A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Tuntutan masyarakat atas terwujudnya good governance telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya secara profesional termasuk didalamnya jajaran Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal sebagai instansi yang melakukan pengawasan internal Pemerintahan memiliki peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penyusunan Laporan Tahunan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kinerja Inspektorat Jenderal yang telah dicapai secara transparan dan optimal melalui pemanfaatan sumber daya Inspektorat Jenderal secara efektif dan efisien. Laporan diharapkan akan menjadi wahana informasi yang dapat memahami secara utuh mengenai Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2013 melalui penyajian kondisi dan perkembangan masing-masing unsur Inspektorat Jenderal yang terdiri dari sub unit kerja Inspektorat I, II, III, IV dan V serta Sekretariat Inspektorat Jenderal yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

Hasil Pengawasan dan pekembangan tindak lanjutnya disajikan dalam Laporan Tahunan serta analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi dimaksudkan agar diperoleh informasi mengenai kendala dan keberhasilan yang telah dicapai serta saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja dan hasil yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2013 adalah : 1. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2013;

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

1

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Inspektorat Jenderal selama Tahun 2013 sebagai bahan penyempurnaan untuk pelaksanaan program kerja pada tahun yang akan datang; 3. Mendapatkan umpan balik (feed back) untuk merumuskan strategi dalam pelaksanaan program kerja tahun yang akan datang.

C. Ruang Lingkup Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Semester II Tahun 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mencakup hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengacu pada Tugas dan Fungsi (Tusi) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

D. Visi dan Misi Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Tahun Anggaran berpedoman pada visi dan misi Inspektorat Jenderal, yaitu : Visi Inspektorat Jenderal: “Terwujudnya pengawasan intern yang professional dan handal untuk mendorong pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah” Misi Inspektorat Jenderal: Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Jenderal yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, sebagai berikut : 1. 2.

3. 4.

Mewujudkan Aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Meningkatkan kinerja Aparatur perhubungan melalui ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta peningkatan akuntabilitas kinerja Aparatur Perhubungan; Meningkatkan kualitas, efektivitas dan peran APIP; Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

2

SUMBER DAYA MANUSIA

BAB II

S

ampai dengan tanggal 31 Desember 2013, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal adalah sebanyak 261 orang yang tersebar pada unit - unit kerja yang ada di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sebagian besar pegawai berada pada unit kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sebanyak 90 pegawai (34,48 %), distribusi pegawai Inspektorat berdasarkan bagian adalah :

DIAGRAM PEGAWAI Irjen; 0 Sesitjen; 1 Ir I; 34

Sesitjen; 90

Ir II; 35

Ir III; 34 Ir V; 35 Ir IV; 32

Keterangan : Posisi 31-12-2013

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal adalah : A. Total Pegawai 1. Berdasarkan Jabatan Sebagai aparat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah Pejabat Fungsional Auditor yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan pada seluruh unit Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

3

kerja Inspektorat Jenderal. Pejabat Fungsional Auditor tersebar pada 5 Inspektorat dengan jumlah keseluruhan 115 Auditor. Distribusi pegawai Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan adalah : Fungsional lainnya 2%

BERDASARKAN JABATAN

Fungsional Umum 45%

Struktural 9%

Fungsional Auditor 44%

2. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Jenderal adalah golongan III sebanyak 160 pegawai (61,30%) sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan jumlah 141 pegawai (54,02%). Untuk tingkat pendidikan terendah, masih terdapat pegawai Inspektorat Jenderal yang memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 2 pegawai (0,76%) dan ijazah SLTP sebanyak 2 pegawai (0,76%). BERDASARKAN PENDIDIKAN

BERDASARKAN PENDIDIKAN

1% 1%1% S3 11%

IV 61% 17% 22%

17% 0%

III

21%

S2 S1

11%

II

D3

I

SLTA 54%

SLTP SD


4

3. Jenis Kelamin Berdasarkan jenis kelamin dari total 261 pegawai Inspektorat Jenderal, 182 pegawai Laki laki (70 %) dan 79 pegawai perempuan (30%).

Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan 30%

Laki-Laki 70%

B. Fungsional Auditor Jika dibandingkan dengan jumlah Auditor tahun 2012 yaitu sebanyak 117 orang, pada tahun 2013 jumlah Auditor sebanyak 115 orang. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 2 orang (1,73%). Berdasarkan jabatan, Auditor terbagi menjadi Auditor Utama, Madya, Muda, Pertama, Penyelia, Pelaksana Lanjutan, dan Pelaksana. Sebagian besar auditor Inspektorat Jenderal adalah Auditor Pertama dengan jumlah 40 orang (34,78%). Rincian komposisi Auditor adalah sebagai berikut :

Auditor 0%

0% 2%

9%

Utama 34%

Madya Muda Pertama

35%

Penyelia Pelaksana Lanjutan 20%

Pelaksana


5

BAB III

P

ANGGARAN

ada Tahun Anggaran 2013, alokasi anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 85.751.703.000,-. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 9,55 % jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2012 yang berjumlah sebesar Rp. 78.279.226.000,-. TABEL ANGGARAN TAHUN 2013

NO

1 2 3

JENIS BELANJA

PAGU

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL

14.512.811.000 65.376.792.000 5.862.100.000 85.751.703.000

%

16,92 76,24 6,84 100,00

Penjelasan secara lengkap mengenai anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2013 adalah sebagai berikut: A. Jenis Belanja Inspektorat Jenderal pada tahun 2013 mengalokasikan belanja pegawai sebanyak Rp. 14.512.811.000,-; belanja barang sebanyak Rp. 65.376.792.000,dan belanja modal sebanyak Rp. 5.862.100.000,- dengan total anggaran Rp. 85.751.703.000,-

Modal 7%

Pegawai 17%

Barang 76%


6

B. Realisasi Anggaran per 31 Desember 2013 1. Realisasi DIPA Itjen Tahun 2013

ANGGARAN TA. 2013 100.000.000.000 90.000.000.000 80.000.000.000 70.000.000.000 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 -

Pegawai

Barang

Modal

Total

Anggaran

14.512.811.00

65.376.792.00

5.862.100.000

85.751.703.00

Realisasi

14.135.644.65

42.003.879.78

5.422.226.000

61.561.750.44

Realisasi Anggaran Rp.61.561.750.400,Rp.85.751.703.000,-

Itjen per 31 Desember 2013 adalah (71,79%) dari total anggaran

sebesar sebesar

2. Realisasi Anggaran masing-masing Inspektorat dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

REALISASI PER UNIT KERJA 60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 -

IR II

IR III

IR IV

IR V

SETITJEN

Anggaran 7.859.50

IR I

8.097.58

7.160.77

7.046.60

6.754.37

48.832.8

Realisasi

6.346.76

3.948.18

4.671.46

4.471.85

36.759.6

5.363.83


7

BAB IV

U No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SARANA DAN PRASARANA

ntuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang penting. Berikut adalah sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang mengalami perkembangan selama tahun 2013 sampai dengan posisi 31 Desember 2013 : Jenis Barang

Komputer (PC) Printer TV Alat penghancur kertas Kursi besi/metal Meja rapat Mesin Absensi LCD Projector/Infocus Laptop Notebook Scanner Overhead projector

2012

2013

Perubahan

128 171 12 30 914 7 5 19 207 1 26 11

139 182 23 30 799 7 5 19 198 1 36 11

+11 +11 +11 0 -115 0 0 0 -9 0 +10 0


8

PELAKSANAAN BAB V PROGRAM KERJA

D

alam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab serta bersih dari KKN yang mampu mendorong peningkatan kinerja yang akuntabel Inspektorat Jenderal pada tahun 2013 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan yaitu sejumlah 5 (lima) kegiatan yang terbagi menjadi 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Berikut adalah hasil pencapaian kinerja, permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal : A. Program dan Realisasi 1. Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa Audit Kinerja merupakan audit atas Pengelolaan Keuangan Negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektifitas. Sedangkan Audit Pengadaan Barang dan Jasa merupakan audit untuk memperoleh keyakinan bahwa pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal memprogramkan Audit Kinerja dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap 548 Auditi (82,28%) dari total 666 Auditi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam realisasinya teraudit sebanyak 562 Auditi (102,55%),

REALISASI AUDIT 600 500 400 300 200 100 0 Program

IR I 106

IR II 110

IR III 115

IR IV 119

IR V 98

TOTAL 548

Realisasi

104

125

114

121

98

562


9

Keterangan : 









IR I (Inspektorat I) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Itjen, Ditjen Perhubungan Darat, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi NAD, Sumut, DKI Jaya, DIY, NTB, Kalsel, dan Sulut. IR II (Inspektorat II) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut, Mahkamah Pelayaran, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jatim, Bali, Kalbar, Sulteng, dan Papua. IR III (Inspektorat III) dengan lingkup pengawasan : Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara, UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel, Jabar, Kalteng, Sulsel, dan Maluku. IR IV (Inspektorat IV) denganlingkup pengawasan : Kantor Pusat Badan Litbang, PSDM Perhubungan, dan UPT Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumsel, Jateng, Kaltim, NTT, Sultra dan Malut. IR V (Inspektorat V) dengan lingkup pengawasan : Sekretariat Jenderal, Ditjen Perkeretaapian, dan Direktorat Jenderal/Badan di Provinsi Sumbar, Riau, Kepri, Banten, Gorontalo, Sulbar, dan Papua Barat.

