BAB I PENDAHULUAN
A.Kata Pengantar Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun bisa menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.
Makalah ini disusun oleh penulis dengan berbagai halangan. Baik itu yang datang dari dalam diri penyusun sendiri maupun datang dari luar penyusun. Mungkin tanpa bantuan-Nya penyusun tidak dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu.
Makalah yang berjudul PERSAMAAN HAK DIHADAPAN HUKUM ini disusun dengan harapan bisa menambah pengetahuan pembaca. Dan penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang membantu dalam pembuatan makalah ini.
Semoga makalah ini bisa membantu dan menambah wawasan pembaca tentang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan, penyusun berharap pembaca sudi memberikan kritik dan saran agar dikemudian hari penyusun dapat membuat makalah yang lebih baik. Terima kasih.
22 September 2011
Bejo Irwandono
1
B. Latar Belakang Sekarang ini, banyak kasus dimana rakyat kecil menjadi korban hukum. Kita tentu sering menemukan kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil, dimana hukum menyalahkan mereka. Padahal hukum seharusnya tidak membedakan siapapun saat hukum bertindak, tapi uang merubah semua itu. Bagi orang yang mempunyai uang hukum bisa dibeli. Namun, bagi si miskin hukum dirasakan kaku dan kejam karena aparat hukum bisa menindak mreka secara semena-mena.
Oleh karena itu penulis mengangkat hal ini untuk dijadikan tema dalam makalahnya yang berjudul PERSAMAAN HAK DIHADAPAN HUKUM. Seharusnya aparat hukum menjadi pengayom masyarakatnya dan melindungi mereka semua. Dan hukum itu harus ditegakan dengan tidak memilih-milih siapa yang harus dihukum.
Penulis berharap dengan maklah ini para pejabat dan aparat hukum bisa memperbaiki diri mereka agar tidak merugikan bangsa karena ulah mereka. Dimana hukum bisa diperjual belikan seenaknya mereka sendiri. Seharusnya hukum dijalankan sesuai Undang-Undang yang mengatur.
2
C. Rumusan Masalah 1. Contoh-contoh kasus pelanggaran hukum yang sudah terjadi? 2. Bagaimana terjadinya pelanggaran kuhum? 3. Adakah bantuan hukum bagi rakyat kurang mampu?
3
D. Pendekatan
1. Pendekatan Historis
Sekarang ini banyak berita tentang ketidak adilan hukum untuk rakyat di Indonesia. Hal ini merupakan penyimpangan HAM karena telah ada pasal yang berbunyi ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Namun, sekarang ini hukum bisa diperjual belikan dengan begitu mudah bagi para aparat keamanan.
2. Pendekatan Sosiologis
Kasus-kasus ini membuat masyarakat Indonesia berfikir tentang cara kerja aparat keamanan sekarang ini yang tidak becus menangani kasus-kasus di negara ini. Aparat keamanan lebih sigap menangani kasus rakyat kecil, namun bila berurusan dengan pejabat tinggi mereka seolaholah tidak berdaya. Seharusnya aparat keamanan tidak perlu memandang siapa mereka dan tetap memproses sesuai pasal yang berlaku.
3. Pendekatan Yuridis
Penyusun mengambil tema ini juga karena adanya pasal 28 D ayat 1, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Namun, aparat keamanan seakan tidak begitu peduli lagi dan mengabaikan pasal ini. Sekarang ini uang lebih berkuasa dari pada hukum. Hukum dan pejabat di Indonesia harus diperbaiki agar kedepanya negara ini bisa makmur.
4
BAB II PEMBAHASAN A. Kasus-kasus Pelanggaran Hukum Anda tentu masih ingak kasus yang menimpa nenek Minah yang berusia 55 tahun, warga Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Beliau telah dituduh mencuri 3 kilogram kakao, padahal beliau hanya mengambil 3 buah kakao yang telah jatuh dari pohonnya. Ulah beliau yang mencuri tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antam yang kurang lebih senilai Rp 2.000,00- pada Agustus 2008 telah membuatnya berurusan dengan hukum. Beliau telah divonis 1 bulan 15 hari kurungan penjara oleh majelis hukum, serta masa percobaan 30 hari. Kasus ini muncul di tengahtengah hangatnya kasus korupsi mega miliar di Jakarta, Bank Century. Sepontan muncul tanda tanya di benak publik tentang cara kerja polisi dan hukum di negara kita. Mengapa aparat kita begitu tanggap dengan kasus seperti pencurian 3 buah kakao yang dilakaukan Nenek Minah, sementara kasus pencurian uang negara atau yang lebih dikenal korupsi bahkan sampai melibatkan pejabat negara begitu sulit terungkap?
