2016 TENTANG REKRUTMEN PENYULUH PERIKANAN BANTU KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

PENGUMUMAN NOMOR : 820/BPSDMP KP.04/DL.510/XII/2016 TENTANG REKRUTMEN PENYULUH PERIKANAN BANTU KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017 Dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat KP (BPSDMP KP) Tahun 2017, akan melaksanakan rekrutmen 2.000 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB). Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan untuk menjadi tenaga kontrak Penyuluh Perikanan Bantu yang akan ditugaskan di kabupaten/kota wilayah Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut : I.

INFORMASI UMUM 1. Informasi resmi Pendaftaran PPB dapat dilihat melalui website www.bpsdmkp.kkp.go.id 2. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengirimkan lamaran kepada Panitia Rekrutmen PPB serta mengisi biodata pelamar pada website www.bpsdmkp.kkp.go.id

II.

URAIAN TUGAS A. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan; Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan memiliki tugas: 1. Bersinergi dengan Penyuluh Perikanan PNS untuk identifikasi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang potensial dan feasible; 2. Menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan tahunan dan bulanan sesuai kebutuhan sasaran di wilayah kerja; 3. Menyusun data potensi wilayah kerja berupa : monografi wilayah, tingkat penerapan teknologi, komoditas unggulan spesifik lokasi, serta keragaan pelaku utama/usaha dan kelompok perikanan di wilayah kerja; 4. Mengidentifikasi permasalahan dan alternatif upaya peningkatan produktivitas pelaku utama/usaha perikanan di wilayah kerja; 5. Membantu menumbuhkembangkan kelompok perikanan di wilayah kerja;

1

6. Melakukan pendampingan pelaku utama/pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas, produksi dan produktivitas pelaku utama/usaha perikanan; B. Penyuluh Perikanan Bantu yang diberi tugas tambahan sebagai Enumerator; Penyuluh Perikanan Bantu yang diberi tugas tambahan sebagai Enumerator memiliki tugas: 1. Bersinergi dengan Penyuluh Perikanan PNS untuk identifikasi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang potensial dan feasible; 2. Menyusun rencana kerja penyuluhan perikanan tahunan dan bulanan sesuai kebutuhan sasaran di wilayah kerja; 3. Menyusun data potensi wilayah kerja berupa : monografi wilayah, tingkat penerapan teknologi, komoditas unggulan spesifik lokasi, serta keragaan pelaku utama/usaha dan kelompok perikanan di wilayah kerja; 4. Mengidentifikasi permasalahan dan alternatif upaya peningkatan produktivitas pelaku utama/usaha perikanan di wilayah kerja; 5. Membantu menumbuhkembangkan kelompok perikanan di wilayah kerja; 6. Melakukan pendampingan pelaku utama/pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas, produksi dan produktivitas pelaku utama/usaha perikanan; 7. Melakukan Pendataan secara proaktif ke lokasi-lokasi atau objek-objek Kelautan dan Perikanan yang ditentukan, selanjutnya memasukkan data tersebut ke dalam sistem untuk divalidasi lebih lanjut oleh KKP di tingkat Pusat, Dinas Provinsi serta Dinas Kabupaten/Kota (Berkoordinasi dengan Tim Onedata KKP). C. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Manajemen Usaha Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Manajemen Usaha Kelautan dan Perikanan, memiliki tugas : 1. Berkoordinasi dengan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan, koperasi dan UMKM, BUMN/BUMD/BUMDes, perbankan dan lembaga pembiayaan non bank serta mitra usaha di daerah; 2. Bersinergi dengan Penyuluh Perikanan PNS dan Penyuluh Perikanan Bantu untuk identifikasi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang potensial dan feasible; 3. Mengidentifikasi permasalahan dan alternatif upaya peningkatan skala usaha/ pengembangan UMKM sektor Kelautan dan Perikanan; 4. Melakukan pendampingan manajemen usaha pelaku utama/UMKM sektor kelautan dan perikanan dalam rangka mengakses sumber pembiayaan dan permodalan; 5. Meningkatkan skala usaha dan/atau mendapatkan akses sumber pembiayaan/mitra usaha pelaku utama/UMKM sektor kelautan dan perikanan;

2

6. Membantu pelaku utama/UMKM sektor kelautan dan perikanan dalam fasilitasi pengembangan jejaring usaha dan inovasi pemasaran; 7. Membantu pelaku utama/UMKM sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan dan legalitas usaha/produk; 8. Membantu pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kelautan dan Perikanan (LKM KP) di daerah; 9. Membuka akses sumber permodalan bagi LKM KP melalui Badan Layanan Umum LPMUKP.