Pelaksanaan hari audit pada tahun 2013, mencapai 79,73 % atau 15.971 hari dari total rencana 20.031. Rekapitulasi hari audit selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

REALISASI HARI AUDIT 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Program

IR I 4.010

IR II 4.022

IR III 4.319

IR IV 3.940

IR V 3.740

Realisasi

2.837

3.211

3.035

3.359

3.529


10

2. Audit dengan Tujuan Tertentu Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) mencakup audit yang tidak termasuk dalam Audit Kinerja, meliputi antara lain Audit Perencanaan dan Manfaat, Audit Pelayanan Publik, Audit Investigasi, Audit Khusus, Audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Kementerian Perhubungan. Adapun pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakankan oleh masingmasing Inspektorat, dengan rincian sebagai berikut : NO

PELAKSANA ADTT

1.

INSPEKTORAT I

2.

3.

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT IV

FOKUS AUDIT Audit Manfaat dari Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Audit Dengan Tujuan Tertentu Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Audit Pelayanan Publik Operasional Jembatan Timbang Audit Dengan Tujuan Tertentu Terhadap UPP yang mempunyai PNBP besar yang berpotensi menjadi BLU (Badan Layanan Umum) Audit Dengan Tujuan Tertentu Pengoperasian Kapal Perintis ADTT Audit Dengan Tujuan Tertentu terhadap Public Service Obligation (PSO) Audit Dengan Tujuan Tertentu Perencanaan Bandar Udara (rencana induk, amdal, ijin, Pembangunan Bandara serta Revisi Rencana Induk) Audit Perencanaan dan Manfaat Kendaraan PKP-PK Audit Dengan Tujuan Tertentu Kapasitas Pesawat Udara di Run way, Taxi way, Apron, dan Terminal Audit Dengan Tujuan Tertentu Angkutan Perintis Udara Audit Dengan Tujuan Tertentu Legalitas Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di alur Sungai Mahakam Audit dengan ujua Tertentu Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jateng dan Satker TegalPekalogan-Semarang Audit Perencanaan dan Manfaat Hasil Penelitian dan Pengembangan pada Badan Litbang Perhubungan


11

Audit Dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Pelayanan Publik Pendidikan dan Latihan Kebandarudaraan pada UPT-UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan

INSPEKTORAT V

Audit Perencanaan MRT Lebak Bulus - HI; Audit Dengan Tertentu Kompetensi SDM Inspektur, Penguji dan Auditor Keselamatan Perkeretaapian; Audit Dengan Tujuan Tertentu Manfaat Hasil Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain ADTT diatas, juga diprogramkan Audit Khusus, yakni audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja atau pegawai, yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit, permintaan tertulis dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan Audit Khusus bersifat pre memory (PM). Realisasi pelaksanaan Audit Khusus tahun 2013 adalah sebagai berikut : NO 1.

2.

3.

4.

5.

NAMA AUDIT KHUSUS Melaksanakan audit khusus untuk pendalaman proses pelelangan pekerjaan pembangunan dan pengembangan kampus BP2IP Surabaya TA.2008-2011, pada : BP2IP Surabaya Melaksanakan audit khusus terhadap dugaan penyimpangan dalam pembayaran biaya wajib penyelenggaraan diklat kepelautan, pada : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Melaksanakan audit khusus, pada : Bandar Udara Sentani Jayapura. Melaksanakan audit khusus dugaan penyalahgunaan jabatan wewenang yang diduga dilakukan oleh panitia lelang Satker Disnav Kelas III Pontianak. Melaksanakan audit khusus terhadap proses perijinan pendaftaran kapal, pada : 1) Bagian hukum Sekretariat Ditjen Hubla; 2) Direktorat Kappel Ditjen Hubla; 3) Biro hukum dan kerja sama luar negeri Setjen

WAKTU PELAKSANAAN

04 s.d 08 Pebruari 2013

11 s.d 15 Maret 2013

28 Jan - 03 Pebruari 2013 04 s.d 10 Nop 2013 Perpanjangan SPT : 04 s.d 10 Des 2013

01 s.d 08 Nop 2013 Perpanjangan SPT : 11 s.d 15 Nop 2013


12

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

13.

Audit Khusus Laporan pengaduan pembayaran uang ganti rugi tanah di PIP Makassar Evaluasi Dokumen dan Administrasi Kegiatan pada Satker Pengembangan Perkeretaapian Jawa Tengah Tahun 2013 Legalitas Pengoperasian Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Alur Sungai Mahakam, pada KSOP Samarinda Audit Khusus Pengadaan Mock Up Pesawat pada Balai Diklat Penerbangan Palembang Pelaksanaan Pendampingan/Asistensi (Probity Audit) pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya TA 2013 Pelaksanaan Asistensi (Probity Audit) pada Satker Pembangunan Jalur Ganda Tegal Pekalongan- Semarang TA 2013 Klarifikasi Pengaduan Masyarakat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Larantuka Perjalanan Dinas Fiktif pada Biro Keuangan dan Perlengkapan

07 s.d 11 Mei 2013 21 s.d 28 Jan 2013 14 s.d 26 Maret 2013 01 s/d 05 Mei 2013 10 s.d 13 Mei 2013 22 s.d 23 Mei 2013 11 s.d 15 Juni 2013 01 s.d 08 Mei 2013

3. Reviu Laporan Keuangan Reviu dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hasil reviu dituangkan dalam “Pernyataan Telah Direviu” (Statement of Reviu) yang digunakan sebagai dasar pembuatan “Pernyataan Tanggung Jawab“ (Statement of Responsibility) oleh Menteri Perhubungan yang berisi pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai SAP. Pada TA. 2013 diprogramkan reviu Laporan Keuangan Triwulan I, Semester I dan Triwulan III di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B), Laporan Keuangan Semester I di Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan di Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B).


13

Rincian kegiatan reviu yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1. Reviu LK Tahunan BA.999 Kementerian Perhubungan TA.2012 pada Ditjen Perhubungan Laut, Udara, dan Perkeretaapian; 2. Reviu LK Tingkat UAKPA/B pada Sekjen, Itjen, Ditjen Hubdat, Hubla, Hubud, dan BPSDMP; 3. Reviu LK Tingkat Eselon I Kementerian Perhubungan TA. 2012 pada Sekjen dan Itjen; 4. Reviu Triwulan I TA. 2013 di Propinsi NTB, DIY, Kalimantan Barat, Bali, Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Gorontalo; 5. Reviu LK BA.022 Tingkat UAPPA/B-W di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Smt I TA.2013; 6. Reviu LK BA.022 Tingkat UAPPA-E1 Kementerian Perhubungan pada Ditjen Per-KA-an Smt I TA. 2013; 7. Reviu LK BA.022 Tingkat UAPA (SIMAK-BMN) Kementerian Perhubungan Smt I TA. 2013; 8. Reviu Triwulan III TA. 2013 di Propinsi Sulawesi Utara, NAD, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Riau.

4. Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2013 terdiri atas : a. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penyelenggaraan SPIP baik di tingkat instansi maupun tingkat aktivitas, secara menyeluruh dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan besar yaitu : Persiapan (penyusunan peraturan/kebijakan penyelenggaran SPIP, pembentukan Satgas, sosialisasi bagi seluruh pegawai, Diklat bagi Satgas, dan pemetaan); Pelaksanaan (pembangunan infrastruktur, internalisasi dan pengembangan berkelanjutan); dan Pelaporan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal melakukan pengawas intern dalam penyelenggaran SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

14

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan masih berada tahap Persiapan yaitu telah ditetapkannya Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP di Unit Eselon I, sosialisasi kepada sebagian pegawai, dan Diklat bagi Satgas Penyelenggaraan SPIP. Dalam rangka evaluasi SPIP, pada Tahun 2013, Inspektorat Jenderal telah melakukan : - Koordinasi eksternal dengan BPKP dan pertemuan internal anggota secara rutin tentang pelaksanaan tugas; - Menyusun draft Kriteria Evaluasi Pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan; - Melakukan pembinaan internal di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan mengadakan sosialisasi persamaan persepsi tentang Kriteria Evaluasi SPIP kepada Subsektor/ Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada Kantor Pusat Jakarta; - Evaluasi pelaksanaan SPIP pada Entitas eselon I Kementerian Perhubungan. b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Evalusi LAKIP dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pada Tahun 2013, Inspektorat Jenderal menjadualkan pelaksanaan evaluasi terhadap LAKIP tahun 2012. Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi LAKIP 2012 Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada bulan Oktober dan Desember 2012 yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Perhubungan, sebagaimana tabel berikut: NO.

