Dinas pendapatan Kabupaten Alor Tahun 2002-2004 sebagaimana pada Tabel 16, dibandingkan dengan data perdagangan komoditi pada tahun yang sama, pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Kalabahi. Data TKBM dianggap cukup konsisten, karena upah tenaga kerja pelabuhan dibayar berdasarkan berat barang yang diangkut setiap bongkar muat

Kapal. Kondisi ini apabila tidak

segera dieleminir dengan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tugas dan fungsi serta mekanisme pengelolaan SP3 komoditi antar pulau, maka kebocoran

87

wilayah akan lebih besar dan juga tidak menutup kemungkinan adanya indikasi “rent seekers “ yang turut mengkerdilkan struktur ekonomi wilayah. 4.1. 3. Perkembangan infrastruktur/fasilitas sosial dan ekonomi. Perkembangan suatu wilayah, umumnya ditentukan oleh jumlah dan kualitas infrastruktur sosial ekonomi yang dibangun pada suatu wilayah pembangunan. Secara parsial perkembangan fasilitas sosial ekonomi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 4.1.3.1. Fasilitas sosial. Pembangunan fasilitas sosial, penting untuk dibangun dalam rangka memaksimalkan interaksi sosial, pelayanan publik dan memudahkan system aliran informasi dan sumber daya antar pusat atau antar sub wilayah pengembangan yang diharapkan berimbang (simetrik). Beberapa indikator pembagunan fasilitas sosial yang dimaksukan antara lain fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, olahraga dan seni budaya, keagamaan, penerangan dan telekomunikasi serta fasilitas pelayanan publik dan swasta. Perkembangan masing-masing infrastruktur/fasilitas sosial dimaksud antar satuan wilayah pengembangan (SWP) dapat ditunjukkan pada Tabel 17. Secara parsial perkembangan infrastruktur sosial sebagaimana pada Tabel 17, menunjukkan adanya kesenjangan antar wilayah, kecuali fasilitas pelayanan publik setempat (Kantor desa/Lurah) sudah dimiliki oleh seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Alor. Setelah itu fasilitas pendidikan dasar (SD) sudah cukup tersebar (93,14 %), dari jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Alor, tetapi belum diimbangi dengan penempatan guru yang merata. Pembangunan fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama, untuk ketiga wilayah pengembangan, cukup tersedia namun masih kekurangan guru, untuk beberapa mata pelajaran Sains dan Bahasa Inggris dan fasilitas Laboratorium. Demikian pula fasilitas pendidikan

SLTA,

selain

kekurangan

guru

dan

fasilitas

Laboratorium

sebagaimana pada tingkat SLTP, masih ada kesenjangan pada SWP C yang belum ada fasilitas pendidikan SLTA. Para lulusan SLTP pada SWP C harus melanjutkan pendidikan SLTA ke kota (SWP B), dengan jarak tempuh 31-85 Km untuk jalan darat dan 66 -130 Km dengan pelayaran laut. Dari aspek fasilitas kesehatan, untuk ketiga pengembangan wilayah, khusunya penyediaan Puskesmas, Pustu dan Polindes hampir berimbang antar wilayah, namun belum diimbangi dengan ketersediaan Medis dan Paramedis, serta fasilitas rawat dan obat-obatan yang tersedia secara kontinue.

88

Selain itu terdapat Pustu dan Polindes yang sudah dibangun tetapi mubazir, karena keterbatasan tenaga medis dan paramedis, serta penyebaran Bidan desa yang belum merata, sementara ratio ketersediaan Bidan desa dan ketersediaan polindes 1,46. Seharusnya 144 Bidan desa yang ada, minimal seorang Bidan desa sudah harus ditempatkan pada 98 Polindes yang tersebar pada 98 desa. Sedangkan 46 Bidan desa lainnya bisa melengkapi tenaga paramedis pada Rumah sakit, Puskesmas dan Pustu. Tetapi pada kenyataanya

80 persen

Polindes di Alor belum berfungsi sebagaimana mestinya. Tabel 17 Perkembangan pembangunan infrastruktur sosial antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 2003. No

Jenis Infrastruktur/ fasilitas sosek

A 1 2 3 4 5 B 1 2 3 4 5 6 C 1 2 3 D

Pendidikan Taman Kanak (TK) 8 Sekolah Dasar (SD) 56 SMTP 7 SMTA 3 Perguruan Tinggi 0 Kesehatan Rumah sakit 0 Puskesmas 4 Pustu 9 Balai pengobatan 0 Polindes 22 Air bersi (Leding) 17 Keagamaan Mesjid/Mushola 31 Gereja 70 Puri 0 Olahraga dan seni budaya stadiun olah raga 0 Sanggar seni budaya 0 Musem 0 Penerangan dan Telekomunikasi PLN 115 Listrik Non PLN 20 Listrik Tenaga Surya 395 Pemancar Telekom 2 Pemancar Televisi 0 Telephon umum/ Sellular 0 Telp. Satelit T.Surya 1 Saluran SSB 5 Pelayanan publik dan swasta (Perkantoran) Pemerintahpusat/ Cabang/Kabupaten 21 Pemerintah setempat 46 Kerjasama Luar Negari 0 Kantor Swasta 0

1 2 3 E 1 2 3 4 5 6 7 8 F 1 2 3 4

Penyebaran jumlah jenis fasilitas pada desa antar SWP SWP A SWP B SWP C Kabupaten unit Desa/ unit Desa/ unit desa/ Unit Desa/ Lurah Lurah Lurah Lurah 8 41 5 3 0

27 110 20 8 2

21 84 17 6 1

6 46 5 0 0

4 38 5 0 0

41 212 32 11 2

33 163 27 9 1

0 4 9 0 22 14

1 7 19 2 43 7738

1 7 19 2 43 47

0 6 13 1 33 787

0 6 13 1 33 13

1 17 41 3 98 8542

1 17 41 3 98 74

21 34 0

61 249 1

48 80 1

0 165 0

0 38 0

92 484 1

69 152 1

0 0 0

2 3 1

2 2 1

0 1 0

0 1 0

0 4 0

0 3 0

13 8 7 2 0

7517 802 403 1 1

50 39 9 1 1

282 54 454 1 0

2 5 6 1 0

7914 876 1252 4 1

65 52 22 4 1

0 1 5

623 2 6

19 2 3

0 4 9

0 4 9

623 7 20

19 7 17

4 46

75 91

10 91

22 38

3 38

118 175

17 175

0 0

2 59

1 14

0 2

0 2

2 61

1 16

Sumber : BPS, 2003 ( Alor Dalam Angka, 2003, Potensi dan Profil Desa 2003).

89

Dari aspek Penerangan, menunjukkan bahwa dari 175 desa/ kelurahan di Kabupaten Alor memperlihatkan 65 desa/kelurahan (37,14%) yang mendapat fasilitas penerangan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Non PLN 52 desa (29,71 %) yakni listrik tenaga disel yang diperoleh dari swadaya masyarakat desa dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Sedangkan perusahaan listrik tenaga surya (PLTS) mencakup 22 desa (12,57 %). Dengan demikian masih terdapat 36 desa/kelurahan (20,57 %) yang sama sekali belum terjamah oleh penerangan listrik. Dari aspek infrastruktur telekomunikasi, menunjukkan bahwa, saluran telephon/sellular masih terbatas pada sub wilayah pengembangan B (kota hirarki utama). Komunikasi antar SWP lebih banyak menggunakan Saluran SSB (channel single Band) yang sudah terpasang pada 17 desa/kelurahan pada tiga SWP.

Namun 87 persen penggunaannya didominasi oleh informasi aktivitas

pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat antar SWP. 4.1.3.2. Infrastuktur ekonomi. Pembangunan infrastruktur ekonomi suatu wilayah amat penting, untuk mendorong aliran sumber daya (informasi, barang dan jasa) yang efisien, meningkatkan produktivitas dan interaksi spasial yang saling memperkuat. Pembangunan infrastruktur ekonomi yang dimaksudkan adalah fasilitas pasar, tokoh, perusahaan, jaringan perhubungan dan obyek wisata yang mendorong interaksi dan keterkaitan ekonomi antar SWP dan antar regional. Perkembangan infrastruktur ekonomi antar SWP tersebut, dilihat pada Tabel 18. Perkembangan infrastruktur ekonomi wilayah sebagaimana pada Tabel 18, menunjukkan bahwa terdapat 53 pasar yang telah dibangun di Kabupaten Alor, dan tersebar pada 52 desa/ Kelurahan. Dalam opersionalnya hanya 2 pasar yang beroperasi secara kontinue 7 hari, sedangkan pasar lainnya masih bersifat pasar mingguan yang beroperasi rata – rata 3 hari dalam seminggu, kecuali tokoh/kios rata-rata dibuka secara kontinue dalam seminggu; namun diantara 175 desa/kelurahan masih dijumpai 24 (13,71 %) desa yang belum ada toko atau kios yang menyediakan sembako bagi pemenuhan kebutuhan dasar. Desa-desa tersebut tergolong yang paling terisolasi. Perkembangan pembangunan fasilitas Bank di Kabupaten Alor, mencakup 3 unit Bank (BNI 1946, BRI dan Bank Pembangunan Daerah NTT). Dari ketiga unit Bank tersebut, hanya Bank BRI yang sudah membuka tiga unit Cabang, 2 unit cabang berada di SWP B dan 1 unit cabang berada di SWP A. Dengan demikian

90

terdapat 6 unit Bank di Kabupaten Alor, yang memperkuat Struktur ekonomi wilayah. Demikian juga Lembaga keuangan lainnya (Nir Bank) terdiri dari 6 unit. Selain Bank dan Nir Bank, Koperasi sebagai salah satu Lembaga ekonomi masyarakat, yang

berperan untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat

perdesaan, juga telah berkembang sebanyak 66 unit pada 47 desa/kelurahan, Tabel 18 Perkembangan pembangunan infrastruktur Ekonomi antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 2003. No A B C D E F G H I J K 1 2 3 4 L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M 1 2 3

Jenis Infrastruktur/ fasilitas sosek

Penyebaran jumlah jenis fasilitas antar SWP SWP A SWP B SWP C unit desa unit desa unit desa 13 13 24 24 16 15 1 1 5 3 0 0 1 1 5 4 0 0 88 29 764 86 74 36 4 4 59 40 3 3 0 0 11 6 0 0 1 1 38 6 0 0 1 1 5 4 0 0 0 0 7 6 2 1 0 0 2 2 0 0

Pasar Bank Nir Bank Tokoh/Kios Koperasi/KUD Perusahan/Pabrik Restoran/R.makan Hotel/Wisma Obyek Wisata Depot pertamina Perhubungan darat Jalan aspal 32 32 57 57 15 Kend.roda 4 penumpang 1 1 275 23 3 K.roda 4 non penumpang 6 6 56 10 25 Kendaraan roda dua 125 19 1520 55 35 Perhubungan laut Pel. niaga/Pangkalan AL 0 0 1 1 1 Pelabuhan ferri (ASDP) 0 0 1 1 0 Pel. Tengker Pertamina 0 0 1 1 0 Pel. Pelayaran rakyat 2 2 0 0 1 Kapal niaga 0 0 4 4 0 Kapal Perintis 0 0 3 3 0 Kapal ferri 2 1 4 4 0 Perahu motor 89 30 137 36 13 Speadbood 0 0 4 2 0 Perhubungan Udara Bandara 0 0 1 1 0 Pesawat F 27 0 0 1 1 0 Pesawat cassa 0 0 1 1 0 Sumber : BPS, 2003 ( Alor Dalam Angka, 2003, Potensi dan Profil

Kabupaten unit Desa 53 52 6 4 6 5 926 151 66 47 11 6 39 7 6 5 9 7 2 2

15 2 12 13

104 279 87 1680

104 26 28 87

1 0 0 1 0 0 0 4 0

2 1 1 0 4 3 4 239 4

2 1 1 0 4 3 4 70 2

0 0 0

1 1 1

1 1 1

Desa 2003).

kendatipun 89,40 persen masih berada di kota (Sub wilayah B). Dari 66 unit Koperasi tersebut, 18 unit diantaranya merupakan fasilitas pembangunan tempat pelayanan koperasi (TPK) unit desa dari 9 Koperasi Unit Desa di Kabupaten Alor. Akan tetapi dari 18 TPK unit desa yang tersedia, yang berfungsi hanya 55,56 persen, sedangkan 44,44 persen

tidak berfungsi. Hal ini disebabkan oleh

kendala organisasi dan manajemen. Perkembangan suatu wilayah tidak bisa terlepas dari pembangunan fasilitas perusahaan/pabrik, restoran/rumah makan dan hotel/wisma, yang memperkuat keterkaitan struktur ekonomi wilayah. Terdapat 11 unit perusahaan/pabrik berskala mikro dan menengah di Kabupaten Alor, 39 unit Rumah makan/restoran

91

dan 6 unit Hotel/Wisma, dimana 97,44 persen ketiga pembangunan fasilitas tersebut masih terpusat di kota (Sub SWP B). Khusus perkembangan fasilitas hotel, rata-rata masih pada kelas melati, jumlah kamar tidur yang tersedia masih terbatas (87 unit) dengan rata–rata kunjungan tamu 166 orang perbulan pada tahun 2003.

Dari rata-rata kunjungan tamu tersebut 8,35 persen merupakan

tamu mancanegara, dan bila dibanding tahun 2002, jumlah kunjungan mancanegara meningkat 14,18 persen dari tahun 2002 sebanyak 134 pengunjung. Sedangkan pengunjung nusantara mengalami penurunan 0,76 persen pada tahun 2003 dari jumlah pengunjung nusantara

tahun 2002

sebanyak 1 847 orang. Perkembangan jumlah pengunjung baik mancanegara maupun nusantara, terkait dengan daya tarik wilayah, antara lain potensi parawisata daerah. Terdapat 19 obyek parawisata daerah (wisata bahari, senibudaya dan panorama alam), namun belum didukung dengan infrastruktur yang memadai. Pengelolaan obyek Parawisata daerah yang sudah dibangun fasilitas sederhana, baru mencapai 47,37 persen

dari 19 obyek potensi wisata yang

teridentifikasi. Untuk melaksanakan semua aktivitas sosial ekonomi suatu wilayah, harus diimbangi dengan pasokan sumber energi yang cukup dan

kontinue, maka

fasilitas energi yang sudah dibangun berupa sebuah pelabuhan tengker pertamina dan sebuah Depot

distribusi.

Namun demikian Depot distribusi

pertamina yang hanya satu, sering mnyebabkan kemacetan lalulintas setiap hari, pada saat

antrian distribusi energi

pada kendaraan dan tempayan untuk

konsumsi rumah tangga penduduk. Selain pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial sebagaimana pada Tabel 17 dan Tabel 18 yang diuraikan di atas, maka pembangunan infrastruktur perhubungan atau transportasi merupakan bagian pembangunan fasilitas pembangunan wilayah yang sangat vital dalam rangka membangun jaringan keterkaitan dan interaksi sosial ekonomi antar dan inter wilayah pembangunan. Perkembangan

infrastruktur

jaringan

transportasi

di

Kabupaten

Alor

sebagaimana pada Tabel 18, pada umumnya menunjukkan perkembangan yang masih jauh dari optimal untuk membangun jaringan keterkaitan dan interaksi spasial yang kuat. Pembangunan jalan aspal yang menghubungkan kota hirarki utama dan kota-kota hinterland (kota kecamatan) baru menjangkau 59,43 persen dari 175 desa/kelurahan di Kabupaten Alor. Dari 59, 43 persen desa/kelurahan yang telah dijangkau jalan aspal tersebut, 33,40 persen dari 463,18 Km panjang

92

jalan beraspal di Kabupaten Alor adalah berkualitas jelek (rusak). Rata-rata klasifikasi jalan di Kabupaten Alor adalah jalan kelas III, dengan rincian: panjang jalan negara 95,20 Km dari total panjang jalan di Kabupaten Alor (1 432,33 Km), jalan propinsi 172 Km dan jalan kabupaten 1 164,93 Km (Gambar 8 Peta penyebaran jalan di Kabupaten Alor). Selain itu penyediaan kendaraan roda 4 dan roda 2 juga masih sangat terbatas antar satuan wilayah pengembangan. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ALOR

DATA DASAR

P E T A

JARINGAN JALAN DI KABUPATEN ALOR

Ibukota Kabupaten Ibukota Kecamatan Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kabupaten Jalan Desa

U B

T S 1 : 856.000 0

8.56 17.12

25.68 34.24 Km

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

“BAPPEDA“

Jl. El Tari No. 19 Telepon (0386) 21378

Gambar 8. Peta penyebaran jalan di Kabupaten Alor

Kabupaten

Alor

sebagai

salah

satu

Kabupaten

kepulauan,

maka

pembangunan infrastruktur transportasi laut dan udara, memiliki peran strategis dalam membangun keterkaitan dan interaksi spasial antar regional dan inter wilayah Pembangunan. Untuk antar regional Kabupaten Alor sudah memiliki 2 Pelabuhan niaga, dengan lokasi Kalabahi dan Maritaing (berperan pula sebagai pangkalan Angkatan Laut) untuk menjaga teritorial wilayah NKRI dengan negara Timor Leste, dan satu unit pelabuhan ferri di Kalabahi. Sedangkan antar inter wilayah pembangunan di Kabupaten Alor sudah di bangun 3 unit pelabuhan pelayaran rakyat (PELRA) yakni 1 unit pada SWP C di Marataing dan 2 unit pada SWP A masing-masing di Bakalang dan Baranusa dan sejumlah pembangunan tambatan perahu pada pulau-pulau kecil dan jalur selatan pulau Alor. Dari 3 unit PELRA tersebut, yang sudah secara kontinue disinggahi Kapal niaga dan kapal

93

ferri

adalah pelabuhan Baranusa (untuk kapal ferri 2 kali seminggu sebagai

pelabuhan transit jalur Kalabahi – Leoleba-Larantuka Flores PP). Sedangkan pelabuhan Bakalang dan Marataing masih insedentil, untuk disinggahi kapal ferri maupun niaga. Jumlah kapal yang secara kontinue menyinggahi Pelabuhan Kalabahi, terdiri dari 4 unit Kapal ferri, dengan jalur pelayaran sebagai berikut : 2 unit jalur Kupang – Kalabahi- Baa Rote PP) dan 2 unit jalur Kalabahi-BaranusaLeoleba-Larantuka PP dan Kalabahi–Atapupu Kabupaten Belu, PP). 3 Kapal perintis yakni Awu, Serimau dan Tatamaulau yang menyinggahi pelabuhan Kalabahi 2 minggu sekali secara kontinue serta 4 kapal niaga yang masuk pelabuhan Kalabahi seminggu sekali secara bergantian. Selain Pelabuhan laut, Kabupaten Alor juga sudah miliki 1 unit Bandara dengan panjang landasan 1 450 M, yang sudah disinggahi 1 unit Pesawat Cassa dan 1 unit Pesawat sejenis Foker 27 secara kontinue dalam seminggu dengan jalur penerbangan Kupang-Kalabahi PP dan Kupang–Maumere–Kalabahi PP, dan Kalabahi–Kupang-Denpasar ( 2 X seminggu). 4.2. Analisis Kesenjangan Pembangunan Antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). 4.2.1. Kesenjangan Pendapatan Antar SWP berdasarkan Indeks Williamson Salah satu parameter yang digunakan dalam analisis kesenjangan pembangunan (kesenjangan pendapatan) antar satuan wilayah pengembangan adalah data Penerimanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebagaimana diasumsikan bahwa PBB merupakan salah satu representasi penerimaan pendapatan seluruh penduduk dari berbagai lapangan usaha di suatu wilayah pembangunan; dilain sisi Penerimaan PBB merupakan kontribusi Penerimaan Pendapatan Daerah dari setiap SWP yang dapat direlokasi dalam RAPBD bagi kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah setiap tahun anggaran. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks williamson, dapat diketahui kesenjangan antar satuan wilayah Pengembangan (SWP) A, B dan C di Kabupaten Alor pada kurun waktu 1999 – 2004. Hasil perhitungan Indeks Williamson tersebut diperlihatkan pada Tabel 19 dan secara grafik ditunjukkan pada Gambar 9

94

Tabel 19 Indeks Williamson untuk SWP A, SWP B dan SWP C Di Kabupaten Alor pada kurun waktu 1999-2004. Tahun

SWP A

SWP B

SWP C

Kabupaten

1999

0.5449

0.2801

0.5365

0.9264

2000

0.5118

0.2639

0.5046

0.8721

2001

0.3918

0.1723

0.3393

0.5940

2002

0.3723

0.1118

0.5494

0.5643

2003

0.2734

0.1290

0.2601

0.4392

2004

0.2690

0.1113

0.2294

0.3935

Sumber : Hasil analisis Data Penerimaan PBB Tahun 1999-2004 Kesenjangan Pembangunan antar-inter SWP Periode 1999-2004 1.0000 0.9000

0.9264

SWP A

0.8721

Indeks Williamson

0.8000 0.7000 0.6000 0.5000

0.5449 0.5365

0.5940 0.5118 0.5046

0.4000 0.3000

0.2801

0.2639

0.5494 0.3918

0.3723

0.3393

0.4392 0.3935 0.2734

0.1723

0.2000

SWP B

0.5643

0.1118

0.2601 0.1290

0.1000 0.0000 1998

1999

2000

2001

2002

2003

SWP C

0.2690 0.2294 0.1113

2004

Kabupaten

2005

Tahun

Gambar 9 Kesenjangan Pembangunan antar-inter SWP A,B dan C di Kabupaten Alor Kurun waktu 1999-2004.

Dari Tabel 19 dan Gambar 9, dapat memberikan gambaran bahwa Indeks Williamson pada kurun waktu 1999 – 2004 untuk tingkat Kabupaten berkisar antara 0,3935 – 0,9264. Sedangkan masing-masing SWP terlihat bahwa pada SWP A Indeks Williamson berkisar antara 0,2690 – 0,5449; SWP C berkisar antara 0,2294 – 0,5494 dan SWP B berkisar antara 0,1113 – 0,2801. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa rata-rata Indeks Williamson tingkat Kabupaten jauh lebih tinggi dari ketiga SWP, dimana Indeks williamson tertinggi mencapai 0,9264 dan indeks terendah berada pada nilai 0,3935. Sedangkan diantara ketiga SWP terlihat bahwa rata-rata Indeks Williamson SWP B lebih rendah dibanding SWP A dan SWP C. Antara SWP A dan SWP C menunjukkan Indeks Williamson yang tidak jauh berbeda. Indeks Williamson tertinggi pada SWP A mencapai 0,5449 sedangkan SWP C mencapai 0,5494, sedangkan

Indeks

terendah untuk SWP A berada pada nilai 0,2690 dan SWP C berada pada nilai

95

0,2294; Sedangkan pada SWP B nilai Indeks tertinggi mencapai 0,2801 dan terendah berada pada angka 0,1113. Dari Indeks Williamson tersebut memberikan indikasi bahwa Kesenjangan pendapatan pada

kurun waktu 1999 – 2004

menunjukkan bahwa rata-rata

kesenjangan pendapatan tingkat Kabupaten jauh lebih tinggi dari pada rata-rata kesenjangan pendapatan antara ketiga SWP. Hal ini disebabkan oleh variasi didalam pemerataan penerimaan pendapatan (PBB) antar SWP. Sedangkan rata-rata kesenjangan pendapatan antar SWP terlihat bahwa rata-rata

SWP B

lebih rendah dibanding SWP A dan SWP C. Sedangkan antara SWP A dan SWP C, rata-rata kesenjangan pendapatan relatif tidak jauh berbeda walaupun Indeks tertinggi berada pada SWP C. Kesenjangan tersebut pemerataan pembangunan pada SWP B jauh

mengindikasikan bahwa

lebih baik karena SWP B

merupakan pusat aktivitas ekonomi wilayah, sehingga sebahagian wilayah wilayah yang berada dalam SWP B akses aktivitas sosial ekonominya lebih berkembang dibanding SWP A dan SWP C. Namun demikian

rata-rata kesenjangan

pendapatan dari ketiga Satuan

Wilayah Pengembangan pada kurun waktu Tahun 1999 – 2004 semakin mengarah kepada perbaikan, kecuali pada SWP C

nilai Indeks Williamson

meningkat tajam pada Tahun 2002, yang mencapai 0,5494. Hal ini disebabkan oleh pemerataan pendapatan antar wilayah dalam SWP C yang tidak sama karena pada wilayah tertentu mayoritas penduduk yang tergantung pada komoditi pertanian yang monokultur mengalami kegagalan panen, disamping faktor-faktor eksternal lain yang tidak bisa dihindari dapat mempengaruhinya. Rata-rata kesenjangan pendapatan dari ketiga SWP yang cenderung mengarah pada perbaikan sangat berpengaruh terhadap kesenjangan pendapatan Daerah (Kabupaten) yang juga mengarah kepada perbaikan, yakni pada tahun 1999 kesenjangan pendapatan mencapai 0,9264 menurun menjadi 0,3935 pada tahun 2004. Berdasarkan hasil review terhadap 46 sampel Juru pungut desa pada 46 desa/keluarahan menyatakan bahwa secara umum kesenjangan pendapatan (penerimaan PBB) dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor pendapatan masyarakat (wajib pajak) yang berfluktuatif/rendah (60 %), faktor akses pasar uang nominal yang rendah (22.50 %), sehingga penerimaan PBB

sering

dilakukan secara barter yang tentunya nilai barangnya lebih tinggi dari nilai nominal penerimaan PBB, hal ini sangat merugikan masyarakat, tetapi secara

96

terpaksa dilakukan Juru pungut desa sebagai suatu kewajiban. Sedangkan 12,50 persen dipengaruhi faktor sosial politik sebagai suatu bentuk protes kepada pemerintah terhadap kebijaksanaan pembangunan wilayah yang tidak berimbang dan 5 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor kelalean wajib pajak. 4.2.2. Kesenjangan Perkembangan wilayah berdasarkan Indeks Skalogram. Hasil perhitungan Indeks skalogram terhadap perkembangan wilayah yang dicirikan oleh penyediaan jumlah sarana dan jumlah jenis sarana dan prasarana yang tersedia pada desa-desa antar satuan wilayah pengembangan, dapat tertera pada Tabel 20 dan Gambar 10. Peta Cluster desa hirarki Tahun 2003. Tabel 20 Perkembangan desa hirarki Antar SWP berdasarkan Indeks Skalogram Tahun 2003. Cluster/Hirarki

SWP

Prosentase Nilai Indeks Jumlah Perkembangan Antara desa (%) hirarki I A 0 0.00 > 0.370 B 8 4,57 0.372-0.378 C 0 0.00 > 0.370 Jumlah 8 4,57 II A 14 8,00 0.272-0.369 21,14 B 37 0.266-0.370 C 11 6,29 0.274-0.365 Jumlah 62 35,43 III A 5 2,86 0.016-0.265 B 21 12,00 0.003-0.263 1,71 C 3 0.052-0.092 Jumlah 29 16,57 IV A 27 15,43 (-0.459)-(-0.001) B 25 14,28 (-0.459)-(-0.003) C 24 13,71 (-0.459)-(-0.021) Jumlah 76 43,43 Total 175 100 Sumber : Hasil analisis data infrastruktur pada desa/kelurahan Tahun 2003

P

P. NUBU

P. BUAYA P. LAPANG

P. TERNATE

Kabir

Bakalang

Mor u

uk B

lan P. RUSA

P. KAMBING

P. PURA

Te l

P. MARICA

Baranusa

R P.PANTAR TA N PA T A L KEC. PANTAR BARAT SE

T

A

g lan enle

Keterangan :

KEC . ALOR T EN GAH U TAR A Mebung

KEC . ALOR T IM U R LAU T Bukapiting

Ib u ko ta Ka b u p a te n

K E C . A L OR T I M U R

Ib u ko ta Ke ca m a ta n Ba ta s Ka b u p a te n

P. KEPA

gm

KEC. PANTAR

E

PERKEMBANGAN HIRARKI WILAYAH ATAS DASAR INDEKS SKALOGRAM TAHUN 2003

P. SIKA

KEC. TELUK luk B MUTIARA Te

Kalabahi

P. BATANG

er an g

Kokar

KEC. ALOR BARAT LAUT

Jlh Hirarki Dalam RUTRW 0 1 0 1 1 2 2 5 4 7 2 13 8 8 11 27 46

KEC. ALOR BARAT DAYA

Apui

Ba ta s Ke ca m a ta n Maritaing

Ja la n Asp a l

P. A L O R

Ja la n Ba tu Su n g a i

K E C. A LO R S E LATA N

Ba ta s W P

Hirarki I Tg. Margeta

Hirarki II

P. TREWENG

Hirarki III Tg. Delaki

Hirarki IV U B

T S

SUMBER;HASILPENELITIANPWD, 2005

0

6.7

13.4

20.1

26.8 Km

SEKOLAH PASCASARJANA I P B - BOGOR . P e tperkembangan a p e r k e m b a nhirarki g a n wilayah h i r a r k i di w Kabupaten i l a y a h d i KAlor a b uatas p a t dasar e n A lo r Gambar: 610. 3 Peta indeks a t a s d a s a r in d e k s s k a lo g r a m T a h u n 2 0 0 3 . skalogram Tahun 2003

G a m b r

97

Pada Tabel 20 dan Gambar 10, memperlihatkan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang senjang atau timpang antar SWP, desa-desa hirarki yang di kategori memiliki indeks perkembangan sedikit tinggi (> 0.370) hanya tersebar pada 8 (4.57 %) kota hirarki desa/kelurahan pada SWP B. Kedelapan desa tersebut merupakan pengembangan dari kota Kalabahi sebagai Ibu Kota Kabupaten yang berperan sebagai kota hirarki utama yang memobilisasi segala aktivitas pemerintahan dan sosial ekonomi di Kabupaten Alor. Sementara desa/Kelurahan hirarki pada SWPA dan SWP C, berada pada cluster II,III dan IV. Pada Tabel 20, tersebut terlihat bahwa desa/Kelurahan hirarki yang dicluster sebagai Indeks perkembangan sedang ( 0.270 – 0.370 ), terdapat 62 (35,43 % ) dari 175 desa/Kelurahan di Kabupaten Alor. Dari 62 desa/kelurahan tersebut 59,68 persen terdapat pada SWP B, 22,58 persen pada SWP A dan 17,74 persen pada SWP C. Sedangkan Pada cluster III dengan indeks perkembangan kurang (0.001-0.269)

sebanyak 29 desa/kelurahan (16,57%) dari 175

desa/kelurahan. Dari 29 desa dengan indeks perkembangan kurang tersebut 75.86 persen berada pada SWP B, 17.24 persen berada pada SWP A dan 10.34 persen berada pada SWP C. Kemudian pada Cluster IV dengan kategori indeks perkembangan sangat kurang (<0.001) jauh lebih banyak dibanding cluster I,II dan III. Terdapat 76 (43,43 %) desa/kelurahan yang dikategori sangat kurang indeks perkembangan hirarkinya dari 175 desa/kelurahan. Dari 76 desa dimaksud 35,53 persen berada di SWP A.

