4. SOP KEPANITERAAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG

4. SOP KEPANITERAAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI SEMARANG I.

Prosedur pendaftaran Akta Perjanjian Bersama dan Surat Keterangan Perkara - Prosedur Pendaftaran Perjanjian Bersama / Kesepakatan Bersana diawali dengan pengecekan syarat administrative. Apakah Perjanjian Bersamaa / Kesepakatan Bersama para pihak yang penyelesaiannya secara Bipartite atau Mediasi telah memenuhi ketentuan , apabila tidak memenuhi ketentuan maka pihak yang mengajukan harus melengkapinya ataupun memperbaikinya terlebih dahulu. Setelah persyaratan administrative terpenuhi, Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Semarang menerbitkan Akta Perjanjian Bersama paling lambat: 2 hari - Untuk prosedur penerbitan Surat Keterangan Bebas Perkara, setelah surat permohonan dari pihak Pemohon diteliti dalam buku Register Perkara maka dibuatkan Surat Keterangan oleh Panitera dalam waktu paling lama: 2 hari

II.

G u g a t a n sampai dengan M i n u t a s i 1. Prosedur pendaftaran Gugatan Perkara Pemutusan Hubungan Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial. - Petugas Pendaftaran gugatan perkara PHK / PHI melakukan pengecekan syarat gugatan yang terdiri dari Surat Gugatan, Risalah Bipartit (apabila ada), Risalah Mediasi, Anjuran Mediator dan Surat Kuasa Khusus ( apabila dikuasakan). Pendaftaran gugatan yang belum melengkapi persyaratan maka pendaftaran gugatan tersebut belum dapat diterima / ditolak. Untuk perkara dengan nilai gugatan diatas Rp. 150.000.000,- maka Penggugat diwajibkan untuk membayar uang panjar / biaya perkara. Setelah biaya perkara ditaksir oleh petugas meja pertama, Penggugat membayarkan biaya tersebut secara langsung di Bank yang ditunjuk setelah petugas meja pertama memberikan nomor rekening Pengadilan Negeri tersebut. Dan untuk perkara dengan nilai gugatan dibawah Rp. 150.000.000,- maka Penggugat tidak membayar uang panjar / biaya perkara (prodeo). Proses pendaftaran gugatan hingga pembayaran uang panjar / biaya perkara diselesaikan dalam waktu: 1 hari; - Setelah persyaratan lengkap, selanjutnya penyerahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk ditetapkan Majelis Hakim, diselesaikan paling lama: hari kerja berikutnya; - Ketua PHI pada PN Semarang menetapkan Majelis Hakim dan Panitera menunjuk Panitera pengganti dalam waaktu paling lama: 7 hari; - Setelah berkas diterima oleh petugas penerima gugatan, maka berkas perkara diserahkan pada Hakim Ketua Majelis untuk ditetapkan hari sidang. Proses ini diselesaikan pada hari itu juga;

2. Pemanggilan Para Pihak

-

-

Hakim Ketua Majelis memerintahkan pada Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak yang membutuhkan waktu selama:  Untuk para pihak yang beralamat di dalam kota: 7 hari;  Untuk salah satu pihak / para pihak yang beralamat di luar kota , panggilan sidang dengan menggunakan panggilan delegasi: 14 hari;  Untuk panggilan ke luar negeri paling lama: 2 bulan (60 hari); Jurusita / jurusita pengganti yang melakukan pemanggilan wajib melapor / menyerahkan relas panggilan paling lama: 1 hari; Panitera pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta alasannya kepada kepaniteraan PHI: pada hari itu juga;

3. Persidangan

-

Pemeriksaan perkara dari mulai gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, saksi-saksi, kesimpulan, dan putusan diselesaikan paling lama: 50 hari kerja; - Kepaniteraan mencatat perkembangan persidangan masing-masing perkara ke dalam buku Register setelah menerima laporan dari Panitera Pengganti: pada hari itu juga; - Sebelum putusan dibacakan, panitera pengganti wajib meminta perincian biaya perkara kepada kasir. Dan setelah putusan dibacakan Panitera pengganti wajib melaporkan pada kasir PHI tentang kehadiran para pihak, meminta rincian biaya serta materai untuk Putusan: pada hari itu juga; - Setelah putusan dibacakan, panitera pengganti wajib melaporkan tanggal putusan beserta amarnya kepad Kepaniteraan PHI: pada hari itu juga; - Apabila dalam pembacaan putusan ada salah satu pihak yang tidak hadi, maka kepaniteraan PHI akan memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir baik melalui relaas pemberitahuan maupun delegasi (luar kota); 4. Munitasi - Majelis Hakim dan Panitera Pengganti harus / wajib menyelesaikan minutasi dan pemberkasan perkara setelah putusan diucapkan, paling lama: 14 hari; III.

