10/19/2016
Persiapan PBJ
Diklat Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
POKOK BAHASAN 1.Tahapan Dalam Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa. 2.Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan. 3.Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan. 4.Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 5.Metode penyampaian Dokumen Penawaran. 6.Metode evaluasi Dokumen Penawaran. 7.Metode penilaian Kualifikasi. 8.Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan. 9.Jaminan pengadaan dan sertifikat garansi. 10.Penyusunan Dokumen Pengadaan.
1
10/19/2016
Dasar Hukum UUD Tahun 1945. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. • PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak. • PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. • • • • •
• Dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, selanjutnya Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan lainnya sebagai petunjuk teknis.
Tahapan Persiapan PBJ • Rencana Umum Pengadaan :
1
• Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Kebijakan dan KAK
PA/KPA
• Rencana Pelaksanaan Pengadaan :
2
• Kaji ulang RUP • Spesifikasi Teknis, HPS, dan Rancangan (Jenis) Kontrak/Tanda Bukti Perjanjian
PPK
• Rencana Pemilihan Penyedia B/J :
3
• Pengkajian ulang spesifikasi dan HPS • Pemilihan Sistem Pengadaan B/J • Penetapan metode pemilihan • Penetapan metode penyampaian dokumen • Penetapan Metode Evaluasi Penawaran • Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan • Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan • Penyusunan Dokumen Pengadaan
ULP / Pejabat Pengadaan
2
10/19/2016
Rencana Umum Pengadaan Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah kegiatan yang terdiri dari identifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah
Peranannya sangat strategis dan menentukan dalam menjadi acuan kegiatan pengadaan
Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan
Disusun oleh PA/KPA dan diumumkan oleh PA K/L/D/I
Penyusunan RUP untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan. 5
Langkah-langkah Penyusunan RUP
Step 1
Step 2
Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa
Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran
Step 3 Menetapkan Kebijakan Umum Pengadaan : 1. Pemaketan; 2. Cara Pengadaan; 3. Pengorganisasian; 4. PPDN.
Step 4 Menyusun KAK, berisi : 1. Uraian Kegiatan; 2. Waktu pelaksanaan; 3. Spek teknis; 4. Total perkiraan biaya.
6
3
10/19/2016
Identifikasi Kebutuhan B/J • PA mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan untuk instansinya sesuai Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D). • Dalam mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, PA terlebih dahulu menelaah kelayakan barang/jasa yang telah ada/dimiliki/dikuasai, atau riwayat kebutuhan barang/jasa dari kegiatan yang sama, untuk memperoleh kebutuhan riil. • Hasil identifikasi kebutuhan riil barang/jasa dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran K/L/D/I untuk pembahasan dan penetapan di DPR/DPRD. • Selanjutnya PA melakukan analisis untuk menetapkan cara pelaksanaan Pengadaan dan penerapan kebijakan umum Pengadaan. 7
Penganggaran • PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: 1. Biaya barang/jasa itu sendiri 2. Biaya pendukung 3. Biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan.
• Biaya pendukung dapat mencakup: – biaya pemasangan, – biaya pengangkutan, – biaya pelatihan, dan lain-lain.
8
4
10/19/2016
Penganggaran (2) • Biaya administrasi dapat terdiri dari: a. Biaya pengumuman pengadaan; b. Honorarium pejabat pelaksana pengadaan misalnya: PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; c. Biaya survei lapangan/pasar; d. Biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan e. Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba pada saat proses evaluasi dilakukan dan/atau biaya uji coba sebelum dilakukan penerimaan hasil pekerjaan.
• Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada TA yang akan datang namun pengadaannya dilaksanakan pada TA berjalan harus disediakan pada TA berjalan.