KEGIATAN

PELAKSANA

1.

Evaluasi LAKIP 2013 Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Inspektorat I

2.

Evaluasi LAKIP Perhubungan Laut

2013

Direktorat

Jenderal

Inspektorat II

3.

Evaluasi LAKIP 2013 Perhubungan Udara

Direktorat

Jenderal

4.

Evaluasi LAKIP 2013 Badan Penelitian dan Pengembangan serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Inspektorat III

Inspektorat IV


15

5.

Evaluasi LAKIP 2013 Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Inspektorat V

Berdasarkan kriteria diatas, diperoleh Hasil Evaluasi LAKIP masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut : NILAI KINERJA PER KOMPONEN

No

UNIT KERJA

Perencanaan Pengukuran Kinerja (45%) Kinerja (30%)

Pelaporan Kinerja (25%)

Evaluasi (10%)

Capaian (20%)

Jumlah

1.

Sekretariat Jenderal

32,93

17,73

12,35

9,25

15,68

87,95

2.

BPSDM Perhubungan

29,94

18,88

12,48

8,25

15,65

85,19

3.

Ditjen Perhubungan Udara

29,47

16,87

11,00

8,17

19,29

84,80

4.

Inspektorat Jenderal

31,49

17,66

12,27

7,83

15,50

84.75

5.

Ditjen Perhubungan Darat

30,50

16,65

12,00

7,83

14,43

81,44

6.

Ditjen Perhubungan Laut

27,81

15,69

13,07

7,83

15,88

80,28

7.

Badan Litbang Perhubungan

22,62

14,61

10,95

7,83

14,56

70,57

8.

Ditjen Perkeretaapian

27,63

17,87

7,67

7,17

4,48

64,81

Rata-rata Nilai

79,97

5. Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan pelaksanaan rekomendasi dalam LHA. Jenis kegiatan pemantauan hasil audit yang dilaksanakan pada tahun 2013 meliputi : a. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Jenderal Berdasarkan data hasil Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal posisi s.d 31 Desember 2013, jumlah temuan hasil audit Inspektorat Jenderal sebanyak 3.130 temuan. Jumlah yang Jumlah Temuan berhasil ditindaklanjuti secara 2000 tuntas sebanyak 361 temuan, 1500 jumlah temuan yang masih 1000 dalam proses sebanyak 1.002 temuan dan jumlah temuan 500 yang belum ditindaklanjuti 0 Belum sebanyak 1.740 temuan. Tuntas Proses di TL

Jumlah Temuan

361

1002


1740

16

Rincian Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal tahun 2013 per Sub Sektor sebagaimana tabel dibawah ini: b

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unit Kerja

Temuan

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perhubungan Udara Ditjen Perkeretaapian Badan Pengembangan SDM Badan Litbang Perhubungan Total Temuan

TL

Proses

BTL

%

37 0 401 1.505

0 0 41 0

5 0 106 492

32 0 254 1.013

0 0 10,22 0

861 141

308 0

316 17

237 97

35,77 0

158

12

57

89

7,5

27 3.130

0 361

9 1.002

18 1.740

0

Keterangan : TL : Tindak Lanjut Tuntas BTL

: Belum di tindaklanjut

b. Pemantauan dan Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Audit terhadap auditi di Lingkungan Kementerian Perhubungan tidak hanya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, namun dilakukan juga oleh Aparat Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan, seperti BPK-RI dan BPKP. Pemantauan terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI dan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan melalui koordinasi dengan BPK-RI dan BPKP. Pada tahun 2013, telah dilakukan pada Semester I dan Semester II. Pelaksanaan Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil audit dari Aparat Pengawasan Fungsional diluar Kementerian Perhubungan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) posisi s.d HAPSEM II Tahun 2013 di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat sebanyak 511 rekomendasi, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sebanyak 379 rekomendasi, sedangkan sebanyak 95 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan selesai, serta sebanyak 37 rekomendasi belum ditindaklanjuti.


17

2) Koordinasi yang dilakukan dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah mengenai tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Posisi sampai dengan triwulan IV Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

70 60

53

50

51

40 30 3 7

20 10

16 12

0 Ditjen Darat

Ditjen Laut Tindak Lanjut

Ditjen Udara Sisa

6. Pengawasan Lainnya dan Kegiatan Lainnya a. Sosialisasi Preventif KKN dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Sosialisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat


18

Sosialisasi Preventif KKN dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dan pembangunan ZI menuju WBK kepada seluruh UPT/Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pada Tahun 2013, Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi di 5 (lima) Provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Bali, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Riau.

b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan (Kormonev AP-KKN) Kementerian Perhubungan

KKN

Sebagai salah satu implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012-2025) dan Jangka Menengah (2012-2014) adalah membentuk Kelompok Kerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (STRANAS-PK) yang beranggotakan seluruh Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Kelompok kerja tersebut bertugas untuk melakukan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi (kormonev) aksi pencegahan KKN (AP-KKN) Kementerian Perhubungan. Kegiatan kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan yang direncanakan pada tahun 2013 antara lain meliputi koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksaaan AP-KKN Unit Kerja Eselon I, uji petik terhadap pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) Kementerian Perhubungan. Pelaksanaan kegiatan Kormonev AP-KKN Kementerian Perhubungan Tahun 2013 antara lain adalah: 1) Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi pelaksanaan Stranas PPK yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal; 2) Keikutsertaan dalam seminar maupun workshop pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK; 3) Keikutsertaan dalam dalam acara Pekan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK. c. AP-KKN Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, setiap unit kerja Eselon I wajib melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja Eselon I Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

19

telah melakukan upaya tersebut melalui Kelompok Kerja AP-KKN Inspektorat Jenderal. Program kerja dan Realisasi AP-KKN Inspektorat Jenderal tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1) Strategi Pertama yaitu Pencegahan (a) Peningkatan Kinerja Layanan Kepemerintahan Berdasarkan Program Kerja Pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 7 (Tujuh) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut: - Kegiatan pertama, Monitoring pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Inspektorat Jenderal dengan target sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pegawai, realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan Semester II tahun 2013 yang telah menandatangani Pakta Integritas adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pegawai atau sebesar 100%; -

Kegiatan kedua, monitoring penyusunan Penetapan Kinerja sesuai Surat Inspektur Jenderal No. UM. 007/15/5/ITJEN2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Penyampaian LAKIP ITJEN Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja ITJEN Tahun 2013, realisasi sampai dengan Semester II tahun 2013 adalah telah disusun 7 (tujuh) Penetapan Kinerja (Tapkin) yang terdiri dari Tapkin Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV dan V yang telah dikirim dengan 1 (satu) surat Laporan Penetapan Kinerja kepada Menteri Perhubungan;

-

Kegiatan ketiga, monitoring penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), sesuai Surat Inspektur Jenderal No. UM. 007/15/5/ITJEN-2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Penyampaian LAKIP ITJEN Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja ITJEN Tahun 2013, realisasi sampai dengan Semester II tahun 2013 adalah telah disusun 7 (tujuh) LAKIP yang terdiri dari LAKIP Inspektorat Jenderal, LAKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal, LAKIP Inspektorat I, II, III, IV dan V yang telah dikirim dalam 1 (satu) surat LAKIP kepada Menteri Perhubungan;

-

Kegiatan keempat, monitoring penerapan E-goverment untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam manajemen pemerintahan, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 pada Sistem Informasi Pengawasan (SIP) di lingkungan ITJEN yang memuat informasi mengenai DIPA, POK, Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT), Usulan PKPT, PerundangUndangan, dan LHA, adalah DIPA POK (100%), RPKPT (100%), Usulan PKPT (100%), Perundang-Undangan (100%), dan Penginputan LHA (60%); Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

20

-

Kegiatan kelima, pembuatan SOP Manajemen Kinerja (pelayanan internal) dengan target 5 (lima) SOP, realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sampai dengan Semester II tahun 2013 adalah sebanyak 5 (lima) SOP dengan 2 (dua) SOP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur Usulan Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan SOP Reviu Laporan Keuangan serta 3 (tiga) SOP yang masih dalam tahap finalisasi yaitu SOP penilaian dan penetapan angka kredit, SOP permintaan barang dan SOP pemeliharaan kendaraan operasional atau sebesar 40%;

-

Kegiatan keenam, uji petik terhadap pelaksanaan audit sebagai masukan untuk perbaikan kinerja organisasi ITJEN dengan target responden 125 (seratus dua puluh lima) orang, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di 5 (lima) Propinsi yaitu Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Bali, Propinsi Kepulauan Riau dan Propinsi DIY Yogyakarta dengan jumlah total responden sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang atau sebesar 106,4%;

