PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …… / PERMEN-KP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. c. d.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5 6. 7.
bahwa untuk menyusun kebijakan yang efisien dan bermanfaat, diperlukan pengelolaan data yang terintegrasi, terstandardisasi, dengan kualitas terbaik; bahwa demi mendapatkan data dengan kualitas terbaik diperlukan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; Peraturan Pemertintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
7.
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Data adalah keseluruhan data di lingkup kelautan dan perikanan.
2.
Satu Data Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut sebagai Satu Data, adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan untuk menciptakan satu Standar Data, Meta Data, dan Portal Data yang terpadu di bidang kelautan dan perikanan.
3.
Standar Data adalah standardisasi terhadap definisi, terminologi, cakupan serta ruang lingkup Data yang memiliki sifat dan jenis yang sama.
4.
Meta Data adalah informasi atau keterangan terkait Data yang memiliki sifat dan jenis yang sama.
5.
Portal Data adalah lokasi tempat penyimpanan data dalam bentuk portal sebagai satu-satunya akses untuk mendapatkan Data tertentu.
6.
Data Master (Master Data) adalah Data yang memiliki sifat cenderung tetap atau cenderung tidak mengalami perubahan dalam periode waktu satu (1) tahun.
7.
Data Transaksi (Transactional Data) adalah Data yang memiliki sifat dinamis dan cenderung berubah mengikuti jenis kegiatan atau transaksi yang terkait.
8.
Pengumpulan Data adalah kegiatan untuk mengumpulkan, mencatat dan memasukkan data-data kelautan dan perikanan tertentu ke dalam Aplikasi Satu Data.
9.
Pengolahan Data adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan validasi, verifikasi, tutup buku, pengembalian ke populasi data, serta validasi angka agregat terhadap data yang dikumpulkan.
10.
Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan.
11.
Unit Data Statistik Kementerian adalah unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang data statistik.
12.
Menteri adalah menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
13.
Pimpinan Unit Data Statistik Kementerian adalah pimpinan unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang bertanggung jawab di bidang data statistik Kementerian.
14.
Responden adalah seluruh pihak yang menjadi pemilik data yang menjadi target pengumpulan data.
15.
Pengolah Data adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pemasukkan Data ke dalam Aplikasi Satu Data.
16.
Validator Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di KKP Pusat yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan validasi dan verifikasi terhadap data yang telah dimasukkan Pengolah Data ke dalam Aplikasi Satu Data.
17.
Validator Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan validasi angka agregat melalui Aplikasi Satu Data.
18.
Petugas Tutup Buku adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) unit data statistik kementerian yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan tutup buku terhadap data di Aplikasi Satu Data yang telah divalidasi atau telah melewati batas waktu tertentu.
19.
Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut sebagai Sistem Informasi, adalah piranti lunak (software), piranti keras (hardware), sistem, aplikasi, infrastruktur, teknologi dan perangkat lain terkait di lingkup KKP.
20.
Aplikasi Satu Data adalah seluruh rangkaian aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh Pengolah Data untuk memasukkan
data yang dikumpulkan dan dapat divalidasi oleh oleh Validator Pusat dan Validator Daerah. Pasal 2 Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk: a. mengatur pengelolaan data di KKP; b. mengatur pengelolaan sistem informasi di KKP; c. mengatur kelembagaan data dan sistem informasi di KKP; dan d. mengatur dan menetapkan alur proses kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. BAB II PENGELOLAAN DATA Pasal 3 (1)
Data di KKP dikelola secara terpadu.
(2)
Data yang memiliki sifat dan jenis yang sama dikumpulkan dan dikelola oleh satu unit kerja.
(3)
Data yang memiliki sifat dan jenis pengelolaan unik dapat dikumpulkan secara terpisah oleh suatu unit kerja dengan persetujuan dari Unit Data Statistik Kementerian.
(4)
Setiap unit kerja yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola suatu Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melakukan tugasnya di bawah koordinasi terpadu dari Unit Data Statistik Kementerian. Pasal 4
(1)
Data di KKP mengacu terhadap satu Standar Data dan satu Meta Data, serta didiseminasi melalui satu Portal Data.
(2)
Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengajukan usulan penentuan Standar Data dan Meta Data berkaitan dengan Data yang dikelolanya untuk disetujui dan dibakukan oleh Unit Data Statistik Kementerian.
(3)
Data yang dapat didiseminasi akan dipublikasikan melalui satu Portal Data yang dikelola oleh Unit Data Statistik Kementerian.