9
Kebijakan Umum • Penetapan Kebijakan Umum meliputi: 1. Pemaketan pekerjaan 2. Cara Pengadaan Barang/Jasa a. Swakelola b. Melalui Penyedia B/J
3. Pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa • membentuk organisasi pengadaan
10
5
10/19/2016
Kebijakan Pemaketan • Pemaketan PBJ wajib memaksimalkan penggunaan produksi DN dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; • Nilai paket pekerjaan PBJ s.d. Rp2,5 miliar diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; • Menetapkan sebanyak-banyaknya paket PBJ untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
Larangan dalam Pemaketan 1
• Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing
2
• Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil
3
4
• Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan
• Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif
6
10/19/2016
Pengumuman RUP
Setelah Rencana Kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR, kemudian PA mengumumkan RUP Barang/Jasa pada masing-masing K/L/D/I
APBN
Pada Pemerintah Daerah, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, PA mengumumkan RUP Barang/Jasa
APBD
13
Media Pengumuman RUP
Tujuan di umumkan melalui media : Mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan
Diumumkan di masingmasing Website K/L/D/I Papan Pengumuman Resmi Portal Pengadaan Nasional (INAPROC)
14
7
10/19/2016
Media Pengumuman RUP - SiRUP
15
Media Pengumuman RUP - Website
Pengumuman RUP melalui Website
Bab IV Pasal 25
versi_9.1
16
8
10/19/2016
Contoh Pengumuman RUP
2 1 3
4
Pengumuman, paling kurang berisi : 1. Nama dan Alamat PA 2. Paket Pekerjaan 3. Lokasi Pekerjaan 4. Perkiraan Besaran Biaya versi_9.1
17
Kaji Ulang RUP
2
1 PPK dapat mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan tim teknis untuk melakukan pengkajian ulang RUP.
Hal-hal yang dikaji ulang : • Rencana penganggaran. • Kebijakan umum pengadaan (hanya Pemaketan).
3
4
5
Penyusunan Berita Acara hasil Kaji Ulang RUP.
PPK mengajukan usulan perubahan RUP kepada PA/KPA.
PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang.
• KAK
18
9
10/19/2016
Kaji Ulang RUP – Rencana Penganggaran •
Materi yang dikaji: • •
•
•
Rencana biaya paket pekerjaan Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan: •
Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran;
•
Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan;
•
Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan
Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran, dokumen kaji ulang RUP ditanda tangani oleh pihak yang membahas.
19
Kaji Ulang RUP – Kebijakan Umum • Pada kebijakan umum, yang bisa dikaji hanya pemaketan saja • Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri • Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian • Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket.
20
10
10/19/2016
Kaji Ulang RUP – KAK Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Kerangka Acuan Kerja memuat 5W + 1H Latar belakang/tujuan kegiatan (Why?) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan, Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan (What?) Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran (When?) Siapa yang akan melaksanakan (Who?) Lokasi dilaksanakan pekerjaan (Where?) Tahapan/metodologi pelaksanaan pekerjaan (How?) 21
Kaji Ulang RUP – KAK (2) Hal yang harus dikaji dalam Kerangka Acuan Kerja • Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas • Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup jelas • Spesifikasi teknis barang/jasa • Total perkiraan biaya pekerjaan • Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan • Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan • Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan • Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang • Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti • Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut • Dokumen-dokumen pendukung
22
11
10/19/2016
Penetapan Hasil Kaji Ulang RUP OUTPUT
TAHAPAN
Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan
Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan
Putusan PA/KPA bersifat final
Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam rangka mengkaji ulang rencana umum pengadaan. Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap rencana umum pengadaan
Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan RUP 23
Pengertian Spesifikasi Spesifikasi adalah karakteristik total dari barang/jasa, yang dapat memenuhi kebutuhan & keinginan pengguna barang/jasa yang dinyatakan secara tertulis. (secara tertulis tertuang dengan jelas dalam dokumen kontrak)
Memenuhi kebutuhan - bila kriteria tersebut terpenuhi oleh barang/jasa tersebut, maka kebutuhan minimum (minimum requirement) dari pengguna barang/jasa tersebut telah terpenuhi.
•
Memenuhi keinginan - bila kriteria tersebut terpenuhi, akan memberi nilai tambah barang/jasa tersebut dalam pandangan pengguna barang/jasa tersebut.
Contoh : mobil, untuk memenuhi kebutuhan transportasi; sedangkan mobil Mercy, selain untuk memenuhi kebutuhan transportasi juga memberi nilai tambah meningkatkan gengsi penumpang/pemiliknya.
