Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
GAMBARAN UMUM
Bab II
KABUPATEN SUKOHARJO
K
abupaten Sukoharjo yang juga dikenal dengan sebutan Sukoharjo Makmur, secara legal-formal didirikan pada tanggal 15 Juli 1946.
Dalam perkembangannya kemudian momentum tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Sukoharjo. Walaupun status pemerintahannya adalah pemerintah
kabupaten,
tidak
serta-merta
menjadikan
kehidupan
masyarakatnya seperti yang terjadi di kota-kota besar karena ukurannya pun tidak mencerminkan sebuah kota yang cukup luas. Level yang dicapai Kabupaten Sukoharjo adalah sebuah kota yang masih tergolong antara klasifikasi kota kecil dan kota besar. Secara faktual sudah bukan kota kecil lagi, tetapi juga belum menjadi kota besar.
2.1. Geografis, Topografis dan Geohidrologi. 2.1.1. Geografis
K
abupaten Sukoharjo
merupakan salah satu Kabupaten dari 35
Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten
Sukoharjo terletak pada posisi : 1. Bagian Ujung Sebelah Timur
: 110º 57’ 33.70” BT
2. Bagian Ujung Sebelah Barat
: 110º 42’ 06.79” BT
3. Bagian Ujung Sebelah Utara
:
7º 32’ 17.00” LS
4. Bagian Ujung Sebelah Selatan
:
7º 49’ 32.00” LS
Kabupaten Sukoharjo mempunyai posisi yang strategis, yakni terletak di persimpangan jurusan Semarang, Yogyakarta, Solo dan termasuk di dalam kawasan strategis SUBOSUKA WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, mendukung
Karanganyar,
Wonogiri,
perkembangan
Sragen
pembangunan,
dan
Klaten)
khususnya
yang
dapat
bidang-bidang
potensial di Kabupaten Sukoharjo.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 16
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo berikut luasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1. Jumlah Desa, Kelurahan dan Luas Wilayah Kabupaten Sukoharjo Luas Jumlah Prosentase Kelura No. Kecamatan Wilayah Desa Desa dan RT (%) han (Ha) Kelurahan 1. Weru 4.198 9,00 13 13 396 2. Bulu 1.386 9,40 12 12 246 3. Tawangsari 3.998 8,57 12 12 317 4. Sukoharjo 4.458 9,55 14 14 434 5. Nguter 5.488 11,76 16 16 349 6. Bendosari 5.299 11,36 13 1 14 313 7. Polokarto 6.218 13,32 17 17 373 8. Mojolaban 3.554 7,62 15 15 532 9. Grogol 3.000 6,43 14 14 509 10. Baki 2.197 4,71 14 14 262 11. Gatak 1.947 4,71 14 14 317 12. Kartasura 1.923 4,12 10 2 12 408 Jumlah 46.666 100 150 17 167 4517
RW 137 106 121 137 121 111 124 159 141 92 109 116 1474
Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 2010. Luas Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 Ha atau sekitar 1,435 Luas Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Polokarto dengan luas 6.218 Ha (13,32%) dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kartasura yaitu seluas 1.923 Ha (4,12%).
2.1.2. Topografi Kabupaten Sukoharjo berada pada ketinggian wilayah antara 125 – 80 dpal. Tempat tertinggi di atas permukaan air laut adalah Kecamatan Polokarto yaitu 125 m dpal, dan yang terendah adalah Kecamatan Grogol yaitu 80 m dpal. Berdasarkan
relief,
Kabupaten
Sukoharjo
dapat
dikelompokkan menjadi dua kelompol yaitu daerah datar meliputi Kecamatan Kartasura, baki, Gatak, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban, sedangkan
daerah
yang
miring
meliputi
Kecamatan
Polokarto,
Bendosari, Nguter, Bulu dan Weru. Kelas kemiringan lereng di Kabupaten Sukoharjo dapat dibedakan menjadi tujuh (tujuh) kelas, sebagaimana tabel berikut.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 17
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Tabel 2. Kelas Kemiringan Lereng di Kabupaten Sukoharjo No. 1.
Kemiringan 0–2%
Meliputi ( % ) 74,39
2.
2–5%
9,16
3.
5–8%
4,88
4.
8 – 15 %
6,75
5.
15 – 25 %
2,25
6.
25 – 40 %
9,16
7.
> 40 %
0,80
Keterangan Terdiri dari seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan weru, Bulu Tawangsari, Nguter, Bendosari dan Polokarto. Terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan weru, Bulu Tawangsari, Nguter, Bendosari dan Polokarto. Terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Weru, Bulu, Nguter, dan Polokarto. Terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Weru, Bulu dan Tawangsari. Terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Bulu. Terdiri dari seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Bulu.
Sumber : NSAD Kabupaten Sukoharjo 2010 Gambar 2. Peta Kelerengan Wilayah Kabupaten Sukoharjo
0–8% 8 – 15 % 15 – 25 % 25 – 40 %
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 18
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
2.1.3. Geohidrologi 2.1.3.1. Iklim Pada tahun 2009 curah hujan di Kabupaten Sukoharjo lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tercatat rata-rata curah hujan sebesar 1.823 mm dan hari hujan hanya 96 hari. Adapun curah hujan yang terbanyak pada tahun 2009 yaitu di Kecamatan Bendosari tercatat 2.288 mm, sedangkan yang terendah yaitu di Kecamatan Mojolaban yaitu sebesar 1.294 mm. Untuk masing-masing Kecamatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini. Tabel 3. Banyaknya Curah Hujan Menurut Bulan dan Kecamatan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 (dalam mm) No Kecamatan 1 Weru 2 Bulu 3 Tawangsari 4 Sukoharjo 5 Nguter 6 Bendosari 7 Polokarto 8 Mojolaban 9 Grogol 10 Baki 11 Gatak 12 Kartasura Rata-Rata Kab.