Masih banyak kasus seperti diatas yang kebanyakan menimpa rakyat kecil. Sebut saja kasus pencurian biji buah kapuk Batang, Jawa Tengah. Empat terdakwa pencurian biji buah kapuk divonis
masing-
masing hukuman selama 24 hari. Salah seorang terdakwa langsung pingsan setelah divonis 24 hari penjara. Dan kasus pencurian lima batang pohon jagung dengan terdakwa Suparto di Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur, belum lama ini memasuki babak akhir. Namun, mengapa aparat kurang responsive untuk menangani dan menindak para koruptor. Sungguh ironis memang, Negara yang menjunjung tinggi hukum seperti
5
Republik Indonesia ini ternyata hukum-hukum yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut tidak berlaku bagi rakyat kecil?
Dengan alasan menegakan hukup positif yang sesuai dengan Undang-Undang, aparat hukum begitu cepat dan tangkas menjerat si miskin. Bagi rakyat kecil hukum terasa kaku, kejam, dan menakutkan. Namun, berbeda bagi para koruptor. Bagi mereka hukum bgitu lunak, apalagi bila “uang mereka bicara”. Rakyat kecil juga tidak berdaya karena mereka tidak mampu membayar pembela hukum layaknya para koruptor, hal ini juga menjadi keterbatasan mereka.
Aparat hukum terlihat sangat konsisten bila mengusut bahkan memenjarakan rakyat miskin, bahkan tidak jarang menggunakan pasal pidana yang berlebikan. Tapi bagaimana perlakuan mereka terhadap para pelaku korupsi? Bahkan dalam beberapa kasus korupsi si terdakwanya hanya mendapat masa percobaan dengan alasan uang hasil korupsinya sudah dikembalikan. Salah satu contoh kasus, Anggodo Widjojo, yang diduga merekayasa proses hukum lewat percakapannya melalui telepon berkaitan dengan kasus penyuapan KPK masih bebas berkeliaran. Selain Anggodo, tersangka korupsi pengadaan radio komunikasi di Departemen Kehutanan, sampai saat ini masih belum tersentuh hukum.
Idealnya dalam negara hukum negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Contoh-contoh kasus diatas tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 28 D ayat 1, yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
6
B. Persamaan Hak Didepan Hukum Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).
Persamaan didepan hukum atau equality before the law adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang
seperti
Indonesia.
Perundang-undangan
Indonesia
mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat Burgelijke Wetboek (KUHPerdata)
dan
Wetboek
Van
Koophandel
Voor
Indonesie
(KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No.23. Tapi pada masa kolonial itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial.
Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut.
Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan
7
sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.
Perolehan pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum adalah hak asasi manusia yang sangat mendasar bagi setiap orang dan oleh karena itu merupakan salah satu syarat untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Kalau seorang yang mampu mempunyai masalah hukum, ia dapat
menunjuk
seorang
atau
lebih
advokat
untuk
membela
kepentingannya. Sebaliknya seorang yang tergolong tidak mampu juga harus memperoleh jaminan untuk meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil kiranya bilamana orang yang mampu saja yang dapat memperoleh pembelaan oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum. Sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan hanya karena tidak sanggup membayar uang jasa (fee) seorang advokat yang tidak terjangkau oleh mereka. Kalau ini sampai terjadi maka asas persamaan di hadapan hukum tidak tercapai.
C. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Salah satu asas hukum acara pidana yang paling penting adalah bahwa setiap orang yang berpekara dalam persidangan wajib diberikan bantuan hukum. Hal ini demi menjamin hak-hak orang tersebut dalam melakukan pembelaan dipersidangan. Secara umum ketentuan bantuan hukum sudah cukup baik. Namun dalam hal pelaksanaan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu masih mengalami beberapa kendala.