III.

PERSYARATAN A. Persyaratan Umum 1. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan; 2. Usia maksimal 55 tahun per 31 Desember 2016; 3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara/ anggota TNI/Polri/Pegawai Honor Daerah/Karyawan BUMN/ Karyawan Perusahaan Swasta/ Pendamping di SKPD lain yang dibiayai oleh APBN/APBD; 4. Sehat jasmani dan rohani; 5. Berkelakuan baik; 6. Menguasai aplikasi komputer (Microsoft Word dan Microsoft Excel) dan internet (email dan media sosial); 7. Bersedia bekerja dengan status pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak; 8. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/ASN; 9. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena sesuatu hal, tidak akan meminta ganti rugi; 10. Bersedia ditempatkan di kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 11. Bersedia mendukung visi misi dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Bersedia menandatangani Pakta Integritas dan kontrak kinerja. 13. Bersedia tidak mengundurkan diri selama dalam masa kontrak kerja, sebagaimana diatur pada pedoman kerja dan/atau kontrak kinerja. B. Persyaratan Khusus A. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan 1. Memiliki kualifikasi pendidikan DIII, DIV/S1, atau S2 bidang kelautan dan perikanan; 2. Diutamakan bagi pelamar yang memiliki pengalaman sebagai Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang memiliki kinerja baik. 3. Lokasi penempatan diprioritaskan sesuai domisili pelamar di kawasan potensi/sentra kelautan dan perikanan.

3

B. Penyuluh Perikanan Bantu yang diberi tugas tambahan sebagai Enumerator 1. Memiliki kualifikasi pendidikan DIII dan DIV/S1 bidang kelautan dan perikanan (kecuali pelamar dari PPB Tahun sebelumnya). 2. Diutamakan bagi pelamar yang memiliki pengalaman sebagai Penyuluh Perikanan Bantu (PPB) yang memiliki kinerja baik. 3. Lebih diprioritaskan pelamar yang berdomisili sesuai dengan lokasi kebutuhan. C. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Manajemen Usaha 1. Memiliki kualifikasi pendidikan DIII/ Sarjana (S1/DIV) semua jurusan; 2. Memiliki pengalaman kerja sebagai berikut: a. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Manajemen Usaha KP, yang memiliki kinerja baik tahun 2016; dan/atau b. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program, minimal memiliki pengalaman kerja 1 (satu) tahun dan memiliki kinerja baik serta diutamakan pernah mendampingi akses pembiayaan dan/atau mengikuti pelatihan pendampingan manajemen usaha/KKMB/literasi keuangan; dan/atau c. Sebagai konsultan keuangan mitra bank (KKMB) bidang kelautan dan perikanan minimal pengalaman kerja 1 (satu) tahun; dan/atau d. Sebagai manager kredit atau konsultan bisnis koperasi atau Account Officer (AO) Bank/lembaga Pembiayaan penyalur kredit mikro di kawasan potensi/sentra kelautan dan perikanan terpadu minimal memiliki pengalaman kerja 1 tahun. 3. Lokasi penempatan diprioritaskan sesuai domisili pelamar di kawasan potensi/sentra kelautan dan perikanan.

IV.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI A. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan Kelengkapan berkas administrasi meliputi : 1. Surat lamaran yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,-; 2. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 (2 lembar); 3. Daftar Riwayat Hidup; 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku; 5. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik Terakhir yang telah dilegalisir; 6. Fotocopy Transkrip nilai akademik terakhir yang telah dilegalisir; 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (legalisir);

4

8. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah (puskesmas/rumah sakit); 9. Surat Keterangan pernah Bekerja/Magang/Penelitian; 10. Fotocopy Sertifikat keahlian yang pernah diikuti; 11. Surat Pernyataan (format pada Lampiran III) ditandatangani di atas materai bahwa: a. tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara/ anggota TNI/Polri/Pegawai Honor Daerah/Karyawan BUMN/Karyawan Perusahaan Swasta/ Pendamping di SKPD lain yang dibiayai oleh APBN/APBD b. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN; c. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; d. Bersedia ditempatkan di Kabupaten/Kota seluruh wilayah Indonesia; e. Bersedia tidak mengundurkan diri selama dalam masa kontrak kerja. B. PPB yang diberi tugas tambahan sebagai Enumerator Kelengkapan berkas administrasi PPB yang diberi tugas tambahan sebagai Enumerator sebagaimana pada poin A. C. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Manajemen Usaha Kelengkapan berkas administrasi meliputi: 1. Surat lamaran yang ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,-; 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 (2 lembar); 3. Daftar Riwayat Hidup; 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku; 5. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik Terakhir yang telah dilegalisir; 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (asli/legalisir); 7. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah (puskesmas/rumah sakit); 8. Fotokopi SK pengangkatan/kontrak sebagai Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Manajemen Usaha/ Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program tahun 2016, bagi yang memiliki pengalaman sebagai Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Manajemen Usaha/ Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program tahun 2016. 9. Fotokopi SK pengangkatan/kontrak sebagai manager kredit atau konsultan bisnis koperasi atau Account Officer (AO) Bank/lembaga Pembiayaan penyalur kredit mikro serta diutamakan memiliki bukti membantu akses pembiayaan, bagi yang memiliki pengalaman sebagai manager kredit atau konsultan bisnis koperasi atau Account Officer (AO) Bank/lembaga Pembiayaan penyalur kredit mikro.

5

10. Bukti berhasil membantu pelaku utama/usaha mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga pembiayaan formal pada 2 tahun terakhir, diketahui/dilegalisasi oleh pihak bank/lembaga pembiayaan, khususnya bagi yang memiliki pengalaman sebagai Konsultan Keuangan Mitra Bank; 11. Surat Keterangan tentang pengalaman kerja sebagai manager kredit atau konsultan bisnis koperasi atau Account Officer (AO) Bank/lembaga Pembiayaan penyalur kredit mikro atau konsultan keuangan mitra bank (KKMB) dari Dinas Provinsi/Kab/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan dan/atau koperasi dan UMKM, asosiasi dan/atau instansi terkait. 12. Fotokopi sertifikat pelatihan KKMB/manajemen usaha, micro finance, literasi keuangan, pembiayaan mikro dan yang terkait. 13. Surat Pernyataan (format pada Lampiran III) ditandatangani di atas materai bahwa: a. tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara/ anggota TNI/Polri/Pegawai Honor Daerah/Karyawan BUMN/Karyawan Perusahaan Swasta/ Pendamping di SKPD lain yang dibiayai oleh APBN/APBD b. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS/ASN; c. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; d. Bersedia ditempatkan di Kabupaten/Kota seluruh wilayah Indonesia; e. Bersedia tidak mengundurkan diri selama dalam masa kontrak kerja.

V.

TATA CARA PENDAFTARAN A. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program & Penyuluh Perikanan Bantu yang diberi tugas tambahan sebagai Enumerator; 1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif; 2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara online dengan melengkapi biodata pada logo rekrutmen ppb 2017 yang ada di website: www.bpsdmkp.kkp.go.id atau dengan link https://goo.gl/9jqT2n 3. Pelamar harus mengisi data secara benar dan tidak direkayasa. Bila kemudian ditemukan data yang diisi tidak benar, maka harus siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku; 4. Berkas administrasi dalam bentuk scan dokumen dikirim melalui email ke [email protected]. Dengan menuliskan subyek : nama, PPB, kabupaten/kota, provinsi yang dipilih (contoh: RIZA ALEXA, PPB, KOTA TEGAL, JATENG);

6

5. Berkas administrasi secara fisik dikirimkan ke panitia paling lambat 10 Desember 2016 (Cap Pos), tujukan kepada: Panitia Seleksi Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2017 (Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP/ BPSDMP KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lantai 6 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Dengan mencantumkan subyek lamaran dan nama kabupaten/kota dan provinsi yang dipilih pada pojok kanan atas amplop (contoh: PPB /KOTA TEGAL/JATENG) serta mencantumkan kode huruf A kapital di pojok kiri atas amplop, sebagaimana gambar di bawah ini:

Model

A

PBB/KOTA TEGAL/JATENG

Yth: Panitia Seleksi Penyuluh Bantu Tahun 2017 (Pusat Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat KP/BPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lantai 6 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta

B. Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Manajemen Usaha 1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif; 2. Pelamar wajib melakukan registrasi secara online dengan melengkapi biodata pada ikon yang ada di website www.bpsdmkp.kkp.go.id atau dengan link https://goo.gl/NyZ32H 3. Berkas administrasi dalam bentuk scan dokumen dikirim melalui email ke [email protected]. Dengan menuliskan subyek : nama, kabupaten/kota serta provinsi yang dipilih (contoh: KENNEKY NINGSIH / PPB PENDAMPING MANAJEMEN USAHA KP / KOTA TEGAL / JATENG); 4. Berkas administrasi secara fisik dikirimkan ke panitia paling lambat 10 Desember 2016 (Cap Pos), tujukan kepada:

7

Panitia Seleksi Penyuluh Perikanan Bantu Manajemen Usaha Tahun 2017 (Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat KP/ BPSDMP KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lantai 6 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Dengan mencantumkan subyek lamaran dan nama kabupaten/kota dan provinsi yang dipilih pada pojok kanan atas amplop (contoh: PPB Pendamping Manajemen Usaha KP/KOTA TEGAL/JATENG) serta mencantumkan kode huruf B kapital di pojok kiri atas amplop, sebagaimana gambar di bawah ini: Model

B

PBB MU/KOTA TEGAL/JATENG

Yth: Panitia Seleksi Penyuluh Bantu Manajemen Usaha Tahun 2017 (Pusat Penyuluh dan Pemberdayaan Masyarakat KP/BPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari III Lantai 6 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta

VI.

PELAKSANAAN SELEKSI Tahapan dan jadwal pelaksanaan seleksi Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2017 sebagaimana pada tabel dibawah ini: No Kegiatan 1. Pengumuman rekrutmen

Tanggal 2 Desember 2016

2.

Pendaftaran online

2 - 10 Desember 2016

3.

Penyampaian berkas administrasi dalam bentuk scan dokumen melalui email dan pengiriman fisik.

2 - 10 Desember 2016

4. 5.

Seleksi berkas Pengumuman Hasil Seleksi

2 - 16 Desember 2016 28 Desember 2016

8

VII.

KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Masa tugas Penyuluh Perikanan Bantu Tahun Anggaran 2017 terhitung mulai tanggal Januari - 31 Desember 2017. 2. Besar Honorarium mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) 2017 sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; 3. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan; 4. Berkas administrasi/lamaran yang telah dikirimkan menjadi milik Panitia sepenuhnya dan tidak bisa diminta kembali; 5. Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 6. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui website www.bpsdmkp.kkp.go.id. Untuk itu para peserta seleksi dihimbau agar aktif mengakses website dimaksud. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggung jawab peserta; 7. Selama proses seleksi sampai dengan penetapan Nama Calon, apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta seleksi 8. Dalam seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK APAPUN. 9. Kepada seluruh pelamar yang mendapat telepon, SMS, dan lain-lain dari seseorang yang mengatasnamakan Panitia Seleksi untuk menawarkan kemudahan atau janji-janji dalam proses seleksi Mohon Diabaikan;

VIII.

PENUTUP Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi panduan umum bagi pelamar dalam proses rekrutmen PPB Tahun 2017.

Jakarta, 2 Desember 2016 Kepala Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan No Penanggungjawab 1

2

Kabid Pemberdayaan

Paraf ttd Dr. Endang Suhaedy, A.Pi, MM, M.Si

Kabid Penyuluhan

9

Lampiran I Daftar Lokasi Kebutuhan PPB Pendamping Program/SKPT, PPB merangkap Enumerator dan PPBMU Tahun 2017 NO

Rencana Penyuluh Bantu 2017

PROVINSI /KABUPATEN/KOTA

Jumlah Provinsi Aceh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Karo Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun

10

Rencana PPB ENUMERATOR

900 60

1.000 45

3 1 3 3 3 0 2 0 0 3 10 3 5 3 3 3 3 2 1 3 1 3 2 67 3 3 3 3 1 3 2 2

2 6 3 1 3 5 5 4 1 3 1 2 1 4 2 1 1 28 4 3 4 1 -

Rencana PPB MU Tahun 2017

100 8

1

1 1 1 1 1 1 1

4

NO

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70



Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhanbatu Utara Kab. Nias Utara Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan

3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 3 3 40 1 0 10 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 3 2

11


1 4 2 2 4 3 38 2 4 1 5 3 6 1 1 2 5 4 4 -


1

2

1

9 1 1 1 1 1

2

1 1

NO

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106



Provinsi Riau Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti Provinsi Jambi Kab. Batang Hari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Timur Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

12

25 3 0 3 1 2 3 3 1 3 3 3 22 1 1 3 0 2 2 3 3 3 3 1 18 2 3 0 1 1 2 3 1 1 1 0 1 1 1


28 3 4 5 1 2 3 3 3 4 12 2 1 1 2 2 2 2 27 4 4 1 4 1 1 2 4 4 1 1


3

1

1 1 3 1

1

1

3 1 1

1

NO

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142



Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Pesisir Barat Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Utara Kab Kep Seribu Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut

22 0 9 1 1 2 1 3 1 1 3 30 3 0 2 3 1 3 2 2 3 3 3 1 1 3 10 1 2 1 3 3 44 1 3 1 0 3 2 1

13


18 4 1 4 2 1 1 2 1 2 17 1 4 3 1


1 1

2

1 1 1 1 2 3 3 1 2 85 4 5 5 6 5 8 4

1

1

1 4

NO

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181



Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Kab. Pangandaran Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Kudus Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Purbalingga Kab. Purworejo

1 1 3 0 1 1 0 1 1 3 2 4 3 3 3 2 3 1 63 1 3 1 3 2 3 2 3 3 0 3 0 1 0 3 1 2 2 3 0 0

14


8 4 1 4 4 4 4 2 4 3 2 1 2 5 91 3 1 3 1 2 6 4 4 1 5 4 2 4 1 7 3 5 3 4


1 1 1

1 7 1

1 1

2

NO

182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219



Kab. Rembang Kab. Semarang Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Tegal Kab. Temanggung Kab. Wonogiri Kab. Wonosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Semarang Kota Tegal Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan

0 0 3 2 4 1 3 3 1 3 1 3 3 6 0 3 1 0 2 56 2 3 3 4 1 2 3 0 3 1 2 0 3 0 2 1 3 1 3 0

15


5 4 1 5 3 1 3 1 2 3 15 5 2 4 4 123 5 5 3 2 2 7 2 2 1 6 3 4 1 3 2 3 1 4 5 6


1

0 1 1 1

13 2 1

2 1

1

1

NO

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257



Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Madiun Kota Malang Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Mempawah Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya

2 3 0 0 1 3 1 2 0 1 1 1 1 3 23 3 0 1 0 2 2 1 2 2 4 3 0 3 0 13 1 0 1 1 2 1 1 3 2 1

16


4 5 5 5 6 7 5 6 7 3 2 1 27 1 2 1 4 3 5 1 2 1 2 5 11 1 4 2 1 -


1 1

2

1 1

1 1 1

NO

258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293



Kab. Barito Timur Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kotabaru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mongondow Timur Kab. Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai

17

0 13 1 0 1 1 1 0 1 0 3 3 1 1 17 2 2 1 1 3 3 3 2 39 2 3 10 1 2 10 0 3 3 1 1 0 1 2 20 0


3 29 5 3 3 5 4 1 3 1 4 9 2 2 1 4 22 3 4 3 1 2 3 2 2 2 28 6


2 1

1

1

1 3

1

1

1

1

NO

294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331



Kab. Banggai Kepulauan Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene dan Kepulauan Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Kepulauan Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau

3 2 3 2 3 1 2 3 1 24 3 0 1 1 1 3 2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 2 0 1 2 23 3 0 0 0 1 3

18


2 2 4 1 3 5 4 1 73 3 5 4 4 1 1 6 4 2 5 5 3 1 5 4 4 1 5 5 1 4 43 4 3 4 6 4 3


1

2

1 0

1

2

1

NO

332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368




Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Kab. Konawe Kepulauan Kab. Buton Selatan Provinsi Bali Kab. Badung Kab. Bangli

1 0 3 1 1 2 3 5 12 1 2

4 4 1 2 5 2 1 35 4 1

Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur

0 0 0 3 3 0 3 21 3 3 3 3 0 1 2 3 1 2 53 3 2 3 2 3 3 3 3 0 9

7 5 4 4 1 6 3 41 5 4 5 5 6 6 3 3 4 25 2 1 2 4 5 2 1 1 2 -

19


1 1

1

4

2 1

1 3

1

NO

369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405



Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Provinsi Papua Kab. Biak Numfor Kab. Jayapura Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika Kab. Nabire Kab. Kepulauan Yapen Kota Jayapura Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Supiori Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah Kota Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula

2 3 5 2 3 1 3 3 29 10 1 2 1 0 1 3 5 5 1 36 10 1 2 10 5 0 0 1 5 1 1 16 1 0 1 1 0 3 1

20


1


1 1

3 1 15 4 2 4 1 3 1 8 2 5 1 -

3 1

1 1 4 1

1 1

1 9 3 1 4 -

1

NO

406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440



Kota Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Taliabu Provinsi Banten Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Provinsi Kepulauan Riau Kab. Natuna Kab. Kepulauan Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan Provinsi Papua Barat Kab. Fak Fak Kab. Manokwari Kab. Sorong Kota Sorong

0 7 2 18 3 1 3 1 3 3 3 1 12 3 1 2 1 1 1 3 10 3 3 1 0 1 2 25 10 5 1 2 3 1 3 7 0 1 0 3

21


1 18 4 5 5 1 3 15 2 3 2 5 3 21 3 1 3 5 5 4 5 2 3 14 5 1 3 4


1 3 1 1

1 1

1

1

1

4 1 1

2 1

NO

441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452



Kab. Raja Ampat Kab. Sorong Selatan Kab. Tambrauw Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Tengah Provinsi Kalimantan Utara Kab. Bulungan Kab. Nunukan Kota Tarakan

0 2 1 13 3 1 3 1 2 3 13 0 10 3

22


1 17 4 4 4 2 3 5 3 2


1

1

1

1 1

Lampiran II SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama

: ..........................................................................................

Tempat dan tanggal lahir : ............................................................................................ Agama

: ...........................................................................................

Alamat

: ............................................................................................ ........................................................................................

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya : 1. Tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara/ anggota

TNI/Polri/Pegawai

Honor

Daerah/Karyawan

BUMN/Karyawan

Perusahaan Swasta/ Pendamping di SKPD lain yang dibiayai oleh APBN/APBD 2. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik 3. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN; 4. Bersedia ditempatkan di Kabupaten/Kota seluruh wilayah Indonesia; 5.

Bersedia tidak

mengundurkan diri selama dalam

masa kontrak

kerja

sebagaimana diatur pada pedoman kerja dan/atau kontrak kinerja. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diputuskan hubungan kerja secara sepihak dan bersedia diproses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

………………, ……………2016 Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,………………………………..

23

2016 TENTANG REKRUTMEN PENYULUH PERIKANAN BANTU KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

Recommend Documents