ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI BENGKULU

Provinsi Bengkulu 2015

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI BENGKULU

1. 1.1. 1.2.

KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

1 1 3

2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4.

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan Kesehatan Perumahan Mental/Karakter

7 7 7 9 11 12

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4.

ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pengembangan Sektor Pangan Pengembangan Sektor Energi Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri

13 14 17 18 20

2.3. 2.3.1. 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.2.

ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN Pusat Pertumbuhan Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Industri Kesenjangan intra wilayah

23 23 23 23 24

3.

ISU STRATEGIS WILAYAH

25

4.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

34

5.

PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016

35

Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Bengkulu 2015

~i~


ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI BENGKULU 1.

KINERJA PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah bertujuan untuk meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah yang strategis dan berkualitas menjadi harapan setiap daerah di Indonesia.

1.1.

PERKEMBANGAN INDIKATOR UTAMA

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antardaerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Perkembangan indikator utama dalam pembangunan wilayah meliputi pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kemiskinan dapat menggambarkan capaian kinerja pembangunan wilayah secara umum.

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Bengkulu terus meengalami perlambatan dari tahun 2011-2014 (Gambar 1). Selama kurun waktu 2011-2014 kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu memiliki laju pertumbuhan rata-rata 6,35 persen, sementara laju pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen. Seluruh sektor tumbuh positif pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan terbesar adalah sektor perdagangan, sektor akomodasi dan makanan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Gambar 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 7,00

Persen

6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 BENGKULU INDONESIA

2011 6,85 6,16

2012 6,83 6,16

2013 6,08 5,74

2014 5,49 5,21

Sumber: BPS, 2014

Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Bengkulu cenderung meningkat dan lebih rendah dari pendapatan per kapita nasional. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB perkapita Provinsi Bengkulu dan PDB Nasional sebesar 57,21 persen, maka pada tahun 2014 rasionya meningkat menjadi 57,52 persen (Gambar 2). Besarnya PDRB perkapita yang


~1~

2015 Provinsi Bengkulu menunjukkan tingkat kesejahteraan di Provinsi Bengkulu relatif meningkat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Gambar 2 PDRB Per Kapita ADHB

Ribu Rupiah

45.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 25.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 Bengkulu

2010

2011

2012

2013*

2014**

16.463,68 18.368,80 20.298,91 22.300,15 24.520,48

Perkapita Nasional 28.778,1 32.336,2 35.338,4 38.632,6 42.432,0 Sumber: BPS, 2013

1.1.2. Pengurangan Pengangguran Tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun pada tahun 2008-2014, namun kembali meningkat pada tahun 2015, yang menunjukkan peningkatan angkatan kerja baru selama tahun 2008-2014 masih mampu diserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Pada tahun 2015 peningkatan angkatan kerja tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran meningkat. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bengkulu tahun 2008-2015 berkurang sebesar 0,77 persen (Gambar 3).

persen

Gambar 3 Tingkat Pengangguran Terbuka 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 -

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bengkulu 3,98 Nasional 8,46

5,31

4,06

3,41

2,14

2,12

1,62

3,21

8,14

7,41

6,80

6,32

5,92

5,70

5,81

Sumber: BPS, 2015

~2~


Provinsi Bengkulu 2015 1.1.3. Pengurangan Kemiskinan Perkembangan ekonomi yang melambat di Provinsi Bengkulu berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Selama kurun waktu 2008-2015 persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu telah berkurang sebesar 2,76 persen (Gambar 4). Kemiskinan disebabkan karena struktur sosial dalam masyarakat, yaitu kurang mampunya memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah akibat terbatasnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki. Tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu tahun 2008-2015 selalu berada di atas rata-rata nasional. Gambar 4 Persentase Penduduk Miskin 23 21

persen

19 17 15 13 11 9 7

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Perkotaan

21,95

19,16

18,75

17,74

17

16,64

18,22

17,79

Perdesaan

19,93

18,28

18,05

17,39

17

19,1

17,14

17,93

Bengkulu

20,64

18,59

18,3

17,5

17

18,34

17,48

17,88

Nasional

15,42

14,15

13,33

12,49

11,96

11,37

11,25

11,22

Sumber: BPS, 2014

1.2.

KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Mukomuko termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (pro-growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan. Kedua, Kabupaten Kaur, Seluma, Lebong dan Bengkulu Utara terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (low growth, pro-poor). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektvititas dan efisiensi kebijakan dan program


~3~

2015 Provinsi Bengkulu pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangand dan jasa. Gambar 5 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013

Sumber: BPS, 2013 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (high-growth, less-pro poor). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penuruan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah memningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

~4~


Provinsi Bengkulu 2015 1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2013. Pertama, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong masuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, prohuman development). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. . Gambar 6 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013


Kedua, Kabupaten Lebong, Kaur, dan Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (low growth, pro-human development). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.


~5~

2015 Provinsi Bengkulu Ketiga, Kabupaten Seluma terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-human development). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah. Keempat, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (high-growth, less-pro human development). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

1.2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. Pertama, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepahiang, Mukomuko, dan Rejang Lebong termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (pro-growth, pro-job). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan. Kedua, Kabupaten Seluma dan Bengkulu Utara yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (low growth, pro-job). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan. Ketiga, Kabupaten Lebong, dan Kaur terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-job). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar. Keempat, Kabupaten Bengkuku Tengah dan Kota Bengkulu terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (high-growth, less-pro job). Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

~6~


Provinsi Bengkulu 2015 Gambar 7 Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013


2.

ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah berkelanjutan bersifat multidimensi sehingga diperlukan analisis pembangunan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai masalah publik. Analisis pembangunan wilayah didasarkan pada dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, serta pemerataan pembangunan dan kewilayahan.

2.1. ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA 2.1.1. Pendidikan Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena pembangunan sektor pendidikan di Bengkulu memiliki peran penting dan strategis, pendidikan menjadi sektor prioritas yang berada pada urutan pertama diantara sektor-sektor prioritas lainnya. Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Bengkulu cukup berkembang, namun perkembangan pendidikan di beberapa kabupaten masih lambat perkembangannya, terutama


~7~

2015 Provinsi Bengkulu di kabupaten yang terisolir. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antarkota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu tidak merata (Gambar 8). Rata-rata APS Provinsi Bengkulu tahun 2013 sebesar 99,47 persen untuk usia 7-12 tahun dan 92,81 persen untuk usia 13-15 tahun. Kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan APS terendah di Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Utara. Pendidikan dasar di beberapa wilayah di Provinsi Bengkulu belum terpenuhi karena kekurangan tenaga pendidik dan masih rendahnya tingkat layanan pendidikan lainnya. Terbatasnya tenaga pendidik banyak terjadi pada jumlah guru yang bertugas di daerah pinggiran, serta terpencil. Kurangnya guru di daerah pedalaman Bengkulu ini dikarenakan sulitnya transportasi menuju daerah tersebut dan jaraknya cukup jauh. Angka ketidakhadiran guru dan kepala sekolah di wilayah terpencil dan terisolir cukup tinggi. Selain itu, terbatasnya ketersediaan gedung sekolah juga mengakibatkan banyaknya anak Bengkulu yang belum mendapatkan pendidikan. Gambar 8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013 (Persen) 105 100

99,47

95 92,81 90 85 80 75

Kab. Bengkulu Selatan

Kab. Rejang Lebong

Kab. Kab. Kaur Bengkulu Utara

Kab. Kab. Kab. Seluma Mukomuko Lebong

Kab. Kab. Kota Kepahiang Bengkulu Bengkulu Tengah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 07-12 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun

APS 07-12 tahun Provinsi

APS 13-15 tahun Nasional

Sumber: BPS, 2013

Capaian APS pendidikan dasar usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun berdampak pada tratarata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH) sebagai indiktor keberhasilan pembangunan oleh MDGs di Provinsi Bengkulu (Gambar 9). RLS di Provinsi Bengkulu 8-8,5 tahun, lebih rendah dari RLS nasional 8 tahun. AMH Provinsi Bengkulu tahun 2009-2013 berkisar pada angka 94,9-96,55 persen dan tidak banyak peningkatannya, lebih tinggi daripada AMH nasional yang terus meningkat dari 92,58 persen di tahun 2009 menjadi 94,14 persen di tahun 2013. Beberapa faktor yang juga mendoromh perkembangan APS, AMH, dan RLS di Provinsi Bengkulu, antara lain dukungan alokasi anggaran untuk pengembangan sektor pendidikan yang memadai, ketersediaan unit layanan dan kapasitas pelaksana kegiatan yang menyebabkan tingginya pertumbuhan AMH. Ketersediaan tenaga pendidik di Bengkulu cukup memadai tetapi tidak terdistribusi secara merata ke daerah yang disebabkan adanya hambatan secara geografis yang sulit.

~8~


Provinsi Bengkulu 2015 Gambar 9 Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013 8,8

97

8,6

96

8,4

95

8,2

94

8

93

7,8

92

7,6

91

7,4 7,2

90 2009

2010

2011

2012

RLS_Provinsi (tahun)

RLS Nasional (tahun)

AMH_Provinsi (%)

AMH Nasional (persen)

2013

Sumber: BPS, 2013

Provinsi Bengkulu perlu konsisten dalam meningkatkan APS, AMH, dan RLS sehingga penyelenggaraan layanan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan dapat tercapai. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlunya dilakukan analisis terhadap kondisi umum pendidikan, prioritas bidang, prioritas wilayah dan anggaran sebagai suatu kesatuan analisis pemecahan masalah penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Bengkulu.

2.1.2. Kesehatan Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu. Tingkat kesehatan masyarakat Bengkulu belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator kesehatan, seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk yang berada di atas nasional. Kematian pada bayi baru lahir disebabkan karena gangguan pernafasan serta tidak mencukupinya berat badan bayi yang baru lahir. Hal lain anak-anak yang baru lahir kemudian mengalami masalah kesehatan akibat menderita gizi buruk sebelum usia 5 tahun. Angka kematian bayi di Bengkulu pada tahun 2012 sebanyak 29 kematian per 1000 kelahiran baru, sedangkan angka nasional menunjukkan 34 kematian per 1000 kelahiran baru (Gambar 10). Angka ini juga mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007, angka kematian bayi Bengkulu 46 kematian per 1000 kelahiran hidup. Faktor penyebab meningkatnya AKB adalah gizi buruk penanganan persalinan yang kurang memadai, kesehatan lingkungan yang buruk, serta wawasan masyarakat terhadap kesehatan. Kondisi geografis Bengkulu membuat tenaga medis sulit memberikan pekayanan kesehatan terutama di daerah pedalaman. Sarana penunjang kesehatan bayi yang masih terbatas menjadi salah satu penyebab tingginya AKB di Bengkulu.


~9~

2015 Provinsi Bengkulu Gambar 10 Angka Kematian Bayi Provinsi Bengkulu 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

46 39 29 34

28 26

2007

2010 Bengkulu

2012 INDONESIA

Sumber: BPS, 2012

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengajukan program prioritas untuk percepatan pembangunan kesehatan di Bengkulu. Program prioritas pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Bengkulu adalah peningkatan sarana prasarana alat RS rujukan regional RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu, RSUD MukoMuko, RSUD Curup Kab. Rejang Lebong, RSUD Manna Kab. Bengkulu Selatan. Jumlah puskesmas tahun 2014 tercatat sebanyak 180 unit yang terdiri dari 45 puskesmas dengan perawatan, dan 135 puskesmas non perawatan. Mengingat luas wilayah Bengkulu dengan sebaran penduduk dan pelayanan kesehatan yang tidak merata, jarak antara pusat kesehatan masyarakat cukup jauh. Walaupun jumlah layanan kesehatan telah tersedia, namun aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat masih rendah. Tabel 1 Jumlah Puskesmas dan Perawatan (Unit) Tahun 2014 Provinsi Bengkulu No.

Kabupaten/ Kota

Puskesmas

Puskesmas Perawatan

Puskesmas Non Perawatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kab. Bengkulu Selatan Kab. Rejang Lebong Kab. Bengkulu Utara Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Provinsi Nasional

14 21 22 16 22 17 14 14 20 20 180 9.731

5 7 8 4 3 7 4 2 2 3 45 3.378

9 14 14 12 19 10 10 12 18 17 135 6.336

Sumber: BPS, 2014

~10~


Provinsi Bengkulu 2015 Untuk masalah gizi buruk, di Bengkulu masih terdapat kasus kurang gizi pada beberapa daerah. Hal ini terkait dengan status ekonomi masyarakat setempat yang tidak menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan AKB, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

2.1.3. Perumahan Arah kebijakan pada sasaran pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kebutuhan rumah layak huni di Bengkulu sangat besar, mengingat masih banyaknya penduduk yang belum meiliki rmah yang layak ditempati, kepemilikan pemukiman yang belum tertata, serta terdapat keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah Bengkulu. Pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Masyarakat berpenghasilan rendah masih banyak yang belum tinggal di rumah layak huni karena rendahnya keterjangkuan mereka untuk membangun maupun membeli rumah. Pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat juga harus memperhatikan akses air minum dan sanitasi layak. Selama tahun 2010-2013 rumah tangga di Bengkulu yang mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, meskipun masih di bawah nasional (Gambar 11). Jumlah rumah tangga dengan kelayakan sanitasi di Provinsi Bengkulu menurun cukup tajam pada tahun 2012, yaitu dari 32,37 persen dibandingkan tahun 2010 mencapai 41,64 persen. Sementara itu jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Bengkulu selama 2010-2013 cenderung meningkat, dan masih jauh di bawah ratarata nasional. Gambar 11 Persentase Rumah Tangga Kriteria Kelayakan Sanitasi dan Air Minum Sanitasi 70 60 50 40 30 20 10 0

Air Minum 80

55,53

55,6

57,35

60,91

41,64

39,22

35,93

32,37

40 20

2010

2011 Bengkulu

2012

63,48

60

2013

Nasional

44,19 28,23

31,62

65,05

67,73

35,94

36,82

0 2010

2011 Bengkulu

2012

2013

Nasional

Sumber: BPS, 2013

Tantangan terbesar dalam meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi di Bengkulu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan perilaku hidup bersih dan sehat. Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya


~11~

2015 Provinsi Bengkulu sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari aspek regulasi maupun pendanaan, serta penerapan manajemen aset. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Indikator lain dalam pembangunan perumahan sanitasi dan air minum adalah kawasan kumuh dan tingkat layanan listrik PLN untuk rumah tangga. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan dan menurunnya jumlah kekurangan tempat tinggal berdasarkan perspektif penghuni. Kebutuhan rumah di Provinsi Bengkulu sebagian besar banyak tersebar di daerah perkotaan. Data BPS tahun 2014 dari 1.532 desa/kelurahan di Bengkulu, sebanyak 24 desa yang memiliki permukiman kumuh. Sementara untuk perkembangan jumlah rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik PLN dari tahun 2009-2013 menunjukan peningkatan, namun masih berada dibawah rata-rata nasional (Gambar 12). Belum optimalnya pembangunan prasarana dasar pada permukiman yang dibangun menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan kawasan kumuh di perkotaan.

