i
ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PENANGANAN RISIKO KREDIT MACET PADA KENDARAAN BERMOTOR (BPRS AL SALAAM CABANG CINERE)
SKRIPSI Diajukan sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE,Sy)
Disusun Oleh : MUHAMMAD FACHRYZA
(1110046100219)
PRODI MUAMALAT KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
ii
iii
iv
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, yang senantiasa melimpahkan curahan rahmat dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta Salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutNya. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima setiap pandangan dan saran yang terkait dengan skripsi ini dengan hati terbuka. Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada : 1.
Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2.
H. Ah. Azharudin Lathif, M.Ag, MH. Bapak Abdurrauf, M.A, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat.
3.
Bapak Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.PD, S.E. atas kesediaannya memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan dengan penuh perhatian dan kesabaran.
4.
Ibu Yuke Rahmawati, MA, Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menuntut ilmu selama bangku kuliah. v
5.
Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk memberikan ilmunya kepada penulis selama bangku kuliah.
6.
Bapak Azwar selaku Pimpinan BPRS Al Salaam Cabang Cinere yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan riset.
7.
Bapak Zulfikar Zulkarnain dan para staf BPRS Al Salaam Cabang Cinere dalam memberikan data- data yang berkaitan dengan skripsi ini.
8.
Kepala Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
9.
Kedua orang tuaku tercinta, bapak Royani dan Ibu Mardiyah Orang-orang nomor satu di hati saya, motivasi terbesar saya. Serta adik-adiku tercinta, Rahmah, Risqia, dan Alia. Terima kasih atas setiap doa’nya, setiap dukungannya. Berkat doa dan motivasi mereka penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk orang-orang terdekatku, terima kasih atas dukungan, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik. 11. Teman-teman terdekatku yang selalu membantu dalam mengerjakan skripsi dan memotivasi saya. Nurfadillah, Dian Thalia, Fitri, Fajar, Arif, Noval, Syarifah Aliya, Ami, Intan, Eneng, Anis, yang selalu mensuport dalam penulisan skripsi.
vi
12. Teman-teman yang selalu mendukung secara langsung dan tidak langsung baik moril maupun materil, teman seperjuangan dikampus, Syam, Riyan, Aziz, Hilman, Ari, Fahmi, Ilham, Yafi, Nisrina, Nurul, dan lain-lain. 13. Teman-teman futsal team Syariah dan Hukum 14. Teman-teman kelas PS E 2010 Fakultas Syariah dan Hukum 15. Teman-teman KKN Tunas 16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga penulis dapat lulus menjalani perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga akhir. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia, limpahan rahmat dan berkat-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan.
Ciputat, 28 Mei 2015 M
10 Syaban 1436 H
vii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN………………………………………………………iii KATA PENGANTAR.............................................................................................x DAFTAR ISI……………………………………………………………………...vii ABSTRAK………………………………………………………………………...iv
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah………………………………………1 B. Pembatasan dan Rumusan Masalah…………………………...8 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian………………………………..9 D. Kerangka Konseptual………………………………………...10 E. Sistematika Penulisan………………………………………...10
BAB II
LANDASAN TEORI A. Review Study Terdahulu……………………………………..12 B. Tinjauan Umum Murabahah……………………………………..14 C. Konsep Pembiayaan Murabahah…………………………….21 D. Manajemen Risiko Pembiayaan dan Analisis kelayakan Pembiayaan……………………………………………………25 E. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSNMUI/IX/2000…………………………………………………..34
BAB III
METODE PENELITIAN
viii
A. Metodologi Penelitian………………………………………….38 1. Jenis Penelitian……………………………………………..38 2. Tempat dan Waktu……………………………….…………39 3. Jenis data……………………………………………………39 4. Teknik Pengumpulan Data………………………………….40 5. Teknik Analisis Data………………………………………..40 B. Gambaran Umum Objek Penelitian……………………………...43 BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Hasil dan Pembahasan…………………………………………..56 B. Analisis Kelayakan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada BPRS Al Salaam……………………………………………………….59 C. Kasus
Bermasalah
Pembiayaan
Murabahah
Pada
Produk
Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor………………………….62 D. Penangan kredit macet pada pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam cabang Cinere………………………………...66 E. PENYEABAB PEMBIAYAAN BERMASALAH………….......68 F. Faktor Ekstern Nasabah…………………………………………69 G. Gejala Dini Pembiayaan Bermasalah…………………………....70 H. Strategi Collection Langsung……………………………………71 I.
Proses Penangan Pembiayaan Bermasalah………………………71
J.
Eksekusi Pembiayaan……………………………………………74
ix
K. Syarat dan Proses Litigasi……………………………………….75 BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………...78 B. Saran…………………………………………………………….79
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………..81 LAMPIRAN
x
ABSTRAK Muhammad Fachryza, 1110046100219, “ Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Risiko Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor ( BPRS Al Salaam Cabang Cinere )” Strata 1. Program Studi Muamalat, Konsentrasi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatulah Jakarta 2015. BPRS Al Salaam merupakan lembaga keuangan syariah yang melandaskan kebersamaan ( solidarity corporate ) yang tetap menjunjung tinggi profesioalisme. Lembaga keuangan syariah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional. Salah satu pembiayaan yang terdapat di BPRS Al Salaam yaitu pembiayaan kendaraan bermotor. Prosedur pada pembiayaan kendaraan bermotor, analisis kelayakan pada pembiayaan kendaraan bermotor kasus pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bermotor di BPRS Al Salaam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data primer yaitu diambil dari wawancara serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumen lainnya. Adapun objek yang diteliti adalah prosedur pembiayaan kendaraan bermotor, analisis kelayakan dan penangan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan bermotor di BPRS Al Salaam. Hasil penelitian ini prosedur pembiayaan kendaraan bermotor nasabah secara lisan atau tulisan mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor kepada BPRS Al Asaalam. Kemudian BPRS menindaklanjuti dan meminta dokumen nasabah yang kemudian dilanjutkan untuk analisis kelayakan. BPRS melakukan analisis kelayakan, dalam hal ini Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition dan Penanganan pembiayaan, Lancar ( monitoring usaha, stock, proyek dll ), Kurang lancar ( surat pembritahuan, teguran, kunjungan ) ( preventif : reschedule, resruktur, rekondisi ), Diragukan ( surat teguran, peringatan, kunjungan ) (reschedule, resruktur, rekondisi ), Macet ( penagihan, offset jaminan, eksekusi, dll) Kata Kunci
: Pembiayaan, analisis kelayakan dan kredit macet
Dosen Pembimbing
: Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.PD, S.E.
xi
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan
(financial
intermediary),
artinya
lembaga
yang
kegiatannya
menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan ke masyarakat yang kekurangan dana. Kegiatan bank menghimpun dana disebut dengan funding, sementara kegiatan dana menyalurkan kemasyarakat oleh bank disebut dengan financing atau lending (pendanaan atau peminjaman).1 Selain menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan antara pihak surplus dan pihak defisit dana, bank sebagai suatu lembaga keuangan juga berperan menyediakan sebuah fasilitas modal dan memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran.2 Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai oleh dengan disetujuinya Undang- undang. No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikandan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri
1
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 41. Ahmad Anwari, Bank Rekan Terpercaya dalam Usaha Anda (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), h. 1. 2
1
2
secara total menjadi bank syariah.3 Perbankan syariah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas didalam ekonomi Islam, dimana tujuannya sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkunan ekonomi.4 Dengan adanya dasar acuan seperti ini, maka keuangan dan perbankan syariah bagi kebanyakan umat tidak hanya sebagai sebuah transaksi yang bersifat komersial. Setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang mengatur seraca rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, dan juga menganjurkan adanya dual banking system. Yaitu adanya bank konvensional yang konversi menjadi Bank Umum Syariah, dan juga menganjurkan setiap bank konvensional memliki Unit Usaha Syariah, Hal tersebut memberikan respon yang cukup baik dari masyarakat. Eksistensi bank syariah semakin diperkuat dengan adanya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 17 juni 2008, sehingga memperkuat kedudukan bank syariah dalam perbankan nasional. Selain berfungsi sosial, bank syariah juga mempunyai fungsi yang sama dengan bank konvesional, yaitu sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat melalui pembiayaan.
3
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok: Gema Insani ,2001), h. 26 4 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet,2006), h. 12.
3
Perluasan lembaga keuangan pembiayaan disambut baik oleh pemerintah, yaitu dengan adanya Kepres No 61 Tahun 1998, dimana dalam Kepres ini didalamnya terdapat landasan operasional yang jelas. Adapun beberapa jenis usaha dalam lebaga pembiayaan diantaranya adalah sewa guna usaha (leasing), modal ventura (venture capital), piutang, (factoring), pembiayaan konsumen (consumers finance), dan perdagangan surat berharga.5 Dalam perkembangan selanjutnya, landasan hukum perusahan pembiayaan semakin kuat dengan Peraturan Menter Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan
pembiayaan,
yang menjelaskan
bahwa:
“Perusahan
pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan”.6 Peraturan Menteri Keuangan inilah yang membuat posisi lembaga pembiayaan memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan dan menguatkan lembaga pembiayaan di Indonesia. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan sistem bunga ini memiliki dampak makro yang cukup baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia, hal ini
5
Ade Arthesa & Edie Handiaman, Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta: PT. Indeks, 2006), h.248. 6 Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan.