Sedangkan pada SWP B 32,89

persen

Perkembangan

dan

SWP

C

31,58

persen.

masing-masing

desa/kelurahan hirarki antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) tersebut di atas dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari potret perkembangan wilayah berdasarkan indeks Skalogram seperti yang ditunjukkan pada Tabel 20, menunjukkan pula bahwa kota-kota hirarki yang ditetapkan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Alor Tahun 1991 antar SWP hingga tahun 2003 menunjukkan perkembangan yang tidak signifikan, bahkan pada beberapa hirarki yang berperan sebagai pusat aktivitas Pemerintahan Kecamatan menunjukkan indeks perkembangan kurang sampai sangat kurang, antara lain Marataing sebagai Ibu kota Kecamatan Alor Timur dalam RUTRW tergolong hirarki II, namun indeks skalogram menunjukkan minus 0,021 atau berada pada hirarki IV. Sedangkan Apui sebagai Ibu kota Kecamatan Alor Selatan dalam RUTRW tergolong hirarki II, namun indeks skalogram menunjukkan perkembangan kurang (0.052) atau

98

berada pada kategori hirarki III, demikian pula Baranusa sebagai Ibu kota Kecamatan

Pantar

Barat

dalam

RUTRW

tergolong

hirarki

II,

indeks

perkembangan menunjukkan hirarki III (0,265). Dilain sisi beberapa kota hirarki dalam RUTRW Kabupaten dikategori dalam hirarki III dan IV, namun indeks perkembangan menunjukkan berada pada hirarki II. Kota – Kota dimaksud antara lain, Moru Ibu kota Kecamatan Alor Barat Daya, dalam RUTRW tergolong hirarki IV, indeks perkembangan menunjukkan hirarki II (0.348), Kokar Ibu kota Kecamatan Alor Barat Laut dan Mebung Ibu kota Kecamatan Alor Tengah Utara, dalam RUTRW keduanya tergolong hirarki III, namun indeks perkembangan menunjukkan hirarki II masing-masing untuk Kokar (0.358) dan Mebung (0.359). Ketiga

kota

ini

adalah

satu

kesatuan

dalam

SWP

B

yang

ideks

perkembangannya jauh lebih baik dibanding kota-kota hirarki lain pada SWP A dan SWP C

karena ketiga kota ini lebih dekat dengan Kota hirarki Utama

sehingga spreat effect untuk mendorong perkembangan wilayah lebih nyata. Namun demikian pada Kota Kabir Ibu kota Kecamatan Pantar pada SWP A dan kota Bukapiting Ibu kota Kecamatan Alor Timur Laut pada SWP C, keduanya dalam RUTRW Kabupaten ditetapkan pada

hirarki III, tetapi indeks

perkembangan berada pada hirarki II, masing-masing untuk Kabir (0.369 ) dan Bukapiting (0.365). Beberapa kota hirarki selain Ibu kota Kecamatan, yang ditetapkan dalam RUTRW Kabupaten Alor Tahun 1991, dalam kategori hirarki II, III dan IV, ternyata dalam perkembangannya, beberapa kota diantaranya menunjukan indeks perkembangan yang signifikan tetapi ada sebahagian yang masih belum berkembang. Beberapa kota diantaranya sudah dibahas DPRD Kabupaten dan ditetapkan menjadi PERDA Kabupaten Alor Tahun 2005 sebagai pusat aktivitas Ibu Kota Kecamatan Pemekaran seperti diperlihatkan pada Tabel 21 Kota – kota dimaksud pada Tabel 21, antara lain pada SWP A adalah Kota Bakalang. Dalam RUTRW, Kota Bakalang dikategori dalam hirarki III, namun hasil perhitungan skalogram menunjukkan indeks perkembangan menjadi hirarki II (0.274) dan menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan sosial ekonomi Kecamatan Pantar Timur (Hasil Pemekaran Kecamatan Pantar Tahun 2005). Kemudian Kota Marica dan Kota Maliang dalam RUTRW tergolong hirarki IV, tetapi hasil perhitungan skalogram menunjukkan indeks perkembangan menjadi hirarki II (0.272) untuk Marica dan hirarki III (0.087) untuk Maliang. Kota Marica

99

dan Kota Maliang menjadi Ibu kota Kecamatan Pantar Barat Laut dan Kecamatan Pantar Tengah (Hasil Pemekaran dari Kecamatan Pantar Barat). Pada SWP B Kota Kopidil dalam RUTRW tergolong hirarki IV, kini menjadi pusat aktivitas Kecamatan Kabola, dengan indeks perkembangan dalam kategori hirarki II (0,369). Kota Kalunan dalam RUTRW tergolong hirarki III, kini menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan sosial ekonomi Kecamatan Mataru, dengan indeks perkembangan masih tetap pada hirarki III (0,005). Kota Alemba desa Lembur Timur dalam RUTRW dalam kategori hirarki II, kini sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan sosial ekonomi Kecamatan Lembur dengan indeks perkembangan tetap pada hirarki II ( 0,336 ). Selain itu Kota Limarahing dalam RUTRW tidak dalam kategori kota hirarki, kini menjadi pusat aktivitas pemerintahan Kecamatan Pura, dengan indeks perkembangan dalam kategori hiraki II (0,327 ). Tabel 21 Indeks Perkembangan hirarki Ibu Kota Kecamatan Tahun 2003. SWP A

B

Nama Kota 1.Baranusa

Hirarki Dalam RUTRW II

Indeks Perkembangan 0.265

Hirarki III

2.Kabir

III

0.369

II

3.Bakalang

III

0,274

II

4.Maliang

IV

0,087

III

5.Marica

IV

0,272

II

6.Kalabahi

I

0.378

I

7.Kokar

III

0.358

II

8.Mebung

III

0.359

II

9.Moru

IV

0.348

II

10.Kopidil

IV

0,369

II

11.Alemba

II

0.336

II

12.Kalunan

III

0.005

III

Non hirarki

0.327

II

14.Apui

II

0.052

III

15.Bukapiting

III

0.365

II

16.Marataing

II

-0.021

IV

17.Peitoko

IV

-0.034

IV

13.Limarahing (Bolamelang ) C

Keterangan : © Ibu kota Kecamatan pemekaran Tahun 2005. Sumber : PERDA Kabupaten Alor No.15 Tahun Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Alor

2005

Tentang

Kemudian pada SWP C, terlihat bahwa kota Peitoko dalam RUTRW Kabupaten berada pada kategori hirarki IV, kini menjadi pusat aktivitas

100

pemerintahan dan sosial ekonomi Kecamatan Puraiman, dengan perkembangan masih tetap pada hirarki IV (-0.034 ). Dari hasil indeks perkembangan hirarki wilayah, sebagaimana ulasan di atas memberikan indikasi bahwa 1) Perkembangan hirarki wilayah yang mendorong proses pertumbuhan ekonomi wilayah terutama pada SWP A dan C serta sebagian wilayah – wilayah pada SWP B terutama Alor Barat Daya bagian Selatan dan Alor Tengah Utara Bagian Selatan, indeks perkembangan hirarki wilayah masih sangat rendah (belum banyak berkembang); 2) Adanya inkonsistensi dalam pengarahan alokasi sumber daya yang mendorong proses pertumbuhan hirarki wilayah sesuai arahan RUTRW, sehingga RUTRW disusun lebih berprentensi pada ” Masterplan syndrome ”

3) Beberapa kota hirarki

memang sudah ditetapkan sebagai Pusat Aktivitas Pemerintahan dan sosial ekonomi wilayah, berdasarkan hasil pemekaran Kecamatan Baru Tahun 2005. Namun demikian berdasarkan hasil analisis hirarki wilayah seharusnya belum pada waktunya; karena beberapa Ibu kota kecamatan sebagai kota hirarki II dan III, yang dibangun dalam suatu kurun waktu yang panjang, belum menunjukkan suatu hirarki yang efektif dalam mendorong pertumbuhan wilayah belakangnya. Asumsi Penambahan Pusat aktivitas Pemerintahan yang baru, mungkin lebih berpretensi pada pertimbangan politis dan geofisik wilayah untuk memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah dan pemerataan alokasi sumber daya pembangunan, namun asumsi tersebut tanpa mempertimbangkan kemampuan alokasi sumber daya pembangunan daerah (kemampuan investasi pembangunan Wilayah) akan lebih menambah wilayah karena inefisiensi

dalam alokasi

kelambanan pertumbuhan

sumber daya pembangunan yang

mendorong pertumbuhan wilayah secara cepat dan proporsional; karena proporsi APBD Pembangunan akan cenderung menurun sebab ada kecenderungan peningkatan alokasi APBD bagi belanja Apratur 4) Penetapan hirarki wilayah, yang sudah dilaksanakan selama ini lebih bersifat parsial dengan pertimbangan politis dan geografis. 4.2.3. Kesenjangan proporsi Alokasi APBD Pembangunan antar SWP berdasarkan Model Indeks Entroyp (IE). Perkembangan/pertumbuhan

suatu wilayah, tidak akan mungkin terlepas

dari kegiatan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta pada suatu wilayah. Untuk itu pada wilayah – wilayah marginal seperti Kabupaten Alor, yang perkembangan infrastruktur wilayahnya belum mendukung investasi swasta, maka investasi pemerintah dalam bentuk APBD Pembangunan sangat

101

menentukan pertumbuhan suatu wilayah. Namun demikian dalam alokasi APBD Pembangunan tersebut

apakah secara spasial, penyebarannya sudah

proporsional antar satuan wilayah pengembangan (SWP), maka untuk menghitungnya digunakan Indeks Entropy (IE), dengan pertimbangan bahwa alokasi APBD Pembangunan dalam suatu SWP merupakan akumulasi alokasi APBD pada sub-sub wilayah sebagai Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Dengan demikian hasil perhitungan indeks Entropy untuk menduga proporsi penyebaran APBD Pembangunan Antar SWP di Kabupaten Alor pada Tahun Anggaran 1997/1998 – 2003

dapat diperlihatkan pada Tabel 22 dan secara

grafis diperlihatkan pada Gambar 11 Tabel 22 Nilai Entropy Alokasi APBD Pembangunan Antar SWP di Kabupaten Alor TA.1997/1998-2003. No

Tahun Anggaran

Indeks Entropy Alokasi APBD Pembangunan Antar SWP SWP A

SWP B

SWP C

Kabupaten

1

1997/1998

0.69

1.33

1.08

3.10

2

1998/1999

0.69

1.33

1.09

3.11

3

2000

0.67

1.34

1.09

3.09

4

2001

0.64

1.36

1.09

3.08

5

2002

0.69

1.35

1.09

3.13

6

2003

0.69

1.35

1.09

3.13

Sumber : Hasil analisis Data alokasi APBD Kabupaten Alor TA.1997/1998-2003. Indeks pemerataan Alokasi APBD Kab.Alor TA.1997/1998-2003 3.50 3.11

3.10

3.00

3.09

3.13

3.13

3.08

SWP A

Nilai entropy

2.50 SWP B

2.00 1.50 1.00

1.33 1.08 0.69

1.33 1.09 0.69

1.34

1.09

0.67

1.36

1.35 1.09

0.64

1.09

0.69

1.35

1.09

SWP C

0.69

0.50

Kabupaten

0.00 1997/1998 1998/1999

2000

2001

2002

2003

Tahun Anggaran

Gambar 11 Nilai Entropy Alokasi APBD Pembangunan antar SWP di Kab.Alor TA.1997/1998-2003

Dari Tabel 22 dan Gambar 11, menggambarkan bahwa Pertumbuhan proporsi

Alokasi

APBD

Pembangunan antar SWP menunjukkan indikasi

kesenjangan, yakni pada SWP A terlihat lebih senjang dibanding SWP B dan

102

SWP C. Hasil perhitungan indeks entropy menunjukkan SWP B mendapat proporsi alokasi APBD Pembangunan yang lebih merata dan berkembang sedikit dinamis. Sedangkan antara SWP A dan SWP C, terlihat SWP C lebih merata proporsinya tetapi alokasi setiap tahun menunjukkan proporsi yang cenderung statis,

sedangkan

SWP

A

mengalami

kecenderungan

perkembangan

pemerataan yang fluktuatif menurun. Kesenjangan alokasi APBD pembangunan tersebut, dapat terjadi bukan lebih disebabkan oleh besar kecilnya prosentase alokasi APBD Pembangunan antar SWP, tetapi kesenjangan terjadi karena alokasi APBD Pembangunan yang tidak proporsional antar sub-sub wilayah dan atau sub wilayah cakupannya yang terbatas. Hal ini bisa dilihat pada SWP A yang hanya memiliki dua sub wilayah Kecamatan (lihat Lampiran 7), dimana sub wilayah yang memperoleh prosentasi alokasi APBD yang lebih besar ternyata menunjukkan indeks entropy yang lebih kecil

dari

sub

Pembangunan

wilayah yang

lebih

yang

memperoleh

kecil.

Selain

itu

prosentase

alokasi

APBD

prosentase

alokasi

APBD

Pembangunan antara SWP A dan SWP C, menunjukkan SWP A lebih besar dibanding SWP C, misalnya pada TA. 1997/1998,2000 dan 2001 seperti terlihat pada Gambar 12, tetapi indeks entropy menunjukkan SWP C lebih besar, dan karena SWP C mencakup 3 sub wilayah Kecamatan dan SWP B mencakup 4 sub wilayah Kecamatan (yang lazim sebagai unit daerah kerja pembangunan =UDKP). Prosentase Alokasi APBD Pembangunan antar SWP TA.1997/1998 - 2003

% Alokasi APBD

120

100

100

100

100

100

100

100 80 60 40 20

30

SWP B

55

50 20

22

SWP A

23

26

53

45

51 23

30

25

22

53 25

22

25

SWP C Kabupaten

0 1997/1998 1998/1999

2000

2001

2002

2003

Tahun Anggaran

Gambar 12 Prosentase alokasi APBD Pembangunan antar SWP TA.1997/1998-2003

Pada umumnya perkembangan nilai entropy, pada SWP B dan C yang mencakup lebih dari dua sub wilayah sebagaimana pada Lampiran 7, untuk masing-masing sub wilayah didapati perkembangan nilai entropy sejalan dengan proporsi alokasi APBD Pembangunan, berbeda dengan SWP A, dimana Sub

103

wilayah yang memperoleh proporsi alokasi APBD Pembangunan lebih besar justru menunjukkan indeks pemerataan yang kecil. Hal ini sejalan dengan prinsip indeks entropy bahwa semakin luas jangkauan spasial (cakupan sub wilayah lebih

banyak),

maka

semakin

tinggi

entropy

(pemerataan)

wilayah

(Saefulhakim,2003). Terkait dengan trend perkembangan nilai entropy setiap tahun yang cenderung statis, ada kaitannya dengan prosentase proporsi alokasi APBD Pembangunan pada beberapa sub wilayah yang cenderung statis atau bahkan menurun sebagaimana pada Gambar 12 dan Lampiran 7. Kecenderungan proporsi alokasi APBD yang statis dan fluktuatif, terkait dengan proporsi alokasi APBD Pembangunan yang terbatas, disertai penentuan alokasi Anggaran yang cenderung pada skala proporsi sektor atau proporsi unit kerja daerah dan proporsi wilayah kecamatan, ketimbang skala prioritas kegiatan pembangunan yang berbasis wilayah terutama yang berbasis wilayah perdesaan secara proporsional. Hal ini sangat terkait dengan masih lemahnya kualitas sumber daya pengelola

APBD,

baik

Eksekutif

maupun

Legislatif

dalam

membangun

pemahaman yang rasional. 4.2.4. Analisis Interaksi Spasial Antar hirarki/pusat aktivitas wilayah pembangunan. Salah satu indikator pertumbuhan suatu wilayah, tidak dapat terlepas dari meningkatnya mobilitas spasial antar wilayah, baik dalam wujud jumlah orang, jumlah barang, jumlah transportasi maupun jumlah informasi. Namun demikian secara parsial jaringan interaksi spasial antar wilayah belum menunjukkan jaringan interaksi yang “network”.

Pola interaksi antar wilayah pembangunan

yang ada adalah pola “dendretik”, yakni jaringan interaksi masih terbatas pada interaksi vertikal dari hirarki utama ke hirarki II (ibu kota kecamatan) dan sebaliknya. Salah satu indikator jaringan interaksi spasial yang menunjukkan network adalah “arus informasi”. Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini, fokus pendugaan analisis kuantitatif interaksi spasial diarahkan pada “ arus informasi pengiriman dan penerimaan

berita melalui saluran SSB/ Channel

Single Band (SSB) Pemerintah Kabupaten Alor “. Sedangkan interkasi spasial dalam wujud jumlah orang, barang dan transportasi dapat dianalisis secara deskriptif.

104

a. Analisis interaksi spasial (Aliran informasi pelayanan pemerintah) antar hirarki/pusat aktivitas wilayah pengembangan. Sebagaimana uraian di atas bahwa salah satu alat informasi pelayan pemerintah antar hirarki/pusat aktivitas wilayah pengembangan adalah

alat

komunikasi satu arah (SSB), yang sudah dioperasikan di Kabupaten Alor, sejak Tahun 1975 dan pengadaan pada saat itu digunakan sebagai alat informasi pelaksanaan PEMILU Tahun 1975. Fokus penelitian dengan menggunakan data arus informasi melalui SSB dengan pertimbangan bahwa alat tersebut dalam perkembangannya masih eksis sampai sekarang untuk digunakan sebagai alat komunikasi utama antar wilayah hirarki yang masih sangat

tertinggal pembangunan infrastruktur. Sedangkan

dilain pihak arus informasi melalui sarana telekomunikasi yang lebih modern seperti Telephon maupun Telephon Sellular, hingga kini masih terbatas pada Kota hirarki utama (Kota Kalabahi sebagai Ibu kota Kabupaten). Dengan demikian hampir semua aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan antar hirarki wilayah diinformasikan melalui SSB sebagai alat komunikasi utama Pemerintah Daerah. Selain itu aktivitas sosial dan ekonomi antar masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah antar hirarki wilayah diinformasikan melalui SSB sebagai satu-satunya alat komunikasi yang bisa dijangkau masyarakat pedesaan secara cepat dengan biaya murah dan konstan (tanpa dipengaruhi limit waktu dan jarak). Karena itu, gangguan/hambatan yang berpengaruh dalam melakukan interaksi komunikasi tentu berbeda antar hirarki wilayah, yang turut berpengaruh terhadap intensitas interaksi (kelambanan informasi ). Dilain sisi penggunaan alat komunikasi ini, hampir 87 persen didominasi oleh aktivitas pemerintah, sehingga intensitas pelayanan pemerintah antar satuan wilayah pengembangan melalui saluran SSB secara nyata bisa diduga, hirarki wilayah mana yang intensitas pelayanan pemerintah lebih tinggi dan mana yang lebih rendah dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat antar hirarki wilayah. Maka diperlukan suatu pendugaan alat analisis interaksi spasial, dan dalam penelitian ini telah digunakan

“Model Entropi Interaksi spasial

Tanpa Kendala

(Unconstrained Entropy Model )” dengan bantuan “software Minitab”. Hasil Analisis Entropy Interaksi Spasial Tanpa Kendala (Unconstrained Entropy Model ) dalam wujud interaksi informasi (terutama informasi harga, bencana alam, program/proyek dan kunjungan kerja) melalui saluran SSB antar

105

hirarki wilayah Tahun 2004, dapat diperlihatkan pada Tabel 23 dan secara Grafik diperlihatkan pada Gambar 13 dan 14 Tabel. 23 Hasil Analisis Entropy Interaksi spasial (Pengiriman dan Penerimaan Berita melalui Saluran SSB ) di Kabupaten Alor Tahun 2004. A.Hasil Analisis Entropy Pengiriman Berita (Berita Keluar ) NO KOTA KOTA TUJUAN ASAL ln Fij Kabir ln Fij Baranusa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing Maritaing

0.000 4.680 5.011 6.636 4.634 5.076 2.860 4.134 4.332 4.332

6.406 0.000 5.001 6.496 5.408 5.176 3.292 4.962 4.564 4.564

ln Fij Kalabahi 6.434 6.082 0.000 6.002 4.840 5.422 5.374 5.748 5.456 5.456

ln Fij Kokar 6.022 5.188 5.207 0.000 5.292 5.494 5.170 4.722 4.536 4.536

Lanjutan A. ln Fij Mebung

ln Fij ln Fij Apui ln Fij Moru Bukapiting 4.992 5.950 5.688 5.430 4.794 4.296 5.024 4.492 5.217 5.227 5.023 5.061 6.088 6.886 5.606 5.698 0.000 6.366 5.962 5.796 5.972 0.000 5.182 4.928 4.678 3.724 0.000 5.260 5.670 5.146 6.448 0.000 4.908 4.988 5.562 5.184 4.908 4.988 5.562 5.184 B. Hasil Analisis Entropy Penerimaan Berita (Berita Masuk ) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

KOTA ASAL Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing

ln Fij Kabir 0.00 6.29 7.47 5.06 4.70 5.21 5.21 4.97 5.13

KOTA TUJUAN ln Fij ln Fij Kalabahi Baranusa 4.540 4.755 0.000 5.347 7.470 0.000 4.746 4.959 4.930 4.871 4.372 4.993 5.092 4.373 4.694 4.560 5.174 4.959

ln FijMarataing 5.192 4.754 5.033 6.592 5.894 5.006 4.920 6.572 0.000 0.000

ln Fij Kokar 5.93 6.40 7.45 0.00 5.42 5.93 5.15 5.15 6.33

Lanjutan B ln Fij ln Fij Moru ln Fij Apui ln Fij Bukapiting ln FijMebung Marataing 4.716 4.993 4.270 4.298 4.368 5.024 5.616 4.944 5.342 5.068 7.426 7.483 7.403 7.293 7.376 4.936 5.236 5.210 4.438 4.368 0.000 5.757 5.200 5.230 4.920 5.908 0.000 4.642 4.784 4.864 5.042 5.122 0.000 5.568 5.364 5.415 5.259 5.662 0.000 5.038 5.798 5.310 5.540 6.064 0.000 Sumber : Diolah dari Laporan Bulanan Operasi SSB pada Kantor SSB dan Kecamatan Tahun 2004.

106

Entropy interaksi spasial ( Berita keluar melalui SSB)Tahun 2004 8.000

Kabir

7.000

6.000

Baranusa Nilai entropy

5.000

4.000

Kalabahi

3.000

Kokar

2.000

1.000

Mebung

0.000

ln Fij Kabir

ln Fij Baranusa

ln Fij Kalabahi

ln Fij Kokar

ln Fij Mebung

ln Fij Moru

ln Fij Apui

ln Fij Bukapiting

ln FijMarataing

Kabir

0.000

6.406

6.434

6.022

4.992

5.950

5.688

5.430

5.192

Baranusa

4.680

0.000

6.082

5.188

4.794

4.296

5.024

4.492

4.754

Kalabahi

5.011

5.001

0.000

5.207

5.217

5.227

5.023

5.061

5.033

Kokar

6.636

6.496

6.002

0.000

6.088

6.886

5.606

5.698

6.592

Mebung

4.634

5.408

4.840

5.292

0.000

6.366

5.962

5.796

5.894

Moru

5.076

5.176

5.422

5.494

5.972

0.000

5.182

4.928

5.006

Apui

2.860

3.292

5.374

5.170

4.678

3.724

0.000

5.260

4.920

Bukapiting

4.134

4.962

5.748

4.722

5.670

5.146

6.448

0.000

6.572

Maritaing

4.332

4.564

5.456

4.536

4.908

4.988

5.562

5.184

0.000

Moru

Apui

Bukapiting

Maritaing

Kota Tujuan

Gambar 13 Entropi Interaksi Spasial (pengiriman berita melalui SSB) Antar hirarki wilayah di Kabupaten Alor Tahun 2004

Entropy interaksi spasial (Berita masuk melalui SSB) Tahun 2004 8.00 Kabir

7.00 6.00

Baranusa

Nilai entropy

5.00 4.00

Kalabahi

3.00 2.00

Kokar

1.00 Mebung

0.00 ln Fij Kabir

ln Fij Baranusa

ln Fij Kalabahi

ln Fij Kokar

ln Fij Mebung

ln Fij Moru

ln Fij Apui

ln Fij Bukapiting

ln FijMarataing

Kabir

0.00

4.540

4.755

5.93

4.716

4.993

4.270

4.298

4.368

Baranusa

6.29

0.000

5.400

6.40

5.024

5.616

4.944

5.342

5.068

Kalabahi

7.47

7.470

0.000

7.45

7.426

7.483

7.403

7.293

7.376

Kokar

5.06

4.746

4.959

0.00

4.936

5.236

5.210

4.438

4.368

Mebung

4.70

4.930

4.871

5.42

0.000

5.757

5.200

5.230

4.920

Moru

5.21

4.372

4.993

5.93

5.908

0.000

4.642

4.784

4.864

Apui

5.21

5.092

4.373

5.15

5.042

5.122

0.000

5.568

5.364

Bukapiting

4.97

4.694

4.560

5.15

5.415

5.259

5.662

0.000

5.038

Maritaing

5.13

5.174

4.959

6.33

5.798

5.310

5.540

6.064

0.000

Kota tujuan

Gambar 14 Entropi Interaksi Spasial (Penerimaan Berita Melalui SSB ) Antar Hirarki Wilayah di Kabupaten Alor Tahun 2004

Moru

Apui

Bukapiting

Maritaing

107

Pada Tabel 23 dan Gambar 13 dan 14, memperlihatkan intensitas interaksi spasial (banyaknya berita yang dikirim dan diterima ) melalui saluran SSB antar hirarki wilayah, yakni terdapat 9 hirarki/pusat aktivitas wilayah yang tersebar pada tiga Satuan

Wilayah Pengembangan (SWP), yakni Kota Kabir dan

Baranusa mewakili SWP A, Kota Kalabahi, Kokar, Mebung dan Moru mewakili SWP B dan Kota Apui, Bukapiting dan Marataing mewakili SWP C. Kesembilan wilayah hirarki ini masing – masing melakukan interaksi sebagai Kota Asal dan Kota Tujuan. Dari Hasil Analisis Entropi Spasial Tanpa Kendala (Unconstrained Entropy Model ) dapat diuraikan secara berurut dari intensitas interaksi (Fij) pengiriman dan penerimaan berita melalui saluran SSB mulai dari Fij tertinggi sampai Fij terendah antar hirarki wilayah adalah sebagai berikut : A. Intensitas Interaksi (Fij) Pengiriman Berita (Berita Keluar). ™ Dari

kota asal Kabir

ke kota tujuan secara berurutan berdasarkan

intensitas interaksi pengiriman berita adalah Kalabahi, Baranusa, Kokar, Moru, Apui, Bukapiting,Marataing dan Mebung. Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas pengiriman berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,163) dengan nilai R2 (72,20%) dan Pvalue (0,008),sedangkan parameter konstanta sebesar (7,11). Varibel-variabel hambatan (R2) yang mempengaruhi intensitas interaksi pengiriman berita disini adalah “gangguan teknis alat komunikasi dan gangguan modulasi yang dipicu oleh jarak dan cuaca”. Kedua variabel gangguan tersebut berlaku untuk semua hirarki wilayah. Nilai P (0,008) menunjukkan signifikansi penggunaan model sebesar 99,992 persen. Sedangkan parameter konstanta sebesar 7,11 menunjukkan jumlah berita yang keluar dari Kabir menuju kota-kota hirarki lainnya untuk setiap jam operasi SSB dengan asumsi tidak terjadi gangguan teknis dan modulasi. ™ Dari kota asal Baranusa menuju kota tujuan secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi adalah Kalabahi, Kokar, Apui , Mebung , Marataing, Kabir, Bukapiting dan Moru. Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas pengiriman berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,179) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (62,70%) dan Pvalue (0,019) dalam arti signifikansi penggunaan model sebesar 99.981 persen. Sedangkan parameter konstanta yang menunjukkan jumlah berita yang keluar dari Baranusa menuju Kota-kota hirarki lainnya untuk setiap jam operasi SSB sebesar 7,03.