2.1.4. Mental/Karakter Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan mandiri diperlukan sumberdaya manusia yang unggul dan memiliki pendidikan yang baik, keahlian dan keterampikan, pekerja keras, memiliki etos kemajuan, bersikap optimis, serta memiliki nilai luhur budaya bangsa. Nilai-nilai luhur yang penting ditanamkan untuk mencapai kemandirian tersebut antara lain gotong royong, toleransi, solidaritas, saling menghargai dan menghormati. Negara Indonesia merupakan negara majemuk dengan latar belakang budaya dan adat istiadat yang beragam. Pembangunan mental dan budaya masyarakat penting dilakukan untuk mendukung pembangunan fisik dan mengatasi permasalahan sosial. Pembangunan karakter melalui pendidikan dalam masyarakat merupakan upaya meningkatkan sikap mental untuk meningkatkan nilai etis diterapkan dalam kehidupan seharihari. Karakter mengacu pada kebiasaan berpikir, bersikap, berbuat dan memotivasi kehidupan seseorang. Karakter erat kaitannya pola tingkah laku dan kecenderungan untuk berbuat baik. Dalam hal ini perlu adanya usaha mengadakan pendidikan baik formal maupun informal di lingkungan tempat tinggal untuk menggerakkan perubahan yang terjadi. Pembangunan wilayah Bengkulu menuntut perubahan sikap mental manusia yang selain merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan juga merupakan salah satu tujuan utama pembangunan itu sendiri. Semua elemen masyarakat berperan serta dalam membangun karakter bangsa, di antaranya melalui media massa, pada akademisi, tokoh adat, dan melalui peran organisasi kepemudaan. Proses penanaman karakter yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah meliputi pengembangan bentuk pembelajaran substantif yang materinya terkait langsung dengan nilai, serta melalui pendidikan keagamaan. Salah satu upaya membentuk karakter masyakarat di Bengkulu adalah melalui pendidikan agama. Masyarakat Bengkulu cukup majemuk sehingga upaya pembentukan karakater bisa dimulai dari pendidikan dalam keluarga, kelompok kegamaan, serta organisasi kepemudaan lain. Keberadaan tempat ibadah untuk pendidikan karakter masyarakat menjadi penting untuk dikembangkan (Tabel 2). Media tempat ibadah dan pendidikan guru agama adalah komponen masyarakat yang dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan.

~12~


Provinsi Bengkulu 2015 Tabel 2 Data Umat, Tempat Ibadah, Penyuluh PNS Provinsi Bengkulu Agama Kristen Katholik Islam Jumlah Umat 15208 12149 1921904 Tempat Ibadah 109 38 3940 Penyuluh PNS 418 36 7812 Sumber: Kementerian Agama Kanwil Bengkulu, 2015

Hindu 4660 39 38

Budha 2151 10 20

Adanya keberagaman etnis dan agama dan berkembangnya lembaga sosial dalam kehidupan masyarakat membutuhkan peran pemuda sebagai aset pembangunan sosial. Untuk menjamin kesejahteraan sosial keterlibatan pemuda dipelukan untuk mendorong proses pembelajaran serta membangun komitmen bersama dalam pembangunan. Pengembangan karakter pemuda dapat dilakukan melalui lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan karena keterlibatan pemuda dalam hal ini sangat tinggi. Melalui peran organisasi ini pengembangan karakter yang positif dapat dilakukan. Pemuda memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun daerahnya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan karakter bersifat menanamkan kebiasaan dan hal yang baik. Melalui media sekolah, tempat ibadah, serta organisasi masyarakat kebiasaan langsung dipraktekkan. Pembangunan karakter di Bengkulu dapat terwujud melalui konsep pendidikan budaya dan agama menuju masyarakat Bengkulu yang maju dan cerdas.

2.2. ANALISIS PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN 2.2.1. Pengembangan Sektor Pangan Terwujudnya kedaulatan pangan merupakan salah satu cerminan kemandirian ekonomi nasional. Pertanian menjadi sektor strategis pembangunan di Bengkulu karena potensi sumberdaya pertanian yang melimpah di wilayah ini. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dan dikembangkan untuk ketahanan pangan masyarakat Bengkulu. Sumber pangan lokal di Provinsi Bengkulu antara lain tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Produksi padi di Provinsi Bengkulu tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan mencapai 644.646 ton (Gambar 13). Peningkatan produksi ini disebabkan karena bertambahnya luas panen seluas 12.653 hektar (8,15 persen) dan naiknya produktivitas sebesar 0,69 ton/hektar. Kontribusi produksi padi di provinsi Bengkulu tahun 2015 sebesar 0,85 persen terhadap produksi padi Nasional. Produksi jagung di Provinsi Bengkulu pada tahun 2015 mencapai 96.828 ton, meningkat sebesar 24.072 ton (3,06 persen) dari tahun 2014 sebesar 72.756 ton (Gambar 14). Peningkatan produksi ini juga dikarenakan meningkatnya luas panen sebesar 3.863 ha (24,69 persen). Adanya penambahan lahan jagung di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat menambah produksi jagung di wilayah ini sehingga mampu mengurangi impor jagung


~13~

2015 Provinsi Bengkulu Gambar 13 Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ton/Ha) Tanaman Padi Provinsi Bengkulu 700.000 5,14

4,98

600.000

5,13

5,15

5,28

5,00

500.000

4,74 4,03

4,01

400.000

6,00

4,22

4,00

4,04 3,00

300.000 2,00 581.911

626.176

601.293

644.646

100.000

513.102

200.000

2011

2012

2013

2014

2015

-

1,00 -

Produksi

Produktivitas Provinsi

Produktivitas Nasional

Sumber: BPS, 2014

40

60.000

30

40.000

20

20.000

2011

2012

2013

2014

2015

-

Kw/Ha

80.000

96.828

50

72.756

100.000

93.988

60

103.771

120.000

87.362

Ton

Gambar 14 Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) Tanaman Jagung Provinsi Bengkulu

10 0

Produksi (Ton)

Produktivitas

INDONESIA

Sumber: BPS, 2014

Untuk komoditas kedelai, kontribusi Provinsi Bengkulu terhadap nasional berfluktuatif. Pada tahun 2015 produksi kedelai mencapai 12.756 ton naik sebesar 7.041 ton (123,2 persen) dibandingkan tahun 2014 sebesar 5.715 ton (Gambar 15). Meningkatnya produksi kedelai dipengaruhi oleh naiknya produktivitas kedelai Bengkulu tahun 2015 1,35 ton per hektar dari 1,29 ton per hektar tahun 2014, serta bertambahnya luas panen sebesar 6.346 hektar pada tahun 2015.