4
dapat dilihat dengan banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.7 Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Lembaga pembiayaan harus memfasilitasi hal tersebut guna menampung seluruh keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan sumber dana yang mereka inginkan. Disamping itu, peran dan kinerja perbankan tidak akan optimal tanpa didukung oleh sistem keuangan yang tangguh (robust financial system). Sistem keuangan yang tangguh harus mampu menghindari dan memecahkan masalah keuangan yang dihadapi, yaitu potensi adanya risiko sistemik ketidak stabilan sistem keuangan (sistemik risk), potensi adanya risiko bank run, resiko kelebihan atau kekurangan likuiditas perbankan, dan risiko terhadap buruknya pelayanan yang diberikan oleh bank. Dengan alasan itulah, maka diperlukan institusi– institusi pendukung dalam sistem keuangan, seperti lembaga pembiayaan yang ada saat ini.8 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai
7 8
Ade & Edia, Bank & Lembaga, h. 5 Ibid, h. 7-8
5
untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.9 Secara umum sistem pembiayaan syariah adalah sama seperti halnya pada pembiayaan konvensional, yaitu perusahaan pembiayaan syariah menyediakan pembiayaan seperti sewa guna usaha, ajak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kredit.10 Pembiayaan syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil dengan akad-akad syariah yang lainnya seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Salam, Istisna dan Murabahah.11 Lembaga pembiayaan syariah harus mampu bersaing dengan lembaga pembiayaan lainnnya yang masih didominasi oleh pembiayaan konvensional yang telah eksis. Lembaga pembiayaan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif. Menurut peraturan mentri keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan adalah badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank
9
Adiwarman Karim A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 78 10 Ade Arthesa & Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Jakarta: PT. Indeks, 2006), h. 247 11 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomer. PER 03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-323/DSNMUI/XI/2007
6
yang harus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dalam pemberian pembiayaan diperlukan analisa kelayakan pembiayaan oleh bank syariah dengan tujuan agar bank tersebut yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Bank harus lebih selektif dan hati-hati dalam menyalurkan dana ke masyarakat, agar bank tidak mengalami kerugian dikemudian hari. Risiko timbul karna adanya ketidak pastian, yang berarti kondisi itu menyebabkan timbulnya risiko karena mengakibatkan keragu-raguan dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi dimasa medatang. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan perusahaan, maka harus dimanajemen dengan sebaik-baiknya, secara spesifikasi risiko-risiko yang dihadapi akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas adalah risiko yang berkaitan dengan ketidak mampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikatagorikan sebagai risiko likuditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan, risiko pembiayaan murabahah adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak nasbah (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Tidak biasa memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya, risiko modal adalah merefleksikan tingkat pengaruh yang dipakai
7
oleh bank. Salah satu fungsional modal adalah meliputi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank.12 Manajemen risiko merupakan suatu cara, metode atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana pula mengaturnya dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari risiko.13 Jika penyaluran dana tersebut mengalami kerugian maka pihak bank dalam kegiatan operasionalnya akan terganggu. Jika pembiayaan sudah mengalami penunggakan pembayaran, pihak bank harus siaga memantau usaha nasabah agar tidak terjadi lagi penunggakan dibulan berikutnya. Pembiayaan ini harus ditangani agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah (macet) yang nantinya menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Berdasarkan paparan diatas yang telah dibahas tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan penyaluran pembiayaan yang dianggap bermasalah, yang tentunya tidak boleh menyimpang dari peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia dan Syariat Islam. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Risiko Kredit Macet pada kendaraan bermotor ”. ( studi pada BPRS Al Salaam Cinere ).
12
Muhammad Firdaus et al, Konsep dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta : Renaisan, 2005), cet- 1, h. 15 13 Syafri Ayat, Manajemen Risiko (Jakarta : Gema Akastri, 2003), h. 1
8
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Agar penelitian ini lebih fokus, maka penulis memberikan batasan, yaitu dengan cara bagaimana BPRS khusunya BPRS Al Salaam cabang Cinere memberikan
pembiayaan
murabahah
yang
hanya
difokuskan
pada
pembiayaan kendaraan bermotor. 2. Identifikasi Masalah a. Apa yang dimaksud Pembiayaan Kendaraan Bermotor? b. Bagaimana manajemen strategi penghimpunan dana BPRS Al Salaam? c. Bagaimana manajemen strategi pembiayaan dana BPRS Al Salaam? d. Bagaimana prosedur pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam Cabang Cinere ? e. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam Cabang Cinere ? f. Bagaimana penangan kredit macet pada pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam cabang Cinere ? 3. Perumusan Masalah Masalah peneliti pun dirumuskan dalam beberapa pertayaaan sebagai berikut: a. Bagaimana prosedur pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam Cabang Cinere ? b. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam Cabang Cinere ?
9
c. Bagaimana penangan kredit macet pada pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam cabang Cinere ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Mengetahui prosedur pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam Cabang Cinere. b. Mengetahui dan analisis kelayakan pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam Cabang Cinere. c. Memahami penangan kredit macet pada pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam cabang Cinere. 2. Manfaat Penelitian Secara lebih spesifik manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah: a. Manfaat bagi penulis : hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi kehidupan pelajar dan mahasiswa serta untuk menambah wawasan lebih kepada penulis tentang produk BPRS Al Salaam cabang Cinere khususnya pada pembiayaan murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor b. Manfaat bagi BPRS Al Salaam : dapat menjadi solusi bagi pihak BPRS dalam pembiayaan murabahah yang baik dan tepat guna serta tidak bertentangan dengan nilai syariah berdasarkan teori-teori yang ada juga dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan untuk lebih memajukan pembiayaan tersebut.
10
c. Manfaat bagi akademis : dapat menambah pengetahuan tentang Pembiayaan murabahah dalam aspek perhitungan serta risiko. Dapat menjadi referensi awal bagi akademis yang akan melanjutkan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, baik dilakukan di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda. D. Kerangka Konseptual Inisiasi, Ientifikasi, & analisa
Persetujuan, Pengikatan, & Pecarian
Pengadministrasian, Pembinaan & Pengawasan
Lancar
Macet
E. Sistematika Penulisan Skripsi BAB I PENDAHULUAN yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep dan Sistematika Penulisan. BAB II LANDASAN TEORI
11
yang meliputi: Review Studi Terdahulu, Tinjauan Umum Murabahah, Konsep Pembiayaan
Murabahah,
Manajemen
Risiko
dan
Analisis
Kelayakan
Pembiayaan. BAB III GAMBARAN UMUM BPRS AL-SALAM yang meliputi: Sejarah Singkat dan Perkembangannya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Produk dan Jasa. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Meliputi, prosedur pembiayaan kendaraan bermotor, analisis kelayakan pada pembiayaan kendaraan bermotor, kasus pembiayaan bermasalah pada pembiayaan kendaraan bermotor dan penanganan kredit macet pada pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Asaalam. BAB V PENUTUP yang meliputi: Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.
12
BAB II LANDASAN TEORI
A. Review Study Terdahulu Untuk menjaga nilai keaslian (orisinalitas) dalam penelitian kali ini, maka perlu disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ajukan. Berikut ini adalah penelitian-penelitaian yang pernah dilakukan berkaitan dengan materi yang dibahas. Usman Chalid, 2005, dengan judul “Manajemen pembiayaan murabahah pada bank syariah” (studi kasus Bank Syariah Mandiri cabang Pondok Indah). Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana manajemen pembiayaan murabahah dilakukan bank syariah mandiri serta menjelaskan perinsip yang diterapkan bank syariah mandiri dalam manajemen pembiayaan murabahah, dari penelitian ini dapat diketahui bagaimana manajemen pembiayaan murabahah dilakukan yaitu sebelum dilakukan penandatanganan pembiayaan murabahah terlebih dahulu terpenuhi prosedur persyaratan legalitas dan administrasi dari nasabah. Selain itu, manajemen yang diterapkan Bank Syariah Mandiri telah seseuai dengan perinsip Islam, karena kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan pembiayaan murabahah selalu berdasarkan konsep dan norma-norma yang diterapkan oleh Allah SWT. Dan dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut
12
13
dilatar belakangi oleh konsep amal sholeh seperti melakukan perencanaan yang matang, dan terarah untuk menghindari kekeliruan yang dapat merugikan, menggunakan konsep pembagian kerja yang didasarkan ada kemampuan fisik, ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh masingmasing karyawan dan memeliahara nilai-nilai kemuliaan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari yang terlibat dalam objek dilapangan. Sedangkan pengumpulan data yang berkenaan dengan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Churmah, 2003 dengan judul skripsi “upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam rangka meningkatkan aktifitas perbankan syariah” (studi kasus Bank Muamalat). Penelitian ini menjelaskan mengenai penyaluran atas dana pembiayaan Bank Muamalat tidak diberikan batasan-batasan mengenai sektor yang akan dibiayai. Bank Muamalat memberikan untuk semua sektor usaha yang sesuai dengan yang telah ditetapkan bank indonesia, yaitu melalui penyaluran yang produktif untuk keperluan yang konsumtif. Selain itu juga menjelaskan faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di bank muamalat dapat berasal dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internal yang berasal dari debitur adalah dikarenakan pihak debitur belum memenuhi pengalaman dalam bidang keuangan dan pengelolaan bermasalah. Penyebab lain adalah unsur kesengajaan debitur memberikan data-data yang tidak benar pada saat mengajukan
14
permohonan dan pihak bank pun tidak mencermatinya. Sedangkan penyebab eksternal yaitu akibat bencana alam seperti banjir, kebakaran dan kerusuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara kualitatif yang deskriptif. M. Zaenal Muttaqin (2011) dalam skripsi yang berjudul “strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang BSD Tanggerang”, Dalam penelitian ini disebutkan dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan pada BMI cabang BSD Tanggerang telah tersusun cukup baik, hal ini bisa dilihat dari kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap proses pertimbangan pra pemberian pembayaran pembiayaan mudharabah, pelaksanaan pengawasan pasca pemenuhan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang analisis kelayakan dan penangan pembiayaan kendaraan bermotor pada akad murabahah. Dan bagaimana resiko yang dihadapi oleh pihak Bank Muamalat dalam mengatasinya. B. Tinjauan Umum Murabahah 1. Pengertian Murabahah Murabahah didefinisikan oleh para fuquha penjualan biaya/harga pokok (cost) barang tersebut ditambah dengan mark-up atau margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual
15
harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.14 Margin keuntungan merupakan selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapatan atau keutungan bagi penjual, akad ini merupakan salah satu bentuk , karena dalam murabahah ditentukan berapa rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).15 Murabahah adalah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi muamalat tijariah (interaksi bisnis).16 Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil. Untuk pembayaran secara cicilan, di Malaysia lebih dikenal dengan istilah BBA (Bai’ Bistaman „Ajil). Secara istilah, sebenarnya transaksi yang dilakukan dengan pembayaran tangguh disebut bai al-muajjal, sedangkan dicicil disebut bai; ut-taksid.17 Ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli murabahah meliputi hal-hal berikut: a. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki/hak kepemilikan telah berada ditangan penjual. Artinya bahwa keuntungan dan
14
Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press, Vol, 1. 2005), h.13. A. Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Vol. 3. 2004), h. 113. 16 Ah. Lathif Azharuddin, Fiqh Muamalat (jakarta: UIN Jakarta Press, cet, 1. 2005) h.118. 17 Zulkifli Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (jakarta: Zikrul Hakim. 2003), h.39. 15
16
risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. b. Adanya
kejelasan
informasi
mengenai
besarnya
modal
(harga
pembelian/kulakan) dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli (capital outlay) pada suatu komoditi, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad dan ini merupakan salah satu syarat sah murabahah. c. Ada informasi yang jelas tentang keuntungan baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. d. Dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual untuk menjaga kepercayaan. e. Transaksi pertama (antara penjual dan pembeli pertama) haruslah sah, jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah (antara pembeli pertama yang menjadi penjual kedua dengan pembeli murabahah), karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keutungan.18 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
18
120.
