ANALISA FUNGSI MANAJEMEN DALAM ORGANISASI (KOMNAS HAM)
Disusun oleh : Septyarini Dwi Praminingtyas (114674052) S1 – Ilmu Administrasi Negara
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 2011
I Pendahuluan Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM bertujuan : Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Tujuan Strategis 1.
Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi di bidang ekosob dan sipol yang berbasis HAM dan keadilan social (social justice);
2.
Memperkuat kesadaran aparat Negara dan civil society tentang pentingnya perlindungan dan pemajuan HAM;
3.
Mendorong reformasi dan supremasi hokum berbasis HAM;
4.
Meningkatkan kinerja Komnas HAM dalam perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya;
5.
Memperkuat posisi kelembagaan Komnas HAM.
Visi Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM.
Misi Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM; Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia; Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya; Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi;
Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial (social justice); Memperkuat kesadaran aparatur negara dan civil society atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM; Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stake-holder) dalam rangka perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia.
LANDASAN KOMNAS HAM Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas dan wewenang Komnas HAM Disamping kewenangan tersebut, menurut UU No. 39 Tahun 1999, Komnas HAM juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 tantang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, mendapatkan tambahan kewenangan berupa Pengawasan. Dimana Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menemukan ada tidaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Instrumen Acuan
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan intrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik nasional maupun internasional. Instrumen Nasional : UUD 1945 beserta amandemenya; Tap MPR No. XVII/MPR/1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2000; UU No. 40 Tahun 2008; Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Instrumen Internasional : Piagam PBB, 1945; Deklarasi Universal HAM 1948; Instrumen internasioanl lain mengenai HAM yang telah disahkan dan diterima oleh Indonesia. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan c. Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. 1.2.Untuk
melaksanakan
fungsi
Komnas
HAM
dalam
bidang
pemantauan,
Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan
tersebut;
b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran
hak
asasi
manusia;
c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk
dimintai
dan
didengar
keterangannya;
d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu
diminta
menyerahkan
bukti
yang
diperlukan;
e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara
tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan
Ketua
Pengadilan;
g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempattempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua
Pengadilan;
dan
h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Untuk
melaksanakan
fungsi
Komnas
HAM
dalam
mediasi,
Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan : a. Perdamaian kedua belah pihak; b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c.
Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
II PEMBAHASAN Planning Planning (perencanaan) adalah proses menentukan bagaimana sistem manajemen akan mencapai tujuan-tujuan,menentukan bagaimana organisasi dapat mencapai apa yang ingin ditujunya. Perencanaan dapat direalisasikan tergantung seberapa efeftifkah suatu organisasi dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian tugas-tuganya masing-masing Komnas HAM memiliki beberapa perencanaan yang telah disusun guna membantu mengefektifkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya. Organisasi ini memiliki prencanaan yang ditulis dalam sasaran dan kebijakan seperti dibawah ini.
Sasaran dan Kebijakan a. Sasaran meningkatnya kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara melalui peraturan perundang-undangan yang berspektif HAM merupakan sasaran utama yang paling diharapkan. Karena fungsi Komnas HAM sebagai salah satu lembaga negara yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan pemajuan, penegakan HAM. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komnas HAM mempersiapkan strategi kebijakan antara lain berupa : Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM; Penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM mulai pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan nasional dan internasional; b. Sasaran terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparatur penegak hukum dan instansi terkait. Strategi kebijakan yang dipersiapkan Komnas HAM antara lain berupa : 1.2.Penanganan pengaduan kasus pelanggaran HAM; 2.2.Pemantauan kasus pelanggaran HAM; 3.2.Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat;
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi. c. Sasaran peningkatan pelayanan umum Komnas HAM dilakukan melalui strategi kebijakan berikut : 1.2.Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan melalui kebijakan, pedoman dan SOP Komnas HAM; 2.2.Pengembangan SDM melalui pendidikan pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; 3.2.Mempertahankan kualitas laporan keuangan Komnas HAM; 4.2.Peningkatan kualitas administrasi dan pengelolaan BMN; 5.2.Peningkatan sarana dan prasarana kerja. d. Sasaran peningkatan koordinasi perencanaan, pelayanan persidangan, keprotokolan dan kerjasama Komnas HAM. Strategi kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.2.Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana kerja Tahunan (RKT), penetapan Kinerja dan Rencana Kerja, Anggaran serta Renstra komnas HAM 2015-1019; 2.2.Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan internasional; 3.2.Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan melalui pembuatan laporan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan manajemen resiko; 4.2.Peningkatan kualitas pelayanan persidangan. Dalam fungsi manajemen, planning meliputi 5W + 1H yaitu what; when; who; why; what; dan how. Pertama yang dimaksudkan what adalah apa yang harus dicapai oleh organisasi yang telah dicanangkan kedalam perencanaan. Komnas HAM harus mencapai sasaran – sasaran yang akan dicapai sebagai contohnya adalah dalam penyelesaian kasus – kasus yang akan dihadapi. Sebagai contoh dapat dilihat Komnas HAM telah melakukan sasaran yang kedua yaitu terlaksananya penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Meskipun dalam point kedua tersebut belum dijalankan sepenuhnya dengan baik, tetapi Komnas HAM berusaha mencapai sasaran tersebut secara optimal. Tidak hanya di point kedua tetapi juga point-point yang lainnya.