1 350 358 412 436 481 566 438 366 571 498 520 885 490
2 280 275 320 401 381 399 318 185 315 355 212 326 312
3 315 238 314 357 321 342 171 106 91 210 232 196 241
4 157 59 193 168 206 215 152 126 124 239 184 119 162
BULAN JML 5 6 7 8 9 10 11 12 98 20 0 0 0 143 142 143 1648 111 26 0 0 0 63 192 119 1441 105 60 0 0 0 112 122 93 1731 219 28 1 0 0 129 102 202 2043 283 16 3 0 0 136 222 126 2175 241 25 2 0 0 83 161 254 2288 171 31 7 0 0 90 169 150 1697 148 53 0 0 0 119 101 90 1294 155 81 0 0 0 87 103 161 1688 227 46 0 0 0 60 137 117 1889 127 66 0 0 0 55 145 67 1608 310 128 0 0 0 164 217 57 2402 183 48 1 0 0 103 151 132 1823
Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2010
Gambar 3. Curah Hujan Tahunan Wilyah Kabupaten Sukoharjo
1500 – 2000 mm/th 2000 – 2500 mm/th < 1500 mm/th
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 19
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Tabel 4. Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan dan Kecamatan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 (dalam hari) No Kecamatan
1 2 3 4 5 1 Weru 17 14 13 11 6 2 Bulu 17 16 13 8 6 3 Tawangsari 20 16 13 11 7 4 Sukoharjo 22 18 10 13 13 5 Nguter 26 17 13 12 8 6 Bendosari 23 22 14 9 10 7 Polokarto 20 15 9 10 8 8 Mojolaban 20 12 10 6 12 9 Grogol 22 17 6 7 9 10 Baki 18 20 10 9 5 11 Gatak 23 19 17 13 7 12 Kartasura 18 15 9 5 9 Rata-Rata Kab. 21 17 11 10 8 Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2010
BULAN JML 6 7 8 9 10 11 12 3 0 0 0 7 8 9 88 2 0 0 0 6 9 10 87 3 0 0 0 7 7 8 92 6 1 0 0 7 13 11 114 2 1 0 0 5 13 6 103 4 1 0 0 5 10 9 107 3 2 0 0 8 11 6 92 5 0 0 0 7 9 10 91 5 0 0 0 3 9 13 91 4 0 0 0 3 8 10 87 4 0 0 0 3 13 9 108 5 0 0 0 3 12 5 81 4 1 0 0 5 10 9 96
Gambar 4. Curah Hujan Harian Wilyah Kabupaten Sukoharjo
13,6 – 20,7 mm/hari 20,7 – 27,7 mm/hari
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 20
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
2.1.3.2. Kondisi Hidrologi a.
Irigasi dan Air Bersih
S
umber daya air di Kabupaten Sukoharjo diambil dari air permukaan, air tanah dan mata air. Sumber air tersebut telah dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan air untuk minum/masak dan air bersih untuk rumah tangga, fasilitas komersial dan industri serta dimanfaatkan untuk irigasi pertanian. Penggunaan air permukaan untuk irigasi pertanian yang ada mampu mengairi sawah baik yang setahun dua kali panen seluas 17.178 Ha maupun yang setahun sekali panen seluas 4.559 Ha dengan prasarana yang ada yaitu saluran irigasi. Jaringan irigasi diwilayah Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian dari jaringan irigasi Wonogiri yang bersumber dari waduk Gajah Mungkur Wonogiri, mengalir melalui Bendung Colo. Jaringan irigasi di daerah Kabupaten Sukoharjo luas seluruhnya 9.675 Ha dengan perincian : 1). Sebagian besar yaitu seluas 8.228 Ha telah mendapatkan air dari Saluran Induk Colo Timur (SICT). 2). Daerah irigasi seluas 1.447 Ha yang mendapatkan air dari Saluran Induk Colo Barat (SICB). Sistem irigasi yang ada di Kabupaten Sukoharjo termasuk kedalam Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PU Kabupaten Sukoharjo yang terdiri 3 ranting yang masing-masing memperoleh sumber dari : 1). Ranting Sukoharjo, memperoleh sumber dari: K. Dengkeng K. Pacinan K. Jlantah 2). Ranting Bekonang, memperoleh sumber dari: K. Samin Waduk Mulur 3). Ranting Kartasura, memperoleh sumber dari: K. Gede K. Brambang Dam Pundung Kabupaten Boyolali Pemenuhan kebutuhan air bersih yang ada saat ini dilakukan melalui pembangunan fasilitas air bersih baik pedesaan maupun IKK (Ibu Kota Kecamatan), dengan sumber air baku antara lain dari mata air, sumur permukaan dan sumur dalam serta PDAM.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 21
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
b. Drainase Jaringan drainase yang terdapat pada Kabupaten Sukoharjo berupa jaringan primer, sekunder, dan tersier. 1). Jaringan primer berupa sungai atau jaringan yang menampung air dari jaringan sekunder. 2). Jaringan sekunder berupa jaringan drainase yang terdapat dan mengikuti pola jalan raya dikanan atau kirinya yang menampung air dari jaringan tersier (perumahan). 3). Jaringan tersier berupa jaringan drainase yang terdapat di dalam lokasi jalan dalam permukiman penduduk.