Upaya Hukum 1. Kasasi - Pernyataan kasasi dapat diajukan sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang tidak hadir, dalam tenggang waktu: 14 hari kerja; - Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah pernyataan kasasi diterima paling lama: 2 hari kerja;

-

Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah memori diterima dalam waktu: 14 hari kalender; Apabila Pemohon Kasasi tidak mengajukan Memori Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari kalender, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2001 jo. SEMA Nomor : 11 Tahun 2010, sehingga berkas perkara kasasi tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Semarang akan membuat Penetapan berdasarkan Surat Keterangna Pansek. - Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah memori kasasi diterima dalam waktu: 2 hari kerja; - Kontra memori kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi, setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi dalam waktu: 14 hari; - Apabila Pemohon Kasasi akan melakukan pencabutan Kasasi maka pencabutan Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi harus dilakukan dihadapan Panitera dengan suatu Akta dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Semarang; - Pengiriman berkas Kasasi ke Mahkamah Agung sejak pernyataan Kasasi diterima paling lama: 30 hari; - Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, dan memori kasasi; - Putusan Kasasi MA setelag diterima, diteliti, dan deregister oleh petugas di Kepaniteraan PHI Semararang, maka putusan tersebut selanjutnya diberitahukan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama: 7 hari; 2. Peninjauan Kembali - Penerimaan permohonan PK dan pencatatan dalam register PK paling lama: 1 hari kerja; - Setelah Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan adanya alat bukti baru (novum), pernyataan PK dapat diajukan oleh Pemohon PK dengan disertai alasan PK dalam tenggang waktu: 180 hari kerja; - Untuk permohonan PK tanpa adanya novum, harus disertai oleh permohonan PK dan harus disampaikan kepada Termohon PK paling lama: 7 hari; - Termohon PK dapat menyerahkan jawaban atas permohonan PK setelah Termohon PK menerima alasan PK, dalam jangka waktu: 14 hari; - Berkas PK harus dikirim ke Mahkamah Agung setelah jawaban dari Termohon PK diterima, dalam jangka waktu paling lama: 30 hari; - Untuk pengajuan PK dengan alasan ditemukan bukti baru (novum), Ketua Pengadilan harus menunjuk Hakim untuk melakukan penyumpahan kapan bukti baru tersebut ditemukan, paling lama: 7 hari kerja; - Hakim yang ditunjuk harus melakukan penyumpahan setelah adanya penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri (dengan disertai BA Penyumpahan), paling lama: 7 hari;

-

IV.

Setelah Berita Acara Penyumpahan ditandatangani dan diserahkan pada Panmud PHI untuk selanjutnya dikirimkan ke MA RI dalam jangka waktu: 3 hari; Putusan PK setelah dterima, diteliti dan deregister, diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling lama: 7 hari;

Sita dan Eksekusi 1. Sita Jaminan  Panmud PHI meneliti kelengkapan berkas, menghitung biaya sita Jaminan sesuai dengan biaya yang ditetapkan setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari Majelis Hakim dalam waktu: pada hari itu juga; Kepaniteraan PHI menunjuk Jurusita setelah Pemohon membayar SKUM (jika nilai gugatan diatas Rp. 150.000.000,-) sesuai jumlah biaya yg ditetapkan untuk sita jaminan dan mencatat dalam buku register penyitaan;  Setelah menerima penetapan sita jaminan dan surat penunjukan dari Panitera, jurusita melakukan sita jaminan paling lama: 1 hari;  Setelah pelaksanaan sita jaminan, Jurusita menyerahkan Berita Acara sita jaminan dan berkas terkait kepada Kepaniteraan PHI paling lama: 2 hari; 2. Eksekusi 2.1. Aanmaning / Teguran  Surat Permohonan Eksekusi,disposisi Ketua PN dan Pansek diselesaikan: pada hari itu juga;  Untuk perkara diatas Rp. 150.000.000,- Panmud PHI menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN / Pansek dan mencatat kedalam register eksekusi dalam waktu: 1 hari kerja; Untuk perkara dibawah Rp. 150.000.000,- Pemohon tidak dikenakan biaya panjar;  Setelah SKUM dibayarkan, Kepaniteraan PHI mempersiapkan penetapan Ketua PN tentang Aanmaning / teguran paling lama: 2 hari;  Penyerahan berkas teguran oleh Kepaniteraan PHI pada Ketua PN untuk ditetapkan hari, tanggal penetapan diselesaikan dalam waktu: 1 hari sebelum aanmaning;  Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan pemanggilan: pada hari itu juga;  Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan tenggang waktu pemanggilan: - Untuk aanmaning keluar kota: 3 minggu - Untuk aanmaning dalam kota: 2 minggu  Jurusita memanggil Termohon Eksekusi sebelum hari dan tanggal peneguran yang ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri / PHI, paling lama: 3 hari;