108

™ Dari kota asal Kalabahi menuju kota tujuan secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi adalah Moru, Mebung, Kokar, Bukapiting, Marataing, Apui, Kabir dan Baranusa . Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas pengiriman berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,0541) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (59,20 %) dan Pvalue (0,026) dalam arti signifikansi penggunaan model sebesar 99.974 persen. Sedangkan parameter konstanta yang menunjukkan jumlah berita yang keluar dari Kalabahi menuju Kota-kota hirarki lainnya untuk setiap jam operasi SSB sebesar 6,18. ™ Dari kota asal Kokar menuju kota tujuan secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi adalah Moru, Kabir, Marataing, Baranusa, Mebung, Kalabahi,

Bukapiting,

dan

Apui.

Koefisien

hambatan

(β)

yang

mempengaruhi intensitas pengiriman berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,187) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (74,40 %) dan Pvalue (0,006) dalam arti signifikansi penggunaan model sebesar 99.994 persen. Sedangkan parameter konstanta yang menunjukkan berita yang keluar dari Kokar menuju Kota-kota hirarki lainnya

untuk setiap jam

operasi SSB sebesar 7,20. ™ Dari kota asal Mebung menuju kota tujuan secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi adalah Moru, Apui, Marataing, Bukapiting, Kokar, Baranusa,

Kalabahi,

dan

Kabir.

Koefisien

hambatan

(β)

yang

mempengaruhi intensitas pengiriman berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,166) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (70,50 %) dan Pvalue (0,009) dalam arti signifikansi penggunaan model sebesar 99.991 persen. Sedangkan parameter konstanta yang menunjukkan berita yang keluar dari Mebung menuju Kota-kota hirarki lainnya untuk setiap jam operasi SSB sebesar 6,87. ™ Dari kota asal Moru menuju kota tujuan secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi adalah Mebung, Kokar, Kalabahi, Kabir, Marataing dan

Apui, Baranusa,

Bukapiting. Koefisien hambatan (β) yang

mempengaruhi intensitas pengiriman berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,127) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (51,90 %) dan Pvalue (0,044) dalam arti signifikansi penggunaan model sebesar 99.56 persen. Sedangkan parameter konstanta yang menunjukkan berita yang

109

keluar dari Moru menuju Kota-kota hirarki lainnya

untuk setiap jam

operasi SSB sebesar 6,47. ™ Dari kota asal Apui menuju kota tujuan secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi adalah Kalabahi, Bukapiting, Kokar, Marataing, Mebung, Moru, Baranusa dan Kabir.

Koefisien hambatan (β) yang

mempengaruhi intensitas pengiriman berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,256) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (62,00 %) dan Pvalue (0,020) dalam arti signifikansi penggunaan model sebesar 99.98 persen. Sedangkan parameter konstanta yang menunjukkan berita yang keluar dari Apui menuju Kota-kota hirarki lainnya

untuk setiap jam

operasi SSB sebesar 7,61. ™ Dari kota asal Bukapiting menuju kota tujuan secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi adalah Marataing, Apui (6,448), Kalabahi Mebung, Moru, Kokar, Baranusa, dan Kabir.

Koefisien hambatan (β)

yang mempengaruhi intensitas pengiriman berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,212) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (65,50 %) dan Pvalue (0,015) dalam arti signifikansi penggunaan model sebesar 99.985 persen. Sedangkan parameter konstanta yang menunjukkan berita yang keluar dari Bukapiting menuju Kota-kota hirarki lainnya untuk setiap jam operasi SSB sebesar 7,50. ™ Dari kota asal Marataing menuju kota tujuan secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi adalah Apui, Kalabahi, Bukapiting, Moru, Mebung, Baranusa, Kokar,

dan Kabir.

Koefisien hambatan (β) yang

mempengaruhi intensitas pengiriman berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,151) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (53.10 %) dan Pvalue (0,040) dalam arti signifikansi penggunaan model sebesar 99.60 persen. Sedangkan parameter konstanta yang menunjukkan berita yang keluar dari Marataing menuju Kota-kota hirarki lainnya untuk setiap jam operasi SSB sebesar 6,71 B. Intensitas Interaksi (Fij) Penerimaan Berita (Berita Masuk). ™ Intensitas interaksi berita yang diterima Kabir dari kota asal secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi penerimaan berita masuk adalah Kalabahi, Baranusa, Moru, Apui. Marataing, dan Mebung.

Kokar , Bukapiting,

Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas

penerimaan berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,139) dengan nilai R2

110

(62,20 %) dan Pvalue (0,020), sedangkan parameter konstanta sebesar (6,56). Varibel-variabel hambatan (R2) yang mempengaruhi intensitas interaksi penerimaan berita sama halnya dengan variabel pengiriman berita yakni “gangguan teknis alat komunikasi dan gangguan modulasi “. Kedua variabel gangguan tersebut berlaku untuk interaksi penerimaan berita pada semua hirarki wilayah. Nilai P (0,020 ) menunjukkan signifikansi penggunaan model sebesar 99,98 persen. Sedangkan parameter konstanta sebesar 6,56 menunjukkan jumlah berita yang masuk (diterima) Kabir dari kota-kota hirarki lainnya untuk setiap jam operasi SSB dengan asumsi tidak terjadi gangguan teknis dan modulasi. ™ Intensitas interaksi berita yang diterima Baranusa dari kota asal secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi penerimaan berita masuk adalah Kalabahi Marataing, Apui, Mebung. Kokar, Bukapiting, Kabir dan Moru. Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas penerimaan berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,147) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (60,30 %) dan Pvalue (0,023) atau signifikansi penggunaan model sebesar 99,997 persen. Sedangkan parameter konstanta yang diperoleh dari penggunaan model sebesar 6,91. Nilai ini menunjukkan berita yang masuk atau diterimai Baranusa dari Kota-kota hirarki lainnya untuk setiap jam operasi SSB, dengan asumsi tidak terjadi gangguan teknis dan modulasi. ™ Intensitas interaksi berita yang diterima Kalabahi dari kota asal secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi penerimaan berita masuk adalah Baranusa, Moru. Kokar, Marataing, Mebung. Kabir, Bukapiting dan Apui, Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas penerimaan berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,0367) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (62,20 %) dan Pvalue (0,020) atau signifikansi penggunaan model sebesar 99,98 persen. Sedangkan parameter konstanta yang diperoleh dari penggunaan model sebesar 6,87. ™ Intensitas interaksi berita yang diterima

Kokar dari kota asal

secara

berurutan berdasarkan intensitas interaksi penerimaan berita masuk adalah Kalabahi, Baranusa, Marataing, Moru, Kabir, Mebung, Bukapiting dan Apui. Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas penerimaan berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,128) dengan nilai

111

variabel hambatan (R2) sebesar (50,60 %) dan Pvalue (0,048) atau signifikansi penggunaan model sebesar 99,952 persen. Sedangkan parameter konstanta yang diperoleh dari penggunaan model sebesar 6,35. ™ Intensitas interaksi berita yang diterima Mebung dari kota asal secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi penerimaan berita masuk adalah Kalabahi, Moru, Marataing, Bukapiting, dan Kabir.

Apui, Baranusa, Kokar

Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas

penerimaan berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,105) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (54,30 %) dan Pvalue (0,037) atau signifikansi penggunaan model sebesar 99,963 persen. Sedangkan parameter konstanta yang diperoleh dari penggunaan model sebesar 6,21. ™ Intensitas interaksi berita yang diterima

Moru dari kota asal

secara

berurutan berdasarkan intensitas interaksi penerimaan berita masuk adalah Kalabahi, Mebung, Baranusa, Marataing, Bukapiting, Kokar, Apui dan Kabir. Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas penerimaan berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,123) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (71.50 %) dan Pvalue (0,008) atau signifikansi penggunaan model sebesar 99,963 persen. Sedangkan parameter konstanta yang diperoleh dari penggunaan model sebesar 6,34. ™ Intensitas interaksi berita yang diterima

Apui dari kota asal

secara

berurutan berdasarkan intensitas interaksi penerimaan berita masuk adalah Kalabahi, Bukapiting, Marataing, Kokar, Mebung, Baranusa , Moru dan Kabir.

Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas

penerimaan berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,112) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (61.50 %) dan Pvalue (0,021) atau signifikansi penggunaan model sebesar 99,979 persen. Sedangkan parameter konstanta yang diperoleh dari penggunaan model sebesar 6,26. ™ Intensitas interaksi berita yang diterima Bukapiting dari kota asal secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi penerimaan berita masuk adalah Kalabahi, Marataing, Apui, Baranusa, Mebung, Moru, Kokar dan Kabir. Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas penerimaan

112

berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,089) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (50.70 %) dan Pvalue (0,047) atau signifikansi penggunaan model sebesar 99,953 persen. Sedangkan parameter konstanta yang diperoleh dari penggunaan model sebesar 6,14. ™ Intensitas interaksi berita yang diterima Marataing dari kota asal secara berurutan berdasarkan intensitas interaksi penerimaan berita masuk adalah Kalabahi, Apui, Baranusa, Bukapiting, Mebung, Moru, Kokar , dan Kabir. Koefisien hambatan (β) yang mempengaruhi intensitas penerimaan berita antar hirarki wilayah sebesar (-0,134) dengan nilai variabel hambatan (R2) sebesar (77,90 %) dan Pvalue (0,004) atau signifikansi penggunaan model sebesar 99,996 persen. Sedangkan parameter konstanta yang diperoleh dari penggunaan model sebesar 6,70. Secara umum

Tabel 23 dan Gambar 13 dan 14 juga memperlihatkan

bahwa: ™ Rata –rata intensitas interaksi spasial yang masuk ke kota hirarki utama (Kalabahi) dari kota – kota hirarki bawahnya jauh lebih tinggi, rata - rata di atas

7 berita perjam operasi SSB bila dibanding dengan intensitas

interaksi sebaliknya, dari hirarki utama ke hirarki bawahnya. Hal ini ada hubungannya dengan Kalabahi sebagai pusat kebijakan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh seluruh Kelembagaan Pemerintah Daerah kepada masyarakat, hampir seluruhnya diinformasikan melalui saluran SSB. ™ Rata-rata intensitas interaksi antara kota hirarki utama dengan kota –kota hirarki dalam satu SWP (SWP B) sedikit lebih kuat dibanding antar kotakota hirarki pada SWP A dan C. ™ Intensitas interaksi spasial yang terkait dengan penyampaian informasi pelayanan pemerintah berupa informasi pasar, bencana alam, informasi kegiatan program/proyek dan kunjungan kerja dalam rangka supervisi dan sosialisai kepada masyarakat menunjukkan pemerintah

yang

tidak

simetrik

antar

hirarki

intensitas pelayanan wilayah.

Hal

ini

memperlihatkan signifikansi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. b. Analisis deskriptif pola interaksi spasial antar hirarki/pusat aktivitas inter wilayah pengembangan dan antar dan inter regional. Analisis entropi interaksi spasial tanpa kendala (unconstrained entropy model) untuk menduga arus informasi pelayanan pemerintah pada masyarakat melalui saluran SSB pemerintah daerah, sebenarnya sudah memberikan sinyal

113

adanya asimetrik interaksi spasial antar wilayah, akan tetapi hasil pendugaan tersebut belum merepresentasikan perkembangan jaringan interaksi spasial yang komprehensif, oleh karena itu perlu juga analisis deskriptif untuk melihat pola interaksi spasial berdasarkan jaringan interaksi yang diarahkan dalam RUTRW Kabupaten Alor Tahun 1991.

Hal ini

didasari

pada asumsi bahwa suatu

wilayah memiliki potensi sumber daya dan karakteristik yang berbeda baik dari aspek resource endowment maupun aspek artificial resources berupa teknologi dan hasil interaksi sosial-ekonomi antar wilayah lainnya.

Perbedaan sumber

daya (supply side) serta disisi lainnya perbedaan kebutuhan (demand side) menyebabkan terjadinya transaksi dan interaksi sosial maupun ekonomi wilayah. Mobilisasi sumber daya dan pemenuhan kebutuhan masing-masing wilayah sehingga terjadinya hubungan/interaksi wilayah dapat berwujud arus atau pergerakan

orang, kendaraan atau barang serta komponen wilayah lainnya

(seperti teknologi, modal dan informasi) melalui jalan dan transportasi, system atau kelembagaan yang melaksanakannya dan tingkat dan sifat interaksi akan menentukan perkembangan suatu wilayah. Sifat pergerakan penduduk sendiri secara garis besar terbagi dua karakteristik. Yang pertama adalah pergerakan yang bersifat sementara (commuting), yakni perjalanan atau bepergian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan atau usahanya kemudian selanjutnya akan kembali lagi ketempat asalnya. Sedangkan yang kedua adalah pergerakan yang bersifat tetap, yakni perpindahan penduduk dari suatu tempat ketempat lain dengan tujuan untuk menetap secara permanent. Namun dalam konteks penelitian ini hanya difokuskan pada karakteristik yang pertama. Pergerakan penduduk yang bersifat sementara (commuting), tergambar dari orientasi perjalanan/bepergian penduduk pada masing-masing SWP dapat dilihat pada Tabel 24 dan secara Grafik dapat terlihat pada Gambar 15, 16 dan 17. Pada Tabel 24, dan Gambar 15,16 dan 17, menggambarkan bahwa ratarata orientasi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dan usaha untuk masingmasing SWP menunjukkan bahwa rata-rata orientasi ke kota Kabupaten lebih besar walaupun ada perbedaan proporsi antar ketiga SWP, dimana SWP A (54,05 %), SWP B (56,01 %) dan SWP C (65,94 %). Orientasi interaksi spasial penduduk lebih besar kedua, adalah orientasi Luar Kabupaten, untuk SWP A (20,02 %), SWP B (14,80%) dan SWP C (10,32%), Kemudian orientasi bepergian dalam Kota Kecamatan, untuk SWP A (9,22 %), SWP B (10,13 %) dan

114

Tabel 24 Orientasi Perjalanan/Bepergian Penduduk Pada SWP A, B dan C. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keperluan SWP A Membeli sembako Membeli Pakaian Membeli bahan rumah Membeli elektronik Membeli alat dan mesin Membeli saprotan Membeli kendaraan Menjual hasil usaha Urusan adat/keluarga Rekreasi/traveling Rata-rata SWP B Membeli sembako Membeli Pakaian Membeli bahan rumah Membeli elektronik Membeli alat dan mesin Membeli saprotan Membeli kendaraan Menjual hasil usaha Urusan adat/keluarga Rekreasi/traveling Rata-rata SWP C Membeli sembako Membeli Pakaian Membeli bahan rumah Membeli elektronik Membeli alat dan mesin Membeli saprotan Membeli kendaraan Menjual hasil usaha Urusan adat/keluarga Rekreasi/traveling Rata-rata

DD/K DDL

DKK

DKK L1-SWP

DKKL L-SWP

DKKab.

LKab

15.42 0.05

12.32 1.02

30.04 4.26

6.05 3.22

0.00 0.00

31.57 4.60 100 66.15 25.30 100

1.20 0.00

1.50 0.00

10.36 0.00

0.08 0.00

0.00 0.00

82.65 4.21 100 84.35 15.65 100

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1.24

0.00 2.60

0.00 0.00

80.75 19.25 100 55.48 40.68 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64.30 35.70 100

6.30

7.64

10.20

5.40

4.60

30.40 35.46 100

30.20 0.00 5.32

22.20 5.20 4.99

7.50 28.60 9.22

7.30 16.30 4.10

12.40 6.20 2.32

15.20 5.20 100 29.60 14.10 100 54.05 20.02 100

20.40 0.80

14.20 1.30

24.30 6.70

0.00 0.00

8.30 1.20

25.40 7.40 100 69.40 20.60 100

2.40 1.20

3.50 1.50

12.36 4.50

0.00 0.00

2.40 1.30

72.14 7.20 100 79.30 12.20 100

0.50 1.40

0.30 1.50

3.20 4.80

0.00 0.00

2.40 3.60

78.35 15.25 100 62.02 26.68 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84.30 15.70 100

8.30

9.60

12.20

0.00

8.60

46.26 15.04 100

24.00 1.60 6.06

18.20 15.50 6.56

12.60 20.64 10.13

9.40 10.20 1.96

10.20 6.80 4.48

18.20 7.40 100 24.76 20.50 100 56.01 14.80 100

12.36 0.00

9.60 0.00

22.30 1.20

4.20 1.20

0.00 0.00

51.54 91.80

1.20 0.00

4.60 0.00

10.05 0.00

0.50 0.00

0.00 0.00

83.65 0.00 100 89.35 10.65 100

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.90

0.00 0.90

0.00 0.00

89.35 10.65 100 68.06 30.14 100

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70.30 29.70 100

7.80

10.60

20.35

2.40

0.00

58.85

36.24 0.00 5.76

27.20 6.40 5.84

8.31 20.60 8.37

6.30 12.36 2.79

5.60 4.20 0.98

12.15 4.20 100 44.34 12.10 100 65.94 10.32 100

Sumber : Hasil analisis data primer Keteranagn : DD/K = Dalam desa/kelurahan DDL = Dalam desa lain DKK = Dalam kota kecamatan DKKL1-SWP = Dalam kota kecamatan lain dalam satu SWP DKKLL-SWP = Dalam kota kecamatan lain luar SWP DK-Kab. = Dalam kota Kabupaten L-Kab. = Luar Kabupaten

Jlh

0.00 100 5.80 100

0.00 100

115

Rataan orientasi keperluan bepergian pada SWP A Tahun 2004

4.99 9.22

5.32

20.02

DD/K

4.10 2.32

DDL DKK DKKL1-SWP DKKLL-SWP DK-Kab.

54.05

L-Kab

Gambar 15 Rataan orientasi bepergian penduduk pada SWP A. Rataan orientasi keperluan bepergian pada SWP B Tahun 2004

14.80

6.06

6.56

DD/K 10.13 1.96

DDL DKK DKKL1-SWP

4.48

DKKLL-SWP DK-Kab. L-Kab

56.01

Gambar 16 Rataan orientasi bepergian penduduk pada SWP B Rataan orientasi keperluan bepergian pada SWP C Tahun 2004

10.32

5.76

5.84

8.37 2.79 0.98

DD/K DDL DKK DKKL1-SWP DKKLL-SWP DK-Kab.

65.94

Gambar 17 Rataan orientasi bepergian penduduk pada SWP C

L-Kab

116

SWP C (8,37%). Orientasi bepergian didalam desa/kelurahan sendiri, untuk SWP A (5,32 %), SWP B (6,06 %) dan SWP C (5,76 %). Orientasi kedesa lain, untuk SWP A (4,99 %), SWP B (6,56 %) dan SWP C (5,84%). Sedangkan orientasi ke kota Kecamatan dalam satu SWP menunjukkan proporsi untuk SWP A ( 4,10 %), SWP B (1,96 %) dan SWP C (2,79 %). Kemudian orientasi ke kota Kecamatan diluar SWP, dimana SWP A (2,32 %), SWP B (4,48 %) dan SWP C (0,98 %). Pada Gambar 15 menunjukkan bahwa prosentase orientasi bepergian penduduk untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan usaha keluar Kabupaten pada SWP A menunjukkan proporsi lebih besar, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain

(1) kedekatan wilayah secara geografis dengan

wilayah Flores mendorong interaksi yang lebih kuat (2) sebagai

wilayah

pelabuhan transit jalur 2 unit kapal feri Kalabahi – Leoleba – Larantuka PP, mendorong akses ekonomi dan sosial yang lebih terbuka dan kuat (3) perbedaan harga komoditi yang sangat menyolok rata-rata 12 persen lebih tinggi dari harga yang berlaku di kota asal, sehingga orientasi pemenuhan kebutuhan dan usaha penduduk SWP A antar interregional ke wilayah Flores

lebih terbuka dan

dianggap memberikan nilai tambah (value added) yang lebih signifikan. Perbedaan harga komoditi yang menyolok terutama jambu mente, asam dan beberapa hasil laut, dilain sisi memberikan nilai tambah yang signifikan bagi penduduk SWP A dan keterkaitan ekonomi interregional dengan wilayah Flores, namun disisi yang lain menunjukkan indikasi kebocoran wilayah (penyulundupan) mencapai 16, 74 persen, karena lemahnya keterkaitan antar sektor dan wilayah dalam hal menjaring informasi pasar (market information) yang kompetitif dan aturan main (regulation) pengelolaan dan pengendalian perdagangan komoditi antar pulau yang terkait dengan sistem perizinan dan sistem insentif (allow and allowance system) yang lemah. Pada Tabel 24 dan Gambar 15,16 dan 17, menunjukkan pula bahwa ketersediaan 10 indikator keperluan untuk melakukan interaksi spasial, rata-rata memperlihatkan bahwa (1) hanya keperluan sembako, menjual hasil usaha dan urusan keluarga yang sedikitnya dapat terpenuhi di dalam desa, atau di desa sekitar dan ibu kota kecamatan, sedangkan kebutuhan lainnya masih terpusat di Kota Kabupaten dan luar Kabupaten. (2) ketersedian kebutuhan baik sembako dan kebutuhan lainnya antar kota kecamatan dalam satu SWP maupun antar kota kecamatan

luar SWP menujukkan karakteristik

interaksi spasial yang

berbeda, dimana pada SWP A dan C, interaksi spasial untuk memenuhi

117

kebutuhan dan usaha sedikit diperoleh pada kota kecamatan dalam satu SWP ketimbang luar SWP dan sebaliknya SWP B memenuhi kebutuhan dan usaha pada kota kecamatan luar SWP ketimbang satu SWP, Kedua hal tersebut mengindikasikan bahwa

jaringan keterkaitan spasial

antar hirarki/pusat aktivitas antar hirarki utama dan hirarki bawah maupun antar hirarki bawah masih sangat lemah atau belum berkembang, sehingga distribusi bahan dan barang kebutuhan dari kota kabupaten ke kota kecamatan dan desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai hirarki/pusat aktivitas sosial – ekonomi wilayah sesuai arahan RUTRW Kabupaten masih sangat terbatas dan asimetrik antar hirarki. Penyediaan bahan / barang kebutuhan dan usaha penduduk yang masih sangat terbatas dan asimetrik antar hirarki wilayah tersebut, sangat tergantung pada infrastruktur jaringan keterkaitan dan interaksi sosial ekonomi antar dan inter wilayah pembangunan sebagaimana pada ulasan Tabel 18. Dalam kaitannya dengan interaksi spasial inter dan antar wilayah regional, dilakukan melalui dua jalur interaksi yakni jalur laut dan jalur udara. Banyaknya pelabuhan dan jumlah kapal yang secara kontinue atau berkala menyinggahi Pelabuhan Kalabahi dan atau jumlah dan jenis pesawat yang masuk di Bandara udara Mali Kalabahi , dilihat pada Tabel 18. a. Interaksi spasial /pergerakan bongkar/muat penumpang dan barang antar dan interregional melalui Pelabuhan Kalabahi. Pelabuhan Kalabahi merupakan salah satu Pelabuhan nasional, yang berpusat di kota Kabupaten. Perkembangan jumlah dan Prosentase pergerakan penumpang, barang dan hewan

periode 1998-2003 yang menyinggahi

pelabuhan Kalabahi diperlihatkan pada Gambar 18 dan 19. Gambar 18 dan 19 menunjukkan

bahwa jumlah dan prosentase

perkembangan interakasi spasial atau pergerakan arus kunjungan kapal ( KJG KPL), arus penumpang turun (PNPG-T), arus penumpang naik (PNPG-N), arus barang yang dibongkar (BRG-BKR), arus barang yang dimuat (BRG-MT), arus hewan yang dibongkar (HWN-BKR) dan arus hewan yang dimuat (HWN-MT), pada umumnya memperlihatkan trend perkembangan yang fluktuatif Jumlah kunjungan kapal mengalami penurunan tajam pada tahun 1999 dan 2000, tetapi mulai menunjukkan perkembangan intensitas kunjungan pada tahun 2001 mencapai 13,41 persen, meningkat menjadi 18,43 persen pada tahun 2002 dan menurun lagi menjadi 8,99 persen. Fluktuasi intensitas interaksi kunjungan Kapal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, penangguhan pelayaran

118

80000 70000

KJG KPL (KALI)

60000 50000

PNPG-T (ORG)

40000 30000

PNPG-N (ORG)

20000 10000 0

1998

1999

2000

2001

2002

KJG KPL (KALI)

2255

1630

1201

1362

1613

1758

PNPG-T (ORG)

60691

63702

57398

52829

55889

45075

PNPG-N (ORG)

59948

72645

49018

51092

61148

65655

BRG-BKR (TON)

32098

44399.7

58415

47237

72346

59324.1

BRG-MT

13055

15708.1

19418

32475

(TON)

HWN-BKR (EKOR) HWN-MT

(EKOR)

2003

25423.9 15182.8

46

26

37

195

126

275

1079

545

198

254

35

20

BRG-BKR (TON) BRG-MT (TON) HWN-BKR (EKOR) HWN-MT (EKOR)

Gambar 18 Perkembangan jumlah interaksi spasial /pergerakan arus penumpang, barang dan hewan yang menyinggahi Pelabuhan Kalabahi antar dan inter regional Periode 1998-2003. 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 -100.00 -200.00

1999

2000 KJG KPL (Kali)

PNPGT (Org)

PNPGN (Org)

BRGBKR

BRGMT

HW NBKR

HW NMT

2001

2002

-27.72

4.96

21.18

38.33

20.32

-43.48

-49.49

2000

-26.32

-9.90

-53.21

31.57

23.62

42.31

-63.67

2001

13.41

-7.96

4.23

-19.14

67.24

427.03

28.28

2002

18.43

5.79

19.68

53.16

-21.71

-35.38

-86.22

2003

8.99

-19.35

7.37

-18.00

-40.28

118.25 -42.86

1999

2003

Gambar 19 Prosentase perkembangan interaksi spasial /pergerakan arus penumpang, orang dan hewan yang menyinggahi pelabuhan Kalabahi antar dan inter regional Periode 1998-2003

karena gangguan tekhnis pada Kapal, perubahan trayek serta daya tarik dan daya dorong pasar. Selain itu prosentase arus penumpang turun, jauh lebih lemah dari arus penumpang naik. Namun ada pengecualian pada tahun 2000 intensitas penumpang yang naik atau keluar wilayah mengalami penurunan, yakni minus 53,21 persen pada tahun 2000, setelah itu meningkat ke level posotif 4,23 persen tahun 2001, dan meningkat tajam menjadi 19,68 persen tahun 2002 dan menurun lagi menjadi 7,37 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa daya tarik wilayah sendiri yang mendorong arus orang di wilayah lain untuk masuk di wilayah sendiri masih lemah, dilain sisi daya tarik wilayah lain yang mendorong orang dari wilayah sendiri untuk keluar ke wilayah lain lebih tinggi. Hal ini juga memberikan indikasi bahwa daya dorong wilayah untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan usaha di wilayahnya sendiri masih sangat lemah.

