2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUNA TAHUN 2015

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN LANJUTAN SAKSI, DAN AHLI PEMOHON, TERMOHON, DAN PIHAK TERKAIT (IV)

JAKARTA, RABU, 3 FEBRUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 PEMOHON L. M. Rusman Emba dan H. Abdul Malik Ditu ACARA Mendengarkan Keterangan Lanjutan Saksi, dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (IV) Rabu, 3 Februari 2016, Pukul 09.09 – 10.27 WIB Pukul 10.39 – 11.57 WIB Pukul 13.38 – 15.01 WIB Pukul 15.15 – 17.11 WIB Pukul 17.31 – 18.30 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Suhartoyo 3) Wahiduddin Adams Anna Triningsih

(Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A.

Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4.

B.

Sirra Prayuna Ridwan Darmawan Benny Hutabarat Bariun

Ahli dari Pemohon: 1. Maruarar Siahaan

C.

Termohon: 1. La Ode Muhamad Amin 2. Suleman

D.

Kuasa Hukum Termohon: 1. Refly Harun 2. Moh. Mi’rajtullah Mahyudin 3. Iwan Satriawan

E.

Saksi dari Termohon: 1. 2. 3. 4.

F.

Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

G.

Andi Arwin La Ode Harfini Kadirun Hamra

Bayu Prasetio Idham Hayat Imam Nasef Zainab Musyarrafah Eko Perdana Putra Ahmad Idris

Ahli dari Pihak Terkait: 1. Margarito Kamis

H.

Saksi dari Pihak Terkait: 1. Rosna Ningsih ii

2. 3. 4. 5. I.

Nurlina La Ode Tamsil Milwan Muh. Ichsan

Bawaslu: 1. Asri Sarif

J.

Panwaslu: 1. Mahiluddin 2. Rustam 3. Al Afsal

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Pemeriksaan dalam Sidang Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Selamat pagi, buat kita semua. Sehat-sehat semua, ya? Alhamdulilah. Kita siap lagi bersama. Selamat datang, Yang Mulia Bapak Muararar Siahaan, ya. Beliau adalah Ahli dari Pemohon, ya, pagi ini. Jadi, acara kita, kita kasih kesempatan dulu untuk Ahli Pemohon. Kemudian, Saksi dari Termohon, kemudian Ahli dari Pihak Terkait, dan Saksi dari Pihak Terkait. Termohon, ada ahlinya juga, enggak? Termohon? Enggak ada. Karena Termohonnya sudah ahli. Tapi, kayaknya mau diperlama ini sama Pemohon, agak lama-lama, ya. Mahkamah kan dalam putusannya mengatakan begitu. Meskipun rintangan-rintangan yang tiga itu, Pak Muararar, sudah lewat. Yang lolos ini, kita tetap periksa, tidak hanya kalkulator. Kan gitu, ya? Substantif. Kita ingin buktikan itu. Dalam persidangan, memang sudah kita buktikan, ya? Silakan, Pemohon. Perkenalkan dulu, siapa yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr. wb.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sesuai dengan Berita Acara persidangan kita hari ini bahwa kami dari Pemohon menghadirkan Ahli, Pak Muararar Siahaan. Dan kami dari Kuasa Hukum yang hadir mewakili prinsipal, yaitu saya sendiri Sirra Prayuna, Ridwan, dan Benny, serta Bariun. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih. Termohon, silakan, yang hadir.

1

6.

KUASA HUKUM TERMOHON: MOH. MI’RAJTULLAH MAHYUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Kami Mohammad Mi’rajtullah Mahyudin dari kantor Refly Harun dan Partners. Di samping kiri kami, Pak Refly Harun.

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang punya kantor?

8.

KUASA HUKUM TERMOHON: MOH. MI’RAJTULLAH MAHYUDIN Siap, Yang Mulia. Di samping kiri lagi, Saudara Iwan Satriawan. Kemudian, hadir Prinsipal, La Ode Muhamad Amin selaku Ketua KPU Kabupaten Muna dan salah satu Anggota, yaitu Pak Suleman. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, terima kasih. Selamat dating. Silakan, Pihak Terkait, perkenalkan.

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. Hadir, saya sendiri Bayu Prasetyo, sebelah kanan saya Pak Idham Hayat, sebelah kiri saya Imam Nasef, sebelah kiri lagi Zainab Musyarrafah. Sebelah belakang kami, Eko Perdana Putra dan belakangnya lagi Ahmad Idris. Terima kasih.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Dari Termohon, para Saksinya juga sudah hadir, ya? Sudah hadir, ya? Dari Pemohon juga sudah, ya? Sama ahlinya, Pihak Terkait?

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Pihak Terkait, kami hadir saksi dan ahlinya sedang dalam perjalanan, Yang Mulia.

13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik.

2

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Kesempatan ini mohon maaf, Yang Mulia, menyampaikan daftar saksi karena ada perubahan saksi.

15.

kami

ingin

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, boleh-boleh. Tolong diambil dulu sebelum kita mulai. Jadi, Pak Muararar, kemarin kami bilang, kami sebetulnya risih juga dipanggil, Yang Mulia, Yang Mulia terus jadinya. Saya enggak tahu, Pak Maruarar dulu dari mana mulainya itu, Yang Mulia, Yang Mulia itu? Oh, dari Pak Laica. Jadi, sebetulnya cukup dipanggil Pak Hakim saja sudah cukup, ya? Ya. Yang Mulia itu kan hati, ya, tindak-tanduk, sikap, lisan, ya, Pak, ya? Pikiran, itu Yang Mulia. Ya, tapi sudah menjadi tradisi. Jadi, kami enggak apa-apa kalau dalam sidang ini dipanggil bukan Yang Mulia. Pak Hakim saja, kami enggak keberatan, ya? Kemarin saya bercanda itu. Jangan di sana yang dipanggil Yang Mulia, Pak (suara tidak terdengar jelas) saya bukan mulia. Baik. Silakan sekarang saksi … Ahli, Pak Maruarar, ya.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia.

17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sebelum pemeriksaan Ahli (...)

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Karena di dalam proses persidangan ini kita ingin menemukan kebenaran yang substantif dalam kerangka untuk melahirkan sebuah pemim … seorang pemimpin yang kredibel, ya, dalam proses pemilukada. Tentu kami Pemohon, ingin kembali menegaskan bahwa kami akan mengajukan saksi tambahan, Yang Mulia, tetapi nanti setelah selesai pemeriksaan saksi, baik dari Termohon maupun Pihak Terkait. Saksi tambahan ini penting kami ajukan, dalam kerangka untuk 3

memperkuat dalil-dalil permohonan yang kami sudah sampaikan lewat permohonan yang dibacakan pada sidang pendahuluan, pada bulan yang lalu. Saya kira itu permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih. 21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, itu cukup kami dengar dulu, kita belum bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Karena menghadirkan lima saksi itu putusan Rapat Permusyawaratan Hakim di tiga Panel. Jadi, enggak boleh beda-beda. Saudara tidak usah khawatir, ya? Walaupun hanya lima ... kiri-kanan lima, Hakimnya akan menilai, ya. Jadi, tidak juga segala-galanya di sana, tapi itu membantu, ya. Oke. Itu hanya informasi dan kita catat saja dulu, ya. Silakan, Pak Maruarar.

22.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi dalam Panel ini. Pemohon dan Pihak Termohon, serta Pihak Terkait, serta seluruh peserta sidang, saya akan memberikan keterangan secara singkat saja. Barangkali nanti ada sedikit powerpoint ini. Kalau bisa, ditampilkan dulu powerpoint-nya.

23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, tadi belum ada koordinasi?

24.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Sudah.

25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah ada. Silakan, Pak.

26.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Jadi, kalau kita bicara tentang pilkada ini, memang dari awal atau pemilu yang lalu juga sudah ... para pihak sudah bicara tentang integritas daripada pemilu. Saya kira memang inilah yang menjadi masalah ini. Meskipun pilkada serentak ini tidak ada insiden, kecuali satu, dua daerah. Tetapi di dalam proses demokrasi itu, saya kira yang dimaksud integritas itu adalah legitimasi daripada pemimpin yang kita akan tentukan. Sebenarnya, siapa saja pun tidak menjadi masalah, tetapi dengan prinsip yang sudah menjadi baku di dalam Konstitusi saya kira. 4

Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya, kalau misalnya kita melihat Putusan Nomor 97 Tahun 2013 ini. Ini menjadi titik awal, yang kemudian diikuti oleh regulasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PMK Nomor 1 itu. Di mana sebenarnya pernyataan atau putusan MK yang menyatakan inkonstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 236 itu yang dilimpahkan dan kemudian Pasal 29 barangkali kekuasaan kehakiman itu, menjadi problematis. Secara teoritis, apakah memang kalau suatu kewenangan yang dilimpahkan ke MK, kemudian tidak menjadi kewenangan MK lagi dan ... dalam transisi sekarang ini, apakah kita bisa melupakan atau menghindar dari yurisprudensi yang telah menjadi baku, yang tetap menjadi suatu hasil daripada interpretasi terhadap konstitusi? Saya kira, ini yang menjadi persoalan besar sebenarnya. Kita melihat posisi dari MK ketika dalam masa transisi ini masih menjadi peradilan dalam sengketa pilkada, tetapi dengan undang-undang yang baru, yang kemudian dengan peraturan baru, tetapi ada rangkaian yurisprudensi yang lahir daripada interpretasi konstitusi. Ini menjadi problematis, menurut saya. Dan kemudian, posisi MK di dalam kondisi yang sementara ini juga, tetap dia dalam posisi mengawal konstitusi. Ini problem. Sehingga kalau di dalam kasus transisi ini, menunggu adanya peradilan khusus ketika MK mengklaim bahwa sementara masih MK yang menangani pilkada dan juga Undang-Undang Nomor 8 menyatakan demikian, maka MK juga menurut saya ini dan juga menurut prinsip yang terjadi di peradilan di dunia, MK terikat kepada prinsip konstitusi tentang peradilan ... badan peradilan secara universal, terutama tentang apa yang dikatakan res judicata itu. Perubahan peraturan dan kompetensi, tetap harus diukur dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sebagai the supreme law of the land. Itu menjadi acuannya. Dan semua pihak dalam sengketa sepanjang dapat menghadirkan bukti-bukti secara faktual dan empirik untuk mendukung dalilnya, harus diberikan kesempatan. Barangkali inilah menjadi suatu tesis yang juga lama sejak pilkada ditangani MK dahulu. Dia dilihat, bukan hanya semacam pergeseran institusional saja dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, tetapi karakteristiknya adalah dia mengawal konstitusi. Sehingga, di dalam proses, seketika juga ketika ada suatu norma yang berlaku dipakai, MK bisa sekaligus menguji, dan kemudian menggunakan, atau tidak menggunakan, itu sesuai dengan interpretasinya. Oleh karena itu, tesis yang lalu, saya kira ini menjadi ... mungkin sudah agak klise. Tetapi saya pikir, ya tetap terikat, yaitu bahwa keadilan prosedural itu tidak dapat mengesampingkan ke dalam substantif, yaitu menjadi salah satu bagian terpenting dari prinsip konstitusi yang menurut saya menjadi pedoman juga ketika undang-undang berubah. Nah, rasiolegis daripada norma yang menentukan batas bahwa jumlah selisih suara kecil sebagai syarat standing, itu sebenarnya 5

menurut saya, ya, didasarkan pada asumsi bahwa sangat sulit membuktikan, kalau misalnya di atas itu, itu benar. Sulit, tetapi tidak merupakan ukuran satu-satunya sebenarnya. Oleh karena ini menjadi bagian daripada hal yang pengalaman kita di masa lalu juga terjadi ini. Substantive justice yang menjadi nilai konstitusi, menuntut perlunya keleluasaan pembuktian untuk mewujudkan keadilan secara substantif dan menjunjung tinggi kontitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga menjadi satu keharusan. Bahwa dalam proses beracara, keleluasaan ini menjadi suatu hal yang niscaya. Saya akan sampai lagi pada konsistensi. Sebenarnya, kalau penyelenggara konsisten terhadap asas-asas ini, meskipun di daerahdaerah yang jauh, menurut saya, tidak begitu sulit sebenarnya dalam melihat sengketa pilkada, apalagi di dalam daerah yang jumlah penduduknya kecil. Seandainya, ini pengalaman yang lalu juga, kita melihat bahwa teritorial atau wilayah itu bisa juga dalam kondisi yang katakanlah komunikasi kurang atau ketiadaan alamnya sedemikian rupa, sehingga itu berpengaruh. Tetapi, hak pilih dan hak dipilih itu tetap menjadi hak asasi yang dilindungi dan proteksi itu dijamin oleh prinsip luber jurdil itu. Saya kira, ini menjadi prinsip konstitusi, bagaimana melihat suatu proses yang jujur yang adil itu? Dan kita barangkali di dalam persidangan ini akan bisa melihat itu. Prinsip konstitusi yang menjadi dasar penyenggaraan pemilihan kepala daerah yang sungguh-sungguh demokratis sebagai cermin kedaulatan rakyat, harus diupayakan pencapaiannya dengan sejumlah asas, yang tentu saja sudah hafal kita ini tentang 12 asas ini yang paling penting sebenarnya profesionalitas, imparsialitas, independency, dan lain sebagianya. Kepatuhan kepada asas itu, memungkinkan pencampaian pemerintahan yang baik dengan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Agar proses demokrasi terbangun secara jujur dan bermartabat, sangat ditentukan oleh kepatuhan KPU dalam melaksanakan dengan cermat dan teliti untuk merespons fakta-fakta dan kejadian di lapangan, diukur dari norma perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada dan juga dengan penghormatan barangkali kepada panwas. Saya kira, ini perbedaan paham di lapangan, tentu dengan suatu komunikasi yang cukup untuk bisa memahami, apa sih dan kenapa panwas itu bisa berpendapat begitu? Konsistensi ini diperlukan agar tidak menyebabkan hilangnya legitimasi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Saya ingin kembali lagi kepada suatu tesis yang lama, tetapi juga menjadi suatu hal yang relevan, meskipun penemuan tesis yang kita sebutkan terstruktur, sistematis, dan masif itu, dalam skala yang waktu itu penduduknya jumlahnya paling besar di Indonesia, Jawa Timur, tentu memiliki suatu perbedaan kalau kita baca dari konteks daerah tertentu. Tetapi, intinya bahwa kalau struktur itu bisa dipergunakan, apakah itu 6

struktur penyelenggara pemilu atau struktur pemerintahan, maka ini bisa kita katakan terstruktur. Dalam pandangan yang kita sebutkan tentang dalil, ini tidak harus kumulatif ketiga-tiganya untuk bisa mempergunakan. Tetapi, satu saja pun secara alternatif, saya kira sudah bisa dipergunakan ini. Nah, kalau dari apa yang didalilkan Pemohon ini, saya kira tidak usah kita ulangi, yaitu ada beberapa dalil yang menurut saya, beberapa di antaranya katanya kemarin itu tidak termuat dalam permohonan. Yang inilah, yang barangkali menjadi pokok pikiran ini. Karena memang kecepatan yang dibutuhkan, tentu saja tidak bisa memuat seluruh fakta yang terjadi di lapangan masuk di dalam posita permohonan. Sehingga menurut saya, inilah salah satu tesis yang didalilkan itu keadilan prosedural, tidak mengharuskan atau tidak menghalangi Hakim mencari keadilan substantif. Saya kira, yang menjadi pokok di sini adalah bagaimana pembuktian itu secara luas? Tetapi juga salah satu sebagai petugas pengawas lapangan, tentu bisa diverifikasi dengan laporan atau keterangan daripada panwas. Yang menjadi soal, ketika terjadi hal semacam ini adalah suatu apa yang disebutkan kalau pidana bukti-bukti permulaan, tetapi di sini kita katakan bukti-bukti yang sudah bisa disajikan, meskipun dalam keterbatasan dari sudut kuantit ... kuantitatif. Maka, Hakim secara jabatan (suara tidak terdengar jelas) ketika ini sudah mulai ada bukti yang bisa diketemukan, harus menemukan itu secara aktif. Karena apa? Saya kira, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak berubah bahwa putusan Hakim didasarkan pada keyakinan. Berdasarkan alat bukti yang sah, dia memperoleh keyakinan. Kalau saya ambil satu istilah yang dipergunakan dalam sistem komolog bahwa putusan hakim itu adalah beyond reasonable doubt, tetapi itu ditemukan berdasarkan alat bukti. Oleh karena itu, kalau di dalam hal ini, saya melihat ... tapi, nanti ini kan pertarungannya adalah bagaimana bukti dengan kontra bukti, bewijs dengan kontra bewijs dari Pihak Terkait, Termohon, dan Pemohon. Apa yang telah disajikan persidangan yang lalu, saya kira itu menjadi suatu awal bahwa memang ada hal yang dipermasalahkan sepanjang Pihak Pemohon ... eh, Termohon tidak berhasil membantah atau menegasikan alat bukti ini, maka menurut saya, sahlah untuk melihat, bagaimana sebenarnya rincian penghitungan yang salah itu dalam suatu persidangan yang aktif? Tetapi, fairness tentu memberikan kesempatan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk membuktikan yang sebaliknya. Nah, di dalam selisih suara yang diperdebatkan dan bukti awal yang diberikan, perlu fairness keleluasaan. Kalau dalam bahasa anunya ini ... leeway untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing dengan saksisaksi dan bukti lain. Apa sebabnya ini sudah bisa kita katakan demikian? Karena bukti awal yang dipertunjukkan oleh saksi-saksi yang lalu bahwa ada kerangka kemungkinan pembuktian yang masuk akal tentang apa 7

yang didalilkan, terutama tentang karena tipisnya perbedaan suara itu, sehingga kecermatan, saya kita menjadi suatu hal yang niscaya. Pengalaman kita di masa lalu, ada suatu daerah pemilihan hanya satu selisih suara dan ketika kita buka kotak suara, perintahkan, memang apa yang dimohonkan itu betul bahwa satu suara itu adalah suara daripada pihak lain. Nah, kalau saya bisa berdasarkan ini menyimpulkan, tetapi tentu ini saya harap tidak menjadi suatu ... apa namanya … menghilangkan semangat daripada para pihak, tidak, tetapi apa yang terjadi dari enam atau lima saksi yang lalu, maka saya melihat bahwa pengawal konstitusi di sini sebagai MK terikat kepada yurisprudensi untuk bisa menyelesaikan sengketa ini secara fair. Keadilan prosedural tidak harus selalu menutup ini, tetapi bisa dengan apa yang disebutkan tadi bahwa Hakim karena jabatan, dia bisa melihat bukti-bukti itu untuk mencari kebenaran melalui keadilan prosedural. Dari bukti awal, saya melihat cukup beralasan bahwa paling tidak kalau bisa … tidak bisa dibantah atau tidak berhasil dinegasikan bukti-bukti ini, menurut saya, permohonan Pemohon ada yang beralasan, apakah hitung ulang? Apakah pemungutan suara ulang dalam kondisi terbatas? Atau dengan persidangan ini bisa menghitung bahwa penghitungan yang benar sebenarnya yang mana menurut versi daripada Majelis Hakim setelah mendapat semua informasi? Oleh karena itu, ini yang bisa saya katakana. Saya tidak memberikan hal lain lagi. Tetapi intinya karena tipisnya perbedaan ini, kehati-hatian dan fairness sangat menjadi perlu di dalam pemeriksaan ini. Kurang dan lebih, saya mohon dimaafkan kepada seluruh peserta. Terima kasih. 27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Maruarar, ya. Jadi, pada masing-masing pihak tetap diberikan kesempatan untuk mendalami. Aturan permainan pada mulai persidangan sudah disampaikan dan itu satu-kesatuan yang berlaku sampai dengan persidangan ini selesai, ya. Saya akan tegur siapa pun yang keluar dari aturan itu. Jadi, kesempatan kepada Pemohon ... diberikan kesempatan paling banyak dua pertanyaan, Termohon dua pertanyaan, dan Pihak Terkait dua pertanyaan, ya. Silakan.

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Terima kasih, Yang Mulia. Tadi kita sudah diberikan satu pencerahan oleh Ahli terkait dengan ... apa … penekanannya pada keadilan substantif, substantive justice yang tadi Ahli katakan. Dan tentu, kalau kita lihat dalam konteks kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai 8

satu institusi pengawal konstitusi, menurut pandangan Ahli, tidak harus terjebak pada demokrasi procedural (...) 29.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara bisa tanya kepada Ahli.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oh, ya, maaf.

31.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jangan ke sini, ya.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Maaf.

33.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, ini kita tidak lagi bicara yang lain-lain. Kita bicara, Anda mau menanyakan apa ke Ahli? Itu. Kalau yang disampaikan oleh Ahli tadi, itu konsumsi untuk semua, tidak bisa kita perdebatkan, kita tidak bisa bicara itu. Tapi, ada enggak yang akan didalami oleh masing-masing pihak terhadap pendapat Ahli? Gitu, ya?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya.

35.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kan aturan main dari awal kita sudah ada. Bahwa tidak ada komentar apa-apa, tidak lagi berpendapat, tidak lagi membantah, tidak lagi kontroversi. Ada yang diperdalam? Silakan.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya.

37.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya? Ini berlaku semua pihak. Silakan. 9

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saya mau perdalam, Yang Mulia. Nah, dalam konteks kedudukan MK sebagai pengawal konstitusi, maka kita harapkan proses peradilan di Mahkamah Konstitusi ini tidak saja terjebak pada demokrasi prosedural, hanya menghitung soal selisih hasil pemilu. Sesuai dengan pendapat Ahli tadi. Bahwa untuk itu, yang disebut substantive justice adalah bagaimana memberikan keleluasaan pada masing-masing pihak untuk menggali fakta-fakta, baik dari sisi pembuktian dengan pemeriksaan saksi, maupun bukti-bukti surat. Nah, dalam konteks itu, Saudara Ahli, apakah … saya ingin mengomparasi ... mengomparasi sistem peradilan kita di Mahkamah Konstitusi ini sekarang. Jika dibandingkan dengan proses yang kita ingin gali untuk menemukan keadilan substantif, yaitu bagaimana kalau seandainya dalam sistem demokrasi kita melalui pemilukada ini, masih saja penyelenggara pemilu itu tidak melaksanakan tugas fungsinya secara baik, sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang 12 tadi. Itu yang pertama. Nah, apa konsekuensi yuridis ketika bahwa … ketika KPU kita temukan melakukan “satu proses penyimpangan” dalam melaksanakan tugas fungsinya? Lalu yang kedua, bagaimana jika KPU tidak melaksanakan sebuah rekomendasi pengawas pemilu yang notabene ditempatkan sebagai satu badan untuk melakukan check and balances control terhadap proses tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu ini? Kami tidak mem … masuk pada fakta, Saudara Ahli, tetapi kami menemukan bahwa ada satu rekomendasi yang tidak dilaksanakan secara baik. Nah, untuk itu, badan peradilan inilah sebagai muara terakhir untuk kami bisa menemukan keadilan substantive. Bagaimana jika dua hal tadi tidak dilaksanakan secara baik oleh ini? Apa konsekuensi dari se … ini … dan bagaimana sesungguhnya Mahkamah bisa menilai ini dalam konteks untuk menemukan substantive justice ini? Demikian untuk sementara.

39.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Silakan, Pak Maruarar.

40.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Majelis.

41.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, masih relevan, masih relevan. 10

42.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Kalau kita mengadakan perbandingan dengan yang lalu, saya kira yang me … menjadi perbedaan pokok adalah ketika standing yang ditentukan dalam Pasal 158 itu undang-undang, yang kemudian diambil over dalam PMK itu menjadi sesuatu yang keharusan benar ini. Meskipun di dalam MK yang lama dan dalam norma yang dipakai, itu hanya dikatakan secara signifikan memengaruhi keterpilihan. Tetapi, yang paling inti adalah bahwa suatu sikap yang lalu itu hanya karena berdasarkan pengalaman, bagaimana sebenarnya penyelenggara pemilu di satu sisi atau pun peserta pemilu? Ternyata, di dalam beberapa hal, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pas dengan apa yang menjadi ketentuan atau regulasi di dalam penyelenggaraan itu. Apakah mulai dari … kalau kita mengambil fokus kepada penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungannya itu menjadi satu hal yang menjadi fokus di dalam hal itu. Kalau misalnya penyelenggara melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip yang bertentangan dengan norma yang ada, saya kira, memang kita bisa mengukur dari sudut, apakah misalnya suatu perbuatan itu sudah bertentangan atau melanggar norma-norma yang ada itu? Kalau di dalam konsep perbuatan melawan hukum Indonesia, yang boleh dikatakan tidak di … di … dianut juga di dalam hukum perdata, tetapi juga di dalam hukum tata usaha negara dengan apa yang disebutkan asas-asas pemerintahan yang baik dan begitu banyak bidang hukum yang menyangkut apa yang disebutkan kepatutan dan lain-lain sebagainya, maka 12 asas itu sebenarnya merupakan suatu ukuran. Kalau memang bisa dibuktikan, sekali lagi, ini masalah bukti, kan? Ini soal fakta. Kalau itu bisa kita buktikan bahwa dia telah melanggar asas itu, saya kira, memang itu akan masuk kepada apa yang disebutkan melawan hokum. Dan kalau di dalam kategori yang dikatakan di dalam pilkada, tentu apa end result daripada apa yang dikerjakan oleh penyelenggara itu, tentunya bisa dipermasalahkan kalau kita tidak mengatakan misalnya secara keras, itu batal. Oleh karena itulah, makanya, di dalam hal-hal tertentu, apa yang menjadi masalah seperti ini dengan suatu otoritas yang bisa memberikan suatu sanksi terhadap hal itu, baru di tingkat yang paling atas. Ketika misalnya lembaga-lembaga lain di tingkat penyelenggaraan itu tidak mampu memberikan sanksi seperti itu, inilah sebenarnya landasannya, kenapa apa yang disebutkan procedural justice itu tidak boleh menutup substantive justice kalau dia sudah secara telanjang bisa terlihat, misalnya di hadapan Majelis Hakim, apa yang terjadi di lapangan itu, terbuka melalui informasi dengan instrumen saksi maupun bukti. Nah, kalau misalnya soal konsekuensi ini dikatakan tentu saja dengan kebijakan Hakim bahwa apa yang dikatakan batal itu tidak selalu harus diterapkan karena tentu saja ada pertimbangan11

pertimbangan kebijakan di dalam efisiensi soal waktu maupun biaya, sehingga kadang-kadang kalau pengalaman kita yang lalu kita mengatakan, “Ya sudahlah kita lihat dulu bagaimana penghitungan lagi yang benar.” Tetapi, kalau dari sudut sanksi yang lain, kalau misalnya penyelenggara, apakah itu panwas ataupun KPU tentu ada badan yang bisa menangani masalah ketaatan terhadap itu melalui apa yang disebutkan dewan kehormatan. Saya kira kalau dari sudut konsekuensi untuk hasil itu adalah bisa kebijakan daripada Hakim dengan mempertimbangkan secara menyeluruh kepentingan bangsa dan negara. Apakah pilih ulang … pungut suara ulang secara terbatas atau misalnya, dihitung suara di tempat-tempat dimana Pemohon bisa membuktikan bahwa terjadi halhal yang sungguh-sunguh memerlukan ketelitian dan kecermatan. Saya kira ini jawaban saya, Yang Mulia. 43.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Maruarar. Silakan, Termohon. Kayaknya dua, saya catat nih. Catatannya, bagaimana kalau penyelenggara melawan ketentuan yang berlaku, kemudian sanksi apa yang harus diberikan kalau memang ternyata seperti itu. Saya dengar betul, satu, yang kedua, begitu.

44.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia, kan itu baru satu rangkaian dari … apa namanya … pendalaman dari … kami diberikan satu lagi, Yang Mulia, kan kita mau cari keadilan substansif ini.

45.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, keadilan substansif bukan Saudara saja, kami punya tanggung jawab sepenuhnya, ya. Yang akan menanggung dosa itu, adil atau tidak adil itu kami. Jadi, bukan hanya berada pada posisi Saudara, gitu lho. Jadi itu Saudara mengangap baru satu pertanyaannya? Oke. Supaya betul-betul seperti itu, saya kasih kesempatan. Silakan.

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Terima kasih, Yang Mulia. Saya … pertanyaan yang kedua, Saudara Ahli. Ini terkait dengan rekomendasi panwaslu yang Saudara Ahli, ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kemudian di dalam proses 12

ditemukan adanya pelanggaran itu, Bawaslu mengambil sikap dengan memberikan rekomendasi. Nah, rekomendasi ini tidak dilaksanakan oleh panwas … oleh KPU, terkait dengan adanya temuan, misalnya adanya pem … mobilisasi pemilih dan kemudian memerintahkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara susulan. Nah, ada memang yang berbeda dalam … dalam pengertian pemungutan suara susulan dengan pemungutan suara ulang. Nah, sebagai penyelenggara pemilu, sesungguhnya KPU telah memahami betul secara utuh apa makna dari setiap terminologi yang ada di dalam perundang-undangan itu. Syarat pemilu susulan itu apa, syarat pemungutan suara ulang itu apa, kemudian variabel-variabel yang mendukung terhadap munculnya satu pelanggaran terhadap rekomendasi susulan maupun pemungutan suara ulang itu juga ada diketahui secara pasti oleh … oleh pelaksana regulasi sendiri, yaitu pemilih … secara teknis … yaitu ini. Nah, bagaimana … nah, ini pertanyaannya, bagaimana jika kemudian rekomendasi itu tidak dilaksanakan? Karena alasan terminologi, misalnya alasan pemilu susulan dengan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara susulan dan pemungutan suara ulang. Padahal KPU memiliki satu kewenangan begitu luas untuk menafsirkan dalam konteks rumusan-rumusan, unsur dari pemungutan suara ulang maupun pemungutan suara susulan itu dan ini tidak dilaksanakan. Terima kasih. Cukup, Yang Mulia, dua pertanyaan itu. 47.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, silakan, Pak.

48.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Pak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim. Saya pikir memang ada dua hal yang harus kita lihat di sini. Pertama, menjadi suatu gejala yang umum, ego … egosentrisme di dalam pemerintahan juga dari satu sektor ke sektor lain terjadi. Saya kira juga antara KPU dan Bawaslu memiliki suatu egosentrisme tersendiri di dalam … apa namanya … yang disebutkan melaksanakan pemilu itu. Tetapi, inti sebenarnya bahwa dari sudut 12 prinsip, apapun kesalahan, ini yang dikatakan tadi procedural justice, kita tidak berpegang teguh kepada hanya huruf, tetapi jiwa, semangat daripada norma atau aturan itu seharusnya bisa ditemukan dengan 12 asas yang dimiliki oleh KPU ketika ada suatu rekomendasi. Katakanlah misalnya, keliru di dalam menyebutkan itu apakah itu susulan ataukah pemungutan suara ulang.

13

Oleh karena itu, dari sudut apa yang disebutkan kepatutan, kepantasan, hal-hal yang harus sebenarnya dimiliki dari … apa … rasa keadilan itu, bisa kita merumuskan itu secara berbeda meskipun salah. Nah, kalau ini terjadi secara harfiah memang tidak keliru, tetapi substantive justice mengatakan tidak demikian. Nah kalau bicara sanksi, kalau rekomendasi itu tentunya tadi secara huruf salah, tentu komunikasi juga diperlukan antara Bawaslu dan panwaslu. Kalau kita misalnya, barangkali Pak Suhartoyo bekas hakim, saya juga hakim, kalau ada kekeliruan dalam dictum putusan, kita juga bisa kadang-kadang meminta penjelasan, apa ini, ya, kan? Nah, kalau memang itu keliru betul, kita menyatakan itu adalah putusan yang noneksekutabel. Tetapi, kalau dalam hal seperti ini kalau datanya sama, dipahami sama, tetapi istilahnya berbeda, barangkali inilah komunikasi yang saya katakan perlu itu untuk mencapai keadilan. Tetapi, soal sanksi atau dampak akibat hukumnya memang kalau rekomendasi panwaslu itu sesuatu yang wajib menurut undang-undang, maka menjadi problematis bahwa sesuatu yang wajib ketika hukumnya sudah wajib, tidak dilakukan tentu sanksinya merupakan sesuatu hal yang juga merupakan hal yang harus dilihat secara ulang. Tetapi, ini tentu masing-masing memiliki alasan. Hanya saja kalau dikatakan tadi substantive justice itu menjadi sesuatu hal yang niscaya, tentu saja diletakkan kembali beban itu kepada hakim untuk melihatnya dan itulah sebabnya bukti dan kontra bukti menjadi sesuatu hal yang harus dihadirkan di dalam persidangan ini untuk melihat itu. Tetapi kalau secara faktual bahwa egosentrisme itu ada, saya kira ada. Itu yang menjadi kesulitan juga di dalam pemerintahan kita ketika kebijakan-kebijakan di tingkat atas atau kebijakan di tingkat daerah dalam hal-hal semacam ini yang memerlukan koordinasi dan komunikasi tidak tercapai akibatnya akan menjadi merembet panjang. Hanya demikian yang bisa saya kemukakan. Terima kasih. 49.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Maruarar. Silakan, Termohon?

50.

KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Seperti halnya Pemohon, kami juga akan melakukan dua bagian, ya. Pertama, tentu terkait dengan integritas dan profesionalisme Termohon dalam menyelenggarakan pilkada di Kabupaten Muna. Kita tahu Ahli pernah menjadi Hakim Konstitusi dan salah satunya sangat bicara prinsip imparsialitas, ya. Prinsip nondiskrisminasi dan profesionalisme dalam menyelenggarakan pilkada. Yang ingin saya tanyakan adalah tentu Ahli membaca secara cermat permohonan yang sudah disampaikan ke Mahkamah ini. Dan bagian mana yang 14

menunjukkan bahwa sesungguhnya Pemohon … eh, maksud saya Termohon itu tidak berlaku imparsial atau berlaku imparsial? Karena itu penting kalau kita bicara C-6 misalnya, Yang Mulia, mereka tidak mendapatkan C-6 atau kemudian mereka kemudian melakukan DPTB 2. Pertanyaannya adalah apakah kemudian bisa diklaim bahwa kemudian sudah pasti yang dirugikan adalah Pemohon? Karena saya ingat betul ketika Saksi Ahli menjadi Hakim Konstitusi selalu itu. Jadi, kalau ada sebuah perbuatan akan dilihat, apakah kemudian perbuatan itu hanya menguntungkan secara sengaja satu pihak ataukah sesungguhnya kalaupun misalnya diuntungkan dua pihak, kalaupun dirugikan juga dua pihak potensinya. Ini penting bagi kita. Berikutnya misalnya, terkait juga dengan profesionalisme, Yang Mulia, tadi dikatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan rekomendasi, ya. Pertanyaan kami adalah apakah misalnya, Termohon harus melaksanakan rekomendasi yang cacat secara prosedural dan substantif? Pertama adalah itu diperintahkan untuk pemilu susulan. Padahal kalau kita baca, yang namanya pemilu susulan itu adalah kalau ada gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lainnya. Yang kemarin, tidak, ya. Yang kemarin tidak. Kalau memang yang dimaksudkan adalah pemungutan suara ulang, tapi rekomendasinya bunyinya adalah pemilu susulan. Lalu kemudian rekomendasi itu juga telat, harusnya berdasarkan regulasi, tanggal 9 pemungutan, tanggal 11 itu sudah harus disampaikan, rekomendasi itu. Tetapi yang terjadi adalah baru dibuat tanggal 15 dan sampai ke KPU tanggal 17, Termohon. Jadi, itu juga harus di … dilihat juga. Lalu terkait dengan profesionalisme juga, kita bicara Ahli mengenai complaint mechanism. Kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang merupakan perubahan dari apa ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 … Nomor 1 Tahun 2015 juncto Nomor 8 Tahun 2015 plus PKPU, sudah memberikan complaint mechanism. Kalau itu administratif, ke mana, ke KPU, ke penyelenggara, lalu kemudian kalau itu sengketa, ke panwaslu, lalu kemudian … sampai kemudian … ke apa ... ke PT TUN, lalu kemudian ke Mahkamah Agung, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan di sini kemudian ada porsi tentang perselisihan suara. Pertanyaan saya adalah kepada Ahli (...) 51.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terakhir ya Pak Refly.

52.

KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Baru satu bagian ini soal profesionalisme.

15

53.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, tapi pertanyaannya, bagaimana menunjukkan Termohon tidak imparsial.

54.

KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Lalu kemudian, pertanyaannya adalah ketika kemudian complaint mechanism tidak exhausted, tidak habis, bahkan tidak digunakan. Lalu kemudian, tiba-tiba datang ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan complain, apakah kemudian kita sebagai peserta pemilu sudah menjunjung asas-asas penyelenggaraan pemilu yang fair? Dan terakhir, mengenai bagaimanapun Ahli di sini kita bicara tentang perbedaan suara yang dikomplain. Oke, memang ada hal-hal yang sifatnya substantif. Tapi barangkali setelah membaca permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, tolong tunjukkan kepada kami bagian mana dari permohonan tersebut yang mengindikasikan sudah terjadinya kesalahan penghitungan suara, baik itu secara eksplisit maupun implisit. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

55.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, cukup jelas, ya? Silakan, Pak Muararar. Meskipun ini kepada fakta juga, ya.

56.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Ya.

57.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, silakan.

58.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Yang Mulia. Saya pikir inilah yang menjadi suatu hal prinsip betul. Apakah kita membatasi keadilan hanya pada proses, apa juga hasil? Jadi, suatu keadilan kalau di dalam peradilan di dunia manapun sekarang secara universal bahwa keadilan itu bukan hanya di dalam proses, tetapi juga hasil. Atau bukan hanya hasil, tetapi juga proses karena proses pasti menentukan. Inilah sebenarnya paradigma yang digunakan ketika muncul apa yang disebutkan keadilan substantif itu. Bahwa proses tidak menutup hasil, tetapi juga keadilan tidak hanya hasil, tetapi juga bagaimana proses. Oleh karena itu, kalau misalnya bicara tentang apa yang dikatakan di bagian mana, saya mengatakan 16

tadi sepanjang bukti-bukti ini tidak bisa dinegasikan, saya tidak mengatakan bahwa sudah demikian. Masih ada nanti dalam pertandingannya atau kontestasi ini dari pihak Pemohon … Termohon maupun Pihak Terkait. Kalau ini tidak bisa dinafikkan dan ini bagian yang ada di dalam dalil, saya mengatakan ini cukup alasan untuk mengatakan demikian. Nah, kalau misalnya soal profesionalisme juga, apa ... yang terutama tadi mengenai apa yang dikatakan bahwa dari sudut rekomendasi itu cacat, dari sudut regulasi yang ada dan complaint mechanism tidak digunakan, ya kembali lagi yang kita katakan tadi. Kalau misalnya, pada ujung kita menemukan data-data, tetapi dia tidak berhasil di dalam proses memenuhi prosedur yang diharuskan. Pertanyaannya, keadilan itu apakah kita batasi secara comportamental begitu. Tetapi, dia adalah suatu kecenderungan, itulah yang menjadi tugas hakim saya kira dan saya tidak bisa memperpanjang lebih jauh, tetapi intinya keadilan harus ada dalam proses dan prosedur, keadilan juga harus ada dalam hasil dan tugas hakim apa yang dikatakan menjadi prinsip konstitusi yang lahir di dalam yurispudensi MK itu. MK itu tidak bisa dibatasi dengan hal itu, tetapi dia fair melihat apa yang tersaji di atas meja sekarang kita lihat, saya kira cukup fair jugalah. Kalau seandainya saya tidak mengatakan bahwa secara prejudice menuduh bahwa KPU itu tidak … telah melakukan unprofessional conduct dalam soal penyelenggara. Tetapi, seandainya ini fakta tidak bisa digeser, sebenarnya pembuktian itu adalah seperti pertandingan sepak bola. Ketika garis tengah itu dari dua sisi masing-masing membawa buktinya, siapa yang bisa menggeser ke garis tengah, lewat garis tengah, itulah yang dikatakan sebenarnya keberhasilan pembuktian. Jadi, saya tidak menyalahkan apa yang dikatakan Pak Refly, tetapi juga bahwa Hakim mungkin saya melihat hanya dari sudut Hakim karena pengalaman saya hanya di situ. Maka, saya melihat dari sana permainan atau pertandingan masih berjalan, siapakah yang berhasil menggeser bola pembuktian ke daerah lawan? Itulah yang disebutkan bahwa berhasil membuktikan dalil. Tapi, sampai titik ini saya melihat begitu. Karena bukti yang dikatakan itu bahwa ada dikerahkan, tapi dibenarkan oleh penyelenggara, itu di tingkat lapangan, seharusnya kan tidak bisa. Ada daftar pemilih yang harusnya di dalam formulir tertentu, tapi di secarik kertas yang berbeda. Tentu saja dari sudut dokumen-dokumen harus sama, kalau tidak sama pasti menyalahi. Tetapi, kita akan tentu memberikan penilaian itu nanti secara fair, apakah itu karena habis kertas, saya kurang tahu, Yang Mulia. Saya kira ini jawaban saya, mudah-mudahan bahwa keadilan bukan hanya hasil, tetapi juga proses. Terima kasih.

17

59.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup jelas, ya. Itu jawabannya Pak Muararar, ya? Oke, silakan Pihak Terkait ingin mendalami.

60.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IDHAM HAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, tadi dijelaskan tentang problem terkait dengan konsistensi MK, terkait dengan yurispudensi MK. Ada pandangan yang mengganggu di sini menurut Ahli, apakah keterikatan itu penting BAGI MK terhadap yurisprudensi MK di masa lalu. Sementara yang kita tahu, regulasi yang mengatur tentang pemilukada hari ini berbeda hukum materiilnya di masa lalu. Yang kedua, hukum acaranya juga berbeda. Bagaimana pandangan Hakim ... Ahli tentang ini? Terima kasih, Yang Mulia.

61.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, cuma satu, ya. Silakan Pak Maruarar.

62.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih Pak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim. Saya kira ini sudah kita singgung tadi bahwa ketika pilkada itu bergeser dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi ada pertanyaan, apa bedanya? Bedanya dia tidak hanya pergeseran institusional, tetapi juga karakter. Sebagai pengawal konstitusi, maka rujukannya adalah hukum tertinggi itu. Adapun regulasi yang belum diuji terhadap konstitusi, maka putusan atau yurisprudensi hakim yang lalu yang sudah diuji kepada konstitusi itu mengikat. Itulah yang saya sebutikan konsisten itu karena dia adalah pengawal konstitusi. Ketika diberikan tugas ini, maka dia tidak bisa hanya melihat kepada regulasi itu. Apalagi regulasi kita konstitusi tidak berubah, regulasi di bawah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berubah, maka kita tetap tadi katakan kita ukur dia dengan parameter yang tetap ada di dalam konstitusi. Saya kira tidak terlalu menakutkan itu. Tetapi, yang menjadi soal seberapa jauh secara faktual kita memiliki saksi-saksi yang bisa mendukung dan alat bukti. Itu saja fairplay-nya tetap ada, meskipun perubahan terjadi di dalam regulasi. Tetapi, konstitusi tidak berubah, MK sebagai pengawal konstitusi harus melihat ke atas. Sepertinya harus dipantulkan peraturan ini ke atas, kalau tidak cocok harus diadakan menafsiran. Itu sebabnya MK itu berbeda karakteristik dengan Mahkamah Agung ketika Mahkamah Agung memegang sengketa ini di awalnya. Saya kira itu pandangan saya saja, Pak. Terima kasih. 18

63.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, baik. Ini Pak Maruarar kayaknya Pak Suhartoyo juga mau mendalami sedikit. Silakan Pak Suhartoyo.

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Dua juga pertanyaan jatahnya ini?

65.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau Hakim saya takut marah.