Gambar 5.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 22
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
c. Kondisi Kualitas Air Sungai Beberapa sungai yang melintasi di kawasan perkotaan Kabupaten Sukoharjo yaitu sungai Langsur, Samin, Palur, dan Premulung menunjukkan tidak memenuhi standar dari kriteria Mutu Air Kelas II. Berdasarkan Analisa menunnjukkan adanya parameter – parameter Residu Terlarut, Residu Tersuspensi, pH, Besi, Mangan, Kadmium, Seng, Timbal, Tembaga, Nikel, Krom Total, Cr6+, Nitrat, Nitrit, NH3-N, PO4-P, COD, BOD, Klorida dan Minyak Lemak.
2.1.3.3.
Kondisi Pemanfaatan Tanah
Kabupaten Sukoharjo yang memiliki luas wilayah sebesar 46.666 Ha dengan tata guna lahan yang terdiri dari lahan sawah seluas 21.257 Ha atau 45,24 % dan lahan bukan sawah seluas 25.409 Ha atau 54,74 %. Adapun pola penggunaan lahanya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Lahan sawah : 21.257 Ha atau 45,55%. 2. Lahan bukan sawah : 25.409 Ha atau 54,45%, terdiri dari :
Pekarangan Tegal/kebun Hutan Rakyat Hutan Negara Tambak/kolam/empang PBS/PBN Lain-lain
: : : : : : :
16.099 Ha 4.599 Ha 904 Ha 390 Ha 36 Ha 708 Ha 2.673 Ha
Sumber : Sukoharjo Dalam Angka, 2010
16,087
21,121
4,599
2,673
708 36
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
Lahan Sawah Pekarangan Tegal/Kebun Hutan Rakyat Hutan Negara Tambak/Kolam PBS/PBN Lain-Lain
390 1,021
II - 23
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Dari lahan sawah yang beririgrasi teknis seluas 14.900 Ha (70,09%), irigasi setengah teknis 1.902 Ha ( 8,95%), irigasi sederhana 2.021 Ha (9,51%) dan tadah hujan seluas 2.434 Ha (11,45%). sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (33,82%) dan sisanya (11,25%) merupakan sawah beririgrasi setengah teknis dan sederhana. (lihat Tabel 6.) Lahan bukan sawah digunakan untuk Pekarangan seluas 16.099 Ha (63,36%), tegalan dan kebun seluas 4.599 Ha (18,10%), Hutan rakyat seluas 904 Ha (3,56%), Tambak /Kolam/Empang seluas 36 Ha (0,14%), hutan Negara seluas 390 Ha (1,53%), untuk PBS/PBN 708 Ha (2,79%), dan lain-lainnya seluas 2.673 Ha (10,52%). (lihat Tabel 6 ) Tabel 5. Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan Tiap Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Weru Bulu Tawangsari Sukoharjo Nguter Bendosari Polokerto Mojolaban Grogol Baki Gatak Kartasura
Jumlah % Tahun 2008
Irigasi Teknis
Irigasi ½ Teknis
1,082 581 1,484 2,363 1,325 1,234 1,127 2,234 413 1,276 1,266 515 14,900 70.09 14.823
20 125 0 0 15 667 796 0 279 0 0 0 1,902 8.95 1.897
Irigasi Sederhana 511 0 147 0 698 0 350 0 315 0 0 0 2,021 9.51 1.937
Tadah Hujan
Lainnya Jumlah
376 411 25 0 651 668 303 0 0 0 0 0 2,434 11.45 2.464
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,989 1,117 1,656 2,363 2,689 2,569 2,576 2,234 1,007 1,276 1,266 515 21,257 100 21.121
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010.
16,000
Irigasi Teknis
14,000 12,000
14,900
14,823
Irigasi 1/2 Teknis Irigasi Sederhana
10,000
Tadah Hujan
8,000 6,000 4,000 2,000
Lainnya
1,937 1,897
2,021 1,902 2,434
2,464 0
0 Th. 2008
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
0 Th. 2009
II - 24
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Tabel 6. Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Status Tiap Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan
Weru Bulu Tawangsari Sukoharjo Nguter Bendosari Polokerto Mojolaban Grogol Baki Gatak Kartasura
Jumlah % Tahun 2008
Peka rangan
Tegal/ Kebun
1,430 1,439 1,259 1,586 1,604 1,538 1,787 1,169 1,728 775 524 1,260 16,099 63.36 16,087
335 687 743 75 918 797 960 11 73 0 0 0 4,599 18.10 4,563
Ditanami Tambak/ Hutan PBS/ Lain Phn/Hutan Kolam/ Negara PBN nya Rakyat Empang
297 587 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 904 3.56 1,021
0 0 0 147 1 378 0 177 0 12 0 308 26 0 0 408 0 0 0 277 0 0 0 395 6 0 708 181 1 0 0 139 0 0 0 192 2 0 0 144 0 0 0 157 0 0 0 148 36 390 708 2,673 0.14 1.535 3 10.52 54 390 708 2,722
Jumlah
2,209 3,269 2,342 2,095 2,799 2,730 3,642 1,320 1,993 921 681 1,408 25,409 100 25,545
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan
Sumber data : BAPPEDA Sukoharjo, 2011
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 25
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
2.2. Administratif Batas wilayah Kabupaten Sukoharjo secara administratif adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara
:
Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Timur
:
Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan
:
Kabupaten Gunung kidul (DIY) dan Kabupaten Wonogiri.