Ah.Lathif Azharuddin, Fiqh Muamalat (jakarta: UIN Jakarta Press, cet, 1. 2005), h.119 s/d
17
murabahah, pada bagian pertama tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah: 1) Melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam. 3) Membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4) Bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas dengan riba. 5) Bank harus menyampaikan semuanya yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakuakan secara hutang. 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli plus ditambah keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahukannya secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.19 Secara konsep bank syariah dapat menjalankan usaha supermarket atau perdagangan yang dijalankan dengan prinsip murabahah. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cangkupan transaksi murabahah dapat dilihat dalam gambar berikut:20 Alur Pembiayaan Murabahah 19
Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah, No. 04/DSNMUI/IV/2000, bagian pertama angka 1 s/d 6. 20 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press, Vol, 1. 2005), h.37.
18
Murabahah Berdasarkan pesanan
Jenis
Cara pembayaran
Mengikat
Tunai
Tidak mengikat
Tangguh
Murabahah dalam gambar diatas dibagi menjadi dua macam, yaitu murabahah tanpa pesanan, maksudnya disini adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruhi atau terikat langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. dalam hal ini pihak penjual boleh meminta pembayaran hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul.21 Murabahah berdasarkan pesanan dibedakan menjadi dua yaitu:
21
A.Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keungan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Vol.3. 2007), h.115.
19
a) Murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat terikat, maksudnya apabila barang (produk) sudah dipesan maka nasabah harus membelinya. b) Murabahah berdasarkan pesanan dan berdasarkan tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah sudah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.22 Sehingga dalam teknik pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau dicicil. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus).23 Dalam realisasi dalam perbankan syari’ah pada pembiayaan murabahah nasabah mendapatkan sebuah dispensasi (potongan) apabila nasabah ini mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.24 Seperti yang tertera dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah, pada bagian pertama poin pertama yaitu LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilanya dengan 22
Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press, Vol, 1. 2005), h.38. A.Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keungan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Vol.3. 2007), h.115. 24 Hasbi Ramli, Teori Dasar Akuntansi Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 52. 23
20
tepat waktu dan / atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.25 2. Landasan Hukum
“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ( QS. ALBaqarah/ 1 : 275 )26 3. Rukun Murabahah a. Penjual (bai’) b. Pembeli (musytari’) c. Barang/objek (mabi’) d. Harga (tsaman) e. Ijab qabul (sighat).27 f. saksi 4. Syarat Murabahaha. a. Syarat yang berakad diantaranya: 1) Cakap hukum
25
Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang Potongan Tagihan Murabahah, No.46/DSN-MUI/II/2005, bagian pertama angka 1. 26 Al- Quran 27 Zulkifli Sutarno, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Zikrul Hakim,2003), h.40.
21
2) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ dibawah tekanan. b. Objek yang diperjual belikan 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang 2) Bermanfaat 3) Penyerahannya dari penjual kepembeli dapat dilakukan 4) Merupakan hak milik penuh yang berakad 5) Sesuai dengan spesifikasi antara yang serahkan penjual dan yang diterima pembeli c. Akad sighat 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad. 2) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati. 3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang. 4) Tidak membatasi jangka waktu. C. Konsep Pembiayaan Murabahah 1. Pengertian pembiayaan murabahah Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim digunakan oleh Rasulullah Saw. Dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang serharga barang tersebut ditambah
22
keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Beberapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.28 Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan beberapa required rate of profit-nya (Keuntungan yang ingin diperoleh).29 Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.30 Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian pada nasabah). 28
Ibnu Abidin, Rad al-Mukhtar „alal Ardh al-Mukhtar, VI, hlm. 19-50: al-Kurtubi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, II, hlm. 211. 29 A. Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keungan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Vol. 3. 2004), h. 113. 30 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, II¸ hlm. 293.
23
Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesanan. Contoh si Fulan ingin membeli mobil dengan perlengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli, dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Tranksaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah dalam fiqih Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad ibnul-Hasan Al-Syaibani, Imam Syafi’i dan Imam Ja’far Al-Shiddiq. Dalam murabahah melalui pesanan ini, si penjual beoleh meminta pembayaran Hamish ghadiyah¸ yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekadar untuk menunjukan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian sipenjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan di mobil pesanannya, sedangkan si pembeli membatalkannya, Hamish ghadiya ini dapat digunakan untuk menutup kerugian si dealer mobil. Bila jumlah hamish ghadiyah-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya, bila berlebih, si pembeli berhak atas kelebihan itu.31 2.
Manfaat dan Risiko Pembiayaan Murabahah
31
A.Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Vol.3. 2007), h.115.
24
Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai’al-murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga risko yang harus diantisipasi. Bai’almurabahah memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem bai’almurabahah juga sangat sederhana.Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut : a. gagal atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran. b. pergerakan harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungin dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain. d. Dijual; karena bai’ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah
25
bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk default akan besar.32 Secara umum, aplikasi perbankan dari bai’ al-murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini
Negosisi dan persyratan
Akad jual beli
Bank
Nasabah
Bayar Beli barang
Supplier penjual
kirim
D. Manajemen Risiko Pembiayaan dan Analisis Kelayakan Pembiayaan 1. Manajemen risiko Manajamen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini terkait dengan definisi umum risiko, yaitu pada setiap usaha/kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil.33
32
,h.107
33
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Depok,Gema Insani ,2001)
Prof. Dr. H. Veithzal Rifai,S.E., M.M., M.B.A. dan Rifki Ismail, S.E., M.Ec. , Ph. D. Islamic Risk Management For Islamic Bank ( Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2013), h. 64
26
Manajemen risiko dikatakan pula sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan untuk menanggapi risiko yang telah diketahui (melalui rencana analisis risiko atau bentuk observasi lain) dalam rangka meminimalisi konsekuensi buruk yang mungkin muncul.” Dalam hal ini risiko dijabarkan dalam bentuk rencana atau prosedur yang reaktif. Manajemen risiko bermakna semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko, dimana didalamnya termasuk perencanaan (planning), penilaian (assesment) atau identifikasi dan analisis, penanganan (handling), dan pemantauan (monitoring) risiko. Manajemen risiko
merupakan
serangkaian
prosedur
yang
digunakan
untuk
mengidentifikasikan, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank, meliputi produk barang dan jasa perbankan, baik pada bank konvesional maupun bank berdasarkan prinsip syariah.34 2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko Manajemen didalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer dimana pun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik maupun organisasi sosial kemasyarakatan. 35
34 35
h. 12
Ibid h.65 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet,2006),
27
Fungsi dari manajemen risiko terbagi menjadi 4 yaitu :36 a. Menetapkan arah dan risiko keinginan dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui batas risiko yang mengikuti perubahan strategi perusahaan. b. Menetapkan batas umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, manajemen kekayaan, perdagangan dan kegiatan lain. c. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. d. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi segingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank. Tentang Fungsi-fungsi manajemen tidak hanya sesuai dengan yang disebutkan diatas unsur-unsur dari manajemen dilengkapi dengan perencanaan yang baik harus dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:37 1) Forecasting (peramalan) adalah suatu peramalan usaha yang sistematis, yang paling mungkin memperoleh sesuatu dimasa yang akan datang dengan dasar penaksiran dan menggunakan perhitungan
36
Prof. Dr. H. Veithzal Rifai,S.E., M.M., M.B.A. dan Rifki Ismail, S.E., M.Ec. , Ph. D., Islamic Risk Management For Islamic Bank ( Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2013), h.83 37 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah (Jakarta: Pustaka Alvabet,2006), h.97
28
yang rasional atas fakta yang ada. Fungsi perkiraan adalah memberi informasi sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 2) Objective (tujuan) adalah nilai yang akan dicapai atau diinginkan oleh seseorang atau badan usaha. Untuk mencapai tujuan dia bersedia memberi pengorbanan atau usaha yang wajar agar nilai-nilai itu terjangkau. 3) Policies (kebijakan) dapat berarti rencana kegiatan (plan of action) atau juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman pokok (guiding principles) yang diadakan oleh suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan yang berulang-ulang. 4) Programmes (program) adalah sederetan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan policies. Program itu merupakan rencanan kegiatan yang dinamis yang biasanya dilaksanakan sercara bertahap, dan terikat dengan ruang (place) dan waktu (time). Program itu harus merupakan suatu kesatuan yang terkait erat dan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi (closely integrated). 5) Schedules
(jadwal)
adalah
pembagian
program
yang
harus
diselesaikan menurut urut-urutan waktu tertentu. Dalam keadaan terpaksa schedules dapat berubah, tetapi program dan tujuan tidak berubah.