-

Kegiatan ketujuh, monitoring Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 belum terealisasi karena masih menunggu pembahasan penyusunan peraturan tentang pembentukan dan prosedur Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan oleh Sekretariat Jenderal;

(b) Program Kerja Kedua, yaitu Akses Publik Terhadap Informasi Penanganan Aduan yang Telah Dilaporkan : - Kegiatan pertama, penanganan pengaduan melalui audit khusus, realisasi sampai dengan semester II tahun 2013 sebanyak 4 (empat) pengaduan yang ditindaklanjuti dengan audit khusus; - Kegiatan kedua, penanganan sanggah banding, realisasi sampai dengan semester II tahun 2013 dengan jumlah 21 (dua puluh satu) sanggah banding dan yang telah ditindaklanjuti melalui surat sebanyak 21 (sebelas) sanggah banding atau sebesar 100%; - Kegiatan ketiga, memberikan pelayanan informasi kepada publik sesuai dengan Permenhub No. PM 72 tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 belum teralisasi karena belum adanya permintaan informasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;


21

(c) Program Kerja Ketiga, yaitu Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sesuai Kepmenhub No. KM 23 Tahun 2006; - Kegiatan pertama, pejabat yang wajib mengisi dan belum melaporkan LHKPN (Form A) dengan target 10 (sepuluh) Pejabat, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 yang telah mengisi dan melaporkan LHKPN (Form A) terealisasi sebanyak 4 (empat) Pejabat atau sebesar 40%; - Kegiatan kedua, monitoring Pejabat dan Auditor yang belum dan telah menyampaikan LHKPN kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk diteruskan ke KPK, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 posisi sampai dengan Semester II adalah 1 (satu) surat Sekretaris Inspektorat Jenderal No. KP. 011/1/3/ITJEN-2013 tanggal 31 Desember 2013 perihal Daftar Pejabat Wajib Lapor LHKPN kepada KPK; (d) Program Kerja Keempat, yaitu Penyempurnaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Termasuk Memperkuat Mekanisme Pengawasan. Berdasarkan program kerja keempat AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan target 4 (empat) paket pekerjaan, realisasi pelaksanaan sampai dengan posisi semester II tahun 2013 adalah sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan atau sebesar 100%. (e) Program Kerja Kelima, yaitu Reformasi Birokrasi. Berdasarkan program kerja kelima AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut: - Kegiatan pertama, pemantauan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 telah dilaporkan hasil PMPRB online kepada Menteri Perhubungan dengan surat Inspektur Jenderal nomor KP.804/2/8/Itjen-2013 tanggal 9 April 2013; - Kegiatan kedua, pelaporan Implementasi SPIP, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah telah disusunnya Peraturan Inspektur Jenderal No. SK.56/PS.316/ITJEN-2011 tanggal 17 Juni 2013 tentang Desain Penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; - Kegiatan ketiga, Kampanye anti korupsi melalui media banner, stiker, pin dan jurnal transparansi posisi sampai dengan semester II tahun 2013 dari target 20 (dua puluh) banner, 250 (dua ratus lima puluh) stiker, 268 (dua ratus enampuluh delapan) pin terealisasi pemasangan 98 (sembilan puluh delapan) banner, 300 (tiga ratus) stiker dan Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

22

300 (tiga ratus) pin yang telah di distribusikan, baik pada Kantor Pusat Kementerian Perhubungan maupun pada UPT di daerah sedangkan stiker dan pin di distribusikan kepada seluruh pegawai Inspektorat Jenderal serta pada masyarakat umum pada acara pekan anti korupsi sedunia di Istora Senayan pada tanggal 9 s.d 11 Desember 2013; (f) Program Kerja Keenam, yaitu Kerjasama dengan Lembaga Anti Korupsi. Berdasarkan program kerja keenam AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : - Kegiatan pertama, evaluasi dan penyampaian PIAK Eselon I kepada KPK, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah kegiatan PIAK eselon I menyatu dengan program Stranas PPK sesuai Inpres 1 tahun 2013 yang diikuti oleh Seketariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perhubungan Laut; - Kegiatan kedua, Sosialisasi pencegahan KKN di lingkungan Itjen dengan mengundang KPK, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi pencegahan KKN oleh KPK pada acara Pra Rapat Dinas tanggal 5 s.d 7 Desember 2013 dengan tema Unit Pengendalian Gratifikasi dan Whistleblowing System. 2) Strategi Kedua, yaitu Penegakan Hukum, terdiri dari : (a) Program Kerja Pertama, Peningkatan Kinerja Layanan Kepemerintahan. Berdasarkan program kerja pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni memberikan reward and punishment kepada pegawai yang bertugas di bidang pelayanan internal Itjen, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 Pemberian punishment sebanyak 1 (satu) hukuman yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1 (satu) pegawai Inspektorat Jenderal sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. SK 466 Tahun 2013 tanggal 11 Oktober 2013 atas nama saudara Asep Lili Suryana NIP. 19701028 199303 1 002. (b) Program Kerja Kedua, Meningkatkan Koordinasi dan Persamaan Persepsi Antara Lembaga Audit/Pengawasan Internal dan Eksternal dengan Lembaga Penegak Hukum. Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Pelaksanaan Koordinasi antara Lembaga Penegak Hukum dengan ITJEN, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 tidak terdapat kegiatan yang perlu ditindaklanjuti karena bersifat Pre Memori (PM). Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

23

3) Strategi Ketiga, yaitu Peraturan Perundang-Undangan Kelompok Kerja AP-KKN Inspektorat Jenderal tidak melaksanakan strategi ketiga dikarenakan bukan merupakan tugas dan fungsi dari Itjen tetapi ada pada Biro Hukum dan KSLN Sekretaiat Jenderal. 4) Strategi Keempat, yaitu Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi. (a) Program Kerja Pertama, Kerjasama dengan Lembaga Anti Korupsi. MoU antara Itjen dan PPATK telah dilakukan pada tanggal 27 Januari 2011, maka berdasarkan program kerja pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni Tindak Lanjut Pelaksanaan MoU antara Itjen dengan PPATK, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 tidak terdapat kegiatan yang perlu ditindaklanjuti karena bersifat Pre Memori (PM). (b) Program Kerja Kedua, Meningkatkan Koordinasi dan Persamaan Persepsi antara Lembaga Audit/Pengawasan Internal dan Eksternal dengan Lembaga Penegak Hukum. Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni tindak lanjut temuan hasil audit BPK, BPKP dan Itjen. 5) Strategi Kelima, yaitu Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. (a) Program Kerja Pertama, Penyempurnaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Termasuk Memperkuat Mekanisme Pengawasan.Berdasarkan program kerja pertama AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 1 (satu) kegiatan yakni pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP), posisi sampai dengan semester II Tahun 2013 adalah telah dibentuknya Unit Layanan Pengadaan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. SK.1/KP.801/ITJEN-2013 tanggal 8 Januari 2013. (b) Program Kerja Kedua, Melaksanakan Pelatihan SDM dalam Rangka Penyelamatan Asset Hasil Korupsi. Berdasarkan program kerja kedua AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdapat 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : - Kegiatan pertama, pelaksanaan pembekalan dalam rangka memperkuat Mekanisme Pengawasan, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 telah dilaksanakannya Sosialisasi yang diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2013 di Ruang Emerald A, lantai 3 Hotel Red Top Jakarta yang diikuti 176 (seratus tujuh puluh enam) pegawai Inspektorat Jenderal. - Kegiatan kedua, Kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka pelatihan SDM sebanyak 3 (tiga) MoU dan posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah 3 (tiga) MoU. Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

24

6) Strategi Keenam, yaitu Mekanisme Pelaporan Berdasarkan Strategi Keenam AP-KKN Inspektorat Jenderal Tahun 2013 terdiri atas 1 (satu) Program Kerja yaitu Akses Publik Terhadap Informasi Penanganan Aduan Yang Telah di Laporkan, yang terdiri atas 2 (dua) kegiatan dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut : (a) Kegiatan pertama, tindak lanjut penanganan pengaduan melalui audit khusus, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah 4 (empat) laporan hasil audit Khusus yang merupakan tindak lanjut dari surat pengaduan yang diterima ITJEN; (b) Kegiatan kedua, tindak lanjut penanganan sanggah banding, posisi sampai dengan semester II tahun 2013 adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) surat. d. Koordinasi Pengawasan Pada Tahun 2013, Inspektorat Jenderal telah melakukan koordinasi dengan : 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; 2) Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi; 3) Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat. Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Tahun 2013 adalah sebagai berikut: No

Kegiatan

1.

Koordinasi dengan Itjen Kementerian Dalam Negeri Koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Provinsi Banten Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

2.

3.