Sebelah Barat
:
Kabuparten Boyolali dan Kabupaten Klaten
Adapun luas wilayah Kabupaten Sukoharjo seluruhnya sekitar 46.666 Ha atau 466, 66 km² sekitar 1,43% luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 Kecamatan yang tersebar dari 150 Desa dan 17 Kelurahan, 2.026 dukuh, 1.438 RW dan 4.428 RT. dengan ibu kota yang terletak di Kecamatan Sukoharjo, yang berjarak 12 km dari Kota Surakarta. Gambar 7. Peta Batas Administrasi Kabupaten Sukoharjo
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 26
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
2.3. Kependudukan Perkembangan kepedudukan di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari jumlah, perkembangan dan penyebaran penduduk, serta kepadatan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun nampak terus bertambah. Dari data kependudukan jumlah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 memiliki kepadatan rata-rata sebesar 1.807 jiwa/km2. Sedangkan kepadatan yang tertinggi yaitu di Kecamatan Kartasura sebesar 4.736 jiwa/ km2, kemudian di Kecamatan Grogol yaitu 3.441 jiwa/km2, kemudian kepadatan yang terendah yaitu di Kecamatan Nguter dengan tingkat kepadatan 1.174 jiwa/ km2. Kemudian Kecamatan Bulu yaitu 1.178 jiwa/ km2. Secara keseluruhan kepadatan penduduk dan penyebaranya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 7. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Diperinci Tiap Kecamatan Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 – 2009
No
1 Weru
Luas Wilayah (km2) 41,98
2 Bulu
43,86
3 Tawangsari
39,98
4 Sukoharjo
44,58
5 Nguter
54,88
6 Bendosari
52,99
7 Polokarto
62,18
8 Mojolaban
35,54
9 Grogol
30,00
Kecamatan
10 Baki
21,97
11 Gatak
19,47
12 Kartasura
19,23
Jumlah
466,66
Jumlah Penduduk (jiwa)
66.883 51.661 58.793 84.742 64.435 67.411 74.474 79.039 103.232 52.900 48.537 91.070 843.127
Kepadatan Penduduk (jiwa/ km2) 2008 2009
1.590 1.176 1.462 1.883 1.173 1.261 1.193 2.208 3.410 2.382 2.468 4.681 1.794
1.592 1.178 1.471 1.901 1.174 1.272 1.198 2.224 3.441 2.408 2.493 4.736 1.807
Sumber : Sukoharjo Dalam Angka, 2010
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 27
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Gambar 8 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo
Dengan melihat dan memperhatikan besarnya jumlah maupun kepadatan penduduk suatu wilayah dapat diperkirakan bahwa pada wilayah tersebut akan menjadi pusat kegiatan yang mempunyai karakteristik tertentu, sesuai dengan tipologi maupun posisi strategis dari wilayah tersebut. Tabel di atas menjelaskan bahwa Kecamatan Kartasura memiliki kepadatan yang sangat tinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini dikarenakan kecamatan ini terletak pada perbatasan antara Kabupaten Boyolali dan Surakarta. Selain itu, di kecamatan ini juga terdapat terminal bus yang cukup besar sehingga menjadi lokasi perantara mobilitas penduduk dari wilayah lain. Kondisi tersebut sangat mendukung dalam aktivitas penduduk mengingat kecamatan ini memiliki jalur mobilitas yang bagus sehingga meskipun luasan daerahnya kecil tetapi tetap menjadi alternatif singgah bagi penduduk yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 28
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
2.4. PENDIDIKAN Pendidikan merupakan salah satu kunci sukses utama dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena dengan pendidikan maka akan dicapai sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan dalam pendidikan tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan baik dan lancar, yang diharapkan dapat menghasilkan output yang memuaskan. Berikut ini merupakan tabel sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.
Tabel 8. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 NO
SEKOLAH
1.
SLB dan TK
2.
SD MI SMP MTs SMU SMK MA PT / AKADEMI
JML SEKOLAH 342
JML MURID/ MAHASISWA
JML GURU, DOSEN
12,791
1,123
482 72 62 14 22 26 4 6
65,628 9,696 29,631 4,835 10,884 15,332 1,176 50,823
5,502 1,006 2,163 531 927 1,100 192 1,007
JUMLAH 1,030 Sumber : Dinas Pendidikan, 2011.
200,796
13,551
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2.5. Kesehatan Untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan sejahtera
telah ditempuh berbagai
upaya
pembangunan,
diantaranya
pembangunan di bidang kesehatan. Guna pencapaian sasaran tersebut pokok kebijakan yang penting adalah penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sebagai kebutuhan pokok dalam upaya peningkatan derajat kesehatan manusia. Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo berupa: Banyaknya sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : Rumah Sakit = 8 buah, Puskesmas = 12 buah, Balai Pengobatan = 36 buah, Rumah Bersalin = 25 buah,
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 29
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
Apotik = 127 buah, Industry Farmasi = 1 buah, Toko Obat = 5 buah, Laboratorium = 6 buah, Dokter Praktek = 391 orang, Dokter Gigi = 75 orang. Dokter dan Tenaga Paramedis pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan sebanyak = 695 orang yang terdiri dari PNS = 571 orang, PTT = 121 orang dan Honorer = 3 orang.
Di Kabupaten Sukoharjo setiap kecamatan sudah ada seorang dokter dan di sebuah puskesmas pembantu ada tenaga kesehatan yang dipimpin perawat atau bidan. Untuk menunjang seluruh upaya kesehatan agar dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan kesehatan, kebijaksanaan yang harus ditempuh adalah pengembangan kesehatan yang berkelanjutan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Tabel 9. Jenis Penyakit Utama Yang di Derita Penduduk di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 No.