Kedua yang dimaksudkan when adalah kapan perencanaan tersebut dapat direalisasikan. Komnas HAM sekarang dalam upaya pencapaian perencenaanperencanaan yang telah dibuat. Sehingga jika ingin mengetahui kapan perencanaan tersebut dapat direalisasikan adalah denga cara melihat kinerja Komnas HAM dalam tahap penyelesaian kasus-kasus. Jika terlalu lama tidak diselesaikan, maka tidak dapat diketahui kapan dapat direalisasikan. Beberapa kasus telah diselesaikan dengan baik oleh Komnas HAM tetapi juga ada beberapa yang malah masih dalam pengawasan saja. Jadi dalam tahap ini mungkin masih belum bisa dilihat secara jelas kapan dapat tercapai. Ketiga yang dimaksudkan who adalah siapa yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan. Didalam suatu organisasi memiliki pemimpin atau ketua yang menjadi penanggungjawab. Jadi telah jelas bahwa ketua Komnas HAM yang memegang tanggung jawab atas tugas – tugas dan setiap fungsi dalam organisasi untuk tercapainya perencanaan. Keempat yang dimaksudkan why adalah mengapa perencanaan harus tercapai. Alasan mengapa perencanaan harus tercapai oleh suatu organisasi adalah untuk lebih mewujudkan tujuan-tujuan atau visi – misi yang telah dibuat sejak awal oleh suatu organisasi seperti Komnas HAM. Komnas HAM memiliki tujuan untuk meningkatkan perlindungan hak – hak asasi manusia. Dengan adanya perencanan dan dapat dilakukan dengan baik maka tujuan Komnas HAM telah tercapai dengan baik. Kelima yang dimaksudkan where adalah dimana perencanaan itu akan tercapai. Komnas HAM memiliki banyak kasus di Indonesia yang terkait pelanggaran hak – hak asasi manusia dan memiliki staf-staf yang berbeda untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Setiap staf memiliki tempat dan fungsi yang berbeda, maka perencanaan itu dapat dicapai pada tempat masing-masing staf dalam penyelesaian masala-masalah yang ada. Sebagai contoh, bagian/staf pengaduan melakukan tugasnya di dalam kantor yang menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat; staf pengawasan tugasnya terjun ke lapangan atau hanya mengawasi dari kejauhan (observasi langsung/tidak langsung). Keenam yang dimaksudkan how adalah bagaimana perencanaan dapat dicapai. Perencanaan dapat dicapai yang diperlukan adalah adanya kerjasama antar satu sama lain dalam mengerjakan tugasnya; adanya pengontrolan dalam mengatur tugas masingmasing. Di dalam Komnas HAM dapat dilihat bahwa perencanaan dapat dicapai dalam
hal pengorganisasian yang terstruktur dengan baik (dapat dilihat pada halaman selanjutnya) dan pengontrolan yang baik dari atasan. Menurut saya, planning yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini sudah cukup bagus. Dapat dilihat dari kenyataan sekarang bahwa komnas HAM telah berusaha untuk memenuhi atau mencapai sasaran – sasaran yang dibuat. Tetapi karena Komnas HAM hanya memiliki kewenangan hanya sebatas memantau, menyelidiki dan merekomendasikan pelanggaran yang terjadi serta tidak diberikan wewenang untuk menindak atau menyidik selanjutnya diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Ini dapat membuat perencanaan – perencanaan yang dibuat Komnas HAM tidak berjalan dengan baik karena terkadang kasus-kasus yang telah diberikan pada Kejagung malah tidak ditindaklanjuti lagi. Sebagai contoh Teungku Bantaqiah bersama 25 santrinya di Beutong Atueh, Nagan Raya pada 23 juli 1999 silam yang merupakan sala satu kasus pelanggara HAM berat di Aceh.