Lokasi

Tanggal pelaksanaan

Jakarta

12 Nop 2013

Serang

10 -11 Des 2013

Tangerang Tangerang selatan

2 - 4 Okt 2013

Makassar

7 - 9 Okt 2013

Medan Solo Banjarmasin Madiun Yogyakarta Magelang

9 - 11 Okt 2013 23 - 25 Okt 2013 23 - 25 Okt 2013 20 - 22 Nop 2013 27 - 29 Nop 2013 16 -18 Des 2013


25

e. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Dalam rangka berbagi ilmu teknis audit sektor perhubungan, menyamakan persepsi tentang tata cara pengawasan di bidang Perhubungan, serta terbentuknya sinergi pengawasan antara APIP Pusat dan daerah, pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan melaksanakan Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di 5 (lima) provinsi yaitu provinsi Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Aceh, Provinsi Papua,dan Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut: NO

f.

Nama Provinsi

Jumlah Peserta 51 Orang

Tanggal pelaksanaan 13 – 15 Maret 2013

1

Palangkaraya

2

Kupang

50 Orang

9 - 11 April 2013

3

Banda Aceh

50 Orang

6 – 8 Mei 2013

4

Jayapura

55 Orang

03 -05 Juni 2013

5

Mamuju

53 Orang

2 - 4 Juli 2013

Pembinaan Pengawasan Kegiatan Pembinaan Pengawasan bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah menunjukkan kinerja terbaik dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip 3E+ 1K (Efektif, Efisien, Ekonomis dan Ketaatan). Kegiatan ini merupakan upaya Inspektorat Jenderal untuk merubah paradigma yang selama ini terkesan sebagai watchdog menjadi konsultan dan quality assurance. Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

26

Melalui kegiatan ini diharapkan UPT yang terpilih sebagai UPT dengan Kinerja Terbaik dapat menjadi contoh bagi seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk selalu memberikan kinerja yang terbaik. Kegiatan Penilaian UPT dengan Kinerja Terbaik dilakukan oleh Tim Terpadu yang melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan serta Biro Kepegawaian dan Organisasi terhadap seluruh UPT di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Laporan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit, Aspek Kinerja (Tugas dan Fungsi, Keuangan dan SDM) serta Aspek Pelayanan Publik (Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Sistem, Standar dan Prosedur Pelayanan, SDM Pelayanan, Sarana dan Prasarana Pelayanan). Berikut adalah peringkat UPT dengan Kinerja Terbaik Tahun 2013 : NO 1. 2.

NAMA UPT Kantor Otoritas Wilayah V Makassar Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 3. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Kuala Tungkal Sumber : Inspektorat Jenderal

PERINGKAT I (Unit Kerja Eselon II) I (Unit Kerja Eselon III) I (Unit Kerja Eselon IV)

Penyerahan penghargaan kepada UPT dengan Kinerja Terbaik bertepatan dengan perayaan Hari Perhubungan Nasional tanggal 17 September 2013.


27

g. Pengawasan Percepatan Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Lintas Utara Jawa Kegiatan pengawasan percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa dilakukan untuk memantau dan mendorong percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa ini dimaksudkan untuk meningkatan pelayanan moda transportasi kereta api. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut, pada tahun 2012 terdiri atas: 1) Melakukan pemantauan terhadap proses percepatan pembangunan jalur ganda kereta api lintas utara jawa; 2) Menjadi mitra bagi Satuan Kerja (Satker) terkait pembangunan jalur ganda tersebut, khususnya untuk konsultasu pelaksanaan pekerjaan; 3) Melakukan kerjasama/koordinasi dengan BPKP/LKPP; 4) Melakukan pengawasan pada setiap pekerjaan fisik; 5) Melaporkan hasil pengawasan secara berkala.

h. Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Setiap awal tahun anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Rapat Dinas dalam rangka penetapan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan, serta Materi Pembahasan Komisi terkait dengan penyempurnaan beberapa peraturan intern sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan serta dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal selama tahun 2013. Rapat Dinas Inspektorat Jenderal tahun 2013 diselenggarakan pada pada tanggal 11 s.d 13 Pebruari 2013 dengan agenda kegiatan pemaparan program kerja masing-masing Unit Kerja Eselon II (Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat I, II, III, IV, dan V) di lingkungan Inspektorat Jenderal, penetapan kebijakan pengawasan tahun 2013, PKPT dan materi pembahasan komisi. Materi komisi meliputi : 1) Kebijakan Pengawasan dan Pedoman Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2013; 2) Penyempurnaan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Standar Penyusunan PKA, KKA, NHA Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

28

3) Pedoman Telaahan Sejawat di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 4) Penyempurnaan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Mekanisme Penanganan Audit Khusus; 5) Penyempurnaan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Juklak Permenhub Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Selain paparan tersebut di atas, kegiatan Rapat Dinas tahun 2013 Inspektorat jenderal dilaksanakan melalui paparan dari beberapa narasumber sebagai pembekalan dan tambahan wawasan bagi seluruh pegawai Inspektorat Jenderal. Materi dari narasumber adalah : 1) Kebijakan, Sasaran dan Program Kerja Kementerian Perhubungan T.A. 2013 (Sekretaris Jenderal); 2) Penguatan Peran APIP dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Sekretaris Komite Pengembangan Profesi AAIPI); 3) Pengawasan terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Wakil Ketua Ombudsman RI); 4) Membangun Integritas Personal Pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (Konsultan Analis Kebijakan Publik pada Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi); 5) Pengawasan terhadap Pemenuhan Kandungan Lokal dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Kementerian Perindustrian); 6) Peningkatan Kompetensi Auditor (Pusbin JFA BPKP).

i.

Evaluasi Pengawasan Untuk menilai efektifitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan semester I Tahun 2013, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Evaluasi Program Kerja Inspektorat Jenderal Semester I Tahun 2013 pada Kamis s.d. Sabtu / 11 s.d. 13 Juli 2013 di Hotel Hotel Aryaduta Lippo Village. Pelaksanaan Evaluasi terdiri atas : 1) Pembekalan dari Narasumber : Strategi Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Strategi Pelaksanaan Audit Yang Efektif yang disampaikan oleh Dra. Hetty Djuhartika, M.Si, Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 2) Hasil evaluasi kinerja semester I tiap-tiap unit kerja Eselon II; 3) Mapping kegiatan semester II agar tidak terjadi tumpang tindih dan terdapat peningkatan kinerja pada semester II. Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

29

j.

Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Tahun 2013 dan penyusunan Kebijakan Pengawasan tahun anggaran 2014 serta pembahasan materi-materi lain yang dapat menunjang tugas dan fungsi organisasi, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Pra Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Tahun 2013 pada tanggal Kamis s.d. Sabtu / 5 s.d. 7 Desember 2013 di Bumi Tapos Resort, Bogor. Pra Rapat Dinas diikuti oleh 103 (seratus tiga) orang peserta, yang terdiri dari Inspektur Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Inspektur dan Kapok, Perwakilan Auditor dari masingmasing Inspektorat, Para Kabag dan Kasubag, serta Perwakilan Staf dari Inspektorat dan Sekretariat Itjen. Kegiatan Pra Radin ini meliputi pemaparan hasil evaluasi kinerja tahun 2013 (posisi per 30 Nopember 2013) dari tiap-tiap unit kerja Eselon II dan rencana kegiatan untuk untuk tahun 2014. Selain itu, terdapat pembahasan materi-materi penunjang tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan. Pembahasan materi dilakukan melalui sidang komisi. Materi tersebut meliputi: 1) Kebijakan Pengawasan dan Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan TA 2014; 2) Penyempurnaan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Standar Operasional Prosedur; 3) Penyempurnaan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Reviu laporan Keuangan; 4) Penyusunan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pendampingan Penyusunan RKA Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

k. Pemantauan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru Pemantauan angkutan bertujuan untuk memberikan masukan serta umpan balik (feed back) sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Disamping itu, monitoring juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan berjalan.


30

1) Pemantauan Angkutan Lebaran Untuk melaksanakan monitoring pada 33 (tiga puluh tiga) titik simpul yang telah ditetapkan, dibentuk sebanyak 12 (dua belas) Tim, dengan waktu pelaksanaan dibagi menjadi : (a) Pra Lebaran, dilaksanakan oleh Tim I s/d V, mulai tanggal 30 Juli s/d 5 Agustus 2013; (b) Pasca Lebaran, dilaksanakan oleh Tim VI s/d XII, mulai tanggal 10 s/d 14 Agustus 2013.