1 2 3 4
Jenis Penyakit
ISPA COMMON COLD HYPERTENSI PRIMER ARTHRITIS TIDAK SPESIFIK
5 GASTRISTIS 6 DIARE 7 ASMA 8 CONJUNCTIVITIS 9 PENY.KULIT INFEKSI LAIN 10 PHARINGITIS 11 DEMAM BERDARAH 12 CHIKUNGUNYA Keterangan : Sumber : Badan Pusat Statistik
120,000
Jumlah Penderita
% terhadap Total Penderita
111,349 46,253 38,350 32,413
33.25 13.81 11.45 9.68
30,107 22,930 13,788 6,740 11,019 20,836 338 770 334,893
8.99 6.85 4.12 2.01 3.29 6.22 0.10 0.23
ISPA COMMON COLD HYPERTENSI PRIMER ARTHRITIS TIDAK SPESIFIK GASTRISTIS DIARE ASMA CONJUNCTIVITIS PENY.KULIT INFEKSI LAIN PHARINGITIS DEMAM BERDARAH CHIKUNGUNYA
100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Jumlah Penderita
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 30
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
2.6. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT Untuk melihat kondisi social masyarakat Kabupaten Sukoharjo dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu (1) Struktur Ekonomi, (2) Kondisi Kemiskinan dan (3) kondisi Kesehatan.
1. Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator yang
dapat melihat keberhasilan pembangunan sekaligus
tingkat
kesejahteraan masyarakat secara umum. PDRB per kapita merupakan nilai rata-rata dari pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Kemajuan ekonomi suatu daerah secara umum dapat dilihat dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan PDRB dari tahun ke tahun berdasarkan harga konstan merupakan indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Berikut ini kami sajikan data PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku dan atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Sukoharjo dari Tahun 2007 – 2008 Tabel 10. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 – 2008
No
1 2 3 4 5
Pertanian Pertambangan dan Penggalian
PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku (Rp. Juta) 2007 2008 1,419,978.16 1,571,001.22 60,028.17 64,866.44
PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan (Rp. Juta) 2007 2008 876,494.85 920,118.11 34,974.08 35,355.30
Industri Pengolahan
2,084,434.00
2,373,783.75
Listrik, Gas, dan Air Minum
123,311.76
138,731.96
1,303,210.93 1,359,291.24 44,464.42 46,449.85
Bangunan/Konstruksi
351,054.88
403,303.76
Lapangan Usaha
Perdagangan, Hotel dan
181,345.44
190,859.79 1,206,521.86 1,263,767.82
1,781,530.37
2,072,979.21
6 Restoran. 7 Pengangkutan dan Komunikasi
399,457.34
465,071.20
189,071.35
Keuangan, Sewa dan Jasa
238,565.55
279,174.26
146,162.75
8 Perusahaan 9 Jasa - Jasa PDRB
595,812.53 7,054,172.76
672,364.56 8,041,276.36
348,747.28 4,330,992.96
198,992.58 156,912.96 369,003.89 4,540,751.54
Sumber : Sukoharjo Dalam Angka 2010
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 31
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 2,500,000.00 PDRB Harga Berlaku
PDRB Harga Konstan
Pertanian 2,000,000.00
Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan
1,500,000.00
Listrik,Gas dan Air Minum Bangunan/Konstruksi Perdagangan,Hotel & Restoran
1,000,000.00
Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa & Jasa Persh
500,000.00
Jasa-Jasa 0.00 2007
2008
2007
2008
Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo, atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 yang didominasi oleh Industri Pengolahan, dimana pada tahun 2008 mengalami peningkatan 29,53 %. Urutan kedua yaitu Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mengalami peningkatan sebesar 29,53%, dan urutan ketiga yaitu di sector Pertanian yang pada tahun 2008 mengalami peningkata sebesar 15,30 % Demikian
juga PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga
konstan untuk tahun 2008 juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2007. Untuk Industri Pengolahan tahun 2008 mengalami peningkatan 26,74%. Perdagangan, Hotel dan Restoran yang mengalami peningkatan sebesar 27,29%, dan sector Pertanian yang pada tahun 2008 mengalami peningkata sebesar 20,80% Besar kecilnya pendapatan daerah mencerminkan kemandirian suatu wilayah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Sedangkan komponen Belanja terdiri dari belanja aparatur, adminitrasi umum, pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal dan pelayanan publik Total pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 mencapai Rp 788.669.206.00,00. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo hanya sebesar Rp 63.065.320.000,00. Sementara itu, belanja daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 854.110.331.744,00. Belanja daerah paling banyak digunakan untuk belanja tidak langsung (belanja aparatur negara). yaitu sebesar Rp 616.710.713.744,00. Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2010 mencapai Rp. 516.588.118.000,00 sedangkan Dana Alokasi Khusus hanya sebesar Rp 49.452.900.000,00.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 32
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 2. Kondisi Kemiskinan Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 - 2010 sebanyak 895.098 orang. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo yang telah di inventarisir oleh Bidang Sosial Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2009 – 2010 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 mengalami penurunan 5,21 % dibanding pada tahun 2009. Dimana pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin sebanyak 360.591 orang (42,90%) dari jumlah penduduk yang ada, sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2010 sebanyak 328.412 orang (36,69%) dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 11. Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah Kepala Keluarga Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 No
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Desa / Kelurahan
Jumlah Penduduk
Weru Bulu Tawangsari Sukoharjo Nguter Bendosari Polokerto Mojolaban Grogol Baki Gatak Kartasura JUMLAH
Jumlah KK
63,467 49,668 62,199 94,344 53,381 64,153
17,893 14,065 18,781 29,556 17,733 17,886
66359 76,305 130,429 69,581 51,479 113,733
20433 23,955 39,451 20,350 16,074 36,873
895,098
273,050
Jumlah Jumlah Penduduk KK Miskin Miskin 28,424 8,288 20,506 5,214 33,048 8,891 26,071 7,419 24,639 5,811 25,262 6,829 29714 8542 28,468 8,387 42,251 11,429 24,388 7,289 22,808 6,974 22,833 7,803 328,412 92,876
% 44.79 41.29 53.13 27.63 46.16 39.38 44.78 37.31 32.39 35.05 44.31 20.08 36.69
Sumber : Bidang Sosbud BAPPEDA Kab. Sukoharjo 2010.