~14~



14.000 12.000 8.000

5.715

12.756

2.000

3.987

4.000

2.316

6.000 3.458

produksi

10.000

2011

2012

2013

2014

2015

-

Produksi (ton)

Produktivitas_Provinsi

1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

ton/ha

Gambar 15 Produksi (Ton) dan Produktivitas (ton/Ha) Tanaman Kedelai Provinsi Bengkulu

Produktivitas Nasional

Sumber: BPS, 2014

Kebutuhan bahan pangan selain bersumber dari pertanian juga bersal dari peternakan. Kebutuhan konsumsi daging di di Provinsi Bengkulu dipenuhi dari produksi sendiri dan pasokan daerah lain. Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong merupakan penyuplai daging sapi terbesar di wilayah Bengkulu, dan Penyuplai terbesar daing kerbau Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma. Terdapat kendala pada aspek produksi dan produktivitas ternak dalam penyediaan daging di Bengkulu khususnya daging sapi, yaitu jumlah kepemilikan ternak yang tidak ekonomis dan sistem pemeliharaan ternak dengan subsistem. Produksi daging di Provinsi Bengkulu didominasi oleh daging sapi dan kerbau yang terus mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya (Gambar 16). Produksi daging sapi dan kerbau di Bengkulu tahun 2014 berkontribusi masing-masing sebesar 0,66 persen dan 4,73 persen terhadap produksi daging sapi dan kerbau nasional. Gambar 16 Produksi Daging Provinsi Bengkulu (Ton) 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010

2011

Daging Sapi

2012

2013

Daging Kambing

2014

2015

Daging Kerbau

Sumber: BPS, 2014


~15~

2015 Provinsi Bengkulu Gambar 17 Populasi Ternak Unggas Provinsi Bengkulu ( Ekor) 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2009 Ayam Buras

2010

2011

2012

Ayam Ras Pedaging

2013

2014

Ayam Ras Petelur

2015 Itik

Sumber: BPS, 2014

Peternakan unggas di Provisi Bengkulu juga mengalami peningkatan dengan hasil produksi yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah populasi ternak terbesar di Bengkulu adalah ayam pedaging yaitu sebanyak 2,8 juta ekor pada tahun 2014, meningkat sebesar 9,4 persen dari tahun sebelumnya (Gambar 17). Peningkatan jumlah produksi dan populasi unggas didukung adanya pemberian bantuan bibit ternak, bantuan pakan ternak, serta pengobatan ternak dari pemerintah. Kebutuhan pakan ternak di Bengkulu sebagian didatangkan dari Pulau Jawa karena produksi bahan utama pembuat pakan ternak masih terbatas. Tercapainya kondisi ketahanan dan kemandirian pangan di Provinsi Bengkulu juga dipengaruhi adanya inovasi dan adopsi teknologi dalam pengembangan usaha tani tanaman pangan, usaha tani hortikultura, usaha peternakan, dan usaha perkebunan yang mampu memberikan dampak bagi peningkatan produksi dan produktivitas petani dan peternak. Pemerintah daerah mendorong peningkatan jumlah lahan pertanian dengan memfungsikan kembali lahan sawah untuk ditanam padi, jagung, dan kedelai sesuai dengan musimnya. Ketersediaan lahan di Bengkulu cukup luas untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi tanaman pertanian dan kebutuhan pangan lainnya. Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, dan Mukomuko merupakan salah satu wilayah yang potensial untuk perluasan areal tanaman pangan. Upaya perluasan areal sawah sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan karena kebutuhan produksi tanaman pangan khususnya padi terus meningkat sedangkan alih fungsi lahan cukup luas setiap tahunnya. Untuk mendukung ketahanan pangan di Bengkulu diperlukan pembukaan lahan pertanian dalam memenuhi target produksi tanaman pangan di tahun 2019 (Tabel 3).

~16~


Provinsi Bengkulu 2015 Tabel 3 Sasaran Kedaulatan Pangan Provinsi Bengkulu Desa Mandiri Benih

Cetak Sawah (Ha)* 25

4.500

Target Produksi 2019 (ribu ton) Padi

Jagung

747.452

164.473

Kedelai 11.120

Gula

Daging Sapi dan kerbau 6.110

* Indikasi awal Sumber: Perhitungan Bappenas, 2015

Dalam pemanfaatan dan pengolahan lahan sawah petani perlu mendapatkan pembinaan dan didampingi secara intensif baik dalam pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen oleh penyuluh pertanian dengan menerapkan inovasi teknologi spesifik lokasi. Dinas pertanian perlu memantau penyaluran benih dan pupuk agar lahan sawah bisa diusahakan secara berkelanjutan sehingga meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Petani juga perlu mendapatkan fasilitas berupa kemudahan dalam mengakses sarana produksi, sumber permodalan, pengolahan hasil serta pemasaran untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahterannya. Salah satu upaya dalam mendorong produksi dan produktivitas pangan adalah tersedianya infrastruktur pertanian yang memadai. Pembangunan infrastruktur yang saat ini diperlukan antara lain berupa perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengairan, seperti waduk dan saluran irigasi, serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir. Untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur tersebut, dukungan dan koordinasi antara instansi yang membidangi pembangunan fisik serta pemerintah daerah melalui dukungan kebijakan yang mempermudah implementasi pembangunan tersebut, mutlak diperlukan. Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi dan produktivitas pertanian juga memerlukan dukungan penyediaan teknologi dan sarana produksi, serta sumber daya manusia yang baik.

2.2.2. Pengembangan Sektor Energi Sumberdaya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang fundamental dalam membangun industri energi yang bisa mendukung perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara termasuk Indonesia telah mulai memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) sebagai pengganti energi fosil yang cadangannya mulai menipis. Tidak seperti negara-negara maju, pengembangan EBT di Indonesia hingga saat ini masih belum dominan karena masih didominasi penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan energi terbarukan di Indonesia masih di bawah 50 persen, dengan kontribusi terbesar pada pemanfaatan tenaga air Pemadaman listrik dan kelangkaan BBM menjadi fenomena yang biasa terjadi di Bengkulu. Bengkulu memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah dan belum dimanfaatkan, antara lain luasnya wilayah pegunungan dengan potensi hutan yang mengandung sumber energi air dan biomasa energi biogas dari produk pertanian dan peternakan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat harus diimbangin dengan ketersediaan tenaga listrik karena meningkatnya permintaan tenaga listrik. Rasio elektrifikasi


~17~

2015 Provinsi Bengkulu di Provinsi Bengkulu tahun 2014 yaitu 82,17 lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 81, 70 persen (Gambar 18). Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang berlistrik dan jumlah keseluruhan rumah tangga (RUPTL PLN 2015-2024). Rasio elektrifikasi ini menggambarkan tingkat ketersediaan energi listrik untuk masyarakat. Wilayah Bengkulu secara keseluruhan memiliki rasio elektrifikasi yang cukup tinggi, namun masih terdapat daerah-daerah yang belum mendapakan pelayanan listrik PLN karena jarak yang cukup jauh. Gambar 18 Rasio Elektrifikasi (%) Tahun 2014 120 100

82,17

80

81,70

60 40

Papua

Papua Barat

Maluku

Maluku Utara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Utara

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur dan Utara

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

BALI

Rasio Elektrifikasi

Nusa Tenggara Barat

Banten

Jawa Timur

D.I Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Kepulauan Riau

DKI Jakarta Tangerang

Lampung

Kep Bangka Belitung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Riau

Jambi

Sumatera Barat

Aceh

0

Sumatera Utara

20

Nasional

Tidak termasuk pelanggan non PLN Sumber: Statistik PLN, 2014

Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan listrik dengan pemenuhan yang terfokus di Kabupaten atau daerah yang selama ini relatif masih belum memperoleh pelayanan energi yang memadai dibandingkan daerah lainnya. Pelayanan sistem jaringan kelistrikan merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Bengkulu. Rencana penyediaan kebutuhan listrik selain untuk meningkatkan ketersediaan listrik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat membantu kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu.

2.2.3. Pengembangan Sektor Kemaritiman dan Kelautan Pembangunan ekonomi bidang maritim merupakan salah satu prioritas program kerja pembangunan. Bengkulu memiliki wilayah laut (Zona Ekonomi Eksklusif) yaitu Samudera Hindia yang belum termanfaatkan secara optimal, dengan potensi maritim antara lain industri bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, dan industri maritim. Batas maritim memberikan kepastian hukum untuk seluruh kegiatan kelautan, penegakan kedaulatan dan hukum laut, khususnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan.