 Panitera membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan peneguran; 2.2. Sita Eksekusi  8 (delapan) hari setelah peneguran Termohon tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela maka Pengadilan Negeri menindak lanjuti dengan tahapan sita eksekusi atas harta milik Termohon;  Kepaniteraan PHI / Bagian Eksekusi menyiapkan penetapan sita eksekusi untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan, paling lama: 7 hari setelah peneguran dilaksanakan;  Bahwa penyitaan atas harta milik Termohon dipertimbangkan besarnya nilai kewajiban Termohon sesuai Putusan dengan harta milikm Termohon, dan agar jangan terjadi disparitas dan penyitaan diutamakan terlebih dahulu terhadap harta bergerak, bila tidak mencukupi baru harta tidak bergerak;  Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan tugas pelaksanaan sita eksekusi selambat-lambatnya: hari kerja berikutnya;  Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi setelah menerima tugas sita eksekusi paling lama: 3 hari;  Jurusita melaporkan kepada Panitera tentang pelaksanaan Sita Eksekusi dan dan menyerahkan Berita Acara sita eksekusi kepada bagian eksekusi setelah pelaksanaan sita eksekusi paling lama: 1 hari;  Panitera melaporkan Ketua Pengadilan tentang pelaksanaan sita eksekusi tersebut: pada hari itu juga; 2.3. Eksekusi Lelang  Setelah sita eksekusi dilaksanakan, Panmud PHI menyiapkan penetapan eksekusi lelang dan Panmud PHI meneliti kelengkapan berkas untuk keperluan lelang selambat-lambatnya: 7 hari kerja;  Untuk keperluan lelang atas barang tidak bergerak, sesuai SK Menkeu barang-barang tersebut harus dilakukan penarikan guna memudahkan pembeli lelang untuk menguasai obyek hasil lelang, dan Kepaniteraan PHI/ Eksekusi mempersiapkan penetapan KPN tentang penarikan paling lama: 2 hari kerja setelah penetapan eksekusi lelang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan;  Kepaniteraan PHI / Bagian Eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang pada kantor lelang paling lama: 2 hari kerja setelah penetapan penarikan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan;  Setelah lelang selesai maka barang- barang yang telah laku terjual melalui proses lelang akan diserahkan kepada pemenang lelang setelah risalah lelang dikeluarkan oleh Kantor Lelang; V.

Delegasi

 





Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain / Delegasi surat permintaan bantuan diselesaikan paling lama: 3 hari kerja; Penyelesaian permintaan bantuan dari Pengadilan lain harus sudah dijalankan setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama: 7 hari kerja setelah Jurusita di tunjuk oleh Panitera / Wapan; Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Pemohon bantuan, diselesaikan : 3 hari kerja dan apabila di luar wilayah Semarang / delegasi waktunya disesuaikan dengan jarak dan tingkat kesulitan; Wapan melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benarbenar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas hasil pekerjaannya;

VI.

Pelaporan 1. Panmud PHI berkewajiban membuat laporan yang meliputi: a. Laporan keadaan perkara Gugatan b. Laporan keadaan permohonan Kasasi c. Laporan keadaan permohonan PK d. Laporan kegiatan Hakim e. Laporan keuangan perkara 2. Data-data yang dimasukkan dalam laporan harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku register; 3. Dalam pengisian laporan bulanan nomer perkara harus berurutan sesuai dengan tanggal penerima perkara; 4. Perkara yang diputus harus dilaporkan tepat waktu, hingga bulan yang tercantum dalam kolom putus sesuai dengan bulan laporan; 5. Perkara yang belum dibagi juga merupakan perkara yang belum putus. Karenannya harus dicantumkan juga dalam kolom perkara yang belum diputus; 6. Pengisian rekapitulasi harus sesuai dengan keadaan / jumlah perkara dalam kolom ybs; 7. Tanggal pembuatan laporan pada akhir bulan. Data-data yang tercantum dimulai dari keadaan awal bulan dan diakhiri dengan akhir bulan ( sesuai bulan laporan); 8. Laporan keadaan perkara PHI dan laporan keuangan perkara setiap akhir bulan harus diterima MA selambat-lambat tanggal 15 bulan berikutnya; 9. Laporan perkara Kasasi dan PK dibuat tiap 4 bulan sekali; 10. Laporan tentang kegiatan Hakim dibuat 6 bulan sekali pada setiap akhir bulan Juni dan Desember;

VII.

Kearsipan 1. Untuk penertiban kearsipan perkara perlu dilakukan pembenahan dan penataan berkas perkara;

2. Berkas perkara dibedakan atas dua jenis: a. Berkas yang masih berjalan yaitu berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi tetapi masih proses kasasi dan amsih memerlukan penyelesaian akhir; b. Arsip berkas perkara yaitu berkas perkara yang telah selesai dalam arti mempunyai kekuatan hokum tetap; 3. Pengelolaan berkas perkara: a. Berkas perkara yang masih berjalan berada pada kepaniteraan perkara PHI; b. Arsip berkas perkara ada di kepaniteraan hokum;