%
Penduduk Miskin
70 60 50 40 30 20 10 0 2009
2010
Weru Bulu Tawangsari Sukoharjo Nguter Bendosari Polokerto Mojolaban Grogol Baki Gatak Kartasura
Kecamatan
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 33
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Tabel 12. Banyaknya KK Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan Sejahtera III + Per Kecamatan Tahun 2009 No Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Weru Bulu Tawangsari Sukoharjo Nguter Bendosari Polokerto Mojolaban Grogol Baki Gatak Kartasura
Jumlah Pra Sejahtera Sejahtera Sejahtera Sejahtera KK Sejahtera I II III III + 15.723 6.483 3.819 3.653 1.481 305 10.701 4.862 2.853 1.993 869 124 15.227 5.639 3.375 4.255 1.781 177 21.241 3.124 5.897 3.239 5.273 3.708 16.067 3.332 1.919 5.273 5.009 534 16.809 6.193 3.012 3.818 2.495 1.291 21.565 6.200 4.479 5.196 4.048 1.642 22.169 7.419 4.499 5.748 4.113 390 29.831 3.495 5.537 8.879 8.454 3.470 15.646 1.112 4.112 5.092 4.321 1.009 13.738 3.443 2.645 4.404 2.967 279 23.733 1.318 4.085 4.381 10.787 3.162
JUMLAH
222.450
52.620
46.232
55.931
51.598
16.091
Jumlah
15.741 10.701 15.227 21.241 16.067 16.809 21.565 22.169 29.835 15.646 13.738 23.733 222.472
Sumber : Sukoharjo dalam angka, 2010
Kesehatan Lingkungan Banyaknya sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :
Rumah Sakit = 8 buah, Puskesmas = 12 buah, Balai Pengobatan = 36 buah, Rumah Bersalin = 25 buah, Apotik = 127 buah, Industry Farmasi = 1 buah, Toko Obat = 5 buah, Laboratorium = 6 buah, Dokter Praktek = 391 orang, Dokter Gigi = 75 orang. Dokter dan Tenaga Paramedis pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan sebanyak = 695 orang yang terdiri dari PNS = 571 orang, PTT = 121 orang dan Honorer = 3 orang
Sedangkan penderita penyakit menular di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : Demam Berdarah Penderita = 371 orang, meninggal = 11 orang Diare Penderita = 22.127 orang, meninggal = 4 orang Morbili Penderita = 151 orang, meninggal = 0 orang Dipteri Penderita = 4 orang, meninggal = 1 orang Thypus Penderita = 1.428 orang, meninggal = 0 orang Malaria Penderita = 0 orang, meninggal = 0 orang.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 34
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
2.7. Perekonomian Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, memperluas
lapangan
kerja,
memeratakan
pembagian
pendapatan
masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran
kegiatan
ekonomi;
dengan
kata
lain
mengusahakan
agar
pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan pemerataan yang sebaik mungkin. Perkembangan perekonomian dapat dilihat salah satunya dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2008 perekonomian Kabupaten Sukoharjo tumbuh sebesar 4,84 persen, lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2007 yang tumbuh sebesar 5,11 persen. Perlambatan Pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan perlambatan perekonomian nasional akibat dampak dari krisis financial di akhir tahun 2008. Kinerja perekonomian Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari meningkatnya nilai nominal PDRB baik atas dasar harga berlaku mapun harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008 mencapai 8,04 trilyun rupiah. Meningkat dua kali lipat apabila dibandingkan dengan tahun 2007 sedang untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai 4,54 trilyun rupiah, juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2007. Struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo adalah Industri yang di dukung oleh sektor Perdagangan dan sektor Pertanian. kontribusi sektor Industri pada tahun 2008 mencapai 29,52 persen, sektor Perdagangan sebesar 25,78 persen dan sektor Pertanian sebesar 19,54 persen dari total PDRB . PDRB perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 mencapai 9,63 juta rupiah, artinya terjadi peningkatan sebesar 13,26 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2007 yang mencapai 8,51 juta rupiah. Penyumbang
PDRB
Kabupaten
Sukoharjo
pada
tahun
2008
didominasi oleh tiga kecamatan yaitu Kecamatan Grogol dengan share sebesar 24,76 persen, Kecamatan Sukoharjo dengan share sebesar 19,87 persen dan Kartasura dengan share sebesar 16,02 persen.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 35
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
2.8. Visi dan Misi, Kabupaten Sukoharjo. Visi, misi, kebijakan dan program RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan. Dengan memperhatikan
kondisi,
gambaran
umum
daerah
maupun
kebijakan
pengembangan pembangunan daerah serta Peraturan Daerah RPJP Daerah Tahun
2005–2025.