12
10/19/2016
Ketentuan Penyusunan Spesifikasi Ketentuan Umum •
Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
•
Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
•
Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri;
•
Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)
versi_9.1
25
Tujuan Penyusunan Spesifikasi •
Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa
•
Spesifikasi ini digunakan oleh:
Penyedia barang/jasa sebagai acuan dalam menyampaikan penawaran
ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran
26
13
10/19/2016
Dampak Kegagalan dalam Menyusun dan Menetapkan Spesifikasi Barang/Jasa
1
• Operasi bisa terhenti sebagai akibat barang/jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi tidak tersedia
2
• Barang yang dibeli mungkin rusak dan tidak dapat digunakan lagi sebagai akibat kemasan yang tidak memadai
3
4
• Barang yang dibeli mengandung material yang dilarang negara
• Mesin yang dibeli tidak bekerja sempurna atau tidak sesuai harapan
5
• Jumlah barang yang dibeli ternyata berlebih dan berdampak pada peningkatan kebutuhan gudang dan kemungkinan kadaluarsa
6
• Penyedia barang/jasa ternyata tidak memberikan jasa pemeliharaan dan/atau pelayanan purna jual
Tahapan Penyusunan Spesifikasi
Tahapan dan Pihak Terkait Rencana Umum Pengadaan
PA
Kaji Ulang
Menetapkan Spesifikasi
Persyaratan Teknis
PPK
Dokumen Pengadaan
ULP/PP
Perubahan terhadap Spesifikasi harus dengan persetujuan PPK 28
14
10/19/2016
Jenis Spesifikasi Barang/Jasa
Kualitas Kuantitas/Jumlah Tempat Harga Waktu 29
Model Penyusunan Spesifikasi
Teknikal
Conformance
Contoh/sample Komposisi Merek Fungsi Performance
Kinerja versi_9.1
30
15
10/19/2016
Ringkasan Spesifikasi Barang Jenis Spesifikasi
Penggunaan • Barang/jasa merek tersebut dikenal banyak orang • Bila mutu lebih penting dari biaya • Bila merek tersebut akan berdampak signifikan pada peningkatan mutu kerja pengguna barang/jasa Standar Industri
Merek
Standar Industri • Barang/jasa yang sederhana • MemudahkanPejabat Pengadaan untuk memilah penyedia barang/jasa
Sampel
• Sulit untuk menterjemahkan mutu kedalam kata / kalimat • Lebih mudah menunjukkan contoh dari pada menjelaskan dalam kata 2
Spesifikasi Teknis
• Penyedia barang/jasa tidak memiliki kemampuan cukup untuk membuat desain • Pejabat Pengadaan ingin menggunakan desain yang dimiliki oleh pengguna barang/jasa • Barang yang dibeli akan memerlukan interface (hubungan) yang kompleks dengan peralatan yang sekarang terpasang • Pejabat pengadaan siap menanggung resiko jika disain yang dibuat organisasinya tidak mencapai kinerja yang diharapkan
Spesifikasi Komposisi
• Untuk produk seperti material, komoditi, dan makanan • Bila pertimbangan K3 dan persyaratan lingkungan hidup menjadi hal yang penting • Kinerja sangat bergantung kepada komposisi
Spesifikasi Fungsi/Kinerja
• Penyedia barang/jasa memiliki kemampuan lebih tinggi dari pengguna barang/jasa • Innovasi penyedia barang/jasa dihargai • Teknologi yang berkaitan dengan barang yang dibeli berubah sangat cepat
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Ketentuan Umum
HPS ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian. ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran (untuk pasca kualifikasi) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara Riwayat HPS harus didokumentasikan
32
16
10/19/2016
Tahapan Penyusunan HPS
Tahapan dan Pihak Terkait
Usulan Usulan Usulan Dokumen Dokumen Dokumen HPS HPS HPS
Diumumkan Nilai Total HPS
Ditetapkan
PPK
Dokumen Dokumen Dokumen HPS SAH HPS HPSSAH SAH
ULP/PP
SAH jika ditandatangani oleh PPK (sebagai yang menetapkan) 33
Fungsi HPS • Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya • Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi dengan evaluasi kualitas, kualitas dan biaya serta biaya terendah • Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS • Dasar menentukan harga timpang dan KD • Dasar melakukan negosiasi harga
34
17
10/19/2016
Data & Informasi Penyusunan HPS a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa; b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
35
Data & Informasi Penyusunan HPS (2) g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i.
Norma indeks; dan/atau
j.
Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri HPS telah memperhitungkan PPN HPS telah memperhitungkan overhead + profit yang wajar HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain dan PPh penyedia barang/jasa Harga Optimal/ Wajar dan TIDAK MARK UP 36
18
10/19/2016
LEVEL PENYEDIA +Nilai Tambah
PABRIKAN
+Nilai Tambah
DISTRIBUTOR
+ Keuntungan
+Nilai Tambah
SUB DISTRIBUTOR/ PENGECER
PPK
+ Keuntungan
Jika menurut regulasi atau kebijakan perusahan tidak memungkinkan pabrikan menjual langsung kepada end user
Penyusunan HPS Barang/Jasa Lainnya
Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO
Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum (DIPA/DPA, KAK dan RAB)
Menghitung PPN
Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran
Menentukan besarnya HPS
Menghitung/ menetapkan harga satuan
Menghitung jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran
Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan: 1. Perubahan spesifikasi teknis 2. Revisi PO/LK (jumlah atau biaya) 38
19
10/19/2016
Penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi
Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO
Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum
Hitung analisa harga untuk setiap mata pembayaran (pay-item)
Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran
Menjumlahkan jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran
Menghitung/ menetapkan harga satuan
Menghitung PPN
Menentukan besarnya HPS
39
Penyusunan HPS Jasa Konsultansi
Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO
Menghitung PPN
Menentukan besarnya HPS
Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum antara lain: KAK dan RAB
Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh item pembayaran
Menghitung Komponen Biaya (Biaya Langsung Personil/Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)
Menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran
Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya total, kecuali untuk pekerjaan yang bersifat khusus 40
20
10/19/2016
Bukti Perjanjian Bukti Pembelian (s/d 10 juta)
• E-Purchasing • Pembelian secara online
Surat Pesanan
Kuitansi (s/d 50 juta)
Bukti Perjanjian • Jasa Konsultansi di atas Rp 50 juta • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta
Surat Perjanjian
Surat Perintah Kerja (SPK)
• Jasa Konsultansi s.d Rp 50 juta • Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa Lainnya s.d Rp 200 juta
41
Pemilihan Jenis Kontrak
Mengidentifikasikan barang/jasa yang akan diadakan
1
LANGKAHLANGKAH PEMILIHAN JENIS KONTRAK
3
Memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak
Mengenali masingmasing jenis kontrak
2
42
21
10/19/2016
Jenis Kontrak
Lump sum Harga satuan
Tahun tunggal PEMBEBANAN TAHUN ANGGARAN Tahun jamak
Gabungan lump sum dan harga satuan
CARA PEMBAYARAN
Terima jadi (turnkey) Kontrak pengadaan tunggal
Persentase
Pekerjaan tunggal JENIS PEKERJAAN
SUMBER PENDANAAN
Pekerjaan terintegrasi
Kontrak pengadaan bersama Kontrak payung
43
Isi Kontrak Bukti Pembelian
• • • •
Kuitansi
• • • •
Surat Perintah Kerja (SPK)
• • • • •
Identitas penyedia Nilai pembelian Jenis dan jumlah barang/jasa Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
Identitas para pihak Nilai pembelian Jenis dan jumlah barang/jasa Tanda tangan penyedia di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku • Tanda tangan PPK sebagai tanda mengetahui
Identitas para pihak Nilai pembelian/nilai kontrak Jenis dan jumlah barang/jasa Hak dan kewajiban melekat dalam surat perjanjian Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku
44
22
10/19/2016
Isi Kontrak
Surat Perjanjian
• • • •
Identitas para pihak Nilai pembelian/nilai kontrak Jenis dan jumlah barang/jasa Hak dan kewajiban menjadi lampiran dari surat perjanjian dalam bentuk yang lebih rinci (SSUK, SSKK, Spesifikasi, dan Dokumen lain) • Kata penutup dan ruang tanda tangan para pihak di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku
• • • •
Surat Pesanan
Identitas para pihak Nilai pembelian Jenis dan jumlah barang/jasa Hak dan kewajiban
45
Metode Pemilihan – Pengadaan Barang Penunjukan Langsung KEADAAN TERTENTU: Penanganan darurat Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres Pekerjaan bersifat rahasia Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia Barang KHUSUS: Pekerjaan berdasarkan tarif resmi pemerintah Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu Distribusi obat/alkes tertentu Kendaraan bermotor GSO Pupuk dan Benih
Pelelangan Umum
Pelelangan Terbatas
Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pek. kompleks
Pemilihan Penyedia B/JL
Pengadaan Langsung Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil
Pelelangan Sederhana Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000
Kontes • Tidak punya harga pasar • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
46
23
10/19/2016