Tim

Provinsi

I

DKI Jakarta dan Banten

II


III


IV

DKI Jakarta dan Jawa Barat

V

DKI Jakarta dan Jawa Barat

VI

Jawa Barat

VII

Jawa Barat

VIII

Jawa Tengah

IX

Jawa Tengah

X

D.I Yogyakarta

XI

D.I. Yogyakarta

Lokasi Perum PPD Depo E Klender Terminal Pulogadung Pelabuhan Peyeberangan Merak Terminal Kalideres Dishub Kota Tangerang Bandara Soekarno Hatta Stasiun KA Senen Dishub Kota Tangerang Selatan Pelabuhan Tanjung Priok Stasiun KA TAnjung Priok Dishub Kota Depok Terminal Kota Bekasi Dishub Kota Bekasi Terminal Kampung Rambutan Terminal Bus Cicaheum Stasiun KA Kiara Condong Terminal Bus Leuwipanjang Stasiun KA Bandung Terminal Bus Terboyo Stasiun KA Poncol Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Dishub Kota Solo Stasiun KA Solo Balapan Bandara Adi Sumarmo Terminal Jombor Stasiun KA Lempuyangan Bandara Adi Sucipto Terminal Giwangan Dishub Kota Yogyakarta Stasiun KA Tugu

Pelaksanaan 30 Juli s/d 5 Agustus 2013

30 Juli s/d 5 Agustus 2013 30 Juli s/d 5 Agustus 2013 30 Juli s/d 5 Agustus 2013 30 Juli s/d 5 Agustus 2013 10 s/d 14 Agustus 2013 10 s/d 14 Agustus 2013 10 s/d 14 Agustus 2013

10 s/d 14 Agustus 2013 10 s/d 14 Agustus 2013 10 s/d 14 Agustus 2013


31

XII

Jawa Timur

Terminal Bis Purabaya Pelabuhan Tanjung Perak Bandara Juanda Surabaya

10 s/d 14 Agustus 2013

2) Pemantauan Angkutan Lebaran Haji Pemantauan Angkutan Lebaran Haji Tahun 2013 (1434 H) oleh Inspektorat Jenderal dilaksanakan di 8 (delapan) embarkasi, yaitu: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Embarkasi Syamsudin

Tanggal Pelaksaanan Noor 18 s.d 21 September 2013

Bandara Banjarmasin Bandara Sepinggan Balikpapan Bandara Internasional Lombok Bandara Halim Perdana Kusuma Bandara Hang Nadim Batam Bandara Kuala Namu Medan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Bandara Minangkabau Padang

18 s.d 21 September 2013 18 s.d 21 September 2013 23 s.d 26 September 2013 24 s.d 27 September 2013 24 s.d 27 September 2013 25 s.d 28 September 2013 26 s.d 29 September 2013

3) Pemantauan Angkutan Natal 2013 dan Tahun Baru Tahun 2014 Pemantauan Angkutan Natal 2013 dan Tahun Baru Tahun 2014 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan di 3 (tiga) Provinsi yaitu Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali, yang terbagi menjadi 6 (enam) titik simpul, yaitu : (a) Provinsi Jawa Timur, meliputi Bandara Juanda dan Stasiun Gubeng Surabaya; (b) Provinsi Sulawesi Utara, meliputi Bandara Sam Ratulangi dan Pelabuhan Manado; (c) Provinsi Bali, meliputi Bandara Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa. l.

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pada Tahun 2013 telah ditetapkan 11 (sebelas) Peraturan yang telah ditetapkan yaitu:


32

No Nama Peraturan Perihal Peraturan Inspektur Jenderal Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Nomor SK.1/KP.801/ITJEN2013 Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.21/PS.316/ITJEN2013 Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.22/HK.206/ITJEN2013 Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.27/KU.005/ITJEN2013 Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 50/KP.801/ITJEN2013

(ULP) di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Kebijakan Pengawasan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2013 Pelaksanaan Dinas PKPT Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2013

SOP Mekanisme Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan Perubahan Atas Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK. 16/KP.801//ITJEN2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Peraturan Inspektur Jenderal Mekanisme Pelaksanaan Audit Khusus Nomor SK.51/PS. 317/ITJEN2013 Peraturan Inspektur Jenderal Telaahan Sejawat Hasil Audit Inspektorat Nomor SK.52/PS. 316/ITJEN- Jenderal di Lingkungan Kementerian 2013 Perhubungan Peraturan Inspektur Jenderal Pedoman Penilaian Unit Kerja Dengan Nomor SK.58/UM.008/ITJEN- Kinerja Terbaik Pada Kegiatan 2013 Pengawasan Peraturan Inspektur Jenderal Desain Penyelenggaraan Sistem Nomor SK. 56/PS.316/ITJEN- Pengendalian Intern Pemerintah 2013 Peraturan Inspektur Jenderal Standar Penyusunan Program Kerja Audit, Nomor SK. 60/PS.316/ITJEN- Kertas Kerja Audit, dan Naskah Hasil 2013 Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Keputusan Inspektur Jenderal Perubahan Atas Keputusan Inspektur Nomor : SK.16/HK.206/ITJEN- Jenderal Kementerian Perhubungan 2013 Nomor SK.46/HK.206/ITJEN-2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014


33

m. Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal PMPRB digunakan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment) atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Model PMPRB menfokuskan penilaian terhadap langkahlangkah Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dikaitkan dengan “Hasil Yang Diharapkan”. Hal ini juga terkait dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Perhubungan dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dasar pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SK. 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Asesor penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan PMPRB di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan didukung oleh 8 (Delapan) Assesor dari Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan Agenda Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PMPRB Online Kementerian adalah sebagai berikut : 1) Tanggal 17 Desember 2012 telah dilakukan rapat pendampingan PMPRB Online di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan narasumber Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB; 2) Tanggal 19 Desember 2012 telah dilakukan penyampaian kode akun dan password PMPRB Online kepada para Asesor; 3) Tanggal 23 Januari 2013 telah dilakukan penyampaian akun responden melalui para Asesor; 4) Tanggal 10 Pebruari 2013 telah dilaksanakan Survey Internal dengan responden sebanyak 416 orang dari 8 Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 5) Survey Eksternal pelaksanaan PMPRB Kementerian Perhubungan menggunakan hasil survey yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan; 6) Tanggal 8 Maret 2013 telah dilakukan konsolidasi Kertas Kerja seluruh unit kerja Eselon I guna menyamakan pemahaman pengisian kertas kerja dengan narasumber Asisten Deputi Program Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB Tim Teknis dari Kementerian PAN dan RB; 7) Tanggal 20 Maret 2013 dilaksanakan Panel 1 dengan Agenda verifikasi, kelengkapan penilaian, konsolidasi dan penilaian unit kerja


34

oleh asesor yang sifatnya masih editable dengan narasumber Asisten Deputi Program Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB; 8) Tanggal 22 Maret 2013 telah dilaksanakan Panel 2 dengan Assesor dan para Tim Pendamping Asessor dalam Agenda Penghitungan Nilai Mandiri Institusi dan memasukkan catatan Tindak Lanjut Level Institusi ; 9) Tahap terakhir dalam Agenda Pelaksanaan PMPRB Kementerian Perhubungan adalah Panel 3 yaitu pengiriman secara resmi hasil PMPRB kepada Kementerian PAN dan RB setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal pada tanggal 1 April 2013, dan Kementerian Perhubungan berada pada urutan ke 52 dari 76 K/L yang harus melaporkan PMPRB Online. Hasil penilaian mandiri yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor PMPRB Kementerian Perhubungan tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1) Nilai pencapaian komponen pengungkit dan komponen hasil tanpa nilai survei internal adalah 71,64; 2) Nilai survei internal Pengungkit adalah 72,42; 3) Nilai pencapaian komponen pengungkit dan komponen hasil dengan survei internal adalah 72,14; 4) Nilai pemenuhan target indikator internal yaitu pencapaian sembilan program mikro reformasi birokrasi adalah 72,99; 5) Nilai pemenuhan target indikator eksternal yaitu indikator kinerja utama (IKU) yang terkait indikator keberhasilan RB Nasional adalah 65.17. Hasil yang dicapai berdasarkan PMPRB di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah 72.14 berada pada level 4, hal ini dapat disimpulkan Kementerian Perhubungan telah melakukan langkah penyesuaian/perbaikan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan pemantauan dan hasil menunjukan perkembangan yang substansial dan atau semua target yang relevan terpenuhi. Agenda kegiatan PMPRB di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2013 yang sudah dilakukan adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal selaku Koordinator Assesor Kemenhub telah mengirimkan surat Nomor : KP.801/3/3/ITJEN-2013 tanggal 28 Nopember 2013 perihal Tindak Lanjut Hasil PMPRB, kepada 8 (delapan) Assesor untuk memberikan laporan perkembangan pelaksanaan PMPRB pada unit kerja masing-masing.