119

Demikian pula intensitas pergerakan barang dan hewan, prosentase perkembangan yang dibongkar atau yang didatangkan dari wilayah lain masuk ke wilayah sendiri masih jauh lebih tinggi dari yang keluar dari wilayah sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa daya dorong wilayah sendiri untuk mensuplai sumber daya wilayah menjadi barang dan jasa yang menjadi daya tarik wilayah untuk memperkuat intensitas interaksi membuat

masih sangat lemah. Hal ini akan

struktur ekonomi wilayah semakin melemah karena kebocoran

wilayah sulit ditekan, karena tingkat permintaan (demand) wilayah sendiri akan kebutuhan jauh lebih tinggi dari kegiatan usaha yang ditawarkan ke wilayah lain. Sehubungan dengan itu jenis barang yang menjadi daya tarik dan daya dorong pergerakan spasial antar dan inter regional pada dua tahun terakhir (Tahun 2002-2003 ) dapat ditujukkan pada Gambar 20, 21, 22 dan 23 berikut . 14000.0 12000.0

11573.5

10874.0 10697.2

10000.0

10028.7

6000.0

2000.0

Tahun 2002

7893.8

8000.0

4000.0

10073.7

2494.1 787.9 341.5 1139.6 848.1 1456.7 893.1 512.3 946.9 856.4

2545.0 2120.0 1678.8 159.1

3960.0 5298.0

So la r M .ta na h As B. pa C am l pu ra n

en ba lo k Pr em iu m

Se m

Be si

Zi nk

ar am G

Tahun 2003

71.8 303.0

0.0 Be ra s G us ir Te rig u

4180.0 3410.0

Gambar 20 Perkembangan interaksi spasial /pergerakan jenis barang yang di bongkar/masuk melalui pelabuhan Kalabahi 30.0 25.0 20.0

25.4

23.9 21.6

20.2

20.3

15.0

10.7 8.7 2.3 3.2

2.1 1.8

5.0 0.8

1.6 1.9

1.9 1.0

3.4 0.3

en

ba lo k Pr em iu m

Se m

Be si

Zi nk

ar am G

G us ir Te rig u

Be ra s

0.0

5.1 4.7

9.2 6.9

Tahun 2003

0.1 0.7

So la r M .ta na h As pa B. C am l pu ra n

10.0 5.0

Tahun 2002

17.3

Gambar 21 Prosentase perkembangan interaksi spasial /pergerakan jenis barang yang di bongkar/masuk melalui pelabuhan Kalabahi

120

4500 4000

3810.78

3500 3000 2500

3919.48

2002

2222.341 1995.03

2000

44.305

B iji m en te

se rla ck

K op ra

B at u

K em iri

0

A sa m

500

33.59 11.46

343.644 0 0 10.9

C en gk eh U bu rub ur

58.575

hi ta m

694.561 277.222 338.113 327.679 190.9 164.074

1000

2003

P in an g

1500

Gambar 22 Perkembangan interaksi spasial /pergerakan jenis barang yang Di muat/keluar melalui pelabuhan Kalabahi 60.00

53.99 53.08

50.00

Tahun 2002

40.00 28.26 30.10

Tahun 2003 0.16 0.45

h ita m

A sa m

K op ra B iji m en te

K em iri

2.32 2.59

B at u

0.63 0.79

0.00

9.84 4.58

4.64 3.75

se rla ck

10.00

0.00 4.65

0.15 0.00

P in an g

20.00

C e ng ke h U b ur -u bu r

30.00

Gambar 23 Prosentase perkembangan interaksi spasial /pergerakan jenis barang yang di muat/keluar melalui pelabuhan Kalabahi

Gambar 20 dan 21, menunjukkan bahwa pergerakan jenis barang yang di bongkar atau

masuk

ke pelabuhan Kalabahi adalah hampir semua produk

manufacture.

Prosentase jenis produk manufaktur yang terbanyak adalah

barang campuran mencapai 25,4 persen tahun 2002 dan 20,3 persen tahun 2003 dari jumlah jenis barang yang masuk/di bongkar di pelabuhan Kalabahi. Kemudian Bahan bangunan rumah dan aspal, dimana Permintaan semen menduduki prosentase tertinggi mencapai 20,2 persen tahun 2003 dibanding tahun 2002 (17,3 %). Bahan energi

(premium,solar dan minyak tanah),

permintaan solar mencapai 10,7 persen tahun 2003 dibanding tahun 2002 (8,7 %), minyak tanah (9,2 %) tahun 2002 menurun menjadi 6,9 persen tahun 2003 sedangkan premium (5,1 %) tahun 2003 dibanding tahun 2002 (4,7 %). Selain bahan campuran, bahan bangunan dan bahan energi, permintaan terhadap sembako antara lain beras, gula pasir, terigu dan garam

cukup besar,

permintaan beras mencapai 23, 9 persen tahun 2002 dan sedikit menurun menjadi

21,6

persen

tahun

2003

dari

jumlah

jenis

barang

yang

121

dibongkar/masuk, garam mencapai 5,0 persen tahun 2002 dibanding tahun 2003 (0,8 %). Gula pasir 3,2 persen tahun 2002 menurun menjadi 2,3 persen tahun 2003, sedangkan terigu 2,1 persen tahun 2002 menurun menjadi 1,8 persen tahun 2003. Gambar 22 dan 23, menunjukkan bahwa

jenis barang/komoditi

yang

dimuat /keluar wilayah masih tergantung pada sektor primer (sektor pertanian), namun jumlah yang dimuat masih jauh dibawah dari jumlah yang dibongkar, sebagaimana pada ulasan di atas. Hal ini mengindikasikan produktivitas wilayah dalam mensuplai sumber daya wilayah masih lemah. Prosentase jenis komoditi yang paling besar dimuat/keluar wilayah melalui pelabuhan kalabahi adalah batu hitam mencapai 53,99 persen tahun 2002 dan menurun menjadi 53,08 persen tahun 2003, kemudian diikuti kemiri (28,26%) tahun 2002, meningkat menjadi 30,10 persen tahun 2003. Setelah itu diikuti komoditi

asam, ,jambu mente,

sirlak, pinang, kopra, cengkeh dan ubur-ubur. Pada umumnya sebagai jalur wilayah tujuan dan wilayah interaksi spasial terutama pergerakan jenis barang/komoditi antar dan inter regional yang masuk (di bongkar/di import) dan yang keluar (di muat /di eksport) melalui pelabuhan Kalabahi tahun 2003

dapat terlihat pada Gambar 24.

Apabila mencermati

Gambar 24, memperlihatkan bahwa secara parsial jalur interaksi spasial antar regional dalam aktivitas eksport dan import komoditi atau barang melalui jalur Surabaya (Pelabuhan Tanjung Perak) terlihat

lebih kuat, kemudian diikuti

melalui Jalur Pelabuhan Makassar (Ujung Pandang), setelah itu Denpasar (Pelabuhan Benoa) dan Bima (Pelabuhan Lembar). Sedangkan jalur interaksi spasial interregional, melalui jalur Kupang terlihat lebih kuat setelah itu Atapupu. Tabel 24 juga, menunjukkan adanya indikasi kebocoran wilayah (regional leakages) yang

cukup lebar, karena semua produk yang mengalir

keluar

wilayah (di eksport) semua masih dalam wujud bahan primer, sehingga tidak ada nilai tambah dari proses bahan primer dalam wilayah dan nilai tambah yang akan diproses dari bahan primer selalu mengalir ke wilayah lain, keadaan ini dapat dikatakan sebagai

fenomena backwash yang memperlemah produktivitas

wilayah. Selain fenomena backwash, kebocoran wilayah yang tak terkendali karena penyulundupan komoditi yang mengalir keluar daerah, rata-rata mencapai 23,50 persen/tahun seperti penjelasan pada Tabel 16.

122

123

b. Interaksi spasial /pergerakan bongkar/muat penumpang dan barang antar dan interregional melalui Bandara Mali Kalabahi. Salah satu jalur interaksi spasial antar dan inter regional adalah melalui jalur lintas udara. Jumlah jenis Pesawat yang masuk dan keluar pada Bandara Mali Kalabahi dapat terlihat pada ulasan Tabel 18. Pada bagian ini dapat digambarkan jumlah dan proporsi pergerakan bongkar/muat penumpang dan barang yang masuk dan keluar melalui Bandara Mali Kalabahi keadaan tahun 2003, dapat di lihat pada Gambar 25 dan 26 berikut :

981

Tahun 2003

222

1 Pesaw at masuk/datang (kali) 2 Pesaw at keluar/berangkat (kali)

222 2561

866

3 Penumpang masuk/datang (orang) 4 Peumpang keluar/berangkat (orang) 5 Bongkar barang/bagasi (kg)

2535 25677.6 31634.5

6 Muat barang/bagasi (kg) 7 Bongkar barang paket Pos (kg) 8 Muat barang paket pos (kg)

Gambar 25 Jumlah frekwensi pesawat dan bongkar/muat penumpang dan barang melalui Bandara Mali Tahun 2003 Tahun 2003 13.28

1.03 1.02

-11.72

23.2

1 Proporsi penumpang datang (+/-%) 2 Proporsi penumpang berangkat (+/-%) 3 Proporsi bongkar barang/bagasi (+/-%) 4 Proporsi muat barang/bagasi (+/-%) 5 Proporsi bongkar barang paket Pos (+/-%) 6 Proporsi muat barang paket Pos (+/-%)

-18.83

Gambar 26 Proporsi penumpang dan barang yang dibongkar dan di muat melalui Bandara Mali Tahun 2003.

Gambar 25 dan 26, memperlihatkan bahwa frekwensi jumlah pesawat yang datang/landas (leanding) dan berangkat (take off) pada tahun 2003 sebanyak 222 kali dan jika dibanding tahun 2002 frekwensinya meningkat 20,63 persen. Proporsi penumpang yang datang sedikit lebih besar (1,03 %) dibanding proporsi penumpang

yang

berangkat

(1,02%).

Proporsi

barang

bagasi

yang

datang/dibongkar jauh lebih besar (23,2 %) sedangkan proporsi barang bagasi yang dimuat/berangkat mencapai minus 18,83 %. Kemudian proporsi

paket

124

barang Pos datang (bongkar) jauh dibawah minus 11,72 persen dibanding proporsi paket barang berangkat (muat) sebesar 13,28 persen. Jalur interaksi penerbangan pesawat yang datang dan berangkat dari Bandara Mali sampai dengan keadaan 2003 masih bersifat linier dari Kota Kupang (Kota Popinsi NTT – Kalabahi PP (Kota Kabupaten). Kesenjangan pertumbuhan atau perkembangan antar wilayah, baik dilihat dari sisi pertumbuhan sektor/komoditi wilayah, Penerimaan pendapatan, penyediaan sarana dan prasarana wilayah, penyebaran proporsi APBD Pembangunan dan interaksi spasial seperti yang diulas di atas,

sepertinya

menunjukkan signifikansi terhadap kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat antar SWP. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang semestinya menjadi tolak ukur kinerja pembangunan wilayah adalah menurunkan kesenjangan tingkat kemiskinan penduduk antar wilayah yang cenderung meningkat. Hal ini secara parsial bisa dilihat dari prosentase penyebaran penduduk miskin berdasarkan Indikator Keluarga prasejahtera dan Sejahtera 1 yang cendrung melebar antar SWP, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 25 Tabel 25 Prosentase Kemiskinan Penduduk Antar SWP Di Kabupaten Alor Tahun 2000 – 2004 No

Tahun

Rumah Tangga Penduduk Miskin SWP A Jlh KK

% Miskin

SWP B

SWP C

Jlh KK

% Miskin Jlh KK % Miskin

Kabupaten Jlh KK

% Miskin

1

2000

7921

82.86

22342

71.12

5931

88.20

36194

76.49

2

2001

8475

76.11

22646

67.83

6251

84.00

37372

72.41

3

2002

8475

79.87

22759

68.90

6481

85.91

37715

74.29

4

2003

8843

76.55

23524

66.66

6804

81.83

39171

71.52

5

2004

9316

81.13

24026

71.45

6916

92.97

40258

77.39

Sumber : Diolah dari Laporan Kantor BKKBN Kabupaten Alor Tahun 2005.

Pada Tabel 25 memperlihatkan bahwa rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Alor keadaan Tahun 2000 - 2004 berada pada trend di atas 70 persen, kendatipun antar SWP sedikit bervariatif. Misalnya pada SWP B terlihat sedikit berada di bawah 70 persen antara tahun 2001-2003. Sedangkan pada SWP A dan C rata-rata di atas 70 persen. Namun yang paling menyolok terlihat pada SWP C, rata-rata penduduk miskin berada di atas 80 persen bahkan hampir mencapai 93 persen pada Tahun 2004. Perkembangan penduduk miskin yang fluktuatif meningkat dan melebar antar wilayah, mengindikasikan adanya

125

kesenjangan dalam kinerja pembangunan wilayah, disamping faktor lain seperti bencana alam. 4.3. Analisis Sektor Basis/Komoditi Unggulan Antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Pertumbuhan suatu wilayah Pengembangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sangat bergantung pada sumberdaya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu dan atau tergantung pada permintaan eksternal akan barang dan jasa, yang dihasilkan dan diekspor oleh wilayah itu (North, 1955; Perloff dan Wingo, 1961). Oleh karena itu pengenalan terhadap komoditas eksport suatu wilayah pengembangan adalah penting, untuk mengetahui komoditas atau sektor yang memiliki kekuatan utama

dalam memenuhi pertumbuhan suatu wilayah

pengembangan. Sektor atau komoditi mana yang secara spasial memiliki kekuatan utama membentuk keterkaitan ekonomi, baik kebelakang (kegiatan produksi) maupun kedepan (sektor pelayanan). Dimana sektor/komoditi tersebut secara spasial, dapat dikategori sebagai sektor/komoditi basis dan non basis , yang memiliki keunggulan kompetitif dengan pergeseran cepat atau lamban, dalam penelitian ini diduga dengan analisis Location Quotient (LQ) dan Shift share Analysis (SSA). 4.3.1. Analisis Location Quotient (LQ). Hasil analisis LQ terhadap 17 komoditi yang tersebar pada tiga Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor keadaan Tahun 2003, dapat terlihat pada Tabel 26 Pada SWP A terdapat Sembilan (9) Komoditi yang tergolong sebagai komoditi Basis/sentra (Nilai LQ > 1) , atau komoditi yang memiliki pangsa relatif yang lebih besar dibanding komoditi lainnya. Kesembilan

Komoditi basis

tersebut, diurut berdasarkan Nilai LQ adalah kelapa (kopra), jagung, ikan, kacang hijau, padi, ternak kambing, sirlack (sejenis lendir serangga pada kusambi sebagai bahan baku vernis), asam dan jambu mente.

Sedangkan delapan

komoditi lainnya tergolong sebagai Komoditi Non Basis/Non sentra yakni dengan (Nilai LQ < 1 ). Kedelapan komoditi ini memiliki pangsa relatif yang lebih kecil, dimana kapasitas produksinya masih sebatas dalam memenuhi konsumsi lokal. Salah satu dari kedelapan komoditi non basis tersebut yakni ternak babi dengan nilai LQ hampir mendekati 1 (0.9) bisa dikembangkan lebih lanjut

menjadi

komoditi unggulan daerah, karena daya dukung wilayah masih memungkinkan

126

untuk pengembangan lebih lanjut. Peluang komoditi Ternak Babi untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sektor/komoditi basis atau komoditi unggulan daerah ditunjukkan juga dengan nilai SSA pada Tabel 27. Tabel 26 Hasil Analisis LQ Komoditi Unggulan Antar Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Alor Keadaan Tahun 2003. No

Jenis Komoditi

SWP A @

SWP B @

SWP C @

Nilai LQ

Nilai LQ

Nilai LQ

1

Padi

1.6

1.5

2

Jagung

1.8

1.4

0.3

3

Kacang hijau

1.7

0.8

0.7

4

Jambu Mente

1.0

0.8

1.1

5

Kemiri

0.7

2.1

0.7

6

Kelapa(Kopra)

2.1

0.2

0.7

7

Kopi

0.2

2.9

0.5

8

Cengkeh

0.1

4.1

0.1

9

vanili basah

0.0

0.0

2.1

0.2

0.5 0.0

0.5

1.2

1.1

0.9

1.7

1.9

0.1

0.4

2.2

0.8

1.4

2.1

0.2

0.9

2.4

0.4

0.3 1.0

0.7 1.5

1.5 0.7

10

Pinang

11

Asam

12

Sirlack

13

Ikan laut

14

Sapi

15

Kambing

16

Babi

17

Batu hitam

1.1

Rataan Sumber

0.4

0.5

: Hasil analisis data produksi Komoditi Tahun 2003

Keterangan : @ = Komoditi Basis/Sentra pada SWP A @ = Komoditi Basis/Sentra pada SWP B @ = Komoditi Basis/sentra pada SWP C.

Pada SWP B terdapat 10 komoditi yang tergolong sebagai komoditi basis/sentra (Nilai LQ > 1 ). Urutan Nilai LQ dari kesepuluh komoditi basis/sentra tersebut adalah cengkeh, kopi, ternak babi, ternak sapi, kemiri, ternak kambing, ikan, padi, jagung dan

sirlack . Sedangkan tujuh komoditi lainnya tergolong

Komoditi Non Basis/Non Sentra (LQ < 1), atau komoditi-komoditi tersebut memiliki pangsa relatif yang lebih kecil, dimana rata-rata kapasitas produksinya masih sebatas dalam memenuhi konsumsi lokal. Akan tetapi dari ketujuh komoditi non basis tersebut, terdapat dua komoditi yakni kacang hijau dengan nilai LQ (0.847) dan jambu mente (0.8) dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi

127

komoditi

basis

karena

daya

dukung

lahan

masih

tersedia.

Peluang

pengembangan kedua komoditi dimaksud menjdi komoditi basis atau komoditi unggulan daerah, diperlihatkan juga dengan nilai SSA pada Tabel 27 Pada SWP C, hanya terdapat tiga komoditi yang tergolong sebagai komoditi basis/sentra (Nilai LQ >1). Ketiga komoditi tersebut adalah Vanili, batu hitam dan jambu mente. Akan tetapi dari ketiga komoditi tersebut, batu hitam merupakan sumber daya yang dipakai karena batu hitam merupakan salah satu sumber daya alam yang non renewable. Sedangkan empat belas komoditi lainnya tergolong komoditi non basis/non sentra (Nilai LQ <1). Namun dari empat belas komoditi yang tergolong non basis, beberapa komoditi diantaranya bisa dikembangkan lebih lanjut, menjadi komoditi basis karena daya dukung lahan baik kesesuain komoditas maupun luas areal masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan, antara lain sirlack

dengan nilai LQ (0,9), ternak sapi (0,8),

kelapa/kopra (0,7), kemiri (0,7), kacang hijau (0,7) dan kopi (0,5). Jika dicermati secara parsial berdasarkan daya dukung wilayah seharusnya SWP C, merupakan wilayah sentra berbagai jenis komoditi Perkebunan dan sentra Pangan, karena memiliki areal pertanian yang lebih luas, dibanding SWP A dan SWP B. Sebagai sentra pangan SWP C memiliki areal persawahan seluas 91,44 persen dari 3 354,50 Ha luas areal sawah di Kabupaten Alor. Demikian juga sentra perkebunan, pada SWP C memiliki potensi seluas 35,82 persen dari 136 237,88 Ha luas lahan perkebunan di Kabupaten Alor, tetapi hasil analisis LQ menunjukkan hanya tiga komoditi yang tergolong komoditi Basis/Sentra. Kondisi

tersebut

ada

hubungannya

dengan

kesenjangan

alokasi

pembangunan yang cenderung statis dalam membangun struktur wilayah dan sumber daya manusia

yang mendukung peningkatan produktivitas wilayah.

Desa-desa sentra produksi pada SWP C, masih dililit keterisolasian, sehingga produktivitas ekonomi wilayah masih lebih bersifat konsumtif ketimbang dalam skala ekonomik. Secara parsial hal ini bila dilihat dari sisi daya dukung lahan, SWP C memiliki luas lahan basah mencapai 91,44 persen namun yang sudah produktif baru mencapai 0,55 persen dari 183 Ha luas panen lahan sawah di Kabupaten Alor, hal ini berarti sebagian besar lahan basah masih merupakan potensi. Hal yang sama juga diperlihatkan pada lahan perkebunan, dimana 35,82 persen potensi lahan perkebunan pada SWP C, yang sudah diproduktifkan baru mencapai 17.21 persen, hal ini berarti sebagian besar lahan kering masih merupakan potensi pengembangan.

128

Dari sisi infrastruktur wilayah khususnya transportasi jalan yang memperkuat mobilitas spasial dalam akses pasar terlihat bahwa hanya 18,15 persen jalan beraspal dan 5,39 persen pengerasan (telefort), dan 42.90% persen masih jalan tanah. Dari sisi kualitas SDM rata-rata masyarakat pada SWP C memiliki pengetahuan dan ketrampilan usaha tani rendah, karena hampir 80 persen masyarakat hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD), bahkan masih ada tingkat putus SD mencapai 2,98 persen. 4.3.2. Analisis Shift Share ( SSA ). Untuk menjastifikasi pertumbuhan komoditas unggulan antar SWP yang mengisyaratkan kapasitas

ekonomi suatu

wilayah dapat bertumbuh dengan

cepat atau lamban dan komoditi tersebut apakah memiliki keunggulan kompetitif untuk dikembangkan menjadi sektor basis, maka telah menggunakan Analisis Shift Share (SSA) terhadap 17 jenis komoditi pada tiga Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor dengan menggunakan dua titik waktu yakni Tahun 1998 dan Tahun 2003, dimana gambaran tentang pergeseran pertumbuhan

komoditas

unggulan

sebagai

basis

pertumbuhan

wilayah

berdasarkan SSA tersebut, dapat diperlihatkan pada Tabel 27 dan secara Grafik ditunjukkan pada Gambar 27. Dari Tabel 27 dan Gambar 27, memperlihatkan bahwa hampir 17 Komoditi yang diduga dengan analisis shift share (SSA) pada

ketiga SWP memiliki

keunggulan kompetitif (SSA > 0), kecuali komoditi Vanili pada SWP A dan SWP B memperlihatkan nilai SSA = 0 artinya komoditi tersebut masih bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi komoditi Basis. Hal ini ada hubungannya dengan pengembangan vanili pada SWP A dan SWP B, merupakan komoditi baru yang di introduksi dari SWP C, yang masih dalam areal dan produksi yang terbatas. Sedangkan dari sisi pergeseran pertumbuhan komoditi antar SWP memperlihatkan nilai SSA yang bervariatif. Pada SWP A terlihat bahwa komoditi unggulan yang memiliki pergeseran cepat (SSA > 0) secara berurutan adalah jambu mente, ternak babi, kelapa (kopra), jagung, kacang hijau, ikan, padi, sirlack, cengkeh, ternak kambing, batu hitam , asam, ternak sapi, kemiri, pinang dan kopi.

129

Tabel 27 Pergeseran Pertumbuhan komoditi unggulan antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor Tahun 1998 dan Tahun 2003 No

Jenis sektor/Komoditi unggulan

Komponen Shift share ( SSA ) SWP A @

SWP B @

SWP C @

1

Padi

2.7

0.9

0.6

2

Jagung

6.2

0.7

0.8

3

Kacang hijau

5.5

0.4

1.0

4

Jambu Mente

213.4

8562.2

33641.9

5

Kemiri

0.3

0.6

1.3

6

Kelapa(Kopra)

6.6

0.1

0.2

7

Kopi

0.1

0.3

0.1

8

Cengkeh

1.7

3.3

1.2

9

vanili basah

0.0

0.0

125.0

10

Pinang

0.2

0.3

0.4

11

Asam

1.1

1.0

1.0

12

Sirlack

2.6

2.0

2.0

13

Ikan laut

5.0

3.2

4.1

14

Sapi

0.8

0.2

0.4

15

Kambing

1.4

4.9

1.3

16

Babi

12.2

3.3

1.2

17

Batu hitam

1.3

0.9

1.0

Sumber : Data analisis produksi komoditi Tahun 1998 dan 2003. Keterangan : @= Komoditi pada SWP A yang memiliki keunggulan kompetitif dan pergeseran pertumbuhan yang cepat. @= Komoditi pada SWP B yang memiliki keunggulan kompetitif dan pergeseran pertumbuhan yang cepat. @= Komoditi pada SWP C yang memiliki keunggulan kompetitif dan pergeseran pertumbuhan yang cepat.

Pergeseran Pertumbuhan Komoditi Antar SWP Tahun 1998 dan Tahun 2003 1.9 3364

0.0 3500

Jenis komoditi

Gambar 27

Pergeseran Pertumbuhan Komoditi Unggulan Antar SWP di Kabupaten Alor Tahun 1998 dan Tahun 2003.