66.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak, ya. Kita harus adillah, jadi ... tapi saya ikut juga gayanya Pak Refly. Jadi, meskipun dua pertanyaan atau berapa tapi bagianbagiannya itu yang nanti bisa bercabang-cabang, gitu kan. Jadi karena ada yang memberi contoh, saya mau ikut ini dengan Pak Refly tadi. Begini Bapak Maruarar, ya Pak Sirra tadi juga. Saya sangat tertarik lho, karena kita sama-sama satu habitat. Jadi, memang kemudian menjadi sesuatu yang menurut saya sendiri secara pribadi. Ketika awal-awal berdiri juga agak sedikit terkaget-kaget, ketika apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Maruarar itu ternyata memang bahwa ada semacam handicap bahwa kita kemudian akan menegakan prinsipprinsip keadilan atau menyandingkan antara keadilan prosedural dengan substantif itu di forum Mahkamah Konstitusi ini, itu ada perbedaan yang menurut saya agak ... agak tegas. Bahwa perlu kita, kita pisahkan antara tugas MK yang lebih hakikat, yaitu untuk penanganan pengujian undangundang dengan penanganan perkara-perkara yang, yang nuansanya sengketa. Yang kalau kita bisa adopt itu, itu sebenarnya lebih kepada sengketa keperdataan, Bapak. Sehingga, mau tidak mau saya juga akhirnya memisahkan hal itu. Bahwa ini bukan masalah pengujian undang-undang yang, yang kalau pengujian undang-undang kita memang tidak dibatasi dengan prinsip-prinsip ultra petita, misalnya. Dimana kalau Bapak tadi menegaskan bahwa di berbagai negara keadilan substantif itu, itu sudah universal. Artinya, sudah me-general gitu, tetapi kemudian kita juga ada pembatasan-pembatasan seperti kalau kita cermati bagaimana di negara yang menganut sistem civil law. Civil law memang sangat tegas dengan bagaimana rujukan sebuah aturan formal sebuah undang-undang itu diberlakukan. Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem common law, med law itu sangat kental suasananya. Nah, kalau kembali kepada prinsip-prinsip negara kita bahwa sistem hukum kita itu seperti apa. Kemudian, ada prinsip-prinsip 19

keperdataan hukum formiil kepedataaan yang kita bawa ke sini. Karena kita tidak bisa, Bapak bahwa kita menangani sengketa ini. Ini memang kita tidak bisa dipisahkan dengan prinsip-prinsip keperdataan tadi. Di samping ada pembatasan prinsip ultra petita, kemudian juga ada pembatasan bahwa 1865. Bahwa siapa yang mendalilkan mestinya itulah yang membuktikan. Makanya ketika kemarin saya itu sebenarnya mencoba, itu sebenarnya hanya untuk membatasi supaya para pihak di dalam persidangan itu supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi, memang dalil Pemohon, permohonan atau gugatan dalam peradilan umum itu adalah pilar-pilar atau tiang-tiang kita di dalam memeriksa sebuah perkara. Demikian halnya dalam pidana, dakwaan jasa itulah yang menjadi sumber kita memeriksa perkara. Demikian juga dalam case yang ada di ... kasus sengketa yang ada di peradilan ... eh, di Mahkamah Konstitusi ini yang sekali lagi itu mau tidak mau kita tidak bisa melepaskan dengan prinsip-prinsip hukum acara keperdataan yang harus kita bawa di sini, meskipun tidak secara (suara tidak terdengar jelas) secara tegas. Memang beda dengan perkara pengujian undangundang yang boleh hakim itu tidak terikat dengan dalil-dali apa yang disampaikan oleh Pemohon, misalnya. Karena memang ada kepentingan bahwa putusan MK itu di dalam pengujian undang-undang bisa untuk mereduksi kerugian-kerugian konstitusional ke depan. Tidak sebatas kepada orang yang melakukan pengujian ketika itu. Jadi, ada kepentingan yang lebih jauh, Bapak. Artinya, ada pembedaanpembedaan itu menurut saya itu semakin ... semakin tegas. Jadi, kembali lagi kepada yang saya sampaikan di depan. Memang ketika kita kemudian mengikuti bahwa ... saya, saya sangat anu ... sangat apa ... senang karena Pak Maruarar hari ini tidak hanya mewakili kepentingan Pemohon, tapi juga perkara-perkara yang pastinya kemarin tidak sempat sampai kepada pembuktian. Itu yang mungkin menjadi prokontra juga, tapi saya sangat senang dengan apa yang disampaikan Bapak tadi bahwa ada apa yang disampaikan Bapak tadi juga mewakili betapanya ada perasaan ngilulah kalau kita boleh ber apa ... berilustrasi itu terhadap orang-orang yang pihak-pihak yang hanya selisihnya sedikit sekali, mungkin 2 koma berapa, 1 koma berapa, gitu. Tapi tetap tidak bisa masuk kepada pembuktian. Itu yang, yang disuarakan Pak Maruarar saya kira tidak hanya sebatas hanya ... kalau keadilan substantif maupun prosedural hari ini sudah kita buka ini untuk perkara ini. Itu tidak perlu kita perdebatkan lagi, tapi ada ekornya tadi apa yang disampaikan Pak Maruarar, banyak perkara yang kemudian terpaksa di-cut oleh Mahkamah. Karena apa? Hanya masalah persentase yang sangat tipis. Kalau yang perusahaannya besar mungkin meski butuh juga kita enggak boleh kemudian dibeda-bedakan, diskriminasi, tapi tetap yang ngilu itu dalam arti itu tadi itu yang tipis itu. Itu sebenarnya begini, Yang Mulia Pak Maruarar. Bahwa ketika Mahkamah, itu saya cermati, ya. Ketika Mahkamah akan membuka 20

forum pembuktian untuk semua perkara, baik yang persentasenya sedikit maupun yang persentasenya banyak, akhirnya juga benturannya, Yang Mulia, di kedudukan hukum, di formal, di formalitas yang dikehendaki Pasal 158 itu. Meskipun kita buka forum pembuktian, okelah kita putus nanti setelah pokok perkara kita buka, seperti Bapak sampaikan tadi pertandingan sepak bola kita buka dulu. Kita ada garis tengah, ada wasit di situ, tapi tetapi nanti kalau kita mengikuti hukum formal atau hukum aturan yang ada di Pasal 158 Tahun 2015 undang-undang itu. Tetap sentuhan pertamanya adalah yang disentuh adalah kedudukan hukum atau legal standing itu yang oleh MK diperluas menjadi di PMK menjadi legal standing itu, benturannya di situ, Yang Mulia. Hanya perbedaannya kemudian ada keleluasaan MK memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti ketika sidang pendahuluan, itu jalan tengah yang diambil ketika ... ketika itu, Yang Mulia. Nah, di situlah sebenarnya substantif meskipun kelihatannya belum sampai kepada pembuktian untuk memeriksa saksi dan mendatangkan ahli, tapi secara substansial sebenarnya bukti-bukti di sidang pendahuluan juga sebenarnya sudah ada. Jadi artinya, memang semacam kombinasi. Karena memang di satu sisi nanti bagaimana dengan hukum formiil yang kita tabrak 158, di sisi lain bagaimana dengan keadilan yang semata-mata seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, Mahkamah Konstitusi kayak kalkulator saja. Bahkan saya pernah bersuara, kalau begini Mahkamah Konstitusi seperti KPU saja, seperti DKPP saya bilang. Tapi, keadilan di dalam memang seperti itu, Yang Mulia Pak Maruarar, artinya kita sudah mengambil jalan tengah yang terbaik menurut kami bahwa kita buka forum sidang pendahuluan itu sudah dengan mengajukan bukti-bukti. Itu untuk mengambil jalan yang bagaimana mengharmonikan dengan 158 itu. Satu itu saja, jadi saya mohon nanti bagaimana mungkin masih ada pemikiran yang baru yang mungkin juga bagi ... bisa menjadi masukan bagi forum ini, Yang Mulia dengan apa yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya Pak Maruarar. Bahwa di dalam prinsip-prinsip keperdataan yang selama ini sudah kita biasa praktikkan di luar sana, itu memang ada kemudian benturan-benturan yang kalau kita bawa ke sini meskipun ini memang tidak bisa kita pisahkan dengan prinsip-prinsip keperdataan di dalam penanganan perkara pilkada ini yang sekali lagi sangat jauh berbeda dengan hanya semata-mata forum pengujian undang-undang, itulah, dan putusan kita nanti kan, pasti hanya mengikat kepada para pihak, beda dengan apa yang disampaikan selama ini bahwa putusan Mahkamah itu sebuah putusan yang erga omnes segala macam kan, tidak bisa diberlakukan dalam perkara pilkada ini. Nah, untuk itu bagaimana pandangan Bapak sekali lagi bahwa adanya pembatasan-pembatasan itu? Bahwa kita juga harus terikat dengan hukum formal yang ada, kemudian kita juga harus terikat 21

dengan ultra petita, dengan kaitan 1865 tadi. Jadi, saya mohon anu ini penguatan dari Bapak barangkali kita bisa sharing. Terima kasih, Pak Ketua. 67.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Pak Suhartoyo. Sekalian, Pak, saya juga ada ini biar sekaligus, Pak, ya. Ya, sebetulnya memang semangat dan keinginan Mahkamah ini untuk kita mencari atau menegakkan keadilan substantif itu, itu tidak hanya diucapkan di dalam putusan dismissal kemarin. Hampir semua putusan mengatakan itu, ya, dalam paragraf di depan itu mengatakan, “Namun Mahkamah akan tetap memeriksa semua pokok masalah yang berkaitan dengan substantif.” Tentu juga di dalamnya ada formil juga enggak bisa dilepaskan, buktinya misalnya dalam persidangan ini ada yang tidak didalilkan oleh Pemohon, tapi saksinya mengungkapkan. Ya, kita periksa, tidak ada yang bisa larang. Kenapa? Karena memang kita ingin menampung semua persoalan seperti yang dikatakan tadi meskipun sebetulnya tenggang waktu untuk mengajukan perubahan permohonan juga ada tenggang waktunya, tapi karena ini sudah masuk di dalam mencari keadilan yang hakiki semuanya kita tampung, kita tidak larang, silakan, kan begitu. Jadi, insya Allah itu sudah tekad kita semua. Nah, di dalam dismissal itu kan, memang kita mengatakan di satu sisi menghendaki keadilan substantif, langgar saja itu undang-undang, buat apa MK terkait … apa … terikat dengan undang-undang itu sementara merugikan kami. Di sisi lain juga mengatakan Mahkamah independent, imparsial, tapi jangan coba-coba melanggar undang-undang, siapa lagi yang akan jadi contoh kalau MK saja melanggar. Kan, begitu persoalannya, boleh independent, tapi ingat kebebasan imparsial itu bukan seenaknya. Ada aturan main. Nah, ini kami akomodir semua dalam persidangan, saya kira tidak ada yang tidak dengar itu, ya, bahkan hampir setiap sesi kita ungkapkan itu supaya semua pihak melihat bahwa memang kami ingin akomodir semuanya itu. Nah, pertanyaan saya, Pak. Berkenaan dengan persoalan penegakan keadilan yang substantif tadi, bagaimana halnya dengan satu perkara yang betul-betul sudah tuntas, ya, pemeriksaan secara substantif maupun formil, formil maupun materil yang substantif secara keseluruhan itu kita sebut sudah selesai, tuntas, dan semestinya … apa namanya … hukumnya perkara itu mesti bisa dieksekusi, wajib, bisa dieksekusi, tidak ada alasan lain karena pertimbangannya sudah lengkap, tetapi amarnya tidak memuat non acceptable. Sering sekali pengadilan mengatakan tidak bisa dieksekusi karena hakim tidak perintahkan, akhirnya ulang lagi dari awal. Ini kan, persoalan penegakan hukum juga, gitu lho, saya tidak masuk kepada pihak-pihak 22

ini yang sedang berperkara, tapi saya ingin menanyakan berkaitan dengan pendapat dari Ahli, dari Ahli. Saya belajar jadi pengacara kan, dari Bapak juga waktu itu, ya. Saya lama sekali sama beliau waktu di Pengadilan Jakarta Utara baru belajar jadi pengacara, beliau sering panggil saya, tapi, ya, tentu saya ikuti senior juga di sini. Begitu, Pak. Terima kasih. 68.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Saya ingin titip sedikit saja, Pak Dr. Maruarar. Dari Bapak menyatakan, pertama bahwa jati diri MK jangan bergeser dari amanat konstitusi kita yang di 24C, saya kira itu pertama. Yang kedua, bagaimana terkait yurisprudensi putusan MK dalam putusan-putusan terkait pemilihan kepala daerah yang sudah berjalan dan selama ini yang pada waktu itu kewenangannya itu diberikan dengan mengubah, menambah Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ini sudah berjalan. Nah, kemudian selalu diingatkan bahwa keadilan substantif itu haruslah membimbing keadilan prosedural. Ini saya kira inti yang dititipkan oleh Bapak. Saya kira kita tidak berbeda dalam hal itu. Kalau kita melihat kewenangan yang ketika putusan kita kemarin menyebutkan bahwa menyelesaikan hasil dari … apa … perolehan suara yang ada di Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, ini juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 nya maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 nya, yaitu hanya pengubahan beberapa pasal, apakah kedua undang-undang itu menurut Bapak juga tidak memisahkan perlunya keadilan prosedural dan substantif? Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 nya memberikan kewenangan penyelesaian pemilihan bupati, kepala daerah, waktu itu belum dengan wakilnya itu ke pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dan dalam hal ada keberatan itu mereka ke Mahkamah Agung, tentu ini dimaksudkan agar keadilan substantif itu betul-betul ditegakkan sehingga kalau ada keberatan terhadap putusannya di pengadilan tinggi itu ada keberatan ke Mahkamah Agung. Nah, namun ketika Mahkamah Agung menyatakan belum siap, dialihkanlah di Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini ke Mahkamah Agung … eh … ke Mahkamah Konstitusi yang salah satu karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Adapun ketentuan Pasal 158 nya tidak beda dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015, ketika ke pengadilan tinggi dan bisa keberatan ke Mahkamah Agung, tetap sama Pasal 158 itu. Pasal 158 itu hanya mengubah kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, pemilihan bupa … gubernur, bupati, dan wali kota itu hanya mengubahnya ada pemilihan wakilnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 23

2015 itu dengan (suara tidak terdengar jelas) adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu adalah gubernur, bupati, wali kota, kalau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, beserta wakilnya. Ketentuan Pasal 158 itu juga tetap sama. Nah, apakah Pak Maru melihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebetulnya ya, menginginkan keadilan substantif juga. Jadi, tidak hanya … apa … an sich prosedural, tetapi bahwa Mahkamah Konstitusi melihat bimbingan atau arahan di undang-undang tentang pemilihan bupati … gubernur, bupati, dan wali kota itu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu ya, unda … kedua undang-undang itu adalah satu kesatuan dalam sistem pemilihan, baik dari tahapan-tahapannya dan ketika terakhir di Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau kita melihat undang-undang yang terakhir ini pun ya, tidak menghalangi, ya bahkan dimaksudkan agar penga … apa … keadilan substantif itu tetap harus dicari dan ditegakkan, saya kira. Demikian, Pak. Terima kasih. 69.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, Pak. Ini Hakimnya pun ingin pendalaman ini, Pak.

70.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Pak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim, serta peserta sidang. Kalau saya mau mengatakan yang pertama dari Bapak Suhartoyo, saya kira memang pengalaman kita dari suatu kubu yang sama ini. Tetapi, kalau saya perhatikan juga bahwa proses perdata barangkali persidangan perdata itu salah satu yang paling inti adalah bahwa kepentingan individu yang akan kita lindungi di sana. Oleh karena itu, ada ketentuan ultrapetita itu karena memang andaikan Hakim memberikan lebih daripada yang diminta, barangkali itu bisa merugikan kepentingan yang ingin dipertahankan daripada perseorangan itu. Tetapi juga di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung atau bukan yurisprudensilah, tetapi ketika keadilan menjadi suatu tuntutan, saya kira semua hakim peradilan umum mengerti bahwa Kedung Ombo yang kasusnya itu meminta suatu ganti rugi yang lebih sedikit diberikan oleh Mahkamah Agung lebih tinggi adalah karena prinsip keadilan itu. Dia menyatakan bahwa itu hanya … apa namanya … diberikan kalau bisa dilanggar, kalau itu untuk keadilan. Nah, saya kira juga di dalam peradilan pilkada ini, salah satu yang paling penting kepentingan publik yang menjadi taruhan kita karena pemerintahan yang akan diletakkan itu, apakah benar sudah merupakan 24

suatu hasil kedaulatan rakyat? Itu sebenarnya perlindungannya. Di satu sisi kedaulatan harus dikembalikan, tetapi sisi kedua, result, hasilnya itu harus melindungi kepentingan publik. Oleh karena itulah, parameter seluruhnya dari perdata itu bisa kita sedikit bergeser. Seperti halnya kalau kita katakan, dalam argumen yang dipakai Mahkamah Konstitusi juga terhadap DPR, kenapa ultrapetita? Karena memang di sini yang dilindungi adalah kepentingan publik, kepentingan seluruh bangsa. Saya kira juga dalam pengertian pemerintahan demokrasi lokal, kepentingan seluruh penduduk yang ada di wilayah itu, itu menjadi taruhan. Oleh karena itu, kita tidak mengambil seluruhnya apa yang dikata … tanpa melupakan tentunya, karakter dari hukum acara MK itu dalam pembentukannya memang kebanyakan melihat kepada hukum acara perdata. Tetapi juga kalau dia menyangkut sengketa kewenangan melihat kepada TUN. Tetapi kalau dia menyangkut inpeachment, dia melihat kepada hukum acara pidana. Saya kira ini yang menjadi kombinasi yang kadang-kadang bisa kita luruskan … bukan kita luruskan … kita rekonsiliasikan seluruhnya ketika kita melihat kepada konstitusi sebagai hukum yang tertinggi, sambil menjawab yang disebutkan oleh Bapak Wahiduddin tadi, saya kira tetap memang. Bahwa saya tidak mempersoalkan lagi, saya mengatakan tadi rasio dari pada threshold yang sedemikian kecil itu karena kalau semakin besar semakin sukar untuk membuktikan. Itu pastilah. Oleh karena itu, ketika sudah mencapai threshold itu di sinilah sebenarnya praktik daripada keadilan subtatif itu semakin terbuka dan kita tidak membatasi dirilah. Tetapi dengan kesempatan yang sama, kita sajikan semua di depan apa yang ada ini. Saya kira saya tidak berbeda pendapat dalam hal itu, hanya saja yang ingin saya katakan bahwa prinsip keperdataan itu di dalam hal-hal tertentu ada kalau sengketa kewenangan. Kalau menyangkut sepihak. Tapi kalau menyangkut pemerintahan demokrasi, itu adalah kedaulatan rakyat, apakah benar dia itu sudah dikembalikan kepada kedaulatan rakyat dan ketika dia memrintah lima tahun ke depan, apakah dia benar-benar kita berikan kesempatan itu dengan mempertimbangkan kepentingan secara umum. Saya kira ini yang menjadi hal kita bahwa sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di dalam peradilan. Saya juga memahami betul itu ketika masih di Mahkamah Agung ketika beberapa kasus yang belum selesai di sana digeser ke sini, saya melihat penerapan daripada hukum itu melihat semata-mata dari sudut perdata yang tentu saja menjadi sedikit seolah-olah kontestasi hanya antarpihak. Tetapi dia punya taruhan adalah rakyat yang ada di sana. Ketika itu tidak benar, barangkali ini menjadi suatu problem bahwa Mahkamah Konstitusi tentu melihat kepentingan publik yang lebih jauh dan ini menjadi pedoman saya, saya kira berpendapat tentang itu. 25

Bagi saya senang saja siapa yang menjadi terpilih, tetapi saya sebenarnya senang hadir karena saya sudah membaca semua regulasi yang keluar sesudah ini dan beberapa putusan yang sudah lahir dari … dari berdasarkan regulasi itu yang menggelitik hati kita untuk sedikit bicara. Kesempatan ini ya, kebetulan saja sebenarnya saya diminta oleh Pemohon ini. Biasanya saya tidak mau lagi jadi Ahli kecuali di dalam pengujian undang-undang karena saya sangat kenal betul dengan lawyer dari Pihak Terkait ini, kawan-kawan saya ini. Jadi, bisa ada salah paham, tetapi bagi saya hanya bagaimana caranya apalagi Pak Refly ini kan, saya jadi salah tingkah, tetapi saya kuatkan hati saya hanya karena untuk mengatakan apa yang terjadi yang dalam pikiran saya. Bagaimana kelanjutannya ini ke masa depan. Demikian, Yang Mulia. 71.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Mungkin bukan … mohon maaf … bukan salah paham, Pak. Saling memahami, Pak.

72.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Bisa saja ini Bapak.

73.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kan kalau salah paham itu, ada yang salah, ada yang paham. Tapi, ini saling memahami, Pak. Mohon maaf, ini sekadar ini saja.

74.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih.

75.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Mudah-mudahan bukan pahamnya yang salah.

76.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih.

26

77.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Maruarar, ya. Kami sangat senang sekali pencerahan ini untuk kita semua, ya. Jadi, tidak ada untuk satu pihak. Sekali lagi, terima kasih. Silakan, Pak. Kalau mau ikut di belakang kayak kemarin, dua hari dua malam lagi nanti. Terima kasih, Pak Maruarar. Oke, silakan, Saksi dari Termohon ke depan. Sementara menyusun itu, skors dulu sepuluh menit, ya? Ada yang mau meringankan tubuh. KETUK PALU 1X SIDANG DISKORS PUKUL 10.27 WIB SKORS DICABUT PUKUL 10.39 WIB

Bismillahirrahmaanirrahiim. Skors dicabut. KETUK PALU 1X

Jadi, Saksi dari Termohon, ya, ada 4 orang, ya? Empat orang. Boleh saya cek dulu namanya satu-satu, ya. Pertama, Pak Andi Arwin. Pak Andi Arwin. Yang kedua, Pak La Ode Harfini, S.Pd. Ketiga, Pak Kadirun. Yang keempat, Pak Hamra. Yang kelima, tidak hadir, Pak Refly? Jadi, cancel? Ya, jadi kalau kesempatan Pak Refly itu nanti sudah selesai, kita masuk ke yang lain. Jadi, ini ditiadakan, ya. Ya, sudah. Sepakat kita, ya. Baik, silakan Yang Mulia Pak Suhartoyo. 78.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

79.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya?

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Mulia.

Daftar nominasi saksi dari Termohon kami belum dapat, Yang

27

81.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ya, tolong dibantu, ya. Kalau masih ada, langsung dibagikan saja. Kalau bisa dipermudah, kenapa enggak, gitu. Ya, silakan, enggak apa-apa. Diizinkan. Bagi langsung, silakan, enggak apa-apa. Oke. Pihak Terkait, sudah ada? Belum ada juga. Masih ada satu? Kalau perlu punya saya, saya pinjamkan. Nanti diminta lagi. Oke, bisa sambil jalan ya Pak, ya. Sambil jalan diikuti.

82.

KUASA HUKUM PEMOHON: BARIUN Izin, Yang Mulia.

83.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: BARIUN Ada saksi pertama ini adalah komisioner KPU, kemarin disumpah. Saya pikir, pemahaman saya, kalau seorang komisioner KPU itu kan, enggak boleh.

85.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, kemarin enggak ada yang komplain ke kita. Enggak ada yang protes, ya. Memang ini komisionernya bagaimana ceritanya ini? Ini anggota KPU Kabupaten Muna. Ya, anggota KPU Kabupaten Muna, kemarin sudah kita ambil sumpahnya. Atau sebentar dulu, ya. Pakl Refly, masih ada saksi lain, enggak? Kan, KPU ini kan, satu kesatuan, bagaimana?

86.

KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Ya, memang seperti Pemohon tadi katakan juga kan, kita ini memberikan keterangan yang untuk mencari keadilan substantif berdasarkan apa yang berkembang di persidangan.

87.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke.

28

88.

KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Nah, kami menganggap bahwa Pak Andi Arwin ini mengetahui hal-hal yang mungkin bisa diterangkan untuk mencari kebenaran peristiwanya.

89.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya sebetulnya kami juga tidak pernah melarang, kalau misalnya kesempatan bagi Termohon untuk menjelaskan, menyampaikan, apa pun termasuk tidak hanya ketua KPU, anggota KPU pun kami izinkan karena memang dari awal kita sudah sepakat untuk transparan kan, ya? Enggak usah dibatasi, biarkan saja. Yang penting adalah orang-orang yang memang punya kapasitas dan punya legal … legalitas untuk itu. Tapi karena ini sudah disumpah, ya kita dengarkan saja kalau nanti ada yang keberatan. Tapi, ya … ya. Jadi begini, Pak Refly, ya, kami sudah sepakat, sebentar, ya, kami akan kasih kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan apa saja. Tapi posisinya jangan sebagai saksi, ya, silakan duduk di sini, enggak apa-apa. Jadi, dapat sumpah dari MK enggak dapat honor enggak apa-apa, ya. Ya, supaya lebih enak, ya. Boleh nanti menjelaskan. Kemarin kami juga bersikap yang sama, tapi kemarin itu Ketua KPU. Ya, memang ndak boleh ketua, tapi ini juga komisioner. Oke, kita berlakukan hal yang sama. Tapi kalau KPPS segala macam, ya sanksinya kalau KPU-nya enggak setuju ya, silakan pecat. Ya, tapi kalau penyelenggara utama ya, enggak boleh di tingkat ini. Enggak boleh, ya? Oke, setuju ya, Pak Refly, ya? Kita cari amannya saja. Boleh substantifnya nanti boleh dikasih kesempatan jelaskan, ya. Oke, saya persilakan Pak Suhartoyo yang menanyakan selanjutnya.

90.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Jadi, kalaupun dipaksakan, Pak Refly, nanti nilai kesaksiannya menjadi nanti bisa debat-able. Dan saya lebih menganjurkan begini, kan tadi ada satu yang mundur, lebih baik Bapak cari dua saja untuk memperkuat pembuktian khusus saksi kalau memang Bapak memandang masih diperlukan. Jadi, bisa kita periksa besok atau sidang berikutnya atau kalau sekarang ada yang dipandang bisa, ya nanti diganti saja agar sama-sama seimbang lima-lima. Itu saya kira langkah yang … yang bagus, ya.

29

91.

KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Begini saja, Yang Mulia, biar … karena kalau kita juga memberikan keterangan, nanti tidak dianggap Saksi, begitu. Jadi, untuk hari ini, kami mengajukan tiga. Lalu, nanti sesuai dengan kuotanya yang lima itu (…)

92.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Boleh.

93.

KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Nanti kami akan ajukan pada sidang yang berikutnya.

94.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Silakan.

95.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau masih dibutuhkan?

96.

KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Kalau masih dibutuhkan. Siapa tahu nanti setelah akhir sidang kami menganggap selesai. Jadi, kami tidak akan melanjutkan lagi, begitu, Yang Mulia.

97.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, oke. Jadi memang … nah, ini tambahan juga. Jadi, memang hakikatnya menjadi berubah, bergeser, kalau dia bagian dari Termohon, dia menjadi Saksi yang disumpah, independensinya menjadi … sedangkan sementara ketika menjadi pihak, itu mau ngomong apa saja, mau berbohong pun sebenarnya boleh. Kalau mau niat itu ada dalam hati, tapi kan, sebenarnya tidak. Tidak seperti itu yang kita maksudkan. Tapi kalau dengan Saksi beda, ada ancaman pidananya karena terikat dengan sumpah Pasal 242 KUHAP itu. ini sekadar untuk wacana kita bersama, kalau Pak Refly kan, sudah pakarnya, jadi enggak perlu kita. Oke. Jadi, Pak La Ode Harfini, ya? Bapak Ketua KPPS di mana, Pak?

30

98.

SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ketua KPPS (…)

99.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di desa?

100. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ketua KPPS Desa Matombura. 101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Didekatkan miknya ya, Pak karena ada direkam supaya jelas. Coba Bapak ceritakan secara singkat, jelas, padat sepanjang yang Bapak ketahui secara langsung yang Bapak dengar sendiri peristiwanya, bukan didengar dari cerita orang, dan yang Bapak rasakan apa? Yang kaitan dengan tugas Bapak ketika menjadi Ketua KPPS di Desa Matombura itu. Silakan, Pak. 102. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Demikian … baik, Yang Mulia. Saya adalah Saksi KPU dan selaku Ketua KPPS TPS 1 Desa Matombura membantah dalil permohonan pada halaman 9 huruf h bahwa di TPS Desa Matombura Kecamatan Bone data daftar hadir pemilih di TPS berjumlah=259. Sementara data jumlah suara … surat suara sah dan tidak sah seluruh calon adalah=240 suara. Maka, terjadi pengurangan=19 suara. Saksi menjelaskan berdasarkan formulir C-1 KWK yang disalin para pemilik C-1 Pleno oleh KPPS pada saat menghitung suara di TPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh seluruh pasangan calon, serta disaksikan oleh pengawas lapangan berjumlah seluruhnya=240. Jumlah suara sah yang digunakan sebanyak=240 dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak=240 sehingga jumlah suara … jumlah pengguna hak pilih dan surat suara yang digunakan dan serta suara sah dan tidak sah adalah sama sebagaimana dalam salinan formulir C-1 KWK yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS dan ditandatangani oleh tiga orang pasangan calon nomor 1, 2, dan 3. Dan ditandatangani tiga orang Saksi salon … calon bupati nomor 1, dan 2, dan 3. Pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS Desa Matombura tidak ada catatan dan kejadian khusus, dan tidak ada keberatan pada para saksi dan ketiga pasangan calon bupati periode 2016/2021 di Desa Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. 31

Yang berikut, pemungutan … proses pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS 1 Desa Matombura, Kecamatan Bone tidak masa … tidak bermasalah vide bukti TC Kecamatan Bone, Desa Matombura 001 dan vide bukti TN-103 … 1013. Demikian, Yang Mulia. 103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu saja, Pak? 104. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, Pak. 105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Harfini ya, baik. Kalau begitu, saya yang ganti bertanya, ya? Dari=259 yang hadir … di daftar hadir, Bapak selaku Ketua KPPS apa memang secara fisik juga yang hadir orangnya=259? 106. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Yang hadir menggunakan hak pilih, Pak, 240. 107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 240? 108. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini data daftar hadir=259, kan? Ya, kan? Yang hadir=259, kalau DPT nya berapa? 110. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Kalau DPT-nya=365. 111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO DPT=365, yang hadir=259. Kemudian (…) 32

112. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Menurut Pemohon, Pak, menurut Pemohon itu=259. 113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau data yang ada di Bapak selaku (…) 114. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI 240. 115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan, di … yang mestinya memberi suara itu berapa? 116. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI 240, Pak. 117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini kan yang memberi suara? Yang semestinya … yang ditambah dengan yang tidak hadir, barang enggak … enggak ada daftarnya, ya? 118. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ada, Pak. Daftar DPT ... DPT=338. 119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 338? 120. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Wah, bahaya ini kalau 338. 122. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPTB=17. 33

123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa? 124. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPTB-1=17 orang. 125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 17. 126. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPTB-2=9 orang. 127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, semua berapa itu? 128. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Dan DPTH=1 orang. Jumlahnya 365 orang. 129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 365. Tapi, yang memberi suara itu 240? 130. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Yang memberikan suara 240. 131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 240. Semua sah, apa ada yang tidak sah? 132. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Suara sah. 133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 240 ini?

34

134. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Suara sah berjumlah 238, suara tidak sah=2. 135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke. Jadi, menurut Bapak, 259 yang hadir, tapi surat suaranya hanya ada 240 yang dicoblos? 136. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, Pak. 137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Gitu? 138. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak yakin betul bahwa ketika orang-orang dari 259 yang hadir ini, semua memberi suara di ... masuk ke bilik? Mencoblos sesuai dengan surat suara yang keluar? Yang dipakai? 140. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Yang memberikan suara itu 240. 141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak kan mendalilkan bahwa 240 yang memberi suara. Ya, kan? Tapi yang hadir 259. Kemudian menurut Bapak, ada pengurangan suara 19. Kan begitu, ya, Pak Refly, kan? 142. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Itu menurut Pemohon, Pak. 143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, ini menurut Pemohon? 35

144. KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Ini ... ini mohon maaf, Yang Mulia. Menurut Pemohon=259. Dan katanya, 240 ada perbedaan 19. Nah, Saksi mengatakan tidak benar=259, yang benar=240. Dan itu konsisten semua. 145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 240, oke. Ini karena Bapak memberi keterangannya tertulis dan dibaca, pengantarnya pun enggak ada. Bahwa menurut atau sesuai dalil Pemohon atau jadi ... ini pemikiran siapa pun yang membaca, ini keterangan Bapak. Ya, kan? Jadi, saya agak blunder tadi. Saya kira, ini semua adalah keterangan Bapak. Enggak tahunya, ini Bapak membantah apa yang disampaikan Pemohon? 146. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, Pak. 147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dari 259 yang hadir, kemudian didalilkan 240 suaranya yang dihitung. Kemudian, ada suara 19 yang hilang, menurut Bapak tidak benar? 148. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, Pak. 149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena yang benar, tetap 240 itu apa adanya? 150. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di tanda tangani para saksi. Tidak ada yang keberatan ketika itu? 152. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Tidak ada yang keberatan. 36

153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke. Kalau begitu, apakah salinan C1-KWK itu lebih dulu atau lebih belakangan? Atau belakangan daripada Plano? 154. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Pertama Plano dulu, Pak. 155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Plano dulu? 156. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sebelum Plano, apa? 158. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Sebelum Plano, itu pertama kan perhitungan, Pak. 159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, dituangkan di mana? 160. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Perhitungan (...) 161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, apa (...) 162. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Sebelum Plano, kan (...) 163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa langsung Plano, apa di papan tulis, misalnya? 37

164. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Setelah selesai pemungutan suara. 165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, penggitungan? Penghitungan pertama itu disalinnya di mana ditulisnya? 166. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Di C1-KWK Pleno. 167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Langsung? Lansung berarti, kan? 168. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI C-1 KWK Plano. 169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang ini? Seperti ini, kan? 170. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh. Jadi, tidak melalui pengatar papan tulis itu? Whiteboard itu? 172. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Dipasang di papan tulis. 173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Papan tulis dulu? 174. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, dipasang di papan tulis. 38

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, ini dipasang langsung di papan tulis? 176. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 177. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi, langsung ditulis di sini? 178. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, langsung ditulis di sini. 179. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang menulis, siapa? 180. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Saya, Pak. 181. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak? Oh, gitu? Bukan ada petugas sekretaris atau anggota Bapak? Bapak sendiri? 182. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Karena pada waktu itu, yang menulis harus ketua. 183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ketua. Memang ada aturannya? Bapak diam saja. Ya, itu jangan membangun opini, nanti terpengaruh dia. Karena takut nama Sirra itu namanya sangat besar. Saksi dari mana itu .. dari Muna bisa terpengaruh. Baik. Berapa anggota Bapak ketika itu? 184. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Empat orang. 39

185. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Siapa saja? 186. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Yaitu, pertama La Ode Harfini sebagai ketua, Siti Salehah, kemudian Hadi Supriyanto. 187. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus? 188. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Kemudian (...) 189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Siapa ini yang namanya di-tipp-ex? Ini siapa? 190. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya? 191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang namanya dihapus anggota Bapak? Yang nomor 4. 192. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Yang nomor 4? 193.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

194. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Aziz. 195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, ini kok dihapus di sini, ya? 40

196. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Yang Nomor 5, Lavili. 197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Nomor 5 bukan Nasrudin? 198. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Nomor 6, Nasrudin. 199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 5 ... Nomor 4, siapa? Aziz, kan? 200. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Aziz. 201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 5? 202. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Lavili. 203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lavili kok enggak ada di sini? Adanya Nasrudin, Sarwiyah. 204. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, Nasrudin. Nama ... nama di rumah, saya lupa nama aslinya Nasrudin. 205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Waduh, Bapak. Namanya Lavili, ini panggilannya? 206. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 41

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh. Nasrudin itu? 208. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, Nasrudin. 209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sarwiyah? 210. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Kemudian, satu saya kurang hafal namanya. Itu orang Jawa itu yang baru datang dari (...) 211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Saya juga orang Jawa, tapi bukan anggota Bapak. Enggak, artinya begini, Bapak kok dengan anggotanya hanya lima orang, tujuh orang enggak hafal, itu gimana? Koordinasi sistem kerjanya, gimana? Sarwiyah ini barangkali atau (...) 212. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Sarfiyah, Sarfiyah. 213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sarfiyah. Ini orang Jawa itu? 214. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, laki-laki yang penjaga anu ... penjaga (suara tidak terdengar jelas) yang orang Jawa. 215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah ... orang Jawa itu yang anggota bukan? 216. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Anggota. 42

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sarwiyah ini? 218. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Sarfiyah adalah petugas yang menjaga peti. 219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh. Terus, Rudi? 220. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Terus, kalau Saksi dari Pasangan Nomor Urut 1, siapa? 222. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI La Ode. 223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO La Ode. Terus, Nomor Urut 2? 224. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI La Ode Amir. 225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Amir. Ketiga? 226. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Danny Malik. 227. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ketiga itu, mereka membubuhkan tanda tangan, enggak ada keberatan? 43

228. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Tidak ada yang beratan, Pak. 229. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Bapak masih ingat perolehan suaranya, bagaimana? 230. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Masih ingat, Pak. 231. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 1, berapa? 232. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Nomor 1=71 suara. Nomor 2= 9 suara. Nomor 3=158 suara. Berjumlah 238 suara, yang batal=2. 233. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 3=158, ya? 234. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Nomor 1=71 suara. 235. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, Nomor 2? 236. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Nomor 2=9 suara. Nomor 3=158 suara. Suara tidak sah=2. 237. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak selain tanda tangan di sini, di KWK 1 yang lampiran, juga tanda tangan? 238. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, tanda tangan, Pak. 44

239. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tanda tangan. Semua anggota komisioner? 240. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, semua. 241. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Eh, kok komisioner. Anggota KPPS tanda tangan? 242. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Semua anggota KPPS. 243. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kemudian, saksi-saksi juga? 244. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Saksi tanda tangan. 245. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Itu kan data yang ... yang Bapak alami, ya? Tapi kalau soal daftar hadiranya berapa, Pak? 246. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Daftar hadirnya=240 juga, Pak, yang hadir. 247. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang hadir? 248. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan 259? 45

250. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Bukan 259. 251. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, bukti enggak, ya, Pak? Daftar hadir itu yang didalikan Bapak itu? P berapa, Pak? Biar kami lihat, Pak. 252. KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN P-63, Yang Mulia. 253. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau surat suara yang tersedia berapa, Pak? 254. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Surat suara yang tersedia=347. 255. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 347. 347 ... 240 itu surat suaranya sah semua? 256. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Dua yang tidak sah, Pak, 240. 257. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, 238? 258. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI 238 suara sah. 259. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Suara saha. Kalau 238 … 71 tambah 9 berapa? Kan 80? Ya, benar 158. Ya, 238, ya, benar. 240 … 20, 23. Tolong dihitung ini, Mbak. 16 … yang hadir dihitung. Dari 240 surat suara yang terpakai itu, Pak, berarti sisanya berapa?

46

260. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Sisanya 107. 261. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 107. Dikemanakan, Pak? 262. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Dikembalikan. 263. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dikembalikan. Tidak terpakai (...) 264. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Tidak terpakai. 265. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Untuk hal-hal yang lain, enggak? 266. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Tidak. 267. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini dari 250 … 240 yang memberi suara, ini sudah sama persis dengan yang hadir, ya, Pak? 268. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Sama persis. 269. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Persis. Karena kemarin di perkara yang satu itu, ada yang hadir, kemudian, menerima surat suara, tapi dia tidak mencoblos, kembalikan lagi. Kalau itu tidak ada di sana, ya?

47

270. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Enggak ada, Pak. 271. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak ada. Itu prosesnya dibuka jam berapa pemungutan? 272. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Pukul 07.00 WITA. 273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pukul 07.00 WITA? 274. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Pukul 07.00 WITA. 275. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah mulai? 276. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Sudah dibuka, Pak, dibuka. 277. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus, mulai mencoblos? 278. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Mulai mencoblos pukul 07.30 WITA. 279. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 07.30 WITA. Ditutup jam? 280. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ditutup pukul 13.00 WITA.

48

281. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pukul 13.00 WITA. Jadi, memang tidak ada waktu yang Bapak kurangi untuk hak-hak para pemilih, ya? 282. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Tidak ada. 283. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik, Pak Ketua, nanti saya hitung dulu itu. 284. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan, Termohon, mau tanya apa? Oh, ya, silakan, Pak Wahiduddin Adams, silakan. 285. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ke Pak La Ode Harfini, ya? Saudara sebagai Ketua KPPS, ya? 286. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, Pak. 287. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ketika hasil penghitungan suara, itu ada pernyataan tentang hasil penghitungan suara, itu apakah semua ditandatangani oleh KPPS? 288. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Semua ditandatangani oleh KPPS. 289. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Berapa orang? 290. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Lima orang.

49

291. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Lima orang. Saksi juga? 292. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Saksi juga tiga orang. 293. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Semua tanda tangan? 294. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Semua tandan tangan. 295. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dan tidak ada catatan-catanan khusus atas kejadian-kejadian khusus dan keberatan dari ketiga pasangan calon? 296. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Tidak ada. 297. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ini di Desa Matombura itu, ya? 298. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Desa Matombura, Kecamatan Bone. 299. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Dan di bukti 013 ini, ada surat pernyataannya. Ya, betul, tidak ada catatan-catatan dan tidak ada anggota KPPS atau saksi yang tidak tanda tangan, semua? 300. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Semua tanda tangan.

50

301. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, baik. Itu saja, Pak. 302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Harfini, ya. Ini kalau mengacu kepada daftar hadir, Bapak kan di TPS 02, ya? 303. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI TPS 1, Pak. 304. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan 02? 305. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Bukan 02. 306. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini 02, Pak Pemohon, P-63 ini TPS 02. Di sini memang 259, Bapak blessing … apa … coba di … kalau Pak Harfini ini juga kampungnya di situ juga? 307. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, Pak. 308. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, dengan penduduk situ kan hafal, kan? 309. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, hafal. Bagaimana, Pak Sirra, ini mau diberi penjelasanan apa ini? Apa mau ditarik atau gimana? 310. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kami tarik, Yang Mulia, kalau TPS 02.

51

311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 02 ini 63. Kalau Bapak bisa membuktikan (...) 312. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kami belum (...) 313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Melihat lagi bukti yang Bapak ajukan yang berkaitan dengan TPS 01, mumpung masih ada Pak Harfini, kita cross. Tapi kalau ini, jadi enggak nyambung. 314. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, betul, Yang Mulia. 315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Silakan, Pak Ketua. 316. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, Termohon, mau nanya apa ke … cukup, ya? Pemohon, ada yang mau ditanyakan? 317. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Karena dia Petugas TPS 01, ndak relevan, Yang Mulia. 318. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, tapi kalau mau tanya, boleh. 319. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, kan ndak ada yang bisa saya gali, kalau ini. 320. KETUA: PATRIALIS AKBAR sekali.

Ya, sebetulnya bisa kalau saya baca dari permohonannya, bisa

52

321. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Karena ya, sudahlah saya coba gali, Yang Mulia, kalau dikasih kesempatan. 322. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nah, bisa. 323. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Haduh, usaha-usaha. Pak Harfini, Saudara bertugas di TPS berapa? 324. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI TPS 1. 325. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA TPS 1. Di TPS 1 itu, jumlah pemilihnya berapa, Pak? DPT-nya berapa? 326. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPT=338. 327. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 338. 328. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPTB-1=17, DPTB-2=9. 329. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA DPTB-1=17, DPTB-2=9, ya? 330. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPTH=1 orang.

53

331. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berapa? 332. KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Yang Mulia (...) 333. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ndak, saya tanya dulu. 334. KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Ya. Bisa instruksi tidak, sedikit? Kalau yang sudah dijelaskan, ya jangan ditanya lagi, kan sudah ditanya tadi. 335. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, itu sudah kesepakatan kita. Ini dua Hakim tadi yang tanya itu. 336. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, Yang Mulia. Saya mau Tanya. Pada saat Saudara sebelum mulai pencoblosan, ya, itu kotak suara itu isinya apa saja? Coba jelaskan ke kami. Di dalam kotak itu apa saja? 337. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Di dalam kotak itu, C1-KWK dalam hal ini Berita Acara. Kemudian yang kedua, C1-KWK. Yang ketiga, C2-KWK. Yang keempat, C3-KWK. Dan yang kelima, C5-KWK. Dan yang keenam, model C6-KWK. Yang kedelapan tidak ada. Yang ketujuh tidak ada. Yang delapan, model A2KWK. Sembilan model A4-KWK. Yang sepuluh, model A5-KWK. Dan yang sebelas, model TB1-KWK. Dan yang kesebelas, model A TB2-KWK. Itu isinya. 338. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau C-7 nya ada? 339. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI C-7 nya tidak ada, Pak. 54

340. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak ada? 341. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Tidak ada. 342. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kenapa tidak ada? 343. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Saya itu … saya sudah sampaikan juga pada PPS. Tapi pada waktu itu, konfirmasi sampai pada waktu pelaksanaan suara belum ada, maka kita menggunakan checklist DPT. 344. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Checklist DPT yang Saudara pakai (…) 345. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPT. 346. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA pilih?

Untuk memberikan catatan setiap pemilih yang menggunakan hak

347. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Setiap pemilih yang menggunakan hak pilih. 348. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Checklist DPT, maksudnya DPT yang satu bundel untuk di setiap ini? Kalau checklist DPT itu hanya untuk di TPS tersebut, atau PPS, atau PPK, dan/atau seluruh kabupaten? Itu DPT lho, Pak. 349. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Hanya di situ, Pak. 55

350. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Maksudnya hanya di situ di mana? 351. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, sepengetahuan saya, hanya di situ. 352. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Bukan. 353. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Saya tidak tahu di TPS lain. 354. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sepengetahuan Bapak, yang Bapak pegang checklist DPT itu, DPT terkait seluruh kabupaten atau hanya di TPS? 355. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Hanya di TPS. 356. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Betul Bapak ini? Kita minta Bapak jujur, lho. 357. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, jujur. 358. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Hanya di TPS itu yang Saudara pegang? 359. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, hanya di TPS itu. 360. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dari mana Saudara peroleh? 56

361. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Di dalam peti. 362. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Wah. Yang Mulia, saya mau dalami kalau gitu, serius ini. 363. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan, silakan. Silakan, silakan. Silakan. 364. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Memang di dalam peti itu ada DPT? 365. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ada DPT. 366. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ada DPT? Saudara betul Saudara itu? 367. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ada DPT untuk TPS 1. 368. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Itu model form apa yang DPT itu? 369. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ini dia modelnya, Pak. 370. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Hanya untuk TPS 1? 371. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Hanya TPS 1.

57

372. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dari DPT itulah, kemudian Saudara me-checklist 373. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya. 374. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih, begitu? 375. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, Pak. 376. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau C … C-6, C-7 (…) 377. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI C-6 ada. 378. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Maaf, pemilih yang checklist-nya untuk ini tidak ada? 379. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Kita di … kita ulang, Pak. 380. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apa? 381. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Saya tidak dengar. 382. KETUA: PATRIALIS AKBAR Minta diulang, minta diulang.