~18~


Provinsi Bengkulu 2015 Untuk pengembangan sektor kemaritiman, terdapat pelabuhan Pulau Baai, yang melayani pelayaran dalam negeri dan luar negeri. Aktivitas di dermaga Pelabuhan Pualu Baai jumlah aktivitas pelayaran nasional sebanyak 1.737 unit dengan volume 5.467.366 GRT, dan jumlah aktivitas pelayaran luar negeri sebanyak 300 unit dengan volume 1.879.860 GRT. Jumlah kunjungan kapal dapat digunakan untuk menganalisis aktivitas suatu pelabuhan karena data jumlah kunjungan kapal di suatu pelabuhan menunjukkan tingkat kesibukan aktivitas pelabuhan. Semakin rendahnya aktivitas pelabuhan, biaya logistik semakin tinggi sehingga biaya operasional kurang efisien. Transportasi laut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan menekan angka inflasi karena disparitas harga antarwilayah makin rendah. Namun tingginya biaya logistik menyebabkan pengiriman barang di Bengkulu lebih mahal daripada pengiriman barang ke luar negeri. Mahalnya biaya logistik ini menyebabkan transportasi maritim Indonesia tidak masuk dalam peta perdagangan maritim dunia. Bengkulu memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung dengan wilayah teritorial perairan yang luas, sekaligus memiliki potensi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Bengkulu. Sebagian besar produksi perikanan di Provinsi merupakan perikanan tangkap laut dengan hasil produksi tahun 2013 sebesar 50.918 ton. Hasil perikanan budidaya di Bengkulu terdiri atas budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah (mina padi) dengan hasil produksi yang kecil (gambar 19). Gambar 19 Produksi Perikanan (ton) Provinsi Bengkulu Tahun 2013 2%

39% 55%

2% 2% Perikanan Laut

Perairan Umum

Budidaya Laut

Kolam

Keramba

Jaring Apung

Tambak

Sumber: BPS, 2013

Hasil produksi perikanan tangkap laut Bengkulu menyumbang 0,89 persen terhadap hasil produksi perikanan tangkap laut nasional yang sebesar 5.707.012 ton pada tahun 2013. Potensi perikanan laut terbesar di Bengkulu terdapat di Kabupaten Mukomuko dan Kota Bengkulu, dan untuk perikanan budidaya terbesar terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara. Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Bengkulu antara lain belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya,


~19~

2015 Provinsi Bengkulu dan penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis kelautan ini antara lain pemberian kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produk perikanan di pasar lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal dari produk olahan ikan. Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.2.4. Pengembangan Sektor Pariwisata dan Industri Sektor pariwisata dan industri merupakan salah satu komponen dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan pariwisata dan industri harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat langsung untuk kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor pariwisata meliputi: pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam dan luar negeri; pembangunan industri pariwisata dengan meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk dan jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; dan pembangunan kelembagaan pariwisata dengan membangun sumberdaya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Arah kebijakan dalam pengembangan sektor industri meliputi pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa, penumbuhan populasi industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas. Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Bengkulu masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Bengkulu belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Bengkulu meningkat setiap tahunnya walaupun peningkatan jumlah kunjungan tersebut dianggap tidak signifikan. Hal ini juga terlihat dari jumlah tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi Bengkulu dibandingkan Indonesia secara keseluruhan Tahun 2010-2014 (Gambar 20). Gambar 20 Jumlah Tamu yang Menginap Tahun 2010-2014 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -

384.625

80.000.000

290.427

60.000.000

222.941

189.317

100.000.000

40.000.000

118.364

20.000.000 232 2010

635 2011

1.022 2012

1.238 2013

1.128

-

2014

Jumlah Tamu Asing (Provinsi)

Jumlah Tamu Indonesia (Provinsi)

Jumlah Tamu Asing (Nasional)

Jumlah Tamu Indonesia (Nasional)

Sumber: BPS, 2014

~20~


Provinsi Bengkulu 2015 Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi multiplier effect untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain. Potensi pariwisata Bengkulu cukup beragam, baik wisata alam, budaya maupun sejarah, wisata alam antara lain: Bukit Kaba di Curup, Bukit Belerang Semaleko di Lebong Selatan, Bunga Raflesia Arnoldi di Taba Pananjung; rekreasi pantai antara lain: pantai Panjang Nala di Gading Cempaka, pantai pasir putih Pulau Baai di Selebar, danau di Selebar, danau Tes di Lebong Selatan, cagar alam Pagar Gunung di Kepahyang, cagar alam Lubuk Tapi di Pino, dan sebagainya; dan wisata budaya: kesenian Tabot, tarian rakyat Enggano, dan kerajinan kain Besurek, serta wisata sejarahnya meliputi rumah peninggalan Bung Karno, Benteng Malborough, dan monumen Thomas Par di Teluk Segara. Untuk sektor industri, salah satu tantangan yang dihadapi industri nasional saat ini adalah daya saing yang rendah di pasar internasional. Faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing tersebut antara lain adanya peningkatan biaya energi, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain yang dihadapi adalah masih lemahnya keterkaitan antar industri (industri hulu dan hilir maupun antara industri besar dengan industri kecil dan menengah), adanya keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan industri berteknologi tinggi, kesenjangan kemampuan ekonomi antardaerah, serta ketergantungan ekspor pada beberapa komoditas tertentu. Potensi sumberdaya alam Bengkulu yang besar dalam perekonomian harus berimbas pada kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mandiri, seperti keberadaan industri rakyat. Sektor industri usaha mikro, kecil, dan menengah perannya tidak begitu besar dalam pembentukan ekonomi Bengkulu, namun berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan di Provinsi Bengkulu (Gambar 21). Penyerapan tenaga kerja di sektor industri mikro kecil dan menengah banyak terdapat di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah. Pelatihan dan ketrampilan berwirausaha perlu diberikan kepada masyarakat di wilayah ini untuk meningkatkan daya saing saat memiliki industri mandiri. Gambar 21 Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2014 3765

4000 3500

3063

3000 2500

2173

2000

1763 1347

1500 1000

855

1250 791

750

633

500 0

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Bengkulu, 2014


~21~

2015 Provinsi Bengkulu Jumlah industri kecil dan menengah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2014 sebanyak 4.604 industri bertambah dari tahun 2013, dengan jumlah industri terbanyak terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara, Mukomuko, dan Kota Bengkulu (Tabel 4). Pertumbuhan produksi industri manufaktur Pengembangan usaha industri manufaktur mikro, kecil dan menengah belum menunjukkan hasil maksimal karena masih terkendala keterbatasan modal, bahan baku, serta pemasaran. Untuk meningkatkan skala industri dan menjadi industri yangberdaya saing industri, jenis usaha manufaktur sering mengalami kendala infrastruktur berupa akses jalan dan jembatan. Tabel 4 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Menurut Sektor Usaha Tahun 2014 Kabupaten/ Kota Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma Mukomuko Kepahiang Lebong Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Jumlah

2013

2014

301 377 629 170 235 236 183 278 472 403 3.284

321 425 975 178 413 1023 215 275 332 447 4.604

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Bengkulu, 2014

Selain industri mikro kecil menengah, industri sedang besar memberikan kotribusi cukup besar terhadap peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja di Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki potensi pertanian untuk tanaman perkebunan yang berlimpah seperti kelapa sawit, karet, dan kopi yang menjadi komoditas unggulan dan merupakan komoditas ekspor dengan nilai tambah cukup besar untuk perekonomian daerah. Industri sedang-besar dengan nilai output terbesar merupakan industri pengolahan berbasis pada komoditas unggulan daerah, yaitu industri minyak makan kelapa sawit, industri karet remah, industri pengolahan kopi, dan industri pengolahan makanan. Sementra industri yang mampu meyerap tenaga kerja paling banyak yaitu Industri karet reman dengan total tenaga kerja sebanyak 3.325 orang, kedua terbesar industri minyak makan kelapa sawit (Tabel 5). Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini adalah belum diterapkannya perencanaan perekonomian daerah yang menjadi komitmen bersama di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDRB Bengkulu dapat dilakukan apabila ada jaminan pasokan bahan baku dengan berbagai jenisnya, jumlah produksi dan harga stabil untuk sektor primer yang akan diolah. Dalam hal ini diperlukan mobilisasi pada pelaku usaha sektor primer (petani, nelayan, peternak) agar menjamin kelangsungan produksi di sektor industri.