Penetapan
visi
dan
misi
RPJMD
adalah
untuk
menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi serta menumbuhkan inspirasi dan tantangan pembangunan. Berdasarkan hal diatas Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2015 dirumuskan
sebagai berikut:
2.8.1. VISI : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUKOHARJO YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL” Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan merupakan tahap kedua pembangunan jangka panjang, yang memiliki empat kunci pokok yakni :
Sejahtera Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi peningkatan kesejahteraan
masyarakat,
yang
diindikasikan
dengan
meningkatnya
pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo;
Maju Mengandung Makna Kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;
Bermartabat Mengandung Makna Kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan etika, moral, maupun norma agama masyarakat;
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 36
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Profesional Mengandung
Makna
bahwa
Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang
baik
(Partisipatif, Akuntable, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Secara keseluruhan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun kedepan, dapat terwujud kabupaten Sukoharjo yang memenuhi kebutuhan ekonomi baik material maupun spiritual sehingga dapat melayani seluruh aktivitas masyarakatnya, dengan didukung sumberdaya manusia yang berahklaq mulia dan berwawasan kedepan
dengan tetap
memperhatikan keberadaan potensi ekonomi lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai budi pekerti luhur yang didukung
oleh
pemerintahan
yang
profesional
guna
mewujudkan
kesejahteraan seluruh masyarakat Sukoharjo.
2.8.2. MISI Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sukoharjo 2010-2015 tersebut, maka dijabarkan dalam 5 misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Sukoharjo:
1. Meningkatkan
kualitas
Pendidikan,
Kesehatan,
Kesejahteraan
Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur yang terukur, terarah, adil, dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup; Melalui misi ini pemerintah Kabupaten Sukoharjo ingin meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat dengan meningkatkan fasilitas
pelayanan
pendidikan
baik
jumlah,
kualitas
terutama
penyebarannya, namun perluasan kesempatan belajar ini dibarengi pula dengan
relevansi
jenis
dan
jenjang
pendidikan
dengan
kebutuhan
masyarakatnya sehingga perluasan pendidikan dimaksud dapat efektif dan efisien. Selain itu pemerintah Kabupaten Sukoharjo ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat, pemerataan pelayanan kesehatan,
meningkatkan
fasilitas
sarana
dan prasarana
kesehatan serta peningkatan kualitas gizi masyarakat yang tiap tahunnya terus melanda Sukoharjo dan berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Melalui misi ini peningkatan
kesejahteraan
pula pemerintah Sukoharjo memandang
masyarakat
juga
perekonomian,
sangat
bergantung pada kelayakan infrastruktur pembangunan yang ada. Untuk itu dalam lima tahun kedepan, pemerintah akan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur baik dalam jumlah, kualitas serta penyebarannya terutama sarana dan prasarana pertanian, transportasi
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 37
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 darat, pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur perumahan dan permukiman, dengan selalu memperhatikan Pelestarian Lingkungan Hidup.
2. Membangun Managemen Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan yang berbasis pada Pelayanan Masyarakat; Melalui misi ini Bupati dan Wakil Bupati ingin menata dan membina aparatur pemerintah secara profesional serta menempatkan supremasi hukum
sebagai
pemerintahan,
landasan
pemerintah
dalam
menjalankan
roda
dengan mengedepankan norma/kaidah hukum dalam
masyarakat serta nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat dalam rangka menciptakan pemeritahan yang bersih (clean goverment) dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat dengan slogan “Melayani dengan Ihklas”, serta mengembangkan sistem reward and punishment.
3. Mewujudkan
Kondisi
Masyarakat
yang
Aman,
tentram,
Demokratis dan Dinamis; Keamanan,
ketertiban
dan
ketentraman
merupakan
kondisi
yang
diharapkan masyarakat melalui misi ini diharapakan agar masyarakat Sukoharjo dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan
jaminan
bagi
terselenggaranya
pembangunan
untuk
mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang aman, tertib dan tenteram akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum.
4. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang berbasis pada pertanian dan industri serta pengelolaan Potensi Daerah; Melalui misi ini bupati dan wakil bupati ingin meningkatkan kesejahteraan penduduk yang saat ini cukup memprihatinkan akibat masih tingginya angka kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya pendapatan perkapita, meningkatnya angka pengangguran, belum berkembangnya sektor riil serta rendahnya pertumbuhan dan produktivitas UKM dan Koperasi. Untuk itu perekonomian Sukoharjo yang saat ini masih mengandalkan sektorsektor tradisonal harus juga memperhatikan sektor-sektor non tradisional seperti industri dan tersier khususnya jasa-jasa dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada yaitu pertanian.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 38
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Bermasyarakat; Keimanan dan ketaqwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan sosial, sehingga pada prakteknya tidak saja ditunjukan dengan ketaatan ritual individu, tetapi juga harus diaplikasikan dalam kehidupan sosial, sehingga tercipta kesalehan kolektif untuk merajut kehidupan bersama. Kesalehan sosial sebagai perwujudkan sifat masyarakat bertaqwa merupakan kesatuan utuh dari pengetahuan, sikap serta nilai-nilai yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak. Dalam perspektif agama, keimanan dan ketaqwaan yang terlefleksikan dalam kesalehan sosial merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kesejahteraan. Keterkaitan antara Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo dengan kondisi sanitasi yang diharapkan adalah masyarakat hidup di lingkungan yang sehat, penduduknya berperilaku sehat serta terbebas dari penyakit dan berbagai gangguan kesehatan berbasis lingkungan.
2.9. Institusi dan Organisasi Pemda. Dalam melaksanakan
tugas
pemerintahan,
Bupati
Sukoharjo
dibantu oleh seperangkat institusi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda namun terorganisir dan merupakan suatu kesatuan, dengan rincian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Bagan organisasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada gambar 7. Institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan sanitasi ada sekitar 15 institusi, yaitu 1.
Sekretaris Daerah (Setda);
2.
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;
3.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
4.
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda;
5.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
6.
Dinas Pekerjaan Umum (DPU);
7.