58

383. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA C-7 nya? 384. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI C-7 nya. 385. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Enggak ada di situ? 386. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Enggak ada. 387. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara tidak minta di PPS atau di (…) 388. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Pada waktu itu saya minta, tetapi sampai pada jam sep … jam perhitu … jam dimulainya, belum ada itu … belum ada itu C-7. 389. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apa ada Berita Acara yang Saudara tanda tangani sebelum di (…) 390. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ada. Ya, Pak. 391. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Belum … belum … belum selesai pertanyaan saya. Apakah ada Berita Acara yang Saudara tanda tangani sebelum mulai dilakukan pencoblosan suara dalam melakukan verifikasi kelengkapan teknis pemilu yang ada di dalam kotak itu? Ada, tidak? 392. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ya, ada

59

393. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ada? 394. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Ada. 395. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Nah, waktu Saudara tidak menemukan C-7, lalu apa mekanisme yang tadi Saudara hanya pakai ini? 396. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Menyampaikan kepada PPS. 397. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ada saksi keberatan waktu itu? 398. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Tidak ada. 399. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak ada keberatan, ya. Saksi dari pasangan (…) 400. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Saksi … tiga pasangan tidak ada. 401. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tiga pasangan, hadir? 402. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Mereka sama-sama menggunakan DPT. 403. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saya ingatnya Nomor 3 terus. 60

404. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kebanyakan. 405. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saksi Nomor 1, siapa? 406. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI La Ode. 407. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA La Ode? 408. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI La Ode, La Ode. 409. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA La Ode, La Ode. Oh, ya. La Ode. Nanti kita periksalah La Ode itu. Cukup dulu, Yang Mulia. 410. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Terima kasih, Pak Sirra. Ya, silakan, Pihak Terkait, mau tanya apa? 411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Terima kasih, Yang Mulia. 412. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Saudara Saksi, di TPS 1 itu jumlah pengguna hak pilih yang hadir, ada berapa?

61

414. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Pengguna hak yang hadir? 415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Ya. 416. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI 240. 417. KETUA: PATRIALIS AKBAR (…)

Sepakat enggak kita, kalau yang sudah ditanya, sudah confirm, ya

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Baik. Ya, Yang Mulia. Enggak, maksud saya, dari pengguna hak pilih dari … dari DPT yang tercantum itu, ada berapa jumlahnya? 419. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Seluruhnya, Pak? 420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Yang hadir pada saat itu. 421. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Yang hadir=240. 422. KETUA: PATRIALIS AKBAR 240. Suara sah=238. Itu, kan? 423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Ada. Terus, yang tercantum mengguna hak pilih yang dari daftar pemilih tetap tambahan, ada berapa? Dari 240 itu?

62

424. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPT tambahan? 425. KETUA: PATRIALIS AKBAR DPTB. 426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO DPTB. 427. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPTB-2? 428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO DPTB-2. 429. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPTB-2=9 orang. 430. KETUA: PATRIALIS AKBAR 9. 431. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO DPTB-2=9 orang. DPTB-1? 432. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI DPTB-1=5 orang. 433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Terus, dari Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)? 434. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Satu orang.

63

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Satu orang. Jadi, total seluruh=240, ya? 436. SAKSI DARI TERMOHON: LA ODE HARFINI Total=240. 437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Oke, cukup. 438. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, ya? Ya. Sekarang kita pindah ke Saksi Kadirun … Pak Kadirun. Silakan, Pak Wahiduddin Adams. 439. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih. Pak Kadirun? 440. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Saya, Pak. 441. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Tanggal lahir? 442. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN 27 Agustus 1978. 443. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Di? 444. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Di Desa Mantobua.

64

445. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Jadi, Saudara memang lahir dan penduduk Desa Mantobua? 446. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Siap. 447. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kecamatan? 448. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Lohia. 449. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Lohia, ya. Saudara Saksi ini Ketua KPPS TPS 2, ya? 450. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya. 451. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Berapa TPS di Desa Mantobua itu? 452. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Tiga TPS, Yang Mulia. 453. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tiga TPS? 454. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya. 455. KETUA: PATRIALIS AKBAR Banyak, ya? 65

456. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Nah, di Pemohon, Saudara sudah baca ininya … dalil Pemohon? 457. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Sudah, Yang Mulia. 458. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Apa dalilnya? 459. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Menurut Pemohon, di TPS 2 Desa Mantobua itu bahwa di daftar hadir pemilih berjumlah 46 orang. 460. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, betul. 461. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Sementara, suara sah dan suara tidak sah=306. 462. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. 463. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN suara.

Jadi, menurut Pemohon, terjadi penghilangan suara sejumlah 40

464. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, sekarang Saudara akan menjelaskan apa coba? 465. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ingin menjelaskan yang itu, Yang Mulia.

66

466. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. 467. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya, terima kasih. 468. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, silakan. 469. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Jadi, pada saat di TPS saya, di daftar hadir C7-KWK itu berjumlah 306, sesuai dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah perolehan ketiga pasangan calon. 470. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. 471. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Kemudian, proses perhitungan suara berjalan dengan baik. Dan setelah proses, ketiga saksi dan seluruh anggota KPPS membubuhkan tanda tangan untuk menyatakan bahwa di TPS 2 Desa Mantobua tidak ada masalah. Terima kasih, Yang Mulia. 472. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Jadi, DPT sebetulnya 304 tadinya, ya? DPT … DP … DPT-nya 304. DPTB-2 nya=2 orang? 473. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya. Jadi, pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT=304. 474. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. 475. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Yang DPTB-2=2 orang. Jadi, seluruhnya 306. 67

476. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ini yang menggunakan hak pilih=306 itu? 477. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya, Yang Mulia. 478. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 306, ya, menggunakan hak pilih? Jadi, suara sah berapa? 479. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Suara sah=303. 480. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. 481. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Yang tidak sah=3. 482. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh. Yang tidak digunakan, tidak ada? Tidak … ada, kecuali yang tidak digunakan? 483. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ada, Yang Mulia. 484. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ada, berapa? 485. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN 259. 486. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Yang tidak digunakan? 68

487. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya. 488. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kemudian, formulir model C1-KWK nya, siapa yang tidak tanda tangan? 489. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Tidak ada, Yang Mulia. Tanda tangan semua. 490. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tiga orang saksi pasangan calon itu, semua tanda tangan? 491. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya, Yang Mulia. 492. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS (...)

Saksi dari Pasangan Calon Nomor 1, Calon Nomor 2, Nomor 3

493. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Calon Nomor 2 dan Calon Nomor 3. 494. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tanda tangan. Saudara ingat siapa saksi? 495. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya, Yang Mulia. 496. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Saksi calon … Saudara, Saksi Calon Nomor Urut 3, siapa? 497. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Mushafimin. Musriwan, Musriwan. 69

498. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dari desa itu juga? 499. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya, Yang Mulia. 500. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Saudara kenal? 501. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya. 502. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kemudian, ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu, ada kejadian apa? Ada hal-hal khusus, ada protes, keributan, catatan, atau apa? 503. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Alhamdulillah tidak ada, Yang Mulia. 504. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tidak ada? 505. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya. 506. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kemudian, Saudara buat pernyataan di dalam bukti TN-20 … 28 ini, begitu juga? Tidak ada masalah? 507. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya, Yang Mulia.

70

508. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Saya kira itu. 509. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Itu ada informasi bahwa daftar hadir pemilih itu jumlahnya 346. Benar, apa enggak? 510. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Tidak benar, Yang Mulia. 511. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak benar. Saudara dapat mempertanggungjawabkan itu, ya?

…

apa

namanya

…

512. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya. 513. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bahwa 346 itu enggak ada, ya? 514. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya. 515. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya. Karena kan Pemohon, ini kan mendalilkan ada terjadi pengurangan 40 surat suara di sana. Jadi, kalau 346 ini menjadi 306, berarti ada 40 suara. Betul, apa enggak itu? 516. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya, Yang Mulia. 517. KETUA: PATRIALIS AKBAR Betul enggak terjadi ada pengurangan suara 40?

71

518. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Tidak ada, Yang Mulia, tidak. 519. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak ada. Yang jadi itu, apa? Ya, coba didengar baik-baik, ya? 520. SAKSI DARI TERMOHON: KADIRUN Ya. 521. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau dari Pemohon ini nanti bisa membuktikan, ya bahwa 346, ini bahaya juga ini. Ya, coba dilihat bukti … bukti Pemohon, bukti berapa itu? 346 itu. 522. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA P-84, Yang Mulia. 523. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba di … dicek dulu sini. P-84. Coba dicek dulu, ya. Mana? P-8 … 84. Ini, ya, Pak Sirra, ya? Ini dijumlahkan memang 306 ternyata, ya? Oke, cukup, ya. Ini sudah dijumlahkan. Ya, silakan. Silakan, Termohon, mau tanya apa? 524. KUASA HUKUM TERMOHON: MOH. MI’RAJTULLAH MAHYUDIN Cukup, Yang Mulia. 525. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup. Pak Sirra, silakan, Pemohon. 526. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau … mohon diverifikasi, itu penjumlahannya 306, Yang Mulia. 527. KETUA: PATRIALIS AKBAR 306. 72

528. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Untuk bukti P-84. 529. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 530. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Betul. 531. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mungkin sama apa, enggak? Coba dicek yang Saudara punya. 532. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, ya. Cukup-cukup. Saya enggak bertanya. 533. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, sama, ya? 534. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau sudah cukup (...) 535. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini kan dari Pemohon. Jadi, Panitera ini siap, mereka kita kerahkan sepuluh orang satu perkara. Jadi, cepat sekali. Computerizednya manual, gitu. Pihak Terkait, silakan. Cukup, ya? Oke. Kita masuk Saksi yang keempat … yang ketiga. Pak Hamra, ya? 536. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 537. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo.

73

538. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Hamra? 539. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 540. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Waktu kemarin sudah disumpah, ya? 541. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Sudah disumpah, Yang Mulia. 542. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya artinya, sumpah itu meskipun sudah Bapak bawa kemanakemana tetap melekat. 543. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 544. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya? 545. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 546. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Memang idealnya begitu disumpah orang memberi keterangan. Tapi karena teknis harus antri. Bapak sudah … selama dua hari ke mana saja ini? Tapi tetap sumpah itu melekat, enggak boleh berbohong dan katakan apa adanya. Kalau lupa, katakan lupa, tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan sebaliknya, ya. Bapak Ketua KPPS di mana ini? 547. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 74

548. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak Ketua TP … KPPS TPS mana? 549. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya ketua KPPS TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno. 550. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oempu, ya? 551. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Desa Oempu. 552. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Coba diceritakan singkat, padat, dan jelas. 553. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. 554. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Waalaikumsalam wr. wb. 555. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya ingin menerangkan bahwa di TPS 2 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, membantah dalil Pemohon, dimana atas nama Wa Iya dengan nomor DPT 522 dan daftar hadir yang diisi pada formulir C7-KWK … C7-KWK 58 dan 146 itu tidak pernah melakukan pencoblosan dua kali di TPS 2 Desa Oempu. Dan atas nama La Ode Salimi, yang dianggap Pihak Pemohon dengan nomor DPT 146 adalah tidak benar. Karena dalam DPT 146 bukan nama La Ode Salimi, melainkan atas nama La Mana. Dan La Ode Salimi terdaftar dalam DPT 368 dan tidak pernah melakukan pencoblosan dua kali di TPS 2 Desa Oempu. Bahwa terjadi penghalang-halangan oleh seluruh petugas KPPS 2 Desa Oempu bagi yang ingin memilih menggunakan KTP, kartu keluarga, dan identitas lainnya harus disetor fotokopinya, itu adalah tidak benar. Memang ada pengumuman yang disampaikan oleh Ketua PPS Desa Oempu atas nama Hayrun Imbu bahwa yang menggunakan KTP 75

dan Kartu Keluarga harus disetor fotokopinya, tapi kami dari KPPS, khususnya TPS 2 Desa Oempu tidak mempermasalahkan itu. Bagi yang ada fotokopinya, silakan menyetor fotokopinya dan yang tidak ada fotokopinya boleh menyetorkan aslinya untuk menggunakan hak pilihnya. Jadi, kami tidak mempermasalahkan itu. Dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan proses penghitungan suara di TPS 2 Desa Oempu berjalan dengan aman dan lancar. Dan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari semua saksi paca … pasangan calon, PPL, ataupun pengawas lapangan di TPS 2. Sekian, Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih, Pak. 556. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak. Baik, Pak Hamra, ya. 557. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 558. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, di DPT 146 itu atas namanya bukan Salimi. 559. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Bukan La Ode Salimi. 560. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Namanya (...) 561. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tapi atas nama Bapak La Mana. 562. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO La Mara? 563. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA La Mana.

76

564. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO La Mana. 565. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, ini DPT (...) 566. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sedangkan Salimi menurut Anda di nomor 30? 567. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Nomor DPT 368. 568. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 368? 569. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 570. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi kalau Bapak bahwa yang bersangkutan benar tidak menggunakan dua kali pemilihan … pencoblosan, apa tahu persis? 571. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya bisa menjelaskan, Yang Mulia. 572. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 573. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Atas nama La Ode Salimi ini? 574. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya dua-duanya dong. 77

575. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 576. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Salimi dan La (...) 577. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya mulai dari nama Wa Iya. 578. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He em. 579. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Wa Iya, disamping faktor umurnya sudah tua dan kondisi geografis Desa Oempu (...) 580. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Berapa umur … bagaimana? 581. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Umur Wa Iya sekitar 80-an. 582. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 80. Terus? 583. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Kondisi geografis Desa Oempu terpisah dengan desa lain. Tidak terhubung dengan desa lain. Antara desa satu dengan desa lain sekitar 10 km, Yang Mulia. 584. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jauh, ya.

78

585. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. Dari Desa Fongkaniwa sekitar 80 km batasnya, dengan Desa Lapadindi sekitar 8 km, dengan Desa Tanjung sekitar 8 km, dengan Desa Lombe, Kabupaten Buton sekitar 10 km lebih, Yang Mulia. 586. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 10 km ,ya baru ada desa lagi. 587. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. Terputus akses dengan desa lain, Yang Mulia. 588. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dusun atau desa? Dusun? 589. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Desa, desa, desa, kalau Oempu, tapi desa berhubungan dengan desa lain terputus aksesnya untuk semua hutan kita lewati jalanan. 590. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh begitu, ya. 591. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 592. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, di sana penyebutannya desa? 593. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Desa. 594. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau dusun, seperti apa?

79

595. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Dusun itu terbagi macam di Desa Oempu ada dua dusun. Dusun (suara tidak terdengar jelas) dan Dusun Walengkabola. 596. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus, se-TPS-TPS ada di dusun atau di desa? 597. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di TPS 2 itu masuk Dusun Walengkabola. TPS 2 dengan TPS (...) 598. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi TPS-nya ada di desa, tapi sebenarnya itu dusun? 599. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Desa. Desa tapi dibagi dua dusun. 600. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho, desa itu kan setingkat kelurahan, Pak. 601. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Pak, Yang Mulia, tapi desa itu kami bagi dua dusun. Ada dusun 1 ada dusun 2. 602. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Tapi kalau Bapak membandingkan desa satu dengan desa yang lain itu kan sudah antara kelurahan. 603. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Maksudnya aksesnya terputus dengan desa lain, kami, Pak. 604. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi ini kalau antarTPS?

80

605. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Oh, antara TPS sama ... satu desa? 606. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu yang dipersoalkan kan ada dugaan atau dalil Pemohon ini bahwa ada seseorang, Salim ini menggunakan dua kali pencoblosan. 607. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di TPS saya? 608. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan di TPS Bapak. Dua kali itu bisa di TPS Bapak, bisa di tempat lain kan. Nah, itu yang pertanyaan Hakim, apakah Bapak bisa menjamin bahwa yang bersangkutan tidak pindah ke TPS lain misalnya? 609. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Oh, saya tidak bisa menjamin, tapi kalau di (…) 610. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lah, itu. 611. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di TPS saya dia melakukan pencoblosan satu kali. 612. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya karena dalilnya Pemohon juga enggak jelas. Mencoblos dua kali itu di mana? Apa di satu tempat apa di tempat yang berbeda? Kalau di tempat Bapak, Bapak bisa jamin tidak? 613. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Bisa jamin, Pak, Yang Mulia. 614. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi kalau coblos itu biar umur 80 dua kali kan masih kuat. 81

615. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya bisa jamin kalau tak memilih dua kali, Yang Mulia, saya buktikan. 616. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak? 617. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Enggak. 618. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak, ya. Tapi kalau pindah ke desa lain fisiknya sudah tidak memungkinkan? 619. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu, Yang Mulia. 620. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi Bapak itu kan TPS-nya buka … kalau me … membandingkan antar desa kan itu antar kelurahan, Pak. 621. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Maksud saya hanya salah (…) 622. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO AntarTPS? 623. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Antara TPS. 624. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Satu dusun aja bisa dua TPS lho, Pak. Ada enggak di sana?

82

625. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di desa saya empat TPS, Yang Mulia. 626. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di dusun apa di desa? 627. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Desa saya, Desa Oempu ada 4 TPS. 628. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, gitu ya? 629. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 630. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini soalnya ada yang agak … kalau … kalau di kabupaten yang masih mengenal desa, itu kan terdiri dari beberapa dusun. Nah, satu dusun itu terdiri dari beberapa RT/RW, gitu kan. Jadi, dalam satu dusun itu bisa juga ada dua TPS, tergantung jumlah. Mestinya begitu, Pak, struktur organisasi. Ya enggak, Pak Refly? Benar kan? Karena (…) 631. KUASA HUKUM TERMOHON : REFLY HARUN Bisa diklarifikasi? 632. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, coba gimana? 633. KUASA HUKUM TERMOHON : REFLY HARUN Jadi, menurut dalil Pemohon itu nama-nama yang disebutkan itu memilih dua kali di TPS yang sama. 634. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tidak mungkin … itu sudah dijawab. Sehingga Hakim pun lebih meyakinkan lagi. Kalau untuk daerah lain karena kondisi geografisnya 83

seperti itu, tidak mungkin, ya Pak ya? Karena sudah sepuh ya, sudah tua. Hanya penjelasan Bapak bahwa antardesa itu yang mestinya kita klirkan di sini, kalau di Jawa kan desa itu dusun, Pak. 635. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu, Yang Mulia. 636. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Desa itu dusun, jadi desa sebenarnya di Jawa itu ya kelurahan, yang dulu kelurahan sekarang menjadi desa, kepala desa, pak lurah dulu. Cuma adanya di kota, jadi kalau di desa ya kepala desa. Tempat Bapak pasti sama. Cuma sudah telanjur mindset orang itu menyebut dusun itu desa saja, padahal itu dusun. Malah kalau di mana itu kemarin, di perkara yang lain, kampung, menyebut kampung lagi. Padahal mungkin dusun atau … kalau desa jelas enggak, Pak. Karena desa itu terdiri dari beberapa dusun yang dipimpin seorang kepala desa yang perangkat-perangkatnya ada sekretaris, ada … itu yang setingkat dengan kelurahan dulu. Itu ya Pak, ya. Jadi=368 atas nama Salimi … Salimi itu (…) 637. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 368. 638. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Cuma ini di … belum ditemukan daftar hadir yang dimaksudkan dari Pemohon di P berapa, Pak, Pak Sirra? 639. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA Ini memang tidak kami … apa namanya, tidak sempat kami masuk dalam daftar bukti, tapi kalau ini kami masukkan, Yang Mulia. Nanti tambahan ininya karena ini kan nanti kami akan pertegas soal apa ... terjadinya penghalang-halangan. Terima kasih. 640. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, ini penekanannya pada penghalang-halangan? Tapi ini kan didalilkan juga, kan? Bahwa ada tidak sesuai … tidak kesesuaian dengan daftar hadir ini kan juga Bapak persoalkan. Makanya kalau ada barangnya kita cross sekalian dengan saksi. Tapi kalau soal penghalanghalangan Pak Hamra tidak benar? 84

641. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak benar, Yang Mulia. 642. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak kemarin hadir enggak waktu sidang pertama? 643. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ada di (…) 644. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada? Siapa yang memberi keterangan bahwa dia yang untuk memfotokopi itu harus 10 km ke kecamatan? 645. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Khaidir Alikif. 646. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Siapa? 647. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Khaidir Alikif. 648. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak membantah … artinya satu cerita dengan itu, kan? Apa itu di dusun lain? 649. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di TPS saya, di TPS saya, di TPS 2. 650. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dia itu? Dia mengerjakan di TPS Bapak, ya? 651. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Bukan. 85

652. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho? 653. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Mulia.

Artinya, kalau di TPS saya tidak ada penghalangan pemilih, Yang

654. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan, yang saksi kemarin. Saksinya Pemohon itu siapa namanya? 655. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Khaidir Alikif. 656. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Khaidir Alikif itu menjelaskan di TPS Bapak? 657. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di semua TPS Desa Oempu. 658. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, gitu? 659. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 660. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak di tempat Bapak saja? 661. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Bukan di tempat, Bapak, di semua TPS Desa Oempu.

86

662. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, sekarang kalau begitu di TPS yang lain di Desa Oempu, gimana? 663. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu itu, Yang Mulia, tapi di TPS saya tidak ada penghalangan untuk menyalurkan hak pilihnya. 664. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak tahu apa Bapak memperlakukan khusus? 665. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak ada. 666. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho, katanya tidak tahu, kok tidak ada. 667. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Maksudnya tidak kami menghalangi pemilih, tidak pernah menghalangi pemilih. 668. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, di Bapak, di tempat lain Bapak tahu tidak? Kalau memperlakukan yang berbeda dengan tempat Bapak? 669. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu, Yang Mulia karena saya dari pagi jam 07.00 WITA (…) 670. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak tahu? 671. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Sampai selesai proses penghitungan suara di TPS (…) 87

672. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak ada kalau tempat Bapak, ya? 673. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 674. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sedangkan di Desa Oempu sendiri berapa TPS? 675. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Empat TPS, Yang Mulia. 676. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Empat TPS? 677. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 678. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, itu dari Kha … Khai (…) 679. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Khaidir Alikif. 680. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Khaidir itu yang kemarin cerita seperti itu, tapi memang benar geografisnya untuk fotokopi, misalnya Bapak memperlakukan ketentuan itu pun untuk mencapai fotokopi itu memang jauh? 681. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. Sekitar 10 kilo-an. 682. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 10 kilo, ya. Betul, ya? 88

683. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 684. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus jalannya jelek gitu, Pak, betul? 685. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ah, tidak sebegitu juga, Yang Mulia. Artinya, perjalanan 20 menit bisa sampai. 686. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, bukan. 687. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak sejelek itu. Artinya, satu 1 meter berhenti, 5 kilometer berhenti, tidak benar. 688. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Wah, Bapak mengikuti betul dong berarti ini. 689. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. Saya ikuti. 690. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah dibawa mimpi-mimpi kalau begitu. 691. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya karena (…) 692. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, benar, ya. 693. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Karena kebenaran, Yang Mulia. 89

694. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, alangkah baiknya, ya kemarin juga kami sendiri Para Hakim ini juga di zaman sekarang kok masih ada jalan yang setiap 1 meter lubang, 1 meter lubang itu, kok kayak ya, tapi ya enggak apa-apa itu kan bisa menjadi subjektif karena ada kepentingan atau misi-misi yang yang mungkin termuat di situ, kan. Kalau Bapak kan semangatnya ingin mendudukkan, Pak. Itu terus Pak Khaidir juga inginnya kan ingin membuktikan bahwa untuk menjangkau fotokopi itu di samping jauh juga jalannya jelek, itu. Tapi, enggak apa-apa penekanannya bahwa di tempat Bapak tidak. 695. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak. 696. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi 3 TPS lainnya Bapak tidak tahu? 697. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu, Yang Mulia. 698. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO ada?

Itu yang penting. Kenapa Bapak me … memang pengumuman itu

699. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ada disampaikan oleh Ketua PPS atas nama Khairun Imu. Ada pengumuman. 700. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ketua? 701. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA PPS. 702. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ketua PPS? 90

703. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 704. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Instruksinya seperti apa? Berupa apa? 705. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, tepat di pintu masuk TPS. 706. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan. Itu kan teknisnya masing-masing TPS. 707. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, ya. 708. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dipasang di (…) 709. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Pintu masuk. 710. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau instruksinya PPS sendiri seperti apa? 711. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Dia instruksikan bahwa bagi pengguna KTP atau kartu keluarga harus menyetor fotokopinya. 712. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kapan itu? 713. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Sekitar pukul 11.00 WITA sebelum berlangsung pemilihan DPTB-2 berlangsung. 91

714. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho, memang berlangsungnya pemilihan jam berapa? 715. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Pukul 07.00 WITA, tetapi kalau DPTB-2 menggunakan KTP dia berlaku pukul 12.00 WITA. 716. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, itu. 717. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Begitu, Yang Mulia. 718. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dan itu berlaku semuanya? 719. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Berlaku semua. 720. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi Bapak tidak memberlakukan itu? 721. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak mempermasalahkan itu. 722. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, kenapa Bapak enggak patuh dengan instruksi atasan Bapak? 723. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Karena tiada surat edaran resmi dari KPU, Yang Mulia. 724. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He em. Berarti Bapak mengangkangi dong dengan instruksinya. 92

725. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya karena tiada surat edaran. 726. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, Bapak lebih ke atas lagi melihatnya. 727. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 728. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Memang di tempat Bapak pada akhirnya sebenarnya ada berapa yang hanya datang menggunakan KTP? 729. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Yang menggunakan KTP DPTB-2 itu sebanyak 26 orang. Laki-laki 12 orang, perempuan 14 orang. 730. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 12 dan 14? 731. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 732. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi, semua KTP apa ada yang KK atau paspor? 733. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA KTP dan kartu keluarga, Yang Mulia. 734. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kartu keluarga. 735. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 93

736. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 26 itu? 737. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 26. 738. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Masih ingat berapa yang KK, berapa yang KTP? 739. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak ingat, Yang Mulia. 740. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak ingat. 741. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 742. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kemudian, kalau perolehan suaranya gimana Pak Hamra? 743. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Untuk perolehan suara, Nomor Urut 1 = 163, Nomor Urut 2 = 20, Nomor Urut 3 = 99, jumlah 282. Suara batal sah ... suara batal 1 orang. Jadi yang memilih di TPS saya 283. 744. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He em. Kalau Pemohon ini, Pak ini berapa dapatnya? 745. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Pemohon 163. 746. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 163. Sudah menang ini di situ, ya? 94

747. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 748. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Baik, Pak Ketua, terima kasih. 749. KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. 750. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pak Hamra. 751. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 752. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS tahun.

Wa Iya dan La Ode Salihin ini ada hubungan? Kalau Wa Iya 80

753. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 754. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kalau (…) 755. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA La Ode Salimi kelahiran (…) 756. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Masih saudara mereka? 757. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak. 95

758. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tidak ada hubungan. 759. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak ada hubungan. 760. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Bukan suami istri, bukan anak, bukan? 761. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Bukan. 762. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Saudara penduduk Desa Oempu itu? 763. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Penduduk Desa Oempu. 764. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dan waktu itu sebagai ketua KPPS dan mencoblos di sana Saudara? 765. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Mencoblos juga di TPS 2 saya. 766. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dari pagi sampai selesai? 767. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Dari pukul 07.00 WITA ... sebelum pukul 07.00 WITA sampai selesai proses perhitungan suara. 768. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, saya ingin ulangi lagi. DPT di sana berapa? 96

769. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 340.

DPT di sana 674. Perempuan 334, eh laki-laki 334, perempuan

770. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya. Yang melaksanakan hak pilihnya yang hadir? 771. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Mulia.

Yang melaksanakan hak pilihnya 283 termasuk DPTB-2 itu, Yang

772. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ya. La Ode Salimi ini nomor urut berapa DPT? 773. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di DPT La Ode Salimi dengan Nomor Urut 368, Yang Mulia. 774. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, baik. Kalau begitu yang Nomor Urut 194 dan 199 itu siapa? Yang didalilkan oleh Pemohon bahwa dalam daftar hadir di TPS itu La ode Salimi ini ada di 194 dan 199. Lalu 194, 199 itu siapa? 775. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Yang 146 ini. 776. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 194. 777. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 146. 778. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 146.

97

779. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Atas nama La mana. 780. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Jadi bukan La Ode Salimi? 781. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Bukan. 782. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Lalu 194? 783. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Oh, 194 itu yang dituduhkan oleh Pihak Pemohon bahwa La Ode Salimi itu memilih satu dalam daftar hadir itu 194. 784. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, dalam dalil Pemohon ini kan 194 dan 19,9 kan dua kali dia menggunakan itu. 194 itu siapa? 785. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Artinya (...) 786. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Apakah La Ode Salimi? 787. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 194 dan 199 La Ode Salimi yang menggunakan dalil Pemohon mencoblos di TPS saya. 788. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

98

789. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di TPS 2. 790. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Memang betul Nomor Urut itu 194, 199 La Ode Salimi? 791. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu, Yang Mulia. 792. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dengarkan baik-baik dulu, Pak. 793. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 794. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dengakan baik-baik. Jangan terlalu cepat. Itu kan ada dua, 194, 199 (...) 795. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Yang didalilkan Pemohon. 796. KETUA: PATRIALIS AKBAR Namanya itu sama atau orangnya sama? Coba, siapa 194 itu siapa? 199 itu siapa? 797. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 194 dan 199 di daftar hadir itu tidak ditulis nama, Yang Mulia. Dia hanya nomor kehadiran. Tidak ditulis nama. 798. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kalau untuk Wa Iya itu sama, ya (...)

99

799. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 800. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Di TPS 2 itu? 801. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 802. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Nomor urut DPT-nya berapa dia? 803. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 522. 804. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 522. 805. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 806. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kemudian dalam urut hadir di TPS? 807. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Menurut Pihak Pemohon 58 dengan 146. 808. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Siapa yang 58 itu sebetulnya? 809. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu juga, Yang Mulia. Tapi yang jelas Wa Iya tidak memilih dua kali di TPS saya. 100

810. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 146 juga tidak? 811. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu. 812. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ini dari Pemohon menyatakan bahwa ... ini bisa Pemohon perkuat bahwa di nomor urut yang 58 masih dilaksanakan oleh Wa Iya. Pelaksanaannya 146 juga begitu. Ada bukti? 813. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukti Pemohon bukti berapa itu? 814. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ini akan diajukan, Yang Mulia. Buktinya. 815. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh. 816. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Akan diajukan buktinya? 817. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya. 818. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dicatat, ya, ada dua, ya bukti yang mau diajukan, ya, nanti dikonfirmasi mengenai itu. 819. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Karena dari Pemohon ini agak jelas di dalam permohonan ini ada dua nomor urut. Ini bisa dijawab bahwa dua nomor urut itu apa betul atas nama tersebut atau sebetulnya ada nama lain. Ya, sehingga 101

Saudara mengatakan hanya satu kali atau dua kali itu nanti bisa kita compare dengan bukti itu. 820. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, Yang Mulia. 821. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Bisa dinanti Pak Sirra, ya, supaya diajukan memang di 58, 146 dipakai oleh Wa Iya, Laode Salimi, 194 dan 199 atau ada nama lain. Ya, di (...) 822. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA P-9, Yang Mulia kalau C-7-nya. 823. KETUA: PATRIALIS AKBAR C-7-ny a P-9, ya? Enggak ada nama di situ. 824. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, nomor-nomor urut. 825. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, Pak? Pak Hamra, ya. 826. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 827. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu 26 orang tadi menurut pandangan Bapak sebagai masyarakat situ, itu mereka kalau ada kampanye itu ikut yang mana pasangan mana? 828. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu itu, Yang Mulia.

102

829. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, enggak tahu. 830. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya enggak tahu. 831. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi itu warga sana, ya? 832. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Warga asli Desa Oempu. 833. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang tidak dapat C-6? 834. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Yang tidak dapat C-6. 835. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kenapa tidak dapat C-6? 836. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, mungkin tidak terdaftar dalam DPT. Yang jelas kalau mendapatkan KTP apa ... yang menggunakan DPTB-2 berarti itu tidak ada formulir, tidak mendapatkan surat panggilan C-6. 837. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, harusnya pendataan pemilihan itu kan enggak boleh masyarakat di sana yang kita tinggalkan. Ya, kalau memang itu alasannya, ya. Jadi ke depan itu harus sebagai tokoh masyarakat, Bapak itu harus ingatkan. Kan sering kalau di desa itu kan sering kumpulkumpul, kan? 838. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 103

839. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sering gotong royong, ya, harusnya kan semua masyarakat dipanggil. Masa ada yang dapat C-6 ada yang enggak. Untung saja MK membiarkan, membolehkan pakai KTP, kalau enggak apa jadinya haknya masyarakat. Ya, yang ke depan tolong dibantu. 840. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, Yang Mulia. 841. KETUA: PATRIALIS AKBAR Meskipun itu bukan kewajiban Bapak secara pribadi. 842. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, siap, Yang Mulia. 843. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebagai tokoh masyarakat, kami ingatkan, ya, kalau enggak ini kan terjadi persoalan seperti ini kan. Ya, oke. Silakan, Termohon mau tanya apa? Cukup? 844. KUASA HUKUM TERMOHON : REFLY HARUN Ya, cuma penegasan saja, Yang Mulia. 845. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 846. KUASA HUKUM TERMOHON : REFLY HARUN Apakah Saksi yakin betul bahwa masing-masing orang yang dituduhkan cuma memilih satu kali saja? 847. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, memilih satu kali. 848. KUASA HUKUM TERMOHON : REFLY HARUN Ya, itu saja, Yang Mulia. 104

849. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, cukup. Pemohon? Silakan. 850. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara Saksi, tadi saya ingin penegasan kembali. Untuk Wa Iya ini di dalam C-7 itu, itu tertera atas nama siapa, nomor 58 dan 146? 851. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di daftar hadir? 852. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA C-7. Ya, di daftar hadir. 853. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu, Yang Mulia. 854. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Bukan, Anda kan KPPS, ya ... 855. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, KPPS, saya KPPS 1. 856. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara mengikuti proses dari awal sampai akhir? 857. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 858. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Siapa yang mencatat daftar hadir di sini? 859. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA KPPS 4 dan KPPS 5. 105

860. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ha? 861. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya KPPS 1, KPSS 4 dan 5. 862. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dalima namanya? 863. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA KPPS 4 (...) 864. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tempatnya sama … tempatnya beda? 865. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tempatnya beda, kursinya itu berbeda. 866. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Betul, kalau pencatatan daftar hadir ini paling depan. 867. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak, begini kami (...) 868. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak, tidak. Saya tahu yang namanya orang hadir ke TPS itu didaftar dulu menyerahkan surat panggilan C-6 atau KTP, KK kalau pukul 12.00 ke atas. 869. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 870. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dan mereka mendaftar. 106

871. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 872. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Diambil formulir ... secara teknis ini saya jelaskan ke Saudara. Nah, yang mencatat itu namanya siapa? 873. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA KPPS 4 namanya La Ode Arhamna. 874. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Nomor 1 ... nomor 58 siapa namanya? 875. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Maksudnya mencatat kehadiran itu La Ode Arhamna. 876. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA La Ode, ya? 877. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 878. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah ... kenapa Saudara tidak menanyakan ini nomor 58 dan 146 ini tidak ada namanya? 879. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Memang kalau daftar hadir tidak ada namanya. Di daftar hadir C-7 tidak ada nama. 880. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Itu pakai nomor urut semua?

107

881. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, pakai nomor urut dan daftar hadir. 882. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ha? 883. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Nomor urut. 884. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Nomor urut? 885. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 886. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sesuai dengan DPT-nya kan? 887. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Artinya daftar nomor DPT sesuai, nomor urutnya ditulis. 888. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA He em. Kalau La Ode Salimi ini 194 dan 199 ini siapa ini 194, 199 di C-7? 889. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 194 dan 199 ini karena ini di daftar hadir C-7 nya tidak ada nama, mungkin hanya kesalahan penulisan di KPSS 4 dan 5. 890. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Jangan mungkin, Anda kan KPPS, kalau mungkin Anda melempar tanggung jawab namanya

108

891. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, ya. 892. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kan sebelum Saudara tanda tangan seluruh Berita Acara, ya, untuk dimasukan ke dalam kotak itu guna nanti rekapitulasi penghitungan di PPK, kan itu semua dicek. Ya, kan? Kan tentu akan terlihat secara nyata, gitu, ya. Tetapi Saudara tetap pada keterangan Saudara bahwa La Ode Salimi dan Wa Iya ini tidak memilih dua kali di TPS itu? 893. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak memilih dua kali. 894. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Betul, Saudara itu? 895. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Betul. 896. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Nah, yang kedua. Tadi Saudara mengatakan bahwa ada instruksi dari PPS, ya, terkait dengan pengumuman di kardus itu. Hanya Saudara yang tidak melaksanakan karena ada surat edaran, betul seperti itu? 897. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di TPS saya begitu, Yang Mulia. 898. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Betul seperti itu? 899. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya.

109

900. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Anda sudah disumpah lho. 901. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Betul, kalau di TPS saya. Karena tidak ada yang keberatan di situ semua pasangan calon. 902. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Bukan saya tanya keberatan. Apakah pengumuman itu atau ada pengumuman itu?

betul

tidak

ada

903. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ada pengumuman. 904. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ada pengumuman di TPS Saudara? 905. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 906. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ada pengumuman, ya? 907. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ada. 908. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ada pengumuman. Nah, apakah ada pemilih yang tidak dapat menyerahkan fotokopi KTP, atau KK, atau paspor kemudian tidak dapat melaksanakan hak suaranya memilih? 909. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di tempat saya tidak ada permasalahan. 110

910. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Betul Saudara? 911. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Yang ada KTP fotokopinya silakan memilih, yang tidak ada fotokopinya silakan memilih juga untuk menyalurkan hak pilihnya. Kami tidak pernah menghalangi. 912. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau kemarin ada keterangan, kita mau konfrontir ini terbuka, ada satu orang di TPS Saudara yang melaporkan pada saat ... si Khaidir itu memilih di TPS Saudara bukan? 913. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Bukan. Dia di TPS 3. 914. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Di TPS 3? 915. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di TPS 3. 916. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Begitu. Nah, yang dilaporkan di TPS 2 yang satu orang itu? 917. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Siapa yang dilaporkan? Saya tidak tahu itu, karena tidak ada laporan (...) 918. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dia mendapat laporan ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak bisa menunjukan (...)

111

919. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, siapa namanya … namanya? 920. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Siapa namanya? Tidak ada di TPS saya, tidak ada. 921. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Terus siapa namanya yang kemarin? Ros. 922. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak ada. 923. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oh, TPS 3 itu. 924. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Oh, jangan mengada-ada, ya. 925. KETUA: PATRIALIS AKBAR TPS 3, ya? 926. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, TPS 3. 927. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sementara Bapak TPS 2, ya? 928. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya TPS 2. 929. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya. Jadi, memang tidak bisa terus dia jawab. 112

930. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Betul, tidak apa-apa. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah Saudara pernah mengetahui atau mendengar ada rekomendasi panwaslu terkait dengan penghalang-halangan pemilih ini? 931. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Rekomendasi? 932. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Panwaslu kabupaten terkait dengan ditemukannya adanya menghalang-halangi pemilih untuk memilih karena tadi itu yang Saudara katakan PPS mengeluarkan instruksi memilih dengan KTP, KK harus dengan fotokopi. Ada tidak Saudara pernah mendengar dan mengetahui? Jujur Saudara. 933. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Untuk rekomendasi panwas … rekomendasi panwas (...) 934. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ini rekomendasinya. 935. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di Desa Oempu? 936. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA sini.

Ya, di 4 TPS itu termasuk TPS Saudara. Nanti ada panwas lho di

937. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Dengar. 938. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Termasuk di TPS Saudara juga masuk dalam rekomendasi panwas? 113

939. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 940. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Desa Oempu itu? 941. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 942. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara dengar? 943. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Dengar. 944. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara mengetahui? 945. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya, karena dengar karena (...) 946. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Mengetahui? 947. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya (...) 948. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara pernah dipanggil panwas? 949. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Pernah.

114

950. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah di dalam Saudara pemanggilan panwas itu terkait dengan hal apa Saudara? 951. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Klarifikasi pelanggaran administrasi. 952. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Bagaimana keterangan Saudara, ini di sini semuanya ada keterangannya. 953. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak pergi di panwas karena itu hari tidak ada … karena masih berhalangan. 954. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Berhalangan? 955. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 956. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang menggantikan Saudara hadir di panwas, siapa? 957. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak ada, di TPS 2 tidak ada yang hadir. 958. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Betul, Saudara? 959. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Betul.

115

960. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tetapi ada pelanggaran adimistrasi di situ menurut (...) 961. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya tidak tahu, Yang Mulia. 962. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak, barusan keterangan Saudara belum 2 menit ... belum 1 menit, Saudara lari lagi. Tidak usah lari-lari, jujur saja. Saudara tidak usah membela si A, si B. Saudara penyelenggara pemilu, lho. 963. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya penyelenggara pemilu, saya tahu. 964. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, lanjut saja, lanjut. 965. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Supaya jangan (...) 966. KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Begini, keberatan, Yang Mulia. 967. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi begini (...) 968. KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Silakan, Pemohon tanya Saksi sebaik-baiknya sesuai fakta, tetapi jangan mengintimidasi. Kami keberatan. 969. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saya tidak mengintimidasi, sebab (...)

116

970. KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Tetapi cara Pemohon (...) 971. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dengar dulu (...) 972. KUASA HUKUM TERMOHON: REFLY HARUN Tetapi cara Pemohon seperti mengintimidasi (...) 973. KETUA: PATRIALIS AKBAR KETUK PALU 1X Diam! Diam semua, stop, sudah, stop, ya? Aturan main sudah kita sampaikan, cukup bertanya. Kalau dia tidak tahu, ya sudah. Nanti, terserah Saudara mau proses, mau melaporkan, silakan. 974. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Baik. 975. KETUA: PATRIALIS AKBAR Begitu saja, ya? Jadi, tidak usah kita paksa, silakan. 976. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Karena dia penyelenggara pemilu. 977. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, dia bilang tidak tahu (…) 978. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya penyelenggara pemilu (…) 979. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oke, cukup saya kira. Saya kira cukup, Yang Mulia. 117

980. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya? Oke, sekarang pukul 11.55 WIB, memang suasana agak “panas” karena memang sudah saatnya. Sekarang, Pihak Terkait, silakan. 981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Kami ada pertanyaan sedikit, Yang Mulia. 982. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, masih ada? Silakan. 983. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Kami belum dapat. 984. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Baik, kepada Saksi. Tadi sudah disampaikan terkait penggunaan KTP, fotokopi, dan KK. Tadi tidak ada masalah, ya? 986. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak ada masalah. 987. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Artinya di ... setelah selesai pemilihan, proses penghitungan, pun juga tidak ada yang datang ke Saksi untuk komplain atau (...) 988. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak ada. 989. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Tidak ada, ya? 118

990. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak ada. 991. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Terus, tadi Saksi mengatakan sid ... melihat sidang sebelumnya, ya? Ada saksi Khaidir Alikif, ya? 992. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 993. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Yang menyatakan bahwa di ... salah satu di TPS 2 dia dengar juga ada penghalangan mengenai penggunaan KTP itu, ya? Untuk mencoblos dengan menggunakan KTP? 994. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Kalau di TPS saya, tidak ada. 995. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Tidak ada? 996. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 997. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Apakah Saksi kenal pribadi dengan Khaidir Alikif? 998. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Khaidir Alikif, kemenakan suku saya. 999. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Ketemu, ya?

119

1000. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Kemenakan juga. 1001. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Oh, kemenakan? 1002. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Kemenakan suku. 1003. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kemenakan suku. 1004. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Kemenakan suku. 1005. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Pernah enggak, Khaidir Alikif datang ke Saksi terus menyatakan, ”Ini di TPS Saksi ada permasalahan mengenai penggunaan KTP atau segala macam?” 1006. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Di TPS 2? 1007. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Ya. 1008. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak pernah. 1009. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Dia tidak pernah mengatakan? 1010. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak pernah mengatakan. 120

1011. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Baik sesudah ... selesai (...) 1012. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Baik sesudah maupun semasa proses pemilihan. 1013. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Oke. Tadi Saksi mengatakan bahwa pengumuman untuk ... harus menggunakan fotokopi KTP dan KK itu disampaikan oleh Ketua PPS, ya? 1014. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ketua PPS. 1015. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Hayrun Imbu? 1016. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Hayrun Imbu. 1017. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Apakah Hayrun Imbu dengan Khaidir Alikif ada hubungan saudara? 1018. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Kemenakan suku juga. 1019. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Kemenakan juga, ya? 1020. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Kemenakan suku. 1021. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Artinya juga ada hubungan Saudara? 121

1022. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Hayrun Imbu dengan Hamin Imbu saudara kandung. 1023. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Saudara kandung? 1024. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya. 1025. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Oh, ya? Baik. Cukup, Yang Mulia. 1026. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, saya ... eh, masih ada? Ya, Ibu Musyawarah ... Musyarrafah, silakan, silakan? 1027. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Terkait dengan rekomendasi panwas, tadi Saksi menyatakan bahwa dengar ada rekomendasi. Boleh disampaikan kapan Saudara Saksi mendengar rekomendasi tersebut? 1028. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Saya kurang tahu itu karena sudah proses pemungutan suara tanggal 9 Desember, saya tidak tahu sudah kapan dia keluar rekomendasi panwaslu. 1029. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH ya?

Sesudah selesainya pemungutan suara dan penghitungan suara,

1030. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Yang jelas saya kurang tahu tanggalnya.

122

1031. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Tidak ingat tanggal, tetapi mungkin ingat berapa hari atau berapa? 1032. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA … 16.

Yang jelas itu hari, kalau saya tidak salah, sekitar tanggal 16, 15

1033. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Tanggal 16 Des (…) 1034. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Yang jelas itu perkiraan saya. 1035. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH 16 Desember? 1036. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 16 Desember. 1037. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH 16 Desember. Hari pemungutan dan penghitungan suara di tanggal? 1038. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA 9 Desember. 1039. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH 9 Desember? 1040. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Ya.