Sebagai wujud kewajiban Negara dalam melindungi warga negaranya, maka sudah seharusnya Negara juga memiliki kewajiban terhadap warga negaranya yang tersangkut masalah dalam proses 8
peradilan dan tidak memiliki kemampuan untuk membela kepentingannya seorang diri. Negara Indonesia yang menganut paham sebagai Negara kesejahteraan, yaitu Negara menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya maka sudah seharusnya Negara wajib menjamin hak-hak orang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hukum nya. Kewajiban Negara untuk memberikan bantuan hukum khususnya kepada mereka yang tidak mampu merupakan bagian yang penting karena hal tersebut telah diamanatkan oleh konstitusional.
Bantuan hukum bukanlah semata-mata pro bono publico work tetapi merupakan suatu kewajiban advokat. Adalah hak orang miskin untuk memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum yang bekerja untuk organisasi bantuan hukum.
Sebagai pengakuan hak individu maka prinsip persamaan di hadapan hukum dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Kalau tidak ada persamaan di hadapan hukum maka sebenarnya hak individu itu sama sekali tidak ada. Persamaan di hadapan hukum tidak mengenal pengecualian seperti jabatan, kedudukan, latar belakang, asal-usul, immunitas, strata sosial-ekonomi, kaya-miskin, ras, etnik, warna kulit, keturunan, budaya dan lain-lain.
Siapa pun harus dianggap sama di hadapan hukum: dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidik, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan.
Kalau orang mampu menyewa dan menunjuk advokat, maka orang miskin pun harus dijamin dalam sistem hukum untuk menunjuk seorang advokat atau pembela umum secara cuma-cuma. Inilah yang dikenal sebagai akses kepada advokat atau pembela umum. Pembelaan bagi orang
9
miskin adalah kewajiban bagi advokat dalam rangka aplikasi persamaan dihadapan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Akhirnya keadilan itu ditujukan bagi semua orang dan bukan orang atau kelompok tertentu. Izin presiden bagi anggota DPR, gubernur atau menteri adalah bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Sikap mengenyampingkan persamaan di hadapan hukum dengan memberi kekecualian, privilege, immunitas dan segala bentuk alasan merupakan pengkhianatan terhadap pengakuan atas hak dan kebebasan individu.
10
BAB III PENUTUP
Kesimpulan dan Saran Hukum dahulu sangat keras dan tidak memendang siapa yang berurusan dengannya. Hal ini sangat baik karena hukum bekerja pada jalannya, yaitu untuk menghukum ereka yang berbuat salah. Apalagi di negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia ini, hukum pasti dijunjung tinggi.
Namun, sekarang ini hukum begitu lunak dan bisa membebaskan yang salah dan bisa menyalahkan orang yang tidak bersalah. Hal ini disebabkan uang telah menggantikan hukum karena dengan uang hukum bisa dibeli. Itulah pikiran orang yang tidak memandang ke depan. Hal ini bisa menghancurkan bangsa kita secara perlahan kalau tidak segera dihentikan. Seolah-olah pasal yang dibuat untuk menegakan hukum tidak ada kagi dan pelanggaran hak asasi manusia semakin banyak.
Hendaknya hal seperti ini diperbaiki agar negara Indonesia bisa makmur dan bisa menjadi negara hukum yang baik.
11
Daftar Pustaka
www.google.com http://www.mail-archive.com/
[email protected]/msg22404.html http://bataviase.co.id/detailberita-10459035.html http://www.suarakarya-online.com http://berita.liputan6.com
12
PERSAMAAN HAK DIDEPAN HUKUM Makalah ini disusun sebagai tugas mandiri dan untuk memenuhi tugas akhir Mata kuliah : Pendidikan Pancasila Dosen pengampu : Drs. Muhammad Idris P , MM
Oleh :
Nama : Bejo Irwandono NIM : 11.12.5865 KELOMPOK I JURUSAN SISTEM INFORMASI STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
13