Metode Pemilihan – Pekerjaan Konstruksi Penunjukan Langsung KEADAAN TERTENTU: Penanganan darurat Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres Pekerjaan bersifat rahasia Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia KONSTRUKSI KHUSUS: Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan Sarana dan prasarana di perumahan
Pelelangan Umum Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
Pemilihan Penyedia JK
Pelelangan Terbatas Penyedia yang mampu terbatas dan untuk pekerjaan kompleks
Pemilihan Langsung Bernilai paling tinggi Rp 5.000.000.000
Pengadaan Langsung Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp 200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil versi_9.1
47
Metode Pemilihan – Jasa Lainnya Penunjukan Langsung KEADAAN TERTENTU: Penanganan darurat Pekerjaan konferensi yang mendadak dan dihadiri Presiden/Wapres Pekerjaan bersifat rahasia Pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat Pekerjaan spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu penyedia Jasa Lainnya KHUSUS: Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah Pekerjaan kompleks dengan teknologi khusus dan hanya satu penyedia yang mampu Sewa penginapan/ruang rapat Lanjutan sewa gedung Distribusi pupuk dan benih
Pelelangan Umum Pada prinsipnya semua pemilihan dilakukan melalui metode Pelelangan Umum
Pelelangan Sederhana Bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000
Pemilihan Penyedia B/JL Sayembara Pengadaan Langsung Untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp.200 juta • Kebutuhan operasional • Teknologi sederhana • Resiko kecil • Usaha perseorangan/BU kecil dan koperasi kecil versi_9.1
• Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
48
24
10/19/2016
Metode Pemilihan – Jasa Konsultansi Penunjukan Langsung Seleksi Umum Penanganan darurat Pekerjaan yang menyangkut pertahanan/ keamanan dan ketertiban masyarakat Penyedia jasa tunggal atau hanya bisa dilakukan pemegang hak paten Konsultansi di bidang hukum (konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter) yang tidak direncanakan untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum kepada Pemerintah, harus segera
Seleksi Sederhana
Pada prinsipnya semua pengadaan harus dengan Seleksi Umum
Bernilai paling tinggi Rp 200 juta dan bersifat sederhana
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi
Sayembara
Pengadaan Langsung • Untuk pekerjaan Konsultasi dengan nilai maksimum Rp 50 Juta
• Proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu • Tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan
49
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran METODE 1 (SATU) FILE KRITERIA PENGGUNAAN Pengadaan barang/jasa yang evaluasi teknisnya tidak dipengaruhi oleh harga
TATA CARA PELAKSANAAN Penyampaian dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dimasukkan ke dalam 1 (satu) file tertutup kepada ULP/Pejabat Pengadaan
JENIS PEKERJAAN • Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah • Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana • Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan spesifikasi/volume jelas • Digunakan juga untuk pekerjaan yang menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara 50
25
10/19/2016
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran METODE 2 (DUA) FILE KRITERIA PENGGUNAAN
TATA CARA PELAKSANAAN Administrasi dan Teknis (file I) dan Harga (file II) disampaikan kepada ULP pada suatu waktu
Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis menghasilkan nilai yang bervariasi yang mempengaruhi penawaran harga
JENIS PEKERJAAN • Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainya yang menggunakan sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis • Jasa Konsultansi yang penilaian teknis terpisah dari penilaian harga atau bersifat kompleks 51
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran METODE 2 (DUA) TAHAP KRITERIA PENGGUNAAN Pengadaan barang jasa dimana harga yang akan ditawarkan dipengaruhi oleh waktu atau teknis evaluasi
TATA CARA PELAKSANAAN Penyampaian dokumen penawaran file 1 (administrasi dan teknis) pada tahap 1, kemudian file 2 yang berisi penawaran harga disampaikan setelah lulus administrasi dan teknis
JENIS PEKERJAAN • B/PK/JL yg kompleks • B/PK/JL yg memenuhi kriteria kinerja tertentu termasuk pertimbangan kemudahan pengoperasian dan efisiensi pemeliharaan peralatan • B/PK/JL dengan beberapa alternatif penggunaan sistem, desain, dan teknologi • Membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau • Membutuhkan penyetaraan teknis 52
26
10/19/2016
Metode Evaluasi Dokumen Penawaran – Barang/Pek. Konstruksi/ Jasa Lainnya Sistem Gugur
B/PK/JL yang metode teknis pelaksanaan tidak bervariasi Membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, harga dimana apabila tidak memenuhi pada setiap tahapan dinyatakan gugur
Sistem Nilai
Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
• B/PK/JL yang mempunyai metode teknis dan harga yang bervariasi untuk memperoleh efesiensi dan efektifitas/spesifikasi pekerjaan yang paling baik.