123

1041. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Baik. Kemudian, mengenai ... ini masih di sekitar Desa Oempu, ya, Pak, di TPS 2 tepatnya. Mungkin Bapak pernah mendengar adanya penemuan C-6 yang berserakan? 1042. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak pernah. 1043. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Tidak pernah mendengar? 1044. SAKSI DARI TERMOHON: HAMRA Tidak pernah, tidak pernah mendengar. 1045. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Oke, baik, cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Pak. 1046. KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, ya. Saya mohon maaf, tadi lupa mau ... ini ... panwas. Lupa saya tadi memperkenalkan. Coba direkam lagi, Pak. Namanya panwas yang hadir, mohon maaf, ya? Saya kira Prinsipal tadi itu. Silakan. 1047. PANWASLU: MAHILUDDIN Terima kasih. Alhamdulillah masih diingat, meskipun terlambat, tapi bagi kami tidak apa-apa. 1048. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mantap. 1049. PANWASLU: MAHILUDDIN Saya dari Panwas Kabupaten Muna, nama Mahiluddin. Di sebelah kanan saya juga adalah anggota kami, Rustam dan satu lagi, Al Afsal. Dan kami juga didampingi oleh Bawaslu Sultra, itu Pak Asri Sarif. 124

1050. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mana Pak Asri? Oh, ada, ya? Ya. Terima kasih sudah datang. Tetapi kemarin sudah diperkenalkan juga tetapi sekarang supaya lebih top lagi, diperkenalkan lagi. 1051. PANWASLU: MAHILUDDIN Ya, terima kasih. 1052. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Pak, ya? Soalnya potongan Bapak, potongan bupati masalahnya. Jadi, saya agak ragu tadi wajahnya. 1053. PANWASLU: MAHILUDDIN Amin. 1054. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, Saudara. Jadi, sekarang pukul 12.00 WIB. Kita skors sidang ini 90 menit karena kami ada acara lain. Ya, jadi kita masuk Insya Allah pukul 13.30 WIB, ya? KETUK PALU 1X SIDANG DISKORS PUKUL 11.57 WIB SKORS DIBUKA PUKUL 13.38 WIB Bismillahirrahmaanirrahiim. Skors sidang kita cabut. KETUK PALU 1X Kayaknya saya kenal dengan Bapak ini, nih. Koboi pakaiannya, ya, selalu. Pak Margarito, ya? Ya, benar. Kenal kita. Selamat datang, Pak Margarito. Sudah dua hari dua malam menunggu kesempatan, ya. Jadi, sebelum keterangan Ahli dari Pihak Terkait, kami ingin tanya dulu ke Termohon, ya. Sudah dianggap cukup kan Saksinya? Cukup? Enggak ada lagi yang mau dijelaskan, ya? Cukup? Oke. Jadi, biar kita ada kemajuan di dalam perkembangan persidangan ini. Kalau hari ini sudah cukup semua, selesai semua, berarti kita tutup, ka? Tinggal bikin kesimpulan, ya? Oke. 125

Baik, Pak Margarito. Kemarin sudah disumpah, ya? Sekarang jangan sumpah lagi. Silakan, Pak Margarito. Mempresentasikan, apa yang mau disampaikan? 1055. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah yang saya muliakan. Bapak-Bapak Anggota Majelis yang juga saya muliakan, Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan para hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum wr. wb. 1056. KETUA: PATRIALIS AKBAR Walaikumsalam wr. wb. 1057. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya awali keterangan saya ini dengan beberapa penegasan. Pertama, penyebab atau sebab yang melawan hukum atau yang bertentangan dengan hukum, dalam hukum dan ilmu hukum tidak pernah dapat dijadikan dasar timbulnya sebuah hak. Yang kedua (…) 1058. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba, tidak dapat timbulnya? 1059. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Tidak dapat dijadikan dasar sah timbulnya hak yang sah, hal yang bertentangan dengan hukum tidak bisa dijadikan dasar menimbulkan hak bagi siapa pun orang itu. Yang kedua, ilmu hukum menggariskan satu prinsip: hak diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang tidak dengan atas dasar perpaduan antara dua keadaan hukum yang hukumnya saling menangguhkan atau saling menyangkal. Hukum hanya akan menyandang sifat itu yaitu hukum yang sah sejauh didasarkan pada keadaan yang masuk akal. Dua keadaan hukum yang saling menyangkal tidak pernah menjadi alasan yang masuk akal untuk disatukan dan dijadikan dasar lahirnya hak. Hak hanya … sekali lagi … hak hanya timbul dari sebab yang sah. Jika sebabnya tidak sah, maka akibat hukum yang timbul dari sebab yang tidak sah itu juga tidak sah. Ketiga, tatanan hukum pemilihan kepala daerah kita atau tatanan pemilihan kepala daerah seperti tatanan pemilihan umum seluruhnya 126

bersifat normatif, tatanan ini berisi prinsip, gugusan hak dan kewajiban, prinsip pemilihan, siapa melakukan apa, bagaimana dan kapan serta apa akibat yang menyertainya. Dalam sifatnya, tatanan ini merupakan panduan yang mengikat semua pihak. Ketua … Bapak Ketua Majelis Mahkamah yang saya muliakan, Bapak-bapak anggota Majelis Mahkamah yang juga saya muliakan, saya ingin mengawali … mengawali keterangan substansial saya dengan merumuskan dulu beberapa masalah. Pertama, mengapa pemilih harus diundang untuk datang ke TPS? Kedua, apa konsekuensinya bila … bila mereka tidak diundang, pemilihpemilih ini tidak diundang? Apa konsekuensinya bila seorang pemilih memberi suara dua kali? Atau lebih dari sekali. Dan suara tersebut memberi kepada pasangan calon yang berbeda atau pasangan calon yang sama. Apakah ada kenyataan hukum satu atau … apakah adanya kenyataan hukum satu atau beberapa suara diberikan secara tidak sah dalam satu TPS atau beberapa TPS dalam satu kampung, desa, atau kelurahan dapat dijadikan dasar mendiskualifikasi semua suara sah lainnya dalam satu TPS atau beberapa TPS di satu desa, kampung, atau lainnya? Apa hukum … apa hukumnya bila penyelenggara pemilihan atau unsur-unsur penyelenggara, PPS, PPK, dan lain-lain, mengumumkan suatu pernyataan yang isinya berbeda dengan syarat yang diatur dalam hukum, siapa yang berhak memerintah pemungutan suara ulang pada TPS? Hukum pemilihan kepala daerah yang bertolak dari UndangUndang Nomor 1 ... Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan seterusnya yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur dan seterusnya yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Perpu Nomor 1 Undang-Undang ... Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang gubernur ... Pemilihan Gubernur dan seterusnya dan serangkaian peraturan KPU meletakkan satu prinsip: hak pilih sepenuhnya bersifat individiual tunggal, tak terbagi, utuh. Prinsip ini tentu sebagai konsekuensi dari konstitusionalisme didasarkan pada sifat hak dalam konsep hukum. Dalam ilmu hukum, hak merupakan pengakuan kepada seseorang tentu sebagai subjek hukum bahwa dirinya memiliki kekuasaan atas suatu atau beberapa hal di satu sisi dan di sisi lain menemukan konsekuensi berupa pembatasan kekuasaan orang lain atas hal tersebut. Sungguh pun demikian, asal hus ... asal usul hak memiliki sifat yang secara asasi ... memiliki sifat yang secara asasi berbeda. Hak yang dalam esensi dan sifatnya memiliki kualitas alamiah, berbeda dengan hak yang dalam esensi dan sifatnya memiliki kualitas 127

atau sifat civilian atau civilis. Hak yang disebut terakhir ada dan dimiliki oleh seseorang, bukan karena ia manusia, tetapi karena ia adalah warga negara. Hal yang terakhir ini dinyatakan dalam sistem apa pun … hak yang terakhir ini dinyatakan dalam sik ... sistem hukum apa pun hanya dalam undang-undang, tidak di luar itu. Dalam konteks itu, pengakuan dan penghargaan atas hak pilih tidak serta-merta menimbulkan kosekuensi atau demi hukum pemilik hak wajib menggunakannya. Untuk dapat menggunakannya dalam hukum pemilihan kepala daerah yang berlaku … yang positif berlaku pada saat ini, digantungkan ada keaadan lain atau hal hukum lain dan untuk memastikannya diciptakan serangkaian prosedur. Prosedur ini menjamin tersebut dapat, bukan harus digunakan. Dalam hukum pemilihan yang positif berlaku saat ini, pengakuan dan (suara tidak terdengar jelas) hak pilih tersebut diwujudkan dengan cara dicatatkan dalam daftar pemilih tetap dan pemilih diundang, bukan wajib menggunakan hak pilihnya. Pendaftaran pemilih, apalagi undangan kepada pemilih untuk datang ke TPS memberi suara at ... atau tidak dapat dijadikan sebab ... tidak dapat dijadikan sebab timbul, ter ... tidak dapat dijadikan dasar atau sebab timbulnya hak pilih, itu sebabnya mereka yang tidak terdaftar dalam hak pilih ... dalam daftar pemilih tetap dan karena itu tidak mendapat undangan atau tidak diundang untuk datang ke TPS, demi hukum tidak kehilangan haknya. Mereka yang terdaftar dalam DPT dan tak diundang tetap dapat menggunakan haknya itu setelah terlebih dahulu memenuhi syarat tertentu. Dalam hal syarat ini tidak terpenuhi, maka hukumnya hak tersebut tidak dapat digunakan. Andai, tetap saja hak itu digunakan, maka suaranya mesti berkualifikasi hukum tidak sah. Dalam hukum pemilihan universal dikenal prinsip election of remedies, jika dua ... ada dua alternatif yang satu telah dipilih, berarti yang satunya lagi ditolak. Dikenal pula dalam ilmu hukum adagium electa una via non datur recursus ad alteram (ia yang telah memilih satu jalan, tidak pantas meminta nasihat untuk memilih jalan yang lain). Hak pilih dalam hukum pemilihan saat ini, dikonsepkan sebagai hak yang bersifat atau berkualitas tunggal, bukan jamak, konsekuensinya ... konsekuensi ketunggalannya adalah hak itu untuk alasan apa pun tidak dapat dibagi. Hukumnya suara satu pemilih yang dibagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi misalnya singkat saja memilih lebih dari sekali ... dari satu kali hal ... berkualifikasi hukum sebagai suara tidak sah. Prinsip ini jelas diatur dan menjadi tatanan dalam hukum pemilihan kita. Hukum pemilihan diatur dalam perpu dan seterusnya, Nomor 1 dan seterusnya, menganut prinsip hak pilih sebagai hak yang bersifat tunggal. Prinsip ini disebutkan dalam undang-undang ini dalam bentuk melarang pemilih memilih lebih dari satu kali atau memilih tanpa 128

terdaftar dalam DPT. Inilah esensi normatif dari Pasal 112 ayat (2) undang-undang yang saya sebutkan tadi. Tetapi saya berpendapat bahwa norma ini menyamakan nilai hukum untuk dua hal yang hukumnya berbeda, yakni hal yang sah dan hal yang tidak sah. Dalam hukum dikenal prinsip lain alasan yang sama, maka hukumnya sama, idem es rasio idem est lex. Dan prinsip lainnya yang dikenal dengan sebutan, dari penyebabnya dapat disebabkan akibatnya, ce sante kausa esat efektus. Singkatnya, penyebab menentukan akibatnya. Nalarnya sebab yang tidak melawan hukum tidak akan menghasilkan akibat yang melawan hukum pula, begitu sebaliknya, sebab yang melawan hukum akan melahirkan akibat yang juga melawan hukum. Sebab yang mengakibatkan sesuatu tidak sah, pasti tidak sama atau bukan sebab, baik dalam sifat maupun bentuknya dengan sesuatu yang menjadi sebab sahnya satu tindakan. Menggunakan satu sebab yang melawan hukum pada satu TPS sebagai dasar menggugurkan keabsahan semua suara sah dalam TPS itu, secara ilmu hukum tidak beralasan hukum karena juga tidak rasional. Tidak rasional dan tidak beralasan hukum pula bila satu suara tidak sah atau beberapa suara tidak sah dalam satu TPS atau beberapa TPS menghapuskan keabsahan seluruh suara sah lainnya pada TPS itu atau beberapa TPS di satu desa … kampung … kelurahan … atau kelurahan. Apa bedanya memilih lebih dari satu kali dengan kesalahan atau kekeliruan PPS, PPK, atau KPU menuliskan angka perolehan suara pasangan calon secara esensial, saya bependapat tidak ada bedanya. Mengapa? Karena keduanya … kedua tindakan hukum itu menimbulkan akibat hukum atau keadaan hukum yang sama, yaitu sama-sama menghasilkan akibat berupa suara itu tidak sah. Mengapa hanya peristiwa melawan hukum pada saat pemungutan suara saja yang diberi kualifikasi sebagai penyebab atau keadaan yang menyebabkan pemungutan … dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan, salah perhitungan pada level rekapitulasi hanya diharuskan untuk dikoreksi, bukan dijadikan dasar dilakukan pemungutan suara ulang, padahal dua-duanya sama akibat hukumnya. Padahal keadaan hukum yang dihasilkan dari kedua tindakan yang berbeda itu, yang melawan hukum itu sebagaimana telah saya sebutkan tadi, sama akibatnya. Pada titik itu saya berpendapat rasional dan karena itu beralasan hukum tentu bila keadaan melawan hukum itu nyata-nyata terjadi untuk hanya di … untuk dipakai hanya untuk suara … mengoreksi suara yang tidak sah itu. Tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk meminta, mengharuskan pemungutan suara ulang. Suaranya sama akibatnya, salah hitung di sini suara ini harus ke pasangan calon A di ... 129

salah hitung, didistribusikan ke pasangan calon B, kan tidak sah. Menimbulkan … menimbulkan suara terbesar pada pasangan calon B dan dia mempunyai hak untuk ditetapkan sebagai pemilih … pasangan terpilih dan dengan demikian, dia berhak untuk ditetapkan sebagai calon padahal dia didasarkan pada salah … salah transfer suara. Sama juga dengan orang yang memilih lebih dari satu kali, akibatnya sama. Kenapa yang satu disuruh ulang, yang satu disuruh koreksi? Tafsir sistematik memungkinkan untuk diambil jalan tengah. Bapak Ketua Majelis Mahkamah, yang sangat saya muliakan. Bapak-Bapak Anggota Majelis Mahkamah yang sangat saya muliakan juga dalam sidang yang mulia ini. Dalam ilmu hukum, keputusan tidak bisa dijatuhkan berdasarkan pada keadaan yang dihipotesakan. Mesti … mesti dinyatakan atau diambil berdasarkan keadaan hukum yang nyata, valid. Keadaan hukum yang dihipotesakan, dipersepsikan atau dikhayalkan dalam sifatnya bukanlah keadaan hukum. Suatu keadaan berkualifikasi sebagai (suara tidak terdengar jelas) hipotetik, misalnya kalau orang menyatakan begini, “Bila semua pemilihnya datang, saya akan menang. Semua pemilihnya tidak datang atau sebagian besar pemilihnya tidak datang, saya akan kalah.” Hipotetik. Itu keadaan hukum yang menurut saya hipotetik. Menyatakan hukum atas satu keadaan yang disengketakan hukumnya di pengadilan dalam ilmu hukum tentu dinyatakan melalui … harus dinyatakan melalui keputusan harus dinyatakan pada kenyataan yang ditemukan, terverifikasi, dan meyakinkan dalam persidangan itu. Ilmu hukum tidak pernah memberi nilai absah terhadap satu kenyataan yang dihipotesakan atau dibayangkan atau dipersepsikan sebagai keadaan yang memiliki kualitas hukum ... kenyataan yang memiliki sifat memutus atau determinatif. Memberi suara, oleh hukum pemilihan kepala daerah dan wak … me … oleh hukum pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota yang diatur dalam undang-undang yang telah saya sebutkan tadi adalah tindakan memberi suara adalah tindakan yang bersifat rahasia. Tegas dinyatakan pada Pasal 2 undang-undang nomor … Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, dan seterusnya yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang hal sama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang hal yang sama. Sekali lagi, memberi suara adalah tindakan yang bersifat rahasia. Karena itu, akibat hukumnya, kecuali malaikat, baru suara itu diketahui oleh orang lain. Kalau ada orang yang mengetahui bahwa a memilih x, pasti salah, pasti melawan hukum tindakan itu. Itu harus dikualifikasi melawan hukum, sebab asas. Saya sangat percaya, Yang Mulia Bapak-Bapak Yang Mulia, tahu betul bahwa sesuatu yang bertentangan dengan asas, selain tidak menghasilkan keadaan, tujuan yang hakiki, juga tidak dapat dijadikan dasar timbulnya hak. 130

Sekali lagi, saya ingin menyatakan bahwa memberi suara dalam pemilihan umum oleh hukum, dikualifikasi sebagai tindakan rahasia dan dengan konsekuensinya tidak ada satu manusia pun yang tahu siapa memilih siapa. Siapa memilih sekali atau dua kali, tidak mungkin itu diketahui. Kalau ada yang mengetahui, melawan hukum. Andai dalam satu atau beberapa TPS terdapat keadaan berupa pemilih memilih lebih dari satu kali atau petugas pemungutan suara ... pemungutan suara merusak lebih dari satu suara, serta-mertakah pemungutan suara di TPS tersebut harus diulang? Saya berpendapat tidak. Mengapa? Hukum pemilihan kepala daerah saat ini yang didasarkan pada Perpu Nomor 1, dan seterusnya yang sudah saya sebutkan berkali-kali tadi. Pemungutan suara di TPS dapat diulang bukan hanya setelah adanya, keadaan adanya itu mesti bersifat pasti, keadaan-keadaan hukum yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a, b, c dan e Perpu Nomor 1, dan seterusnya tadi. Sebut saja keadaan pada Pasal 112 ayat (2) huruf a dan b sampai dengan e, nyata-nyata ada, andaikan saja begitu. Tidak serta-merta secara hukum dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS itu atau di beberapa TPS yang diwarnai dengan keadaan yang sama. Mengapa? Karena masih ada rekomendasi dari panwas. Siapa panwas itu? Atau sebelum sampai di situ, mengapa demikian? Pertama, dalam ilmu hukum, tesis fundamental tentang norma, ilmu hukum tentang ... bicara mengenai norma hukum adalah kehendak pembentuk Yang Mulia Ketua ini pernah sebelum jadi di sini, jadi pembentuk undang-undang. Kehendak pembentuk undang-undang dinyatakan dalam hukum adalah kenyataan ... penegasan dari kehendak para pembentuk undang-undang. Kehendak yang ber ... dan tentu saja dinyatakan dalam kata-kata, dengan huruf tertentu. Keadaan yang bersifat yang umum dinyatakan dengan huruf biasa saja. Kalau ada keadaan khusus yang hendak dinyatakan dalam pasal itu dan dijadikan norma, maka huruf awalnya pasti kapital. Tidak mungkin tidak, kecuali kalau ilmu hukum kita berubah. Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berubah, sekarang ini positif berlaku. Di Pasal 112 ayat (2), panwas ditulis huruf dengan awal panwas kecamatan itu ditulis dengan huruf kapital. Apa konsekuensi ilmu hukumnya? Penggunaan huruf kapital pada awal frasa panwas kecamatan pada Pasal 112 ayat (2) undang-undang yang saya sebutkan tadi. Tidak dapat dengan alasan apapun dibaca atau diinterpretasi lain. Selain hanya itu, yaitu yang diberikan kewenangan membuat rekomendasi coblo ... pemungutan suara ulang adalah panwas kecamatan bukan kabupaten. Penggunaan kapital itu, huruf itu coba cek. Panwas kecamatan adalah satu-satunya organ yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS dalam satu kecamatan 131

di wilayah kerjanya. Rumus pasal ini bernilai hukum pembentuk undangundang menempatkan locus. Kewenangan memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS pada saat setiap kecamatan hanya pada panwas kecamatan itu, bukan panwas kecamatan lain, apalagi panwas kabupaten. Panwas kabupaten, menurut Pasal 112 ayat (2) tidak dimaksudkan sebagai locus kewenangan memerintahkan pemungutan suara ulang pada satu atau beberapa TPS pada satu kecamatan. Dalam hal panwas kabupaten memiliki data, yang memenuhi rumus ... memenuhi norma Pasal 112 ayat (2) di atas, termasuk dengan keadaan-keadaan diatur dalam huruf a sampai dengan e, maka demi hukum supaya tertib karena pemilu ini diselenggarakan juga berdasarkan asas legalitas, maka panwas harus memerintahkan panwascam menggunakan kewenangannya. Perintah itu pun tidak bisa spesifik, misalnya, “Panwascam, anda harus segera keluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS ini.” Tidak bisa begitu. Panwas kecamatan hanya merekomendasikan, misalnya perintah dari panwas ke … dari kabupaten itu tidak bisa bersifat spesifik. Misalnya, panwas kecamatan anda harus merekomendasikan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS a di kampung x misalnya, tidak boleh seperti itu. Perintah itu harus bersifat indikatif, misalnya panwas kecamatan, di TPS ini berdasarkan laporan diduga terjadi perbuatan a, b, c, sehingga anda panwascam harus diminta mengkajinya. Dalam hal seperti ini, dalam hal perintah seperti ini pun, panwascam harus melakukan dengan cara panwascam sendiri yang melakukan dengan cara memanggil siapa orang yang diduga itu, siapa pun mereka, memeriksa mereka, tentu disertai dengan saksi dan bukti lainnya. Bila terbukti, barulah panwascam memutuskan yang isinya rekomendasi kepada KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS yang bermasalah itu. Bagaimana hukumnya bila panwas kabupaten memerintahkan sendiri kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang di TPS, atau beberapa TPS dalam satu desa, atau beberapa TPS di beberapa desa. Saya berpendapat tindakan panwas itu, tindakan panwas kabupaten memberi perintah langsung kepada PPS, atau PPK, atau kepada KPU melaksanakan pemungutan suara ulang hukumnya tidak sah. Mengapa? Karena mereka tidak punya wewenang. Demi hukum tindakan ini bernilai sebagai tindakan yang dilakukan tanpa kewenangan, sekaligus bernilai sebagai tindakan sewenangwenang. Konsekuensi hukumnya, perintah dalam hal ini rekomendasi panwas kabupaten harus dianggap tidak ada, harus dianggap tidak ada. Keadaan-keadaan hukum yang dinyatakan dalam huruf a, b, c, dan e ayat (2) Pasal 112 undang-undang nomor … Perpu Nomor 1, dan seterusnya, dan seterusnya tadi. Keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam huruf-huruf itu adanya harus … harus dalam artinya adanya itu absolut, keadaan itu betul-betul harus ada. Mengapa? Karena dan 132

adanya itu harus dinyatakan oleh panwas setelah meneliti dan memeriksa. Mengapa begitu? Karena cek sistematika Undang-Undang Pasal 112 itu, dari segi sistematika normanya, norma-norma yang menyatakan keadaan-keadaan dalam huruf a, b, c, dan e berada di bawah atau sesudah rumus ayat (2) itu. Tetapi, dari sistematika itu tidak terpisah dengan … dari, atau dengan norma yang dinyatakan pada ayat (2). Kedua, keadaan-keadaan pada huruf a, b, c, d, dan e harus dalam arti mutlak bersifat valid. Validitas keadaan itu hanya akan ada bila, dan/atau hanya terlebih dahulu diteliti dan diperiksa oleh panwas. Teliti saja tidak cukup, untuk kecukupan validitasnya harus diikuti dengan pemeriksaan, mengapa begitu? Karena norma di Pasal 112 itu … ayat (2) itu dapat diulang itu, di antaranya dengan kata jika hasil penelitian ulang … tindakan ulang itu digantungkan pada keadaan lain. Keadaan lain apa, teliti keadaan itu. Kalau keadaan yang diteliti ada, barulah norma ini terpenuhi. Norma dapat diulang jika hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan itu normanya bermakna pemungutan suara ulang tentu sebagai satu tindakan hukum digantungkan untuk wujud dari norma jika keadaan hukum dinyatakan dalam huruf a, b, c, dan d … d, dan e telah diteliti dan diperiksa oleh panwascam. Penelitian dan pemeriksaan itu menghasilkan keyakinan bagi panwascam bahwa keadaan salah satu atau semua keadaan pada huruf a, dan b … a, b, c, d, dan e sungguh-sungguh ada atau terbukti. Penempatan norma jika dalam ayat (2) Pasal 112 itu bernilai hukum penelitian dan pemeriksaan oleh panwascam bersifat imperatif atau obligatur. Konsekuensinya, perintah pemungutan suara ulang yang diberikan selain oleh panwascam, demi hukum harus dianggap tidak ada dan kalau ada harus dianggap tidak memiliki nilai hukum. Akhirnya, Yang Mulia, Bapak-Bapak Yang Mulia, saya sudahi keterangan saya ini dengan menyatakan bahwa dalam ilmu hukum dikenal prinsip lain, yaitu satu tindakan yang berlawanan dengan asas tidak menghasilkan tujuan yang hakiki atau actus repugnus non potest in esse produci. Jika terdapat keraguan … ini juga masih dalam ilmu hukum, yang paling aman yang harus ditempuh, maka hal yang paling aman, yang paling amanlah yang harus diambil, bila ada hal yang meragukan, maka hal yang paling dekat dan memberikan keyakinan atau dapat diyakini itulah yang harus diambil sebagai dasar keputusan, (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 1060. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr. wb. Jadi Pak Margarito akhirnya enggak ada yang ngantuk kita. Sirra terlambat habis makan makan padang di mana? Oke, silakan. Silakan, Pihak Terkait kalau ingin mendalami. 133

1061. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM NASEF Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, ya. Dalam dekade undang-undang yang mengikat tentang pemilukada hari ini yang kemudian dijadikan panduan oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam masa transisi ini diberi kewenangan untuk mengadili sengkete-sengketa pilkada. Ada kemudian yang mengemuka saat ini tentang keadilan yang substantif seperti yang selalu didengungkan oleh Para Pemohon di dalam kasus-kasus yang berkembang saat ini di Mahkamah Konstitusi. Diperhadapkan dengan keadilan yang bersifat prosedural, saya ingin meminta pandangan Saudara Ahli bagaimana kedudukan keadilan substansi ini diperhadapkan dengan keadilan prosedural di dalam menengahi sengketa pilkada saat ini? Terima kasih. 1062. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan langsung. 1063. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Baik, Yang Mulia. Ya, kalau kita tahu dalam ilmu hukum memang keadilan prosedural ini kontruksi-kontruksi tentang keadilan ini ada yang bilang keadilan substansial, ada keadilan substantif, ada keadilan progresif, dan macam-macam, ada keadilan restoratif, dan macammacam. Ilmu hukum it’s oke, tapi kita mau bicara hukum positif, mudahmudahan saya salah, mudah-mudahan. Andaikata pengadilan ini tidak menggunakan keadilan … Mahkamah Yang Mulia ini tidak menggunakan keadilan prosedural yang kita adili hari ini bukan 7 perkara. Kalau Mahkamah ini tidak menggunakan keadilan prosedural yang seringkali orang berdebat di publik bilang, “Itu kan prosedural.” Bagaimana tidak ada prosedur? Bagaimana anda melindungi substansi kalau tidak pakai prosedur? Begitu. Jadi, kalau kita timbang nilai hukumnya … hal yang hebat, sembahyang, salat itu kalau tidak salat dosa, tapi anda tidak bisa lagi kentut lalu salat, anda tidak bisa lagi tendang-tendang bola, keringat-keringat, kotor tahi sapi di kampung-kampung kita ini terus orang, Allahu akbar, Allahu akbar. ”Anda dating, salat ini saya, kan kewajiban. Baik, siapa bilang salat itu tidak baik? Substansial. Enggak bisa, mesti ada prosedur, ada prosedur. Jadi, sama timbangan esensi, hakikat substansial dengan prosedur, sama nilainya. Adil? Mahkamah ini telah menyatakan sikapnya sekurang-kurangnya pada 147 perkara yang ke laut sekarang itu dengan Pasal 158 … di Halmahera bukan di Muna, bukan di sini, Halmahera juga banyak yang ke laut juga. Jadi, Mahkamah ini sudah menyatakan sikapnya tunduk, taat, patuh pada hukum positif. Prosedur, adil, saya memang tidak sependapat dari segi teoritik, saya tidak sependapat dengan Pasal 158, tapi mau apa? Normanya tegas, 134

jelas, Mahkamah ini tidak bisa menginterpretasi, mau apa? Kecuali, ada pasal lain yang menangguhkan atau membuat norma ini menjadi kabur baru Mahkamah bisa berimprovisasi menggunakan kewenangannya untuk menemukan hukum, tapi ini jelas, tegas. Jadi, saya berpendapat bahwa tidak beralasan hukum, misalnya menunjuk keadilan substansial yang berdasarkan persepsi atau berdasarkan konstruksi ilmu hukum dengan mengabaikan hal yang nyata-nyata berlaku sebagai hukum. Bagi saya, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa keadilan prosedural dan keadilan substansial sama nilai dan kualitas keadilannya, tidak bisa hal yang substansial itu mengalahkan hal prosedur, tidak bisa. Begitu sikap saya terhadap perbandingan atau dalam hal keadilan substansial dengan keadilan prosedural ini kalau dihadapkan. Nilainya sama. (Suara tidak terdengar jelas) hanya akan tercapai kalau prosedur dipakai. Sebab kalau tidak, terbuka juga kemungkinan kesewenangwenangan. Begitu, Yang Mulia. 1064. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Jadi, satu lagi kesempatan, ya? Satu pertanyaan. 1065. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Yang Mulia, satu saja. 1066. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 1067. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Kepada Ahli, tadi sudah menyampaikan mengenai rekomendasi yang ditentukan oleh panwas. Pertanyaan kepada Ahli, apa akibat hukum jika terdapat suatu rekomendasi yang sesungguhnya tidak memenuhi persyaratan prosedur dan materiil sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk dipaksakan … harus dilaksanakan? Apa akibat hukumnya dan makna dari rekomendasi tersebut? Terima kasih. 1068. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Baik, Yang Mulia. Ini … Mahkamah ini bukan bikin hukum juga. Dan karena itu, Mahkamah ini tahu hanya tindakan hukum yang didasarkan pada kewenangan dan digunakan sesuai dengan prosedur yang sah. Di luar itu, tidak sah. Kalau Anda tidak punya kewenangan, 135

terus Anda bikin suatu tindakan hukum yang harus dilakukan bila Anda itu punya kewenangan, tapi Anda lakukan juga, Anda melakukan tanpa kewenangan. Dan oleh karena itu, tindakan itu harus dianggap tidak ada. Oleh karena tidak ada, apa yang mau dipatuhi? Begitu, Pak Sirra. Oh. Karena ini kawan, Pak, ini kita kawan juga. Jadi, kadangkadang juga kalau saya mesti lihat Beliau juga, Pak. 1069. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini, sesama bis kota. Ya, oke. Karena Pak Margarito sebut-sebut nama Pak Sirra. Sekarang, silakan, Pak Sirra. 1070. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Terima kasih, Saudara Ahli, kolega saya. Tadi, kita diberikan satu pencerahan soal norma hukum, teoriteori hukum. Nah, dalam konteks pemilu, secara jelas dan tegas bahwa hak memilih itu adalah hak yang bersifat tunggal, tidak bisa dibagi-bagi. Nah, untuk itu, kalau dia tidak melaksanakan haknya, bukanlah suatu pelanggaran undang-undang, kan begitu? Nah, dalam konteks pemilu, sesungguhnya ada yang lebih substantif yang harus digali. Antara hak warga negara yang me … menggunakan secara konstitusional untuk memilih calon pemimpinnya, yang kemudian juga harus diimbangi dalam … dalam satu proses yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas pemilu itu sendiri. Kalau kita lihat dalam konteks pemerintahan, ada yang kita sebut adalah asas pemerintahan umum yang baik. Di … di penyelenggara pemilu, ada 12 asas yang harus ditaati. Sehingga, kalau asas-asas itu ditaati secara baik, patuh, maka tidak ada sengketa seperti ini. Mechanism procedural dilakukan dengan baik, kalau ada pelanggaran administrative, diselesaikan. Ada pelanggaran pidana juga diselesaikan oleh Gakkumdu dan sebagainya. Tetapi, proses ini kemudian, penyelenggara pemilu “belum dapat” melaksanakan fungsinya secara baik. Nah, untuk itu, Bawaslu kita harapkan sebenarnya mampu melakukan at check and balances dalam proses itu. Nah, kalau kita be … mengacu pada pandangan Ahli bahwa … dengan sakelek mengatakan bahwa ya, sudah kalau misalnya pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Pemilih yang memilih lebih dari satu kali di satu TPS dan beberapa TPS, kemudian itu tidak dapat dinilai sebagai satu pelanggaran. Betul tidak dapat dinilai satu pelanggaran dengan catatan, dengan syarat, due process dan mechanism process yang dilakukan oleh … apa … perangkat-perangkat penyelenggara pemilu ini berjalan baik. Tapi, kalau ini tidak berjalan baik, di sinilah muaranya. Di Mahkamah Konstitusi inilah satu-satunya 136

lembaga pem … yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memeriksa dan menilai, apakah mechanism proses itu? Apakah pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan … terjadi atau tidak? Karena kalau tidak, nanti kita sebagai penganut pandangan yang positivism, prosedur … yang penting prosedurnya sudah dilakukan, apa tidak? Kalau tidak dilakukan, ya salahnya rakyat. Jangan ditempatkan rakyat, kemudian menjadi orang yang dipersalahkan. Rakyat ini … ya, kalau … kalau Pak Margarito mengatakan, saya ingin menyimpulkan dua hal. Pertama adalah soal memilih itu adalah dalam sistem pemilu kita menggunakan sentral pasif, rakyatlah yang datang untuk menggunakan hak konstitusinya. Kalau … bukan berarti terus penyelenggara pemilu tidak melakukan serangkaian tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh undang-undang. Nah, untuk itu, mohon maaf, kalau cara pandang seperti itu, kita anut di dalam … karena ini ada kepentingan publik, Pak Margarito, bukan kepentingan si calon antara Pemohon, Pihak Terkait, tidak seperti itu konteks ininya. Nah, itu pertanyaan saya. Jadi, di mana titik korelasinya antara asas-asas pemilu yang harus dipatuhi secara pro ... secara hukum. Kemudian, jika ada pelanggaran seperti ini, mekanisme apa yang kita mau tempuh? Di forum mana yang kita akan bisa selesaikan? Kalau Anda tadi berpikiran secara ideal, Saudara Ahli ideal, negara ini demokratik, penyelenggaranya bagus, ya, enggak apa-apa. Itu yang pertanyaan saya. Lalu yang kedua. Kalau kita bicara pengawasan, ya, Pak MARGARITO, memang ada tahapan-tahapan pengawasan sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Eksekusinya itu ada di setiap tahapan. Tetapi kalau dilihat secara kelembagaan, KPU dan panwas itu konteksnya itu satu badan. KPU satu badan dengan PPK, PPS, KPPS, itu satu badan. Kemudian Bawaslu provinsi, Bawaslu pusat, Bawaslu provinsi, panwaslu kabupaten, sampai dengan panitia pengawas kecamatan itu juga satu badan. Makanya ada pendelegasian wewenang dalam konteks undangundang yang diberikan, tetapi bukan berarti bahwa tidak sah tindakan institusi atasnya. Karena kewenangan dia itu bukan hanya kewenangan instruktif. Tetapi juga dia bisa memberikan ... menjalankan kewenangan yang namanya kewenangan untuk supervisi, misalnya. Itu, Bawaslu pusat bisa mensupervisi Bawaslu provinsi. Begitu juga seterusnya. Nah, bukan berarti dia dianggap sebagai satu institusi yang melanggar ketika kewenangan itu tidak ... nah, kedua, saya mau tegaskan bahwa kalu infrastruktur politik penyelenggara pemilu ini Bawaslu, panwaslu itu baik, saya kira dia akan mengerti apa yang menjadi pandangan Pak MARGARITO. Dia tahu kapan dia harus bertindak, kapan dia tidak boleh, kapan dia akan la ... lakukan. Dia tahu itu. Tapi kan dengan sistem politik itu tidak seperti ini, dengan kesadaran dan pemahaman yang tidak utuh dari penyelenggara pemilu khusus ... misalnya Bawaslu atau KPU juga harus kita sadari. Tidak exactly 137

kemudian kita mengatakan ini sah, ini tidak sah tindakannya, enggak begitu. Kalau mau bicara dalam konteks bagaimana menemukan sebuah pemilu yang kredibel, pemilu yang ... yang ... yang baik untuk melahirkan pemimpin yang baik. Itulah pandangan ... pandangan saya. Saya kira begitu, Yang Mulia. Terima kasih. 1071. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tadi saya mau setop enggak enak. Jadi ini memang menguji keahliannya Pak MARGARITO. Silakan. Silakan. Silakan. 1072. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Baik, Yang Mulia. Kalau kita belajar sejarah pemilu, sejak pemilihan Marcus Tulio Sisero, tahun 106 M, ketika Beliau ingin jadi ... memilih menjadi konsul, kita sudah ditemukan pada saat itu cukong, tukang membayar. Para cukong yang atur suara. Pergeseran suara antarwilayah sejak saat 6 ... 106 M Romawi kuno, pemilihan Marcus Tulio Sisero. Semua orang tahu siapa Sisero. Dia negarawan top, Romawi kuno yang pendapatnya ... orang yang belajar ilmu hukum tahu. Inggris, kita tahu hak pilih tidak jatuh serta merta, tumbuh pelanpelan, begitu juga Amerika Serikat. Amerika Serikat baru utuh tahun 1964. Kalau mau kritis, pemilu adalah cara menipu terhebat. Karena itu di luar konteks ini, saya orang yang tidak setuju pemilu langsung, termasuk pemilu ini. Termasuk pemilu pemilihan gubernur, bupati, wa ... wakil bupati, walikota, wakil walikota ini, yang dilakukan secara langsung. Dari awal saya bilang, saya enggak setuju. Karena begini ini. Yang kemarin ... setuju luar biasa. Dan urusan ketidak ... ketidaktelitian, ketidaktepatan, ada motivasi yang buruk, dan lain-lain. Yang tadi Pak Yuna ... Pak Yuna bilang, kalau di .. di pemerintahan itu ada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang di sini ada asas legalitas, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga atas motif ... motifasi yang baik. Ini terjadi, terjadi. Dan itu sebabnya kita buka ... bikin prosedur, Mahkamah periksa. Agar jangan orang main sembarangan saja. ”Wah, saya menang. Kamu kalah.” Baru di sini periksa berdab, secara bermatabat, secara detail di sini. Baru kita letakkan. Yang hak, ya hak. Yang bukan hak, ya bukan hak. Sah, ya sah. Tidak sah, tidak sah. Luruslurus saja. Sebab kita juga enggak bisa menipu Tuhan. Kita-kita ini bisa baku tipu, tapi Tuhan kita enggak bisa kita tipu. Begitu, jadi, ya, inilah prosedur yang tersedia dalam seluruh negara demo ... negara hukum demokratik untuk mengoreksi tindakantindakan negara yang dianggap salah secara hukum. 138

Nomor 1. Nomor 2, dengan segala hormat saya ... saya kepada Pak Yuna, oke, KPU sampai dengan di bawah, katakanlah satu organ gitu, ya. Saya sebut saja begitu. Pemerintah ini juga satu. Kalau kita bicara tata negara, dari segi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah itu cuma presiden. Satu. Yang lain-lain itu dapat kuasa dari presiden. Nah, tapi oleh hukum, pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat dikonstruksi sebagai setara. Bukan subordinat. Karena itu, ada delegasi kewenangan. Kalau dia anak buah, bukan delegasi, penugasan. Kalau dia lebih tinggi atau kalau dia anak buah, bisa mandat, bisa kuasa. Bukan delegasi. Dalam ilmu hukum, delegasi hanya diberikan kepada organ yang setara. Sebut saja saya kutip undang-undang nomor tentang KPU dan Bawaslu gitu, ya. Undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu. Saya setuju bahwa KPU satu organ, tetapi peletakkan kewenangannya khusus dalam perkara pilkada jelas panwas kabupaten melakukan apa, apa kewenangan. Dalam ilmu hukum, hak dan/atau kewenangan, hanya ditemukan dalam hukum. Tidak di luar itu. Kalau di luar itu, sewenangwenang. Hak hanya dapat atau kewenangan hanya ada dalam hukum didefinisikan dan dinyatakan dalam hukum. Di luar itu, tidak. Seperti tadi sudah saya sebutkan, panwascam, panwas kabupaten, berbeda kewenangan. Satu secara organik, ya. Tapi kewenangan, dibikin berbeda, dinyatakan dalam undang-undang. Mau apa kita? Tidak punya pilihan. Harus kita tunduk. Dan kalau itu menimbulkan kerugian pada orang lain, apa boleh buat, risiko, konsekuensi yang mesti dihadapi. Saya setuju, begini, saya tidak bilang bahwa orang memilih lebih dari satu kali itu, saya tidak bilang bahwa orang memilih lebih dari satu kali itu sah. Tidak sah. Tapi jangan karena ada di TPS itu, ada satu orang memilih dua kali, atau lebih dari satu kali, terus 120 suara di TPS itu semuanya tidak sah. Tidak ada nalar ilmu hukumnya. Kesalahan A, dibebankan kepada orang yang tidak bersalah. Tidak ada. Tidak ada tanggung jawab kolektif kayak begitu. Dalam ilmu hukum, sekurangkurangnya dalam Undang-Undang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 yang sudah saya sebutkan itu tadi. Tanggung jawab tunggal. Kalau satu itu, ya sudah. Itu saja. Kan kita tahu yang haram dan halal tidak bisa digabung. Tidak boleh haram halal gabung menjadi halal, enggak bisa. Atau haram dan halal digabung menjadi haram, enggak bisa. Haram ya haram, halal ya halal. Salah satu, ya kau salah. Keluar. Selesai. Kalau saya bilang ya, satu yang salah karena orang itu memilih dua kali pada TPS itu, ya suara itu tidak sah. Jangan dipakai dasar untuk kasus pada orang. Begitu. Nah, soalnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa orang yang memberikan suara itu rahasia. Kok bagaimana Anda tahu bahwa Margarito memilih dua kali, dua kali coblos. Terus, bagaimana ceritanya itu? Ini perihal kita tidak diberikan kemampuan seperti malaikat untuk 139

tahu. Tidak ada juga alat untuk menyadap atau rekam, bagaimana cara kita tahu. Itu saja yang di … cukup. Yang tidak sah, ya tidak sah. Yang sah, ya sah. Jangan satu tidak sah, seratus suara yang sah itu menjadi tidak sah juga. Dalam ilmu hukum ada prinsip dan itu dianut juga dalam undang-undang ini untuk sebagian. Tanggung jawab itu tidak bisa didelegasikan atau dibebankan kepada orang yang tidak bersalah. Yang saya kira … sebagai konsekuensi dari sifat hak, ya memang hak tidak menggunakan mau apa. Cuma dalam negara demokrasi kita hargai, kita undang. Kita hargai absolute, kita undang. Dia datang tapi, “Ah, sudahlah, saya enggak mau ah, manusia-manusia ini ngaco semua ini. Sebelum menjadi gubernur saja mereka bilang top, saya ini malaikat saya jujur, jujur, jujur.” Begitu jadi gubernur atau jadi bupati atau jadi walikota, dua-tiga hari juga pas melewati kampung yang dia menang di situ, dia naik (suara tidak terdengar jelas) juga enggak kenal kalau orang-orang kampung itu kok. Banyak juga begitu-begitu. Jadi kalau ada orang kampung yang datang, terus lihat-lihat begini, “Ah ini payah semua ini, enggak mau pilih,” enggak apa-apa. Tidak … tidak salah secara hukum. Sudah diundang dia. Dia datang, dia berubah pikiran, “Ini orang ini punya potensial bohong ini orang. Nanti kalau dia jadi pejabat ini dia enggak … enggak amanah ini orang ini. Ah enggak usah deh dari pada saya ikut bertanggung jawab juga, enggak usah.” Enggak salah. Tetapi salah juga kalau dia sudah datang di situ, “Pak, saya ini mau mencoblos, hanya saya ini tidak ada … apa … tidak masuk dalam DPT.” “Anda dulu tidak daftar.” “Tapi saya mau mencoblos. Ini KTP saya.” Katakanlah, “Oke kali ini coblos itu.” Bagaimana caranya? Ada ini niat baik, bisa saja, tulis saja di kertas. Kalau daftar yang lain tidak … tulis saja di kertas, masukin saja di dalam kotaknya apa … taruh situ, biar cek. Karena niat baik ini juga pen … niat baik adalah hal yang fundamental, kalau bohong kan kita tipu saja, enggak usah simpan itu kertas yang lain itu. Kurang-lebih begitu, Yang Mulia. 1073. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, saya saran suatu saat dilakukan seminar besar-besaran mengenai pilkada ini. Ya, ini memang Para Ahli bervariasi cara pikirnya, tentu saling kita hormati ya. Dan saya melihat selama persidangan ini banyak hal yang memang hikmahnya bisa kita ambil, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak, semuanya logis. Tapi happy ending-nya tentu nanti harus satu, kan begitu, ya. Oke, Pak Margarito ya, Margarito Kamis. Silakan, Termohon. Masih ada. Ini timernya masih jalan. 140

1074. KUASA HUKUM TERMOHON: IWAN SATRIAWAN Argonya masih jalan, ya. Terima kasih, Yang Mulia. 1075. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan. 1076. KUASA HUKUM TERMOHON: IWAN SATRIAWAN Yang terpelajar, Profesor Margarito Kamis (…) 1077. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini kayak disertasi, ya. 1078. KUASA HUKUM TERMOHON: IWAN SATRIAWAN Saya setuju dengan pendapat Saudara tentang tadi . Kalau saya dulu pakai istilah (Ahli menggunakan bahasa asing), dalam bahasa inggrisnya itu no rights for unjust effort bahasa tadinya digunakan oleh … itu tradisi-tradisi Islamic Legal Maxims, itu dikenal dalam kaidah fiqih. Jadi, saya setuju dengan pendapat ini. Mudah-mudahan Bung Margarito juga setuju dengan posisi kami. Tapi ada yang perlu klarifikasi Bung Margarito, Pemohon itu mungkin biar sama ya, masih dari Pemohon, ya. Dalam konteks rekomendasi panwas … ini asumsinya taruhlah ini panwas kecamatan, ya? Walaupun faktanya itu tidak pada kecamatan, ya? Panwas kabupaten yang berkarbonasi. Tapi, kalau pun itu panwas kecamatan, pertanyaan saya adalah apakah rekomendasi yang diberikan oleh panwas itu, kalau saya mengatakan rekomendasi itu tidak instruktif. Apakah harus ditindaklanjuti oleh KPU? Karena pemahaman sepertinya dari bahasanya Mas Sirra, dia mengatakan … Beliau mengatakan rekomendasi itu harus dilaksanakan oleh … oleh siapa … oleh KPU, kalau saya mengatakan namanya rekomendasi bukan instruksi, itu tidak harus, kalau menurut kajiannya KPU tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Bagaimana menurut pandangan Dr. Margarito? Terima kasih. Ada satu lagi. 1079. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, satu lagi. Boleh dua.