Babi

B. hit am

Sapi

Kam bing

Ikan

Asam

Sirla ck

vanil i

Pina ng

0.1 0.3 0.1 1.7 3.3 1.2 0.0 0.0 125.0 0.2 0.3 0.4 1.1 1.0 1.0 2.6 2.0 2.0 5.0 3.2 4.1 0.8 0.2 0.4 1.4 4.9 1.3 12.2 3.3 1.2 1.3 0.9 1.0

Cen gkeh

0.0

6.6 0.1 0.2

.0

SWP C

Kop i

0.0

Kela pa

1000

85 62 .2

0.0

5.5 0.4 1.0 21 3. 4

1500

SWP B

J. M ente

0.0

K. h ijau

2000

2.7 0.9 0.6 6.2 0.7 0.8

0.0

Padi

2500

5000

SWP A

0

Jagu ng

Nilai SSA

0. 3000

130

Kendatipun nilai SSA menunjukkan 16 komoditi dari 17 komoditi yang diduga menunjukkan pergeseran yang cepat untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi Komoditi basis, namun pada kenyataannya hanya beberapa komoditi yang memiliki pangsa pasar yang lebih luas dan dapat bertahan atau cocok terhadap kondisi agroklimat

wilayah secara dinamik. SWP A

lebih didominasi lahan

kering dan beriklim panas dengan sumber daya air yang sangat terbatas, sehingga hanya beberapa komoditi yang dianggap bertahan atau cocok terhadap kondisi agroklimat wilayah dan memiliki pangsa pasar yang relatif lebih luas (komoditi eksport/antar pulau) untuk seperlunya

mendapat insentif

pengembangan lebih lanjut sebagai sektor Basis adalah terutama jambu mente, sirlack, asam dan penangkapan ikan, kemudian sebagai komoditi ikutan adalah kelapa, ternak kambing dan ternak babi. Sedangkan padi, jagung dan kacang hijau nilai LQ dan SSA menunjukkan sebagai sektor basis dengan pergeseran yang cukup cepat, yang tentu juga mendapat insentif untuk dikembangkan lebih lanjut bagi ketahanan pangan daerah, tetapi kapasitas produksi sering berfluktuasi

seiring dengan perubahan iklim dan kerapkali terancam bahaya

elnino. Pada SWP B terlihat bahwa komoditi unggulan yang memiliki pergeseran cepat (SSA >0), secara berurutan adalah jambu mente, ternak kambing, cengkeh, ternak babi, ikan, serlack, asam, batu hitam, padi, jagung, kemiri, kacang hijau, pinang, kopi, ternak sapi, dan kelapa (kopra). Keenam belas komoditi ini memiliki keunggulan kompetitif untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sektor basis. Untuk insentif pengembangan bagi sektor/komoditi yang memiliki

pangsa pasar yang lebih luas (komoditi eksport/antar pulau), maka

diperlukan efisiensi berdasarkan daya dukung wilayah yang dilihat dari aspek luas potensi pengembangan, variasi agroklimat maupun aspek sosial dan ekonomi, bahwa sektor/komoditi tersebut dapat bertumbuh secara dinamis. Beberapa komoditi/sektor yang dianggap memiliki pangsa pasar yang luas dan bertumbuh secara dinamik antara lain Tanaman Perkebunan dan Kehutanan (cengkeh,kopi,kemiri,sirlack, kopra dan jambu mente), ternak ( kambing, babi dan sapi), penangkapan ikan dan batu hitam. Batu hitam merupakan sumber daya alam yang akan habis terpakai jika eksploitasinya tidak mempertimbangkan kelestariannya. Sedangkan padi, jagung dan kacang hijau, kendatipun nilai LQ dan Nilai SSA menunjukkan keunggulan komparatif dan kompetitif, namun

131

insentif pengembangan selama ini masih mengarah pada ketahanan pangan daerah. Pada SWP C terlihat bahwa dari 17 komoditi yang diduga dengan SSA, ternyata semuanya memiliki keunggulan kompetitif (SSA > 0) dengan pergeseran pertumbuhan secara berturut adalah jambu mente, vanili, ikan, sirlack, kemiri, ternak kambing, ternak babi, cengkeh, kacang hijau, asam, batu hitam, jagung, padi, ternak sapi, pinang, kelapa (kopra) dan kopi. Pada Tabel 27 dan Gambar 27, memperlihatkan pula bahwa pergeseran pertumbuhan komoditi jambu mente jauh lebih pesat untuk ketiga wilayah pengembangan. Hal ini disebabkan karena peningkatan luas areal penanaman dan kapasitas produksi yang sangat signifikan dari tahun 1998 ke tahun 2003. Pada SWP A kapasitas produksi pada tahun 1998 sebesar 718 Ton, dengan luas areal lahan 26 Ha menjadi 153192 Ton pada tahun 2003, dengan luas areal lahan 3 497 Ha. Pada SWP B kapasitas produksi pada tahun 1998 sebesar 10 950 Ton, dengan luas areal 1 678,8 Ha menjadi 93 756 Ton pada tahun 2003, dengan luas areal lahan 3 282 Ha. Sedangkan pada SWP C kapasitas produksi pada tahun 1998 sebesar 8 350 Ton,

dengan luas areal lahan 405,50 Ha

menjadi 280 910 Ton dengan luas areal 1 678 Ha pada Tahun 2003. Demikian pula beberapa komoditi lain pada tiga SWP juga memperlihatkan peningkatan kapasitas produksi yang signifikan dari tahun 1998 ke tahun 2003. Pergeseran pertumbuhan beberapa komoditi yang begitu cepat (SSA >1) dalam kurun waktu antara tahun 1998 dan 2003, ada hubungannya dengan Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dikenal dengan nama: “ Gerakan Kembali ke Desa dan Pertanian (GERBADESTAN )” yang dideklarasikan pada 1 April 1999 sampai sekarang. GERBADESTAN selain menjadi acuan program pemerintah daerah, juga telah dijelmakan sebagai gerakan swadaya masyarakat dan acuan dalam menjaring kemitraan. Secara opersional Gerbadestan mencakup empat program pokok yaitu (1) pemberdayaan ekonomi rakyat, (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (3) pembangunan sarana dan prasarana dan (4) penguatan kelembagaan. Salah satu kegiatan operasional dari program pemberdayaan ekonomi rakyat adalah ‘Gerakan pengembangan tanaman perdagangan, perikanan dan kelautan serta keamanan pangan masyarakat dan daerah “. Dalam Gerakan ini Pemerintah daerah memberikan subsidi berupa bibit, pupuk dan alsintan untuk pengembangan beberapa komoditi unggulan pada

132

setiap SWP. Sedangkan bagi nelayan Pemerintah daerah memberikan subsidi berupa perahu motor dan alat penangkapan lainya kepada setiap kelompok nelayan. Begitu pula bantuan ternak. Selain itu sebagai gerakan swadaya masyarakat,

Pemerintah

daerah

memberikan

penghargaan

kepada

petani/nelayan dan peternak. Misalnya petani diberikan perhargaan jika dapat mengembangkan tanaman perdagangan di atas 100 pohon dalam satu tahun secara swadaya. Penghargaan

tersebut diberikan dalam wujud sertifikat

penghargaan dan modal usaha minimal Rp 1000.000 per orang, melalui suatu proses penilaian yang disebut Penilaian Lomba GERBADESTAN. Insentif yang diberikan untuk menghargai swadaya masyarakat semenjak tahun 1999 sampai sekarang,

nampaknya

cukup

signifikan

untuk

mendorong

kreatifitas

petani/nelayan dan peternak dalam mengembangkan kapasitas produksinya, sehingga pergeseran pertumbuhan beberapa komoditi menjadi lebih cepat. Akan tetapi terdapat pula beberapa komoditi yang mengalami penurunan kapasitas produksi, yakni pada SWP A, ditemukan pada komoditi pinang dan ternak sapi. Pada tahun 1998 kapasitas produksi untuk pinang 11,16 Ton dan ternak sapi dengan produksi 27,440 Ton daging menurun menjadi 2 Ton untuk komoditi pinang dan 22,960 Ton untuk daging Sapi pada Tahun 2003. Penurunan produksi komoditi pinang, ada kaitannya dengan agroklimat wilayah sentra yang terbatas untuk pengembangan komoditi pinang karena SWP A termasuk wilayah dengan tingkat kekeringan yang sangat tinggi, sumber daya air terbatas dan termasuk wilayah rawan elnino. Sedangkan penurunan produksi ternak sapi ada hubungannya dengan produktivitas usaha yang masih rendah. Demikian juga pada SWP B dan SWP C, ditemukan beberapa komoditi dengan kapasitas produksi

yang cenderung menurun atau pergeseran pertumbuhan

sedikit lamban (Nilai SSA antara 0,00 - 0,9426). Hal ini disebabkan oleh produktivitas yang masih rendah, bencana alam (hama,elnino dan lanina) dan deposit bahan galian batu hitam yang mulai berkurang (devisit). Rendahnya produktivitas usaha ada kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah disertai struktur wilayah yang belum mendorong akses pasar yang memberikan ekspektasi yang lebih dinamik dalam skala ekonomik. Hasil analisis LQ dan SSA terhadap 17 jenis komoditi unggulan daerah sebagaimana uraian di atas dapat dijustifikasi seperti pada Tabel 28.

kedalam matriks kombinasi

133

Tabel 28 Matriks kombinasi hasil analisis LQ dengan SSA terhadap 17 jenis komoditi unggulan daerah di Kabupaten Alor . SWP

LQ

SSA >1 I

A

>0

6.Asam 7.Sirlack 8.Ikan laut 9.Kambing

1.Padi 2.Jagung 3.K. hijau 4.J. mente 5.Kelapa

1.Kemiri 2. Cengkeh 3.Sapi

III

IV 1.Pinang 2.Kopi

≤1 B

>0

≤1 II 4. Babi 5. Batu hitam

I 1.Padi 2.Jagung 3.Kemiri 4.Kopi 5.Cengkeh

3.Vanili II

6.Sirlack 7.Ikan laut 8. Sapi 9. Kambing 10. Babi

4.Asam 5. Batu hitam

1.K. hijau 2.J. mente 3. Pinang

III

IV 1.Kelapa

2.Vanilii

≤1 I C

>0

II 8.Pinang 9.Asam 10.Sirlack 11.Ikan laut 12. Sapi 13. Kambing 14. Babi

1.Padi 2.Jagung 3.K. hijau 4.Kemiri 5.Kopi 6.Kelapa 7.Cengkeh

1.J. mente 2.Vanilii 3. Batu hitam

III

IV

≤1 Sumber : Hasil analisis LQ dan SSA Komoditi unggulan daerah Tahun 1998 dan 2003.

Tabel 28 menunjukkan bahwa Komoditi

yang berada pada Kwadran I,

merupakan komoditi yang memiliki keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitif untuk dikembangkan sebagai komoditi unggulan pada masing-masing SWP. Pada kwadran II, merupakan komoditi yang tidak memiliki keunggulan komparatif tetapi memiliki keunggulan kompetitif. Jenis komoditi tersebut pada masing-masing SWP dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi komoditi basis. Pada Kwadran III, merupakan kategori komoditi yang memiliki keunggulan komparatif tetapi tidak memiliki keunggulan kompetitif dan dalam hasil analisis tidak

ditemukan komoditi yang demikian. Sedangkan pada kwadran IV,

merupakan kategori komoditi yang tidak memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Kategori jenis komoditi tersebut hanya ditemukan pada SWP A dan SWP B, Jenis komoditi tersebut dikategori sebagai jenis komoditi non basis pada SWP tersebut.

134

4.4. Sintesa dan alternatif rencana strategis pembangunan berimbang.

wilayah

Mencermati hasil analisis kesenjangan pembangunan antar satuan wilayah pengembangan (SWP), yang ditinjau dari aspek pendapatan antar SWP, perkembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) antar SWP, perkembangan proporsi alokasi APBD pembangunan dan interaksi spasial antar SWP dan antar dan interregional, serta analisis sektor/komoditi basis antar SWP menunjukkan satu kesatauan yang saling terkait atau saling mempengaruhi satu sama lain yang menunjukkan indikasi ”lemahnya keterkaitan dan keterpaduan sektoral dan spasial” dalam kinerja pembangunan wilayah. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam bentuk bagan keterkaitan pada Gambar 28 berikut :

Gambar 28 Bagan Keterkaitan hasil analisis kesenjangan pembangunan antar satuan wilayah pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor.

135

Gambar 28, menunjukkan bahwa lemahnya keterkaitan dan keterpaduan antar sektor dan spasial dalam kinerja pembangunan wilayah, mengakibatkan adanya kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat antar SWP. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan investasi/ alokasi APBD Pembangunan antar SWP yang proporsional dalam membangun infrastruktur

wilayah

dan

potensi wilayah (dalam wujud modal kerja dan introduksi teknologi dan sumber daya manusia). Alokasi APBD Pembangunan

antar SWP yang tidak

proporsional menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar SWP, demikian pula kesenjangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi wilayah seperti yang ditunjukkan pada analisis LQ dan SSA. Adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar SWP, menyebabkan lemahnya interaksi spasial antar SWP maupun antar dan interregional. Lemahnya interaksi spasial antar SWP, menghambat aliran modal, teknologi dan sumber daya manusia

yang

tidak

berimbang

antar

wilayah

dalam

mengelola

dan

memanfaatkan potensi ekonomi yang tersedia secara optimal, adil dan berkelanjutan. Dilain sisi kesenjangan

dalam pengelolaan dan pemanfaatan

potensi ekonomi secara optimal berdampak pada kesenjangan pendapatan, juga berdampak pada daya tarik wilayah (Bargaining position) yang lemah dalam melakukan interaksi spasial antar dan interregional. Interaksi spasial yang lemah juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Kemiskinan tinggi dan SDM rendah). Kemiskinan tinggi dan SDM yang rendah berdampak pada produktivitas kerja yang rendah dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal, untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Kemudian pendapatan perkapita yang rendah, menyebabkan kemiskinan

dan

SDM yang rendah

karena akses terhadap pendidikan dan kesehatan melemah. Dari hasil sintesa kesenjangan pembangunan antar SWP, sebagaimana uraian di atas, maka untuk mereduksi

kesenjangan pembangunan tersebut

maka memerlukan suatu “ Rencana strategis pembangunan wilayah berimbang”. Maka untuk menyusun suatu rencana pembangunan wilayah berimbang, aspek “keterkaitan dan keterpaduan “ merupakan tolok ukur kinerja pembangunan wilayah berimbang. Dengan demikian mengawali penyusunan rencana strategis pembangunan wilayah berimbang harus dibangun suatu model keterkaitan/ keterpaduan yang menjadi acuan dalam proses pembangunan wilayah berimbang.

136

Mengingat Kabupaten Alor sebagai salah satu wilayah perbatasan maritim dengan negara Timor Leste, maka model keterkaitan/keterpaduan yang tergambar pada Gambar 29 di bawah ini merupakan penjabaran dari Model keterkaitan/keterpaduan di dalam wilayah

perbatasan yang dibangun ,

Pandiadi,et al. (2005) sebagai berikut :

Gambar 29 Model keterkaitan/keterpaduan didalam Rencana Strategis Pembangunan wilayah berimbang di Kabupaten Alor.

Model keterkaitan/keterpaduan sebagaimana pada Gambar 29 di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam menyusun model rencana strategis pembangunan wilayah berimbang, harus memilah unsur-unsur yang termasuk sebagai input, process, output, outcome dan Impact. Yang termasuk dalam kategori input antara lain (1) Kebijaksanaan spasial dan sektoral pada tingkat nasional, tingkat propinsi dan tingkat Kabupaten (Jak Nas, Jak Prop, dan Jak Kab.) dan (2) Potensi /sumber daya wilayah, yakni sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya sosial (SDS), sumber daya buatan (SDB) dan sumber daya investasi (SDI). Masukan (input) merupakan unsur-unsur yang akan

137

diproses melalui mekanisme keterkaitan dan keterpaduan untuk menghasilkan output atau outcome yang berimbang. Output yang harus dicapai dalam proses keterkaitan/ keterpaduan adalah menguatnya institusi (dalam wujud kapasitas dan hirarki pelayanan) dan interaksi spasial secara dinamis serta optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi/sumber daya yang adil/berimbang dan sustainable antar wilayah pembangunan (SWP). Hasil (output) dari proses keterkaitan pembangunan spasial, institusi, sektor ekonomi dan rentang/sistem usaha hulu-hilir tersebut, menghasilkan outcome dalam wujud : (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya/meningkatnya sumber daya

manusia

(SDM)

dan

Indeks

kemiskinan

manusia

(IKM)

yang

rendah/menurun; (2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita wilayah dan masyarakat yang dinamis; dan (3) Keamanan dan ketertiban wilayah yang terkendali sehingga terasa aman, tertib dan nyaman, sebagai dampak dari kesejahteraan masyarakat yang terpenuhi. Apabila ada keberimbangan outcome berarti ada implikasi kinerja pembangunan antar wilayah berimbang sebagai dampak terakhir (impact) dari suatu proses keterkaitan/keterpaduan pembangunan wilayah yang mendasari RUTRW dalam kerangka otonomi daerah yang efektif. Sehubungan dengan itu, setelah unsur-unsur input teridentifikasi, maka dilanjutkan dengan proses klasifikasi

aspek – sapek keterkaitan/keterpaduan

(aspek spasial, aspek institusi, aspek sektor ekonomi dan aspek rentang/sistem usaha ekonomi hulu-hilir ). Ke empat aspek keterkaitan /keterpaduan dalam proses pembangunan wilayah tersebut, masing-masing dipilah lagi atas proses keterkaiatan/keterpaduan sebagai berikut : a.Aspek spasial diklasifikasikan atas keterkaitan /keterpaduan sebagai

(1)

Wilayah perbatasan negara (Wilayah perbatasan maritim) dengan negara Timor Leste; (2) Wilayah perbatasan tetangga (wilayah perbatasan maritim dengan Kabupaten Lembata, Flores Timur, Kupang, Timor Tengah Utara, Belu dan Propinsi Maluku Tenggara ); (3) Wilayah lain diluar perbatasan dalam satu kesatuan nusantara (posisi strategis antara KTI dan KIB) dan (4) Satuan Wilayah Pengembangan(SWP)/Kota-desa dalam wilayah sendiri. b. Aspek Institiusi mencakup proses keterkaitan/keterpaduan antara (1) Institusi Pemerintah (Pusat,Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan); (2) Institusi swasta (Besar, Menengah dan Kecil) dan (3) Institusi masyarakat (Formal maupun Non formal ).

138

c. Aspek sektor ekonomi diklasifikasikan atas keterkaitan/keterpaduan antar (1) Sektor primer (pertanian dan pertambangan tertentu); (2) Sektor sekunder (industri dan konstruksi); dan (3) Sektor Tersier (sektor perdagangan dan jasajasa). d. Aspek rentang / sistem, yakni proses keterkaitan/keterpaduan antara sistem usaha ekonomi hulu dan hilir, terutama kegiatan Agroindustri. Proses keterkaitan /keterpaduan dalam kegiatan Agroindustri harus menjadi kegiatan ”basis ” yang harus didorong sebagai wilayah agraris, yang mayoritas penduduknya

menggantungkan hidupnya pada sektor primer (pertanian).

Dengan demikian keterkaitan antara sektor pertanian sebagai hulu dan sektor industri dan sektor perdagangan dan jasa sebagai hilir dalam proses produksi dan pemasaran yang saling memperkuat baik kedepan (forward linkages ) dan kebelakang (backward linkages) harus menjadi prioritas untuk didorong, dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi wilayah secara adil/berimbang dan sustainable. Mengacu pada ulasan model keterkaitan/ keterpaduan rencana strategis pembangunan wilayah berimbang di atas, maka hasil sintesa

kesenjangan

pembangunan wilayah sebagaimana pada Gambar 28, merupakan input yang dapat diproses dalam kerangka keterkaitan/keterpaduan untuk mencapai outcome yang berdampak pada kinerja pembangunan wilayah berimbang. Sehubungan dengan itu untuk membangunan keterkaitan /keterpaduan dalam mereduksi atau mengurangi kesenjangan wilayah yang diuraikan di atas, memerlukan sumber daya investasi (SDI) yang proporsional (Rustiadi et al. 2004), namun demikian investasi sumber daya yang diperlukan harus diikuti dengan perbaikan kualitas kinerja Pengelola pembangunan wilayah termasuk Pengelola anggaran daerah secara dinamis, baik Eksekutif maupun Legislatif. Berdasarkan hasil sintesa kesenjangan pembangunan wilayah yang di ulas di atas, maka disarankan lima alternatif strategi pengembangan pembangunan wilayah berimbang (Rustiadi et al. 2006, 2007), yakni : 1 Peningkatan Supply and demand side strategy. ¾ Supply side strategy, diarahkan pada upaya investasi modal untuk meningkatkan

penawaran

(Supply)

dari

kegiatan

produksi

yang

berorientasi keluar (Global dan antar dan interregional). Strategi ini diprioritaskan pada komoditi unggulan wilayah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, terutama yang tertera pada Tabel 28. Upaya

139

peningkatan penawaran (supply) akan meningkatkan ekspor wilayah yang akhirnya akan meningkatkan

pendapatan lokal. Hal ini akan menarik

kegiatan-kegiatan lain untuk masuk ke wilayah pengembangan. ¾ Demand side strategy, diarahkan pada upaya peningkatan taraf hidup penduduk, dengan upaya peningkatan permintaan terhadap barangbarang non pertanian (industri dan jasa-jasa) yang dapat mendorong produktivitas wilayah pengembangan. Sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik penduduk yang menyebar dengan pola produksi yang pada umumnya

masih subsisten, maka upaya pemusatan penduduk pada

kawasan-kawasan pengembangan termasuk pulau – pulau kecil belum berpenghuni harus menjadi sasaran pengembangan ke depan. Stadia pengembangan wilayah melalui demand side strategy yang dibangun Rustiadi et al .(2007) sebagaimana pada Gambar 30, dianggap relevan untuk diterapkan di tingkat daerah.

140

2 Peningkatan kapasitas dan hirarki pelayanan. ¾ Strategy ini diarahkan pada pengembangan pusat-pusat

pelayanan,

antara lain selain ibu kota kecamatan (kota menengah), perlu dilakukan pengembangan kota-kota kecil yang diklaster dari beberapa desa yang secara geografis sulit dibangun jaringan interaksi yang network antar wilayah desa, termasuk pulau-pulau kecil yang belum berpenghuni untuk dilakukan desain Tata ruangnya. Selain itu klaster desa-desa dalam satu pusat pelayanan sebagai kota-kota kecil juga dapat disesuaikan berdasarkan homogenitas potensi wilayah. Penentuan klaster pusat-pusat pelayanan harus ditentukan secara partisipatif oleh desa-desa yang terlibat dengan mempertimbangkan kajian ketersediaan infrastruktur (sarana-prasarana) berdasarkan indeks skalogram (Lampiran 2). Dengan demikian hukum nodal (keterkaitan pusat dan hinterland dapat lebih menguat) dan dampak backwash yang dapat memperlebar kebocoran wilayah (regional leakages) dapat ditekan. 3. Perluasan pengembangan Pertanian. ¾ Strategi pengembangan pertanian harus diarahkan pada agribisnis dan agroindustri serta agrowisata dan bahari dalam rangka peningkatan produktivitas usaha dan daya saing pasar. ¾

Sebagai wilayah agraris dengan mayoritas masyarakat yang adalah masyarakat

petani lahan kering dan kehutanan, peternak dan nelayan,

maka pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri, serta agrowisata merupakan strategi yang paling tepat dalam mengurangi kemiskinan masyarakat antar wilayah. ¾

Sebagai wilayah perbatasan negara maritim, dan juga secara geofisik wilayah administratif, yang dibentuk dari gugusan pulau-pulau sedang dan kecil, maka strategi perluasan pengembangan pertanian terutama yang berbasis pada sumber daya kelautan dan pesisir secara efisien,adil/berimbang dan sustainable, harus diawali dengan suatu kajian spesifik dan penyusunan penataan ruang wilayah kelautan dan pesisir yang belum pernah ada.

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Social Capital Masyarakat lokal Strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sosial kapital masyarakat lokal diarahkan pada : ¾

Pemberdayaan masyarakat lokal baik dari sisi pengembangan sumber daya manusia maupun kelembagaan (social capital)

141

Pengembangan fasilitas pendukung pendidikan dan kesehatan serta

¾

peningkatan dan distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan yang proporsional dan berkualitas. Hak akses terhadap sumberdaya utama lokal harus diperkuat antara lain

¾

akses terhadap lahan, pendidikan, kesehatan, air minum, energi, komunikasi dan penerangan dan sebagainya. Pengembangan kapasitas (capacity building) institusi lokal harus dipenuhi

¾

melalui peningkatan investasi dan penguatan social capital. 5 . Pengembangan infrastruktur Strategi pengembangan infastruktur diarahkan pada : Pengembangan infrastruktur yang menjamin akses pada air bersih,

¾

energi, komunikasi , informasi, layanan pendididkan, kesehatan dan interaksi sosial-ekonomi. Namun demikian dalam jangka menengah pengembangan

infrastruktur

transportasi

darat

dan

laut

yang

menghubungkan kota utama dan kota – kota menengah (kota kecamatan) dan beberapa kota – kota kecil yang diarahkan pada RUTRW, harus menjadi prioritas, untuk mendukung supply and demand side strategy. Dalam

¾

jangka

panjang

strategi

pengembangan

struktur

jaringan

transportasi/komunikasi harus diatur untuk meminimalkan pola dendritik dan memaksimalkan pola network (minimal jaringan antar klaster wilayah sudah harus dbangun). Kelima strategi pengembangan wilayah berimbang sebagaimana uraian di atas masih memerlukan kajian yang spesifik, namun secara parsial cukup relevan untuk dilaksanakan sebagai solusi untuk mengurangi atau mereduksi kesenjangan wilayah karena bisa disinergikan dan dioperasionalkan dalam rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2009, yang dikenal

dengan

nama

”

Gerakan

Kembali

ke

Desa

dan

Pertanian

(GERBADESTAN), yang terdiri dari 4 pilar strategi, yang substansinya saling terkait dan relevan dengan lima strategi di atas, dimana strategi 1 dan 3 relevan dengan strategi 1 Gerbadestan, strategi 2 dan 5 relevan dengan strategi 3 Gerbadestan dan strategi 4 relevan dengan strategi 2 dan 4 Gerbadestan. Keempat

pilar GERBADESTAN sebagai

rencana strategi operasional

Pembangunan di Kabupaten Alor tersebut, ditunjukkan pada Gambar 31

142

Gambar 31 GERBADESTAN sebagai strategi opersional rencana Strategis pembangunan Kabupaten Alor Tahun 2005-2009.

Berdasarkan hasil sintesa analisis kesenjangan pembangunan wilayah dan alternatif rencana strategis pembangunan wilayah berimbang, sebagaimana uraian di atas dapat dibangun bagan keterkaitan seperti pada Gambar 32 berikut:

143

V. SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan. Berpijak pada permasalahan, tujuan dan hipotesa serta uraian hasil dan pembahasan diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pembangunan wilayah berdasarkan

acuan

yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Alor

Rencana

Umum

Tataruang

Wilayah

(RUTRW)

Kabupaten, menunjukkan adanya kesenjangan antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Hal ini mengacu pada hasil analisis beberapa indikator pembangunan wilayah menunjukkan bahwa SWP- B berkembang lebih baik dibanding SWP A dan SWP - C. Sedangkan antara SWP- A dan SWP- C menunjukkan bahwa SWP- A lebih berkembang dibanding SWP- C. 2. Hakekat pembangunan wilayah antara lain menciptakan keberimbangan pembangunan wilayah secara dinamis. Namun hasil analisis indikator

pembangunan

wilayah,

menunjukkan

adanya

beberapa

kesenjangan

pembangunan antar SWP dan atau antar hirarki wilayah, sebagai berikut : ™ Kesenjangan pembangunan wilayah yang terkait dengan kesenjangan pendapatan menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan Tingkat Kabupaten nampak lebih tinggi dibanding kesenjangan pendapatan pada ketiga

SWP.

Sedangkan

kesenjangan

pendapatan

antar

SWP

menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan pada SWP- B jauh lebih rendah atau lebih baik dibanding SWP-A dan SWP-C. Namun demikian rata-rata kesenjangan pendapatan antara Tahun 1999-2004 mulai berangsur membaik. ™ Kesenjangan perkembangan wilayah yang terkait dengan kesenjangan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) wilayah, menunjukkan bahwa kota-kota hirarki yang berada pada sub wilayah utama pada SWPB menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibanding kota-kota hirarki pada SWP- A dan SWP- C serta sebagian kota hiraki dari Sub wilayah hinterland pada SWP- B, yakni sub wilayah Bagian Selatan Alor Barat Daya dan Alor Tengah Utara. ™ Kesenjangan pembangunan wilayah yang terkait dengan kesenjangan alokasi

APBD

Pembangunan

menunjukkan

bahwa

SWP-

B

memperlihatkan proporsi aloakasi APBD Pembangunan yang lebih merata dan berkembang cenderung dinamis bila dibanding SWP- A dan

144

SWP- C yang cenderung fluktuatif dan statis. Namun demikian SWP A lebih senjang (tidak merata) dibanding SWP C. 3. Salah satu ciri perkembangan atau pertumbuhan suatu wilayah ditunjukkan oleh kuat atau lemahnya intensitas interaksi spasial antar wilayah melalui saluran informsi yang tersedia pada suatu wilayah. Salah satu media informasi untuk melakukan aktivitas interaksi spasial antar kota-kota hirarki di Kabupaten Alor

adalah

interaksi spasial melalui saluran SSB (channel

Single Band ) Pemerintah Kabupaten Alor, yang menunjukkan bahwa : ™ Intensitas interaksi spasial antar kota – kota hirarki dalam satu kesatuan Wilayah pengembangan relatif terlihat lebih kuat bila dibanding dengan intensitas interaksi spasial antar kota-kota hirarki pada satuan wilayah pengembangan lainnya. ™ Intensitas interaksi spasial antar Kota hirarki utama dengan kota –kota hirarki bawahnya (hinterland) yang mencerminkan intensitas pelayanan pemerintah, nampak tidak simetrik antar wilayah. Dalam hal ini kota – kota hirarki pada SWP- B lebih kuat dibanding SWP- A dan SWP- C. Namun interaksi yang paling lemah terdapat pada kota-kota hirarki pada SWP-C. Hal ini memperlihatkan signifikansi kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. 4. Kesenjangan Pembangunan wilayah, yang diperlihatkan oleh masingmasing indikator kesenjangan pembangunan wilayah seperti pergeseran pertumbuhan sektor/komoditi wilayah yang tidak berimbang, Penerimaan pendapatan yang tidak berimbang, penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang tidak berimbang, penyebaran proporsi APBD Pembangunan yang tidak berimbang dan intensitas interaksi spasial yang lemah antar hirarki wilayah pengembangan, menunjukkan signifikansi terhadap kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan dengan tingkat kesenjangan kemiskinan penduduk yang cendrung meningkat/melebar

antar

satuan

wilayah

pengembangan.

Dimana

kesenjangan yang lebih signifikan ditemukan pada SWP C. 5. Spesifikasi sektor basis/komoditi unggulan antar SWP merupakan salah satu wujud pembangunan wilayah untuk memperkuat struktur ekonomi wilayah dan

pendapatan

masyarakat,

hasil

pertumbuhan

analisis antar

menunjukkan SWP.