29
6) Prosedur
adalah
suatu
gambaran
sifat
atau
metode
untuk
melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan. Perbedaannya dengan program adalah: program menyatakan apa yang harus dikerjakan, sedangkan prosedur berbicara tentang bagaimana melaksanakannya. g. Budget adalah suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan oleh pendapatan yang diharapkan diperoleh dimasa yang akan datang. Dengan demikian, budget dinyatakan dalam waktu, uang, material dan unitunit yang melaksanakan pekerjaan guna memperoleh hasil yang diharapkan. 3. Proses manajemen pada risiko kredit dan analisis kelayakan pembiayaan murabahah Pengertian dari risiko kredit dalah risiko dimana nasabah atau debitur atau counterpart tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak atau kesepakatan yang telah dilakukan. Definisi ini dapat diperluas yaitu bahwa risiko kredit adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas kredit semakin menurun. Memang penurunan kualitas kredit dimaksud belum tentu
berimplikasi
pada
terjadinya
kegagalan,
namun
paling tidak
kemungkinan terjadinya kegagalan akan semakin besar. Hal-hal yang termasuk dalam Risiko kredit adalah :38
38
Ahza Anwari / Tuesday, 11 May 2010 12:29 http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103
30
a. Lending Risk (risiko kredit), yaitu risiko akibat nasabah / debitur tidak mampu melunasi fasilitas yang telah diberikan oleh bank, baik berupa fasilitas kredit langsung maupun tidak langsung (cash loan maupun non cash loan) b. Counterparty Risk, (rekanan risiko) risiko dimana counterpart tidak bisa melunasi kewajibannya ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun pada saat tanggal kesepakatan. c. Issuer Risk, (penerbit risiko) risiko dimana penerbit suatu surat berharga tidak bisa melunasi kepada bank sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki bank. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan didalam prinsip 7P lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:39 a. Character (karakter), adalah sifat watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar
39
Ahza Anwari / Tuesday, 11 May 2010 12:29 http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=103
31
terpecaya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar kreditnya. b. Capacity (kapasitas), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kreditnya yang dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. c. Capital (modal), untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank. d. Colleteral (jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. e. Condition (keadaan), dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang seseuai sektor masing-masing. Sementara itu penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut :40 1) Personality
(kepribadian),
yaitu
menilai
nasabah
dari
segi
kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. 2) Party (kelompok), yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klafikasi tertentu atau golongan-golongan berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. 3) Perpose (tujuan), yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. 40
Ibid h.93-94
32
4) Prospect (harapan), yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. 5) Payment (pembayaran), yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperoleh. 6) Profitability
(keuntungan),
untuk
menganalisis
bagaimana
kemampuan nasabah dalam mencari laba. 7) Protection (perlndungan),
tujuannya adalah bagaimana menjaga
kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Analisis 5C dan 7P harus disempurnakan dengan 1S yaitu Syariah Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah dan sesuai dengan fatwa DSN.41 Seperti halnya bank konvesional, bank Islam juga menghadapi risiko pembiayaan yang menyalurkan dananya kemasyarakat. Risiko pembiayaan atau sering disebut pula risiko gagal merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau
ketidak
mampuan
nasabah
(pengusaha)
mengembalikan
pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan
41
Hafsah freya/ Friday, diakses pada 18 Jan 2013 08:40 dari http://freyacatatanku. blogspot.com/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankansyariah-i_18.html
33
tersebut merupakan gagal. Untuk mengantisipasi risiko pembiayaan aktivitas manajemen risiko yang telah ditetapkan untuk bank Islam pada produk murabahah dijelaskan sebagai berikut:42 Bank membeli barang atau komoditi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama. Khusus untuk transaksi murabahah dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi bank Islam hamper sama dengan risiko dengan bank konvesional. Sedangkan dalam transaksi murabahah tanpa pesanan atau dengan pesanan yang sifatnya tidak mengikat nasabah untuk membeli, menyebabkan bank menghadapi dua risiko. Pertama, tidak ada jaminan bagi bank islam seandainya pembeli membatalkan transaksi. Kedua, bank Islam akan mengalami risiko kerugian, dikarenakan menurunnya nilai barang tersebut akibat cacat atau rusak selama masa penyimpanan.43 4. Identifikasi risiko dan antisipasinya Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank pada umumnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank
42
Prof. Dr. H. Veithzal Rifai,S.E., M.M., M.B.A. dan Rifki Ismail, S.E., M.Ec. , Ph. D., Islamic Risk Management For Islamic Bank ( Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2013), h.240 43 Ibid h.241-242
34
yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada enam hal:44 a. Proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank Islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa. b. Proses manajemen. Keunikan bank islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan chart of account (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk. E. FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Ketentuan umum fatwa DSN No : 17/DSN/IX/2000 Ta’zir Pertama : 1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada
nasabah
yangmampu
membayar,
tetapi
menunda-nunda
pembayaran dengan disengaja 2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
44
A.Karim Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Vol.3. 2007), h.256-257
35
3. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. 4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah bersikap disiplin terhadap pembayaran. 5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan pada saat akad ditandatangani. 6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan untuk dana sosial. Kedua : Jika salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelahtidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ketentuan umum fatwa DSN No : 43/DSN-MUI/VIII/2004: Ta’widh Pertama : 1. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pad pihak lain.
36
2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. 3. Kerugian riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. 4. Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dengan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. 5. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istisna, serta murabahah dan ijarah. 6. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, gati rugi hanya boleh dikenakan oleh shibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. Kedua : 1.
Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak. 3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. 4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. Ketiga :
37
Jika salah satu pihak tidak menemukan kewajiban atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaanya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Keempat : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung dilapangan.45 Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.46 Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya.47 Melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Bahwa deskriptif-kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau 45
Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 82. 46 Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 166. 47 Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), h. 3.
3738
39
objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis.48 2. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah dan Penanganan Risiko Kredit Macet Pada Kendraan Bermotor. Kanor Pusat : Jl. Cinere Raya Blok A No. 42 Cinere – Depok. Yang dilkukan penelitian pada bulan Maret 2015. 3. Jenis Data a. Data primer Data primer merupakan sebuah informasi dan data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara dengan pimpinan BPRS Al Salaam cabang Cinere. b. Data Sekunder Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh
oleh
penulis
dengan
cara
membaca,
melihat
atau
mendengarkannya. Dalam penelitian ini, penulis akan memperoleh data 48
Wahyu Wibowo, Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011), h. 43.
40
berupa laporan keuangan serta informasi-informasi dari internet maupun jurnal. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian Lapangan (Field Research) Melakukan wawancara dengan narasumber, sehingga penulis mendapat informasi langsung mengenai manajemen operasional yang diterapkan pada bisnis syariah tersebut. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.49 Hasil wawancara digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian ini. 5. Teknik Analisis Data Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk memberikan
pemecahan
masalah
dengan
mengumpulkan
data,
mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan
49
Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 118.
41
dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah.50 Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Hiberman
Pengumpulan
Reduksi
Penyajian
Kesimpulan
Data
Data
Data
Atau Verifikasi
a. Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah kedalam bentuk transkip atau bahasa tertulis.51
50
Artikel, “Deskriptif Kualitatif”, diakses pada 14 Mei 2014 dari http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/ 51 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 349.
42
b. Reduksi Data Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan dilapangan, kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatancatatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian. c. Penyajian Data (Display Data) Data yang sudah dikumpulkan dan diklasifikasikan, kemudian disajikan dalam bentukk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan data. d. Kesimpulan atau Verifikasi Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari hasil wawancara. Hasil penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali untuk mencocokan dari reduksi data dan display data, agar kesimpulan yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.52
52
Miles & Huberman (1992)
43
B. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Al Salaam53. PT BPR Amal Salman yang lebih dikenal dengan nama BPR Al Salaam, didirikan pada tangga l9 Oktober 1991. Pendiriannya diprakarsai oleh para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang aktif di Masjid Salman pada saat masih menjadi sebagai mahasiswa. Kebersamaan selama menimba ilmu di perguruan tinggi telah mendorong para alumni ini untuk melanjutkan kegiatan amalnya seperti yang telah dilakukan dahulu di Salman ITB dengan membentuk lembaga yang bergerak di bidang sosial dengan nama Yayasan Amal Salman. Salah satu bentuk kegiatan yang ditujukan untuk membantu perekonomian masyarakat adalah dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama BPR Al Salaam Pendirian BPR Al Salaam juga dimaksudkan untuk turut serta dalam pelayanan lembaga keuangan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman. Berbeda dari badan usaha swasta pada umumnya BPR Al Salaam merupakan usaha yang berlandaskan kebersamaan (Solidarity Corporate) yang
53
“Sejarah BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari http://www.bprsalsalaam.co.id/?fuseaction=home.general§ion=profil&subsection=sejarah_bprs_al salaam
44
tetap menjunjung tinggi profesionalisme. BPR Al Salaam hadir untuk memberikan pelayanan “retail banking” bagi kemajuan bersama sesuai dengan motto “Maju Dalam Kebersamaan”. Kegiatan operasional BPR ini dimulai pada tanggal 29 Pebruari 1992 berdasarkan Akte No. 30 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, diubah dengan akte No.14 tanggal 5 Desember 1991 dari Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No.C2-7937.HT.01.01.TH.91 tanggal 19 Desember 1991 dan didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri di Bogor dibawah No. WB.DH.1.PR.01.10.92 serta diumumkan dalam tambahan No.657 dari Berita Negara RI No.13 tanggal 14 Pebruari 1992 dan tambahan No. 5045 dari Berita Negara RI No.70 tanggal 1 September 2000. Jumlah modal yang disetor pada awal berdiri tahun 1991, sebesar Rp. 69,8 juta dengan jumlah pemegang saham sebanyak 40 orang. Pada tahun 2003, modal yang disetor telah mencapai Rp. 1,28 milyar dengan jumlah pemegang saham sebanyak 103 orang. Selanjutnya untuk mendukung pengembangan telah disetujui peningkatan modal dasar perseroan dalam RUPS tahun 2003 dari Rp. 1 milyar menjadi Rp. 5 milyar. Peningkatan tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui SK Nomor : C-04029 HT.01.04.TH.2004. Keinginan para pemegang saham sejak awal pendirian untuk menjadikan BPR Al Salaam
sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat
45
ekonomi menengah ke bawah dengan corak khusus yaitu pelayanan perbankan dengan nafas keislaman alhamdulillah sudah dapat kami wujudkan dalam bentuk nyata melalui kegiatan operasi Perbankan Syariah sejak tanggal 3 Juli 2006. 2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan BPRS Al Salaam54 a. Visi BPRS Al Salaam: “Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Terbaik di Indonesia” b. Misi BPRS Al Salaam: “Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemerataan pembangunan perekonomian sektoral dengan orientasi pengembangan usaha kecil dan menengah menuju kesejahteraan bagi stake holder”. c. Motto BPRS Al Salaam: “Maju Dalam Kebersamaan” d. Tujuan BPRS Al Salaam: 1) Dengan profesionalisme tinggi berusaha memberikan pelayanan kepada nasabah melalui penyediaan jasa keuangan yang optimal dalam hal kualitas,
kenyamanan,
keamanan,
dan
keuntungan
dalam
hal
berinvestasi. 2) Memberikan tingkat kesejahteraan yang baik bagi seluruh karyawan. 3) Memberikan hasil yang terbaik bagi stake holder.