141

1080. KUASA HUKUM TERMOHON: Terima kasih,Yang Mulia. Saudara Ahli yang kami hormati, semua ini yang ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh rekan kami. Kalau kita bicara terkait dengan sistem penyelenggaraan pemilu, kita kan berbicara terkait dengan tata laksana penyelenggaraan dan tata laksana pengawasan yang itu ditempatkan pada masing-masing lembaga. Regulasi terkait dengan tata laksana penyelenggaraan, itu diatur oleh KPU. Tata laksana pengawasan itu diatur oleh Bawaslu. Terkait dengan hal ini, terkait dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif itu di … diatribusikan oleh undang-undang bahwa hal tersebut diatur oleh peraturan KPU. Setelah kita melihat bahwa di dalam peraturan KPU dikatakan bahwa hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh panwas kecamatan seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, itu disampaikan kepada PPK paling lambat dua hari setelah pemungutan suara. Itu artinya bahwa mekanisme penyelanggaraan itu mengikat seperti yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa yang namanya tatanan penyelenggaraan mengikat semua pihak apalagi termasuk oleh KPU sendiri. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana terhadap rekomendasi yang dikeluarkan di luar dua hari setelah … dua hari sebagaimana ketentuan yang diatur oleh PKPU. Menjamu hal tersebut, Saudara Ahli, kalau kita melihat rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwas kabupaten walaupun kami setuju bahwa seharusnya itu adalah panwas sebagaimana jawaban kami terhadap panwas kabupaten. Kalau kita melihat substansi di rekomendasi, itu adalah mengatakan dalam dua kali suratnya, “Kami merekomendasikan bukan pemungutan suara ulang, tetapi buk … tetapi adalah pemungutan suara susulan.” Kaitannya tadi dengan prinsip yang disampaikan oleh Saudara Ahli bahwa setiap rekomendasi atau keputusan yang diambil oleh sebuah lembaga negara, itu keadaannya harus sungguh-sungguh ada. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, kalau kita melihat hal-hal yang jadi penyebab terkait dengan pemungutan susulan atau pemilu susulan, itu harus ada kerusuhan, harus ada gangguan keamanan, ada yang namanya bencana alam atau ada gangguan lain. Terkait dengan penyelesaiannya, bagaimana kalau pandangan kami bahwa ketiga alasan objektif sebagaimana yang dimaksud oleh regulasi penyelenggaraan itu tidak ada, apakah diterima oleh ala … diterima oleh hukum bahwa rekomendasi yang sebenarnya alasan objektifnya tidak ada, dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan disampaikan di luar waktu penyelenggaraan, apakah bisa diterima oleh hukum? Terima kasih, Saudara Ahli.

142

1081. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Yang terakhir, ya ... yang untuk yang terakhir, ya. (Suara tidak terdengar jelas) tegas, tidak sah. Tegas itu enggak sah. Kadang tidak apa ... apa ... Anda bikin rekomendasi atau bikin keputusan pada saat kenyataan yang dikhayalkan, kan enggak bisa. Mesti kenyataan yang nyata, begitu. Apalagi kalau sudah di luar kan, itu kan enggak bisa, tadi sudah saya ... tegas kok Pasal 112 itu ... tegas kok, jelas, simpel sekali gitu, ya sudah, gitu. Kan begini, orang-orang yang belajar hukum islam ini sebenarnya hebat. Sebab itu adalah hal yang menimbulkan hukum atau yang meneguhkan hukum. Kalau sebabnya tidak ada, hukumnya tidak ada atau sebabnya begini, pasti hukumnya begini, tidak bisa lain. Ada sebab yang menangguhkan, ada sebab yang menyampingkan, ada sebab yang meng ... meng ... meng ... apa ... meng .... meng ... menghilangkan atau menghapuskan, itu kalau Anda bicara hukum islam. Kalau hukum positif enggak ada itu. Titik dua, ya titik dua, saya kira tidak pernah tahu dalam ilmu hukum dari S1 sampai S3 enggak dijelaskan barang itu, kalau di hukum Islam banyak, begitu. Jadi, kalau keadaan itu tidak ada, mau merekomendasi apa? Rekomendasi merujuk pada keadaan konkret. Kalau keadaan konkretnya tindak ada, mau berekomendasi apa? Mengarang? Tidak sah. Saya berpendapat begini, begitu, ya. Dalam hukum pilkada ini, rekomendasi itu memiliki karakter imperatif. Sebab kalau tidak begitu, jujur saja begitu, ya. Ini kita mesti terbukalah, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kekacauan ... apa ... atau ketidakmantapan pemilihan kepala daerah ini, sebagian disebabkan tindak-tanduk penyelenggara, tidak bisa kita bohong itu. Banyak orang diberhenti-hentikan di ... di ... di DKPP sana, manusia-manusia diberhentikan DKPP, itu kan manusia-manusia penyelenggara itu, tidak bisa kita bohong itu. Nanti kalau tidak ikat itu, orang itu, nanti suka-suka dia, yang tadi seperti, Pak Yuna bilang itu, bisa suka-suka. Dan itu kita temukan kok. Di Mahkamah ini kan kita tahu nih, di daerah saya Halmahera Selatan ada 28 TPS, suruh cek itu suara. 20-nya tidak tahu ada di mana, 8 ada, 20 enggak tahu ada di mana. Di daerah ini juga di pileg kemarin bermasalah juga. Di pilgub kemarin bermasalah juga. Setiap kali pemilu di ... di Maluku Utara, daerah ini bermasalah terus-menerus. Pemilu dulu ... pemilu gubernur bermasalah, masih demokratif bermasalah. Pemilu bupatinya bermasalah. Dua kali pemilu bupati bermasalah. Dua kali pemilu gubernur bermasalah. Ini pemilu lagi ... bupati lagi, bermasalah lagi, ini KPU ini nih, Halmahera Selatan. Jadi, kita tidak bisa tutup mata. Oleh karena itu, saya memang membaca undang-undang ini, memang harus diberikan sifat imperatif terhadap rekomendasi itu. Kalau dia keliru, ya kita koreksi di sini, kalau sampai di sini. Sayangnya, kan Pasal 158 itu batasi sampai jalan situ 143

doang, sampai di bawah sana tuh. Mau bikin bagaimana? Ya, kan. Begitu, Pak Yuna. Jadi begitu, Pak. Kalau saya intepretasi saya begitu, pandangan saya bahwa rekomendasi dari Bawaslu itu mesti di ... ini tentu saja dengan asumsi bahwa keadaan yang betul-betul ... keadaan materiilnya ada di periksa atau rekomendasi itu dikeluarkan juga by prosedur atau by law, maka itu oke. Begitu, cara pandang saya. 1082. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, ya. Pak Sirra Prayuna, pernah ngundang Pak Margarito jadi ahlinya enggak? 1083. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA (Suara tidak terdengar jelas). 1084. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS PDIP, Pak. Saya kemarin kan di tempat lain, Pak. Jadi … cuma sebagai kawan, kita kawan, Pak. 1085. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, Pak Suhartoyo, Pak Wahid, ada? Silakan, Pak. 1086. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tidak, saya … memang di dalam permohon pengajuan Ahli terkait, ya, Ahli akan menjelaskan tentang prosedur penerbitan hasil kajian dan rekomendasi panwas kabupaten/kota, sesuai undang-undang yang berlaku. Kemudian, menjelaskan akibat hukum dari lahirnya hasil kajian atau rekomendasi panwas kabupaten yang cacat prosedur. Saya kira sudah dijelaskan tadi oleh Ahli. Memang yang disampaikan tadi nampaknya, keinginan Ahli bahwa norma di Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu agar menjadi imperatif, gitu ya. Namun, rumusan di Pasal 2 itu tidak imperatif. Pemungutan suara dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti, terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, eh, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dari kualifikasinya ini, ya, harus lebih dari seorang keadaannya seperti itu. 144

Dan yang kedua normanya memang dapat, ini yang ada di dalam Pasal 112, nah ini bagaimana, Pak Ahli. Karena normanya di sini dapat. Artinya tidak wajib atau pun kata dapat tidak ada biasanya dipahami dalam perundang-undangan itu diartikan suatu yang wajib, imperatif, tapi karena jelas di sini ada dapat, maka ini ya mungkin yang digambarkan oleh Ahli tadi kadang-kadang selama ini ... ya karena ada normanya menyebut dapat, ya. Ini bagaimana, Pak Ahli? Terima kasih. 1087. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Baik, Yang Mulia. Itu pun masih digantungkan lagi. Karena kalau lihat rumusan sistematika itu kan setelah dapat, jika. Jika itu bukan sekedar menunjuk a, b, c, dan d, tetapi panwas teliti, periksa, yakin ada a, b, c, d, dan e baru bisa, kalau tidak ada, tidak bisa juga, begitu. Dan panwas kita tahu dalam membaca … kalau pembentuk undang-undang hendak memberi alternatif tindakan kepada penyelenggara atau para subjek yang dituju dari undang-undang itu, maka mereka biasa menggunakan kata dapat. Itu memberikan pilihan, memungkinkan ada deskresi. Tetapi dalam norma ini diikuti lagi, selain dapat, jika. Boleh saja Anda lakukan, tapi kalau ada ini, ini dan ini. Kalau ini tidak ada, norma ini menjadi tersampingkan, tertangguhkan, tidak bisa dilakukan juga. Jadi, saya berpendapat bahwa memang yang menentukan adatidaknya keadaan-keadaan yang dinyatakan dalam huruf a, b, c, d, dan e hanyalah panwascam. Tindakan ini imperatif, tidak bisa tidak diperiksa atau tidak bisa diteliti, lalu keluar rekomendasi, tidak bisa. Yang saya maksudkan imperatif, di situ. Wajib dia teliti keadaan itu, wajib periksa keadaan itu. Yakin rekomendasi keluar, kalau sudah begitu, ya ... dan itu teliti dan periksa bersifat imperatif dan yang melakukan itu adalah panwascam, bukan yang lain, itu imperatif. Itu yang saya maksudkan, Yang Mulia. 1088. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, terima kasih. 1089. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Pak Margarito, jadi saya sederhana saja. Jadi, konsep Anda tadi, jadi untuk memperkuat hak harus ada dua hukum yang meneguhkan atau gimana kira-kira seperti itu. Kemudian, satu hal lain bahwa hak itu timbul karena adanya sebab yang sah. Persoalannya kan kalau kita hadapan pada perspektif perkara ini atau konsep pilkada secara universal kan mestinya ketika seseorang itu mendapatkan hak, namun ternyata ada kerapuhan, mungkin di ... di, secara sederhana diprosesnya. Nah, 145

tentunya kan untuk meneguhkan hak, itu kan tidak hanya semata-mata hukum formal kemudian yang saling melengkapi, tapi tentunya kan juga ada secara substansial bahwa memang proses itu sendiri juga tidak rapuh, kan harusnya begitu. Nah, bagaimana menyandingkan antara konsep substansinya mestinya juga harus memperkuat hasil, sehingga sah yang menjadikan ending tadi menjadi kuat, ini kalau saya komparasi dengan apa ... konsep-konsep Pak Margarito tadi, satu itu, Pak. Mungkin ada jalan keluar, ya, nanti biar Mahkamah juga bisa punya apa ... referensi juga. Kemudian yang kedua, Pak Margarito. Kalau seseorang memberikan suaranya kepada salah satu atau salah satu pasangan calonlah, itu kan sebenarnya dia tertarik karena mungkin dia mengharapkan bahwa dia akan mempunyai calon pemimpin yang credible. Secara tidak langsung sebenarnya di situ ada kesepakatankesepakatan sebenarnya, meskipun secara tegas tidak muncul. Tapi saya kira ada hak dan kewajiban yang harus saling ... saling dipikul oleh antara pemilik suara dengan yang diberi suara. Di dalam prinsip-prinsip kesepakatan, tentunya kan tidak bisa jauh dari asas-asas sebuah perjanjianlah. Salah satunya bahwa harus ada klausal yang halal, Pak. Bagaimana kalau kemudian kesepakatan yang saya ilustrasikan tadi, ini bisa debatable ini soal kesepakatan itu karena masih tanda petik deh, kalau kita ... kita ilustrasikan masih tanda petik. Tapi saya bisa ... bisa anu ... bisa apa ... menarik itu bahwa itu semacam ada kesapakatan, paling tidak kesapakatan hati, kesepakatan batin bahwa dia memberikan suara itu karena tadi itu tujuannya ingin mendapatkan ... tapi ternyata dalam proses itu sendiri ada klausal yang tidak halal. Karena tercederai oleh adanya praktik-praktik mungkin (suara tidak terdengar jelas) yang tidak halal bisa juga karena politik uang. Bisa juga karena ada petugas yang memang kemudian membawa misi kepentingan salah satu pihak yang akhirnya mencederai proses kesepakatan tadi yang masih kita tanda petikkan tadi. Bagaimana menurut Pak Margarito, apakah tetap kita tetap lihat hasil saja, yang penting hasil? Terus ada step-step seperti itu yang harus kita cermati sebenarnya apa bisa kita abaikan, kan gitu lho, Pak? Mohon pandangan, Bapak. Terima kasih. 1090. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Baik, Yang Mulia. Untuk hal yang pertama tadi, itu juga yang sebenarnya yang menjadi apa … yang menggurah saya, dan itulah yang mengantarkan saya pada akhir pernyataan tadi, saya mengutip sebuah … apa … perspektif dalam ilmu hukum bahwa jika terdapat hal yang meragukan, maka ambillah hal yang paling mungkin bisa dipercaya. Karena Bapak mesti memutus, tidak bisa Bapak keluar dari sini dengan atau perkara ini berakhir dengan tidak adanya keputusan. Bapak mesti 146

memutus, tapi Bapak menemukan dalam setelah (suara tidak terdengar jelas) adab, Bapak mesti ambil yang paling aman, begitulah dalam prinsip ilmu hukum. Jalan yang paling mungkin yang paling bisa di, di, dipertanggungjawabkan, yaitu yang disebut dengan jika terdapat keraguan, maka yang paling amanlah yang paling dekat dengan yang bisa diyakini, itulah yang harus ditempuh. Itu cara … itu … saya mesti jujur bilang ke Yang Mulia, prinsip ini saya kutip karena memang sebagai orang yang tahu dunia pilkada ini, saya juga tidak bisa tutup mata, Yang Mulia. Bukan kita … bukan baru kali ini saya amati atau ikut dalam sidang-sidang kayak begini, jadi saya sekali lagi tidak bisa menutup mata terhadap seperti yang … Yang Mulia sampaikan tadi. Itu satu, yang kedua, Yang Mulia. Di dalam persidangan yang lain, saya menyifatkan atau mengandaikan pemberian suara itu sebagai pernyataan kehendak pemilik suara. Saya berkehendak agar bapak yang milih saya, pemilik suara adalah pernyataan kehendak dirinya bahwa dirinya itu dipimpin oleh orang ini. Ya, kalau kita baca ilmu-ilmu hukum terutama tata negara yang kita tahu ada faktum subjectionis, faktum subjectionis dari Roso [Sic!] dalam menggambarkan soal asal-usul kekuasaan ini. Ada memang kewajiban tampak seperti ada kewajiban timbal balik antara pada pihak yang berjanji itu dan janji hanya saya setujui, Yang Mulia, 100% karena memang begitu hukumnya dan begitu nalarnya, tidak bisa hal yang tidak sah itu melahirkan hal yang sah. Hanya klausal yang sah yang melahirkan keadaan hukum yang sah. Sebaliknya, kalau keadaan hukum klausalnya tidak sah, tidak bisa melahirkan keadaan hukum yang sah … et, ya. Apa … karena tadi muaranya adalah … ya ini hebat sekali ini, orang itu akan menjadi apa … mau jadi mendapatkan hak tetapi ada prosedur, ada money politics, macam-macam ini tipu-menipu dalam pilkada ini. Ada uang, ada panci, belanga, ada beras, ada segala macam, mungkin di sini tidak, Pak. Tapi di tempat lain ada belanga, ada bola kaki, ada macam-macam. Ada beras, ada duit yang dua puluh ribu, ada yang lima puluh ribu, ada di Polda Metro Maluku Utara sekarang sedang proses, sekarang. Saya ngotot harus protes. Tapi itu tadi, Gakkumdu misalnya di proses-proses (suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia. Di kompas tadi juga bilang orang panwas itu mengakui kok, Pak. Banyak laporan yang sampai Gakkumdu diproses, di Kompas tadi hari ini. Ya, kayak begitu terus orang itu sudah dapat suara, bagaimana itu, Pak? Itu sebabnya tadi saya bilang, saya tidak setuju ini pilkada langsung ini, ini ngerusak ini. 1091. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sebentar, Pak. Tapi kalau pun Bapak tidak setuju, langsung kemudian melalui perwakilan apakah juga menyelesaikan persoalan? 147

1092. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Akhirnya kita agak sedikit sosiologis ini, Pak, Yang Mulia, kita keluar ini, Pak. Kan, begini, Pak. Saya (...) 1093. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi coba pertanyaan saya sudah dijawab tuntas belum tadi? 1094. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Sedikit aja lagi, Pak (...) 1095. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau belum tuntaskan dulu baru tanggapi. 1096. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Ya. Sedikit, ya, Pak, mengenai tadi bahwa ini ada betul, ini ada yang menang, ini ada yang kalah, tampaknya ini mesti dapat hak tetapi ada kenyataan seperti ini, maka … ya, mendalami ilmu hukum universal kadang seperti ini dinyatakan bahwa tempuhlah jalan yang paling dekat dengan kebenaran yang diyakini. Itu jalan yang tersedia dalam ilmu hukum. Sampai pada batas tertentu kalau mau setuju atau tidak setuju, suka atau tidak setuju … tidak suka dan positifistik tapi Mahkamah pernah menggunakan itu, di waktu yang lain mengeyampingkan sedikit, tapi Ibnu Taimiyah jelas yang namanya keadilan Alquran, hadis, lurus, Tidak tambah, tidak kurang, a? a, b? b. Suka atau tidak suka, sakit atau tidak sakit, pahit atau tidak pahit, a? a, b? b titik. Mau suka atau tidak suka. Sebab kalau tidak begitu, semua penguasa yang otoriter menggunakan keadilan progresif, keadilan substansial, bergeser dari teks, kalkulasi sendiri, bikin hukum, suruh orang propaganda pakai pers di luar, ini benar, ini benar, ini benar. Kita mengerti ini permainan kayak begini ini, asal-usul ilmu barang … ilmu-ilmu ini, ini. Buku-buku yang paling mutakhir sekarang banyak-banyak menerangkan soal begini-an. Membantu kita menemukan cakrawala yang lebih substansial, Yang Mulia. Jadi, saya, kalau saya, saya berdiri pada prinsip itu tadi, saya akan tempuh jalan yang paling tengah, yang paling aman karena dekat dengan keyakinan saya dan bisa bisa dinalar. Kita bukan Tuhan dan karena kita mesti memutus. Itu untuk pertanyaan … 2 pertanyaan, Yang Mulia, tadi. Khusus mengenai yang terakhir, sudah Pak, kalau memang ini, DPR-DPR ini juga, kacau, Pak. 148

Tetapi, kan yang mengacau cuma mereka, 40 orang itu, kalau di kampung. Ustad-ustad tidak rusak, Pak, jujur, Pak, jujur, Pak. Saya pernah … jujur, Pak. Saya sama dengan sahabat, Yang Mulia, ini, Yang Mulia, Ketua ini. Pernah coba-coba itu, Pak, baru coba-coba itu. Datangdatang ustad minta uang tiap hari, Pak, telepon sampai kita pusing, Pak. Hari ini, tatanan sosial-politik, sosial-budaya, agama rusak dengan barang ini, pilkada ini. Tapi kalau di DPR yang rusak, yang rusak cuma 40 orang itu. 1097. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dimonitor KPK terus? 1098. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS Nah, suruh aja sadap Hp-nya, Hp istrinya, Hp konco-konco nya, sadap, beres, Pak. Orang itu, 40 orang saja, tidak kita, anak/bini, laki dengan bini, anak dengan Papah, ipar-iparan, pengurus masjid, pengurus … Pak, di Halmahera sekarang pecah, Pak, pengurus gereja. Bukan … bukan Gamgi di … di gereja … di satu aliran … apa … di kristiani itu, pecah 2 jadi pengurusnya, gara-gara pilkada, Pak, kan rusak, Pak, padahal demokrasi. Orangnya sering mengatakan bahwa ini pilkada tidak langsung ini, tidak demokratis. Yang milih … yang sistem parlementer yang memilih Perdana Menteri langsung cuma Israel. Inggris itu dari 1721 sampai jam ini, tidak langsung, Seluruh negara Eropa daratan tidak langsung, Amerika itu tidak langsung. Kenapa kita bilang mereka langsung? Melihat dengan demokratis, lalu kita di sini tidak demokratis? Ilmu macam apa ini, tidak rasional, tidak teruji, tidak terverifikasi, enggak koherens yang lain bilang ya, sini bilang tidak. Itu sekadar wacana, Yang Mulia. 1099. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah, jadi, berbagai macam demokrasi memang di dunia ini. Perancis itu Embahnya demokrasi, tetapi kepala negaranya juga tidak pernah dipilih. Tetapi diusulkan, diangkat langsung oleh pemerintah pusat. Begitu ada masalah, di daerah langsung diberhentikan, aman, no problem. Jadi, di daerah-daerah juga aman dan sejahtera. Jadi, Pak Margarito, kita banyak bicara HAM, bicara kebenaran, Al haqqu mir robbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, watawa saubil haq watawa saubil shabr. Jadi, saya kira ke depan perlu kita bicara tentang masalah sistem, ke depan mana yang lebih baik, ini perlu. Saya kira, bermanfaat untuk bangsa ini, semua. Oke, terima kasih, Pak Margarito, satu setengah jam bersama Margarito, terima kasih, terima kasih. Kalau bisa ditulis yang tadi itu, 149

bagus sekali. Tetapi kami merekam kok, ya. Ya, itu makanya, Pak Sirra, panggilan Pak Sirra ganti-ganti, kadang Sirra, Kadang Rayuna, lha, namanya Sirra Prayuna. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita masuk sesi mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait, ya? Ya, betul, ya? 1100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Betul, Yang Mulia. 1101. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, sambil mempersiapkan, kita skors tujuh setengah menit. KETUK PALU 1X SIDANG DISKORS PUKUL 15.01 WIB SKORS DICABUT PUKUL 15.15 WIB 1102. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Skors sidang kita cabut. KETUK PALU 1X Ini Para Saksi dari Pihak Terkait, ya. Ibu Rosna Ningsih, ananda apa adinda lah, ya jauh sekali dari saya. Nurlina, S.Sos., La Ode Tamsil, ya Tamsil ini belum di sumpah, ya? Berani disumpah? Benar ini? Oke, disumpahnya nanti, ya. kemudian Milwan ... Pak Milwan, ya, Bapak Muhammad Ichsan, S.H., M.H. kalau begitu, Pak La Ode Tamsil ke depan dulu, diambil dulu sumpahnya, ya. Silakan Pak Wahiduddin. 1103. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, Saudara La Ode Tamsil, ini kan sebagai saksi ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan, ya. "Bissmillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

150

1104. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bissmillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. 1105. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saksi Rosna Ningsih, hidupkan miknya, pencet dulu, nah itu kalau dipencet dia nyala. Saudara bertempat tinggal di mana? 1106. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. 1107. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, Lohia, ya? 1108. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1109. KETUA: PATRIALIS AKBAR mana?

Oke. Waktu, Saudara memilih, ya ikut mencoblos itu berada di

1110. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Di rumah, Yang Mulia. 1111. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di Lohia itu? 1112. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1113. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Saudara di sini diminta oleh Pihak Terkait ini memberikan ketarangan tentang bahwa, Saudara hanya memilih 1 kali, betul? 151

1114. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Betul, Yang Mulia. 1115. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di mana, Saudara memilih 1 kali itu? 1116. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Di TPS 3 Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. 1117. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu di TPS 3? 1118. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1119. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 5 berapa kali? 1120. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Kurang jelas, Yang Mulia. 1121. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 5 milih juga, enggak? 1122. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak, Yang Mulia. 1123. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 6? 1124. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak, Yang Mulia.

152

1125. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 7? 1126. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak, Yang Mulia. 1127. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, jadi cuma di TPS 3? 1128. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1129. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waktu itu pernah ke TPS 1 enggak? 1130. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak pernah, Yang Mulia. 1131. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, tidak pernah. Jadi cuma 1 kali memilih? 1132. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1133. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada enggak orang lain yang lain itu bernama Rosna Ningsih juga? 1134. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Itu saya kurang tahu, Yang Mulia. 1135. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, tidak ... tidak tahu ya?

153

1136. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1137. KETUA: PATRIALIS AKBAR Atau jangan-jangan satu-satunya kamu namanya Rosna Ningsih? Bagus sekali namanya ini. 1138. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Terima kasih, Yang Mulia. 1139. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, jam berapa waktu itu memilih? 1140. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Sekitar jam 12.00 WITA. 1141. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jam 12.00 WITA? 1142. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1143. KETUA: PATRIALIS AKBAR Namanya ada di dalam DPT? 1144. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Kalau itu saya tidak tahu. 1145. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kamu dapat panggilan memilih? 1146. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak dapat, Yang Mulia. 154

1147. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bagaimana bisa memilih kalau enggak dapat panggilan? 1148. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Saya memilih pakai KK atau kartu keluarga. 1149. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang dibawa waktu itu KK atau kartu keluarga atau atau? 1150. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Kartu keluarga. 1151. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kartu keluarga. Kartu keluarga yang dibawa? 1152. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1153. KETUA: PATRIALIS AKBAR Boleh memilih? 1154. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Boleh. 1155. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jam 12.0 WITA? 1156. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1157. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kenapa tidak dapat pangilan?

155

1158. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Kalau itu saya tidak tahu. 1159. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak tahu. Tapi kamu betul warga di RT 1, RW 2, Desa Lohia? 1160. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Betul, Yang Mulia. 1161. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jujur, ya? 1162. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1163. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Masih ingat cara memilih? Cara memilih masih ingat? 1164. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Masih ingat, Yang Mulia. 1165. KETUA: PATRIALIS AKBAR Masih. Nyoblos atau bukan? 1166. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Nyoblos, Yang Mulia. 1167. KETUA: PATRIALIS AKBAR ya.

Nyoblos. Ya, ya, oke. Enggak usah disebutkan mau nyoblos siapa,

1168. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 156

1169. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nanti yang jadi Bupati nanti malah kamu ... oke. Ada lagi yang mau dijelaskan? 1170. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Itu saja, Yang Mulia. 1171. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu saja, cukup. Pihak Terkait ada yang mau ditanya? 1172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Cukup, Yang Mulia. 1173. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup. Pemohon ada yang ditanya? Ya, cukup, Ridwan? 1174. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Mungkin mempertegas saja bahwa apa tadi Saksi menyatakan bahwa memilih dengan menggunakan KK? 1175. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Betul. 1176. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Apakah tidak menggunakan yang lain, selain KK? 1177. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak Yang, Tidak Yang, Pak (...) 1178. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Yang Mulia juga enggak apa-apa. 1179. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mana tahu nanti dia jadi (...) 157

1180. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Tapi itu makar, Pak, ya. 1181. KETUA: PATRIALIS AKBAR Enggak apa-apa. 1182. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Mohon maaf, Majelis. 1183. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ambil alih enggak apa-apa ke sana. Kita sudah mengikhlaskan. 1184. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN ya?

Tapi Saudara Saksi siap untuk dikonfrontir dengan Saksi lainnya,

1185. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Siap. 1186. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Baik. 1187. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mengerti kamu yang namanya konfrontir? 1188. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak. 1189. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak. Coba Ridwan bahasanya jangan yang itu, ini (...)

158

1190. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Maksudnya di apa … dipertemukan dengan saksi lain yang menyatakan bahwa Anda memilih dengan cara lain dan itu dua kali pemilihan. 1191. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Siap. 1192. KETUA: PATRIALIS AKBAR Siap. 1193. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Baik, terima kasih. 1194. KETUA: PATRIALIS AKBAR Siap. Cukup satu saja, ya. Eh, satu lagi, ya, silakan. 1195. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Pernah memilih selain di TPS 3 itu? 1196. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak, Yang Mulia. 1197. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak, ya? Oke, cukup. 1198. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan, Pak. 1199. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, ini waktu memilih dengan menggunakan daftar pemilih tetap, itu di TPS mana?

159

1200. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Muna.

Di TPS 3, Yang Mulia. Di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten

1201. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ini di TPS 3? 1202. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1203. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kalau TPS 2 di mana letaknya? 1204. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Kalau itu saya tidak tahu. 1205. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Jadi, Saudara memilih di TPS 3? 1206. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1207. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Menggunakan? 1208. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH KK. 1209. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Formulir C-7? KK? Memakai DPT? 1210. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak, Yang Mulia. 160

1211. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Di TPS 2 tidak? 1212. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak, Yang Mulia. 1213. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Jadi hanya di? 1214. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH TPS 3. 1215. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS TPS 3. Itu sama desanya, ya, Desa Lohia, ya? 1216. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1217. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kecamatan Lohia. Nomor KTP ada enggak? 1218. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Tidak ada. 1219. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Yang diajukan oleh Pemohon ada nomor KTP-nya, dari mana ini Pemohon dapat datanya? KTP Lohia 7403136702960201, apakah ada buktinya? 1220. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Dari DPT, Yang Mulia. 1221. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dari DPT-nya. 161

1222. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, buktinya berapa, bukti P berapa itu? 1223. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Saudara masih ingat nomor DPT, nomor urut daftar pemilih tetapnya? 1224. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Saya memilih pakai KK, Yang Mulia. 1225. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pakai KK, oke, ya. Dipastikan hanya di TPS 3, ya. 1226. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ROSNA NINGSIH Ya, Yang Mulia. 1227. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sambil jalan, ya, Ridwan, ya. 1228. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, sambil jalan, terserah dia. 1229. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau ada nanti kasih tahu, ya, biar efisien, ya. Oh, ya, ya, nanti di … Cukup, Pak? Oke, Termohon? Cukup? 1230. KUASA HUKUM TERMOHON : IWAN SATRIAWAN Cukup. 1231. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, baik. Kita masuk Ibu Nurlina, S.Sos. Lahirnya di mana Ibu? Eh, tempat tinggalnya?

162

1232. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Di Desa Lohiya, Kecamatan Lohiya, Kabupaten Muna. 1233. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, sama-sama Lohia? 1234. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1235. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, waktu pemilihan bupati ini, Ibu sebagai apa jabatannya? 1236. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Saya sebagai Saksi Mandat Pasangan Nomor 3 di TPS 2 Desa Lohiya, Kecamatan Lohiya, Kabupaten Muna. 1237. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 2? 1238. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1239. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 2, ya. Saya langsung tanya saja ya, supaya lebih cepat dan jelas, ya. Apakah Saudara kenal dengan namanya Martia? Martia. 1240. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, Martia kenal. 1241. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kenal? Siapa itu Martia?

163

1242. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Martia itu tinggal di Lohia, kebetulan dia berhadapan rumah dengan Rosna Ningsih. Saat ini dia tinggal di Kendari, dia pulang hanya untuk memilih pada saat, pada sebelum tanggal 9 Desember 2015. 1243. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, Martia itu terdaftar apa enggak sebagai pemilih di sana? 1244. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, kalau di dalam DPT untuk TPS 2 ada namanya. 1245. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dia terdaftar di DPT berapa, di TPS berapa? 1246. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Di TPS 2 ada namanya. 1247. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 2? 1248. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1249. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada namanya? Nomor berapa? Namanya. 1250. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Nomor 16. 1251. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nomor 16, ya? 1252. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Nomor 61 … 61. 164

1253. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ha? 1254. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Nomor 61. 1255. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nomor 61. Coba ulang lagi, ya. Coba, nih, saya tanya, kamu ingat baik-baik pertanyaan saya, dengerkan baik-baik. Saudara kenal dengan Martia? 1256. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Kenal. 1257. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dia memilih di TPS berapa? 1258. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, kalau memilih saya kurang tahu. 1259. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh. 1260. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Yang jelasnya di TPS 2 dia tidak muncul secara fisik pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. 1261. KETUA: PATRIALIS AKBAR kan?

Tapi tadi katanya dia pulang untuk memilih. Kamu bilang begitu,

1262. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, itu saya ketahui di saat ada saksi … koordinator saksi Pasangan Nomor 3 menelpon saya, bahwa mereka setelah sidang di 165

Mahkamah Konstitusi ini mereka diduga memilih 2 kali. Ya, setelah saya periksa DPT yang saya pegang, ternyata memang ada mereka. 1263. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pertanyaannya adalah … coba baik-baik, ya. Yang ditanya itu adalah yang diketahui, ya karena kan ini berkaitan langsung di TPS di mana Saudara menjadi saksi di situ. 1264. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA TPS 2. 1265. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara menjadi saksi di mana? 1266. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Di TPS 2, Yang Mulia. 1267. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 2? 1268. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1269. KETUA: PATRIALIS AKBAR itu?

Makanya Martia ini ditanya, dia memilih enggak di TPS 2 waktu

1270. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak, Yang Mulia. 1271. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bagaimana tadi Saudara mengatakan dia tinggal di Kendari, pulang kampung hanya untuk memilih, itu dari mana?

166

1272. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, setelah saya konfirmasi orangnya, baru saya mengetahui bahwa dia tinggal di Kendari. 1273. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukan begitu, ya, makanya hati-hati, baik-baik, ya, jawabnya baik-baik, hati-hati. Tadi … sekali lagi saya tanya, Saudara melihat enggak Martia memilih di TPS 2? 1274. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak, Yang Mulia. 1275. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak? 1276. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1277. KETUA: PATRIALIS AKBAR TPS 2?

Oke. Tapi Saudara tahu bahwa namanya Martia ada namanya di

1278. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, saya tahu di TPS 2 karena ada dalam DPT. 1279. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada di dalam DPT? 1280. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1281. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi fisiknya Saudara ketemu di sana?

167

1282. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak. 1283. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak ketemu. Ya, Saudara berada di sana dari jam berapa sampai jam berapa? 1284. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Sebelum jam 7 sampai selesai (...) 1285. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sampai selesai. 1286. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Perhitungan suara. 1287. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak pernah ketemu dengan Martian? 1288. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak. 1289. KETUA: PATRIALIS AKBAR Terus kamu tadi dapat informasi Martia pulang kampung? Pernah ketemu enggak dengan Martia itu? 1290. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Setelah selesai pemilihan, Pak. 1291. KETUA: PATRIALIS AKBAR Setelah selesai pemilihan? 1292. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 168

1293. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pernah ditanya enggak ke Martia memilih di mana? 1294. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Dia memilih di TPS 3. 1295. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 3? 1296. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1297. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dia tidak memilih di TPS 2? 1298. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1299. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara tanya atau bagaimana? 1300. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, saya tanya. 1301. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba bagaimana pertanyaannya? 1302. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Saya tanya itu lewat HP karena dia tinggal di Kendari, dia hanya datang memilih di TPS 3. Kemudian setelah selesai pemilihan dia balik di Kendari. 1303. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tadi Saudara ketemu enggak dengan Martia? 169

1304. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak. 1305. KETUA: PATRIALIS AKBAR Satu hari setelah pemilihan? 1306. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak. 1307. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak pernah ketemu? 1308. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1309. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi tahunya setelah melalui HP? 1310. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1311. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Kenal dengan Rosna Ningsih? 1312. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, kenal. 1313. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang duduk di belakang atau di mana? 1314. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya?

170

1315. KETUA: PATRIALIS AKBAR Rosna Ningsih itu sekarang ada di mana? 1316. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ada di samping saya, Yang Mulia. 1317. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, itu yang tadi itu Rosna Ningsih, ya. Bagaimana bisa kenal dengan Rosna Ningsih? 1318. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Dengan Rosnaningsih kebetulan satu desa, kemudian orang tua. 1319. KETUA: PATRIALIS AKBAR Artinya kenal baik, ya? 1320. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1321. KETUA: PATRIALIS AKBAR Betul orangnya ini? 1322. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1323. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waktu pemilihan ini, apakah Rosnaningsih memilih di TPS 2 di tempat Saudara jadi saksi? 1324. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak, Yang Mulia. 1325. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak. Apa Saudara tahu enggak dia memilih di mana? 171

1326. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak. 1327. KETUA: PATRIALIS AKBAR dekat?

Tidak tahu juga. Oke. Antara TPS 2 dengan TPS 3, jauh apa

1328. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, jaraknya itu sekitar 1 kilo. 1329. KETUA: PATRIALIS AKBAR 2?

Oh, 1 kilo. Apakah nama Rosnaningsih itu ada apa enggak di TPS

1330. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, kalau di dalam DPT ada. 1331. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dalam DPT ada? 1332. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1333. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dia datang enggak ke TPS 2? 1334. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak. 1335. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak. Saudara tanya … pernah tanya tidak datang ke TPS 2?

172

1336. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, saya tanya Rosna Ningsih setelah saya dengan dari koordinator saksi, bahwa Rosna Ningsih diduga memilih juga di TPS-2. Akhirnya saya pada tanggal 10 Januari dapat informasi itu, paginya saya langsung ke rumah Rosna Ningsih untuk memastikan, ya, ternyata dia tidak memilih di TPS 2. 1337. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Sebelum mendengar dari koordinator, selama berada di kampung, setelah pemilihan itu pernah ketemu? 1338. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak. 1339. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak pernah ketemu. Ditanya enggak ke Rosnaningsih, dia memilih di mana? 1340. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, nanti pada tanggal 11, ya, tanggal 11 itu saya tanya dia mengatakan memilih di TPS 3. 1341. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 3? 1342. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1343. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi Saudara sempat tanya, ya? 1344. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya.

173

1345. KETUA: PATRIALIS AKBAR Apakah Saudara enggak mengatakan, “Lho nama kamu kan ada di TPS 2, kenapa ke TPS 3?” Disampaikan apa enggak? 1346. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya, saya tanya. 1347. KETUA: PATRIALIS AKBAR He eh. 1348. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Katanya, “Karena di TPS 3 itu dekat, jarak dari rumahnya sekitar 200 … 400 meter.” 1349. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, jadi alasannya lebih dekat (…) 1350. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Lebih dekat. 1351. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ke TPS 3 ketimbang ke TPS 2? 1352. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1353. KETUA: PATRIALIS AKBAR Emang dari rumahnya ke TPS 2 berapa jauh? 1354. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Sekitar 1 kilo. 1355. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sementara kalau ke TPS 3 itu 400 meter? 174

1356. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1357. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik. Silakan Pihak Terkait ada yang mau nanya apa? 1358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Cukup, Yang Mulia. 1359. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup? Pemohon? Jelas? Ya, silakan. 1360. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara Saksi Nurlina? 1361. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1362. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara kan TPS 2, ya? Sebagai Saksi, ya? Saya mau tanya Saudara terkait Martia, ya? Martia, ya? Itu Saudara kan sempat bertanya kepada Saudara Martia, memilih di TPS mana, begitu, ya? Kapan Saudara bertanya itu? 1363. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Harinya sama dengan Rosna Ningsih. 1364. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Harinya sama? 1365. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Masih tanggal 11, ya? Saya kerumahnya, kemudian minta keterangan ternyata dia memilih di TPS 3.

175

1366. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dalam kepentingan apa Saudara bertanya dia memilih di mana, Saudara Martia maupun Rosna Ningsih ini? 1367. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya karena saya disuruh oleh koordinator Saksi kabupaten untuk Pasangan Nomor 3, kebetulan saya sebagai Saksi di TPS 2, karena mereka diduga memilih di TPS 2 juga. 1368. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara tahu ada dugaan dia memilih 2 kali itu sejak kapan? 1369. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Sejak tanggal 10 Januari ditelpon oleh Milwan pada malam hari. 1370. KETUA: PATRIALIS AKBAR Desember? 1371. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Besoknya saya kerumahnya Rosma Ningsih. 1372. KETUA: PATRIALIS AKBAR Januari? 1373. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Dan kebetulan mereka berhadapan rumah. 1374. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 10 Januari Saudara tahu? 1375. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA 11 … ya, 10 Januari, 11 Januari saya ke rumah mereka.

176

1376. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oh, begitu? Apakah Saudara bisa memastikan bahwa Saudara Martia itu tidak memilih di TPS Saudara? 1377. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya karena saya tidak melihat mereka secara fisik. 1378. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oh, tidak melihat secara fisik? 1379. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1380. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau di C-7 ada tidak terdaftar dia hadir di TPS itu untuk ini? C7? Karena di kami ada itu. 1381. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA C-7 … ya kalau di … ternyata di C-7 ada. 1382. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ada, ya? Cukup lah. 1383. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, cukup, ya? 1384. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau Rosna Ningsih di C-7 ada apa enggak? Coba cek? 1385. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya nomornya ada, 378. 1386. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, cukup. 177

1387. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, ya? Baik, terima kasih. Sekarang kita … Termohon? Ada yang mau ditanya? Cukup, ya? Langsung ke Pak La Ode Tamsil, Laode Tamsil. 1388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Yang Mulia? 1389. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 1390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Sedikit saja. 1391. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, silakan. Makanya tadi dikasih kesempatan pertama. 1392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Oh, ya. Saksi Nurlina? 1393. KETUA: PATRIALIS AKBAR He eh. 1394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Sebelumnya saya ingin menanyakan masalah bertanya kepada Saksi Rosna Ningsih mengenai tanggal 10 Januari, benar? 10 Januari 2016? Oh, sori, 11 Januari 2016 bertanya kepada Saksi Rosnaningsih dan Saksi Martia perihal mereka memilih di TPS berapa? 1395. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA 3. 1396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Di TPS … ya, bertanyanya di tanggal 11 Januari 2016? 178

1397. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Setelah adanya permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Betul, ya? 1399. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1400. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Oke, yang kedua mengenai … Saksi Nurlina sebagai Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor 3, betul? 1401. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1402. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Kenal dengan Martia dan Rosna Ningsih? 1403. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Kenal. 1404. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Kemudian Saksi yang lain apakah kenal dengan Saksi Martia dan Rosnaningsih? 1405. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Kenal. 1406. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Kenal? 1407. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Kalau Saksi Nomor 2 kenal karena hampir berdekatan rumah juga. 179

1408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Oke, Nomor 1? 1409. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Nomor 1 agak jauh sekitar 500 meter. 1410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Tapi kenal? 1411. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Kayanya kenal. Oh, saya, ya? Kalau saya kenal. Saksi Nomor 1 saya kenal, Saksi Nomor (…) 1412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Tidak, Saksi Nomor 1 apakah kenal dengan Rosna Ningsih dan Martia? 1413. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Kenal karena … 1414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Kenal, ya? 1415. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Saat itu apakah ada keberatan dari baik Saksi Nomor 1, Saksi Nomor 2 dan Saksi Nomor 3? 1417. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak ada.

180

1418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Tidak ada keberatan, ya? 1419. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 3-3-nya tanda tangan di Form C-1. 1420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Tiga-tiganya tanda tangan pada Form C-1? 1421. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Ya. 1422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Dan pada saat itu tidak melihat juga keberadaan Rosma Ningsih dan Martia pada saat pemilihan? 1423. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: NURLINA Tidak. 1424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Tidak melihat, baik. 1425. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, terima kasih. Laode Tamsil, ya? 1426. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1427. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pak La Ode waktu pelaksanaan pemilihan bupati ini sebagai apa? 1428. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Sebagai saksi. 181

1429. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saksi di mana? 1430. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Sebagai saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor 3 (…) 1431. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di? 1432. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Yang bertugas di TPS 1 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno. 1433. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, TPS 1 Desa Oempu. Ya, oke. Jam berapa mulai pemilihan? 1434. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Jam 07.00 WITA. 1435. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sampai jam? 1436. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Jam 15.00 WITA. 1437. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jam 07.00 WITA sampai jam 15.00 WITA? 1438. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1439. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bagaimana di situ waktu apa namanya waktu pemilhan itu, apakah semua orang yang terdaftar dalam DPT datang? 182

1440. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak semua. 1441. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak semua? 1442. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1443. KETUA: PATRIALIS AKBAR Berapa orang yang tidak datang dari DPT yang terla … yang ada? 1444. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 393. 1445. KETUA: PATRIALIS AKBAR 393 itu apanya? 1446. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Itu surat suara yang tidak digunakan. 1447. KETUA: PATRIALIS AKBAR 9393 yang tidak digunakan? 1448. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya dari (…) 1449. KETUA: PATRIALIS AKBAR nya?