35

n. Seminar Pengawasan Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal dalam bidang Pengawasan sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP). Seminar Pengawasan pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagi berikut : Tanggal Keterangan Pelaksanaan 1. Sosialisasi Peraturan Menteri 15 Januari 2013 Peserta Pegawai dari ITJEN Perhubungan Nomor PM 37 berjumlah 175 (seratus tujuh tahun 2012, dan Peraturan puluh lima) Pegawai Presiden no. 54 tahun 2010, Narasumber dari LKPP dan serta tata cara perhitungan Kementerian PU struktur beton Tempat : Hotel Red-Top Ruang Emeral A, Lt 3 Jl. Pecenongan Pasar Baru, Jakpus 2. Sosialisasi Penerapan Aturan 16 Oktober 2013 Peserta Pegawai dari ITJEN Depresiasi pada Aset dan BMN berjumlah 86 (delapan puluh sesuai peraturan MenKeu RI enam) Pegawai Nomor : 1/PMK.06/2013 tanggal Narasumber dari Dirjen 2/1/2013 tentang penyusutan Perbendaharaan Barang Milik Negara berupa Aset Tempat Ruang Rapat Tetap Pada Entitas Pemerintah Brawijaya, Gedung Karsa Pusat Lantai VII, Kementerian Perhubungan Jalan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 3. Bimbingan Teknis Peraturan 3 Desember Peserta Pegawai dari ITJEN Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berjumlah 86 (delapan puluh 2011 Tentang Penilaian Prestasi enam) Pegawai Kerja Pegawai Negeri Sipil, Narasumber dari Biro Penghitungan Tunjangan Kinerja, Kepegawaian dan Organisasi Surat Edaran Menteri SETJEN Kemenhub dan Perhubungan Nomor Se 11 Inspektur V Itjen Kemenhub Tahun 2013 Tentang Petunjuk Tempat Ruang Nanggala Pengelolaan Administrasi Gedung Cipta Lantai VII, Kehadiran Pegawai Di Kementerian Perhubungan Lingkungan Kementerian Jalan Merdeka Barat No. 8 Perhubungan, dan Peraturan Jakarta Menteri Perhubungan Nomor KP. 596 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan

No.

Nama Kegiatan


36

o. Peningkatan SDM Inspektorat Jenderal Dalam rangka meningkatan kompetensi aparat pengawasan, pada tahun 2013 Inspektorat Jenderal menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terdiri atas : No PROGRAM Pelatihan Sistem 1. Pengendalian Intern Pemerintah I (SPIP) Pelatihan Sistem 2. Pengendalian Intern Pemerintah II (SPIP) Pelatihan Audit Berbasis 3. Resiko

REALISASI Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah I (SPIP) Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah II (SPIP) Pelatihan Audit Berbasis Resiko

4.

Pelatihan Teknis Perkeretaapian

Audit Pelatihan Teknis Perkeretaapian

Audit

5.

PelatihanTeknis Kenavigasian

Audit PelatihanTeknis Kenavigasian

Audit

6.

Pelatihan Kantor Sendiri

Persiapan Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Perencanaan Bandar Udara dan Pengelolaan PKP-PK pada Ditjen Phb. Udara Manfaat Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Kompetensi SDM Inspektur dan Penguji Sarana Perkeretaapian Kompetensi SDM Inspektur dan Penguji Prasarana Perkeretaapian Perencanaan dan Pelaksanaan Subsidi Angkutan Penyebrangan Perintis TA 2013 Audit Tertentu Angkutan Perintis Udara Audit Tertentu Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Pengoperasian Kapal Perintis

PELAKSANAAN 4 s.d. 8 Februari 2013 4 s.d. 7 Maret 2013 1 s.d. 5 April 2013 27 Juni s.d. 6 Juli 2013 3 s.d. 11 Oktober 2013 10 s.d 11 Januari 2013 1 Mei 2013

3 s.d. 4 Mei 2013 29 Mei 2013

30 Mei 2013

25 s.d. 26 Juni 2013

26 Juni 2013 2 Juli 2013

8 s.d 10 Juli 2013


37

l.

Penerbitan Jurnal Penerbitan Buletin “Transparansi“ tahun 2013 direncanakan sebanyak sebanyak 2 (dua) kali, namum dalam pelaksanaannya hanya terealisasi 1 (satu) buletin dengan judul “Kementerian Perhubungan Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian” Volume 8 Nomor 1 Tahun 2013 dengan jumlah cetak sebanyak ± 300 eksemplar. Tidak tercapainya program kerja dan Buletin “ Transparansi “ disebabkan berbagai hal, antara lain : 1) Jadwal kegiatan yang sangat tinggi di Inspektorat Jenderal baik terkait kegiatan pengawasan maupun non pengawasan; 2) Kurangnya minat Pegawai dan APIP dalam menulis; 3) Kurangnya dukungan dari bebagai pihak khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal; 4) Kurangnya profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok Kerja Buletin “ Transparansi ”.

m. Penunjang Kegiatan Pengawasan Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas intern Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan dibangunnya Sistem Informasi Pengawasan (SIP). Fungsi utama SIP adalah sebagai sistem yang mengolah data pengawasan yang mencakup pemasukan (input), pemrosesan, review, persetujuan, penghapusan, dan evaluasi untuk prediksi program/kegiatan, mobilisasi sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, media pertukaran informasi internal dan eksternal, pengolahan serta pengelolaan tindak lanjut LHA Aplikasi yang terdapat pada SIP adalah : 1)

Sistem Informasi Audit (SIAU) merupakan aplikasi untuk : (a)

(b) (c) (d) (e)

Membuat dan mendistribusikan usulan audit maupun non audit berupa Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) dan non PKPT; Mengisi/menginput usulan audit yang berupa PKPT; Mengisi/menginput usulan non audit yang tidak termasuk dalam PKPT (non PKPT); Mengisi/menginput NHA, SPL, Matrix, LHA dan lampirannya; Akses file DIPA dan POK UPT/Satker di lingkungan Kementerian Perhubungan serta peraturan perundangan yang sudah terdigitalisasi;


38

(f)

Pengolahan database pegawai Inspektorat Jenderal terkait integrasi aplikasi SIP dengan aplikasi SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) Kementerian Perhubungan.

2)

Sistem Informasi Keuangan (SIMKEU), aplikasi ini merupakan pemisahan secara sistem dengan tujuan pengelompokan tugas dan fungsi keuangan, sehingga proses keuangan terkait operasional organisasi pada Inspektorat Jenderal memiliki proses pengolahan data (database) secara terpisah. Fasilitas yang ada pada aplikasi SIMKEU adalah : (a) Pembuatan SPT dan SPPD berdasarkan usulan perjalanan dinas PKPT dan non PKPT; (b) Pendataan berkas Verifikasi terkait usulan perjalanan dinas audit dan non audit; (c) Proses Rampung setelah Verifikasi selesai dilakukan; (d) Monitoring status SPT dan SPPD terkait alokasi SDM; (e) Rincian Perjalanan Dinas Inspektorat Jenderal; (f) Realisasi penggunaan anggran di lingkungan Inspektorat Jenderal secara Real Time dalam bentuk bar chart.

3)

SMS Gateway, sebagai media untuk menerima informasi eksternal berupa pengaduan masyarakat terkait kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan sebagai media penyebaran informasi internal pegawai yang berupa koordinasi serta informasi terkait kegiatan operasional secara umum maupun non operasional (ucapan selamat, ucapan duka cita, dll) di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan. Fasilitas yang ada pada aplikasi SMS Gateway adalah : (a) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat beserta tindak lanjutnya; (b) Pengiriman SMS sebagai bentuk respon terhadap penyampaian informasi pengaduan masyarakat; (c) Pengiriman SMS terkait informasi internal di lingkungan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan; (d) Pengiriman SMS sebagai notifikasi terkait operasional aplikasi SIP.

4)

Portal Web Inspektorat Jenderal, aplikasi ini merupakan media penyebaran informasi terkait kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan serta sebagai forum konsultasi penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian Perhubungan. Fasilitas yang ada pada portal Inspektorat Jenderal adalah :


39

(a) Pembuatan berita terkait kegiatan Inspektorat Jenderal, dilakukan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap unit eselon II dan dikelola oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal. (b) Penyimpanan informasi pengaduan masyarakat versi Web yang sudah diintegrasikan dengan email [email protected]; (c) Forum konsultasi terkait pelaksanaan penggunaan anggaran negara dengan melakukan registrasi terlebih dahulu, dan isi content dapat dilakukan manajemen secara dinamis sesuai dengan wilayah pengawasan yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. 5)

Multimedia Data Content, sebagai media penyebaran informasi berupa peraturan perundangan, jurnal, foto kegiatan terkait Portal Inspektorat Jenderal dalam format file digital (dokumen pdf, video streaming dan gambar). Fasilitas yang ada pada aplikasi Multimedia data content adalah : (a) Mengunggah beragam informasi dalam format file digital; (b) Mengunduh beragam informasi dalam format file digital, berbagi file presentasi secara online dengan format pdf sesuai dengan materi kegiatan.

6)

Tindak Lanjut LHA (TLLHA), aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan tindak lanjut LHA dengan konsep text base digitalisasi dan memungkinkan pengaksesan data secara online dengan hak akses tertentu. Fasilitas yang ada pada aplikasi TL LHA adalah : (a) Dashboard eksekutif untuk menampilkan rekapitulasi status tindak lanjut LHA dalam berbagai bentuk grafik sesuai data yang diinput; (b) Pengiriman SMS, email sebagai notifikasi terkait operasional TL LHA; (c) Kustomisasi Laporan Tindak Lanjut LHA sesuai kebutuhan; (d) Digitalisasi Tindak Lanjut LHA; (e) Tanggapan Unit Kerja terkait terhadap LHA beserta fasilitas pengunggahan data dukung yang dibutuhkan; (f) Penentuan status temuan dari hasil Tindak Lanjut LHA sesuai data dukung yang diinput ke dalam TL LHA.