54
“Visi dan Misi BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari http://www.bprsalsalaam.com/?fuseaction=home.general§ion=profil&subsection=visi_dan_misi
46
PT. BPRS AL SALAAM AMAL SALMAN SATUAN PENGAWAS INTERN REALISASI PEMBIAYAAN APRIL 2015
Sum of PLAFON Row Labels KTR PAS PSKKB PSKM PSM PSPP Grand Total
Column Labels 001 242,330,939 442,250,429 445,228,607
1,129,809,975
3. Aset BPRS Al Salaam BPRS Al Salaam mempunyai nasabah kurang lebih 7.682 orang nasabah yang tersebar dia 7 kantor cabang. Per Juni Tahun 2010 Al Salaam mempunyai total Asset sebesar 172,342,354 milyar, dengan total pembiayaan murabahah
sebesar
135,188,038
milyar
dan
total
pembiayaan
musyarakah/mudharabah sebesar 1,431,161 milyar. Al Salaam juga berupaya untuk memperbaiki performance pembiayaan bermasalah selama tahun 2008 tetap dilakukan. Hal ini tercermin dari menurunnya rasio NPF dari 4,8% menjadi 3,23%.37 4. Struktur Organisasi Dewan Komisaris
:
Mulya Soepardi B. Munir Sjamsoeddin
Direksi
:
Ichwanda Munir Syamsoeddin Azwar
47
Dewan Pengawas Syariah
:
Mohammad Yahya Mohammad Akmasj
Sumber: http://www.bprsalsalaam.com/ 5. Produk dan Layanan
48
a) Tabungan iB Amanah Merupakan tabungan mudharabah yang memiliki bagi hasil yang cukup tinggi dibandingkan dengan tabungan pada umumnya. Tabungan ini diberi nama Amanah karena BPRS Al Salaam yang beroperasi menggunakan system syariah Berbagai keunggulan fitur tabungan iB Amanah antara lain: 1) Minimal setoran awal Rp. 100.000,-, setoran selanjutnya Rp. 50.000,-. 2) Bebas biaya administrasi. 3) Nisbah bagi hasil 25 (nasabah) : 75 (bank). 4) Bagi hasil setara 5,07% p.a. (Equivalen Rate Juni 2014) 5) Bebas tarik dana kapan saja. Biaya penutupan rekening Rp. 50.000,-. 6) Hadiah/insentif senilai Rp. 100.000,- (diberikan di bulan ke-12) untuk nasabah dengan saldo rata-rata perbulan selama 12 bulan >= Rp. 10.000.000,- (hadiah diberikan di akhir). 7) Hadiah undian menarik per kelompok (syarat pengundian perkelompok minimal 20 nasabah dengan nominal kumulatif sudah mencapai minimal Rp. 20 Juta). 8) Hadiah undian promosi untuk nasabah yang membuka tabungan baru di periode Agustus 2014 s.d. Desember 2014. Dengan nominal Rp. 100.000,berhak mendapat satu kupon undian, berlaku kelipatan. 9) Layanan Pick-Up Service bagi nasabah individu yang akan melakukan penempatan dengan nominal Rp. 50.000.000,- (layanan sebatas dokumen,
49
untuk uang melalui mekanisme transfer). Untuk penempatan tabungan iB Amanah terdapat layanan trasaksi di tempat kelompok/grup nasabah dengan
syarat
nominal
penempatan
gabungan
seluruh
anggota
kelompok/grup minimal Rp. 25.000.000,- (Pick Up dilakukan secara regular sesuai jadwal). b) Tabernas
Platinum atau Tabungan
Berencana
Al
Salaam
Platinum merupakan tabungan mudharabah berjangka yang dikhususkan bagi Anda yang memiliki rencana-rencana atau tujuan-tujuan tertentu, seperti ibadah umroh/haji, pernikahan, biaya pendidikan, travelling, dan rencana-rencana lainnya. Tabungan ini diharapkan dapat membantu para nasabah dalam mewujudkan impiannya bersama keluarga secara teratur dan terarah. Tabernas Platinum semakin menarik dan menguntungkan karena dilengkapi dengan fitur-fitur, sebagai berikut: 1) Setoran awal minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setoran selanjutnya minimal Rp. 200.000,-. 2) Bebas biaya administrasi. 3) Nisbah bagi hasil menarik, yaitu 35 (nasabah):65 (bank) 4) Bagi hasil tinggi setara dengan 7,08% p.a. (Equivalen Rate bulan Juni 2014) 5) Dapat ditarik sesuai jatuh tempo tanpa biaya penalty. Bagi nasabah yang menarik sebelum tanggal jatuh tempo, maka tidak ada pembayaran bagi hasil.
50
6) Bebas biaya penutupan rekening untuk nasabah yang tidak menarik dananya minimal selama 12 bulan. (Biaya penutupan sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya Rp. 50.000,-). 7) Jangka waktu 12 bulan sampai dengan 120 bulan. 8) Hadiah/insentif senilai Rp. 500.000,- bagi nasabah yang memiliki saldo rata-rata perbulan selama 12 bulan >= Rp. 25.000.000,- (hadiah diberikan di akhir). 9) Bagi nasabah yang membuka tabungan baru di periode Agustus s.d. Desember 2014 berhak mendapatkan 1 kupon undian dan berlaku kelipatan. 10) Layanan Pick-Up Service untuk nasabah individu dengan nominal penempatan minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (layanan sebatas dokumen, sedangkan untuk uang melalui mekanisme transfer). 11) Layanan Pick-Up Service dan transaksi di tempat untuk nasabah kelompok/grup yang memiliki nilai nominal penempatan minimal Rp. 25.000.000,- (total penempatan dari seluruh anggota). c) Tabungan Wadiah al salaam Merupakan simpanan dana pihak ketiga di BPRS Al Salaam. Setoran awal minimal Rp 10.000,- dan dapat diambil setiap saat (pada jam kas). d) Deposito Syariah Rakyat (DSR) Maxima Merupakan produk deposito mudharabah BPRS Al Salaam yang memiliki keunggulan imbal bagi hasil tinggi dan bebas biaya penalty.
51
Produk ini merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin berinvestasi di sektor syariah yang jelas menguntungkan dan bebas dari unsur riba. DSR Maxima dapat Anda miliki dengan penempatan minimal sebesar Rp. 2,5 juta rupiah saja. Beberapa fitur menarik DSR Maxima dapat Anda simak di bawah ini: 1) Minimal setoran awal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 2) Bebas biaya administrasi. 3) Nisbah bagi hasil 40 (nasabah) : 60 (bank) 4) Bagi hasil menguntungkan setara dengan 8,84% (Eq. Rate Agustus 2014). 5) Deposito DSR Maxima dengan nominal mulai dari >= Rp. 20 juta, bagi hasil dapat ditransfer ke rekening tabungan di Bank lain atas nama nasabah. 6) Dapat ditarik sesuai jatuh tempo. Tidak ada pembayaran bagi hasil berjalan apabila dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo (mengikuti tanggal valuta penempatan deposito). 7) Bebas biaya penutupan rekening. 8) Jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan. 9) Pick-Up Service atau layanan transaksi ditempat nasabah dengan syarat nominal penempatan deposito minimal Rp. 100 juta (layanan
52
hanya sebatas dokumen, adapun untuk transaksi uang dilakukan melalui mekanisme transfer). e) Pembiayaan Al Salaam Syariah (disingkat "PAS') Pembiayaan Al Salaam Syariah (disingkat "PAS ') adalah produk BPRS Al Salaam dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan nasabah kecuali yang melanggar hukum, adat, budaya dan syariah. Plafond Pembiayaan adalah Plafond pembiayaan yang diberikan minimal sebesar Rp. 15 juta (lima belas juta rupiah) dan setinggi- tingginya sebesarRp. 150 juta (seratus lima puluh juta rupiah).Tingkat lmbalan Tingkat imbalan dalam bentuk efektif per tahun yang ditentukan dalam Memorandum Direksi. Apabila ada calon nasabah atau nasabah lama yang dianggap pembiayaannya beresiko kecil dan baik atau untuk tujuan penetrasi pasar/segmen pasar, maka spesial margin dapat diusulkan oleh cabang dan disetujui oleh Direktur Bisnis. Direktur Bisnis harus memperhatikan bahwa berapapun spesial margin yang diberikan, pada saat lunas dan lancar nasabah tetap akan mendapatkan IPTW. Pemberian IPTW mengikuti ketentuan yang berlaku. Jangka Waktu Pembiayaan : Jangka waktu pembiayaan maksimal 60 (enam puluh) bulan.Akad : 1) Jenis Akad yang digunakan adalah Murabahah dengan wakalah atau langsung dibayarkan kepada pemilik/supplier untuk pembelian barang (aset berwujud);
53
2) ljaroh Multijasa dengan wakalah atau langsung dibayarkan kepada pihak lain untuk kebutuhan jasa (aset yang tak berwujud). Nasabah : 1) Nasabah yang dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitas PAS adalah nasabah yang memiliki usaha sendiri (pengusaha) ataupun karyawan; 2) PAS dapat juga diberikan kepada nasabah yang masih mempunyai pembiayaan produk lain di BPRS Al Salaam, dengan tetap memperhatikan analisa kelayakan pemberian pembiayaan dan kemampuan membayar nasabah. Persyaratan: 1) Permohonan pembiayaan tertulis; 2) Memiliki kemauan (niat) dan sumber pengembalian yang layak untuk melunasi seluruh hutangnya; 3) Memberikan jaminan yang bankable, berupa tanah dan atau kendaraan bermotor; 4) Memiliki tempat tinggal tetap di wilayah kerja bank; 5) Memenuhi syarat sah akad dan perikatan f) Pembiayaan Kepemilikan Sepeda Motor (PKSM). Pengertian : PKSM adalah pembiayaan kepemilikan sepeda motor dengan skema murabahah tanpa wakalah yang diberihan kepada nasabah PT. BPRS Al Salaam Amal Salman.
54
Tujuan : Tujuan PKSM adalah melayani masyarakat yang membutuhkan sepeda motor namun tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli secara tunai. Nasabah : Nasabah yang dapat diajukan untuk mendapatkan fasilitas PKSM adalah nasabah umum atau nasabah kelompok yang memiliki sumber pengembalian pembiayaan (resource payment). Persetujuan Prinsip : A/O sebagai petugas Bank dapat memberikan persetujuan prinsip apabila Nasabah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1) menyerahkan fotokopi KTP nasabah; 2) menyerahkan : a) fotokopi Kartu Keluarga/Surat Nikah dan fotokopi KTP suami/istri nasabah (jika nasabah telah menikah); atau b) fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Pernyataan Balum Menikah (jika nasabah belum menikah); atau c) fotokopi Kartu Keluarga, Akta Cerai dan Surat Pernyataan Status Duda/Janda (ika nasabah telah bercerai dan belum menikah lagi); 3) menyerahkan
fotokopi
bukti
kepemilikan
rumah
(sertifikat
tanah/girik/AJB/SPPT PBB) dan aslinya diperlihatkan kepada Petugas Bank (selanjutnya fotokopi bukti kepemilikan rumah dilegalisir oleh Petugas Bank)
55
4) menyerahkan fotokopi KTP atas nama di BPKB dan STNK fiika nasabah menghendaki sepeda motor atas nama pihak lain selain nasabah) 5) Nasabah setuju dengan harga, besar angsuran, besar uang muka dan premi asuransi 6) Nasabah memiliki sumber pengembalian yang layak
56
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL
A. Hasil dan Pembahasan Prosedur
pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam
Cabang Cinere BPRS Al-Salaam memerlukan strategi dan kebijakan untuk dapat memenuhi target tersebut dengan menerapkan kebijakan dalam analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan oleh divisi khusus pembiayaan kendaraan bermotor . Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azwar selaku direktur bisnis dan zulfikar zulkarnain selaku Customer service Admin Apprasial, maka penulis dapat mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:55 1.
Tahap permohonan pembiayaan Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor
secara tertulis kepada pihak BPRS Al-Salaam .
Permohonan fasilitas pembiayaan dapat mencakup penambahan fasilitas yaitu nasabah mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor
tambahan
dengan ketentuan nasabah pada pembiayaan pertama telah berjalan setelah 6
55
Wawancara Pribadi dengan Azwar selaku Kepala Difisi bisnis dan Produk-Modal Krja dan Insvestasii, Jakarta, 20 Maret 2015.
56
57
bulan pertama dan pada angsuran ke 7 dengan kondisi lancar persyaratannya jaminan untuk pencairan dan memeriksa kelengkapan data. Calon nasabah datang ke kantor kemudian dibantu oleh Customer Service/Sales Officer mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan pihak bank. Bilamana nasabah tidak dapat datang ke kantor maka pihak SO (Sales Officer) yaitu staf marketing akan mendatangi nasabah dan memberikan formulir pembiayaan untuk diisi lengkap. Calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan. Persyaratan umumnya terdiri dari:56 Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. a) Usia minimal 21 tahun/telah menikah untuk usia ≥18 tahun. b) Tujuan
pembiayaan
untuk
kebutuhan
modal
kerja
atau
investasi/konsumsi. c) Memiliki usaha tetap/pekerjaan tetap. d) Jaminan atas nama milik sendiri atau pasangan atau orang tua atau anak kandung/penjamin. e) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Adapun persyaratan dokumen yaitu:
56
Wawancara Pribadi dengan Azwar selaku kepala difisi bisnis & produk-modal & investasi, Jakarta, 23 Maret 2015.
58
f) Fotokopi KTP calon nasabah dan pasangan 1 lembar. g) Fotokopi akta nikah/surat nikah 1 lembar. h) Fotokopi Kartu Keluarga 1 lembar. i) Slip gaji. Setelah permohonan diterima lisan maupun tulisan, pihak bank mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi mengenai diri calon nasabah melalui BI Checking dan ke berbagai sumber. Apabila hasilnya menunjukkan sinyal positif maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. 2. Tahap analisis pembiayaan Pada tahap ini reviewer akan memeriksa kelengkapan berkas calon nasabah seperti slip gaji, rencana pembelian, dan kelengkapan berkas lainnya.
Apabila
berkas
kurang
lengkap
maka
reviewer
akan
mengembalikannya kepada marketing.57 3. Admin (Order pengikatan notaris dari pembuatan akad pembiayaan). 4. Droping Pembiayaan (Bank Officer melakukan input data otorisasi Supervisor) 5. Setelah di cairkan dana bisa diambil cash atau transfer ke bank lain.
57
Zulfikar, wawancara khusus
59
Alur Prosedur Pembiayaan
NASABAH
permohonan pembiayaan
APPRAISAL/ PENILAI JAMINAN
CS/ AO/ AO
REVIEWER AKAD PEMBIAYAAN
BACK OFFICE ADMIN
REKENING NASABAH
B. Analisis Kelayakan Pembiayaan kendaraan bermotor
Pada BPRS Al-
Salaam Dalam pemberian pembiayaan kendaraan bermotor banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga analisis pembiayaan menjadi tepat guna. Hal ini diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan yaitu aspek character, capacity,ncapital, condition dan collateral. 1.
Character (karakter)
60
Character merupakan penilaian terhadap personalitas calon nasabah berupa sifat atau watak. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan bahwa sifat atau watak dari pihak yang akan diberikan pembiayaan benarbenar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari bagaimana sifatnya, kejujurannya, gaya hidup yang dianutnya, tidak pemabuk, tidak penjudi, usia debitur dan lain-lain. Watak calon nasabah dapat diketahui dengan melihat kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah merupakan nasabah lama, sedangkan untuk nasabah permohonan baru dapat diketahui dengan melihat kebiasaan setor tarik pada tabungan. SO/ AO akan memeriksa Daftar Hitam Bank Indonesia (BI Checking) untuk melihat kolektibilitas pembiayaan/ tingkat kesehatan pembiayaan nasabah. SO/ AO juga melakukan trade checking yaitu pencarian informasi ke rekan bisnis permohonan pembiayaan, pesaingnya ataupun pemilik usaha sejenis untuk memperoleh informasi mengenai reputasi. 2. Capacity (kapasitas) Capacity digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya untuk melunasi hutangnya, dimana diteliti mengenai pendidikan dan pekerjaan, slip gaji, jumlah anggota keluarga, pengeluaran rumah tangga, riwayat usaha, tersebut sehingga bank memperoleh keyakinan bahwa nasabah yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut diberikan oleh orang yang tepat. Analis pembiayaan akan melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam
61
melunasi hutang, kemampuan membiayai kegiatan operasional sehari-hari, dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam melunasi hutang. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan. 3. Capital (modal) Capital adalah berkaitan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan calon nasabah dalam membayar angsuran. Adapun penilaian terhadap capital adalah untuk mengetahui keadaan permodalan sumber-sumber dana dan penggunaannya, meneliti besar kecilnya gaji nasabah dan pekerjaanya. 4. Condition (keadaan) Condition adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran usaha calon nasabah. Penilaian terhadap kondisi ekonomi itu berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasinya atau mengantisipasi sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang. Hal yang dianalisis meliputi persaingan antar sesama pengusaha dalam batas kewajaran atau tidak, prospek usaha nasabah dan jumlah pesaing yang mengancam usaha nasabah jika banyak maka akan mempengaruhi omset penjualan nasabah. 5. Collateral (jaminan)
62
Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Jaminan ini diperlukan bila suatu saat nasabah wanprestasi walaupun demikian jaminan merupakan pendukung bukan aspek utama yang diperhitungkan. C. Kasus Bermasalah Pembiayaan Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor Macet Dalam dunia perbankan, sudah jadi hal yang sangat dimaklumi tentang masalah asabah yang tidak mampu membyar pada tepat waktu, walaupun sebelum diberikan pinjaman atau pembiayaan dana, pihak bank telah melakukan survey dan latar belakang kehidupan nasabah yag mengajukan pembiayaan kepada bank yang berangkutan, dan telah melakukan BI checking, BI checking termsuk salah satu program andalan setiap analisisator semua bank – bank yang ada di Indonesia, Karen dengan adanya BI chacking nasabah tersebut diketahui telh meminjam atau punya tunggakan yang belum terbayar, dengan BI chacking juga bisa melihat nasabah yang telat atau kabur dari hutang yang belum dibayar atau disebut nasabah bermasalah. BPRS Al Salaam juga mendapatkan kasus bermasalah pembiayaan kendaraan bermotor, yang terjadi dilapangan masih banyak nasabah yang kesulitan untuk membayar angsuran pembiayaan, itu terjadi karna beberapa hal
63
yang menyebabkan nasabah malas membayar angsuran seperti terjadinya kehilangan sepeda motor, di PHK sehingga tidak ada pemasukan untuk membayar angsuran sepeda motor, hal tersebut yang sering terjadi pada BPRS Al Salaam cabang Cinere. No. Deskripsi
1
2 3 4
5
6 7
OS Pokok s/d 30 April 2015 001
A.4 PSKSM Pembiayaan PSKSM 7,888,242,468 -/- PPAP khusus PSKSM Net Total Portofolio Pembiayaan 19,579,010,902 % PSKSM Terhadap Total Portofolio 40.29% Total Net Aset % PSKSM (Net) Terhadap Total Aset Total Modal % PSKSM (Net) Terhadap Total Modal Persentase NPF 2.88% Non Performing Financing (NPF) khusus PSKSM 226,819,727 Kolektibilitas 1 7,661,422,741 Kolektibilitas 2 11,759,048 Kolektibilitas 3 18,929,800 Kolektibilitas 4 196,130,879 Jumlah Rekening Nasabah PSKSM 1,089 Jumlah Nasabah/Rekening Bermasalah – PSKSM 41
Total pembiayaan
BPRS Al Salaam cabang cinere yang tercatat
sampai april 2015 yang mengajukan pembiayaan berjumlah
1,129,809,975 dari
jumlah tersebut dibagi menjadi beberapa produk pembiayaan didalamnya, PAS
64
242,330,939, PSKKB
442,250,429, dan PSKM
445,228,607. Khususnya untuk
nasabah pembiayaan kendaraan sepeda motor pada bulan april sebanyak 83 orang. NPF bulan maret sebesar 3.20%, jika dibandingkan dengan bulan april jumlah NPF pada bulan maret lebih besar. kemudian Saldo NPF pada bulan maret yaitu 264,233,901 sebanyak 45 jumlah rekening. Berdasarkan data sampai bulan april 2015, BPRS Al Salaam mengeluarkan biaya untuk produk pembiayaan sepeda motor senilai Rp. 7,888,242,468 sehingga dapat disimpulkan dari nilai tersebut cukup banyak yang meminta pembiayaan pada BPRS Al Salaam untuk sepeda motor. Adapun Jumlah Rekening Nasabah PSKSM sebesar 1,089 rekening.
Dan tercatat
pada bulan april ada 41 nasabah yang macet dalam pembayaran angsuran. Adapun kebijakan BI bank dikatakan sehat jika total kredit macet dibawah 5%. Dapat disimpulkan pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam masih sangat baik yaitu sebesar 2.88%. LAMPIRAN KOL 2-4 ALL PRODUK S/D 30 APRIL 2015 SATUAN PENGAWAS INTERN PRODUK
Status
LOAN HOLDER
OS POKOK
O/S MARGIN
TELAT HARI
JAMALUL IZZA
561,413
12,683
PSKM
1114
j.tempo
REZA MAHARDHIKA
3,391,024
198,519
PSKM
158
.
CECEP SOLEHUDIN
2,881,217
137,684
PSKM
97
.
ZAENUDIN FITRI KURNIAWAN
431,918
5,797
PSKM PSKM
21 420
j.tempo j.tempo
65
1,967,314
518,490
MIAN B NEMIN
5,215,929
1,546,345
PSKM
734
j.tempo
AGUS SUSANTO MUHAMAD KURNIAWANSYAH
12,051,288
3,063,461
PSKM
1324
j.tempo
9,377,652
1,963,061
PSKM
1464
j.tempo
GUGUN GUNARDI
11,534,020
3,418,961
PSKM
1485
j.tempo
EHA
4,415,451
1,978,711
PSKM
1792
j.tempo
HENDRA SYAFRI
9,648,201
3,362,492
PSKM
2272
j.tempo
ANDHI LALA
3,274,337
810,247
PSKM
728
j.tempo
YULIANTO SUSANA 5,113,275 RADEN ARDJOENA WACHJOEWIDAJAT 2,870,902 RADEN ARDJOENA WACHJOEWIDAJAT 9,425,874
307,042
PSKM
948
j.tempo
936,096
PSKM
1445
j.tempo
3,285,307
PSKM
2064
j.tempo
BUDI MULYANA 8,281,156 RADEN ARDJOENA WACHJOEWIDAJAT 8,001,725
2,861,084
PSKM
2104
j.tempo
2,957,332
PSKM
2109
j.tempo
BUDI MULYANA
10,559,789
3,586,494
PSKM
2109
j.tempo
PRAVDI MAHATMA
7,462,824
1,533,874
PSKM
2483
j.tempo
ANDRY SETIAWAN
749,146
9,974
PSKM
7
j.tempo
DIDIK AHMADI
876,638
9,353
PSKM
28
j.tempo
WINARNI
1,024,114
26,373
PSKM
32
j.tempo
ANDAYANI
1,289,906
34,812
PSKM
86
j.tempo
ARI BAWANTO
15,961,138
3,114,107
PSKM
1167
j.tempo
RAHMAT HIDAYAT ZAINI
1,347,246
26,919
PSKM PSKM
622 1158
j.tempo j.tempo
66
10,938,735
2,881,839
NURYANDA MURSIDI
6,273,043
385,462
PSKM
665
j.tempo
AJI SUGI HANDOKO MUHAMMAD NURYUSUFFI JUSMAN
1,307,722
207,403
PSKM
942
j.tempo
4,127,192
583,147
PSKM
1409
j.tempo
ABDUL KALIM
8,659,439
1,656,813
PSKM
1550
j.tempo
SUBCHAN AL RASJID
938,490
24,839
PSKM
2
j.tempo
ETTI SUSHANTY
1,200,709
20,955
PSKM
33
j.tempo
WAHYUDIN
1,272,861
20,637
PSKM
41
j.tempo
SYAHRONI
441,628
6,681
PSKM
149
j.tempo
UCHA SULIASMI
16,632,825
4,176,385
PSKM
285
.
ABDUL HAFIZ
7,783,405
616,230
PSKM
704
j.tempo
SETIAWAN
1,765,303
56,137
PSKM
720
j.tempo
WANHARIL KAUSAR
6,704,978
841,384
PSKM
797
j.tempo
MUHAMMAD MURSIDI
10,522,990
2,047,418
PSKM
932
j.tempo
24,559
PSKM
1135
j.tempo
1,579,945
PSKM
905
j.tempo
MUHAMMAD TOHA 619,953 SITI TOYIBATTUL HASANAH 9,916,957
D. Penangan kredit macet pada pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam cabang Cinere
Teguran via telfon
Mengirim surat
Datang ke rumah
Eksekusi
67
Pembiayan mempunyai 2 objek yang akhirnya menimbulkan nasabah macet dan nasabah lancar, orang yang melakukan pembayaran secara tepat waktu karna orang tersebut bertanggung jawab atas tanggungannya. Sedangkan seseorang yang melakukan telat bayar karna orang tersebut kurang tanggung jawab dan tidak bisa memenajemen kebutuhannya dengan baik. Allah SWT juga menegaskan dalam Al- Quran barang siapa seseoorang melalaikan hutangnya maka orang tersebut akan di hinakan dihadapan Allah SWT. Dan nabi Muhammad juga tidak mau menyolatkan jenazah apabila jenazah tersebut belum melunasi hutang – hutangnya dengan orang lain. Analisis pembiayaan meupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di Bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana (pejabat) pembiayaan di BPRS Al salaam cabang Cinere dimaksudkan untuk : 1. Menilai kelayakan usaha calon nasabah. 2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. 3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Tidak jauh berbeda dengan analisis bank konvensional, di BPRS Al salaam cabang cinere juga benar-benar merinci usaha yang dilakukan nasabah yang tidak bertentangan dengan syariat-syariat islam, seperti tidak membuka diskotik, pabrik narkoba, pabrik minuman keras, perkebunan ganja, rumah judi
68
dan lainnya, sedangkan di bank konvensional, bank membebaskan usaha apa saja yang dilakukan nasabah. Setelah tujuan analisis pembiayaan BPRS Al salaam cabang cinere dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan atau nasabah, maka unuk selajutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menganalisis pembiayaan.
E. Penyeabab Pembiayaan Bermasalah Ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang sering terjadi di berbagai lembaga keungan, baik lembaga keuangan syariah ataupun lembaga keuangan konvensional seperti yang tertera dibawh ini : 1. Aspek analisis pembiayaan a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah dari segi bisnis perdagangan, industri dan jasa b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan 2. Aspek perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada nasabah. 3. Aspek sumber pengembalian a. Proyeksi penjualan terlalu optimis b. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan competitor c. Tidak memperhitungkan kebutuhan hidup nasabah
69
4. Aspek jaminan a.
Tidak memperhitungkan marketable
b.
Aspek nilai jaminan
c. Aspek letak / strategisnya d. Aspek perimbangan dengan pembiayaan 5. Sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan risiko, seandainya pembiayaan bermasalah 6. Lemahnya supervise & monitoring a. Desk monitoring (meja pemantauan) 1) Kurang dilakukan evaluasi atas rekening nasabah 2) Kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah 3) Belum diterpkannya penggolongan pembiayaan secara tertib b. On side montoring (pada sisi pemantauan) 1) Jarang berkunjung ke lokasi usaha nasabah, sehingga side streaming dan permasalah nasabah tidak terdeteksi sejak awal 2) Tidak pernah dihubungi melalui telepon 3) Tidak pernah dilakukan supervisi lapangan F. Faktor Ekstern Nasabah 1. Nasabah ( character, chapaciy & condition ) a) Meninggalnya nasabah b) Perselisihan sesama direksi
70
c) Perceraian nasabah d) Anggota keluarga sakit e) Kecelakaan dll 2. Lingkungan a) Bencana alam b) Kebijakan pemerintah c) Demonstrasi / kerusuhan politik d) Kendala musim G. Gejala Dini Pembiayaan Bermasalah 1.
Hubungan Perbankan dan Kelainan Kegiatan Operasional Nasabah a. Pembiayaan yang terus menerus b. Penurunan continue saldo simpanan di bank c. Ketergantungan yang berat pada hutang jangka pendek d. Peningkatan jumlah & frekuensi permintaan pembiayaan 1) Suppliers minta informasi untuk peningkatan pemberian pembiayaan pada nasabah 2) Fasilitas produksi tidak terawat baik
2. Kerugian Akibat Nasabah Bermasalah a. Biaya dana / pembiayaan b. Biaya administrasi c. Personalia / moral d. Reputasi
71
e. Kesempatan berusaha f. Pengacara g. Rentabilitas h. Solvabilitas H. Strategi Collection Langsung 1. Simpati a. Sopan b. Menyanjung c. Fokus pada tujuan d. Menghargai e. Perhatian pada kebanggaannya 2. Empati a. Sopan b. Menyelami keadaan nasabah c. Bicara seakan untuk kepentingan nasabah d. Bangkitkan emosi, perasaan, kesadaran, perenungan dll 3. Menekan a. Langsung : tegas, keras, permalukan, ditakuti b. Tidak langsung : pinjam bendera, saingan, atasan, polisi I. Proses Penangan Pembiayaan Bermasalah 1. Lancar ( monitoring usaha, stock, proyek dll )
72
2. Kurang lancar ( surat pembritahuan, teguran, kunjungan ) ( preventif : reschedule, resruktur, rekondisi ) 3. Diragukan ( surat teguran, peringatan, kunjungan ) (reschedule, resruktur, rekondisi ) 4. Macet ( penagihan, offset jaminan, eksekusi, dll) a. RESCHENDULING ( PENJADWALAN ULANG ) Syarat-syarat : 1) Potensi usaha ada 2) Kemampuan debitur masih ada 3) Masalah arus kas sementara 4) Plafond tetap Perubahan : 1) Jangka waktu 2) Jadwal angsuran 3) Masa tenggang 4) Jumlah angsuran b. REARRANGEMENT ( PENATAAN ULANG ) Syarat – syarat : 1) Potensi usaha ada 2) Kemampuan nasabah masih ada
73
3) Problem arus kas sementara 4) Plafon bisa berubah Perubahan : 1) Jangka waktu 2) Jadwal angsuran 3) Masa tenggang 4) Jumlah angsuran 5) Jumlah plafon persyaratan 6) Jaminan c. RESTART REQUIREMENT ( PERSYARATAN ULANG ) Syarat – syarat : 1) Potensi usaha ada 2) Sarana usaha memadai 3) Masalah arus kas & management 4) Plafond tetap / berubah Perubahan : a. Jangka waktu b. Jadwal angsuran c. Harga jual
74
d. Agunan e. Kepemilikan f. Pengurus g. Nama & status prusahaan h. Perubahan nasabah J. Eksekusi Pembiayaan ( upaya penyelesaian pembiayaan dngan menjual, jaminan / usaha karena nasabah sudah tidak prospektif ) 1. LIKUIDASI USAHA Upaya pejualan stock barang dagangan sarana produksi, bahkan tempat usaha, jaminan dll, guna menutupi pembiayaan yng tertunggak. a. Penjualan dilakukan untuk pembayaran angsuran / pelunasan pembiayaan. b. Tidak ada pembelian kembali barang dagangan. 2. PERWASITAN MELALUI BASYARNAS Eksekusi jaminan melalui perwasitan di badan Arbitrase Syariah ( musyawarah/ persidangan disertai hakim / wasit / penengah dari basyarnas ) yakni : upaya pengembalian / pelunasan / penjualan jaminan pembiayaan dengan melalui musyawarah didepan wasit ( arbitrase ) untuk mendapat keputusan, yang akan didaftarkan ke pengadilan negri untuk eksekusinya. 3. PARATE EKSEKUSI Eksekusi jaminan tanpa melalui gugatan perdata terlebih dahulu (secara sukarela)
75
Yakni : upaya pengembalian / pelunasan pembiayaan dengan / dari penjualan jaminan nasabah secara sukarela 4. COLLECTION AGENT Proses pengambil pembiayaan bermasalah melalui pihak ketiga ( orang / lembaga lain ). 5. LITIGASI Peroses pengambil alihan jaminan secara paksa dengan saluran hukum yang berlaku dengan melibatkan lembaga resmi negara dibidang hukum ( melalui gugatan pengadilan ) K. Syarat & Proses Litigasi 1.
Chacking dokumen : a. Penyiapan ( surat peringatan 1, 2 & 3 dan surat nasabah kepada LKS ) b. Dokumen perjanjian dan jaminan hak tanggungan ( dokumen yuridis lainnya ) c. Fasilitas pembiayaan telah jatuh tempo, karna proses litigasi hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiyaan nasabah telah jatuh waktu.
2.
Tahapan : a. Mencari lawyer yang telah dianggap cakap, pengalaman dalam bidang peagihan dan dapat berkerja sama dengan LKS b. Membuat UP ( usulan pembiayaan ) ke komite UPP perihal persetujuan pemakaian lawyer dan biaya-biaya yang di timbul
76
c. Memintakan rencna kerja dan target date dari lawyer yang telah disetujui komite 3.
Proses Litigasi melalui pengadilan terdiri dari : a.
Gugatan perdata
b.
Pidana
c.
Rill eksekusi jaminan Pembiayaan dikataka bermasalah apabila pembiayaan tersebut lebih
dari 90 hari, pembiayaan dikatakan lancar apabila kurang dari 90 hari. penanganan pembiayaan bermasalah pada BPRS Al salaam cabang cinere yaitu: Dengan cara somasi / teguran berupa surat somasi yang kita berikan jangka waktu 1 minggu, agar si nasabah tersebut membayar lancar dan apabila nasabah tersebut belum mau membayar atau belum membayar dari batas waku yang telah ditentukan maka peugas bank akan segera mengeksekusi jaminan tersebut. Dan selanjutnya ketika barang sudah dikuasai bank maka bank akan memberikan waktu 2 minggu kepada nasabah unuk menembus atau mengambil kembali jaminan tersebut, apa bila dalam waktu 2 minggu tersebut tidak konfirmasi kepada bank maka bank akan melakukan lelang terbuka atas jaminan tersebut atau barang yang di eksekusi. Selanjutnya ketika barang lelangan tersebut sudah terjual maka hasil dari penjualan barang tersebut untuk menutupi jumlah sisa hutang nasabah kepada bank, dan apabila masih
77
ada sisa dari penjualan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah sisa penjualan barang tersebut. Jika di lihat dan di perhatikan tentang tata cara yang dilakukan BPRS Al salaam cabang cinere, maka telah terlihat bahwa BPRS Al salaam mengedepankan cara-cara sesuai syariat islam dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, yaiu dengan cara simpati terhadap nasabah yang telah menunggak atau macet, pada praktenya dilapangan ketika ada nasabah yang bermasalah pembayarannya bagian penagihan tidak pernah menggunakan kata-kata kasar apalagi sampai membentak-bentak seperti yang tejadi pada lembaga keuangan konvensional. Banyak yang terjadi ketika proses penagihan melakukan cara debt collector akan merugikan kedua belah pihak dari pihak nasabah dan pihak bank, menjadi masalah perusak tali silaturahmi sesama manusia karna fakor penagihan dengan cara di bentak-bentak. Namun pihak BPRS al salaam tidak melakukan hal seperti itu karna berpedoman kepada syariat-syariat islam, yang dilakukan BPRS Al salaam adalah dengan cara teguran dan apabila masih belum di respon dari nasabah tersebut maka BPRS al salaam melakukan eksekusi, tetapi tidak melakukan kekerasan terhadap nasabah, tetapi dengan cara musyawarah agar tidak terjadi kerugian di salah satu pihak.
78
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian bahwa analisis kelayakan pembiayaan murabahah dan penangan risiko kredit macet pada kendaraan bermotor di BPRS Alsalaam cabang cinere dilihat dari kriteria sebagai berikut : 1. Prosedur pembiayaan kendaraan bermotor Nasabah secara lisan atau tulisan mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor kepada BPRS Al Asaalam. Kemudian BPRS menindaklanjuti dan meminta dokumen nasabah yang kemudian dilanjutkan untuk analisis kelayakan. 2. BPRS melakukan analisis kelayakan dengan 5 C yaitu sebagai berikut : a. Character, merupakan penilaian terhadap personalitas cara calon nasbah berupa sifat atau watak. b. Capacity, Meninjau kemampuan calon nasabah dalam mengebalikan pembiaayan. Ditinjau dari pendapatan nasabah tersebut. c. Capital, kekayaan yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan keberlngsungan pembiaayaanya kendaraan bermotor.
78
79
d. Condition, keadaan social ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi kemampuan calon nasabah dalam melunasi pembiayaanya. e. Colecteral, jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah dengan tujuan jika terjadi pembiayaan macet maka jaminan tersbut akan eksekusi. 3. Penangan BPRS terhadap nasabah pembiaayaan macet kendaraan bermotor, memiliki beberapa tahap yaitu : a. BPRS Al Salaam menghubungi nasabah pembiaayan macet via telpon b. BPRS Al Salaam mengirim surat kepada nasabah pembiayaan macet c. BPRS Al Salaam datang kerumah nasabah pembiayaan mecet kemudian bermusyawarah. BPRS mengharapkan nasabah untuk melanjutkan pelunasan pada umumnya d. BPRS
Al
Salaam
mengeksekusi
kendaraan
bermotor
kemudian
melelangnya. Jika ada kelebihan dari hasil lelang tersebut maka kelebihan tersebut akan dikembalikan oleh nasabah. Adapun jika harga lelang tidak dapat menutupi sisa hutang nasabah maka BPRS akan mengikhlaskan hutang nasabah.
B. Saran 1. Bagi BPRS Alsalaam cabang cinere, semua tata cara atau prosedur yang dilakukan BPRS Alsalaam sudah baik, namun agar lebih mengurangi risiko nasabah macet atau bermasalah dengan cara melakukan pensortiran dari segi
80
data tertulis dan data lapangan agar tidak mudah untuk di manipulasi data atau di bohongi, mungkin dari hal sekecil itu bisa saja menjadi salah satu masalah yang di hadapi BPRS Alsalaam. 2. Bagi peneliti selanjutnya, diharpkan melanjutka penlitian ini dengan fokus dan lebih memperdalam dari judul ini agar lebih mengembangkan pembelajaran kita.
81
DAFTAR PUSTAKA
Al- Quran Abidin, Ibnu, Rad al-Mukhtar „alal Ardh al-Mukhtar, VI,
al-Kurtubi, Bidayatul
Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, II. Ade & Edia, Bank & Lembaga. Ah. Lathif Azharuddin. Fiqh Muamalat. jakarta: UIN Jakarta Press. 2005. A.Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2010. Anwari, Ahmad. Bank Rekan Terpercaya dalam Usaha Anda. Jakarta: Balai Pustaka. 1987. Antonio Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik Depok. Gema Insani ,2001. Arifin
Zainul.
Dasar-Dasar
Manajemen
Bank
Syariah.
Jakarta:
Pustaka
Alvabet,2006. Arthesa, Ade & Handiman, Edia. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT. Indeks,2006. Ayat, Syafri. Manajemen Risiko. Jakarta, Gema Akastri, 2003. Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Firdaus, Muhammad et al. Konsep dan Implementasi Bank Syariah. Jakarta, Renaisan, 2005. Herdiansyah, Haris. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
81
82
Herdiansyah, Haris. Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. Indonesia, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tentang Potongan Tagihan Murabahah, No.46/DSN MUI/II/2005, bagian pertama angka 1. Indonesia,
Fatwa
Dewan
Syariah
Nasional
tentang
Murabahah,
No.
04/DSNMUI/IV/2000, bagian pertama angka 1 s/d 6. Lexy J. Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010. Muhammad. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 2004. Peraturan
Menteri
Keuangan
No
84/PMK.012/2006,
Tentang
Perusahaan
Pembiayaan. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomer. PER 03/BL/2007 tentang kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip syariah. Disetujui oleh DSN-MUI melalui surat Nomor B-323/DSNMUI/XI/2007 Ramli, Hasbi, “Teori Dasar Akuntansi Syariah”, (Jakarta: Renaisan, 2005). Rifai, Veithzal. dan Ismail, Rifki. Islamic Risk Management For Islamic Bank. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2013. Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, II. Sutarno, Zulkifli. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim,2003. Suyanto, Bagong. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. Wiroso. Jual Beli Murabahah. Yogyakarta: UII Press, Vol, 1. 2005. Wibowo, Wahyu. Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2011. Anwari, Ahza http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1 Hafsah freya/ dari http://freyacatatanku. blogspot.com/2015/01/pembiayaan dalam
83
perbankansyariah-i_18.html Admin,” Artikel, “Deskriptif Kualitatif”, diakses dari http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2015/02/29/deskriptif-kualitatif/ “Sejarah BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari http://www.bprsalsalaam.co.id/?fuseaction=home.general§ion=profil&su bsection=sejarah_bprs_alsalaam “Visi dan Misi BPRS Al-Salam”, artikel diakses pada tanggal 12 Februari 2015 dari http://www.bprsalsalaam.com/?fuseaction=home.general§ion=profil&sub section=visi_dan_misi1 Wawancara Pribadi dengan Azwar selaku Kepala Difisi bisnis dan Produk-Modal Kerja dan Insvestasii, Jakarta, 23 Maret 2015. Wawancara Pribadi dengan Azwar selaku kepala difisi bisnis & produk-modal & investasi, Jakarta, 23 Maret 2015. Zulfikar Zulkarnain, wawancara khusus
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
HASIL WAWAN CARA PADA PIHAK BPRS AL SALAAM CABANG CINERE Narasumber
: Bapak Azwar selaku kepala difisi bisnis & produk-modal &
investasi. Waktu
: 23 Maret 2015
Tempat
: BPRS Al Salaam cabang cinere
7. Kapan BPRS Al Salaam berdiri ? l9 Oktober 1991. 8. Visi dan Misi BPRS Al Salaam ? Visi BPRS Al Salaam: “Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Terbaik di Indonesia” Misi BPRS Al Salaam: “Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dan menciptakan pembangunan pengembangan
kondisi
yang
kondusif
bagi
perekonomian
sektoral
dengan
orientasi
menengah
menuju
usaha
kecil
dan
pemerataan
kesejahteraan bagi stake holder”. 9. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BPRS Al Salaam ?
94
Prosedur yang dilakukan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan dengan cara mendatangi BPRS Al Salaam dan memberikan biodata diri nasabah untuk dilakukan analisis dari pihak BPRS layak atau tidak diberikan pembiayaan. 10. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan kendaraan bermotor di BPRS Al Salaam ? Dengan cara mendatangi rumah calon nasabah dan melihat pekerjaan calon nasabah, melihat slip gaji, data diri nasabah tersebut. 11. Tidakan yang dilakukan BPRS terhadap nasabah yang bermasalah dalam pembayaran ? Melakukan teguran / peringatan via telfon dan mengirim surat, apabila belum mendapat respon dari nasabah, maka pihak BPRS medatangi rumah nasabah tersebut dan melakukan eksekusi.