Di TPS itu saja. Di TPS 1 berapa jumlah pemilihnya berapa, DPT-

1450. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 717. 183

1451. KETUA: PATRIALIS AKBAR Besar sekali. Masyarakatnya padat, ya? 1452. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak juga. Walengkabola itu kan banyak yang merantau. Jadi bulan (…) 1453. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke daftar pemilih tetap berapa? 1454. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 717. 1455. KETUA: PATRIALIS AKBAR 717? 1456. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1457. KETUA: PATRIALIS AKBAR Daftar pemilih tambahan? 1458. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Daftar … tidak ada. 1459. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak ada? 1460. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1461. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang ini, pindahan? 184

1462. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak ada. 1463. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak ada, ya? 1464. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1465. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang datang memilih berapa? 1466. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Yang datang memilih 342. 1467. KETUA: PATRIALIS AKBAR 342? 1468. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1469. KETUA: PATRIALIS AKBAR Suara sah berapa? 1470. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 341. 1471. KETUA: PATRIALIS AKBAR 341. Yang tidak sah? 1472. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 1.

185

1473. KETUA: PATRIALIS AKBAR 1? 1474. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1475. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kemudian yang suara yang tidak digunakan? 1476. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 393. 1477. KETUA: PATRIALIS AKBAR 393? 1478. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1479. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu siapa yang menang di situ. Perolehan Suara Nomor 1 berapa? 1480. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Yang Nomor 1=137. 1481. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nomor 2? 1482. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 21. 1483. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nomor 3?

186

1484. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 183. 1485. KETUA: PATRIALIS AKBAR 183. Apakah Saudara mengetahui bahwa ada pengumuman tibatiba dari KPPS bahwa bagi yang memilih pakai KTP yang tidak punya panggilan itu memilihnya harus pakai fotokopi KTP? 1486. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1487. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba jelaskan? 1488. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tapi itu setelah kami rapatkan diberi kemudahan bagaimana caranya karena tempat fotokopi daerah Walengkabola ke Wakulo jauh sekitaran 10 kilo. Maka akhirnya ketua KPPS beserta anggotanya mengambil keputusan bahwa bagaimana kalau kita … kalau disetorkan yang aslinya saja bisa memilih. Dan itu disepakati semua termasuk ketiga saksi pasangan calon. 1489. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh. Mengetahui itu? 1490. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1491. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada enggak di antara mereka-mereka yang memilih pakai KTP, KK dan sebagainya itu yang ditolak? 1492. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak ada.

187

1493. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak ada? 1494. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1495. KETUA: PATRIALIS AKBAR Semuanya boleh memilh? 1496. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Semuanya boleh memilih. 1497. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu jam berapa yang … yang tidak pakai panggilan? 1498. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Jam 12.00 WITA sampai jam 13.00 WITA. 1499. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jam 12.00 WITA sampai jam 13.00 WITA? 1500. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1501. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada berapa orang jumlahnya yang pakai KTP atau Kartu Keluarga? 1502. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Itu saya kurang ingat juga. Cuma yang semuanya itu 29 orang. 1503. KETUA: PATRIALIS AKBAR Semuanya 29 orang. Yang kurangnya itu apa? 188

1504. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Yang … maksudnya yang pakai kan ada yang pakai KTP (…) 1505. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Dikumpulkan semua? 1506. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. Yang pakai fotokopi, yang aslinya tapi kalau saya mau jelaskan 1-1 saya (…) 1507. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, oke enggak. Saya tidak minta itu. Berapa jumlahnya itu? 1508. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 29. 1509. KETUA: PATRIALIS AKBAR 29 orang? 1510. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1511. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara kenal dengan orang-orang itu semua? 29 orang itu. 1512. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak? 1513. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ha? 1514. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Masalahnya banyak orang begitu saya tidak kenal. 189

1515. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saudara warga di situ, bukan? 1516. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Warga di situ. 1517. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di TPS 1 itu? 1518. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1519. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nah, yang memilih. Apakah ada warga lain selain dari (…) 1520. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak ada. 1521. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak ada? 1522. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1523. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kan kampung itu. Masa enggak kenal semua? 1524. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Karena pada saat itu banyak … banyak yang harus saya perhatikan. 1525. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 190

1526. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Jadi, saya tidak terlalu kenal. 1527. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi di antaranya ada yang kenal, enggak? 1528. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Apa itu? 1529. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di antara orang yang punya KTP itu. Ada yang kenal apa enggak? kalau enggak kenal semua? 1530. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Saya tidak ingat lagi masalahnya sudah lama. 1531. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Ya sudah enggak usah di paksa, ya? 1532. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1533. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, oke. Baik. Oke, dari kami itu silakan, Terkait dulu. 1534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BARIUN Saudara Saksi, ya? Laode Tamsil. Ketika pelaksanaan pemilihan, ya. Ada enggak kejadian-kejadian khusus yang Anda lihat pada saat itu? Ada penghalang-penghalangan misalnya dari siapapun yang Anda saksikan? 1535. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Yang saya saksikan pada saat itu tidak ada.

191

1536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BARIUN Jadi pada saat pelaksanaan semua berjalan lancar? 1537. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Berjalan lancar. 1538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BARIUN Tidak ada catatan khusus dari saksi? 1539. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak. 1540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BARIUN Waktu direkap? 1541. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak. 1542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BARIUN Cukup, Yang. Tambahan satu pertanyaan lagi, Yang Mulia. 1543. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Boleh, boleh. 1544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Saudara Saksi, apakah Saudara Saksi tahu yang menempel pengumuman itu? Pengumuman bahwa yang menggunakan KTP atau KK harus menyetorkan fotokopi. Tahu? 1545. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Siapa? (Suara tidak terdengar jelas) kurang jelas (suara tidak terdengar jelas).

192

1546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Oh, tidak tahu. Cukup, Yang Mulia. 1547. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mungkin waktu itu Saudara di dalam, ya? Pengumumannya tuh ada di mana? 1548. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ada di luar. Di depan pintu. 1549. KETUA: PATRIALIS AKBAR Depan pintu? Silakan. 1550. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Pengumuman disampaikan kepada pengguna KTP, KK, paspor, atau identitas lainnya untuk menyetor fotokopinya di KPPS. Itu bunyi pengumumannya, ya? 1551. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1552. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Itu jam berapa ditempel? 1553. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Jam ... jam 11.00. Eh, jam 11.00. 1554. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Jam 11.00? Ramai kan. Jadi, resah orang lihatnya, ya? Dengan begitu itu. 1555. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Karena (...)

193

1556. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Takut mereka tidak bisa. Lalu menggunakan hak pilihnya. Lalu diatasi menurut Saudara, “Oh, boleh kalau begitu yang aslinya.” Begitu? 1557. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Itu setelah kami rapatkan bersama anggota. 1558. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Jam berapa itu? 1559. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Jam sebelum ... jam 12.00. Karena pemilihannya jam 12.00. 1560. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Jadi, artinya itu banyak protes? Setelah ada pengumuman itu banyak yang protes begitu? 1561. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak ada yang protes. Kalau di luar saya tidak tahu. Yang saya saksikan di dalam ... di dalam pemilihan saja. 1562. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Lalu mengapa dibolehkan dengan nyetor yang aslinya? 1563. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Karena jangkauan fotokopi terlalu jauh. Sekitaran 10 kilo. 1564. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Artinya sebelum ada protes, lalu oleh KPPS sudah dibuat apa ... cara yang lain begitu? 1565. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Bagaimana Pak? Saya kurang jelas.

194

1566. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, artinya kan jam 10.30 ditempel. 1567. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Jam 11.00. 1568. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kalau di sini jam 10.30, ya? 1569. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Mungkin sekitar ... sekitar itulah saya juga tidak terlalu (…) 1570. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Laporan Pak Haidil Atib kemarin, ya? Ditempel pengumumannya. Lalu kalau begini, untuk fotokopinya kan susah. 1571. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1572. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ke kota ... kecamatannya. Ini desa kan, ya? 1573. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. Desa Oempu. 1574. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Desa Oempu. Kecamatannya (...) 1575. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Kecamatan Tongkuno. 1576. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Kalau ke Rahanya berapa kilo? 195

1577. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Wah, Raha jauh ada (...) 1578. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ke kotanya ya? 1579. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya, kotanya. Ada sekitar 60 kilo apa 70. 1580. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Baik. Lalu mengapa lalu cepat? Kalau begitu sudahlah, boleh pakai yang aslinya? 1581. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. Karena mungkin kalau jangkauannya terlalu jauh, kalau kita mau pergi fotokopi. Pulang mungkin sudah tutup pemilihan. 1582. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh. Jadi, belum sempat ada protes dari (...) 1583. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak ada protes. 1584. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pemilih. Kami enggak sempat kalau copy, kalau begini. Tempat fotokopi jauh. Tapi, walaupun belum ada protes atau keresahan dari para pemilih. Langsung KPS memutuskan boleh juga dengan yang aslinya. Begitu? 1585. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. Boleh dengan aslinya. 1586. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Itu masih jam 11.00, ya? 196

1587. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Masih jam 11.00. 1588. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Banyak yang menggunakan apa? KTP, KK, atau paspor selainnya itu? Banyak apa? 1589. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 29 orang. 1590. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS 29 orang? 1591. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1592. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. 1593. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Pihak Terkait tadi sudah, ya? Pemohon sekarang. 1594. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara Saksi. Saudara tadi mengatakan setelah rapat, ya? Ada kejadian apa, sehingga memerlukan rapat untuk mengambil keputusan? Kita harus berikan orang memilih ndak perlu pakai fotokopi. Ada kejadian apa yang Saudara tahu? 1595. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Bukan kejadian apa sih. Cuma jangkauan fotokopinya ini terlalu jauh. Kalau kita mau pergi fotokopi, pulang mungkin sudah tutup pemilihan. 1596. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA He eh. 197

1597. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Makanya kita mengambil keputusan bahwa yang aslinya itu setor saja nanti. Selesai pemilihan baru yang punya KTP yang asli yang sudah difotokopi sama KPPS yang aslinya dikembalikan ke rumah masingmasing sama anggota KPPS. 1598. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara rapat jam berapa tadi? 1599. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Jam ... sebelum jam 12.00. 1600. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sebelum jam 12.00? 1601. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1602. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah ada pemilih yang datang sebelum jam 12.00 untuk pengguna KTP dengan fotokopi KTP yang diserahkan ke petugas? 1603. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Bagaimana? Kurang jelas, Pak. 1604. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah ada pemilih yang datang sebelum jam 12.00 itu? Kan pemilihnya kan nanti jam 12.00. Ya, kan? 1605. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Yang pemilih tambahan ini. 1606. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Pemilih tambahan itu. 198

1607. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1608. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah ada yang Saudara ketahui datang menyerahkan fotokopi KTP untuk dia bisa memilih jam 12.00? Fotokopi KTP, atau KK, atau paspor. 1609. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Oh, tidak. 1610. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Hah? 1611. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak. 1612. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak? 1613. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1614. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak ada, ya? 1615. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1616. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Nah, jadi di dalam rapat itu siapa saja yang hadir dalam rapat? 1617. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Di anggota KPPS beserta para saksi calon. 199

1618. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Para saksi calon? 1619. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1620. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Berapa anggota KPPS di situ? 1621. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL 7 orang. 1622. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 7? 1623. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1624. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA tahu?

7 orang. Saudara tahu saksi Pasangan Calon Nomor 1? Namanya

1625. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tahu. 1626. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah saksi Pasangan Calon Nomor 1. Siapa namanya saksi Pasangan Calon Nomor 1? 1627. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Oh. An ... A siapa? Haidir Alikif.

200

1628. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Haidir Alikif? 1629. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1630. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara kenal? 1631. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Kenal. Satu kampung. 1632. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Satu kampung? 1633. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1634. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Satu kampung, kan? 1635. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya, satu kampung. 1636. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah Saudara Aidir Alikif itu memprotes ketika ada pemilih yang diwajibkan untuk menggunakan fotokopi KTP, KK itu? 1637. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak. 1638. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak protes dia? 201

1639. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak protes. 1640. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah ada Saudara mengetahui permintaan form keberatan yang tidak disediakan, ada disediakan form keberatan? 1641. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ada disediakan. 1642. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Disediakan? 1643. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1644. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oh gitu, oke. Cukup. 1645. KUASA HUKUM PEMOHON: Dari Pemohon. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Posisi saksi waktu selama di TPS itu di dalam atau di luar? 1646. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Di dalam. 1647. KUASA HUKUM PEMOHON: Di dalam? 1648. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1649. KUASA HUKUM PEMOHON: Jadi. 202

1650. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Karena pemilihan diadakan di dalam ruangan, jadi di dalam posisinya. 1651. KUASA HUKUM PEMOHON: Oke. Itu pengumuman ada di mana? 1652. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Di pintu. 1653. KUASA HUKUM PEMOHON: Di pintu, dibagian luar? 1654. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1655. KUASA HUKUM PEMOHON: Jadi tidak tahu keadaan di luar, ya? 1656. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya, saya tidak tahu keadaan luar. 1657. KUASA HUKUM PEMOHON: Oke. Apakah saksi melihat setelah rapat itu pengumuman dicabut atau tidak atau tetap tergantung di situ? 1658. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Saya tidak lihat itu. 1659. KUASA HUKUM PEMOHON: Tidak tahu? 1660. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 203

1661. KUASA HUKUM PEMOHON: Oke. Kemudian ada berapa orang atau adakah orang yang akhirnya mencoblos tanpa membawa KTP kopinya? 1662. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Gimana kurang jelas. 1663. KUASA HUKUM PEMOHON: Apakah ada membawa kopinya?

orang

yang

akhirnya

mencoblos

juga

tanpa

1664. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Yang aslinya saja. 1665. KUASA HUKUM PEMOHON: Ya. 1666. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya, ada. 1667. KUASA HUKUM PEMOHON: Berapa orang? 1668. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Bisa kurang, kurang tahu lagi itu, berapa orang. 1669. KUASA HUKUM PEMOHON: Tidak tahu, oke. Kemudian apakah saksi tahu bahwa memang ada aturan atau adakah aturan yang mengharuskan adanya kopi, saksi tahu tidak? 1670. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Kan ada di pengumumannya itu.

204

1671. KUASA HUKUM PEMOHON: Enggak, dasar membuat pengumuman itu tahu enggak bahwa tidak ada kewajiban memakai kopi. Tahu, tidak? 1672. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang bikin, yang bikin pengumuman bukan dia. 1673. KUASA HUKUM PEMOHON: Baik, terima kasih, Yang Mulia. 1674. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya, pusing juga saya itu. 1675. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, cukup ya. 1676. KUASA HUKUM PEMOHON: Baik, cukup, Yang Mulia. 1677. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Sekarang Milwan. 1678. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia, Yang Mulia. 1679. KETUA: PATRIALIS AKBAR Masih ada? Silakan, silakan. 1680. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Satu saja. Tadi Saudara saksi mengatakan ada 29, ya? 1681. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 205

1682. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang menggunakan apa yang memilih dengan menggunakan KTP. 1683. KETUA: PATRIALIS AKBAR KK. 1684. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Pemilih tambahan, ya? 1685. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1686. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Pemilih tambahan. Itu yang menggunakan KTP dan fotokopi, Saudara bisa tahu berapa, kan jumlahnya Saudara tahu ini. 1687. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Fotokopi KTP? 1688. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Fotokopi KTP berapa, menggunakan KTP asli atau KK asli itu berapa? 1689. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Saya tidak tahu. 1690. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah lupa, lah ya. 1691. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ada di catat tidak? Kalau 29. 1692. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dicatat enggak, ada catatannya? 206

1693. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ada catatannya 29, cuma saya tidak tahu fotokopi atau aslinya berapa. 1694. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Mohon maaf, Yang Mulia, tadi sudah dijawab. 1695. KETUA: PATRIALIS AKBAR Iya, iya enggak apa-apa, sabar, sabar. 1696. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, saya mau tanya terakhir saja. 1697. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terakhir. Tadi terakhir, ini terakhir sekali. 1698. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Masalahnya habis ini, saya pergi ke laut, saya pergi memancing. Saya kira kan sudah selesai. 1699. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Habis memilih pergi ke laut? 1700. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya, itu sudah selesai. Sudah selesai. 1701. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Selesai apa maksudnya, pencoblosan? 1702. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Selesai pemilihan, tidak ada apa-apa lagi.

207

1703. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Pemilihan itu kan sampai penghitungan suara, ikut menghitung suara kan? 1704. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ikut, sampai tiga hari setelah pemilihan. 1705. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tiga hari menghitung suara? 1706. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Eh bukan, maksudnya pemilihan ini hari toh, tiga harinya saya pergi di laut. 1707. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Enggak ngerti saya maksudnya. Nah, waktu memilih kan ada 29, apakah pemilih yang menggunakan KTP itu diberikan kepada petugas atau tidak? 1708. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Bagaimana Pak. 1709. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara. 1710. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Kurang jelas bisa diulangi. 1711. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah pemilih yang 29 yang Saudara ketahui tadi. 1712. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya.

208

1713. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Pada saat mau memilih itu diberikan kepada petugas atau tidak? 1714. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Diberikan. 1715. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Diberikan? 1716. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1717. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Itu setelah memilih apakah diberikan kembali ininya? 1718. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Sebelum ... sebelum memilih. 1719. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Setelah memilih apakah KTP nya diberikan kembali? 1720. KETUA: PATRIALIS AKBAR Di kembalikan apa enggak? 1721. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dikembalikan? 1722. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Yang asli, yang asli. 1723. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Atau fotokopi dimaksud. 209

1724. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Belum, belum. 1725. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Belum dikembalikan? 1726. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. Setelah selesai pemilihan di fotokopi baru dikembalikan, namanya masing-masing. 1727. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oh, difotokopi baru ini. 1728. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1729. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, ya, ya. 1730. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bagus, bagus administrasinya bagus ini. 1731. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Administrasinya bagus. 1732. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Masalahnya ini yang betul punya saya, kalau saya karang-karang mungkin tapi ini yang betul. 1733. KETUA: PATRIALIS AKBAR Iya, ya.

210

1734. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Terima kasih keterangan. 1735. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kita tahu kamu orang jujur dari wajahnya sudah kelihatan, ya. 1736. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Yang saya susulkan, ya, kan tadi diumumkan jam 10.30, ya bahwa harus pakai kopi, kemudian jam 11.00 atau 11.30 boleh tanpa fotokopi. Apakah ada orang yang begitu lihat, ah aku tak punya katanya apa fotokopinya pulang saja lah saya, ada enggak? 1737. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Saya tidak melihat. 1738. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tidak melihat? 1739. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1740. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Jadi tidak diketahui tidak adanya, ya? 1741. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1742. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, kan bisa melihat wah susah sekali katanya mau kita fotokopi jauh, pulang lah saya katanya. Tahu-tahunya jam 11.00 diumumkan boleh pakai ini. 1743. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Saya, saya tidak tahu. 211

1744. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Tidak tahu, ya. 1745. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak tahu saya, ya? 1746. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, Yang Mulia. 1747. KETUA: PATRIALIS AKBAR Saya juga tidak tahu. 1748. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia, izin. 1749. KETUA: PATRIALIS AKBAR Masih ada lagi? 1750. KUASA HUKUM TERMOHON: Saya nitip pertanyaan lewat, Yang Mulia. Saya lupa, kalau dibolehkan. 1751. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh iya lah, iya lah. 1752. KUASA HUKUM TERMOHON: Saudara saksi apakah Saudara pernah mendengar atau mengetaui ada fotokopi di kantor desa itu? Scan, scan? Bendahara desa scan, scan, printer kopi. 1753. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tahu enggak scan, scan tahu enggak?

212

1754. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Scan gimana itu. 1755. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tahu enggak scan, itu duit yang dari Amerika gambar gambar itu, enggak ngerti dia scan. 1756. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Saya tidak tahu. 1757. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak tahu. Ini kita enggak bisa pakai bahasa tinggi, ya. 1758. KUASA HUKUM TERMOHON: desa.

Printer copy jadi di-copy fotokopinya di komputer. Ada di kantor

1759. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kayak mesin fotokopi gitu lho. 1760. KUASA HUKUM TERMOHON: Kayak mesin fotokopi. 1761. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Saya tidak tahu. 1762. KUASA HUKUM TERMOHON: Tidak tahu, ya. Ya sudah cukup. 1763. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Saya tidak tahu, ya. 1764. KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih ya atas kejujurannya. 213

1765. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya, sama-sama. 1766. KETUA: PATRIALIS AKBAR Senyumnya bagus. Salam buat kampung di situ, ya. 1767. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1768. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pernah ketemu sama Bapak itu kamu harus bangga. Namanya Pak Sirra Prayuna. Ingat-ingat itu nanti kalau dia pergi ke sana temani pergi mancing dibawa, ya. 1769. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Nanti saya ajak memancing. 1770. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Oke. Sekarang Pak Milwan. Pak Milwan, ya? 1771. KUASA HUKUM TERMOHON: Yang Mulia, di sini Yang Mulia Termohon, Yang Mulia. 1772. KETUA: PATRIALIS AKBAR Eh, Termohon. Biasanya dia ikut-ikut saja. Ya, silakan, silakan. 1773. KUASA HUKUM TERMOHON: Baik, Yang Mulia terima kasih. Sesuai dengan dalil Pemohon jadi pengumuman jam 10.30 dan itu dianggap menghalang-halangi. Saudara saya ingin bertanya dari rentang waktu pukul 10.30 sampai dengan menjelang penutupan TPS, apakah ada kekerasan yang terjadi di TPS itu? 1774. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak ada. 214

1775. KUASA HUKUM TERMOHON: Tidak ada. Yang kedua Saudara Saksi. Di TPS ini kan bayangan saya in door dia, dia ruangan tertutup di dalam ruangan, di dalam ruangan itu ada saksi melihat ada anggota polisi, anggota TNI (...) 1776. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tahu enggak kamu in door itu? 1777. KUASA HUKUM TERMOHON: Ruangan tertutup. 1778. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Kalau sudah ruangan tertutup saya tahu. 1779. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan. 1780. KUASA HUKUM TERMOHON: Saksi melihat di situ ada anggota TNI, ada anggota polisi? 1781. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ada anggota polisi. 1782. KUASA HUKUM TERMOHON: Ada ancaman dari anggota TNI, anggota polisi untuk tidak menggunakan hak pilihnya? 1783. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak. 1784. KUASA HUKUM TERMOHON: Dari kepala desa ada enggak ancaman kalau Anda memilih beras raskinnya tidak diberikan ada ancaman seperti itu?

215

1785. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak. 1786. KUASA HUKUM TERMOHON: Kekerasan juga ndak ada pada saat itu? 1787. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Tidak. 1788. KUASA HUKUM TERMOHON: Jadi hanya pengumuman saja, ya? 1789. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE TAMSIL Ya. 1790. KUASA HUKUM TERMOHON: Terima kasih. 1791. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu sih enggak didalilkan hanya ditambah-tambah. 1792. KUASA HUKUM TERMOHON: Ini Yang Mulia mengenai definisi menghalang-halangi menurut undang-undang begitu, Yang Mulia. 1793. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, TNI, polri enggak disebut-sebut di situ. Ini KPU supaya tahu saja itu kuasa hukumnya hebat itu nanyanya, ya jadi tahun depan pakai lagi. Sekarang Pak Milwan. Pak Milwan? 1794. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Ya, Yang Mulia.

216

1795. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, Pak Milwan tinggalnya di mana? 1796. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Bismillahirrahmaaniirahiim. Assalamualaikum wr. wb. 1797. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr.wb. 1798. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Saya alamatnya di Tampo, lahir di Tampo. 1799. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tampo. 1800. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Saya sebagai saksi mandat KPUD Kabupaten Muna. 1801. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, tingkat kabupaten? 1802. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Kabupaten. 1803. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tingkat kabupaten, ya. 1804. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Juga sebagai koordinator saksi kabupaten. 1805. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Sekarang saya di … Saudara kok saya kalau gitu saya menanya Saudara tentang apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait ini Saudara diminta untuk menjelaskan tentang situasi di TPS 1, 2, 3 Desa 217

Oempu. Coba Saudara jelaskan apa yang Saudara ketahui tentu Saudara dapat informasi, ya silakan. 1806. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Awalnya sih saya tidak karena kan saya sebagai koordinator saksi kemudian para saksi itu setiap mereka menyetorkan C-1 apa segala macam kepada saya, saya mengumpulkannya itu tidak ada kejadian apaapa. Itu awalnya tidak ada satupun saksi yang menceritakan ada 1 kejadian. Kemudian saya baru tahu ini ada apa namanya ada masalah yang di Oempu itu sudah ada ininya gugatan ke MK-nya begitu. Sehingga kemudian saya mencoba melakukan penelusuran-penelusuran hanya sebatas apa yang kemudian didalilkan itu, itu. Intinya tidak ada masalah di TPS Oempu menurut laporan dari saksi-saksi saya. Seperti itu mulai dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, sampai TPS 4 itu tidak ada masalah karena dalam C … Formulir C-1 juga itu tidak ada form keberatan yang saya terima dari mereka. 1807. KETUA: PATRIALIS AKBAR Satupun? 1808. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Satupun tidak ada. 1809. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, mulus? 1810. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Mulus semuanya. 1811. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mulus semuanya, ya. Oke, apakah Saudara pernah mendapatkan informasi dari orang lain. Kalau pun bukan dari saksi itu, wah atau dari tim sukses kita berhasil nih menghalang-halangi pemilih di TPS ini, TPS ini ada enggak? 1812. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak ada, Yang Mulia. 218

1813. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak ada, ya. Apa lagi yang mau disampaikan? 1814. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Bahwa saya sebagai koordinator saksi KPUD eh apa namanya koordinator saksi Kabupaten Muna karena saya membawahi semua 321 TPS itu saya berhubungan langsung dengan semua saksinya bahkan mengumpulkan semua saya yang kasih rapat semuanya saya yang bertanya semua kepada mereka tidak ada satupun itu yang mengatakan ada keberatan, ada kejadian khusus yang kemudian itu menjadi 1 keberatan dari semua pihak begitu tidak ada satupun yang keberatan begitu. 1815. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tentang pengumuman itu yang tadi? 1816. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Mereka tidak sampaikan. 1817. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak sampaikan. 1818. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Mereka tidak sampaikan itu kepada saya. Saya tahunya itu nanti setelah ada ini. Pada saat saya mencoba menelusuri, kenapa ini ada … ada seperti itu. Ternyata ada pengumuman katanya, sehingga ada berita seperti itu. 1819. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik. Ada lagi? 1820. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Kemudian, Yang Mulia, kalau bisa saya bisa sampaikan karena ini hasil penelusuran saya sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya, di situ dikatakan ada penambahan dan pengurangan suara di TPS-TPS. Ini saya lakukan setelah kemudian saya coba saya mendapatkan informasi setelah ada gugatan yang mereka ke 219

MK. Kalau boleh saya ini … apa namanya … saya uraikan, mohon izin. Kalau tidak ndak masalah. 1821. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, diizinkan, jauh-jauh dari kampung. Silakan, silakan. 1822. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Yang pertama bahwa tidak benar terjadinya selisih antara suara Pemohon dengan Pihak Terkait diakibatkan oleh adanya penambahan dan pengurangan suara di 39 TPS yang tersebar di desa dan kelurahan, 7 kecamatan se-Kabupaten Muna sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sebab kami hanya merujuk kepada C1-KWK yang kami miliki … yang dimiliki oleh kami. Kemudian tidak terdapat selisih antara jumlah surat suara yang digunakan. Di dalam setiap TPS itu terhadap C-1 begitu, tidak ada yang berselisih antara jumlah pemilih yang hadir dengan pengguna hak pilih dengan surat suara. Kemudian juga tidak benar terdapat penambahan di 20 TPS, penambahan suara 20 TPS sebagaimana didalilkan dalam pokok permohonan di halaman 14 dengan halaman 16 sebab jumlah suara sah yang digunakan dan suara tidak sah sebagaimana dicatat dalam Formulir C1-KWK di TPS-TPS dimaksud telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih sebagaimana dapat dilihat dalam tabel yang kami bisa bacakan ini. 1823. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ndak usah dibacakan. Panjang itu. Di dalam jawaban Pihak Terkait itu sudah ada. 1824. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Oh, ya. 1825. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah ada, sudah ada. Sekarang Saudara jelaskan saja hal-hal yang agak sangat singkat. Yang kalau sudah sampaikan di dalam jawaban, saya kira cukup. 1826. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Oh, ya. Kalau begitu, saya juga menelusuri di beberapa TPS yang diduga itu menggunakan … katanya memilih ganda, begitu. Itu setelah 220

… tapi ini klarifikasi setelah selesai pemilu, setelah saya dapatkan informasi ini. Kurang lebih itu tanggal 14 kayaknya, tanggal 14 ya. 1827. KETUA: PATRIALIS AKBAR Dibantu lho dia, bisa? Kamu enggak bisa bantu itu? Ya sudah, tengok saja ya. 1828. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tanggal 14 Januari 2016. Ini saya coba menelusuri semuanya setelah saya membaca dalil-dalil Pemohonnya ini. Dari mana kira-kira ini sehingga mereka diduga memilih 2 kali? 1829. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi itu tadi juga sudah ada dijelaskan ya di beberapa tempat oleh saksi. 1830. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Ini ada lain (…) 1831. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada lain lagi? 1832. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Ada lain. Misalnya kayak di Matarawa. 1833. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 1834. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Matarawa itu ada nama Siti Asmah katanya menggunakan hak pilihnya 2 kali, ternyata setelah saya menelusurinya itu, ada angka-angka di situ yang hampir sama, yang hampir mirip. 1835. KETUA: PATRIALIS AKBAR Contoh? 221

1836. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Contohnya misalnya di Siti Asmah itu me … di nomor DPT-nya 81, eh 84 ya. 1837. KETUA: PATRIALIS AKBAR ya?

Oke. Saya kira itu sudah ada ya dalam jawaban ya, Pihak Terkait

1838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Diuraikan lebih jelas, di sini mengenai adanya kesalahan baca. 1839. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Kesalahan baca. 1840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Kesalahan baca mengenai penomoran, Yang Mulia. 1841. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, coba. 1842. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Angka 84 dengan 81 itu mirip di sini. Dia mirip, sehingga angka 81 ini yang di … ini 81, 8-nya itu disambung dengan 1, sementara 84 ini jelas 84, ini 81 (…) 1843. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang menulis siapa itu? 1844. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Ini KPPS. 1845. KETUA: PATRIALIS AKBAR Calon dokter dia?

222

1846. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Wallahualam. 1847. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukan? 1848. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Wallahualam. Sehingga kemudian menyebabkan Pemohon itu salah baca. Demikian pula dengan yang lain.

mungkin

1849. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu dijadikan bukti berapa itu, Pihak Terkait? 1850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Mohon waktu, Yang Mulia. 1851. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, makanya kalau ada saksinya bicara itu (…) 1852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Di PT-44, Yang Mulia. 1853. KETUA: PATRIALIS AKBAR Berapa? 1854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH PT-44 1855. KETUA: PATRIALIS AKBAR PT-44? 1856. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Ya. 223

1857. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba Dek, sini Dek. PT-44. Ya, silakan lanjut. 1858. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Itu di TPS Matarawa, hanya kesalahan membaca begitu, membaca angka-angka di situ. Ada yang 83 … mirip 82, mirip 83 (…) 1859. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sebentar, sebentar. Di PT-44 itu 84? Di 35 ya, Nomor 35? Betul? 1860. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: 35 dan 94, Yang Mulia. 1861. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN 35=84, dan 94=81 bukan 84 itu. 1862. KETUA: PATRIALIS AKBAR 94. Sebentar dulu, kita cek dulu ya. Oh, 94=84. Enggak, 84 kok bukan 81 ini. 1863. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN 94. 1864. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 84, kan? 1865. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Disambung itu, Yang Mulia. 1866. KETUA: PATRIALIS AKBAR 94 itu ini berapa 81? Oh, ini 81. Kalau yang ini 35 itu 84?

224

1867. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Ya. Kami menelusuri seperti ini, Yang Mulia, dari kemudian DPT itu ada, kan DPT yang dipakai oleh saksi dan KPPS (...) 1868. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ya. 1869. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Mereka menceklis setiap yang hadir. Kami menemukan bahwa angka 81 yang di C-7 itu tidak ada. Sementara angka 81 di dalam DPT yang diceklis pada saat pemilihan itu berlangsung itu ada diceklis dan orangnya hadir. 1870. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya. 1871. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Ya, yang kemudian selanjutnya di Lianosa juga seperti itu. Di Lianosa itu pada halaman 19 huruf B dikatakan 19 sampai 20 itu di dalam dalil permohonannnya itu dikatakan bahwa di TPS 2 Lianosa, Kecamatan Tongkuno ada tiga orang yang melakukan pencoclosan masing-masing sebanyak dua kali. yaitu atas nama Labiza dengan nomor DPT 121, Wabio nomor DPT 389, Arifin K nomor DPT 085 atau 85. Kemudian kami coba lagi menelusuri seperti tadi, mengumpulkan KKPS-nya mencoba menemui KPPS-nya dan memanggil para saksi, menghadirkan C-7 di situ dengan DPT-nya, ternyata setelah kami melakukan cross-check lapangan dengan menemui KPPS TPS 2 Lianosa yang bernama Laode Hafili, dan Saksi Nomor 2 dan 3 yang kami bawa, itu kami lami lakukan pada tanggal 14 Januari. Ternyata nomor DPT yang tertulis dua kali dalam C-7 KWK itu yaitu nomor kehadiran 13 jenis kelamin laki-laki dan nomor 268 jenis kelamin perempuan. Pada nomor kehadiran 13 atas nama labiza dengan DPT 121 itu betul, sedangkan pada nomor 268 C-7 KWK tertulis 121 berjenis kelamin perempuan, yang seharusnya itu adalah 120. 1872. KETUA: PATRIALIS AKBAR Namanya siapa itu?

225

1873. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Namanya Waode ... namanya Hamsiah Waode Laode, itu berjenis kelamin perempuan. 1874. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi memang berbeda? 1875. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN (...)

Berbeda, sehingga kemudian kami tanya lagi Waode Hamsia ini

1876. KETUA: PATRIALIS AKBAR He eh. 1877. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Hamsiah Waode Laode ini, kami kunjungi di rumahnya, dia tidak memilih hanya satu kali memilih dan mendapatkan panggilan hanya satu lembar. Bagaimana mungkin misalnya Labiza ini juga dia mendapatkan panggilan satu lembar, dia menyetornya itu ditahan di KPPS kemudian dia pergi memilih lagi itu Pak Labiza ini sudah ... sudah tua sekitar 80 tahun. 1878. KETUA: PATRIALIS AKBAR 80 tahun. 1879. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN 80 tahun. Seperti itu kronologi kejadian semua (...) 1880. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik (...) 1881. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Apa yang ini (...)

226

1882. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 1883. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Itu yang ... itu barangkali yang bisa saya jelaskan, Yang Mulia. 1884. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, terima kasih, Pak (...) 1885. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Dan kemudian yang saya tambahkan bahwa semua di TPS mulai saksi TPS kemudian PPK hanya satu Katobu itu yang bermasalah, yang bukan bermasalah tapi ada kejadian yang kemudian ditemukan itu C-6 ... apa namanya ... formulir itu yang ditemukan, itu saja yang menjadi (...) 1886. KETUA: PATRIALIS AKBAR Apa itu? 1887. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN DPTb 2 yang dituliskan di dalam C-7 ... HVS yang biasa. 1888. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, begitu. 1889. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tetapi ini kami tidak permasalahkan karena itu connect dengan jumlah perolehan suara. 1890. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, gitu ya (...) 1891. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Itu yang (...)

227

1892. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi confirm? 1893. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Confirm, sinkron dia. 1894. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sinkron, ya? 1895. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Ya, ya. 1896. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik. 1897. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Itu barangkali, Yang Mulia. 1898. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan Pihak Terkait, apa cukup? 1899. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Cukup, Yang Mulia. 1900. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, sudah jelas, kalau tanya lagi nanti enggak jelas lagi. Silakan Pemohon. 1901. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara Saksi, tadi Saudara menyampaikan bahwa proses pemilukada di Muna itu berjalan lancar, tidak ada masalah, ya. Terkait dengan keterangan, Saudara sesuai dengan ini sebenarnya ... di fokus di TPS 1, 2, 3, 4 itu soal menghalang-halangi, Saudara pernah dengar itu?

228

1902. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak pernah dengar itu. 1903. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara pernah mengetahui atau mendengar ada rekomendasi panwas? 1904. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Rekomendasi panwas. Ceritanya seperti ini, saya pernah dengar ... ceritanya begini, waktu itu tangal 13 malam tanggal 14 jam 23.00 WIT ... jam 23.00 WITA saya ditelepon sama anggota tim untuk ke Raha karena katanya ada rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh panwas yaitu rekomendasi, rekomendasi apa saya maka langsung terjun ke Raha, ke kotanya. Sekitar setengah jam kemudian tiba di Kota Raha, kantor panwas ternyata di situ banyak orang. Banyak orang, saya tanya ada masalah apa ... kami tidak masuk ke dalam, ternyata katanya ada rekomendasi yang mau disampaikan oleh panwas ke KPU. Kemudian kami mencoba mau masuk ke dalam, ternyata di situ banyak orang-orang penting nomor 1 yang sudah memblokir itu masuk ke dalam panwas ... kantor panwas, kami tidak bisa masuk. Sehingga jam 24.00 WITA karena saya anggap jam 24.00 WITA itu sudah tidak mungkin keluar anunya, keluar ininya, keluar rekomendasinya, saya pulang ke kampung. Pagi harinya, saya kembali ke Raha ternyata katanya itu ada sudah keluar rekomendasi. Saya mendengar dari tim, begitu. Mendengarnya hanya dari tim, maka kami pada waktu itu mencoba menemui Pihak KPUD, Pihak KPUD pada saat itu kami mencoba ... mencoba pergi ber-11 orang, 11 orang. Kemudian yang diterima itu pada saat itu 9 orang, menemui komisoner KPUD, menanyakan apakah ada rekomendasi atau tidak. Tapi sebelum itu, ada juga yang kami suruh di ... untuk pergi ke panwas, kantor panwas untuk menanyakan apakah ada rekomendasi keluar atau tidak, gitu. Tetapi jawaban dari teman-teman yang diutus dari panwas, mereka mengatakan tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh panwas, kata komisoner panwas pada saat itu, itu pulang pertama. Kemudian kami telusuri di KPU. Telusuri di KPU, apakah ada rekomendasi? Katanya ada, ada rekomendasi. Kami mau minta copyannya begitu, tidak dikasih. Minta ininya … minta apanya ... tanda terimanya tidak dikasih. Alasannya katanya bukan kewenangannya mereka, sehingga kami tidak mendapatkan isi rekomendasi itu apa sebenarnya. Seperti itu saja yang saya tahu, Yang Mulia. 229

1905. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Lanjut Sirra. 1906. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Satu lagi. Apakah Saudara pernah mendengar ada suami-istri yang tertangkap memilih dua kali? HH dan Mar … ini sidang tertutup, ya. Hamka Hakim dan Marlina D? 1907. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak pernah saya dengarkan itu. 1908. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang di proses juga di (...) 1909. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Enggak pernah saya dengarkan itu. 1910. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Enggak pernah Saudara dengar? 1911. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Enggak pernah. 1912. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, sudah cukup. 1913. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, Termohon masih? 1914. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Saya tambahkan. 1915. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, ya? masih ada? Masih? 230

1916. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Masih, Pemohon, Pak. 1917. KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, silakan. 1918. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Baik, Saudara Saksi, kan Saksi ini selaku koordinator saksi, ya, saksi kabupaten. Tadi di saya melanjutkan pertanyaan teman bahwa di Oempu itu tidak ada masalah, keterangan dari Saksi, kan? Sementara fakta persidangan yang kemarin bahwa ada pembuangan C-6 dan C-7, dan ini juga sudah dilaporkan di panwas dan panwas sudah melakukan dua kali panggilan tetapi yang bersangkutan tidak datang. Dan ketua (suara tidak terdengar jelas) tentunya harus bertanggung jawab. Apa juga ndak tahu ini Saksi? 1919. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak tahu. 1920. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Enggak pernah melapor? 1921. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak pernah. Mereka saksi saya itu tidak pernah melaporkan hal itu karena mereka tidak tahu katanya. Sedangkan saya cross-check juga pada saat ini kita mendapatkan ini, mendapatkan apa namanya … formulir gugatan ini, mereka juga tidak paham dengan itu. “Kenapa sampai seperti itu.” Katanya, “Kita baru dengar juga.” katanya itu. 1922. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, kalau enggak ada permohonan ini, enggak pada ke Jakarta semua. 1923. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Ya.

231

1924. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Tidak maksudnya, kalau baru dekat kan ada buktinya, ada temuan C-6 dan C-7? 1925. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Karena tidak disampaikan ke mereka, kan itu temuan itu. Akhirnya mereka tidak ini ... boleh jadi seperti itu. 1926. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Bagaimana tidak disampaikan, sementara ada panggilan dua kali panwas untuk memeriksanya? 1927. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Bukan saksi yang diperiksa, tapi KPPS barang kali. 1928. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Ya, KPPS-nya memang (suara tidak terdengar jelas). Tapi, kan Saksi tadi ... laporan Saksi kan tidak ada temuan, sementara kan di sana ada kejadian khusus karena ada pembuangan daripada C-6 dan C-7. Apa juga tidak mendengar dari saksi bahwa ada salah satu dari konsekuensi dari pada penempelan pengumuman itu, ada namanya Wasula, mau datang memilih dengan KTP tetapi Wakina selaku anggota KPPS itu minta agar difotokopi, sehingga tidak jadi memilih. 1929. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak pernah. 1930. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Oh, tidak tahu. Oh, ya, baik. Baik (...) 1931. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, Sirra, satu lagi. Ekstra, ya. 1932. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ekstra. Tadi Saudara Saksi, saya teringat kemudian mengatakan bahwa Saudara sempat berkoordinasi dengan KPU terkait dengan 232

panwas, rekomendasi panwas. Saudara, apa ini konfirmasi yang Saudara terima atau penjelasan yang Saudara terima dari KPU terkait dengan pertanyaan itu? Kan sebagai ketua tim saya kira memahamilah dinamika di situ. Apa yang Saudara dapat penjelasan dari KPU terkait dengan rekomendasi? 1933. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Penjelasannya pada saat itu? Kami kan mau mencoba mengetahui apa isi rekomendasi itu, jawaban dari KPU pada saat itu, “kami juga ini belum baca, bagaimana mungkin kami akan berikan kepada Bapakbapak, kami belum baca ini, kami belum mempelajari ini.” Sudah. Karena kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan itu, biarpun tanda terimanya, kapan waktunya diterimanya itu tidak tahu juga, sehingga kami mengatakan saja, “Kalau begitu, ya, kami serahkan saja kepada KPU.” Kami pulang. 1934. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Pengertiannya belum baca … belum baca, belum terima itu, apakah KPU pada saat Saudara berdialog 9 orang kan diterima, 9 orang, itu telah menunjukkan ada rekomendasi. Ini lho, rekomendasi, tapi kami kan belum baca kan beda. Belum ada rekomendasi kan beda maknanya? 1935. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Sudah ada, katanya. 1936. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sudah ada rekomendasi. 1937. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Sudah ada, tapi tidak ditunjukkan. 1938. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak ditunjukkan? 1939. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Ya.

233

1940. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara juga minta tanda terimanya? 1941. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Minta tanda terimanya. 1942. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oke. Itu tanggal berapa Saudara? 1943. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tanggal 14. 1944. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tanggal 14. Jadi Saudara tanggal 14 sudah di KPU, ya, koordinasi. Nah, menurut KPU tanggal berapa KPU itu terima rekomendasi itu? 1945. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak dikasih tahu. 1946. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak dikasih tahu, ya. Tidak ditunjukkan juga? 1947. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak ditunjukkan. 1948. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak dipublikasi juga? 1949. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak. 1950. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Jawab jujur, lha. 234

1951. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MILWAN Tidak. 1952. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oh, tidak, ya. Sudahlah cukup. 1953. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, Pak Milwan, ya. Yang terakhir, Pak Muhammad Ichsan, silakan, Yang Mulia, Pak Suhartoyo. 1954. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Pak Ketua. 1955. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Terima kasih, Yang Mulia. 1956. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Muhammad Ichsan, ya? 1957. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. Boleh saya (...) 1958. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti dulu, sabar. Sabar dulu, Pak. Bapak Saksi Pasangan Calon Nomor 3? 1959. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, Saksi mandat tepatnya. 1960. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Saksi mandat? 1961. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 235

1962. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di mana? Bapak di tingkat mana ini menjadi Saksi? 1963. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Saya saksi mandat pada saat rekapitulasi di tingkat KPU. 1964. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO KPU di kabupaten, ya? 1965. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 1966. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kapan diselenggarakan itu? 1967. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Di selenggarakan tanggal 17. 1968. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Cuma 1 hari? 1969. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN 2 hari tepatnya. 1970. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 17 dengan? 1971. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN 17 sampai 19 saat itu. 1972. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan 3 hari dong?

236

1973. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 1974. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, gimana? 1975. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ada problem sih sebenarnya, makanya saya akan mengurai apa penyebab, sehingga rekapitulasi saat itu bisa masuk sampai jam 01.36 WITA, sudah menempati tanggal 19 saat itu. 1976. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, artinya (...) 1977. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, itu. 1978. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang hari kedua itu sampai ganti (...) 1979. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Agak molor 1 hari. 1980. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jam 00.00 WITA, gitu? 1981. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, itu. 1982. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke, ceritakan, Pak.