Organizing Di dalam sebuah fungsi manajemen terdapat organizing yang memiliki pengertian yaitu salah satu fungsi manajemen untuk mengkoordinasikan hubungan berbagai sistem kewenangan dan pertanggungjawaban tugas-tugas yang ada di dalam organisasi. Berikut struktur organisasi yang dimiliki oleh Komnas HAM :
ANGGOTA – ANGGOTA KOMNAS HAM 2010-2012 Ketua Ifdhal Kasim Wakil Ketua Internal Yosep Adi Prasetyo Wakil Ketua Eksternal Nur Kholis Anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Johny Nelson Simanjuntak Kabul Supriyadhi Anggota Subkomisi Mediasi M. Ridha Saleh Syafrudin Ngulma Simeuleu Anggota Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Hesti Armiwulan Saharudin Daming Anggota Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Abdul Munir Mulkan Ahmad Baso Dapat dilihat bahwa pengelompokkan setiap tugas dan fungsi dari setiap unit yang ada. Ini menandakan bahwa pengorganisasian yang ada dalam organisasi ini sudah cukup baik dalam pengaturan dan pembedaan setiap fungsi dan tugas. Sebagai contohnya adalah tugas subkomisi pemantauan yaitu penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa-peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
Actuating Actuating adalah upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, melalui berbagai pengarahan & pemotivasian agar setiap staf dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas & tanggungjawabnya. Dalam kenyataan sekarang, kita lihat bahwa Komnas HAM telah melakukan tugasnya dengan baik. Maka, itu berarti dapat dikatakan bahwa ketua atau atasan yang memegang kekuasaan dalam organisasi ini cukup baik dalam memberikan aktuasi sehingga dapat terselenggaranya kegiatan-kegiatan sesuai peran dan tugas masing-masing staf; dapat membuat organisasi bertindak secara dinamis; menciptakan kerjasama yang efisien; menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi setiap orang sehingga membuat orangorang atau staf merasa nyaman dan semangat dalam mengerjakan tugasnya masingmasing; serta menciptakan komunikasi yang cukup baik antara atasan dan bawahan.
Controlling Controlling adalah fungsi manajemen
berupa mengadakan pemeriksaan, pengawasan,
mencocokkan serta mengusahakan agar kegiatan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana. Controlling diperlukan dalam suatu organisasi karena membantu pimpinan atau manajer mencapai tujuan secara efektif dan efisien; membantu mengontrol bawahan. Dapat dilihat dari kinerja yang ditunjukkan oleh Komnas HAM dalam penyelesaianpenyelesaian oleh masalah - masalah yang ada, bahwa Ketua Komnas HAM telah berhasil mengontrol kinerja tiap-tiap unit yang ada di dalamnya. Itu berarti pengontrolan staf-staf dibawah ketua telah dilakukan dengan baik.
III PENUTUP KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat diambil, yaitu : Planning
: sudah dilakukan dengan baik sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan walaupun masih ada beberapa masalah yang dihadapi (eksternal).
Organizing
: telah di kelompokkan dan diatur dengan baik dan berjalan menurut fungsinya masing-masing
Actuating
: sudah memberikan dorongan dan penggerakan kepada bawahan dengan baik sehingga membuat kinerja menjadi baik
Controlling
: telah di control dengan baik oleh pengawas (pemimpin tertinggi di dalam organisasi) sehingga membuat semuanya berjalan sesuai rencana yang di inginkan.
SARAN -
Lebih ditingkatkan lagi kinerja setiap staf yang berada di dalam organisasi ini meskipun memang dapat dikatakan sudah cukup baik.
-
Seharusnya Komnas HAM melakukan tindakan yang cepat ketika mempunyai kasuskasus yang harus diselesaikan. Tidak di tunda-tunda atau hanya masih dalam pengawasan saja. Karena masih ada beberapa kasus yang masih terbengkalai sampai beberapa tahun dan belum di selesaikan atau belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung seperti peristiwa Talangsari 1989.
DAFTAR PUSTAKA www.komnasham.go.id http://detak-unsyiah.com/kenapa-kasus-pelanggaran-ham-tak-tuntas-di-indonesia.html http://semuahaltentangham.blogspot.com/2010/11/tentang-komnas-ham.html http://www.tempo.co.id/harian/wawancara/waw-garudanusantara01.html