Badan Lingkungan Hidup (BLH);
8.
Dinas Kesehatan (Dinkes);
9.
Dinas Pendidikan;
10.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD),
11.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes),
12.
Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KPPKB),
13.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
14.
Tim
Penggerak
Program
Kesejahteraan
Keluarga
(TP
PKK)
Desa/Kelurahan; 15.
Puskesmas.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 39
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Gambar 9 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Perda Kabupaten Sukoharjo No. 2 Tahun 2008
BUPATI WAKIL BUPATI SEKRETARIS DAERAH
KELOMPOK JABATAN
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
STAF AHLI
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
BAGIAN HUKUM
BAGIAN PEREKONOMIAN
BAGIAN PEMBANGUNAN
BAGIAN BINA SOSIAL
BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN HUMAS
BAGIAN PENGOLAHA N DATA ELEKTRONIK
BAGIAN UMUM
SUBBAG PEMERINTAHAN UMUM
SUBBAG KELEMBAGAAN PEMDES
SUBBAG PERATURAN PER-UU
SUBBAG PRODUKSI
SUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM
SUBBAG KEAGAMAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SUBBAG KELEMBAGAAN
SUBBAG PENGUMPULAN PENGOLAHAN & PEMBERDAYAAN INFORMASI
SUBBAG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
SUBBAG TATA USAHA
SUBBAG KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN OTDA
SUBBAG PEMERINTAHAN DESA
SUBBAG BANTUAN HUKUM DAN PENGKAJIA N
SUBBAG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
SUBBAG PENGENDALIAN
SUBBAG SKESEH, KB, DAN MASALAH SOSIAL
SUBBAG KETATALAK SANAAN
SUBBAG PEMBERITAAN MEDIA MASSA DAN SANTEL
SUBBAG PENDAYAGUNAA N TEKNOLOGI INFORMASI
SUBBAG KEUANGAN
SUBBAG PERTANAHAN
SUBBAG PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA
SUBBAG DOKUMENTASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM
SUBBAG SARANA PEREKONOMIAN
SUBBAG PELAPORAN
SUBBAG PEMUDA, OR, DAN KETENAGAKERJ AAN
SUBBAG PAN DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAG PRPTOKOL
SUBBAG TELEMATIKA
SUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 40
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
2.10. TINJAUAN TATA RUANG DAN KEBIJAKAN RTRW Dalam rangka penjabaran arah kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam pola dasar pembangunan daerah untuk lebih mengetahui hakekat pembangunan daerah agar segala permasalahan yang ada dapat dipahami dan dipecahkan serta segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal
dengan
mempertimbangkan
lingkungan,
diperlukan
arah
kebijaksanaan tata ruang daerah sebagai berikut : Pembangunan Desa dan Kota, Kebijaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten
Sukoharjo
diarahkan
untuk
meningkatkan
kegiatan
pembangunan di wilayah pedesaan di dalam jaringan wilayah yang lebih luas yang perlu diwujudkan dengan menekankan pengembangan swadaya dan prakarsa masyarakat pedesaan. Sedangkan kebijaksanaan Pembangunan Daerah perkotaan di Kabupaten Sukoharjo diarahkan pada pertumbuhan kota sebagai pusatpusat pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan. Pendekatan tata ruang pedesaan dan perkotaan ini memadukan dinamika pembangunan yang tumbuh di daerah pedesaan di satu pihak dengan pengaruh pertumbuhan perkotaan di lain pihak. Berdasarkan kebijakan perwilayahan, Perwujudan pusat kegiatan berupa pelaksanaan pembangunan meliputi: 1. Pengembangan dan pemantapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp). 3. Pemantapan fungsi pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 4. Pemantapan fungsi pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Untuk
masing-masing
pelaksanaan
pembangunan
dapat
kami
jelaskan sebagai berikut : 1. Pengembangan dan pemantapan PKL meliputi : a.
pengembangan
PKL
kawasan
perkotaan
Kecamatan
Sukoharjo
sebagai: 1)
pusat pemerintahan kabupaten.
2)
pusat pendidikan skala kabupaten.
3)
pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten.
4)
pusat perdagangan dan jasa.
5)
Industri.
6)
permukiman perkotaan.
7)
pengembangan pertanian.
8)
stasiun penumpang kereta api.
9)
terminal penumpang tipe B.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 41
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 b. pengembangan
PKL
kawasan
perkotaan
Kecamatan
Kartasura
sebagai: 1)
pusat pendidikan.
2)
pusat pelayanan kesehatan skala regional.
3)
pusat perdagangan dan jasa.
4)
terminal penumpang tipe B.
5)
permukiman perkotaan.
6)
Industri.
7)
markas pertahanan dan keamanan.
2. Pengembangan PKLp sebagai: a. pusat pendidikan. b. pusat pelayanan kesehatan. c. pusat perdagangan dan jasa. d. industri. e. pariwisata. f. permukiman perkotaan. 3. Pengembangan PPK sebagai: a. pendidikan menengah. b. pelayanan kesehatan skala kawasan. c. perdagangan dan jasa. d. industri. e. pertanian. f. permukiman perkotaan. 4. Pengembangan PPL sebagai: a. sentra industri dan kerajinan. b. perdagangan. c. pertanian. Perwujudan
struktur
ruang
didukung
dengan
rencana
rinci
kabupaten terutama untuk PKL, PKLp,PPK, PPL, dan Kawasan Strategis Kabupaten.
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 42
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Gambar 10. Peta Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo
Sumber Data : Perda RTRW No. 14 Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2011
Pokja AMPL Kabupaten Sukoharjo
II - 43