237

1983. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN wb.

Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin, assalamualaikum wr.

1984. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, waalaikumsalam wr. wb. 1985. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, selamat siang, salam (...) 1986. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Selamat sore. 1987. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Selamat sore, ya, oke. Saya mungkin cuma mengurai beberapa poin-poin pokok saja terkait dengan adanya keberatan yang diajukan oleh Paslon Nomor 1 saat itu waktu rekapitulasi ditingkatan KPU. Yang pertama, yang saya ingin pertegas bahwa dalam form keberatan DB1-KWK saat itu, mereka tidak pernah mempersoalkan antara pengguna hak pilih dengan daftar hadir yang ada atau C7-KWK, itu yang pertama. Yang kedua, keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 saat itu tidak pernah mempersoalkan persoalan C6-KWK yang digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam form keberatan DB1-KWK-nya tidak pernah mempersoalkan adanya pemilih yang memilih dua kali. Yang keempat, Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak pernah mempersoalkan persoalan rekomendasi, baik itu yang di Oempu maupun yang di Katobu. Saya kira itu, dan saya mungkin, Yang Mulia, perlu saya menjelaskan juga di sini fakta yang sesungguhnya karena saya memang ada saat itu, saat-saat ingin diterbitnya rekomendasi oleh panwas Kabupaten Muna. Ya, saat itu jam 20.00 WITA, saya bersama dengan rombongan tim yang lain itu menuju di panwas karena ada informasi bahwa Pasangan Nomor Urut 1 itu sudah menduduki Panwas Kabupaten Muna. Sesampainya kami di sana memang ternyata faktanya benar.

238

1988. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sebentar, ini jam 20.00 WITA, kapan ini? 1989. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Jam 20.00 WITA, tanggal 13. 1990. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, ini sudah beda dengan rekapitulasi, ya? 1991. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, rekapitulasi sudah lewat. 1992. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi … belum dong. Tanggal 13, kok. 1993. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Maksudnya begini, Yang Mulia. 1994. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ceritanya sudah lewat? 1995. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 1996. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, ya. 1997. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Jadi ceritanya dalam rekomendasi … dalam rekapitulasi mereka tidak pernah mempersoalkan (...) 1998. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, itu … itu satu hal? 239

1999. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, itu. 2000. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dan ada 4 poin tadi? 2001. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, benar. 2002. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO kan?

Disamping itu apa itu … pemilih yang dua kali, rekomendasi, ya,

2003. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, ya. 2004. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kemudian yang dipakai nomor lain tadi kan apa itu? 2005. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN C-6 yang dipakai orang lain. 2006. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada 4 poin itu, itu 1 hal yang Anda ceritakan. 2007. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2008. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO WITA?

Kemudian yang kedua, ini sudah pindah ke tanggal 13, jam 20.00

2009. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 240

2010. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa ceritanya? 2011. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Jadi saya lanjutkan kembali, Yang Mulia. Terkait dengan rekomendasi yang tidak pernah dipersoalkan, saya mengetahui benar saat-saat rekomendasi itu ingin diterbitkan. Jadi malam itu jam jam 20.00 WITA, kami bersama dengan tim yang lain, itu pergi ke Kantor Panwas Kabupaten Muna. Sesampainya di sana ternyata memang jumlah dari Pasangan Nomor Urut 1 itu lebih dari 100 orang, itu sudah menduduki Panwas Kabupaten Muna. Selain itu ada beberapa pihak pengamanan juga di sana, beberapa mobil pengaman kepolisian itu sudah standby di Panwas Muna. Kami saat itu ingin mempertanyakan, ada apa ini? Kenapa ramai-ramai di kantor panwas? Ya, kan? Karena saat itu kami memang tidak diberikan akses untuk masuk ke dalam, mau mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di Panwas Muna. Sehingga pada saat itu kami menunggu, jadi kami tidak balik, tidak pulang, artinya tidak bergeser dari panwas Muna, sambil menunggu apa yang hendak dilakukan oleh orang banyak ini di Panwas Kabupaten Muna. Sehingga saat itu sudah … waktu sudah menunjukkan pukul 24.00 WITA, tiba-tiba keluar komisioner karena saya melihat secara langsung pada saat itu diback-up oleh kepolisian yang ada. 2012. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Komisioner apa ini? 2013. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Komisioner Panwas Kabupaten Muna. Jadi mereka di-back-up, diamankan. Entah maksudnya apa saat itu diamankan, diikuti oleh beberapa tim inti dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kami kebingungan mau kemana mereka ini, makanya kami ikuti saat itu. Jadi dalam perjalanan kami ikuti ternyata arahnya menuju ke KPU Kabupaten Muna, saat itu. Jadi kami beriring-iringan, mereka lebih awal sampainya, kami sampai di sana saat itu saya melihat masih ada Komisioner Panwas Kabupaten Muna di Kantor KPU Kabupaten Muna bersama dengan tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saat itu saya bertanya kepada KPU, “Eh kenapa panwas bersama dengan Pasangan Tim Nomor Urut 1 itu masuk ke KPU, ada apa ini?” Tapi karena berhubung saat itu memang kondisinya tidak memungkinkan kami masuk ke dalam, sehingga sekeluarnya mereka kami baru dipermasalah … baru diperbolehkan untuk masuk ke kantor KPU. 241

Saat itu saya cuma bertemu salah satu staf dan saya mempertanyakan, “Apa ini, ada apa ini?” Staf menjelaskan bahwa ada yang dibawa oleh Panwas Kabupaten Muna. Saya tanya, “Yang dibawa itu apa?” Tidak tahu. Terus saya tanya lagi, “Jam berapa ini masuk?” Panwas … staf dari KPU menyampaikan bahwa ini kami terima pada pukul 00.07 WIT. Berarti diterima itu tidak lama setelah kami sampai ke sana, kurang lebih sekitar 10 menit atau 15 menit. Kami sampai di KPU, kami ingin membuktikan apa yang diterima itu, ternyata tidak disampaikan. Jadi besoknya, besoknya, kami ingin memastikan apa yang dibawa oleh Panwas Kabupaten Muna ke KPU. Sehingga saat itu kami membagi dua tim, ada yang datang ke KPU, ada yang datang ke Panwas Kabupaten Muna. Jadi tim yang pergi ke Kantor Panwas Kabupaten Muna mempertanyakan kepada komisioner yang ada saat itu, 3 orang mereka. Dipertanyakan, apa yang dibuat, “Apakah benar informasi rekomendasi yang diberikan oleh Panwas Kabupaten Muna?” Saat itu mereka menjawab, “Tidak ada rekomendasi yang diterbitkan.” Rekomendasi katanya tidak ada, kami tidak pernah menerbitkan rekomendasi. Namun setelah terjadi perdebatan yang alot, saat itu, dipaksa komisioner untuk mengaku apa yang mereka terbitkan, mereka mengaku bahwa benar ada rekomendasi. Tapi isinya tidak dijelaskan, isinya itu apa. Sehingga saat itu tim dari kami pada tanggal 14 itu masuklah salah satunya Pak Milwan, saya tadi menjelaskan tadi saja, masuk ke dalam KPU. Saya memang enggak masuk saat itu, namun saya berada di luar pada tanggal 14. Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih. 2014. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Akhirnya enggak … enggak tahu apa rekomendasi itu? 2015. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Enggak ditahu apa rekomendasinya. 2016. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus apa isinya keributan itu kalau begitu? 2017. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya?

242

2018. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Isinya apa yang Anda ingin sampaikan, pesan apa? Kalau ada keributan di panwas? 2019. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2020. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kemudian berbondong-bondong pindah ke KPU ada yang dibawa? 2021. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, seperti itu. 2022. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi tidak tahu yang dibawa sampai di persidangan ini pun sampai sekarang Saudara belum tahu apa yang dibawa? 2023. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Kalau sekarang insya Allah sudah mengetahui. 2024. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa? 2025. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ternyata rekomendasi isinya. 2026. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Rekomendasi tentang? 2027. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Rekomendasi tentang PSS (Pemungutan Suara Susulan). 2028. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He eh, itu sudah ditindaklanjuti? 243

2029. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Kalau sepengetahuan saksi saat itu, pada tanggal 15 tepatnya setelah Magrib. 2030. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 15 apa ini? 2031. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN 15 Desember, tepatnya setelah Magrib, kami saat itu memang tetap berada di KPU. Salah satu kepolisian/pihak pengamanan memanggil, “Mana perwakilan Nomor Urut 3?” Saya sebagai … saat itu sebagai tim mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir di depan KPU, tidak masuk ke kantornya tapi di luar, ternyata saat itu dibacakan, dibacakan terkait dengan sikap KPU yang menolak rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwas Kabupaten Muna. Yang saya saksi … ingat saat itu isinya adalah bahwa rekomendasi tersebut tidak memenuhi syarat materiil maupun formil, sehingga tidak layak untuk ditindaklanjuti. 2032. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu dalam bentuk apa? 2033. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Itu dalam bentuk pengucapan secara lisan. 2034. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak tertulis? 2035. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, tidak tertulis. 2036. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu karena tuntutan dari tim Anda minta penjelasan ataukah memang KPU tanpa diminta dia menjelaskan?

244

2037. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tanpa diminta, makanya saya saat itu kaget diminta untuk apa, ternyata diminta untuk mendengarkan hasil atau sikap dari KPU yang menerima (…) 2038. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Berarti (…) 2039. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Rekomendasi. 2040. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pada akhirnya tidak … tidak ada itu pemungutan suara susulan, enggak ada? 2041. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, tidak ada, Yang Mulia. 2042. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik. Yang Pasangan Nomor Urut 1 itu siapa? Pemohon maksudnya? 2043. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, Pemohon, Yang Mulia. 2044. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus Anda di tim Nomor 3? 2045. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Saya Tim Nomor 3. 2046. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 3. Baik, kita kembali ke depan dulu sedikit. Jadi ada pernyataan Anda di persidangan ini bahwa ada beberapa item tadi yang … yang 4 tadi. 245

2047. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Benar, Yang Mulia. 2048. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang di awal, ini memang yang Anda katakan ketika proses rekapitulasi tidak ada keberatan? 2049. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN He eh. 2050. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kemudian keberatan itu muncul di mana? 2051. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Mulia.

Ya, munculnya nanti di MK sini, yang saya tahu begini, Yang

2052. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan, kok di MK sini? 2053. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN (…)

Keberatan yang mereka ajukan itu tidak pernah mempersoalkan

2054. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 2055. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ini ada copy-annya, kami dibagikan oleh KPU sendiri saat itu. 2056. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He eh.

246

2057. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Setelah rekapitulasi berakhir, semua saksi dibagikan. Jadi, yang mengajukan keberatan siapa pun saksinya itu dibagikan masing-masing pihak dan kami dapat fotokopinya (…) 2058. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa blankonya? 2059. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Blankonya, ya. 2060. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus? 2061. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Fotokopian. Jadi, di sini dari beberapa poin yang mereka urai dalam permohonan keberatan yang mereka saat itu (…) 2062. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu keberatan saat itu? 2063. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Keberatan. 2064. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pada saat rekapitulasi? 2065. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2066. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke. Kenapa Anda mengatakan bahwa ketika itu tidak ada keberatan?

247

2067. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Keberatan ada. Namun mereka tidak pernah mempersoalkan persoalan pengguna hak pilih yang berbeda dengan daftar hadir atau (…) 2068. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Ada 4 tadi? 2069. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ada 4 tadi. 2070. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak usah di ulang-ulang. 2071. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Seperti itu, Yang Mulia. 2072. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Itu pada saat yang Anda katakan tidak ada itu di mananya, wong kata … ternyata ada, begitu kok? 2073. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Saya me … saya melihat dari semua keberatan yang ada. Dan memang sera … di TP … di KPU terjadi tidak pernah mempersoalkan persoalan (…) 2074. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, maksudnya tidak pernah di forum itu dia interupsi begitu, maksudnya? 2075. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. Enggak penah interupsi mengenai hal-hal yang mengenai 4 poin tadi.

248

2076. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi tiba-tiba dicatatan keberatan yang disiapkan oleh KPU. Pihak nomor ini mengajukan keberatan? 2077. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Mengajukan keberatan. 2078. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Memang kemudian otentiknya ini, kan?

kan

pada

akhirnya

yang

dipakai

kan

2079. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. Benar, Yang Mulia. 2080. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Kalau begitu memang sejak rekapitulasi ada keberatan dong? 2081. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Rekapitulasi (…) 2082. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Memang secara lisan tidak disampaikan di forum rekapitulasi itu sedang berjalan. Kira-kiranya kan begitu, kan?

ketika

2083. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Begini, Yang Mulia. 2084. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Atau saya menterjemahkan (…) 2085. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Saya mungkin ini … saya perlu meluruskan kembali lagi. Dari sekian banyaknya keberatan yang mereka ajukan saya ingin hubungkan dengan permohonan yang mereka ajukan sekarang ini di Mahkamah 249

Konstitusi. Terkait dengan adanya dugaan yang disampaikan bahwa ada perbedaan antara pengguna hak pilih (…) 2086. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Dalil-dalil yang disampaikan (…) 2087. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Dalil-dalil yang disampaikan. Kebetulan saya saat itu sebagai saksi mandat dari Nomor 3 yang berada di KPU. Makanya begitu melihat permohonannya saya cocokkan dengan keberatan mereka saat itu di KPU. Dan memang dalam dalil keberatan mereka yang termuat dalam form DB1-KWK. Yang 4 poin tadi tidak pernah dipersoalkan. 2088. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak pernah dipersoalkan? 2089. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tidak pernah dipersoalkan sama sekali. 2090. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Coba dari Pemohon Bukti di mana itu keberatan-keberatan itu Anda masukkan di bukti biar saya cross … kami cross. Di P berapa, Pak? 2091. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Baik, Yang Mulia. Ada 11 keberatan kita. 2092. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Yang di sini Pak. Biar kami akan cross dengan Saksi. Daftar bukti tentang keberatan yang tertulis di Form B1-KWK, itu? 2093. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Berita Acara rekapitulasi hasil ... P-4. 2094. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO P-4, coba, Mbak. 250

2095. HAKIM ANGGOTA: PATRIALLIS AKBAR P-4. P-4 bukan penataran, ya. 2096. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ketua KPU-nya siapa Pak Ichsan? 2097. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2098. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ketua KPU-nya, Pak siapa? Laode Muhammad Amin, ya? 2099. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. Benar, Yang Mulia. 2100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini ada 8 kok. Ada 8 keberatan yang dicatat oleh yang menjadi keberatan dari pihak … Laode Muh. Amrin, S.Pi? 2101. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Siapa ini? 2103. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN di sini.

Pak Laode Muhammad Amrin, S.Pi itu saksi yang kemarin bersaksi

2104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Artinya dia kan tim mandat atau mandat … saksi mandatnya Nomor 1, kan?

251

2105. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Nomor 1. Benar, Yang Mulia. 2106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada lho di sini. Ada 8 lembar keberatan. 2107. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. Saya ingin (…) 2108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa yang Bapak katakan tidak ada itu yang mana? 2109. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Yang tidak ada itu dalam keberatan yang mereka ajukan. Yang pertama adalah persoalan daftar atau pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir C7-KWK. Itu selama rekapitulasi berjalan di KPU tidak pernah sama sekali dipersoalkan. Yang kedua, selama proses rekapitulasi di KPU saat itu tidak pernah mereka mempersoalkan dalam forum rekapitulasi saat itu C-6 yang digunakan oleh orang lain. Yang ketiga, Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga tidak pernah sama sekali mempersoalkan dalam bentuk keberatannya adanya orang yang memilih dua kali. 2110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO (…)

Oh, artinya di … di antara yang ada keberatan-keberataan yang di

2111. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. Seperti itu, Yang Mulia. 2112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 4 di antaranya itu tidak (…) 2113. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tidak pernah dipersoalkan di KPU. 252

2114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, ini harus dibaca dulu ini. Apakah Pemohon bisa menjelaskan yang mananya dari 8 lembar ini. Yang soal nomor 1 saja biar cepat. Yang nomor 1 tentang penggunaan ... hak pilih yang tidak sesuai dengan daftar hadir. Di mana keberatan yang … nomor berapa? Mumpung ada saksi ini supaya kita saling (…) 2115. KETUA: PATRIALLIS AKBAR Cross-check. 2116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tanggung jawab. 2117. KETUA: PATRIALLIS AKBAR P, yang berapa itu? 2118. KUASA HUKUM PEMOHON: P-4. 2119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. P-4 di mananya, Pak? 2120. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada lampirannya, Pak. 2121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kan ada 8 lembar ini Bapak punya? 2122. KUASA HUKUM PEMOHON: Ya. Catatan kejadian khusus itu, Pak. Keberatan keempat. 2123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Keberatan nomor?

253

2124. KUASA HUKUM PEMOHON: 4. 2125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 4 ini menghalangi saja pemilih? 2126. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mengenai 4 hal tadi lho, Pak? 2127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 4 hal? Jadi, 4 hal itu tadi yang pertama kan pengguna hak pilih dengan daftar hadir tidak sesuai. Yang Bapak dalilkan dalam permohonan Bapak. Kemudian C-6 yang dipakai (...) 2128. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia. 2129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 2130. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau dibaca secara utuh (...) 2131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 2132. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dari keberatan-keberatan itu. Itu bagian dari rangkaian keberatan kita yang ada di bukti 4 itu. Coba dibacakan utuh saja. 2133. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Baik. 2134. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Boleh. Cepat tapi, Pak. Ya? Biar semisal ... kita cermatilah yang (suara tidak terdengar jelas) (...) 254

2135. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ditemukan adanya pemilih yang mencoblos 2 kali atau ... adanya juga di sini. 2136. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di mana itu Pak? 2137. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Pertama, Pak? Di poin 4, Pak. 2138. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Poin 4. 2139. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Adanya pemilih yang mencoblos 2 kali. 2140. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sebentar. Nomor 4, ya? 2141. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2142. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 4 kan di Kecamatan Tongkuno (...) 2143. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tongkuno. Ya. 2144. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di Desa Oempu ada upaya-upaya menghalangi pemilih. 2145. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya. 255

2146. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oleh karena syarat-syarat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu yang fotokopi tadi? 2147. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2148. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau itu dibenarkan oleh saksi. Di luar itu antaranya adalah tidak sesuainya daftar hadir dengan pengguna hak pilih itu, Pak. Itu coba Bapak temukan di mana? Di keberatan itu, lho. Kalau itu dibenarkan kan? Sama si saksi kan? confirm itu Pak. Yang 4 itu, Pak. Coba kita. Supaya klir saja. Jangan yang mengada-ada ini siapa? Gitu, lho. 2149. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia. Pertama, kalau melihat, mendengar keterangan Saksi. Lebih pada mempersoalkan, mengekspresikan temuan pelanggaran itu harus dimaknai dalam wujud (...) 2150. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Secara parsial. 2151. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Lisan protes. 2152. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Secara parsial gitu kan maksudnya? 2153. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Secara parsial. 2154. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

256

2155. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Satu. Kalau kami menulisnya di formulir sesuai dengan yang ini. Nah, kalau kemudian ada apa ... protes-protes yang dinyatakan harus secara lisan sesuai dengan 4 poin ini, tentu enggak ada relevansinya. 2156. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak. Enggak secara lisan ternyata, Yang Mulia ... Bapak. Karena ini yang dimaksudkan di antara 8 lembar keberatan dari Saksi Bapak ... Saksi Pasangan Calon Bapak itu. Itu 4 diantaranya itu tidak ada. 2157. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau begitu pertanyaannya dari mana Saudara Saksi ini bisa melihat dan memverifikasi keberatan kita ... form keberatan kita. Tidak bisa diterima oleh (...) 2158. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak punya kan? 2159. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Siap. Ada, Yang Mulia. 2160. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, itu. 2161. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Semua saksi saat itu (...) 2162. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi saya kira begini. Biar Mahkamah yang menengahi ... menengahi. 2163. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. 257

2164. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, Mahkamah ini ... ini hanya soal persepsi. 2165. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Siap, Yang Mulia. 2166. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena kalau uraian-uraian keberatan yang disampaikan oleh saksinya pas ... Pasangan Calon Nomor 1. Nomor 1, ya? 2167. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Siap. 2168. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor ... Nomor 3? Nomor 1? 2169. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Nomor 1. 2170. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 1, ya? 2171. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Siap. 2172. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor ... Nomor 3? Nomor 1? 2173. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Nomor 1.

258

2174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 1, ya? Ini memang panjang sekali. 2175. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Panjang, Yang Mulia. 2176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sedangkan yang dimasukkan oleh Kuasa Pemohon ini tidak secara Letterlijk seperti itu. Tapi, rangkaian itu mengandung itu. Ya, kan? Paham enggak, Pak Ichsan? Kalau Bapak mempersoalkan kenapa tidak ada kalimat seperti ini. Tapi, yang dimaui Pemohon ini adalah di antara rangkaian keberatan ini. Itu ada poin-poin yang dimaksudkan itu adalah keberatan soal itu. 2177. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Yang soal yang mana, Yang Mulia? 2178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya soal (...) 2179. KETUA: PATRIALIS AKBAR Maksudnya 4 itu. 2180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang 4 itu. Tapi (...) 2181. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Oh. Ndak ada, Yang Mulia. Tidak pernah sama sekali dipersoalkan saat rekapitulasi saksi mandat. 2182. KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA Yang Mulia. Sedikit, Yang Mulia. 2183. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, coba. Kenapa, ya? 259

2184. KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA Oke. Saya pikir, Saudara Saksi tadi menjelaskan itu dari keempat poin juga sebenarnya uraian awalnya itu dia mencoba membangun mainstream pikir kita yang ada dalam pengadilan sini. Biar ... bahwa apa namanya ... terindikasi bahwa keluarnya rekomendasi panwas ini karena ada intimidasi. Karena dibilang diblokir oleh Pasangan Nomor Urut 1. 100 orang lebih ke panwas. Yang ma ... apa namanya ... saya ingin fakta hukum yang kita kedepankan di sini. Dan alhamdulillah saya juga di situ sebagai saksi pasangan calon. Apa? Sebagai (...) 2185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: Keberatan, Yang Mulia. 2186. KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA Tunggu dulu saya jelaskan. Sebagai salah satu tim di Pasangan Calon Nomor Urut 1, kedatangan kami di panwas. Kita juga hanya mempertanyakan sikap panwas atas kejadian-kejadian dan kejanggalankejanggalan yang terjadi di Oempu pada saat itu. Dan Saudara saya didepan sana yang di (...) 2187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Mohon maaf, Yang Mulia. 2188. KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA Yang di Pihak Terkait ... tunggu dulu, Mbak. 2189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Mohon maaf (...) 2190. KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA Dengar dulu. Saya juga urai. 2191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Mohon maaf, mungkin Pihak Pemohon memberikan pertanyaan bukan justifikasi.

260

2192. KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA Ya, nanti (...) 2193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Biar ... biar Mahkamah Majelis (...) 2194. KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA Enggak. Enggak kita sama-sama membangun ... membangun opini, Mbak. Saya pikir kita (suara tidak terdengar jelas) (...) 2195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sebentar, sebentar. 2196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Terima kasih, Yang Mulia. 2197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO KETUK PALU 1X Sebentar dulu. Anda yang mau bicara apa mau nurut dengan regulasi yang dikeluarkan Hakim? 2198. KUASA HUKUM PEMOHON: NUZUL WIBAWA Saya ikut (...) 2199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Saya itu bicara dulu biar cukup. Nanti ini kalau semua nanti asal bicara, nanti persidangan menjadi tidak tertib, ya. Jadi, ini Mahkamah yang akan menengahi. Jadi, tidak ... ini kalau dipersoalkan akan menjadi panjang karena ini masalah persepsi. Sekali ... sekali lagi masalah persepsi. Jadi, memang kalau ... ini salah contoh, Pak Ichsan, ya. Kalau saya memperhatikan begini, banyaknya selisih data wajib pilih di sebagian, di beberapa kecamatan ditemukan pada saat Pleno. Artinya, ini juga kandungannya adalah ada selisih data antara daftar pemilih yang dalam arti luas, bisa juga data tentang orang yang mempunyai hak pilih dengan daftar hadir yang kemudian tidak klop, tidak sinkron, kalau dimaknai ke sana juga bisa. Jadi ini soal persepsi. Tapi kalau memang 261

mau mengikuti pemikiran Pak Ichsan selaku Saksi bahwa dia juga mengartikan secara sempit dan harus spesifik karena dia adalah saksinya … saksinya paslon yang berbeda, tentunya kita juga harus maklum. Biar nanti Mahkamah yang menilai, ya. Jadi, apakah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon melalui dalil-dalil permohonannya dan bukti yang diajukan oleh P-4 ini, ini linier dengan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, kemudian counter yang dilakukan oleh … counter yang dilakukan oleh si Saksinya Pihak Terkait, Mahkamah nanti yang menilai. Kalau ada persoalan sekarang yang baru saja, yang lain tidak usah dipersoalkan, ini dianggap selesai. Ada lagi yang mau di (...) 2200. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang Mulia, Yang Mulia? 2201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 2202. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saya kira kami sependapat dengan pikiran Yang Mulia bahwa kalau dilihat dari rangkaian keterangan dari Form DB-2 KWK ini sebenarnya tergambar dari (...) 2203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, Pak … Pak Sirra tidak usah mempertegas, itu memperkeruh lagi nanti. 2204. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Bukan. 2205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kan sudah dianggap selesai. Sekarang ada pertanyaan, Yang Mulia? Kalau begitu dari Pak Pihak Terkait dulu ada pertanyaan untuk Saksi tidak?

262

2206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM NASEF Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Saksi ada informasi yang saya dengar bahwa salah satu atau beberapa tim dari saksi itu melaporkan panwas ke DKPP, apa betul? 2207. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Oh, ya. 2208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM NASEF Tanggal berapa dilaporkan? 2209. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Saya tidak ingat tanggalnya, yang tepatnya itu di bulan Desember ini. Bahkan dua hari kemarin, saya sudah mendapatkan bahwa ternyata laporan yang sudah dimasukkan bulan Desember ini terhadap dugaan pelanggaran etika oleh Panwas Kabupaten Muna itu sudah dijadwalkan sidangnya oleh DKPP pada tanggal 4 Februari 2016, pukul 13.00. Jadi, saya sudah punya surat pemberitahuan jadwal sidang. Ternyata laporan kami kemarin itu ditindaklanjuti oleh DKPP. Terima kasih. 2210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM NASEF Apakah Saudara Saksi tahu pokok-pokok aduannya, alasan … dan alasan-alasannya? 2211. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. Jadi, dalam pengaduan itu kami melaporkan panwas ini dalam menerbitkan rekomendasi yang kita anggap sangat tidak prosedural, salah satu beberapa poinnya, termasuk panwas apa … rekomendasi yang di (suara tidak terdengar jelas) ini yang kita laporkan ke DKPP. Kita anggap Panwas Kabupaten Muna tidak imparsial karena sangat kental keberpihakannya. 2212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM NASEF Apakah laporan itu terkait dengan adanya rekomendasi yang keluar atau tidak?

263

2213. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, laporan itu terkait dengan adanya rekomendasi yang keluar. 2214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM NASEF Terima kasih, Yang Mulia. 2215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Cukup? 2216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM NASEF Cukup. 2217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pihak Pemohon, silakan. 2218. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara Saksi, apakah Saudara pernah mendengar kejadiankejadian khusus dalam proses pemilukada di Muna, misalnya soal adanya pemasangan apa namanya … pengumuman di TPS 1, 2, 3, 4 di Desa Wapunto, Oempu, pernah apa tidak? 2219. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Kalau mendengar hal itu tidak pernah. 2220. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak pernah? 2221. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tidak pernah. 2222. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Enggak apa-apa. Apakah Saudara pernah mendengar ada ditemukan C-6, C-7 di salah satu tempat oleh ini dan dilaporkan ke panwas, pernah Saudara dengar? 264

2223. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tempatnya di mana? 2224. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Di desa (suara tidak terdengar jelas). 2225. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Di … tidak pernah mendengar hal itu. 2226. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak pernah mendengar? 2227. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tidak pernah mendengar. 2228. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak apa. Apakah Saudara pernah mendengar ada dilaporkan seorang suami-istri yang mencoblos lebih dari dua kali? 2229. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Dilaporkan di mana maksudnya? 2230. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Di panwas. 2231. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tidak pernah. 2232. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ndak, Anda jawab saja.

265

2233. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya karena pertanyaannya masih kabur, (suara tidak terdengar jelas) biar saya menjelaskan lebih jelas. 2234. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Enggak, saya belum selesai bertanya, Anda enggak usah mendikte. 2235. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, siap, siap, silakan. 2236. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Nanti saya kejar Saudara juga bisa. 2237. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, silakan, silakan. 2238. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, gitu. Apakah Saudara pernah mendengar itu apa tidak? 2239. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tidak pernah. 2240. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak pernah. Ya, jawab saja, ndak apa. 2241. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2242. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Nah, menurut Saudara, sejak kapan Saudara rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD kabupaten?

mengikuti

266

2243. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Itu, saat itu dimulai tanggal 17, ya, 17 Desember 2015. 2244. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA 17 Desember? 2245. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN 17 Desember 2015. 2246. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sampai dengan? 2247. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tanggal 19 karena waktunya berakhir. 2248. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sudah, cukup, cukup. 2249. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah, sudah dijelaskan tadi. 2250. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang dihitung pertama itu dari PPK mana? 2251. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Saya sudah tidak mengingat PPK yang mana. 2252. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara mengikuti dari awal proses rekapitulasi di KPUD kabupaten? 2253. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, mengikuti dari awal. 267

2254. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Pertama dihitung rekapitulasi itu dari PPK mana? 2255. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Saya tidak mengingat hal itu. 2256. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara ini kan katanya tahu semua? 2257. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Saya tidak bilang mengetahui semua. 2258. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Oke. 2259. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Saya cuma mengurai keberatan. 2260. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Terus yang Saudara ketahui PPK mana yang mengandung masalah dari keberatan-keberatan yang diajukan, baik dari Paslon Nomor 3 maupun nomor ini? 2261. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Setahu Saksi saat di KPU tidak ada sebenarnya karena persoalan yang dipersoalkan persoalan DPTb-2 dan itu sudah klir saat itu kotak suara dibuka. 2262. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ada persoalan kotak suara dibuka? 2263. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, di itu tepatnya di Batalaiworu.

268

2264. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Kalau di KPU kabupaten dibuka ndak kotak suara itu? 2265. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Dibuka, dibuka. 2266. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Dibuka. Berarti ada keberatan? 2267. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2268. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ditindaklanjuti oleh KPU? Betul, kan? 2269. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya. 2270. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, kok Saudara bilang enggak ada tadi? Kita mau Anda jujur saja. Berarti bahwa di proses pengrekapitulasi penghitungan itu ada keberatan terkait dengan (...) 2271. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ZAINAB MUSYARRAFAH Mohon maaf, Yang Mulia. Masalah keberatan tadi sudah disepakati sudah selesai. 2272. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA No, no, no. Enggak, saya mau dalami ini. 2273. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sebentar, coba biar jangan dipotong dulu. Maksudnya apa, Pak?

269

2274. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tadi kan mengatakan tidak ada keberatan lisan satu pun. Kita SAMPAI berdebat soal adanya keberatan itu. Sekarang saya tanya, ada keberatan dari salah satu Saksi paslon terkait dengan pembukaan kotak di KPU, ya apa tidak? 2275. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, benar. 2276. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apa keberatannya itu? Coba Saudara jelaskan. 2277. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Keberatannya itu yang pertama, saya luruskan tadi bahwa keberatan ada. Namun, dalam sekian keberatan itu tidak mempersoalkan yang poin tadi. Itu yang pertama saya harus pertegas. 2278. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ndak, pertanyaan saya jawab saja. 2279. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Siap. 2280. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Anda tidak dalam posisi beropini di sini. 2281. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, saya (…) 2282. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apa yang Saudara lihat, Saudara dengar, Saudara ketahui itu yang saya tanya. 2283. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Oke, oke. Saya sudah tangkap pertanyaannya Pihak Pemohon. 270

2284. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Apakah ada keberatan? “Ada,” Saudara katakan. Terkait dengan apa pembukaan kotak suara itu sehingga diperlukan? 2285. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Oke. Saat itu yang dipersoalkan adalah pengguna DPTb-2 yang ada di Kelurahan Laiworu, ya. Di situ saya tidak mengingat TPS mana yang dipersoalkan. Namun, mereka menganggap ada perbedaan antara apa … daftar yang mereka pegang sendiri, entah informasi dari mana mereka peroleh itu saat itu karena sempat terjadi perdebatan di dalam. Mereka menduga adanya pengguna DPTb yang salah itu. Namun, begitu diklirkan oleh pihak KPU saat itu, ternyata memang tidak ada yang salah. 2286. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Baik. Saya lanjutkan pertanyaan. Apakah ada Form C-7 yang ditulis di HVS yang juga Saudara terima dari saksi pasangan masingmasing pasangan calon dan ditandatangani oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon 1 dan 2? 2287. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Kalau mengenai C apa namanya … DPTb-2 yang ditulis di HVS, ya, saya tidak menerima itu. 2288. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tapi Saudara tahu bahwa ada keberatan soal itu? 2289. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ada keberatan soal itu. 2290. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Itu yang saya ingin tanya kepada Saudara. Supaya nanti Saudara tidak beropini, gitu lho. 2291. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah dijawab, Pak. Sudah dijawab.

271

2292. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Yang terakhir saya kira terkait dengan kedatangan Saudara di KPU tadi. Saudara mengatakan bahwa sekitar pukul (...) 2293. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak pakai pukul, Pak. Paginya, paginya. 2294. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Ya, pagi tanggal 14 Desember itu ada tim dibagi 2, tadi sudah terkait dengan keterangan sebelumnya. Saudara yang ke KPU Kabupaten untuk mempertanyakan soal rekomendasi itu, rekomendasi dari panwas. Saudara mengatakan tadi sudah tidak masuk ke ini, yang masuk siapa? Kan ada 9 orang yang masuk dari keterangan sebelumnya dari Saksi. Saudara masih ingat? 2295. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Yang saya ingat saat itu cuma Milwan sama ketua DPRD karena dia bagian dari tim pemenangan kampanye. 2296. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Baik. Nah, apakah ada konfirmasi soal apa bentuk putusan rekomendasi panwas itu yang Saudara terima dari 9 orang diterima oleh KPU itu? 2297. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tidak, tidak tahu. 2298. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tidak tahu. Nah, apakah Saudara kemudian meminta penjelasan juga kepada panwas terkait soal itu? 2299. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, saya tidak meminta. Namun, tim yang dari sana itu memberikan laporan ke saya.

272

2300. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Tim yang dari sana maksudnya apa? 2301. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tim yang menuju ke panwas kabupaten. 2302. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kan dibagi 2, Pak. 2303. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Panwas. Ada meminta penjelasan kepada panwas? 2304. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, benar. 2305. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Saudara tidak ikut di tim itu? 2306. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tidak ikut, tidak ikut. 2307. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Menurut tim itu apa yang Saudara ketahui tentang penjelasan panwas? 2308. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, jadi dari penjelasan tim yang dari kantor panwas saat itu saya mempertanyakan, “Apakah kalian bertemu secara langsung dengan Pihak Komisioner Panwas Kabupaten Muna atau tidak?” Katanya, “Ya, benar ketemu.” Dan mereka mempertanyakan kepada pihak Komisioner Panwas Kabupaten Muna. 2309. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tadi sudah diceritakan. 273

2310. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Tadi sudah diceritakan. 2311. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bahwa itu hasilnya cuma informasi dari rekomendasi. Isi rekomendasinya apa? Tidak tahu. Ya, kan? 2312. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Ya, benar, Yang Mulia. 2313. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dan juga saya luruskan, Mas, bahwa di panwas itu enggak ada komisioner. 2314. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Oh, ya, siap. 2315. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Komisioner itu hanya di KPU. 2316. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Siap, Yang Mulia. 2317. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Supaya nanti enggak persepsi teman-teman di luar jadi (...) 2318. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUH. ICHSAN Siap, siap, Yang Mulia. 2319. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke. Cukup, Pak Sirra? 2320. KUASA HUKUM PEMOHON: SIRRA PRAYUNA Sementara cukup. 274

2321. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dari Pihak Termohon, silakan. Cukup? Baik, saya kembalikan ke Ketua Panel. Terima kasih, Pak. 2322. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini bunga-bunga demokrasi pada persidangan yang terakhir. Cukup, ya, Saudara Saksi, ya? Ini dari apa itu? Dari? Oh, ya, ya. Masih ada, ya? Oke, ada tambahan alat bukti kemarin, ya, dari Pemohon. Enggak ada tambahan buktinya? Ada? 2323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Mau dimasukkan. 2324. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sekarang? 2325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Ya. 2326. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ayo, cepat. 2327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Besok, Yang Mulia. 2328. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, besok. Kapan lagi? Sudah selesai kita, sayang. 2329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Kita lagi mengumpulkan (…) 2330. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kasih saja dulu yang (…)

275

2331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Ada. 2332. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini persidangan (…) 2333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Nanti kita lewat Panitera, Yang Mulia. 2334. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu ada daftarnyalah paling tidak. Coba, kasih daftarnya. Ya karena persidangan kita sudah selesai, hari ini selesai. Makanya pada persidangan yang lalu kami tetap berikan kesempatan menambahkan alat bukti selama sidangnya belum selesai, kan begitu, ya. Kalau ada daftarnya, kasih daftarnya dulu. Paling enggak ada legalisasi pada hari ini, nanti kita cross-check, ya. Tolong nanti dibagikan Pihak Terkait dan Termohon, ya, fotokopinya. Fotokopi alat buktinya saja. Itunya saja, daftar buktinya dulu, Ridwan. Nanti fisiknya boleh kita berikan kesempatan, ya. Termohon juga ada? 2335. KUASA HUKUM TERMOHON: Termohon ada tambahan bukti, Yang Mulia. 2336. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ada tambahan bukti. Hari ini? 2337. KUASA HUKUM TERMOHON: Hari ini, Yang Mulia. 2338. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, silakan diambil. Boleh. Pihak Terkait ada tambahan lagi? Pihak Terkait? Cukup? 2339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Cukup. 276

2340. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, cukup. Jangan menyesal, ya. 2341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Maaf, Yang Mulia. 2342. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 2343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Pihak Terkait. Kami juga sudah menyampaikan daftar alat bukti tambahan. 2344. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, nanti mau disahkan. 2345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Baik, Terima kasih. 2346. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sabar. Tapi kan kita mulai dari Pemohon dulu, ya kan. Ini kan kasus ini ada karena ada Pemohon. Ini Para Saksi Pemohon sudah pada pulang? Di sini? Di dalam sini? Berapa orang? Ya, ini pasangan calon yang dari Pemohon yang mana paslonnya? Hadir, enggak? Siapa paslonnya? 2347. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Hadir. Pak Rusman, berdiri. 2348. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, Pak Rusman dari hari pertama, ya? 2349. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Ya. 277

2350. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tapi selama di Jakarta semakin gendut kelihatannya, makannya enak sekali ini sama tidur. Pak Rusman, wakil apa bupati? Oh, bupati. Emang gagah, ya. Kelihatan gagah. Oke. Yang pasangan calon yang Pihak Terkait? 2351. KUASA HUKUM: Tidak hadir, Yang Mulia. 2352. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, disimpan. Ya, sudahlah. Kemudian Saksi Termohon, ya, KPU ya kebanyakan, ya. Kemudian ada enggak saksi dari Pihak Pemohon yang hadir? Enggak ada, ya? Sudah pada pulang, ya? Oh, ya sudah, enggak apa. Maksudnya, saya ingin supaya mereka salam-salaman di sini. Ya, panwas ada. Oke. Karena persidangan ini kan sudah selesai, jadi mereka salam-salaman. Orang satu kampung. Ya, kan? Siapa yang menang, yang kalah, nanti biar Hakim, ya. Itu sudah takdir. Ya, kan? Pemenangnya kan enggak boleh dua, cuma satu. Untuk Pemohon, tambahan buktinya 113 sampai dengan 124. Betul, ya? 2353. KUASA HUKUM PEMOHON: RIDWAN DARMAWAN Betul, Yang Mulia. 2354. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini kapan bisa diserahkan fisiknya? Besok paling lama pukul 10.00 WIB. Bisa, ya? Ya, percayakan ya Pihak Terkait sama Termohon, percayakan saja kepada kami. Sidang ini sudah enggak ada, ya. KETUK PALU 1X Ini kita sahkan dulu. 2355. PANWASLU: MAHILUDDIN Maaf, Yang Mulia. 2356. KETUA: PATRIALIS AKBAR 278

Ya, kenapa? 2357. PANWASLU: MAHILUDDIN Kami dari panwas. Kehadiran kami di sini kan dalam rangka memberikan keterangan atas pokok-pokok permohonan Pemohon. 2358. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 2359. PANWASLU: MAHILUDDIN Itu kami minta kepastian, apakah ini akan dilakukan pada hari ini juga sebelum sidang selesai? Itu saya kembalikan kepada Yang Mulia. 2360. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi sebetulnya Pihak Panwas itu memang diundang untuk persidangan ini, dan sebetulnya memang kalau ada hal yang kita perlukan klarifikasi seperti kemarin, ya, kita langsung minta ke Panwas. Tapi selama kita tidak membutuhkan klarifikasi, Panwas enggak apa cukup mendengarkan. Tapi kalau Panwas juga ingin menyerahkan bagian ada keterangan lain yang tertulis untuk memperkaya persidangan ini, enggak apa. Begitu, ya. 2361. PANWASLU: MAHILUDDIN Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya semua persoalan yang terjadi di lapangan akan semakin jelas ketika kami sebenarnya menyampaikan apa keterangan-keterangan yang kami alami di lapangan. Dalam proses persidangan yang muncul kelihatannya panwas itu sedikit tidak menjalankan tugas dengan baik, makanya kami juga diam saja. Berharap bahwa pada akhirnya kami akan juga akan memberi keterangan dalam sidang yang mulia ini. 2362. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, berarti Panwas mau bicara klarifikasi? 2363. PANWASLU: MAHILUDDIN Kami bukan dalam ke rangka klarifikasi, akan tetapi memberikan keterangan sesuai dengan tugas kami sebagai panwas dalam proses pilkada kemarin.