B/PK/JL yang dapat di perkirakan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan nilai sisanya serta diketahui umur ekonomis
• Ketentuan bobot penilaian unsur teknis yang dapat dikuantifikasikan adalah 10-30% dan bobot harga 70-90%
Memberikan nilai unsur teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, kemudian dikombinasi dengan nilai harga penawaran sesuai dengan bobot yang telah ditentukan
Memberikan nilai pada unsur teknis dan harga menurut umur ekonomis kemudian dikonversi ke dalam uang
53
Metode Evaluasi Dokumen Penawaran – Jasa Konsultansi Metode Evaluasi Kualitas
Mengutamakan kualitas teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK
• Sistem 2 (dua) file • Evaluasi teknis untuk mendapatkan nilai teknis terbaik. • Pembukaan file 2 (harga) hanya untuk nilai teknis terbaik, dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga terhadap nilai teknis terbaik.
Contoh: Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan, roadmap) Penasihatan (advisory) : Untuk dibahas Perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional 54
27
10/19/2016
Metode Evaluasi Dokumen Penawaran – Jasa Konsultansi Metode evaluasi kualitas dan biaya Lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau Besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat
• Sistem 2 (dua) file • Pembukaan file 2 (harga) untuk peserta yang lulus teknis • Evaluasi berdasarkan nilai kombinasi terbaik : penawaran teknis (0,6 s.d 0,8) dan biaya terkoreksi (0,2 s.d 0,4), dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya
Contoh Desain jaringan irigasi primer, desain jalan Studi kelayakan Konsultansi manajemen dan supervise bangunan non-gedung 55
Metode Evaluasi Dokumen Penawaran – Jasa Konsultansi Metode evaluasi pagu anggaran Ada aturan yang mengatur (standar); Pekerjaan dapat dirinci dengan tepat (waktu, tenaga ahli, input lainnya); atau Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu
• Sistem 1 (satu) file dan 2 (dua) file • Untuk sistem 2 (dua) file, pembukaan file 2 (harga) untuk peserta yang lulus teknis • Evaluasi penawaran teknis terbaik dengan penawaran biaya terkoreksi lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya
Contoh Pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung Pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil
56
28
10/19/2016
Metode Evaluasi Dokumen Penawaran – Jasa Konsultansi
Metode evaluasi biaya terendah
Pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar
• Sistem 1 (satu) file • Evaluasi berdasarkan penawaran biaya terkoreksi terendah yang nilai teknisnya diatas ambang batas, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya
Contoh Desain dan/atau supervisi bangunan sederhana Pengukuran skala kecil
57
Metode Kualifikasi Kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia
PRAKUALIFIKASI
Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran
PASCAKUALIFIKASI
Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran
Dilakukan secara adil, transparan, mendorong terjadinya persaingan sehat Untuk efisiensi: data yang diperlukan cukup dari isian formulir dalam aplikasi SPSE Data palsu atau bohong: sanksi ”daftar hitam” dan dilaporkan secara pidana Copy dokumen disampaikan untuk penyedia yang diusulkan sebagai calon pemenang (pasca) atau yang akan diundang (pra) serta menunjukkan aslinya 58
29
10/19/2016
Penggunaan Metode Kualifikasi
METODE PRAKUALIFIKASI
METODE PASCAKUALIFIKASI
Pelelangan Umum Untuk Pekerjaan yang Bersifat Kompleks
Pelelangan Umum Untuk Pekerjaan yang Bersifat Tidak Kompleks
Pelelangan Terbatas
Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung
Pekerjaan yang menggunakan Penunjukan Langsung bukan darurat
Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat
Seleksi Umum Jasa Konsultansi Badan Usaha
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan Seleksi Sederhana Badan Usaha
59
Metode Evaluasi Kualifikasi Pascakualifikasi
Pra Kualifikasi Daftar Pendek : Min. 3 Penyedia
Sistem Gugur Sistem Gugur
(Adm + Teknis Kualifikasi) Sistem Gugur (Adm) + Sistem Nilai (Teknis)
•Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya •Jasa konsultansi : 1) Perseorangan 2) Seleksi sederhana badan usaha
• Jasa Konsultansi Badan Usaha - Seleksi Umum Daftar Pendek : 3 – 5 Penyedia
60
30
10/19/2016
Metode Evaluasi Kualifikasi SISTEM GUGUR • Berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi
SISTEM NILAI 1. 2. 3. 4.