Pada

adanya

kesenjangan

pergeseran

SWP-

A

menunjukkan

sembilan komoditi yang bertumbuh menjadi komoditi basis

145

yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Pada SWP- B menunjukkan sepuluh komoditi yang bertumbuh menjadi komoditi basis. Sedangkan pada SWP- C hanya tiga komoditi basis. Dilain sisi SWP- C memiliki potensi yang lebih luas dengan beberapa keragaman komoditi yang kompetitif, tetapi pergeseran pertumbuhannya masih enggan untuk didorong segera menjadi komoditi basis. 6. Mencermati

kesenjangan

pembangunan

antar

satuan

wilayah

pengembangan yang cenderung melebar, mengindikasikan masih lemahnya keterkaitan dan keterpaduan dalam kinerja pembangunan wilayah yang berbasis pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah secara konsisten dan simetrik. B. Saran. Mengacu pada beberapa penggarisan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut : 1. Dalam rangka mereduksi atau mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pembangunan, maka “keterkaitan dan keterpaduan antar sektor, dan spasial” yang dinamis, harus menjadi tolok ukur penentuan prioritas kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan wilayah dalam konteks implementasi Rencana Tata ruang Wilayah yang konsisten dan simetrik. 2. Model atau strategi keterkaitan/keterpaduan sektoral dan spasial yang dinamis dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya investasi (SDI) yang terbatas secara proporsional antar wilayah pembangunan, terutama yang berbasis perdesaan harus menjadi solusi pembangunan wilayah berimbang. 3. Dalam rangka efisiensi alokasi sumber daya pembangunan wilayah untuk mendorong pergeseran pertumbuhan sektor basis/ komoditi unggulan wilayah, maka spesifikasi perwilayahan sektor basis/komoditi unggulan, harus menjadi perhatian dalam Rencana Tata ruang wilayah. 4. Dalam rangka memperkuat struktur ekonomi wilayah dan perbaikan pendapatan masyarakat, serta menekan kebocoran wilayah (regional leakages) maka keterkaitan antar sektor dan antar wilayah pembangunan yang berorientasi pada industri skala mikro dan atau menengah yang berbasis pada sumber daya lokal (resource endowment) di tingkat daerah harus mendapat prioritas kebijakan pembangunan wilayah kedepan.

146

5. Dalam rangka posisi Kabupaten Alor sebagai wilayah perbatasan maritim dengan negara Timor Leste, maka keterkaitan dan keterpaduan pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat dengan kemauan politik terutama pemerintah pusat untuk investasi pembangunan wilayah perbatasan yang konsisten dan simetrik. Jika ini tidak dilakukan, kesenjangan pembangunan wilayah akan lebih melebar dan bisa berimplikasi luas bagi ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kedepan. 6. Penelitian yang sudah dilaksanakan ini, masih merupakan penelitian tahap awal, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengungkap secara rinci antara lain faktor-faktor penyebab kesenjangan pembangunan wilayah, keterkaitan antar sektor pembentuk struktur ekonomi wilayah, programprogram strategis yang lebih spesifik

dan indikator lainnya yang masih

relevan dengan pembangunan wilayah baik lokal maupun regional.

147

DAFTAR PUSTAKA Alonso, W. 1979 . Ketidakseimbangan Kota dan Daerah Dalam Perkembangan Ekonomi. Jakarta. Ekonomi Komunikasi Indonesia Vol XX VII No 3. Bendavid, A. 1991. Regional and Local Economic Analysis Practitioners.London.Praeger Wesport Connecticut. Fourth edition.

for

Budiharsono, S. 1996. Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Daerah di Indonesia, 1969-1987. Disertasi. Bogor. Program Pasca Sarjana IPB. Bappenas, 1999. Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Menata Ke Depan Perekonomian Nasional. Bappenas, 2002. Laporan Infrastruktur, Jakarta. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas, Oktober 2002. Badan Pusat Statistik, 2002 Alor Dalam Angka Tahun 2002 Kalabahi. BPS Kabupaten Alor Badan Pusat Statistik, 2003. Alor Dalam Angka Tahun 2003. Kalabahi. BPS Kabupaten Alor. __________________, 2003. PDB Indonesia Tahun 2003. Jakarta. BPS Indoenesia. __________________, 2003. PDRB Kabupaten Alor Tahun 2003. Kalabahi. BPS Kabupaten Alor. __________________, 2003. Kecamatan Dalam Angka Tahun 2003. Kalabahi. BPS Kabupaten Alor. __________________, 2003. Potensi Desa Tahun 2003. Kalabahi. BPS Kabupaten Alor. __________________, 2003. Profil desa Tahun 2003. Kalabahi. Kerjasama Publikasi BPS dan BPMD Kabupaten Alor . BKKBN, 2005. Laporan Perkembangan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Alor Tahun 2000-2004. Kalabahi. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Alor. Tidak Publikasi. Bappeda 1991. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten Alor Tahun 1991. Kalabahi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Alor. Tidak Publikasi. Bappeda 2005. Rencana Strategis Pembangunan (Renstra) Kabupaten Alor Tahun 2005-2009. Kalabahi. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Alor. Tidak Publikasi. Bentara Wisata, 2006. Eksotisme Alor. Jakarta. Buletin Wisata vol.01 Edisi 01 Clark , C . 1951. The Conditions of Economic Progress . London. MacMillan,and Co.Ltd. Dispenda, 2004. Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Alor Tahun 1999-2003. Kalabahi. Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Alor. Tidak Publikasi.

148

Dispenda,2005. Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Komoditi Antar Pulau di Kabupaten Alor Tahun 2002-2004. Kalabahi. Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Alor. Tidak Publikasi. Dinas Kesehatan, 2003. Laporan Tahunan Perkembangan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Alor Tahun 2003. Kalabahi. Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.Tidak Publikasi. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2004. Laporan Tahunan Perkembangan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Alor Tahun 2003. Kalabahi. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Alor. Tidak dipublikasi. Chaniago,N.A, Sugirati, E dan Pangiribuan, T, 2000. Kamus Sinonim-Antonim Bahasa Indonesia. Bandung. CV. Pustaka Setia.Edisi Mei 2000. Dixon, R dan Thirwall 1975. A Model Of Regional Growth Rate Differences on Kaldorians Lines, Oxford Economic Papers. Fisher, A .G.B. 1935. Economic Implication of Material Progress. International Labour Review , July 1935. Gerschenkron, A . 1962. Economic Backwardness in Historical Perspectives. Cambridge, Massachusetts: Harward University Press. Goenarsyah, I. 2004. Ketimpangan dan Pemerataan Pembangunan. Materi Kuliah Ekonomi Pembangunan. Program Studi Ilmu Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Bogor. Institut Pertanian Bogor. Tidak di publikasi. Ghalib, R . 2005. Ekonomi Regional. Bandung. Penerbit Pustaka Ramadan. Hanafiah, T. 1985. Pendekatan Wilayah Terhadap Masalah Pembangunan Desa. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial ekonomi Pertanian, Bogor. Fakultas Pertanian IPB. Hanafiah, T. 1988. Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Kecil dalam Rangka Pembangunan Wilayah Pedesaan. Bogor. Jurusan IlmuIlmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian IPB. Hirchman A,O. 1958. The Strategy of Economic Development. New Heven: Yale University Press. Hadi, S 2001. Studi Dampak Kebijaksanaan Pembangunan Terhadap Disparitas Ekonomi Antar Wilayah. Disertasi. Bogor. Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Hoover, E.M. 1985. An Introduction To Regional Economics. Distinguished service Professor of Economics, New York. Emeritus University of Pittsburgh. Kaldor, N. 1970. The case for Regional Policies, scttish Journal of polotical economy. Kuncoro,

M. 2003. Ekonomi Pembangunan.Teori, masalah kebijakan.Jogjakarta. Penerbit AMP YKPM. Edisi ketiga

dan

Lawalu,H et al. 2003. Laporan Survai dan Investigasi Padang Penggembalaan Ternak di Kabupaten Alor. Kupang. Kerjasama Pemerintah Kabupaten Alor dan Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana Kupang.

149

Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report =HDR), 2004. Ekonomi dari Demokrasi membiayai Pembangunan Manusia di Indonesia. Jakarta. Kerjasama Publikasi BPS-BAPPENAS dan UNDP. Myrdal, G. 1975. Economic Theory and Underdeveloped Regions. Duckwoth. Miller,R.E dan Blair, P.D, 1985. Input-Output Analysis : Foundations and Extensions. New Yersey.Prentice-Hall,Inc, Englewood Cliffts.University of Pensylvania. Martin, W and P.G.Warr. 1993. Explaining the relative Decline of Agriculture: A Supply Side Analysis for Indonesia. The World Bank Economic Review. Murty, S, 2000 Regional Disparities : Need and Measurs for Balanced Development, dalam Regional Planning and Sustainable Development, New Delhi. Kanishka Publisher. North,D.C 1955.Location Theory and Regional Economic Growth", Journal of Political Economy, LXIII (June, 1955), Nurzaman, S.S, 2002.Perencanaan Wilayah di Indonesia pada masa sekitar krisis. Bandung. Penerbit ITB. Perloff H dan Wingo, L Jr.,1961. "Natural Resources Endowment and Regional Economic Growth", Natural Resources and Economic Growth, ed. Joseph. Spengler Washington D.C.: Resouces for the Future, Pradhan, P.K , 2003. Manual For Urban Rural Linkage and Rural Development Analysis Pandiadi,et al 2005. Pengembangan Model Transmigrasi Terpadu di Wilayah Perbatasan. Jakarta. Pusat Litbang Ketransmigrasian.Badan Litbang dan Informasi Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi. Perda No.15, 2005. Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Alor. Kalabahi. Tidak Publikasi. Rangrajan,C. 1982. Agricultural Growth and Industrial Performance In India. Washington. International Food Policy Research Institute. Riyadi dan Bratakusumah, D.S. 2003. Prencanaan Pembangunan Daerah, Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama . Rustiadi,

E; Saifulhakim, S dan Panuju,D.R, 2003, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bogor. Materi Kuliah Program Studi PWD Pasca Sarjana IPB. Tidak di publikasi.

Rustiadi,

E; Saifulhakim, S dan Panuju,D.R, 2004, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bogor. Materi Kuliah Program Studi PWD Pasca Sarjana IPB. Edisi Tambahan. Tidak di publikasi.

Rustiadi, E, Pribadi, D.O. 2006. Mempercepat Pertumbuhan Pembangunan Wilayah Perbatasan. Jakarta. Makalah disampaikan pada Workshop Pengembangan Wilayah Perbatasan : Sinergitas Kebijakan dalam mewujudkan Wilayah Perbatasan sebagai Halaman Depan Negara. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Departemen Dalam Negeri. Jakarta 18-20 September 2006. Rustiadi, E, Damai, A.A, 2007. Perencanaan Pembangunan dan Penataan Ruang Pulau-Pulau Kecil. Bali. Makalah disajikan pada : Semiloka Strategi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Pulau-Pulau Kecil.

150

Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Departemen Kelautan dan Perikanan. Bali, 28 April 2007. Soegijoko, S, 1997. Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta. Crasindo PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Saifulhakim, S. 2003. Prinsip-Prinsip Ekonomi Regional dan Perdesaan. Bogor. Program Studi Ilmu-Ilmu Prencanaan Pembangunan Wilayah Institut Pertanian Bogor. Tidak di Publikasi. Sipayung, T.2000. Pengaruh Kebijakan Makroekonomi Terhadap Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Tesis. Bogor. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Setiawan, I D.M.D, 2006. Peranan Sektor Unggulan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pendekatan Input-Output Multi Regional, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Disertasi. Bogor. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Tamenggung S.A, 1997. Paradigma Ekonomi Wilayah : Tinjauan Teori dan Praksis Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijaksanaan Pembangunan. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta Crasindo PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Todaro, M.P. 1978. Economic Development in the Tird World. New York. Longman Inc. Tarigan, R. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta. Bumi Aksara, Umar,H, 2005. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta.Devisi Buku Perguruan Tinggi. PT Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Nomor 24, 1992. Penataan Ruang. Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia. Williamson, J. 1965. Regional Inequality and the Process of National Development : A Description of the Paterns. Reprinted Economic Development and Cultural Change, Voll 13, no,4 pt,2 with permission of the author and the University of Chicago Press. Wiranto,

T. 1997.Model Keterkaitan Desa-Kota Sebagai Pendekatan Pengembangan Perdesaan. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia. Jakarta. Crasindo PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

151

Lampiran 1 Analisis Kesenjangan Pendapatan ( Penerimaan PBB) Antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Periode 1999 - 2004.(Model Indeks Williamson). Jumlah wajib PBB (fi)

Jumlah penerimaan PBB (yi)

No

Tahun

1

2

1

1999

10285

30112

2

2000

10227

30140

9780

50147

24542582

164580564

19990172

3

2001

14135

30291

10426

54852

53515937

217487034

36021430

4

2002

14135

30291

10426

54852

56787179

227810481

38554758

5

2003

14023

34598

12485

61106

45103795

317192543

52905248

6

2004

16890

32059

12084

61033

52370569

344292666

66805116

Rataan/∑

13283

31249

9288

47458

36564806

202350170

34628759

SWP A SWP B 3

Jumlah wajib PBB Kabupaten (n)

SWP C

4

5

SWP A

SWP B

7

8

9

23633571

145087896

28124579

6

9810

50207

SWP C

Lanjutan Lampiran 1

Total penerimaan PBB Kabupaten (Ŷ )

fi/n

SWP A 10 196846046 209113318 307024401 323152418 415201586 463468351 273543733

SWP B

11 0.2049 0.2039 0.2577 0.2577 0.2295 0.2767 0.2799

12 0.5998 0.6010 0.5522 0.5522 0.5662 0.5253 0.6585

(yi-Ŷ )

SWP C

Kabupaten

SWP A

14

15 -173212475 -184570736 -253508464 -266365239 -370097791 -411097782 -236978927.14

13 0.1954 0.1950 0.1901 0.1901 0.2043 0.1980 0.1957

1 1 1 1 1 1 1

SWP B 16 -51758150 -44532754 -89537367 -95341937 -98009043 -119175685 -71193562.57

Lanjutan Lampiran 1

(yi-Ŷ ) SWP C 17

(yi-Ŷ )² Kabupaten

SWP A

SWP B

18

19

20

-168721467

-131230697

30002561495625600

2678906091422500

-189123146

-139408879

34066356587581700

1983166178824520

-271002971

-204682934

64266541319639300

8016940089292690

-284597660

-215434945

70950440547527100

9090084950911970

-362296338

-276801057

136972374903080000

9605772509775850

-396663235

-308978901

169001386365320000

14202843895219200

-238914974

-182362488

56159011909779600

5068523351611910

152

Lanjutan Lampiran 1

(yi-Ŷ )²

∑(yi-Ŷ )².fi/n

SWP C

Kabupaten

SWP A

21

22

23

SWP B 24

28466933426632100

17221495922592900

11504281026392400

3039882390179420

35767564352937300

19434835451097400

11453092204943800

3046349608502660

73442610290826800

41895103470848400

14471808381549200

2798998046446370

80995828077475600

46412215670776300

14471808381549200

1306125165445830

131258636528210000

76618825340851300

12887733185134700

2869779905722340

157341722000665000

95467961057181900

15541194290894700

2662359545316900

57080364801420700

33256076994814400

15717872896516700

3337375832457610

Lanjutan Lampiran 1

∑(yi-Ŷ )².fi/n

√∑(yi-Ŷ )².fi/n

SWP C

Kabupaten

SWP A

SWP B

25

26

27

28

11152994178141200

33256076994814400

107258011.4788

55135128.4589

11132190714457400

33256076994814400

107019120.7446

55193746.0996

10849556687442800

33256076994814400

120298829.5103

52905557.8030

31521573145916900

33256076994814400

120298829.5103

36140353.6984

11662493937514100

33256076994814400

113524152.4308

53570326.7278

11301412813729700

33256076994814400

124664326.4567

51598057.5731

11171292847834500

33256076994814400

125370941.1966

57770025.3804

Lanjutan Lampiran 1

√∑(yi-Ŷ )².fi/n

Vw = (√(∑(yi-Ŷ )².fi/n)/Ŷ)

SWP C

Kabupaten

SWP A

SWP B

SWP C

Kabupaten

29

30

31

32

33

34

105607737.3024

182362487.9048

0.5449

0.2801

0.5365

0.9264

105509197.2979

182362487.9048

0.5118

0.2639

0.5046

0.8721

104161205.2899

182362487.9048

0.3918

0.1723

0.3393

0.5940

177543158.5444

182362487.9048

0.3723

0.1118

0.5494

0.5643

107993027.2634

182362487.9048

0.2734

0.1290

0.2601

0.4392

106308103.2364

182362487.9048

0.2690

0.1113

0.2294

0.3935

105694336.8768

182362487.9048

0.4583

0.2112

0.3864

0.6667

Sumber : Diolah dari Data Laporan Tahunan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Alor Tahun 1999-2003.

153

Lampiran 2

Rekapitulasi Analisis Skalogram Perkembangan Kota/desa hirarki Antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Kabupaten Alor Tahun 2003

No

Desa/Kel Antar SWP

Ibu kota

Jumlah Penduduk

1

2

3

4

Jumlah Jenis Fasilitas (Jjfi) 5

Jumlah Fasilitas (Jfi)

Indeks Hirarki Perkem- AlterBangan natif (IP)

Hirarki Dalam RUTRW (1991)

6

7

9

8

SWP A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

36 37 38 39 40 41 42

Baranusa Kabir Kaleb Batu Muriabang Beangonong Mauta Bungabali Nule Bandar Baraler Kayang Tude Helangdohi Madar Blangmerang Kalondama Tengah Leer Tamakh Munaseli Kalondama Tubbe Allumang Bukit Mas Marisa Ombay Ekajaya Bagang Merdeka Lekom Illu Aramaba Mawar Baolang Kalondama Barat Kaera Pandai Wailawar Delaki Treweng Bana Bouweli

43 44 45 46 Jlh

Piringsina Lamma Lalafang Toang 46

47

Kalabahi Kota Mutiara

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Baranusa Kabir Tamalabang Bakalang Maliang Beangonong Kakamauta Abangiwang Nuhawala Bolangada Baraler Marica Puntaru Helangdohi Padang Blangmerang Boloang

902 1939 1637 1530 1015 710 1834 941 1157 513 751 619 989 650 419 1249 413

22 17 14 14 14 11 11 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8

147 630 192 101 39 60 21 73 21 83 72 64 15 125 86 66 57

0.265 0.369 0.330 0.274 0.087 0.236 -0.054 0.276 -0.013 0.016 0.286 0.272 -0.119 0.338 0.313 0.289 0.273

3 2 2 2 3 3 4 2 4 3 2 2 4 2 2 2 2

Sebarang Tamakh Lamalu Latuna Air panas Wolu Panea Kengge Kolijahi Kappas Bagang Bukalabang Lebang Illu Airmama Manatang Baolang Mobobaa

1051 1231 1237 687 523 377 591 879 779 585 466 1280 629 510 1234 1065 335 384

8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 5

30 12 11 11 9 11 104 13 9 8 8 108 53 13 9 6 6 69

0.165 -0.176 -0.227 -0.227 -0.365 -0.227 0.335 -0.066 -0.270 -0.353 -0.353 0.345 0.296 -0.001 -0.176 -0.459 -0.459 0.331

3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2

Padangsul Pandai Lawar Alimakke Tereweng Bana Karang Indah Pulau Kura Nadda Tonte Toang 46

1035 687 463 747 760 585 548

5 5 5 5 5 5 5

8 8 7 6 5 5 5

-0.140 -0.140 -0.216 -0.318 -0.459 -0.459 -0.459

4 4 4 4 4 4 4

467 348 546 334 37631

5 5 3 3 366

5 5 4 3 2403

-0.459 -0.459 -0.247 -0.459

4 4 4 4

Kalabahi

2991

28

1623

0.378

1

Padang Tekukur Tongbang

2906

25

1050

0.372

1

3738

24

1132

0.374

1

4275 2063 1939

22 21 21

1203 943 405

0.377 0.373 0.348

1 1 2

II III IV IV IV II

IV IV

IV

SWP B 48 49 50 51 52

Kalabahi Tengah Kalabahi Timur Kadelang Wetabua Wetabua Moru Moru

I

IV

154

53 Nusa Kenari Nusa kenari Sambungan Lampiran 2 54 Air Kenari Air kenari 55 Binongko Binongko 56 Alim Mebung Mebung 57 Lendola Hombul 58 Kabola Buyunta 59 Alor kecil Alor Kecil 60 Adang Kokar 61 Welai Timur Watatuku 62 Pailelang Pailelang 63 Wolwal Faaming 64 Motongbang Motongbang 65 Adang Buom Buono 66 Kalabahi Kenarilang Barat 67 Dulolong Dulolong 68 Alor besar Albes 69 Pintu Mas Maiwal 70 Petleng Petleng 71 Aimoli Sei'eng 72 Probur Mataraben 73 Morba Morba 74 Fungafeng Mabu 75 O'Amate Ihingdon 76 Tribur Buraga 77 Wolwal Barat Matap 78 Probur Utara Habolat 79 Welai Barat Welai Barat 80 Teluk Kenari Afengmale 81 Lembur Lembur Timur 82 Ampera Ampera 83 Moramam Moramam 84 Alaang Alaang 85 Kopidil Kopidil 86 Lefokisu Alukae 87 Fanating Fanating 88 Otvai Pitungbang 89 Lewalu Lewalu 90 Pura Limarahing 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Tuleng Lembur Barat Alila Pura Timur Wolwal Tengah Dulolong Barat Lawahing Mataru Selatan Wakapsir Nurbenlelang Pante Deere Manatang Likuwatang Pura Barat Hulnani Fuisama Maru Alila Selatan Alila Timur Pura Utara Mataru Utara Mataru Timur Luba Pulau Buaya Ternate Halerman

2602

20

1134

0.377

1

1468 2964 1476 2804 2795 1257 2069 1649 911 866 2208 1230 3093

19 18 18 17 17 16 15 15 14 14 13 13 13

714 961 466 981 62 348 376 371 94 20 941 625 357

0.370 0.376 0.359 0.003 0.159 0.353 0.358 0.358 0.265 -0.204 0.381 0.375 0.361

2 1 2 4 3 2 2 2 3 4 2 1 2

1322 954 1599 1380 921 1756 950 481 796 1749 313 1017 2081 716 806

13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11

207 181 28 280 101 91 80 80 71 30 27 25 320 219 167

0.339 0.331 -0.003 0.356 0.291 0.280 0.265 0.265 0.248 0.052 0.014 -0.017 0.363 0.349 0.336

2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 2

537 1278 941 818 792 1478 1054 492 1172

11 11 11 10 10 10 10 10 10

146 125 122 369 267 228 169 151 131

0.328 0.317 0.315 0.369 0.360 0.355 0.342 0.336 0.327

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tuleng Takalelang

581 1198

10 10

93 88

0.301 0.295

2 2

Bota Harilolong Waluom

641 548 807

10 10 10

76 66 60

0.280 0.263 0.250

2 3 3

Papajahi

588

10

47

0.211

3

Tabolang Kalunan

1418 699

10 10

26 22

0.065 0.005

3 3

Sifala Benlelang Pante Deere Manatang Likuwatang Dolabang Hulnani Fuisama Apuri Alaindonu Batu putih Abila Bunggeta Bagalbui Luba Pulau Buaya Umapura Arakblub

645 789 626 575 706 781 333 302 848 1099 579 744 1077 504 578 1299 951 1062

10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7

9 53 33 17 14 143 94 58 54 22 19 18 14 12 9 62 27 18

-0.554 0.248 0.160 -0.059 -0.155 0.345 0.320 0.275 0.266 0.083 0.034 0.014 -0.094 -0.176 -0.365 0.296 0.171 0.061

4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3

III III III

IV

II III

II

IV

Non Hirarki

III

IV

155

117 Kamaifui Kamaifui Sambungan Lampiran 2. 118 Waimi Waimi 119 Manetwati Manetwati 120 Lembur Atengmelang Tengah 121 Lakatuli Tukbur 122 Pura Selatan Reta 123 Bampalola Bampalola 124 Wolwal Watakika Selatan 125 Taman Legiman Mataru 126 Ternate Biatabang Selatan 127 Kuifana Kuifana 128 Kafakbeka Kafakbeka 129 Dapitau Dapitau 130 Margeta Tranter 131 Lakwati Lakwati 132 Tasi Tasi 133 Wakapsir Bomara Timur 134 Kafelulang Kafelulang 135 Talwai Talwai 136 Mataru Barat Lelmang 137 Orgen Orgen JlH 91 91

543

7

11

-0.150

4

587 504 1032

6 6 6

110 58 12

0.346 0.304 -0.034

2 2 4

733 1030 579 408

6 6 6 6

10 9 8 6

-0.119 -0.176 -0.247 -0.459

4 4 4 4

662

5

44

0.295

2

815

5

27

0.235

2

684 348 314 356 516 413 524

5 5 5 5 5 5 4

19 8 8 6 6 5 11

0.168 -0.140 -0.140 -0.318 -0.318 -0.459 0.083

3 4 4 4 4 4 3

810 661 936 568 103708

4 4 4 4 972

8 6 5 4 18956

-0.034 -0.176 -0.289 -0.459

4 4 4 4

SWP C 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

Waisika Kelaisi Timur Maritaing Nailang Tanglapui Welai Selatan Taramana Kolana Selatan Langkuru Kamot Kelaisi Barat Air Mancur Silaipui Kenarimbala Pido Kiraman Padang Panjang Kolana Utara Padang Alang Tamanapui Purnama Maukuru Malaipea Elok Kuneman Langkuru Utara Manmas Kailesa Mausamang Subo

Bukapiting Apui

2350 932

19 18

593 45

0.365 0.052

2 4

III II

Marataing Pumai Lantoka Mainang

724 1368 896 684

16 12 12 11

33 222 17 17

-0.021 0.346 -0.209 -0.159

4 2 4 4

II

Taramana Naumang

825 901

10 10

135 15

0.329 -0.176

2 4

IV

Mademang Kilakawa Masape Tipiting Weisak Alata Pumi Kiraman

780 714 605 674 594 718 1037 563

10 9 9 9 9 8 8 8

12 94 91 86 65 169 126 16

-0.318 0.311 0.303 0.303 0.274 0.352 0.338 -0.034

4 2 2 2 2 2 2 4

III

Padang Panjang Kolana

760

8

13

-0.132

4

1022

8

11

-0.227

4

Padang Alang

1019

8

10

-0.289

4

Tamanapui Peitoko Maukuru Malaipea Sawarana Aukalpui Langkuru

495 816 405 583 599 863 948

7 7 7 6 6 6 6

13 14 11 125 57 17 14

-0.066 -0.034 -0.150 0.351 0.303 0.092 0.027

4 4 4 2 2 3 4

Manmas Mazmu Kiralela Tungma

404 686 382 546

6 6 6 6

10 9 9 8

-0.119 -0.176 -0.176 -0.247

4 4 4 4

IV IV

IV

IV

IV

IV

IV IV

156

168 Kelaisi Tengah Kabailu Sambungan Lampiran 2. 169 Maikang Maikang 170 Tanglapui Kobra Timur 171 Lella Lella 172 Tominuku Tominuku 173 Belemana Bangkalela 174 Lipang Pido 175 Sidabui Silonang Jlh 38 38

730

6

7

-0.338

4

523 419

6 6

6 6

-0.459 -0.459

4 4

347 377 355 570 412 27626

5 5 5 4 4 312

7 6 5 7 6 2107

-0.216 -0.318 -0.459 -0.094 -0.176

4 4 4 4 4

IV

Sumber : Data olah /analisis dari data Podes, Profil Desa dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2003.