279

2364. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, baik. 2365. PANWASLU: MAHILUDDIN Sesuai dengan pokok-pokok permohonan dan surat dari MK Nomor 477. 2366. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, baik. Ya, jadi subtansinya sudah masuk, ya? 2367. PANWASLU: MAHILUDDIN Baik, Yang Mulia. 2368. KETUA: PATRIALIS AKBAR Begini, ya. Kami sudah kompromi, nanti Panwas kita berikan kesempatan untuk bicara, ya. Tapi kami mau mengesahkan dulu semua alat bukti ini kemudian kita istirahat 15 menit, kami harus salat ashar nanti kita lanjutkan. Kira-kira berapa menit bisa bicara? 2369. PANWASLU: MAHILUDDIN Kami minta waktu paling lama 1 jam. 2370. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, 1 jam? 2371. PANWASLU: MAHILUDDIN Ya. 2372. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, enggak apa-apa. 2373. PANWASLU: MAHILUDDIN Paling lama. 280

2374. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, 6 jam juga enggak apa-apa. 2375. PANWASLU: MAHILUDDIN Ya, terima Kasih, Yang Mulia. 2376. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya? 2377. PANWASLU: MAHILUDDIN Ya. 2378. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kita kasih kesempatan, ya, untuk bicara. Boleh, boleh. Jadi, kita sahkan dulu, ya, dari bukti Pemohon, fisiknya besok paling lambat Pukul 10.00 WIB langsung ke bagian kepaniteraan. Kemudian Termohon 51 sampai dengan 54 ya, tambahannya, ya? Ya, kita sahkan, ya. KETUK PALU 1X Kemudian Terkait TB-076, TB-096, TL-014 sampai dengan TL-019, TN-042. Ana ini sampai dengan, ya? Ana? Sampai dengan TN-062, TC046, betul? Pihak Terkait? 2379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Itu mungkin Termohon, Yang Mulia. 2380. KUASA HUKUM TERMOHON: MOH. MI’RAJTULLAH MAHYUDIN Itu Termohon, Yang Mulia. 2381. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh ini, Termohon. 2382. KUASA HUKUM TERMOHON: MOH. MI’RAJTULLAH MAHYUDIN 281

Termohon, itu Yang Mulia. 2383. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, Termohon. Baik, Pihak Terkait sudah enggak ada, ya? 2384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: BAYU PRASETIO Sudah tadi, sudah diucapkan. 2385. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ya, ya, ya, ya. Ini jadi. Oke, saya ulangi lagi, ya. Yang baru saja saya sebutkan itu adalah bukti tambahan dari Termohon, ya? Kita sahkan. KETUK PALU 1X Baik, kalau memang panwas mau bicara. Kemarin surat dari Bawaslunya sudah ada, ya? Sudah ada, ya. 2386. PANWASLU: MAHILUDDIN Sudah ada, Yang Mulia. 2387. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, tapi kalau enggak salah dengar saya kemarin bahwa panwas hadir oleh Bawaslu hanya untuk mendengar. Benar enggak sih? Apa kasus yang lain? 2388. PANWASLU: MAHILUDDIN Memberikan keterangan lisan dan tertulis. 2389. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, itu isinya ya? Oke kalau itu udah ada izin dari Bawaslu tentu harus kita berikan kesempatan. Apalagi Anda sudah diundang resmi kan, oleh Mahkamah, ya. Baik, ini Pukul 17.06 WIB. Kita istirahat 15 menit saja, ya, salat ashar. Atau kita kembali masuk Pukul 17.30 WIB lah, ya, Pukul 17.30 WIB Pukul 17.30 WIB tepat, insya Allah, nanti dalam waktu setengah jam sebelum maghrib kalau memang bisa silakan kalau enggak nanti habis maghrib kita sambung lagi. Kalau enggak sampai Pukul 24.00 WIB besok kita sambung lagi, ya? Oke, ya? Dengan demikian, sidang diskors sampai Pukul 17.30 WIB. 282

KETUK PALU 1X SIDANG DISKORS PUKUL 17.11 WIB SKORS DICABUT PUKUL 17.31 WIB 2390. KETUA: PATRIALIS AKBAR Skors sidang dicabut. KETUK PALU 1X Dari panwas tolong di … dek di … surat yang tadi izin dari Bawaslu, Pak. Surat yang dari Bawaslunya. Cahyo, Pak Panitera. Ke staf, Cahyo, siapa? Oh sudah ada tapi, ya? oke, sambil jalan, ya. Isinya apa? Antara lain. Oke, baik. Kalau gitu kita trash, ya. Kalau gitu, ya, silakan. Panwas, disebutkan identitas lagi, ya, Pak, ya. 2391. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD IRAWAN Sebelumnya, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Yang Mulia, izin. Sebelum mendengar keterangan panwas, terima kasih, Yang Mulia. kalau kami ingin ini saja, Yang Mulia, yang pertama terkait dengan Surat Tugas tapi ini kan bisa sambil berjalan, kita bisa tunggu. Yang kedua, Yang Mulia, terkait dengan keterangan Panwas ini, ini kan harus merupakan keputusan Pleno panwas kabupaten, hanya 3 orang menyepakati isi keterangan karena ini terkait, Yang Mulia, karena isi rekomendasi sat … salah satu isi rekomendasi, di situ mengatakan ada oknum panwas yang merubah (...) 2392. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik (...) 2393. KUASA HUKUM TERMOHON: AHMAD IRAWAN Rekomendasi, jadi kami ingin bahwa kredibel buat ketiga-tiganya mengetahui (...) 2394. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, saya jelaskan. Yang disampaikan oleh pa … panwas itu adalah ad informandum, ya. Siapapun karena memang beliau kita undang resmi ad informandum, ya, silakan. 283

2395. PANWASLU: MAHILUDDIN Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Hakim Konstitusi Yang Mulia, kami ingin gambarkan bahwa apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini merupakan kondisi objektif yang kami lakukan dan terjadi pada tingkat lapangan. Kami dalam keterangan ini membagi 3 bagian, yang pertama adalah dari aspek pengawasan, yang kedua penindakan pelanggaran, dan yang ketiga itu pada pokok-pokok permohonan. Dan pada akhirnya, kami juga akan sampaikan keterangan tertulis ini beserta bukti-bukti pendukung. Saya Mahiluddin dari Panwas Kabupaten Muna, yang sebelah kiri saya Pak Al Abzal Naim dia divisi pengawasan Panwas Kabupaten Muna, dan sebelah kanan saya Rustam, S.Pd. divisi penindakan pelanggaran. Dari tiga kategori … dari 3 bagian keterangan kami, saya mohon kepada Majelis Hakim kiranya kami diberikan kesempatan untuk membaca secara keseluruhan, atau kami langsung kepada pokok-pokok permohonan yang sesuai dengan pokok permohonan Pemohon (...) 2396. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, mungkin diringkas to the poin, ya. Jadi, yang penting subtansinya Bapak jangan ilang, ya. Silakan. 2397. PANWASLU: MAHILUDDIN Oke, terima kasih. Oleh karena kita sudah diberikan kesempatan untuk baca secara keseluruhan maka dalam kesempatan pertama, saya berikan kepada Saudara Rustam sebagai divisi pengawasan untuk membacakan aspek pengawasan dan penindakan pelanggarannya. Oke, saya mohon izin untuk saya persilakan. 2398. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, sama softcopy-nya, ya. 2399. PANWASLU: RUSTAM Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr. wb. Selamat Sore. Salam Sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan memberikan gambaran tugas dan tanggung jawab serta wewenang kami sebagai pengawas pemilu di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Muna. Yang pertama, kami mulai dari aspek pengawasan. Kami perlu pertegas bahwa di Panwas Kabupaten Muna itu ada 3 divisi, divisi pengawasan atau pencegahan, kemudian divisi penindakan pelanggaran, dan yang berikut 284

adalah divisi organisasi dan sumber daya manusia. Kami mulai dari aspek pengawasan. Aspek pengawasan ini kami telah lakukan dari tahapan awal proses penyelenggaraan pilkada sampai pada pascapungut-hitung dan Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Muna. Yang pertama, berkaitan dengan bahwa dalam pengolahan daftar penduduk potensial pemilu DP-4 Panwas Kabupaten Muna mendapatkan salinan DP-4 dari KPUD Kabupaten Muna, itu kami terima. Yang kedua bahwa setelah mendapatkan salinan DP-4, Panwas Kabupaten Muna melakukan analisis dengan cara memeriksa dan membandingkan DP-4 dan DPT Pilpres 2014 sesuai regulasi, guna memastikan kesesuaian data antara DP-4 dengan DPT Pilpres 2014. Yang ketiga, bahwa untuk memastikan proses pencocokkan dan penelitian yang di … penelitian DP-4 Panwas Kabupaten Muna melakukan rapat koordinasi dengan panwas kecamatan serta panwas di tingkat desa atau PPL. Bahwa dalam rapat koordinasi terkait DP-4 sebagaimana poin 3 dibahas strategi pengawasan DP-4 yakni melakukan pengawasan melekat pada petugas pemutakhiran data pemilih, PPDP yang melakukan pencocokan penelitian pemutakhiran da … DP-4 hasil sinkronisasi dengan tujuan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai wajib pilih. Yang kelima, bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu lapangan atau PPL masih ditemukannya sejumlah masyarakat yang memnuhi syarat sebagai wajib pilih, namun namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih, sehingga direkomendasikan langsung untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih dan juga ditemukan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat, yakni pemilih ganda, belum cukup umur, telah meninggal dunia, pindah domisili, telah menjadi TNI/POLRI yang semuanya direkomendasikan langsung untuk dicoret dari daftar pemilih. Yang berikut, bahwa dalam RAPAT PLENO PEMUTAKHIRAN DATA dan Daftar Pemilih Tingkat Kabupaten, Panwas Kabupaten Muna menemukan data pemilih di kecamatan Wakorumba Selatan, ke … Kelurahan Labunia tidak di-Plenokan pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, sehingga Panwas Kabupaten Muna merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk memberikan sanksi tegas terhadap PPK Wakorumba Selatan dan PPS Kelurahan Labunia. Yang berikut, bahwa rekomendasi Panwas Kabupaten Muna sebagaimana disebutkan pada poin 6, telah ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi teguran keras kepada PPK Wakorumba Selatan dan sanksi pemberhentian sementara terhadap PPS Kelurahan Labunia. Yang berikut, bahwa setelah Pleno rekapitulasi DPS perbaikan di tingkat KPU Kabupaten Muna, Panwas Kabupaten Mus … Kabupaten Muna masih menemukan: 1. Adanya pemilih ganda. 2. Pemilih yang meninggal dunia. 285

3. Pemilih yang pindah domisili. Terhadap temuan tersebut, panwas melakukan koordinasi dengan KPU untuk pencermatan ulang terhadap DPS, perbaikan dan KPU menindaklanjuti masukan yang disampaikan. Bahwa pada masa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, pengawas pemilu menemukan adanya keterlibatan pegawai negeri sipil dalam deklarasi Pasangan Calon Dr. H. LM. Baharudin M.Kes dan H. Lapili, S.Pd. Yang … yang berikut, bahwa hasil sebagaiman poin 9 adalah terkait keterlibatan PNS, 3 pejabat bupati, yakni Drs. LM Rajiun Tumada M.Si., Pejabat Bupati Muna Barat. 2, Ir. Abdul Mansur Amila, M.Tb., Pejabat Bupati Buton Tengah. 3, Drs. La Ode Mustari, M.Si., Pejabat Bupati Buton Selatan. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan kuat dugaan terjadinya pelanggaran Undang-Undang ASN dan PP Nomor 53 tahun 2010 sehingga direkomendasikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai pejabat pembina kep … kepegawaian. Kemudian direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara KAASN Kemenpan RB dan Kemendagri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangundangan berlaku. Bahwa pada tahapan pencalonan, panwas melakukan pengawasan terkait kelengkapan dan keabsahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan. KPU Kabupaten Muna memberikan salinan dokumen kepada Panwas Kabupaten Muna dalam bentuk hardcopy dan softcopy hasil verifikasi terhadap 2 pasangan calon perseorangan. Satu Pasangan Perseorangan La Ode Abadi Rere dan La Ode Bakealudin memperoleh jumlah dukungan 5.438 orang dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga satu pasangan calon perseorangan lainnya Prof. Dr. La Iru dan La Ode Syaharudin KBST memperoleh dukungan 7.945 orang dan dinyatakan memenuhi syarat dalam tahapan perbaikan dokumen syarat dukungan. Sampai pada batas waktu perbaikan tidak memenuhi syarat minimal dukungan 22.504 sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk pasangan calon perseorangan tersebut. Bahwa pada tahapan pendaftaran pasangan calon ditemukan adanya dokumen dukungan Partai Keadilan Sejahtera, diduga hasil scan sedang … dan Partai Gerindra adanya perbedaan SK Kepengurusan DP-2 Kabupaten Muna antara dokumen yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Muna yangd iserahkan oleh pasangan calon. Atas dukungan tersebut Panwas Muna melakukan klarifikari … klarifikasi langsung kepengurus DPP PKS dan Gerindra, hasil klarifikasi tersebut ternyata menunjukkan sah. Yang berikut, bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon KPU Kabupaten Muna menetapkan 3 pasangan calon, yakni H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag., M.Si., dan Ir. La Ode Samuna, berikut dr. H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili, S.Pd., dan yang ketiga Pasangan LM. Rusman Emba, S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si., Bahwa pada 286

pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna, Panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan untuk memas … memastikan proses pengundian nomor urut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil pengundian didapatkan Nomor Urut 1, LM. Rusman Emba, S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Ditu M.Si., Nomor Urut 2, H. L. Arwaha Ady Saputra, S.Ag., M.Si dan Ir. La Ode Samuna, dan Pasangan Nomor Urut 3, H. LM. Baharuddin, M.Kes dan H. La Pili S.Pd., Bahwa dalam rangka pengawasan perfentif terhadap indikasi keterlibatan, ketidaknetralan pegawai negeri sipil dan aparat desa terkait dengan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Panwas Kabupaten Muna telah bersurat kepada Pejabat Bupati Muna Nomor 111/K1/PANWAS-MN/10/2015 perihal himbauan kepada pejabat bupati Muna untuk menerbitkan surat edaran agar PNS di lingkup Pemerintahan Kabupaten Muna dan aparat desa se-Kabupaten Muna tidak terlibat dalam kegiatan politik, menyambut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015. Bahwa memasuki tahapan kampanye, Panwas Kabupaten Muna memberikan surat Nomor 90/K-1/PANWAS-MN/8/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 perihal himbauan kepada pasangan calon bupati untuk menertibkan atau menurunkan alat peraga kampanye APK yang bukan dicetak oleh KPU. Bahwa sehubungan dengan penyerahan alat peraga kampanye dan bahwan kampanye kapada tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakli Bupati Muna sesuai Surat KPU Kabupaten Muna Nomor 249/KPU-KAB/026.433541-9/9/2015 tanggal 12 September 2015 panwas Kabupaten Muna melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dengan tujuan memastikan pembagian alat peraga kampanye pasangan calon berdasarkan jumlah dan zona lokasi kampanye. Bahwa pada persiapan pelaksanaan kampanye, Panwas Kabupaten Muna mengirimkan Surat 107/K-1/PANWAS-MN/9/2015 perihal Permintaan Susunan Seluruh Tahapan Kegaiatan Kampanye yang ditujukan kepada masing-masing tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna. Bahwa pada tahapan kampanye panwas menemukan adanya pelanggaran pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan. Atas temuan tersebut Panwas Kabupaten Muna menyurati KPU perihal penempatan pemasangan alat peraga kampanye APK dengan lebih memperhatikan keindahan tata kota serta ... serta etika estetika tata letak pemasangan. Menindaklanjuti Surat Panwas, KPU Kabupaten Muna memberikan Surat Peringatan Nomor 269/KPU-KAB026.433541/10/2015 perihal Penempatan Pemasangan Alat Peraga Kampanye APK yang ditujukan kepada Pasangan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Muna Tahun 2015. Bahwa dalam proses pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada 287

tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember, Panwas Kabupaten Muna menemukan beberapa indikasi dugaan pelanggaran antara lain: Pertama, pada pelaksaan pertemuan terbatas di Kecamatan Napabalano, berdasarkan laporan masyarakat kepada panwas Napabalano tentang penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kegiatan tersebut merupakan fasilitas pemerintah, sehingga panwas kecamatan beserta Panwas Kabupaten Muna melihat langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran data tersebut. Hasil penelusuran Panwas Kabupaten Muna bahwa lapangan tersebut merupakan hasil swadaya masyarakat. Dalam pengawasan panwas kabupaten ... Kecamatan Napabalano pada saat pertemuan terbatas, menemukan keterlibatan PNS, kepala desa dan diteruskan kepada Panwas Kabupaten Muna, dari hasil kajian Panwas Kabupaten Muna, kasus tersebut dihentikan karena kurang alat bukti. Yang berikut, bahwa dalam pelaksanaan pertemuan terbatas di Desa Dana, Kecamatan Watopute, Panwas Kabupaten Muna beserta Panwas Kecamatan Matopute menemukan selebaran disekitar lokasi kegiatan pertemuan yang terindikasi sebagai bentuk kampanye hitam dan upaya yang dila ... dan upaya yang dilakukan oleh panwas adalah mengumpulkan seluruh selebaran tersebut agar tidak disebarluaskan. Yang berikut, bahwa dalam hal laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanya, Panwas Kabupaten Muna melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Muna untuk mendapatkan salinan Laporan Penerimaan dan Pengunaan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten Muna. Saya persingkat, Yang Mulia (...) 2400. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nah, kalau boleh dipersingkat, langsung pada masalah-masalah yang dibicarakan dalam persidangan ini, ya (...) 2401. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2402. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bagus sekali sih sebetulnya cuma, kan kesempatan kita, ya. 2403. PANWASLU: RUSTAM Terima kasih, Yang Mulia. 288

2404. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan. 2405. PANWASLU: RUSTAM Kami langsung kepada Keterangan Panwas kabupaten Muna, berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan. Yang pertama, bahwa terkait pokok permohonan Pemohon perihal kesalahan perhitungan suara. Panwas Kabupaten Muna menerangkan bahwa telah melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Muna dari tangal 17 sampai 19 Desember 2015. Berdasarkan hasil pengawasan, Pengawas Pemilu Kabupaten Muna pada saat Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2015 ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berdasarkan Formulir DA-1-KWK Kecamatan Batalaiworu terdapat selisih antara data pemilih pada DPTB-2 dan pengguna hak pilih DPTB-2 sebesar 25 suara, yaitu data pemilih pada DPTB-2 berjumlah 287 suara. Sedangkan data pengguna hak pilih yang terdapat dalam DPTB-2 berjumlah 312. Sehingga terdapat kelebihan sejumlah 25 suara. Berdasarkan hal tersebut, Panwas Kabupaten Muna merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna pada saat itu untuk mengecek formulir C-1-KWK di seluruh TPS Kecamatan Batalaiworu. Setelah dilakukan pengecekan, angka selisih tetap tidak memberikan solusi terhadap perbedaan angka. Kemudian panwaslu merekomendasikan untuk menghitung surat suara, tetapi KPU Kabupaten Muna tidak mengakomodir dan langsung menetapkan perolehan suara untuk Kecamatan Batalaiworu. Yang B. Bahwa Saudara LM. Amrin, S.Pi., dan La Ode Marsudi selaku saksi pasangan calon atas nama LM. Rusman Emba, S.T., dan Ir. H. Abdul Malik Ditu, M.Si Pasangan Nomor Urut 1 menyampaikan terdapat laporan masyarakat atas nama Khaidir Alikif kepada Panwaslu Kabupaten Muna tentang ditemukannya formulir C-6-KWK dan C-7-KWK TPS 2 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno di rumah kosong di Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno. Yang saksi tersebut meminta kepada KPU Kabupaten Muna untuk mengecek, memeriksa, apakah C-7 KWK untuk TPS 2 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno yang menjadi barang bukti atas laporan Khaidir Alikif kepada Panwas Muna adalah C-7 asli atau tidak. Berdasarkan permintaan tersebut, KPUD Kabupaten Muna meminta tanggapan panwas dan selanjutnya panwas menjelaskan 289

bahwa terdapat C-7 KWK di panwas sebagai barang bukti atsa laporan Khaidir Alikif, sehingga direkomendasikan kepada KPUD Kabupaten Muna untuk membuka kotak suara TPS 2 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno. Atas rekomendasi tersebut KPUD Kabupaten Muna menindaklanjuti dengan membuka kotak suara TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno. Setelah dibuka, ditemukan bahwa memang benar formulir C-7-KWK TPS 2 Desa Oempu Kecamatan Tongkuno, tidak ada lagi di dalam kotak suara. Bahwa karena C-7-KWK TPS 2 Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno tidak terdapat dalam kotak suara, maka Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta untuk mengecek seluruh form C7-KWK yang ada dalam kotak suara agar bisa dipastikan keberadaan form C-7-KWK di semua kotak suara. Atas permintaan tersebut, Panwas Kabupaten Muna merekomendasikan pada saat itu juga kepada KPU Kabupaten Muna, untuk mengecek semua formulir C-7-KWK dalam kotak suara. Atas rekomendasi tersebut proses rekap tetap berjalan sesuai urutan kecamatan. Setelah proses rekapitulasi selesai, diketahui banyak C-7 yang tidak terdapat dalam kotak suara. Untuk itu, Panwas Kabupaten Muna meminta kepada KPU Kabupaten Muna agar memfoto kopi formulir C-7 KWK yang ada dan diberikan kepada saksi pasangan calon dan panwas Muna. Atas permintaan tersebut, panwas Kabupaten Muna meminta waktu untuk menyiapkan foto kopi formulir C-7-KWK. Pada tanggal 22 sampai 24 Desember 2015, KPU Kabupaten Muna memeberikan foto kopi formulir C-7 yang disertai dengan lis daftar TPS yang memiliki formulir C-7-KWK dan yang tidak memiliki formulir C-7KWK. Dari daftar check-list yang diberikan, diketahui bahwa dari 230 TPS di Kabupaten Muna, terdapat ada 67 kotak suara TPS yang tidak memiliki formulir C-7-KWK dan 254 yang memiliki formulir C-7-KWK. Yang berikut, bahwa Panwas Muna setelah mendapatkan salinan formulir C-7 KWK dari KPU, dari tanggal 22 sampai 24 tersebut dilakukan pencermatan dan ditemukan adanya selisih antara jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar hadir pemilih formulir C-7-KWK dengan jumlah pengguna hak pilih suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Formulir C-1-KWK. Selisih pengurangan khusus Kecamatan Batalaiworu sebanyak 6 pemilih dan diuraikan sbg berikut; - Pada TPS 1 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih yang tercantum dalam formulir C-7-KWK sebanyak 310 pemilih, berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah yang terdapat dalam formulir C-1-KWK sebanyak 311. Sehingga terdapat selisih kelebihan 1 suara. - Pada TPS 2 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih yang tercantum dalam formulir C-7, sebanyak 325 pemilih. Berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah pada formulir C-1, sebanyak 324. Sehingga terdapat selisih kekurangan 1 suara. 290

-

Pada TPS 5 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih yang tercantum dalam formulir C-1-KWK, sebanyak 346 pemilih, berbeda dengan jumlah suara sah yang tidak terdapat pada formulir C-1-KWK sebanyak 347, sehingga terdapat selisih kelebihan 1 suara. Dari TPS 6 Kelurahan Laiworu, ditemukan jumlah daftar pemilih tercantum dalam form C-7-KWK sebanyak 285 pemilih. Berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak pada Formulir C-1-KWK sebanyak 282, sehingga terdapat selisih kekurangan pengurangan 3 suara. Bahwa TPS 8 Kelurahan Laiworu merupakan salah satu dari 67 TPS yang tidak terdapat Formulir C-7-KWK sehingga panwas tidak bisa menilai apakah terdapat selisih jumlah daftar pemilih dengan jumlah pengguna hak pilih. TPS (...) 2406. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pak, maaf, Pak. Tadi yang berkaitan dengan rekomendasi panwas yang dipersoalkan itu bisa langsung ke sana enggak? Yang rekomendasi yang dipersoalkan tadi, ya. Kalau itu kan laporan panwas? 2407. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2408. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kita kan tidak dalam posisi itu sekarang, ya. Jadi tolong sekali lagi, yang berkaitan dengan masalah yang diungkapkan dalam persidangan ini. Kan Bapak mengikuti perdebatan dari kemarin itu? 2409. PANWASLU: RUSTAM Ya, ya. Kami masih periksa. 2410. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba cari dulu, pelan-pelan. 2411. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2412. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan sampai dapat tujuan. Bahkan panwas dilaporkan ke DKPP, ya kan? 291

2413. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2414. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ah, itu. Kalau enggak salah, Bapak kan kemarin juga bilang (...) 2415. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2416. KETUA: PATRIALIS AKBAR Susulan itu karena hanya … ya, ada kan rekomendasi itu? 2417. PANWASLU: RUSTAM Kami langsung (...) 2418. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 2419. PANWASLU: RUSTAM Dibacakan, bahwa terkait pokok permohonan Pemohon perihal adanya penghalangan atau hambatan bagi pemilih yang berhak memilih yang dilakukan oleh PPS, KPPS Desa Oempu Kecamatan Tongkuno. Panwas Kabupaten Muna menerangkan bahwa telah menerima laporan dari masyarakat Nomor Registrasi 010/LP/PWSL.MN/XII/2015 pada tanggal 11 Desember 2015 dari Saudara Khaidir Alikif tentang dugaan terjadinya penghalangan atau penghadangan masyarakat yang akan menggunakan hak pilih di 4 TPS Desa Oempu. Terlapor dalam hal ini adalah Ketua KPSS di seluruh TPS Desa Oempu, Ketua PPS Desa Oempu. Bukti-bukti yang diserahkan berupa Formulir C-7-KWK asli untuk TPS 2, yang ditemukan di rumah kosong. Jadi connect dengan hasil pengawasan yang kami sudah lakukan tadi. Formulir C-6 kami perlu sampaikan hasil klarifikasi kami di hadapan persidangan, Yang Mulia. Bahwa Panwas Kabupaten Muna menindaklanjuti laporan itu adalah sesuai dengan tugas kami sebagai panwas di Pasal 17, 18 undangundang 15 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Sehingga jika kami tidak menerima laporan, saya kira sebaliknya kami juga akan di-DKPP. Oleh karena itu laporan itu sesuai mekanisme, memenuhi syarat formal dan materil itu kami tindak lanjuti. Sehingga bukti yang diserahkan adalah 292

Formulir C-7-KWK asli untuk TPS-2, Formulir C-6-KWK asli yang ditemukan di rumah kosong, pengumuman yang ditulis dan ditempelkan oleh Ketua PPS yang isinya pada hari ini semua bukti itu kami bawa. 2420. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, yang itu, yang KTP itu? 2421. PANWASLU: RUSTAM Yang pengumuman. 2422. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, pengumuman KTP itu, kan? 2423. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2424. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba mungkin lebih baik dijelaskan begini, kita lebih (...) 2425. PANWASLU: RUSTAM Ya, jadi pada saat kami klarifikasi. Klarifikasi kepada pelapor, saksi, dan terlapor, banyak yang kami dapatkan dari hasil klarifikasi itu. Yang pertama, kami klarifikasi Ketua PPS, mengakui bahwa benar dia yang menulis dan menempel langsung pengumuman ini di seluruh TPS. 2426. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, itu memang betul ada. 2427. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2428. KETUA: PATRIALIS AKBAR Diakui semua.

293

2429. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2430. KETUA: PATRIALIS AKBAR Semua penyelenggara mengakui, saksi semua mengakui. 2431. PANWASLU: RUSTAM Yang berikut, DPT dari Desa Oempu Kecamatan Tongkuno itu berjumlah 2.518. Setelah kami klarifikasi PPS, yang dibagikan C-6-nya itu berjumlah 1000 … 1.394, artinya ada 1.200 lebih Surat Pemberitahuan Memilih tidak dibagikan oleh PPS. Yang berikut, kami klarifikasi kepada PPS kenapa ada temuan Formulir C-6 yang sudah terisi identitasnya di rumah kosong karena kalau kita cocokkan dengan jumlah maka tidak connect. Sehingga yang ada di panwas sesuai laporan itu dan diserahkan oleh PPS sisa C-6 yang dibagi kepada kami itu dia kembali berjumlah 1.227 … 1.227, artinya lebih dari setengah atau lebih dari 50% C-7 … C6 itu tidak diserahkan kepada wajib pilih. 2432. KETUA: PATRIALIS AKBAR Itu setelah pilkada apa sebelum? 2433. PANWASLU: RUSTAM Setelah proses laporan dan klarifikasi kami kepada pelapor. 2434. KETUA: PATRIALIS AKBAR Berarti setelah selesai pemilihan? 2435. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2436. KETUA: PATRIALIS AKBAR Orang-orang yang ada namanya di C-6 itu, Bapak, cek enggak? Ada hadir enggak? 2437. PANWASLU: RUSTAM Yang sempat kami klarifikasi (...) 294

2438. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada enggak namanya dalam DPT? 2439. PANWASLU: RUSTAM Ada di DPT … ada di DPT. 2440. KETUA: PATRIALIS AKBAR DPT ada? 2441. PANWASLU: RUSTAM Ada. 2442. KETUA: PATRIALIS AKBAR Orangnya datang enggak? 2443. PANWASLU: RUSTAM Jadi yang keterangan … karena kami mengklarifikasi semuanya, ada yang tadi sudah dinyatakan juga oleh Saksi dari kemarin. Memang benar ada data 29 itu ada, sudah sempat kami cross-check sesuai keterangan Saksi itu juga cocok. 2444. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya tadi kan gambarannya kan 1.200? 2445. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2446. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, kan? Yang saya tanya, mereka itu datang enggak memilih? Walaupun C-6-nya ada di rumah kosong itu? 2447. PANWASLU: RUSTAM Mulia.

Saya lanjutkan dulu supaya dia connect datanya mungkin, Yang

295

2448. KETUA: PATRIALIS AKBAR Coba, silakan. 2449. PANWASLU: RUSTAM Jadi berdasarkan klarifikasi kepada PPS tadi ternyata yang menggunakan hak suara di Desa Oempu di 4 TPS itu, untuk data DPT itu berjumlah 970. Sedangkan yang menggunakan DPTB-2 sebanyak 102. Sehingga jumlah total pemilih di Desa Oempu adalah 1.072, termasuk DPTB-2 yang 102 orang. Itulah prersentase yang kemarin sudah disampaikan bahwa hanya ada 43% wajib pilih dari DPT … dari berdasarkan DPT, 43% itupun sudah ditambah dengan DPTB-2 berjumlah 102. Berdasarkan hasil klarifikasi dari seluruh … dari pelapor … Saksi pelapor, dan terlapor, maka kami Panwaslu Kabupaten Muna melakukan kajian dan kami memahami bahwa ada hal substansi kejadian Oempu yang terlupakan atau terabaikan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih justru itu terhalang dengan pengumuman itu. Sehingga kami secara kelembagaan menyimpulkan lewat rapat Pleno bahwa ini terjemahan kata-kata gangguan lainnya. 2450. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bapak, pengawas lapangannya ada waktu itu? 2451. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2452. KETUA: PATRIALIS AKBAR Mereka melihat enggak ada orang yang enggak bisa memilih? 2453. PANWASLU: RUSTAM Jadi perlu kami tegaskan bahwa dugaan pelanggaran ini prosesnya bukan temuan tapi laporan. 2454. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, tapi dicek enggak? Itu jadi kesimpulan enggak?

296

2455. PANWASLU: RUSTAM Untk PPL tidak menjadi kesimpulan. 2456. KETUA: PATRIALIS AKBAR Tidak jadi kesimpulan? 2457. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2458. KETUA: PATRIALIS AKBAR Terus buat apa dilaporkan itu? 2459. PANWASLU: RUSTAM Laporan dari masyarakat. 2460. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, ke sini maksud saya. Yang Bapak sampaikan tadi (…) 2461. PANWASLU: RUSTAM Oh, kalau rekomendasi kami jelas bahwa (…) 2462. KETUA: PATRIALIS AKBAR Maksud saya, ya? Coba semua hadirin diam ya, Supaya ini kita konsentrasi, ya? Tadi kan Bapak bilang salah satu indikasi masyarakat dihalang-halangi untuk memilih di 4 TPS, ya? 2463. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2464. KETUA: PATRIALIS AKBAR Yaitu akibat adanya pengumuman. Yang saya tanya itu sudah menjadi kesimpulan Bapak bahwa memang betul adanya penghalanghalangan, betul apa enggak? Kesimpulan apa enggak?

297

2465. PANWASLU: RUSTAM Ya, sudah menjadi kesimpulan kami secara lembaga. 2466. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sudah menjadi kesimpulan? 2467. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2468. KETUA: PATRIALIS AKBAR Pertanyaan saya, waktu ada … waktu itu ada enggak, dicek enggak ke lapangan ada warga yang ada dalam DPT maupun warga di sana setelah jam 12.00 WITA itu diperkenankan memilih pakai KTP atau Kartu Keluarga, Bapak tahu enggak kondisi itu? 2469. PANWASLU: RUSTAM Jadi dalam klarifikasi juga itu kami temukan ada rekaman perdebatan antara petugas … antara ketua PPS dan wajib pilih di Desa Oempu yang melakukan keberatan terhadap pengumuman itu. Karena menurut … dalam proses perdebatan itu mereka mengatakan ini upaya menghalangi kami, kenapa ini pengumuman. 2470. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, justru dalam persidangan ini kan Bapak ikuti semua. Semua saksi, semua anggota KPPS yang dihadirkan di sini, ya? Semua mengatakan tanda tangan, aman, semuanya beres, ini kan … ini kan faktanya begitu? Jadi tolong di-update laporan itu. Sebab kalau Bapak mengatakan itu betul menghalang-halangi, sementara persidangan ini sudah berapa hari dari saksi manapun kan begitu, ya kan? Kecuali ada kemarin, Alif Ali (…) 2471. PANWASLU: RUSTAM Alikif.

298

2472. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ha, itu kan dibilang ada KPP yang jauh kira-kira 10 kilo meter, kan begitu? Sementara tadi penyelenggara sudah disumpah, ya? Begitu lho, Pak. Coba, coba tolong yang objektif. 2473. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2474. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, soalnya begini, kami menghormati kedatangan panwas jauhjauh karena memang diundang, ya? Nah ini kan berdasarkan aturan hukum yang berlaku bahwa panwas itu kalau untuk memberikan keterangan resmi, ha? Sudah datang suratnya? Baru … baru dibaca, tadi baru surat dari Bapak. Berarti sudah ada, ya? Nah ini konfirmasi, jadi tolong yang ini, Pak ya? Yang jelas gitu, ya? Karena kita melihat dari persidangan ini fakta-faktanya, ya? Ya, silakan deh. 2475. PANWASLU: RUSTAM Ya. Saya lanjut tentang rekomendasi tadi. 2476. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, silakan. Ya, silakan. 2477. PANWASLU: RUSTAM Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Panwas Kabupaten Muna menyimpulkan bahwa tindakan KPPS 1, KPPS 2, KPPS 3, dan KPPS 4, dan Ketua KPPS Desa Oempu patut diduga sebagai bentuk pelanggaran menghalang-halangi pemilih untuk menyalurkan hak suaranya. Sehingga panwas Kabupaten Muna merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan pemungutan suara susulan di seluruh TPS Desa Oempu, Kecamatan Tongkuno, untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya sebagai akibat adanya pengumuma bahwa pengguna KTP, KK, paspor, dan identitas lain harus menyetorkan fotokopinya kepada ketua KPPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Jadi, kami tegaskan bahwa memberikan kesempatan kepada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya. 299

2478. KETUA: PATRIALIS AKBAR Makanya Bapak menamakan susulan? 2479. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2480. KETUA: PATRIALIS AKBAR Begitu. Ya, silakan. 2481. PANWASLU: RUSTAM Yang berikut bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan tindak lanjut penindakan pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, Panwas Kabupaten Muna menyimpulkan telah terjadi sejumlah pelanggaran peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna beserta jajarannya, baik pelanggaran yang bersifat administrasi, etik, maupun pidana. Bahwa terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna, Panwas Kabupaten Muna telah melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muna ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang telah diregistrasi dengan Nomor 018/IV-P/L-DKPP/2015 tanggal 11 Januari 2016 untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait rekomendasi yang tadi juga sempat diperdebatkan adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, dan di TPS yang berbeda. Sekali lagi bahwa proses ini atau dugaan pelanggaran ini masuk kepada Panwas Muna melalui laporan. Berdasarkan laporan itu, klarifikasi kami, kedua pemilih itu mengakui secara langsung di bawah sumpah (...) 2482. KETUA: PATRIALIS AKBAR Siapa namanya? 2483. PANWASLU: RUSTAM Drs. Hamka Hakim dan Marlina D.

300

2484. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, yang diperiksa di panwas? 2485. PANWASLU: RUSTAM Ya. 2486. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 2487. PANWASLU: RUSTAM Mengakui secara langsung bahwa memang mereka telah melakukan pemilih ... memilih lebih dari satu kali, dan pada dua ... pada TPS yang berbeda. Yaitu TPS Raha 1, Kecamatan Katobu dan TPS Wamponiki TPS 4 ... Raha 1, dan TPS 4 Kelurahan Wamponiki. Maka dengan demikian karena prosedurnya melalui proses laporan, kami harus tindak lanjuti dan rekomendasi kami juga mengacu ke Undang-Undang Nomor 8 Pasal 112 bahwa merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Muna untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 4 Raha 1 dan TPS 4 Wamponiki. Namun rekomendasi panwas tidak ditindaklanjuti oleh KPU dengan alasan bahwa telah melebihi batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang. Jadi, ini sekadar klarifikasi kami terkait rekomendasi pemungutan suara ulang itu. 2488. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, ya, ya, sangat jelas. 2489. PANWASLU: RUSTAM Demikian (...) 2490. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ya. 2491. PANWASLU: RUSTAM Assalamualaikum. wr. wb.

301

2492. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr.wb. Jadi, oke enggak apa-apa, ya kita juga engak usah berdebat dengan temuan Bawaslu karena itu adalah kewenangan Bawaslu untuk bekerja, ya. kalau memang Bawaslu ... panwas maksud saya, menemukan itu bagian dari laporan dan kerja dari panwaslu, ya enggak apa-apa karena itu satu lembaga yang memang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang, ya, oleh undang-undang. Karena panwas ini juga bagian dari penyelenggara pemilu. Oke, terima kasih, ya, Pak, ya, informasinya, ya, bisa diserahkan ke Mahkamah, ya, nanti bagian dari hal yang bisa kami pertimbangkan di dalam mengambil keputusan, ya. 2493. PANWASLU: MAHILUDDIN Jadi, mungkin, Yang Mulia. (...) 2494. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 2495. PANWASLU: MAHILUDDIN Saya ingin menegaskan bahwa berkaitan dengan polemik rekomendasi, kami pada prinsipnya tidak berpikir pada persoalan terminologi. Yang kita harapkan adalah kebenaran yang substansial dalam artian setiap warga negara yang belum menyalurkan hak pilihnya, itu diberikan kesempatan. 2496. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 2497. PANWASLU: MAHILUDDIN Dan tugas panwas adalah memastikan bahwa setiap warga negara yang terdaftar, itu diberikan kesempatan atau diberi ruang untuk menggunakan hak pilihnya. 2498. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

302

2499. PANWASLU: MAHILUDDIN Ya. Itu dan dalam keterangan ini kami akan berikan langsung juga setelah ini, dan saya menyampaikan bahwa ada beberapa yang di-bold dalam keterangan ini, Yang Mulia, itu adalah penegasan (...) 2500. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 2501. PANWASLU: MAHILUDDIN Dan apa yang menjadi kekhawatiran dari pihak Termohon tadi, hasil Pleno ini kami sampaikan adalah tanda tangan kami bertiga. 2502. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. 2503. PANWASLU: MAHILUDDIN Saya kira (…) 2504. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada penanggung jawab. 2505. PANWASLU: MAHILUDDIN Ya. Ada yang bertanggung jawab secara kelembagaan. 2506. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bapak adalah orang resmi di tunjuk sebagai panwas, ya. Jadi, enggak ada masalah. Tidak ada yang akan keberatan, enggak ada. Masing-masing pihak sudah diberikan kesempatan untuk itu, ya. Silakan diambil, Dek. 2507. PANWASLU: MAHILUDDIN Oke. Ini termasuk barang bukti yang apa menjadi keteranganketerangan tadi kami, Pak. Jadi, semua yang dibacakan itu adalah bukti terlampir.

303

2508. KETUA: PATRIALIS AKBAR Bukti terlampir, ya. Itu kan juga lama bikin itu, kan. Softcopy-nya ada enggak Pak, Pak Mahiluddin. Nah, nanti tolong serahkan ke sini, ya. Karena itu kita enggak … enggak mampu mengetik dalam beberapa hari itu. Sekali lagi kami terima kasih kepada panwas apalagi memang secara resmi kami sudah baca surat izin dari Bawaslu RI untuk memberikan keterangan lisan maupun tulisan, ya. Persidangan ini untuk pemeriksaan resmi dianggap cukup, ya. 2509. KUASA HUKUM TERMOHON: IWAN SATRIAWAN Mohon izin, Yang Mulia. 2510. KETUA: PATRIALIS AKBAR Apa lagi? 2511. KUASA HUKUM TERMOHON: IWAN SATRIAWAN Mohon izin. Mohon izinkan Prinsipal kami (suara tidak terdengar jelas) untuk menyampaikan sesuatu (…) 2512. KETUA: PATRIALIS AKBAR Untuk berpolemik kita sudah selesai, ya? 2513. KUASA HUKUM TERMOHON: IWAN SATRIAWAN Tidak. Tidak berpolemik. 2514. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini mau menyampaikan apa? 2515. KUASA HUKUM TERMOHON: IWAN SATRIAWAN Hanya karena ini sidang terakhir, saya tentukan tidak ada lagi. Sebelum putusan. Hanya menyampaikan satu patah, dua kata saja. 2516. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Ya, silakan. 304

2517. TERMOHON: LA ODE MUHAMAD AMIN Ya. Terima kasih, Yang Mulia. 2518. KETUA: PATRIALIS AKBAR Sekali lagi enggak polemik, ya? 2519. TERMOHON: LA ODE MUHAMAD AMIN Ya. Insya Allah tidak. 2520. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. 2521. TERMOHON: LA ODE MUHAMAD AMIN Kami tidak suka polemik, Yang Mulia. 2522. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, oke. 2523. TERMOHON: LA ODE MUHAMAD AMIN Terima kasih atas kesenggangannya. Assalamualaikum wr. wb. 2524. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr.wb. 2525. TERMOHON: LA ODE MUHAMAD AMIN Yang saya hormati atau yang terhormat atau yang dimuliakan, Ketua dan Anggota Majelis. Yang saya hormati Pihak Pemohon. Yang saya hormati Pihak Terkait. Bawaslu, panwaslu yang sama juga saya hormati. Hadirin yang semua saya hormati. Bahwa mohon maaf, Yang Mulia. Ya sekalipun tadi panwas memberikan komentar yang berapi-api yang terkesan menyudutkan penyelenggara kami. Tapi kami juga tidak akan mungkin berpikir bahwa sudah ada dua orang atau dua pihak yang menjadi Pemohon di persidangan ini. Saya hanya ingin menyampaikan hal yang sedikit saja, Yang Mulia. Bahwa pada prinsipnya kami hadir di sini adalah sebagai Pihak 305

Termohon. Artinya bahwa dengan kapasitas kami sebagai Termohon yang notabane-nya adalah kami sebagai penyelenggara pihak dalam hal ini pihak KPU. Kami tidak berada atau mihak misalnya berpihak kepada siapasiapa. Kami memberikan keterangan, memberikan alat bukti bukan untuk menguatkan siapa dan untuk menyudutkan siapa. Tidak seperti itu. Kami hanya menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab. Saya kira seperti itu. 2526. KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, fakta-faktalah, ya? 2527. TERMOHON: LA ODE MUHAMAD AMIN Ya. Fakta-fakta semuanya yang membuktikan. Bahwa semua pihak saya menghargai … semua pihak saya menghargai. Kepemimpinan ini urusan yang Maha Kuasa, Pak. Kami istilahnya bahwa siapa pun yang terpilih, saya kira kalau tidak mungkin dua orang yang terpilih. Jadi, pada prinsipnya kami di KPU Muna menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis, Yang Mulia. Untuk mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya. Karena kami sangat percaya Pihak Majelis akan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya karena tidak ada lagi pihak yang lain-lain untuk memutuskan perkara selain Majelis ini. Demikian, Yang Mulia. 2528. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih. 2529. TERMOHON: LA ODE MUHAMAD AMIN Assalamualaikum wr. wb. 2530. KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr.wb. Pada prinsipnya semua kita adalah pemimpin. Ya kan, Pak, ya. Dan semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Yang tahu benar, enggak benar, tentu kita sendiri dan malaikat. Kita yakin kita semua adalah makhluk yang beragama, kita berupaya semaksimal mungkin, ya. Jadi, seperti permulaan sidang. Saya katakan kepada para saksi. Apabila Anda berbohong, Anda akan perang dengan hati sendiri. Itu 306

enggak bisa dilawan, ya … enggak bisa dilawan. Dan ketika pertanggungjawabannya. Kalau kita berbuat curang kepada seseorang ingat, ya bahwa kita bersalah misalnya ya, kita tidak dimaafkan ya, menurut keyakinan Islam, dia tidak akan bisa masuk surga sebelum dimaafkan. Kalau juga enggak sempat minta maaf, pahala kita pindah. Kalau dia sangat dizolimi, dosa dia pindah lagi ke kita. Kita pemimpin dimanapun, begitu. Itu sudah dohmanya begitu. Agar semua orang menjadi orang baik. Nah, kami juga akan berjuang, berusaha seperti itu, ya. Sesuai dengan fakta-fakta. Setelah persidangan ini selesai kami berharap kalaupun ada perbedaan pendapat, Bapak-bapak semua dari Kabupaten Muna, cukup selesaikan hari ini, ya. Jadi bersalam-salaman, bergandengan tangan sebagaimana semula hubungan persaudaraan yang begitu baik, ya. Tidak ada dendam, ya. Serahkan semuanya kepada kami dan insya Allah kami akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, semampu kami sebagai manusia biasa. Tentu didasarkan pada faktafakta persidangan. Ini harapan kami. Makanya saya tadi tanya ada saksi. Masih siap ... masih hadir apa enggak? Maksud saya saksi itu saya suruh salaman di depan sini. Ya. Tapi, kalau memang sudah enggak ada. Ini bagian dari pesanpesan kami, ya. Kemudian kepada Para Kuasa Hukum, tolong sampaikan kepada masing-masing Prinsipal, ya. Itulah, ya. Tidak ada sesuatu. Di atas langit itu masih ada langit. Boleh harapan, cita-cita, perjuangan, tapi ada batasnya. Dan semua kita menuju tempat dan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, itulah kesempatan kita untuk berbuat baik. Kullu syai in hal jazaul ihsani illal ihsan. Baca Surat Ar-Rahman ayat 55. Kita yakini. Kalau kita tidak berbuat baik, justru malah sebaliknya. Kalau kita berbuat baik, Allah memberikan yang terbaik. Makanya, hidup kita bisa baik. Insya Allah, ya. Ini buat kita semua. Nanti setelah di sini, silakan salam-salaman ya. Tinggal menunggu putusan. Apa pun putusannya, tetap bersaudara, ya. Jadi, persidangan ini untuk proses pemeriksaan sudah selesai. Masing-masing kalau berkenan masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan, ya. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait. Panwas enggak usah, ya. Panwas bukan sebagai pihak, ya. Kesimpulan itu diserahkan paling lambat hari Jumat, tanggal 5 Februari 2016, pukul 15.00. Langsung ke sekretariat, ya. Langsung ke Kepaniteraan. Maksud saya ke Kepaniteraan. (Suara tidak terdengar jelas). Ya? Sekali lagi, Jumat, 15 ... 5 Februari 2016. Kemudian untuk sidang berikutnya. Nanti akan dipanggil oleh Mahkamah, kapan. Tentu untuk membacakan putusan. Namanya 307

perjuangan sudah luar biasalah. Semuanya sudah berjuanglah. Enggak ada yang enggak berjuang, ya. Sekali lagi, kami terima kasih KPU, ya, dengan seluruh jajarannya. Panwas dengan jajarannya. Pemohon dengan Prinsipalnya. Pihak Terkait juga begitu. Kemudian tim sukses semua yang sudah berhari-hari di sini, ya, terima kasih. Dan kami tentu mohon maaf kalau ada dalam persidangan ini yang khilaf, yang tidak pada tempatnya, ya. Kita semua manusia biasa, ya. Sekali lagi mohon maaf. Demikian. Bapak dan Ibu, Saudara-Saudaraku sekalian. Sidang sore ini selesai dan sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 18.30 WIB Jakarta, 3 Februari 2016 Koordinator Panel III, t.t.d Makhmudah NIP. 19620419 199003 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

308