~22~


Provinsi Bengkulu 2015 Tabel 5 Nilai Output Terbesar Industri Sedang-Besar Tahun 2013 Jenis Industri Industri Minyak Makan Kelapa Sawit Industri Karet Reman (Crumb Rubber) Industri Pengolahan Kopi dan Teh Industri Produk Roti dan Kue

Nilai Output (Rp. miliar) 8.840.386,8 4.904.538,5 48.207,5 13.530,6

Tenaga Kerja 1.942 3.325 243 203

Sumber: Database Industri Sedang Besar, BPS Tahun 2013

2.3. ANALISIS PEMERATAAN DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 2.3.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah Pusat pertumbuhan wilayah banyak ditentukan berdasarkan potensi yang dimilikinya. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan sarana mampu mendukung percepatan pembangunan. Ketersediaan infrastruktur yang lengkap di suatu wilayah juga bisa digunakan sebagai dasar dalam penetapan pusat pertumbuhan, karena hierarki suatu kota yang besar akan mempercepat wilayah lain untuk berkembang. Hierarki kota dapat menentukan jenjang pelayanan terkait dengan pusat pelayanan di kota.

2.3.1.1.

Kawasan Ekonomi Khusus

Untuk mempercepat pengembangan ekonomi wilayah dan menjaga keseimbangan kemajuan daerah perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Salah satu syarat pengembangan KEK adalah ketersediaan investor yang akan menggerakkan investasi di wilayah tersebut. KEK bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan dalam masyarakat melalui hadirnya aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah, namun belum ada pengembangan KEK di Provinsi Bengkulu.

2.3.1.2.

Kawasan Industri

Percepatan pembangunan wilayah juga didukung oleh pembangunan lokasi industri berupa Kawasan Industri (KI). KI bertujuan untuk mengendalikan tata ruang, meningkatkan upaya industri yang berwawasan lingkungan, mempercepat pertumbuhan industri di daerah, meningkatkan daya saing industri, meningkatkan daya saing investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor terkait. Arah pengembangan KI di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi dan meningkatkan efisiensi sistem logistik dan KI sebagai pergerakan utama pusat-pusat pertumbuhan baru. Rencana pembangunan KI membutuhkan: kesiapan infrastruktur yang memadai sehingga semua fasilitas dapat terintegrasi; fasilitas pendukung tumbuhnya industri prioritas berupa area komersil serta penelitian dan pengembangan; dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah telah menetapkan 14 kawasan industri di Indonesia, namun belum ada pengembangan kawasan industri di Provinsi Bengkulu.


~23~

2015 Provinsi Bengkulu 2.3.2. Kesenjangan intra wilayah Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu yang ditunjukan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 berkisar antara 0,36-0,38 dan berada di bawah rata-rata nasional. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Bengkulu tergolong pada kelompok ketimpangan rendah (Gambar 22). Kesenjangan ekonomi di Bengkulu dikarenakan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di atas menghadapkan Bengkulu pada tantangan untuk meningkatkan, memeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah. Gambar 22 Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013 0,90 0,80

0,78

0,78

0,80

0,80

0,78

0,36

0,36

0,37

0,37

0,38

0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

Bengkulu

Nasional

0,00 2009

2010

2011

2012

2013


Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 6). Pendapatan perkapita di Provinsi Bengkulu relatif lebih rendah daripada pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Wilayah Bengkulu memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah daripada wilayah lain di Indonesia dengan konsentrasi penduduk tersebar di perdesaan. PDRB perkapita di Kabupaten tertinggi di Kabupaten Reang Lebong dan Kota Bengkulu, dan terrendah di Kabupaten Seluma. Kota Bengkulu sebagai ibukota provinsi memiliki nilai PDRB perkapita tertinggi di Provinsi Bengkulu, dan jauh meninggalkan kota dan kabupaten lainnya. Ketersediaan infrastruktur perkotaan turut mendukung tingginya PDRB perkapita di daerah ini

~24~


Provinsi Bengkulu 2015 Tabel 6 Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2013 (000/jiwa) Kabupaten/ Kota Bengkulu Selatan Rejang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma Mukomuko Lebong Kepahiang Bengkulu Tengah Kota Bengkulu Bengkulu

2008 7.242 11.735 5.872 4.272 3.819 7.577 9.127 10.389 6.827 13.100 8.940

2009 7.580 12.834 6.061 4.514 4.064 8.037 9.817 11.513 7.905 13.846 9.661

2010 8.518 14.736 6.567 4.877 4.528 8.787 10.794 12.942 8.699 14.881 10.801

2011 9.491 16.593 7.118 5.312 4.983 9.457 11.898 14.416 9.775 16.400 12.118

2012 10.512 18.592 7.798 5.881 5.478 10.360 12.892 16.059 10.896 18.134 13.522

2013 11.731 20.884 8.537 6.533 6.061 11.294 14.288 17.990 12.069 20.162 15.095

Sumber: BPS, 2013

3.

ISU STRATEGIS WILAYAH

Isu strategis merupakan permasalahan pembangunan yang memiliki kriteria yaitu: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Berdasarkan gambaran kinerja pembangunan wilayah, analisis pembangunan, serta identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, maka isu-isu strategis Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: 1.

Tingginya Ketergantungan pada Sektor Primer Perekonomian Provinsi Bengkulu masih tergantung pada sektor pertanian. Strukur perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2014 didominasi oleh kontribusi sektor pertanian dengan kotribusi sebesar 32,21 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor administrasi pemerintahan, pertambahan dan jaminan sosial sebesar 8,96 persen (Tabel 7). Sementara peranan sektor industri pengolahan hanya memberikan kontribusi sebesar 4,18 persen. Tabel 7 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 Lapangan Usaha 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 6. Konstruksi


Distribusi Persentase (%) ADHK ADHB 30,25 31,21 3,98 4,18 6,28 6,31 0,08 0,05 0,24 0,20 4,47 4,85 ~25~

2015 Provinsi Bengkulu

Lapangan Usaha 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa lainnya

Distribusi Persentase (%) ADHK ADHB 14,27 13,42 7,72 7,62 1,45 1,48 4,20 3,47 3,57 3,69 4,46 4,01 2,17 2,05 8,47 8,96 6,24 6,37 1,46 1,45 0,70 0,68

Sumber: BPS, 2014

Apabila ditelusuri lebih lanjut berdasarkan analisis sektor basis, sektor pertanian, sektor perdagangan, sektor pengadaan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor real estat, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, sektor jasa pendidikan, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor-sektor tradable (dapat diperdagangkan antardaerah), dengan nilai location quotient lebih besar dari satu (LQ>1). Hal ini menunjukkan Provinsi Bengkulu memiliki proportional share lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut (Tabel 8). Tabel 8 Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Bengkulu Lapangan Usaha 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan 6. Konstruksi 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa lainnya Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2010 Sumber: BPS, 2014(diolah)