7)

Peta Audit Online, untuk menampilkan dan mengolah informasi data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan titik koordinat lokasi auditi sehingga dapat menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan dalam pengawasan aspek-aspek yang menjadi standarisasi penunjang pembangunan perhubungan. Fasilitas yang ada pada aplikasi Peta Audit Online adalah : Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

40

(a) Penginputan dan pengolahan data audit dalam bentuk pemetaan wilayah berdasarkan lokasi auditi secara real time; (b) Penampilan realisasi fisik dan keuangan pekerjaan pada auditi dalam bentuk data spasial. Adapun prosentase pemanfaatan TIK pada proses bisinis di Inspektorat pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : NAMA APLIKA SI

MODUL APLIKASI Usulan Audit

DIPA/POK SIAU Perundangan

LHA

TL-LHA

TL-LHA ST

SIMKEU

SPD Perlengkapan Rampung

SASARAN PENGGUNAAN PENGUKURAN Terinputnya seluruh usulan audit kinerja sesuai PKPT Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru Teruploadnya seluruh LHA dalam setahun

Terinputnya seluruh data Tindak Lanjut LHA Tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun Tersedianya seluruh SPD dalam setahun Tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun Tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun

REALISASI DATA %

100

100

100

100

100 100 100 100 100

Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal, minimal tiga kali dalam setahun Internal

100

SMS Gateway

Eksternal

Profile

Portal Struktur

Berita Kegiatan

Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun Terupdatenya data profile pimpinan setiap ada perubahan Terupdatenya data struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi atau kebijakan pengawasan setiap ada perubahan Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, minimal sembilan

100

100

100

100

PENGUKURAN Adanya input data seluruh audit kinerja sesuai pelaksanaan PKPT Teruploadnya DIPA/POK Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan Terupload seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan yang terbaru Teruploadnya hampir seluruh LHA dalam setahun, terutama hasil audit bulan Desember 2013 Belum adanya input data Tindak Lanjut LHA Tersedianya seluruh Surat Tugas dalam setahun Tersedianya seluruh SPD dalam setahun Belum tersedianya seluruh Kontrak dalam setahun Belum tersedianya seluruh data verifikasi dalam setahun Terkirimnya berita melalui SMS ke pegawai Inspektorat Jenderal lebih dari tiga kali dalam setahun, antara lain undangan acara RADIN, Evaluasi Semester, Pra Radin, berita duta cita, pemberitahuan pertanggungjawaban perjalanan dinas, dst Terdokumentasinya data pengaduan masyarakat melalui sms dalam setahun Ketika Inspektur Jenderal pensiun pada bulan Juli 2013 terdapat update data profile Adanya update data visi dan misi, kebijakan pengawasan pada awal tahun sesuai dengan Reviu Renstra dan Kebijakan Pengawasan tahun 2013 Terupdatenya berita kegiatan Inspektorat Jenderal, lebih dari sembilan


% 100

100

100

75

0 100 100 0 0

100

100

100

100

100

41

kali dalam setahun

Multimedia

Dokumen PDF Photo Kegiatan Video Kegiatan Lokasi Auditi

Peta Audit Hasil Audit

Teruploadnya dokumen PDF Teruploadnya photo kegiatan Teruploadnya video kegiatan Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial Tersedianya dokumen audit seperti foto, berita kegiatan, berita acara, atau hasil audit yang dupload/input pada saat pelaksanaan audit

100 100 100 100

100

kali dalam setahun, seperti berita Radin, Pra Radin, Evaluasi Semester, Bimbingan Teknis Audit Sektor Perhubungan di lima provinsi, Sosialisasi Prefentif KKN di lima provinsi, Pemantauan Jalur Ganda, Pelaksanaan Diklat, dst Teruploadnya dokumen PDF Teruploadnya photo kegiatan Teruploadnya video kegiatan Tersedianya data seluruh lokasi audit dalam bentuk geo spasial Belum tersedianya dokumen audit yang diupload/input pada saat pelaksanaan audit Total Realisasi

100 100 100 100

0

71

Dari berbagai aplikasi yang sudah dibangun tersebut belum semua dapat dimanfaatkan secara optimal disebabkan adanya kendala antara lain SDM yang lebih nyaman dengan sistem manual, dan kurangnya komitmen para pegawai khususnya pimpinan untuk menggunakan aplikasi SIP. Upaya yang diperlukan pada tahun mendatang adalah adanya kegiatan yang dapat memberikan motivasi kepada SDM Pengawasan untuk menggunakan sistem aplikasi yang telah dibangun.

B. Permasalahan dan Upaya Pemecahan 1. Permasalahan Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Jenderal selama melaksanakan program kerja dan kegiatan tahun 2013, antara lain : a. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Pengawasan masih kurang, kegiatan pengawasan yang cukup banyak tidak seimbang dengan SDM yang dimiliki sementara dalam 3 (tiga) tahun terakhir tidak diadakan penambahan pegawai (rekruitmeen pegawai) serta kualitas SDM yang ada juga masih perlu ditingkatkan agar kualitas hasil audit dapat optimal. b. Komposisi auditor belum ideal dikarenakan jumlah Auditor Ahli Madya (39 orang) lebih besar dari Auditor Ahli Muda (23 orang) menyebabkan terjadi penurunan peran dalam pembentukan tim audit, seperti yang semestinya berperan sebagai Dalnis turun menjadi Ketua Tim, dan yang seharusnya menjadi Ketua Tim berperan sebagai anggota. Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal TA. 2013

42

c.

Pelaksanaan Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan masih memiliki kendala, antara lain : 1) Terjadi keterlambatan penyelesaian LHA (lebih dari 14 hari kalender setelah penugasan audit berakhir) sehingga LHA juga terlambat diterima oleh Auditi. 2) Masih terdapat Auditi yang belum memahami proses pelaksanaan tindak lanjut ataupun Auditi yang kurang memperdulikan pelaksanaan tindak lanjut LHA. 3) Kewenangan penyelesaian rekomendasi berada di Kantor Pusat Direktorat/Badan terkait sehingga memerlukan waktu dalam proses penuntasan rekomendasi LHA.

d. Terdapat hambatan dalam mencapai lokasi Auditi, seperti terbatasnya sarana transportasi, dan jadwal transportasi padat pada hari tertentu/tidak ada jadwal transportasi, serta adanya kondisi cuaca burun pada bulan tertentu di lokasi tertentu. e. Ada kegiatan yang belum dapat terlaksana secara optimal, yakni pelaksanaan evaluasi SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dikarenakan belum semua Unit Kerja Eselon I menerapkan SPIP.

2. Upaya Pemecahan Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan beberapa upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal, antara lain: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dilakukan dengan beberapa cara, yakni : 1) Merencanakan penambahan tenaga auditor, baik pengangkatan auditor dari tenaga secretariat ataupun penambahan pegawai melalui rekruitmen pegawai pada tahun 2014 mendatang. 2) Melakukan assessment terhadap auditor untuk mengetahui kebutuhan pelatihan dan pendidikan sehingga dapat diprogramkan pelatihan dan pendidikan sesuai kebutuhan. b. Sosialisasi kebijakan senantiasa dilakukan dan disesuaikan dengan setiap kebijakan terbaru, termasuk juga sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan SPIP dan Kormonev AP-KKN. c.

Penyusunan laporan setiap kegiatan, termasuk juga laporan hasil audit dilakukan tepat waktu dan dikenakan sanksi jika terjadi keterlambatan. Laporan kegiatan yang dilakukan akurat, akuntabel dan tepat waktu sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi.


43

BAB VI

KESIMPULAN

L

aporan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2013 merupakan laporan pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern di Kementerian Perhubungan. Selama Tahun 2013, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dengan realisasi angggaran mencapai Rp. 61.561.750.400,- (71,79 %). Hasil dari kegiatan utama Inspektorat Jenderal adalah berupa kegiatan audit di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan temuan sebanyak 3.130 temuan, selesai ditindaklanjuti sebanyak 361 temuan, dalam proses sebanyak 1.002 temuan, dan sisa temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.740 temuan.

L

Laporan tahunan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat untuk menilai kinerja Inspektorat Jenderal yang menggambarkan pelaksanaan keseluruhan kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2013. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal didukung dengan Sumber Daya Manusia yang selalu berkembang baik secara kuantitatif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang prima, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung.

L

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tidak semuanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi permasalahan tersebut, sudah dan sedang diupayakan untuk penyelesaiannya sehingga diharapkan terdapat peningkatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun depan.


44

A. Latar Belakang. B. Maksud dan Tujuan

Recommend Documents