Pengalaman sejenis (40 – 55%) Kesesuaian nilai pekerjaan sejenis terhadap HPS (35 – 45%) Pengalaman di lokasi pekerjaan (5 – 15%) Domisili perusahaan induk (5%)
61
Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan Langkah-langkah Penyusunan Mengenali karakteristik barang/jasa yang diadakan Sistem pengadaan sudah ditetapkan (termasuk metode penilaian kualifikasi) Penyusunan tahapan berdasarkan sistem pengadaan
Penyusunan jadwal
62
31
10/19/2016
Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN! Dalam membuat jadwal pengadaan: Saat mulai mempersiapkan proses pengadaan barang/jasa Saat mulai dan lamanya waktu proses pengadaan barang/jasa Saat hasil pengadaan diterima oleh pengguna barang/jasa Saat tersedianya anggaran pembiayaan. Batas akhir efektif anggaran Dalam membuat jadwal proses pemilihan: Penayangan pengumuman Kesempatan untuk pendaftaran dan pengambilan dokumen (kualifikasi dan pemilihan) Kesempatan untuk mempelajari dokumen dan penyiapan dokumen penawaran Pemasukan dokumen penawaran
63
Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan Alokasi Waktu Jadwal Prakualifikasi No
Tahapan
1 Pengumuman 2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Kualifikasi 3 Pemasukan Dok. Kualifikasi 4 Pembukaan dokumen Kualifikasi 5 Evaluasi Kualifikasi ( disesuaikan dng jenis pekerjaan) 6 Penetapan daftar pendek penyedia 7 Masa sanggah utk pek. tertentu 8 Undangan 9 Pengambilan dok. Pemilihan 10 Penjelasan 11 Pemasukan Dok. Penawaran 12 Evaluasi Penawaran ( disesuaikan dng jenis pekerjaan) 13 Penetapan dan pengumuman pemenang 14 Masa sanggah 15 Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah) 16 Penandatangan Kontrak
Waktu (Hari Kerja) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526 272829303132333435363738 = >7 hari 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen
= > 3 hari setelah hari akhir pengumuman)
5 hari 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dok. Penawaran (paling cepat 3 hari setelah undangan) => 7 hari setelah penjelasan
5 hari
Catatan: -waktu menjawab sanggah oleh ULP adalah 5 hari (lelang umum/seleksi umum/lelang terbatas) dan 3 hari (lelang sederhana/pemilihan langsung/seleksi -sederhana) sejak sanggah diterima
64
32
10/19/2016
Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan Alokasi Waktu Jadwal Pascakualifikasi No
Tahapan
1 Pengumuman 2 Pendaftaran dan Pengambilan Dok. Pengadaan
1
2
3
4
5
6
Waktu (Hari Kerja) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
= >7 hari 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen
3 4 5 6
Penjelasan Pemasukan Dok. Pengadaan Pembukaan Dokumen Pengadaan Evaluasi Dok. Pengadaan ( disesuaikan dng jenis pekerjaan) 7 Penetapan dan pengumuman pemenang 8 Masa sanggah 9 Penerbitan SPPBJ (jika tidak ada sanggah) 10 Penandatangan Kontrak catatan:
( paling cepat 3 hari kerja sejak tanggal pengumuman) (paling kurang 2 hari sejak tanggal penjelasan)
5 hari
-waktu menjawab sanggah oleh ULP adalah 5 hari (lelang umum/seleksi umum/lelang terbatas) dan 3 hari (lelang sederhana/pemilihan langsung/seleksi sederhana) sejak sanggah diterima
65
Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan Perbedaan Alokasi Waktu
•
Pelelangan terbatas atau seleksi umum sama dengan alokasi waktu pelelangan umum dengan prakualifikasi
•
Seleksi sederhana paskakualifikasi sama dengan Konsultan Perseorangan Paska Kualifikasi.
•
Pelelangan sederhana, pemilihan langsung atau seleksi sederhana perorangan sama dengan pelelangan umum pasca kualifikasi, kecuali proses pengumuman sekurangnya 4 hari kerja, SPPBJ 4 hari kerja, sanggahan
•
Penunjukan langsun diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat Pengadaan
•
Pengadaan langsung diserahkan sepenuhnya kepada ULP/Pejabat Pengadaan 66
33
10/19/2016
Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi Ketentuan Umum Surat Jaminan
SURAT JAMINAN
Jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa.
PENERBIT SURAT JAMINAN
Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi (yang memiliki produk jaminan/ suretyship)
67
Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Uang Muka
68
34
10/19/2016
Jaminan Pelaksanaan Jaminan Pelaksanaan Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan sebelum kontrak ditandatangani Nilainya 5% dari kontrak atau 5% x HPS jika kontrak dibawah 80% HPS Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi Untuk kontrak diatas 200 juta, kecuali untuk Pekerjaan Tertentu Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan
Pengembalian Jaminan Pelaksanaan • Penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau • Penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 69
Pengadaan Tidak Perlu Jaminan Pelaksanaan a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing.
70
35
10/19/2016
Jaminan Uang Muka
JUM harus diberikan sebesar uang muka yang disetujui : Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran Diberikan bila dicantumkan di kontrak
71
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk: a. Pekerjaan Konstruksi b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan Diberikan dalam meminta pembayaran 100% karena ada pekerjaan pemeliharaan Nilainya 5% dari kontrak Dapat berbentuk Jaminan pemeliharaan atau retensi pembayaran. Retensi dapat diberikan apabila masa pemeliharaan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.
72
36
10/19/2016
Sertifikat Garansi
Dalam pengadaan barang, penyedia barang menyerahkan Sertifikat Garansi
Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen
73
Penyusunan Dokumen Pengadaan JENIS DOKUMEN PENGADAAN Dasar untuk evaluasi dokumen penawaran
Menyusun dokumen pengadaan Diberikan kepada
ULP/PP
2 JENIS DOKUMEN PENGADAAN: 1. Dokumen Kualifikasi 2. Dokumen Pemilihan
Spesifikasi, HPS, dan Rancangan Kontrak
PPK
Penyedia barang/jasa
Sebagai dasar dan acuan menyusun, menyampul dan menyampaikan dokumen penawaran bagi penyedia dan sebagai dasar untuk mengevaluasi bagi ULP 74
37
10/19/2016
Penyusunan Dokumen Pengadaan ISI DOKUMEN KUALIFIKASI
Pengumuman
Instruksi kepada peserta kualifikasi termasuk tata cara penyampaian dokumen kualifikasi :
lingkup pekerjaan, persyaratan penyedia, waktu dan tempat pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi.
Lembar Data Kualifikasi
Formulir isian kualifikasi
Petunjuk pengisian dokumen kualifikasi:
Tata cara evaluasi kualifikasi
Pakta Integritas
Lihat Standar Dokumen Pengadaan Contoh Formulir isian
aspek administrasi, permodalan, tenaga kerja, peralatan, pengalaman dsb
75
Penyusunan Dokumen Pengadaan ISI DOKUMEN PEMILIHAN BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA Sekurang-kurangnya harus memuat: 1. Undangan kepada yang mendaftar (bila pasca berupa pengumuman)
7. Daftar kuantitas dan harga 8. Spesifikasi teknis dan gambar 9. Rancangan Kontrak
2. Instruksi kepada penyedia 3. Lembar Data Pemilihan 4. Dokumen penawaran
Lihat Standar Dokumen Pengadaan Contoh Dokumen Pemilihan
5. Syarat-syarat umum Kontrak 6. Syarat-syarat khusus Kontrak
Bila pascakualifikasi, ditambah Formulir Isian Kualifikasi
76
38
10/19/2016
Penyusunan Dokumen Pengadaan ISI DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSULTANSI Sekurang-kurangnya harus memuat:
1. Pengumuman dan Undangan 3. Lembar Data Pemilihan (LDP) Pada dasarnya sama dengan dokumen pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya 2. Instruksi kepada peserta (IKP) Lihat Standar Dokumen Pengadaan Contoh Dokumen Pemilihan
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 5. Dokumen Penawaran 6. Rancangan Kontrak 7. Dokumen Lainnya Bila pascakualifikasi, ditambah Formulir Isian Kualifikasi 77
Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
39