~26~

2010 2,34 0,41 0,25 0,26 3,19 0,49 1,02 2,13 0,47 1,04 0,80 1,45 1,33 2,22 2,06 1,47 0,26

2011 2,34 0,40 0,26 0,28 3,06 0,47 1,02 2,09 0,46 1,01 0,96 1,47 1,35 2,22 2,01 1,42 0,25

2012 2,36 0,41 0,26 0,29 3,00 0,47 1,00 2,06 0,47 0,96 0,98 1,49 1,36 2,27 1,96 1,39 0,25

2013 2,34 0,41 0,27 0,30 2,89 0,46 1,01 2,08 0,47 0,94 0,96 1,50 1,36 2,41 1,95 1,38 0,24


2014 2,31 0,44 0,27 0,31 2,85 0,46 1,03 2,04 0,48 0,91 0,97 1,50 1,33 2,44 1,96 1,38 0,25

Provinsi Bengkulu 2015 Sektor pertanian perlu dikembangkan untuk mendukung kedaulatan pangan sesuai dengan agenda prioritas pembangunan. Upaya mencapai kedaulatan pangan dilakukan dengan meningkatkan produksi pertanian sekaligus menggerakkan usaha industri pengolahan hasilhasil pertanian. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk manufaktur, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan non migas sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain dan menciptakan lapangan kerja. Di Provinsi Bengkulu terdapat potensi pengolahan kelapa sawit dan karet dengan luas penanaman yang terus bertambah di beberapa kabupaten. Permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, baik dari segi jumlah maupun mutu, untuk melakukan tugastugas pendampingan, terbatasnya sarana produksi terutama pestisida, terbatasnya sumber dana pengembangan, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya proses pengolahan. Di Provinsi Bengkulu juga terdapat potensi pengolahan kopi. Permasalahan yang dihadapi hampir sama dengan pengolahan komoditas lainnya, yaitu terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, baik dalam aspek jumlah maupun mutu, untuk melakukan tugas-tugas pendampingan, rendahnya nilai tambah produksi biji kopi kering, terbatasnya sarana produksi, rendahnya proses pengolahan dan pengeringan dan belum tertatanya kelembagaan di tingkat petani plasma. Selama periode 2011-2015, perubahan orang bekerja di sektor jasa-jasa, industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan peningkatan tertinggi, sementara orang bekerja di sektor pertanian, sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor angkutan dan komunikasi cenderung menurun (Tabel 9). Ke depan, sektor industri pengolahan non migas masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor pertanian dan jasa-jasa dengan yang kurang produktif. Tabel 9 Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2011-2015 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Pekerjaan Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, Gas, Air Bangunan Perdagangan, Hotel, Restoran Angkutan & Telekomunikasi Keuangan Jasa-Jasa Total

2011 456.467 9.490 25.323 2.929 43.567 149.330 26.210 14.795 133.999 862.110

2015 (Feb) 438.733 11.239 51.757 1.344 51.338 172.671 24.968 20.440 171.391 943.881

Perubahan -17.734 1.749 26.434 -1.585 7.771 23.341 -1.242 5.645 37.392 81.771

Sumber: BPS, 2014


~27~

2015 Provinsi Bengkulu 2.

Pertumbuhan Daerah Lebih Didorong oleh Konsumsi daripada Investasi Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2007-2014 adalah pada konsumsi rumah tangga (Tabel 10). Pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi memiliki keterbatasan, yakni tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah pertumbuhan berbasis konsumsi akan menggerus tabungan masyarakat, dan karena tabungan bisa dikonversi menjadi investasi maka pada tahap selanjutnya pertumbuhan semacam ini dapat mengurangi potensi investasi. Tabel 10 PDRB Menurut Penggunaan 2014 Kontribusi (%) Penggunaan ADHK 2010 ADHB 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerlntah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor Luar Negeri 7. Impor Luar Negeri 8. Net Ekspor Antar Daerah Total

62,94 2,86 20,13 44,22 2,17 6,59 1,33 -37,59 100

65,16 2,67 19,65 42,10 2,99 6,83 1,35 -38,04 100

Sumber : BPS, 2014

Sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan di Bengkulu, kegiatan investasi perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi wilayah, meliputi sumber daya alam sumber daya hutan dan perairan, pengembangan pertanian dan agribisnis, serta potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Pencapaian nilai tambah pada komponen investasi diantaranya dipengaruhi oleh pembenahan sarana infrastruktur, pengurusan perizinan usaha, kepastian hukum dan kondisi keamanan suatu daerah.

3.

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infratsruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Provinsi Bengkulu dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 8.577 km. Pembangunan ekonomi membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Kerapatan jalan yang menunjukkan rasio panjang jalan terhadap luas wilayah di Provinsi Bengkulu menempati 15 dibandingkan provinsi lain di Indonesia (Tabel 11).

~28~


Provinsi Bengkulu 2015 Tabel 11 Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2014 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Provinsi DKI Jakarta D.I Yogyakarta Bali Jawa Tengah Jawa Timur Banten Sulawesi Selatan Jawa Barat Kepulauan Riau Lampung Sumatera Barat Sumatera Utara Sulawesi Utara Nusa Tenggara Barat Bengkulu Gorontalo Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Aceh Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Kalimantan Selatan Kep Bangka Belitung Riau Jambi Maluku Utara Sumatera Selatan Maluku Kalimantan Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Papua Barat Papua

PDRB Per Kapita ( Ribu Rp) 136.407,58 21.873,72 29.666,48 22.858,32 32.703,80 29.961,85 27.760,65 24.961,05 76.753,11 23.648,76 25.963,24 30.482,59 27.804,68 15.351,54 19.631,40 18.627,37 10.742,42 19.211,14 23.199,49 27.898,88 25.316,32 27.230,80 32.868,70 72.331,01 36.088,33 16.872,31 30.627,55 14.230,08 123.985,45 22.707,79 30.220,97 59.156,84 38.891,99

Kerapatan Jalan 1068,36 136,19 133,20 90,56 89,03 70,84 69,98 69,55 60,40 56,85 54,57 50,41 49,14 43,52 43,06 42,76 42,10 41,93 39,86 31,32 30,38 30,16 29,62 28,27 26,65 19,39 18,71 16,61 12,13 10,42 9,93 8,40 5,26

Sumber: BPS (2014)

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 23). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Provinsi-provinsi yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Bengkulu relatif


~29~

2015 Provinsi Bengkulu lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Bengkulu tidak mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Gambar 23 Hubungan antara Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Tahun 2014 3,50

Log Kerapatan Jalan

3,00 2,50 y = 0,2139x - 0,008 R² = 0,0149

2,00 1,50

Bengkulu

1,00 0,50 0,00 6,80

7,00

7,20

7,40 7,60 Log PDRB per kapita

7,80

8,00

8,20

Sumber: BPS (2014) - diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi Bengkulu belum cukup baik. Data kualitatif menunjukkan adanya tingkat kerusakan jalan di Bengkulu lebih tinggi dari pada wilayah lain. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah. Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Bengkulu termasuk rendah (395,50 kWh) dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional yang sebesar 787,6 kWh (Gambar 24). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 25). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik. Semakin tinggi pendapatan perkapita suatu perekonomian, konsumsi listriknya cenderung semakin tinggi pula. Posisi Bengkulu berada beririsan dengan kurva linier, menunjukkan konsumsi listrik Bengkulu lebih rendah dari di provinsi lain yang memiliki pendapatan perkapita sama. Dengan demikian, ketersediaan jaringan listrik merupakan salah satu masalah di Bengkulu

~30~


Provinsi Bengkulu 2015 Gambar 24 Konsumsi Listrik per Kapita (KWh) Tahun 2014 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000

395,50

0

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Tangerang Jawa Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Banten BALI Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur dan… Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

500

Konsumsi Listrik

Rata-Rata Nasional

Sumber: Statistik PLN, 2014

Gambar 25 Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2014 4,00 3,50

y = 0,648x - 2,1557 R² = 0,3755

3,00 2,50

Bengkulu

2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

Sumber: BPS (2014), Statistik PLN (2014) - diolah

4.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Bengkulu yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2014 dibandingkan tahun 2010 namun masih berada di bawah IPM nasional (Gambar 26). Nilai IPM ini sudah menerapkan metode baru yang lebih merepresentasikan kondisi saat ini.


~31~

2015 Provinsi Bengkulu Gambar 26 Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2010 dan 2014

2010

2014

Papua

Papua Barat

Maluku

Maluku Utara

Gorontalo

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Kalimantan Utara

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Nusa Tenggara Timur

BALI

Nusa Tenggara Barat

Banten

Jawa Timur

D.I Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

DKI Jakarta

Kepulauan Riau

Lampung

68,9

Kep Bangka Belitung

Bengkulu

Sumatera Selatan

Riau

Jambi

Sumatera Barat

Aceh

68,06

Sumatera Utara

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Nasional

Sumber: BPS, 2014

Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja di Bengkulu dengan ijasah minimal SMA meningkat dari 31,56 persen pada tahun 2012 menjadi 40,74persen pada tahun 2015 (Tabel 13). Angkatan kerja dengan pendidikan SD dan SMP masih mendominasi angkatan kerja di Bengkulu dan masih menunjukkan peningkatan yang besar. Perbaikan kualitas angkatan kerja merupakan modal berharga untuk mendukung industrialiasi berbasis sumber daya alam setempat. Tabel 12 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Pendidikan yang Ditamatkan

No. 1 2 3 5 6

≤ SD SMP SMA (Umum dan Kejuruan) Diploma I/II/III/Akademi Universitas Total

2012

2015

428.834 196.556 211.622 20.148 56.646 913.806

394.427 183.418 259.862 31.253 106.210 975.170

Perubahan -34.407 -13.138 48.240 11.105 49.564 61.364

Sumber: BPS, 2015

5.

Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi. Rasio pinjaman terhadap

~32~


Provinsi Bengkulu 2015 simpanan di Bengkulu nilainya lebih besar dari satu, menunjukkan menunjukkan terbatasnya potensi simpanan masyarakat atau keterbatasan tabungan sebagai sumber modal masyarakat. Rasio tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 0,92 (Tabel 13). Tingginya posisi pinjaman di Provinsi Bengkulu karena permintaan kredit dari debitur yang bersifat tinggi. Tingkat bunga kredit bank umum maupun BPR juga saat ini masih dianggap terjangkau. Penyaluran kredit sebagian besar diberikan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, yang sejalan dengan sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada golongan ini. Tabel 13 Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2014

Wilayah

Posisi Pinjaman di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)

Posisi Simpanan di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)

Bengkulu Nasional

15.709,02 3.707.916,34

8.566,15 4.013.816,57

Rasio Pinjaman terhadap Simpanan 1,83 0,92

Rasio PMTB terhadap Simpanan 2,22 0,85

Sumber: Bank Indonesia, 2014

Rasio PMTB terhadap simpanan di Bengkulu nilainya lebih dari satu, menunjukkan investasi fisik di daerah mulai banyak dikembangkan. Percepatan pembangunan di Bengkulu didukung oleh banyaknya infrastruktur fisik dibangun pemerintah maupun sektor swasta. PMTB biasa disebut investasi fisik karena dihitung dari penanaman modal yang benar-benar menghasilkan nilai tambah dan bukan dihitung dari realisasi penanaman modal yang tercatat pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 6.

Rendahnya Kualitas Belanja Daerah Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat non excludable dan atau non rivalry memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerahdaerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang. Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Bengkulu. Rasio belanja modal di Bengkulu pada tahun 2014 sebesar 15,51 persen, dan rasio belanja pegawai sebesar 30,08 (Gambar 27). Kondisi ini belum cukup memacu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah perlu melakukan upaya pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM secara tepat dan berkelanjutan, dengan alokasi alokasi anggaran yang memadai.


~33~

2015 Provinsi Bengkulu Gambar 27 Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2014

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Belanja Pegawai

Belanja Lain-lain

Sumber: BPS, 2013

Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja tercapainya realisasi keuangan di Bengkulu adalah karena belum terlaksananya sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan SKPD, adanya pemekaran wilayah yang belum masuk dalam rencana pembiayaan, dan beberapa faktor alam yang menghambat pelaksanaan program kegiatan. Proporsi dana otonomi khusus wilayah Bengkulu dialokasikan untuk berbagai belanja pembangunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah, mencakup pembangunan infrastruktur, pembangunan sektoral, belanja modal dan belanja rutin dalam memacu pembangunan di wilayah Bengkulu dan berdampak nyata terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah Bengkulu.

4.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penanganan isu-isu di atas diperkirakan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Salah satu agenda prioritas pembangunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Oleh karena itu disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut: a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna; b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses input produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi; c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha; d. Perbaikan kualitas jaringan jalan; e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah; f. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.

~34~


Provinsi Bengkulu 2015 g. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: pengendalian inflasi daerah dan peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah. 5.

PROSPEK PEMBANGUNAN TAHUN 2016 Perkembangan perekonomian di Bengkulu secara makro relatif baik meskipun belum diikuti perkembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat kesenjangan konsumsi masyarakat di Provinsi Bengkulu (indeks gini) selama periode 2008-2013 mengalami sedikit peningkatan dari angka 0,33 menjadi 0,39, lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,35 pada tahun 2008 menjadi 0,4 pada tahun 2013. Kesenjangan output antarkabupaten/kota di Bengkulu tergolong tinggi secara nasional sehingga kurang mendukung dalam menjaga stabilitas perekonomian wilayah. Percepatan pengembangan ekonomi Bengkulu diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Perbaikan kinerja ekonomi yang cukup signifikan terjadi faktor pendorong utama datang dari komponen ekspor luar negeri. Manfaat dari proyek-proyek infrastruktur utama di kota-kota pusat pertumbuhan diperkirakan tak hanya memberi manfaat kota bersangkutan tetapi juga wilayah sekitarnya. Berdasarkan modal pembangunan yang dimiliki dan semakin meningkatnya kinerja pembangunan, prospek pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2016 dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Bengkulu dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,9-8,4 persen dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Perekonomian Sumatera tahun 2016 diproyeksikan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2015, dan ini terjadi di seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Perbaikan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan investasi seiring dengan realisasi berbagai proyek infratsruktur berskala besar di daerah. Paket kebijakan ekonomi yang disertai agenda pembangunan infrastruktur pemerintah telah memberi persepsi positif terhadap ekspektasi kondisi ekonomi ke depan, serta diprakirakan mendorong perbaikan konsumsi rumah tangga. 2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Bengkulu harus dilakukan dengan optimal agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 14,7 – 10,3 persen, sedangkan pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu sebesar 17,48 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2015-2019 Provinsi Bengkulu harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 7,18 poin persentase atau 1,44 poin persentase per tahun. 3. Prospek pencapaian sasaran-sarasan utama pembangunan Provinsi Bengkulu akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Bengkulu maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, antara lain melalui transmisi perdagangan komoditas ekspor sektor kehutanan dan perikanan.


~35~

2015 Provinsi Bengkulu

~36~


ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI BENGKULU

Recommend Documents