Lampiran 3 Analisis Entropy Penyebaran ( IE) Alokasi APBD Pembangunan Antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Di Kabupaten Alor Periode 1997/1998 -2003. No

SWP

1997/1998 Alokasi APBD (Rp) 1,617,958,300

Xi (%)

Pi

Ln Pi

-Pi Ln Pi

14

0.47

-0.76

0.36

1,849,095,200

16

0.53

-0.63

0.34

A

3,467,053,500

30

1.00

-1.39

0.69

Teluk Mutiara

2,080,232,100

18

0.36

-1.02

0.37

1,733,526,750

15

0.30

-1.20

0.36

1

Pantar

2

Pantar Barat

3 4

Alor Barat Laut

5

Alor Tengah Utara

808,979,150

7

0.14

-1.97

0.28

6

Alor Barat Daya

1,155,684,500

10

0.20

-1.61

0.32

B

5,778,422,500

50

1.00

-5.80

1.33

7

Alor Selatan

577,842,250

5

0.25

-1.39

0.35

8

Alor Timur Laut

924,547,600

8

0.40

-0.92

0.37

9

Alor Timur

808,979,150

7

0.35

-1.05

0.37

C Jumlah

2,311,369,000

20

1.00

-3.35

1.08

11,556,845,000

100

3.00

-10.54

3.10

Pi

Ln Pi

Lanjutan Lampiran 3. No

SWP

1998/1999 Alokasi APBD (Rp) 813,139,950

Xi (%)

-Pi Ln Pi

10

0.45

-0.79

0.36

975,767,940

12

0.55

-0.61

0.33

A

1,788,907,890

22

1.00

-1.39

0.69

Teluk Mutiara

1,626,279,900

20

0.36

-1.01

0.37

1,301,023,920

16

0.29

-1.23

0.36

731,825,955

9

0.16

-1.81

0.30

1

Pantar

2

Pantar Barat

3 4

Alor Barat Laut

5

Alor Tengah Utara

6

Alor Barat Daya B

813,139,950

10

0.18

-1.70

0.31

4,472,269,725

55

1.00

-5.76

1.33

7

Alor Selatan

487,883,970

6

0.26

-1.34

0.35

8

Alor Timur Laut

731,825,955

9

0.39

-0.94

0.37

9

Alor Timur C

Jumlah

650,511,960

8

0.35

-1.06

0.37

1,870,221,885

23

1.00

-3.34

1.09

8,131,399,500

100

3.00

-10.49

3.11

157

Lanjutan Lampiran 3 No

SWP

2000 Alokasi APBD (Rp)

Xi (%)

Pi

Ln Pi

-Pi Ln Pi

1

Pantar

1,589,733,075

10

0.38

-0.96

0.37

2

Pantar Barat

2,543,572,920

16

0.62

-0.49

0.30

A

4,133,305,995

26

1.00

-1.35

0.67

3

Teluk Mutiara

2,861,519,535

18

0.35

-1.04

0.37

4

Alor Barat Laut

1,589,733,075

10

0.20

-1.63

0.32

5

Alor Tengah Utara

1,271,786,460

8

0.16

-1.85

0.29

6

Alor Barat Daya

2,384,599,613

15

0.29

-1.22

0.36

B

8,107,638,683

51

1.00

-5.75

1.34

7

Alor Selatan

953,839,845

6

0.26

-1.34

0.35

8

Alor Timur Laut

1,271,786,460

8

0.35

-1.06

0.37

9

Alor Timur

1,430,759,768

9

0.39

-0.94

0.37

C

3,656,386,073

23

1.00

-3.34

1.09

15,897,330,751

100

3.00

-10.43

3.09

Jumlah

Lanjutan Lampiran 3 No

SWP

2001 Alokasi APBD (Rp) 1,469,934,819

Xi (%)

Pi

Ln Pi

-Pi Ln Pi

1

Pantar

10

0.33

-1.10

0.37

2

Pantar Barat

2,939,669,637

20

0.67

-0.41

0.27

SWP A

4,409,604,456

30

1.00

-1.50

0.64

3

Teluk Mutiara

2,057,768,746

14

0.31

-1.17

0.36

4

Alor Barat Laut

1,322,851,337

9

0.20

-1.61

0.32

5

Alor Tengah Utara

1,175,867,855

8

0.18

-1.73

0.31

6

Alor Barat Daya

2,057,768,745

14

0.31

-1.17

0.36

SWP B

6,614,256,683

45

1.00

-5.67

1.36

7

Alor Selatan

1,028,884,373

7

0.28

-1.27

0.36

8

Alor Timur Laut

1,175,867,855

8

0.32

-1.14

0.36

9

Alor Timur

1,469,834,819

10

0.40

-0.92

0.37

SWP C Jumlah

3,674,587,047

25

1.00

-1.39

1.09

14,698,448,186

100

3.00

-8.56

3.08

Lanjutan Lampiran 3 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jumlah

SWP

Pantar Pantar Barat SWP A Teluk Mutiara Alor Barat Laut Alor Tengah Utara Alor Barat Daya SWP B Alor Selatan Alor Timur Laut Alor Timur SWP C

Alokasi APBD (Rp) 4,232,715,151 3,527,262,626 7,759,977,777 6,349,072,727 3,527,262,626 3,527,262,626 5,290,893,939 18,694,491,918 2,469,083,838 2,821,810,101 3,527,262,626 8,818,156,565 35,272,626,260

2002 Xi (%) 12 10 22 18 10 10 15 53 7 8 10 25 100

Pi 0.55 0.45 1.00 0.34 0.19 0.19 0.28 1.00 0.28 0.32 0.40 1.00 3.00

Ln Pi -0.61 -0.79 -1.39 -1.08 -1.67 -1.67 -1.26 -0.63 -1.27 -1.14 -0.92 -1.39 -3.42

-Pi Ln Pi 0.33 0.36 0.69 0.37 0.31 0.31 0.36 1.35 0.36 0.36 0.37 1.09 3.13

158

Lanjutan Lampiran 3 No

1 2

SWP

Pantar Pantar Barat SWP A Teluk Mutiara Alor Barat Laut Alor Tengah Utara Alor Barat Daya SWP B Alor Selatan Alor Timur Laut Alor Timur SWP C

3 4 5 6 7 8 9 Jumlah

Sumber

Alokasi APBD (Rp) 5,580,757,096 4,650,630,913 10,231,388,009 8,371,135,644 4,650,630,913 4,650,630,913 6,975,946,370 24,648,343,840 3,255,441,639 3,720,504,732 4,650,630,913 11,626,577,284 46,506,309,133

2003 Xi (%) 12 10 22 18 10 10 15 53 7 8 10 25 100

Pi

Ln Pi

0.55 0.45 1.00 0.34 0.19 0.19 0.28 1.00 0.28 0.32 0.40 1.00 3.00

-0.61 -0.79 -1.39 -1.08 -1.67 -1.67 -1.26 -5.68 -1.27 -1.14 -0.92 -3.33 -10.40

-Pi Ln Pi 0.33 0.36 0.69 0.37 0.31 0.31 0.36 1.35 0.36 0.36 0.37 1.09 3.13

: Diolah dari Buku APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 1997/1998 – 2003 pada Kantor Bappeda Kabupaten Alor.

Keterangan : Xi = Alokasi APBD Pembangunan Antar SWP ke-i Pi = Xi/Σxi IE = - Σ Pi Ln Pi

Lampiran 4 Data Interaksi Spasial (Arus Informasi Berita) Melalui SSB Pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2004. A. DATA PENGAMATAN No Kota hirarki Asal Kabir Rata-rata Jam Berita/tahun (Fij) 0 1 Kabir (H 3 ) 2 Baranusa ( H2) 132 3 Kalabahi (H1) 339 4 Kokar (H3) 267 5 Mebung (H3) 147 6 Moru (H3) 150 7 Apui (H2) 102 8 Bukapiting (H3) 252 9 Maritaing (H2) 120

Kota hirarki Tujuan Baranusa Gangguan Jam Rata-rata Jam Berita/tahun Berita/tahun (dij) (Fij) 0

330 9 6 8 13 10 12 10 13

Gangguan Jam Berita/tahun (dij) 10

0 342 285 144 165 114 279 150

0 6 9 12 13 12 11 12

Lanjutan Lampiran 4. A. Kalabahi Rata-rata Gangguan Jam Jam Berita/tahun Berita/tahun (Fij) (dij) 810 6 820 6 0 0 826 4 820 4 815 4 720 7 775 6 710 7

Kota hiraki Tujuan Kokar Rata-rata Jam Gangguan Berita/tahun Jam (Fij) Berita/tahun (dij) 249 6 288 6 324 7 0 0 204 8 195 6 108 12 303 8 180 7

Rata-rata Jam Berita/tahun (Fij) 120 108 264 234 0 156 120 276 180

Mebung Gangguan Jam Berita/tahun (dij) 13 14 10 9 0 7 12 7 9

159

Lanjutan Lampiran 4. A. Kota hirarki Tujuan Moru Rata-rata Jam Berita/tahun (Fij)

Gangguan Jam Berita/tahun (dij)

159 144 312 174 180 0 111 111 171 Lanjutan Lampiran 4. A.

Rata-rata Jam Berita/tahun (Fij) 138 141 351 180 162 180 174 0 234

Rata-rata Jam Berita/tahun (Fij)

Apui Gangguan Jam Berita/tahun (dij)

108 117 315 138 135 126 0 126 177

11 11 7 9 7 0 12 13 11

Kota hirarki Tujuan Bukapiting Gangguan Jam Berita/tahun Rata-rata Jam (dij) Berita/tahun (Fij) 14 129 12 138 8 348 12 192 10 180 11 165 8 171 0 336 0 7

15 14 8 10 11 13 0 10 10

Marataing Gangguan Jam Berita/tahun (dij) 14 13 8 12 11 11 9 7 0

Lanjutan Lampiran 4 B. DATA KONVERSI LOGARITMA (ENTROPY). No

Kota Asal

Kota Tujuan ln Fij Kabir 0.00

dijKabir 0

ln Fij Baranusa 5.80

dijBaranusa 10

lnFij Kalabahi 6.70

dijKalabahi

1

Kabir

2

Baranusa

4.88

9

0.00

0.00

6.71

6

3

Kalabahi

5.83

6

5.83

6

0.00

4

Kokar

5.59

8

5.65

9

6.72

4

5

Mebung

4.99

13

4.97

12

6.71

4

6

Moru

5.01

10

5.11

13

6.70

4

7

Apui

4.62

12

4.74

12

6.58

7

8

Bukapiting

5.53

10

5.63

11

6.65

6

9

Maritaing

4.79

13

5.01

12

6.57

7

6 0.00

Lanjutan Lampiran 4 B Kota Tujuan lnFij Kokar 5.52

dijKokar 6

lnFij Mebung 4.79

dijMebung 13

ln Fij Moru 5.07

dijMoru

5.66

6

4.68

14

4.97

5.78

7

5.58

10

5.74

7

0.00

0

5.46

9

5.16

9 7

11 11

5.32

8

0.00

0

5.19

5.27

6

5.05

7

0.00

0

4.68

12

4.79

12

4.71

12

5.71

8

5.62

7

4.71

13

5.19

7

5.19

9

5.14

11

160

Lanjutan Lampiran 4 B Kota Tujuan ln Fij Apui 4.68

dijApui

lnFij Bukapiting

dij-Bukapiting

lnFij-Marataing

15

4.93

14

4.86

dij Marataing 14

4.76

14

4.95

12

4.93

13

5.75

8

5.86

8

5.85

7

4.93

10

5.19

12

5.26

12

4.91

11

5.09

10

5.19

11

4.84

13

5.19

11

5.11

11

0.00

0

5.16

8

5.14

9

4.84

10

0.00

0

5.82

8

5.18

10

5.46

7

0.00

0

Lampiran 5 Rekapitulasi Hasil Analisis Entropy Interaksi Spasial (Pengiriman Dan Penerimaan Berita Melalui Saluran SSB ) Di Kabupaten Alor Tahun 2004

No

A. Hasil Analisis Entropy Pengiriman Berita (Berita Keluar). Kota Tujuan Kota Asal Kabir

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

k 3

2 Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing

Lanjutan Lampiran 5 A. Kabir No P Fij D= k+β.dij 7 8 0.000 1 2 0.019 3 0.026 4 0.006 5 0.009 6 0.044 7 0.020 8 0.015 9 0.040

β 4 0.00 7.03 6.18 7.20 6.87 6.47 7.61 7.50 6.71

0.00 5.24 5.86 6.08 4.71 5.07 3.77 4.53 4.60

Fij P 9 0.00 5.8 6.7 5.52 4.79 5.07 4.68 4.93 4.86

Lanjutan Lampiran 5 A. Baranusa. No Kota Asal k 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing

7.11 0.00 6.18 7.20 6.87 6.47 7.61 7.50 6.71

dij 5 0.000 -0.179 -0.0541 -0.187 -0.166 -0.127 -0.256 -0.212 -0.151

R² 6 0 10 6 6 13 11 15 14 14

Kota Tujuan εij = FijD - FijP 10

0.00 % 62.70% 59.20% 74.40% 70.50% 51.90% 62.00% 65.50% 53.10%

ln Fij=k+β.dij+ εij 11

0.00 -0.56 -0.84 0.56 -0.08 0.00 -0.91 -0.40 -0.26 Kota Tujuan Baranusa β dij 13 14 0.0000 0.0000 -0.0541 -0.187 -0.166 -0.127 -0.256 -0.212 -0.151

0.000 4.680 5.011 6.636 4.634 5.076 2.860 4.134 4.332

R² 15 9 0 6 6 11 11 14 12 13

0.722 % 0.00% 59.20% 74.40% 70.50% 51.90% 62.00% 65.50% 53.10%

161

Lanjutan Lampiran 5 A Baranusa P 16

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fij D= k+β.dij 17

Fij P 18

0.008 0.000 0.026 0.006 0.009 0.044 0.020 0.015 0.040

5.643 0.00 5.86 6.08 5.04 5.07 4.03 4.96 4.75

Kota Tujuan εij = FijD - FijP 19

4.88 0.00 6.71 5.66 4.68 4.97 4.76 4.95 4.93

0.763 0.00 -0.85 0.42 0.36 0.10 -0.73 0.01 -0.18

Lanjutan Lampiran 5 A. Kalabahi No Kota Asal

Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing

β 22 7.11 7.03 0.00 7.20 6.87 6.47 7.61 7.50 6.71

R² 24 6 6 0 7 10 7 8 8 7

72.20% 62.70% 0.00% 74.40% 70.50% 51.90% 62.00% 65.50% 53.10%

Kota Tujuan

Fij D= k+β.dij 25

dij 23 -0.163 -0.179 0.000 -0.187 -0.166 -0.127 -0.256 -0.212 -0.151

Lanjutan Lampiran 5 A. Kalabahi No P

6.406 0.000 5.001 6.496 5.408 5.176 3.292 4.962 4.564

Kota Tujuan Kalabahi k 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ln Fij=k+β.dij+ εij 20

Fij P

26

εij = FijD - FijP

27

ln Fij=k+β.dij+ εij

28

29

1

0.008

6.132

5.83

0.302

6.434

2

0.019

5.956

5.83

0.126

6.082

3

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

4

0.006

5.891

5.78

0.111

6.002

5

0.009

5.21

5.58

-0.37

4.84

6

0.044

5.581

5.74

-0.159

5.422

7

0.02

5.562

5.75

-0.188

5.374

8

0.015

5.804

5.86

-0.056

5.748

9

0.04

5.653

5.85

-0.197

5.456

No

l Lanjutan Lampiran 5 A. Kokar Kota Asal

Kota Tujuan Kokar k

β

dij

R²

30

31

32

33

1

Kabir

7.11

-0.163

8

72.20%

2

Baranusa

7.03

-0.179

9

62.70%

3

Kalabahi

6.18

0.000

4

0.592

4

Kokar

0.00

0.000

0

0.00%

5

Mebung

6.87

-0.166

9

70.50%

6

Moru

6.47

-0.127

9

51.90%

7

Apui

7.61

-0.256

10

62.00%

8

Bukapiting

7.50

-0.212

12

65.50%

9

Maritaing

6.71

-0.151

12

53.10%

162

Lanjutan Lampiran 5 A. Kokar No P 1

34 0.008

2 3

Kota Tujuan

Fij D= k+β.dij

Fij P

35

εij = FijD -FijP

36

ln Fij=k+β.dij+ εij

37

38

5.806

5.59

0.216

6.022

0.019

5.419

5.65

-0.231

5.188

0.026

5.9636

6.72

-0.7564

5.2072

4

0.000

0.000

0.00

0.000

0.000

5

0.009

5.376

5.46

-0.084

5.292

6

0.044

5.327

5.16

0.167

5.494

7

0.02

5.05

4.93

0.12

5.17

8

0.015

4.956

5.19

-0.234

4.722

9

0.04

4.898

5.26

-0.362

4.536

Lanjutan Lampiran 5 A. Mebung No

Kota Asal

Kota Tujuan Mebung k

β

39 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing

40 7.11 7.03 6.18 7.20 0.00 6.47 7.61 7.50 6.71

Lanjutan Lampiran 5 A. Mebung No P

R²

41

-0.163 -0.179 -0.0541 -0.187 0.000 -0.127 -0.256 -0.212 -0.151

42 72.20% 62.70% 59.20% 74.40% 0.00 51.90% 62.00% 65.50% 53.10%

13 12 4 8 0 7 11 10 11

Kota Tujuan

Fij D= k+β.dij 43

dij

Fij P

44

45

εij = FijD - FijP

ln Fij=k+β.dij+ εij

46

47

1

0.008

4.9910

4.99

0.0010

4.9920

2

0.019

4.8820

4.97

-0.0880

4.7940

3

0.026

5.9636

6.71

-0.7464

5.2172

4

0.006

5.7040

5.32

0.3840

6.0880

5

0.000

0.0000

0.00

0.0000

0.0000

6

0.044

5.5810

5.19

0.3910

5.9720

7

0.020

4.7940

4.91

-0.1160

4.6780

8

0.015

5.3800

5.09

0.2900

5.6700

9

0.040

5.0490

5.19

-0.1410

4.908

Lanjutan Lampiran 5 A.Moru No Kota Asal 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing

k 48 7.11 7.03 6.18 7.20 6.87 0.00 7.61 7.50 6.71

Kota Tujuan Moru β dij 49 50 -0.1630 -0.1790 -0.0541 -0.1870 0.0000 0.0000 -0.2560 -0.2120 -0.1510

R² 51 10 13 4 6 7 0 13 11 11

72.20% 62.70% 59.20% 74.40% 0.71% 0.00% 62.00% 65.50% 53.10%

163

Lanjutan Lampiran 5 A.Moru No

Kota Tujuan

P

Fij D= k+β.dij

Fij P

εij = FijD - FijP

ln Fij=k+β.dij+ εij

52

53

54

55

56

1

0.008

5.4800

5.01

0.4700

5.9500

2

0.019

4.7030

5.11

-0.4070

4.2960

3

0.026

5.9636

6.70

-0.7364

5.2272

4

0.006

6.0780

5.27

0.8080

6.8860

5

0.009

5.7080

5.05

0.6580

6.3660

6

0.000

0.0000

0.00

0.0000

0.0000

7

0.020

4.2820

4.84

-0.5580

3.7240

8

0.015

5.1680

5.19

-0.0220

5.1460

9

0.040

5.0490

5.11

-0.0610

4.9880

Lanjutan Lampiran 5 A.Apui No

Kota Asal

Kota Tujuan Apui k

β

dij

R²

57

58

59

60

1

2

1

Kabir

7.11

-0.1630

12

72.20%

2

Baranusa

7.03

-0.1790

12

62.70%

3

Kalabahi

6.18

-0.0541

7

59.20%

4

Kokar

7.20

-0.1870

11

74.40%

5

Mebung

6.87

-0.1660

9

70.50%

6

Moru

6.47

-0.1270

12

51.90%

7

Apui

0.00

0.0000

0

0.00

8

Bukapiting

7.50

-0.2120

8

65.50%

9

Maritaing

6.71

-0.1510

9

53.10%

0.5340 0.1420 -0.7787 0.4630 0.5860 0.2360 0.0000 0.6440 0.2110

ln Fij=k+β.dij+ εij 65 5.6880 5.0240 5.0226 5.6060 5.9620 5.1820 0.0000 6.4480 5.5620

Lanjutan Lampiran 5 A.Apui No P Fij D= k+β.dij 61 62 1 0.008 2 0.019 3 0.026 4 0.006 5 0.009 6 0.044 0.000 7 8 0.015 9 0.040

5.1540 4.8820 5.8013 5.1430 5.3760 4.9460 0.0000 5.8040 5.3510

Kota Tujuan Fij P εij = FijD - FijP 63 64 4.62 4.74 6.58 4.68 4.79 4.71 0.00 5.16 5.14

Lanjutan Lampiran 5 A.Bukapiting No Kota Asal

Kota Tujuan Bukapiting k 66

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing

7.11 7.03 6.18 7.20 6.87 6.47 7.61 0.00 6.71

β 67 -0.1630 -0.1790 -0.0541 -0.1870 -0.1660 -0.1270 0.0000 0.0000 -0.1510

dij 68

R² 69 10 11 6 8 7 13 10 0 8

72.20% 62.70% 59.20% 74.40% 70.50% 51.90% 0.62 0.00% 53.10%

164

Lanjutan Lampiran 5 A.Bukapiting No P Fij D= k+β.dij 70 71 1 0.008 5.4800 2 0.019 5.0610 3 0.026 5.8554 4 0.006 5.7040 5 0.009 5.7080 6 0.044 4.8190 7 0.020 5.0500 0.000 0.0000 8 9 0.040 5.5020

Kota Tujuan Fij P εij = FijD - FijP 72 73 5.53 -0.0500 5.63 -0.5690 6.65 -0.7946 5.71 -0.0060 5.62 0.0880 4.71 0.1090 4.84 0.2100 0.00 0.0000 5.82 -0.3180

Lanjutan Lampiran 5 A.Marataing No Kota Asal

Kota Tujuan Marataing k 75

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing

dij 77

R² 78 13 12 7 7 8 11 10 7 0

0.722 0.627 0.592 0.744 0.705 0.519 0.620 0.655 0.00

Kota Tujuan

Fij D= k+β.dij 79

β 76 -0.1630 -0.1790 -0.0541 -0.1870 -0.1660 -0.1270 -0.2560 -0.2120 0.0000

7.11 7.03 6.18 7.20 6.87 6.47 7.61 7.50 0.00

Lanjutan Lampiran 5 A.Marataing No P

ln Fij=k+β.dij+ εij 74 5.4300 4.4920 5.0608 5.6980 5.7960 4.9280 5.2600 0.0000 5.1840

Fij P

80

εij = FijD - FijP

81

ln Fij=k+β.dij+ εij

82

83

1

0.008

4.9910

4.79

0.2010

5.192

2

0.019

4.8820

5.01

-0.1280

4.754

3

0.026

5.8013

6.57

-0.7687

5.033

4

0.006

5.8910

5.19

0.7010

6.592

5

0.009

5.5420

5.19

0.3520

5.894

6

0.044

5.0730

5.14

-0.0670

5.006

7

0.02

5.0500

5.18

-0.1300

4.920

8

0.015

6.0160

5.46

0.5560

6.572

9

0.000

0.0000

0.00

0.0000

0.000

Lampiran 5 B. Hasil Analisis Entropy Berita Masuk. No

Kota Asal

1

2

k 1 2 3 4 5

Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung

6

Moru

7 8 9

Apui Bukapiting Maritaing

Kota Tujuan Kabir dij 5

β 3 0.00 6.91 6.87 6.35 6.21

4

R² 6

0.000 -0.147 -0.037 -0.128 -0.105

0 9 6 8 13

0.00 60.30% 62.20% 50.60% 54.30%

6.34

-0.123

10

71.50%

6.26 6.14 6.70

-0.112 -0.089 -0.134

12 10 13

61.50% 50.70% 77.90%

165

Lanjutan Lampiran 5 B. Kabir.

No

P

Fij D= k+β.dij

Fij P

εij = FijD - FijP

ln Fij=k+β.dij+Eij

7

8

9

10

11

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

0.023

5.59

4.88

0.71

6.29

3

0.020

6.65

5.83

0.82

7.47

4

0.048

5.33

5.59

-0.26

5.06

5

0.037

4.85

4.99

-0.15

4.70

6

0.008

5.11

5.01

0.10

5.21

7

0.021

4.92

4.62

0.30

5.21

8

0.047

5.25

5.53

-0.28

4.97

9

0.004

4.96

4.79

0.17

5.13

Keterangan : Fij D = Fij Dugaan; Fij P = Fij Pengamatan.

Lanjutan Lampiran 5 B. Baranusa No Kota Asal

Kota Tujuan Baranusa k

β

dij

R²

12

13

14

15

1

Kabir

6.56

-0.139

10

2

Baranusa

3

Kalabahi

4 5

0.00

0.000

0

6.87

-0.037

6

62.20%

Kokar

6.35

-0.128

9

50.60%

Mebung

6.21

-0.105

12

54.30%

6

Moru

6.34

-0.123

13

71.50%

7

Apui

6.26

-0.112

12

61.50%

8

Bukapiting

6.14

-0.089

11

50.70%

9

Maritaing

6.70

-0.134

12

77.90%

Lanjutan Lampiran 5 B. Kalabahi No Kota Asal

62.20% 0.00

Kota Tujuan Kalabahi k

β

21 1

Kabir

2

Baranusa

3

Kalabahi

4

Kokar

5

Mebung

6

Moru

7

Apui

8

Bukapiting

9

Maritaing

dij

22

R²

23

6.56

-0.139

6.91 0.00

24 6

62.20%

-0.147

6

60.30%

0.000

0

0.00

6.35

-0.128

4

50.60%

6.21

-0.105

4

54.30%

6.34

-0.123

4

71.50%

6.26

-0.112

7

61.50%

6.14

-0.089

6

50.70%

6.70

-0.134

7

77.90%

166

Lanjutan Lampiran 5 B. Kalabahi No

Kota Tujuan P

Fij D= k+β.dij

Fij P

εij = FijD - FijP

ln Fij=k+β.dij+Eij

25

26

27

28

29

1 2 3

0.020 0.023 0.000.00

5.726 6.028 0.000

6.70 6.71 0.00

-0.97 -0.68 0.00

4.755 5.347 0.000

4 5 6

0.048 0.037 0.008

5.838 5.790 5.848

6.72 6.71 6.70

-0.88 -0.92 -0.86

4.959 4.871 4.993

7 8

0.021

5.476

6.58

-1.10

4.373

0.047 0.004

5.607 5.762

6.65 6.57

-1.05 -0.80

4.560 4.959

9

Lanjutan Lampiran 5 B. Kokar No Kota Asal

Kota Tujuan Kokar

1

Kabir

2

Baranusa

3

Kalabahi

4

Kokar

5

Mebung

6

Moru

7

Apui

8

Bukapiting

9

Maritaing

k

β

dij

R²

30

31

32

33

6.56

-0.139

6

62.20%

6.91

-0.147

6

60.30%

6.87

-0.037

7

62.20%

0.00

0.000

0

0.00

6.21

-0.105

8

54.30%

6.34

-0.123

6

71.50%

6.26

-0.112

12

61.50%

6.14

-0.089

8

50.70%

6.70

-0.134

7

77.90%

Lanjutan Lampiran 5 B. Kokar No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kota Tujuan

P

Fij D= k+β.dij

Fij P

εij = FijD - FijP

ln Fij=k+β.dij+Eij

34

35

36

37

38

0.020

5.7260

5.52

0.21

5.93

0.023

6.0280

5.66

0.37

6.40

0.020

6.6131

5.78

0.83

7.45

0.000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.037

5.3700

5.32

0.05

5.42

0.008

5.6020

5.27

0.33

5.93

0.021

4.9160

4.68

0.24

5.15

0.047

5.4288

5.71

-0.28

5.15

0.004

5.7620

5.19

0.57

6.33

167

Lanjutan Lampiran 5 B. Mebung No

Kota Asal

Kota Tujuan k

β

dij

R²

39

40

41

42

1

Kabir

6.56

-0.139

13

62.20%

2

Baranusa

6.91

-0.147

14

60.30%

3

Kalabahi

6.87

-0.037

10

62.20%

4

Kokar

6.35

-0.128

9

50.60%

5

Mebung

0.00

0.000

0

0.00

6

Moru

6.34

-0.123

7

71.50%

7

Apui

6.26

-0.112

12

61.50%

8

Bukapiting

6.14

-0.089

7

50.70%

9

Maritaing

6.70

-0.134

9

77.90%

Lanjutan Lampiran 5 B. Mebung No

Kota Tujuan P

Fij D= k+β.dij

Fij P

εij = FijD - FijP

ln Fij=k+β.dij+Eij

43

44

45

46

47

1

0.020

4.753

4.79

-0.04

4.716

2

0.023

4.852

4.68

0.17

5.024

3

0.020

6.503

5.58

0.92

7.426

4

0.048

5.198

5.46

-0.26

4.936

5

0

0

0.00

0.00

0.000

6

0.008

5.479

5.05

0.43

5.908

7

0.021

4.916

4.79

0.13

5.042

8

0.047

5.5177

5.62

-0.10

5.415

9

0.004

5.494

5.19

0.30

5.798

Lanjutan Lampiran 5 B. Moru No

Kota Asal

Kota Tujuan k

β

dij

R²

48

49

50

51

1

Kabir

6.56

-0.139

11

62.20%

2

Baranusa

6.91

-0.147

11

60.30%

3

Kalabahi

6.87

-0.037

7

62.20%

4

Kokar

6.35

-0.128

9

50.60%

5

Mebung

6.21

-0.105

7

54.30%

6

Moru

0.00

0.000

0

0.00

7

Apui

6.26

-0.112

12

61.50%

8

Bukapiting

6.14

-0.089

13

50.70%

9

Maritaing

6.70

-0.134

11

77.90%

168

Lanjutan Lampiran 5 B. Moru No

Kota Tujuan P

Fij D= k+β.dij

Fij P

εij = FijD - FijP

ln Fij=k+β.dij+Eij

52

53

54

55

56

1

0.020

5.0310

5.07

-0.04

4.99

2

0.023

5.2930

4.97

0.32

5.62

3

0.020

6.6131

5.74

0.87

7.48

4

0.048

5.1980

5.16

0.04

5.24

5

0.037

5.4750

5.19

0.28

5.76

6

0.000

0.0000

0.00

0.00

0.00

7

0.021

4.9160

4.71

0.21

5.12

8

0.047

4.9843

4.71

0.27

5.26

9

0.004

5.2260

5.14

0.08

5.31

Lanjutan Lampiran 5 B. Apui No Kota Asal

Kota Tujuan k

β

dij

R²

57

58

59

60

1

Kabir

6.56

-0.139

15

62.20%

2

Baranusa

6.91

-0.147

14

60.30%

3

Kalabahi

6.87

-0.037

8

62.20%

4

Kokar

6.35

-0.128

10

50.60%

5

Mebung

6.21

-0.105

11

54.30%

6

Moru

6.34

-0.123

13

71.50%

7

Apui

0.00

0.000

0

0.00

8

Bukapiting

6.14

-0.089

10

50.70%

9

Maritaing

6.70

-0.134

10

77.90%

Lanjutan Lampiran 5 B. Apui No

Kota Tujuan P

Fij D= k+β.dij

Fij P

εij = FijD - FijP

ln Fij=k+β.dij+Eij

61

62

63

64

65

1

0.020

4.4750

4.68

-0.21

4.27

2

0.023

4.8520

4.76

0.09

4.94

3

0.020

6.5764

5.75

0.83

7.40

4

0.048

5.0700

4.93

0.14

5.21

5

0.037

5.0550

4.91

0.15

5.20

6

0.008

4.7410

4.84

-0.10

4.64

7

0.000

0.0000

0.00

0.00

0.00

8

0.047

5.2510

4.84

0.41

5.66

9

0.004

5.3600

5.18

0.18

5.54

169

Lanjutan Lampiran 5 B. Bukapiting No

Kota Asal k 66

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kota Tujuan dij

β 67

Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui Bukapiting Maritaing

R²

68

6.56 6.91 6.87 6.35 6.21 6.34 6.26 0.00 6.70

69

-0.139 -0.147 -0.037 -0.128 -0.105 -0.123 -0.112 0.000 -0.134

14 12 8 12 10 11 8 0 7

62.20% 60.30% 62.20% 50.60% 54.30% 71.50% 61.50% 0.00 77.90%

Lanjutan Lampiran 5 B. Bukapiting No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kota Tujuan P

