PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… / PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1. 2.
3.
bahwa untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia khususnya pada bidang kelautan dan perikanan, dibutuhkan data yang akurat, terpadu, dan berkualitas baik, yang didukung dengan sistem teknologi informasi yang kuat dan terintegrasi; bahwa data yang akurat, terpadu, dan berkualitas baik merupakan salah satu pilar yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan dan perencanaan di bidang kelautan dan perikanan yang baik, efisien, dan bermanfaat bagi kepentingan umum; bahwa untuk kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan data, statistik, dan informasi kelautan dan perikanan yang cepat, tepat, akurat, terkini, dan terpadu, perlu menyusun pengaturan terkait tata kelola data; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4.
5.
6.
7. 8.
9. 10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603); Peraturan Pemertintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.6/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.35/MEN/2014 tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.
2. 3.
4.
5.
6. 7. 8.
9.
10.
11.
Data adalah kumpulan dari angka, karakter, simbol, gambar, peta, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu objek, kondisi dan situasi dari suatu sumber yang dapat diolah sehingga menghasilkan informasi. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi. Metadata adalah keterangan teknis dan deskriptif tentang data yang disajikan dalam struktur dan format standar untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari suatu data dan merupakan sarana bagi produsen/pengguna data untuk memberitahu/mengetahui kualitas data. Satu Data Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut sebagai Satu Data, adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyatukan data yang tersebar di berbagai Unit Kerja Eselon I untuk mewujudkan satu standar data yang dilengkapi dengan satu standar metadata dan diseminasi dalam satu portal. Data Master adalah data yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dijadikan acuan dari Data Transaksi dan dapat digunakan oleh seluruh Unit Kerja Eselon I. Data Transaksi, yakni Data yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi. Responden adalah seluruh pihak pemilik informasi yang menjadi target pengumpulan Data. Pengolah Data adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPM), Penyuluh Perikanan Bantu maupun pihak lain yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan memasukkan data tertentu ke dalam aplikasi. Validator Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan validasi terhadap data tertentu yang telah dimasukkan oleh Pengolah Data ke dalam aplikasi. Validator Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan validasi angka agregat melalui aplikasi. Aplikasi adalah program / perangkat lunak teknologi informasi yang dirancang dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu.
12. 13.
14. 15.
16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27.
28.
Portal data adalah portal untuk diseminasi dan bagi pakai data. Wali Data adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang berwenang untuk menyediakan, mengelola, dan memutakhirkan suatu data tertentu berdasarkan standar yang telah disepakati antar lintas unit kerja eselon I di lingkungan kementerian di bawah koordinasi Unit Data Kementerian. Diseminasi data adalah publikasi baik cetak maupun elektronik terhadap data yang telah diolah dan divalidasi sesuai standar. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang distandarkan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Alur Data adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, ferivikasi, validasi, diseminasi dan analisis data. Unit Data Kementerian adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang data dan bertindak sebagai Pembina Wali Data di lingkungan kementerian, serta bertindak sebagai Wali Data sektor kelautan dan perikanan tingkat nasional. Unit Data Eselon I adalah unit organisasi di lingkungan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab di bidang data. Unit Data UPT adalah unit organisasi di lingkungan UPT eselon I yang bertanggung jawab di bidang data. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan di lingkungan kementerian. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, dan kepala badan di lingkungan kementerian Pimpinan Unit Data Kementerian adalah pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang data. Pimpinan Unit Data Eselon I adalah pejabat eselon III di lingkungan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab di bidang data. Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli nelayan yang diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan. Angka Konsumsi Ikan adalah indeks yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun. Verifikasi data adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan telah melalui proses yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
29. 30. 31.
Validasi data adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, lengkap, dan logis. Pembersihan data adalah proses untuk memperbaiki data yang tidak lengkap dan memastikan tidak terdapat duplikasi data Kode Referensi adalah kode unik yang ditetapkan dan digunakan untuk berbagi pakai data.
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Tujuan dari Peraturan Menteri ini adalah untuk: a. Mendukung peningkatan kualitas dan integritas data dalam perumusan kebijakan pemerintah di sektor kelautan dan perikanan; b. Mewujudkan data di bidang kelautan dan perikanan yang standar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik serta dilengkapi dengan metadata yang standar dan didiseminasi dalam satu portal demi mendukung kebijakan Satu Data Nasional; dan c. Mengatur kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam tata kelola data kelautan dan perikanan;
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup Satu Data Kelautan dan Perikanan meliputi: a. Prinsip Satu Data; b. Pelaksanaan kebijakan satu data; c. Kewenangan; dan d. Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi.
BAB III PRINSIP SATU DATA Bagian Kesatu Standar Data Pasal 4 (1)
Untuk menjamin data yang standar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik, Unit Data Kementerian menyusun standar data kelautan dan perikanan.
(2) (3)
(4)
Standar data kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari standar proses dan standar output data. Standar proses data kelautan dan perikanan meliputi: sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pengumpulan data; c. pengolahan data; d. analisis dan penyajian data; dan e. diseminasi data. Standar output data kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Data yang dilengkapi kode referensi; dan b. Metadata Paragraf 1 Perencanaan
Pasal 5 (1) Perencanaan data kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) antara lain meliputi: a. Menentukan kebutuhan dan prioritas data, SDM dan anggaran; b. Menyusun metodologi pengumpulan data; c. Menetapkan kerangka survey; (2) Usulan perencanaan diajukan oleh Unit Data Eselon I ke Unit Data Kementerian sebelum tahun berjalan. (3) Hasil perencanaan ditetapkan dalam bentuk dokumen oleh Kepala Unit Data Kementerian.
Paragraf 2 Pengumpulan Data Pasal 6 (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dilakukan sesuai dengan kuesioner standar melalui metode wawancara atau metode pengumpulan data lainnya. (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) berupa: a. pembaruan data master yang dilakukan 5 (lima) tahun sekali dan jika ada kebutuhan tertentu; dan b. pengumpulan data transaksi. (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pengolah Data yang telah mendapatkan pelatihan dan menandatangani Pakta Integritas dan/atau pihak lain yang telah mendapat persetujuan dari Unit Data Eselon I berkoordinasi dengan Unit Data Kementerian. (4) Data yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimasukkan ke dalam portal data yang dikelola Unit Data Kementerian.
Paragraf 3 Pengolahan Data Pasal 7 (1)
Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. verifikasi data; b. validasi data; c. kompilasi data; d. pembersihan data.
Verifikasi Data Pasal8 (1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Validator Pusat sesuai penugasannya. (2) Mekanisme verifikasi data dilakukan dengan mempertimbangkan: a. pengolah data yang sudah memenuhi syarat; b. penggunaan kuesioner dan SOP yang standar; dan c. kepatuhan dalam pengiriman data. (3) Validator Pusat dapat ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya atau berdasarkan Keputusan Menteri.
Validasi Data Pasal 9 (1) Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh Validator Pusat dan/atau Validator Daerah sesuai penugasannya. (2) Mekanisme validasi data dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kelengkapan data; b. keakuratan data; dan c. kelogisan data. (3) Validator Pusat dan/atau Validator Daerah dapat ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya atau berdasarkan Keputusan Menteri.
Wali Data Pasal 9 (1) (2) (3)
Wali Data ditetapkan oleh Forum Satu Data Kementerian. Wali Data bertugas melakukan pembersihan data dan menjaga tingkat kemutakhiran data master. Dalam melaksanakan tugasnya Wali Data wajib berkoordinasi dengan Unit Data Kementerian
Paragraf 4 Analisis dan Penyajian Data Pasal 10 (1)
(2)
(1) (2)
Analisis data sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) bertujuan untuk mendukung Indikator Kinerja Kementerian yang meliputi analisis utama dan analisis kebutuhan tertentu. Analisis utama sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dibawah koordinasi Unit Data Kementerian yang meliputi: a. volume dan nilai produksi; b. nilai tukar nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar dan petambak garam; c. angka konsumsi ikan; d. volume dan nilai ekspor dan impor; dan e. data prioritas lainnya.
Pasal 11 Analisis tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Unit Data Eselon I sesuai dengan tugas dan fungsi. Hasil analisis disajikan berupa deskripsi, tabulasi, grafik, peta, dan dalam bentuk hasil analisis lainnya.
Paragraf 4 Diseminasi Data Pasal 12 (1) (2) (3)
Diseminasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan setelah data memenuhi standar dan dilengkapi dengan Metadata. Diseminasi hasil analisis data kelautan dan perikanan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Unit Data Kementerian. Diseminasi hasil analisis data kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Standar Operasional Prosedur.
Bagian Kedua Metadata Pasal 12 (1)
Metadata disusun oleh wali data sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Unit Data Kementerian.
(2)
Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang definisi data, cakupan data, sumber data, periodisasi publikasi, metodologi, dan akses data.
Bagian Ketiga Portal Data Pasal 13 (1) Portal data dibangun dan dikelola oleh Unit Data Kementerian. (2) Data beserta Metadata yang telah memenuhi ketentuan Interoperabilitas Data disebarluaskan melalui Portal Data. (3) Unit Data Kementerian membuka akses data di Portal Data, kecuali keterbukaan akses data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Interoperabilitas Data Pasal 14 Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Unit Data Kementerian memastikan konsistensi sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai Data antar sistem elektronik. (2) Unit Data Kementerian memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
BAB VI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU DATA Pasal 15 (1) Pelaksana Kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan terdiri dari: a. Komisi Pengarah; dan b. Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan. (2) Komisi Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Jenderal dan beranggotakan Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan kementerian. (3) Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Pimpinan Unit Data Kementerian dan beranggotakan Pimpinan Unit Data Eselon I di lingkungan kementerian. (4) Susunan keanggotaan Komisi Pengarah dan Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Menteri.
BAB VII KEWENANGAN Bagian Kesatu Kementerian Pasal 16 Dalam hal pelaksanaan Satu Data, Kementerian memiliki kewenangan yang meliputi: a. Pembinaan dan pengelolaan data kelautan dan perikanan; b. Memberikan pelatihan SDM pengelola data kelautan dan perikanan; c. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang membidangi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi / Kabupaten / Kota; dan d. Melakukan pembinaan kepatuhan terhadap pengelola data.
Bagian Kedua Komisi Pengarah Pasal 17 (1)
(2)
Dalam hal pelaksanaan Satu Data, Komisi Pengarah memiliki kewenangan yang meliputi: a. Menetapkan kebijakan standar tata kelola data kelautan dan perikanan; b. Menetapkan kebijakan pengelolaan operasional data kelautan dan perikanan; c. Melakukan harmonisasi terhadap kebijakan satu data kelautan dan perikanan terkait pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia; dan d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan satu data kelautan dan perikanan. Kewenangan Komisi Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan masukan Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan.
BagianKetiga Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan Pasal 18 (1)
Dalam hal pelaksanaan satu data, Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan yang meliputi: a. Merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis satu data kelautan dan perikanan; b. Merumuskan bahan keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditetapkan oleh Komisi Pengarah;
(2)
(3)
c. Merumuskan bahan harmonisasi kebijakan satu data kelautan dan perikanan yang terkait pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia; dan d. Menyusun rencana aksi satu data kelautan dan perikanan. Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Menetapkan walidata untuk data yang digunakan lintas unit kerja eselon I; b. Menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan satu data lintas unit kerja eselon I; dan c. Menentapkan tingkat keterbukaan (kerahasiaan) data Dalam hal Forum Satu Data Kelautan dan Perikanan tidak dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua forum meminta arahan Komisi Pengarah.
Bagian Keempat SKPD Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi / Kabupaten / Kota Pasal 19 (1)
(2)
Dalam hal pelaksanaan Satu Data, SKPD yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi / Kabupaten / Kota memiliki kewenangan yang meliputi: a. Menyiapkan anggaran, sarana, dan prasarana dalam pengelolaan data dan informasi kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing; dan b. Mengajukan usulan petugas yang ditunjuk menjadi validator daerah kepada Unit Data Kementerian; Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi kementerian.
Bagian Kelima Unit Data Kementerian Pasal 20 Dalam hal pelaksanaan Satu Data, Unit Data Kementerian memiliki kewenangan: a. Menetapkan Standar Data, Metadata dan Portal Data; b. Menetapkan Standar Operasional Prosedur; c. Menetapkan data yang dapat didiseminasi; d. Melakukan diseminasi data; e. Melaksanakan pertukaran data; f. Menetapkan Data Master; g. Menetapkan Kuesioner standar; h. Mengusulkan Wali Data; i. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data; j. Mewakili Kementerian sebagai Walidata Kelautan dan Perikanan; k. Mewakili Kementerian dalam Forum Satu Data Indonesia;
Bagian Keenam Unit Data Eselon I Pasal 21 (1)
(2)
Dalam hal pelaksanaan Satu Data, Unit Data Eselon I memiliki kewenangan yang meliputi: a. Menyusun dan mengusulkan Standar Data dan Metadata sesuai tugas dan fungsinya; b. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai tugas dan fungsinya; c. Melakukan diseminasi hasil analisis data kelautan dan perikanan; d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data; e. Menjadi Wali Data; dan f. Mengajukan petugas yang ditunjuk menjadi validator pusat. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.
BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 22 (1)
(2)
Unit Data Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Unit Data Eselon I dan penilaian kinerja pengelola data di lingkungan kementerian. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.
Bagian Kedua Monitoring, dan Evaluasi Pasal 23 (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengelola data memberikan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan: a. Pimpinan Unit Data Eselon I memberikan laporan kepada Pimpinan Unit Data Kementerian dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I; dan b. Unit Data Kementerian memberikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan pelaksanaan hasil kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, dan diseminasi data;
(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data berikutnya.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