(4)
Pelaksanaan satu Standar Data, satu Meta Data, dan satu Portal Data dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah terbitnya Peraturan Menteri ini.
Pasal 5 (1)
Data Master dikelola oleh unit kerja yang telah disepakati oleh Unit Data Statistik Kementerian untuk mengelola Data Master tersebut (wali data).
(2)
Wali data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang memiliki kepentingan terhadap Data Master tersebut dengan persetujuan Unit Data Statistik Kementerian.
BAB III PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI Pasal 6 (1)
Sistem Informasi dalam bentuk aplikasi, dan infrastruktur teknologi informasi dikelola secara terintegrasi oleh Unit Data Statistik Kementerian.
(2)
Data yang digunakan sebagai bahan dalam aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersumber dari unit kerja terkait dengan koordinasi kepada Unit Data Statistik Kementerian. Pasal 7
(1)
Unit Data Statistik Kementerian berwenang untuk melakukan rasionalisasi terhadap seluruh Sistem Informasi untuk mencapai jumlah yang efisien.
(2)
Dalam melakukan kajian untuk mencapai rasionalisasi Sistem Informasi, Unit Data Statistik Kementerian memperhatikan sifat, jenis, keberagaman, dan urgensi Sistem Informasi tersebut.
(3)
Unit kerja yang membutuhkan pengadaan suatu aplikasi, situs web, atau infrastruktur teknologi informasi wajib mengajukan usulan untuk disetujui dan dikembangkan oleh Unit Data Statistik Kementerian.
(4)
Aplikasi dan/atau situs web yang berfungi sebagai sarana pendataan akan dikonsolidasi dan diintegrasikan oleh Unit Data Statistik Kementerian.
BAB IV KELEMBAGAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI Pasal 8 Unit Data Statistik Kementerian bertanggung jawab dan berwenang dalam menentukan rencana pembangunan sistem informasi serta koordinasi pengelolaan Data. Pasal 9 Unit kerja selain Unit Data Statistik Kementerian dapat memiliki kewenangan dalam pengelolaan Data dengan berkoordinasi kepada Unit Data Statistik Kementerian dan sesuai dengan batas kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP. BAB V PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA Pasal 10 (1)
Pengumpulan Data dan Pengolahan Data dapat dilakukan oleh unit kerja yang memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut dengan berkoordinasi kepada Unit Data Statistik Kementerian.
(2)
Masyarakat umum, dan Organisasi Non Pemerintah dapat menyampaikan data kepada KKP di bawah koordinasi Unit Data Statistik Kementerian.
(3)
Prosedur Pengolahan Data terhadap Data yang didapatkan berdasarkan ayat (2) akan diatur dalam peraturan terpisah.
(4)
Data yang terintegrasi dan ditujukan khusus untuk Aplikasi Satu Data, proses Pengumpulan Data dan Pengolahan Data dilakukan dengan tata cara tersendiri di bawah kendali Unit Data Statistik Kementerian. Pasal 11
Terhadap Data dalam Aplikasi Satu Data: a.
Pengolah Data bertugas untuk melakukan Pengumpulan Data terhadap data-data sesuai penugasannya.
b.
Validator Pusat dan Validator Daerah bertugas untuk melakukan Pengolahan Data terhadap data-data sesuai penugasannya.
Pasal 12 (1)
Alur dan proses kerja Pengumpulan dan Pengolahan Data diatur dalam Standard Operating Procedure (SOP) unit kerja yang bersangkutan dengan berkoordinasi kepada Unit Data Statistik Kementerian.
(2)
SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Aplikasi Satu Data Kementerian ditetapkan dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KELAUTAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PUDJIASTUTI Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
DAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR …/PERMENKP/2017 TENTANG SATU DATA KELAUTAN DAN PERIKANAN SOP PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA PADA APLIKASI SATU DATA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI Memorandum Nomor Yth.
:
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Dari
:
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
Hal
:
Penyampaian Draft Peraturan Menteri
Tanggal
:
Februari 2017
Dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia dengan ini kami beritahukan bahwa Pusat Data, Statistik, dan Informasi selaku unit data statistik kementerian tengah menyusun draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan kepada Saudara draft peraturan dimaksud agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.
No. 1. 2.
Lembar Pengesahan Jabatan Paraf Kabag TU Kasubag HKU
Budi Sulistiyo