Fij D= k+β.dij

Fij P

εij = FijD - FijP

ln Fij=k+β.dij+Eij

70

71

72

73

74

0.020 0.023 0.020 0.048 0.037 0.008 0.021 0.000 0.004

4.614 5.146 6.576 4.814 5.160 4.987 5.364 0.000 5.762

4.93 4.95 5.86 5.19 5.09 5.19 5.16 0.00 5.46

-0.316 0.196 0.716 -0.376 0.070 -0.203 0.204 0.000 0.302

4.298 5.342 7.293 4.438 5.230 4.784 5.568 0.000 6.064

Lanjutan Lampiran 5 B. Marataing No

Kota Asal

Kota Tujuan k 75

β 76

dij 77

1 2 3 4 5 6 7

Kabir Baranusa Kalabahi Kokar Mebung Moru Apui

6.56 6.91 6.87 6.35 6.21 6.34 6.26

-0.139 -0.147 -0.037 -0.128 -0.105 -0.123 -0.112

14 13 7 12 11 11 9

R² 78 62.20% 60.30% 62.20% 50.60% 54.30% 71.50% 61.50%

8 9

Bukapiting Maritaing

6.14 0.00

-0.089 0.000

8 0

50.70% 0.00%

Lanjutan Lampiran 5 B. Marataing No

Kota Tujuan P

1 2 3 4 5 6 7 8 9

79 0.020 0.023 0.020 0.048 0.037 0.008 0.021 0.047 0.000

Fij D= k+β.dij 80 4.6140 4.9990 6.6131 4.8140 5.0550 4.9870 5.2502 5.4288 0.0000

Fij P 81 4.86 4.93 5.85 5.26 5.19 5.11 5.14 5.82 0.00

εij = FijD FijP 82 -0.25 0.07 0.76 -0.45 -0.14 -0.12 0.11 -0.39 0.00

ln Fij=k+β.dij+Eij 83 4.37 5.07 7.38 4.37 4.92 4.86 5.36 5.04 0.00

170

LAMPIRAN 6 ANALISIS ENTROPY INTERAKSI SPASIAL (PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN BERITA ) MELALUI SALURAN SSB ANTAR KOTA HIRARKI DI KABUPATEN ALOR TAHUN 2004. ————— 11/1/2006 2:47:55 AM ————————————————————

1. ENTROPY BERITA KELUAR. Regression Analysis: ln Fij Kabir Keluar versus dij Kabir Keluar The regression equation is ln Fij Kabir Keluar = 7.11 - 0.163 dij Kabir Keluar Predictor Coef SE Coef Constant 7.1118 0.4804 dij Kabi -0.16342 0.04137 S = 0.3900

R-Sq = 72.2%

T P 14.80 0.000 -3.95 0.008 R-Sq(adj) = 67.6%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 2.3734 Residual Error 6 0.9125 Total 7 3.2860 Unusual Observations Obs dij Kabi ln Fij K Fit 3 6.0 5.520 6.131

MS F P 2.3734 15.61 0.008 0.1521

SE Fit 0.253

Residual -0.611

St Resid -2.06R

R denotes an observation with a large standardized residual Regression Analysis: ln Fij Barnusa Keluar versus dij Barnusa Keluar The regression equation is ln Fij Barnusa Keluar = 7.03 - 0.179 dij Barnusa Keluar Predictor Coef SE Coef Constant 7.0270 0.5995 dij Barn -0.17898 0.05640 S = 0.4494

R-Sq = 62.7%

T P 11.72 0.000 -3.17 0.019 R-Sq(adj) = 56.4%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 2.0341 Residual Error 6 1.2119 Total 7 3.2459 Unusual Observations Obs dij Barn ln Fij B Fit 2 6.0 6.710 5.953

MS F P 2.0341 10.07 0.019 0.2020

SE Fit 0.288

Residual 0.757

St Resid 2.19R

R denotes an observation with a large standardized residual Regression Analysis: ln Fij Kalabahi keluar versus dij Kalabahi keluar The regression equation is ln Fij Kalabahi keluar = 6.18 - 0.0541 dij Kalabahi keluar Predictor Coef SE Coef Constant 6.1765 0.1372 dij Kala -0.05411 0.01835 S = 0.06323

R-Sq = 59.2%

T P 45.03 0.000 -2.95 0.026 R-Sq(adj) = 52.4%

Analysis of Variance Source DF SS MS F Regression 1 0.034763 0.034763 Residual Error 6 0.023987 0.003998 Total 7 0.058750

P 8.70

0.026

171

Unusual Observations Obs dij Kala ln Fij K Fit 7 8.0 5.8600 5.7437

SE Fit Residual St Resid 0.0251 0.1163 2.00R

R denotes an observation with a large standardized residual Regression Analysis: ln Fij Kokar keluar versus dij Kokar keluar The regression equation is ln Fij Kokar keluar = 7.20 - 0.187 dij Kokar keluar Predictor Coef SE Coef Constant 7.2041 0.4223 dij Koka -0.18730 0.04480 S = 0.3001

R-Sq = 74.4%

T 17.06 -4.18

P 0.000 0.006

R-Sq(adj) = 70.2%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 1.5742 Residual Error 6 0.5404 Total 7 2.1146

MS F P 1.5742 17.48 0.006 0.0901

Regression Analysis: ln Fij Mebung keluar versus dij Mebung keluar The regression equation is ln Fij Mebung keluar = 6.87 - 0.166 dij Mebung keluar Predictor Constant dij Mebu S = 0.3442

Coef SE Coef 6.8706 0.4328 -0.16573 0.04372

T P 15.88 0.000 -3.79 0.009

R-Sq = 70.5%

R-Sq(adj) = 65.6%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 1.7028 Residual Error 6 0.7110 Total 7 2.4138 Unusual Observations Obs dij Mebu ln Fij M Fit 3 4.0 6.710 6.208

MS F P 1.7028 14.37 0.009 0.1185

SE Fit 0.269

Residual St Resid 0.502 2.35R

R denotes an observation with a large standardized residual Regression Analysis: ln Fij Moru Keluar versus dij-Moru keluar The regression equation is ln Fij Moru Keluar = 6.47 - 0.127 dij-Moru keluar Predictor Constant dij-Moru S = 0.4386

Coef SE Coef 6.4714 0.4911 -0.12655 0.04971 R-Sq = 51.9%

T 13.18 -2.55

P 0.000 0.044

R-Sq(adj) = 43.9%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 1.2471 Residual Error 6 1.1545 Total 7 2.4016 Unusual Observations Obs dij-Moru ln Fij M Fit 3 4.0 6.700 5.965

MS F P 1.2471 6.48 0.044 0.1924

SE Fit 0.309

Residual 0.735

St Resid 2.36R

R denotes an observation with a large standardized residual

172

Regression Analysis: ln Fij Apui keluar versus dij Apui keluar The regression equation is ln Fij Apui keluar = 7.61 - 0.256 dij Apui keluar Predictor Coef SE Coef Constant 7.6132 0.8329 dij Apui -0.25607 0.08187 S = 0.4332

R-Sq = 62.0%

T 9.14 -3.13

P 0.000 0.020

R-Sq(adj) = 55.6%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 1.8360 Residual Error 6 1.1261 Total 7 2.9622 Unusual Observations Obs dij Apui ln Fij A Fit 3 7.0 6.580 5.821

MS F P 1.8360 9.78 0.020 0.1877

SE Fit 0.289

Residual 0.759

St Resid 2.36R

R denotes an observation with a large standardized residual Regression Analysis: ln Fij Bukapitin versus dij Bukapiting keluar The regression equation is ln Fij Bukapiting keluar = 7.50 - 0.212 dij Bukapiting keluar Predictor Coef SE Coef Constant 7.4973 0.5887 dij Buka -0.21190 0.06280 S = 0.3814

R-Sq = 65.5%

T 12.73 -3.37

P 0.000 0.015

R-Sq(adj) = 59.7%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 1.6557 Residual Error 6 0.8727 Total 7 2.5284

MS F P 1.6557 11.38 0.015 0.1454

Regression Analysis: ln Fij Marataing keluar versus dij Marataing keluar The regression equation is ln Fij Marataing keluar = 6.71 - 0.151 dij Marataing keluar Predictor Coef SE Coef Constant 6.7149 0.5548 dij Mara -0.15121 0.05800 S = 0.3997

R-Sq = 53.1%

T 12.10 -2.61

P 0.000 0.040

R-Sq(adj) = 45.3%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 1.0861 Residual Error 6 0.9587 Total 7 2.0448 Unusual Observations Obs dij Mara ln Fij M Fit 3 6.0 6.570 5.808

MS F P 1.0861 6.80 0.040 0.1598

SE Fit 0.236

Residual 0.762

St Resid 2.36R

R denotes an observation with a large standardized residual

173

2. ENTROPY BERITA MASUK. Results for: Worksheet 2 Regression Analysis: ln Fij Kabir masuk versus dij Kabir masuk The regression equation is ln Fij Kabir masuk = 6.56 - 0.139 dij Kabir masuk Predictor Coef SE Coef Constant 6.5613 0.4587 dij Kabi -0.13889 0.04416 S = 0.2892

R-Sq = 62.2%

T P 14.30 0.000 -3.15 0.020 R-Sq(adj) = 56.0%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 0.82710 Residual Error 6 0.50170 Total 7 1.32880

MS F P 0.82710 9.89 0.020 0.08362

Regression Analysis: ln Fij Baranusa masuk versus dij Baranusa masuk The regression equation is ln Fij Barnusa masuk = 6.91 - 0.147 dij Barnusa masuk Predictor Coef SE Coef Constant 6.9070 0.5288 dij Barn -0.14725 0.04881 S = 0.2923

R-Sq = 60.3%

T P 13.06 0.000 -3.02 0.023 R-Sq(adj) = 53.7%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 0.77783 Residual Error 6 0.51272 Total 7 1.29055

MS F P 0.77783 9.10 0.023 0.08545

Regression Analysis: ln Fij Kalabahi masuk versus dij Kalabahi masuk The regression equation is ln Fij Kalabahi masuk = 6.87 - 0.0367 dij Kalabahi masuk Predictor Coef SE Coef Constant 6.86917 0.06579 dij Kala -0.03667 0.01168 S = 0.04045

R-Sq = 62.2%

T P 104.40 0.000 -3.14 0.020 R-Sq(adj) = 55.9%

Analysis of Variance Source DF SS MS F Regression 1 0.016133 0.016133 Residual Error 6 0.009817 0.001636 Total 7 0.025950

P 9.86

0.020

Regression Analysis: ln Fij Kokar masuk versus dij Kokar masuk The regression equation is ln Fij Kokar masuk = 6.35 - 0.128 dij Kokar masuk Predictor Coef SE Coef Constant 6.3515 0.3995 dij Koka -0.12804 0.05168 S = 0.2735

R-Sq = 50.6%

Analysis of Variance

T 15.90 -2.48

P 0.000 0.048

R-Sq(adj) = 42.3%

174

Source DF SS Regression 1 0.45901 Residual Error 6 0.44868 Total 7 0.90769 Unusual Observations Obs dij Koka ln Fij 6 12.0 4.6800

MS F P 0.45901 6.14 0.048 0.07478

Fit SE Fit Residual St Resid 4.8151 0.2519 -0.1351 -1.27 X

X denotes an observation whose X value gives it large influence. Regression Analysis: ln Fij Mebung masuk versus dij Mebung masuk The regression equation is ln Fij Mebung masuk = 6.21 - 0.105 dij Mebung masuk Predictor Constant dij Mebu S = 0.2750

Coef SE Coef 6.2088 0.4100 -0.10506 0.03934

T P 15.14 0.000 -2.67 0.037

R-Sq = 54.3%

R-Sq(adj) = 46.7%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 0.53950 Residual Error 6 0.45390 Total 7 0.99340

MS F P 0.53950 7.13 0.037 0.07565

Regression Analysis: ln Fij Moru masuk versus dij Moru masuk The regression equation is ln Fij Moru masuk = 6.34 - 0.123 dij Moru masuk Predictor Coef SE Coef Constant 6.3365 0.3288 dij Moru -0.12348 0.03180 S = 0.1878

R-Sq = 71.5%

T 19.27 -3.88

P 0.000 0.008

R-Sq(adj) = 66.8%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 0.53172 Residual Error 6 0.21167 Total 7 0.74339

MS F P 0.53172 15.07 0.008 0.03528

Regression Analysis: ln Fij Apui masuk versus dij Apui masuk The regression equation is ln Fij Apui masuk = 6.26 - 0.112 dij Apui masuk Predictor Coef SE Coef Constant 6.2639 0.4203 dij Apui -0.11232 0.03626 S = 0.2290

R-Sq = 61.5%

T P 14.90 0.000 -3.10 0.021 R-Sq(adj) = 55.1%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 0.50305 Residual Error 6 0.31454 Total 7 0.81759 Unusual Observations Obs dij Apui ln Fij A Fit 3 8.0 5.7500 5.3653

MS F P 0.50305 9.60 0.021 0.05242

SE Fit Residual St Resid 0.1467 0.3847 2.19R

R denotes an observation with a large standardized residual Regression Analysis: ln Fij Bukapiting masuk versus dij Bukapiting masuk

175

The regression equation is ln Fij Bukapiting masuk = 6.14 - 0.0889 dij Bukapiting masuk Predictor Coef SE Coef Constant 6.1395 0.3754 dij Buka -0.08886 0.03575 S = 0.2303

R-Sq = 50.7%

T 16.36 -2.49

P 0.000 0.047

R-Sq(adj) = 42.5%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 0.32765 Residual Error 6 0.31823 Total 7 0.64589 Unusual Observations Obs dij Buka ln Fij B Fit 3 8.0 5.8600 5.4287

MS F P 0.32765 6.18 0.047 0.05304

SE Fit Residual St Resid 0.1145 0.4313 2.16R

R denotes an observation with a large standardized residual Regression Analysis: ln Fij Marataing masuk versus dij Marataing masuk The regression equation is ln Fij Marataing masuk = 6.70 - 0.134 dij Marataing masuk Predictor Coef SE Coef Constant 6.6985 0.3177 dij Mara -0.13445 0.02923 S = 0.1891

R-Sq = 77.9%

T 21.09 -4.60

P 0.000 0.004

R-Sq(adj) = 74.2%

Analysis of Variance Source DF SS Regression 1 0.75694 Residual Error 6 0.21466 Total 7 0.97160 Unusual Observations Obs dij Mara ln Fij M Fit 7 9.0 5.1400 5.4885

MS F P 0.75694 21.16 0.004 0.03578

SE Fit Residual 0.0820 -0.3485

St Resid -2.04R

R denotes an observation with a large standardized residual

176

Lampiran 7 Analisis Location Quoentient (LQ) Sektor/Komoditi Unggulan Antar Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Di Kabupaten Alor Tahun 2003 No

Jenis sektor/ Komoditi unggulan

Jumlah produksi persatuan komoditi pada SWP (pij) A B C (Rp 000)

1

2

(Rp 000)

3

( Rp 000)

4

Jumlah Produksi persatuan komoditi pada Kabupaten (Pj) (Rp 000)

5

6

pij/pi*(∑pij) SWPA ( 3/∑3) 7

1

Padi

13811000

10599050

6223700

30,633,750

0.01181

2

Jagung

18532400

11866400

5057400

35456200

0.01585

3

Kacang hijau

399000

166,500

276000

841500

0.00034

4

Jambu Mente

612,768,000

375024000

1123640000

2111432000

0.52401

5

Kemiri

1208000

3146000

2008000

6362000

0.00103

6

Kelapa(Kopra)

634187.5

45625

376525

1056337.5

0.00054

7

Kopi

9000

100000

37000

146000

0.00001

8

Cengkeh

4,000

170000

4500

178500

0.00000

9

vanili basah

0

0

3975000

3975000

0.00000

10

Pinang

10000

118000

42500

170500

0.00001

11

Asam

126686840

195620550

89792610

412100000

0.10834

12

Sirlack

333,634,000

253827000

414099000

1,001,560,000

0.28531

13

Ikan laut

6,567,920

6011600

833720

13413240

0.00562

14

Sapi

492000

2310000

1728000

4530000

0.00042

15

Kambing

6347000

7650500

1571500

15569000

0.00543

16

Babi

8899000

19381000

6705500

34985500

0.00761

17

Batu hitam Total (pi*/P*)

39375000

78356250

337464750

455196000

0.03367

1169377348

964392475

1993835705

4,127,605,528

0.05882

(pi*/P*) (pi*/P*) (pi*/P*) Lanjutan Lampiran 7. pij/pi*(∑pij) pij/pi*(∑pij) Pj/P*(∑Pj) Location Quotient (LQij)= pij/pi* / Pj/P* Jenis sektor/ Komoditi SWPB SWPC Kabupaten unggulan SWP A SWPB SWPC ( 4/∑4) ( 5/∑5) (6/∑6) (7/10) ( 8/10) (9/10) 8 9 Padi 0.01099 0.00312 Jagung 0.01230 0.00254 Kacang hijau 0.00017 0.00014 Jambu Mente 0.38887 0.56356 Kemiri 0.00326 0.00101 Kelapa(Kopra) 0.00005 0.00019 Kopi 0.00010 0.00002 Cengkeh 0.00018 0.00000 vanili basah 0.00000 0.00199 Pinang 0.00002 0.00002 Asam 0.04504 0.04504 Sirlack 0.26320 0.20769 Ikan laut 0.00623 0.00042 Sapi 0.00240 0.00087 Kambing 0.00793 0.00079 Batu hitam 0.08125 0.16925 Total (pi*/P*) 0.04953 0.05882 sumber : Diolah dari data BPS Kab.Alor Tahun 2003

10 0.00742 0.00859 0.00020 0.51154 0.00154 0.00026 0.00004 0.00004 0.00096 0.00004 0.09984 0.24265 0.00325 0.00110 0.00377 0.11028 0.05882

11 1.591 1.845 1.674 1.024 0.670 2.119 0.218 0.079 0.000 0.207 1.085 1.176 1.728 0.383 1.439 0.305 0.967

12 1.481 1.432 0.847 0.760 2.116 0.185 2.932 4.076 0.000 0.516 0.042 1.085 1.918 2.183 2.103 0.737 1.458

13 0.421 0.295 0.679 1.102 0.653 0.738 0.525 0.052 2.070 0.516 0.451 0.856 0.129 0.790 0.209 1.535 0.672

177

Lampiran 8 Analisis Shift Share Sektor/Komoditi Unggulan Antar Satuan WilayahPengembangan (SWP) Di Kabupaten Alor Tahun 1998 Dan Tahun 2003. Jenis Sektor/ Komoditi Unggulan

Nilai Produksi Persatuan Komoditi Pada SWP (Xij) A B C 1998 (to) 2003 (t1) 1998 (to) 2003 (t1) 1998 (to) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

2003 (t1) (Rp)

1

2

3

8

1 2 3 4

Padi Jagung Kacang hijau Jambu Mente

3648750 2235600 50750 2154000

9865000 13899300 279300 459576000

8428250 12799200 317450 32850

7570750 8899800 116550 281268000

7643500 4669706 189098 25050

5 6 7 8 9 10 11

Kemiri Kelapa(Kopra) Kopi Cengkeh vanili basah Pinang Asam

1359000 253675 8438 6000 0 17000 190030260

Sirlack

214479000

6021000 355000 318375 76950 15625 638350 28678058 6 81394142

3539250 18250 93750 255000 0 200600 293430825

12

5013000 38500 135000 3600 0 94860 17505094 4 81902597

163174500

13 14 15 16 17

Ikan laut Sapi Kambing Babi Batu hitam

1296300 960400

6481500 803600

1855125 10388000

5932500 3773000

1679625 76650 264000 5850 15000 179775 13265523 5 13125568 5 200250 6541500

No

Total/Rataan

4

6

7

4445500 3793050 193200 84273000 0 2259000 150610 34688 6750 1875000 72250 13468891 5 26620650 0 822750 2822400

3236400

4569840

1116000

5508360

874800

1131480

1155135

14149410

9303885

30815790

8999400

10661745

10500000

13500000

28500000

26865000

340036650

1072420473

Lanjutan Lampiran 8 Nilai total jenis komoditas dalam total Kabupaten (Xi) 1998 (to) 2003 (t1) (Rp) (Rp) 9

5

10

538638652

1087323025

Xij(t1) / Xij(to)

11623380 11570220 0 0 488306973 1468960913

X..(t1) / X..(to)

SWPA (4/3)

SWPB (6/5)

SWP C (8/7)

11

12

13

(10/9) 14

Komponen Share ( a ) X..(t1)/X..(to)-1 (∑10/∑9) -1 15

19720500

21881250

2.7037

0.8983

0.5816

1.1096

0

19704506

26592150

6.2173

0.6953

0.8123

1.3495

0

557298

589050

5.5034

0.3671

1.0217

1.0570

0

2211900

1583574000

213.3593

8562.1918

33641.9162

715.9338

0

12713625

7157250

0.2711

0.5878

1.3449

0.5630

0

470150

422535

6.5890

0.0514

1.9649

0.8987

0

717375

136875

0.0625

0.2945

0.1314

0.1908

0

86400

267750

1.6667

3.3138

1.1538

3.0990

0

30625

1875000

0.0000

0.0000

125.0000

61.2245

0

912985

289850

0.1792

0.3142

0.4019

0.3175

0

594486764

618150000

1.0856

1.0232

1.0153

1.0398

0

294552423

643860000

2.6187

2.0047

2.0282

2.1859

0

3351675

13236750

5.0000

3.1979

4.1086

3.9493

0

17889900

7399000

0.8367

0.3632

0.4315

0.4136

0

178

5227200

11209680

1.4120

4.9358

1.2934

2.1445

0 0

19458420

55626945

12.2491

3.3121

1.1847

2.8588

155233800

156067200

1.2857

0.9426

0.9954

1.0054

0

1147325545

3148335285

3.1538

2.0187

3.0083

2.7441

1.7441

Sambungan Lampiran 8 Komponen differential shift ( c ) Komponen proportional Shift (b) SWP A SWP C SWP B (14-15) ( 11(13-14) (12-14) 14)

Komponen Shift share ( SSA ) SWP A (15+16+17)

SWP B (15+16+18)

SWP C (15+16+19)

16 -0.6345

17 1.5941

18 -0.2113

19 -0.5280

20 2.7037

21 0.8983

22 0.5816

-0.3945

4.8677

-0.6542

-0.5373

6.2173

0.6953

0.8123

-0.6871

4.4465

-0.6898

-0.0353

5.5034

0.3671

1.0217

714.1897

-502.5745

7846.2580

32925.9824

213.3593

8562.1918

33641.9162

-1.1811

-0.2919

0.0249

0.7820

0.2711

0.5878

1.3449

-0.8453

5.6902

-0.8473

1.0662

6.5890

0.0514

0.2208

-1.5533

-0.1283

0.1037

-0.0594

0.0625

0.2945

0.1314

1.3549

-1.4323

0.2149

-1.9451

1.6667

3.3138

1.1538

59.4804

-61.2245

-61.2245

63.7755

0.0000

0.0000

125.0000

-1.4266

-0.1383

-0.0032

0.0844

0.1792

0.3142

0.4019

-0.7043

0.0458

-0.0166

-0.0245

1.0856

1.0232

1.0153

0.4418

0.4328

-0.1811

-0.1577

2.6187

2.0047

2.0282

2.2052

1.0507

-0.7514

0.1593

5.0000

3.1979

4.1086

-1.3305

0.4231

-0.1811

0.0179

0.8367

0.2324

0.4315

0.4004

-0.7325

2.7913

-0.8511

1.4120

4.9358

1.2934

1.1147

9.3904

0.4534

-1.6740

12.2491

3.3121

1.1847

-0.7387

0.2803

-0.0627

-0.0099

1.2857

0.9426

0.9954

1.0000

0.4098

-0.9896

0.2642

3.1538

1.7544

3.0083

Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten Alor Tahun 1998 dan 2003.

179

Lampiran 9 Penyebaran kota hirarki/pusat aktivitas antar SWP ) menurut RUTRW Kabupaten Alor Tahun 1991* SWP Kota hirarki/ Jumlah Rumah Jumlah pusat aktivitas Tangga Pendudk Penduduk Tahun 2003 (N) Tahun 2003 1.Baranusa 176 903 2.Kabir 708 2 939 3.Bakalang 288 1530 4.Beangonong 149 710 5.Mauta 381 2 834 6.Pandai 125 688 7.Tamalabang 351 2 637 A 8.Nuhawala 197 2 157 9.Maliang 204 2 015 10.Marica 115 619 11.Puntaru 215 989 12.Latuna 150 687 13.Sebarang 203 1 051 Jlh A 13 Kota 3262 6126 14.Kalabahi 596 2991 15.Alemba 189 806 16.Buraga 374 645 17.Buyunta 653 2795 18. Kokar 496 2069 19.Alor kecil 271 1257 20.Mebung 323 1476 21.Moru 374 1756 22.Faaming 132 575 B 23 Kalunan 152 699 24.Pitungbang 268 1054 25.Tabolang 306 1418 26.Mainang 155 684 27.Mataraben 374 1756 28.Manatang 132 575 29.Tranter 77 356 30. Sifala 165 645 31. Bomara 107 524 Jlh B 18 Kota 5144 22081 32.Apui 214 932 33.Maritaing 193 724 34.Bukapiting 514 2 350 35.Mademang 193 780 36.Taramana 181 825 37.Lantoka 192 896 38.Kolana 242 1022 39.Peitoko 175 816 C 40.Mazmur 170 686 41.Aukalpui 201 863 42.Kiraman 132 563 43.Padang Alang 209 1019 159 594 44.Weisak 80 412 45. Silonang 46.Manmas 70 404 Jlh C 15 Kota 2925 10536 Total Kab. 46 Kota 11331 38743

Jumlah Responden (n) 22 24 23 21 23 21 23 22 22 21 22 21 22 289 24 22 23 24 24 23 23 23 21 21 23 23 22 23 21 19 22 20 402 22 22 24 22 22 22 23 22 22 22 21 22 22 19 18 326 1017

Sistem hirarki II III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV I II II III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV II II III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV