2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 23 FEBRUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 23 Februari 2016, Pukul 11.10 – 12.05 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Patrialis Akbar 3) Suhartoyo Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Tjip Ismail 2. Sigit Edi Sutomo 3. Dian Simatupang

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.10 WIB 1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Persidangan Perkara Nomor 6/PUU-XIV/2016 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X Kami persilakan pada memperkenalkan diri. 2.

Pemohon atau Kuasa yang hadir untuk

PEMOHON: TJIP ISMAIL Baik, terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Tjip Ismail Kuasa dari Pemohon. Yang hadir di sini adalah sebelah kami Drs. RM. Sigit Edi Sutomo, kemudian sebelah kiri kami adalah Dr. Dian N. Simatupang, S.H., M.H. sementara Mahfud ... Dr. Mahfud Sidik dan Dr. Darmin Rahartono berhalangan hadir, terima kasih.

3.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih. Agenda kita hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan, d imana nanti Hakim memberikan kesempatan untuk menyampaikan saran nasihatnya untuk perbaikan dan untuk pertama kami persilakan kepada Pemohon Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Karena permohonan tertulisnya sudah diterima oleh Majelis dan sudah dibaca. Tapi pada kesempatan ini perlu disampaikan pokok-pokok dari permohonannya, kami persilakan.

4.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi. Bahwa permohonan kami adalah berkaitan dengan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu dinyatakan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun. Dan diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Padahal bahwa pengadilan pajak itu bukan hakim ad hoc. Dipilih, dan kemudian diseleksi dan dia sebagai bukan ad hoc tapi peradilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian Pasal 13 ayat (1) huruf C, dinyatakan dalam Undang-Undang Pasal 13 ayat (1) huruf C Pengadilan Undang-Undang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dinyatakan bahwa wak ... ketua, wakil ketua, dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul menteri, selama mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung karena telah berumur 65 tahun.

1

Nah, di sini menjadi masalah karena pengadilan pajak adalah peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Bahwa sebagai pengadilan tinggi itu menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 9 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk ketua, wakil ketua, dan hakim Pengailan Tinggi Tata Usaha Negara adalah usianya 67 tahun. Hingga dengan usia 65 tahun justru menimbulkan ketidaksamaan di hadapan hukum. Tidak menimbulkan ... akan menimbulkan katidakpastian dan selanjutnya. Dan, Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa saat ini, di pengadilan pajak itu, yang ada adalah 46 hakim. Sementara dengan usia 65 akan berkurang tahun ini saja 14 hakim. Jadi tinggal kurang-lebih 32 ... ya, 46 dikurangi 14 hakim. Padahal pengadilan pajak adalah pengadili sengketa yang berkaitan dengan pemasukan uang negara. Sementara sengketa yang masuk di pengadilan pajak, setiap hari sekitar 60 perkara. Bisa dibayangkan kalau itu tetap dengan umur 65 tahun, pengadilan pajak akan kolaps. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan demi kesamaan dengan peradilan yang lainnya, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Tata Usaha Negara, kami memohon agar dengan kewenangan, Yang Mulia, Majelis Hakim. Bahwa usia hakim di pengadilan pajak, sama dengan di Tata Usaha negara, di Tata Usaha Negara itu 67 tahun. Selain itu, Majelis Hakim yang kami muliakan, kami akan menyampaikan apa ... akan mengetengahkan keterangan ahli masing-masing yaitu pertama, Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.Cl., kemudian kedua, Prof. DR. Satya Arinanto, S.H., M.H. berkaitan hukum tata negara. Kemudian, Prof. Zein Purba, S.H., LLM. Berkaitan dengan hukum internasional. Pak Widayatmo, S.H., M.Sc, mantan Hakim Agung. Kemudian, Dr. Eddy Mangkuprawira, S.H. mantan pengadilan pajak. Bapak Sudarto, S.H. yaitu dari mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan ada saksi fakta, yaitu Bapak Doni Budiono. Demikian, Majelis, terima kasih. 5.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih, Pak Tjip. Mungkin ada tambahan dari Pak … Pak … cukup, cukup? Baik. Jadi, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini. Kami persilakan Dr. Patrialis Akbar, ... Pak Dr. Suhartoyo terlebih dahulu, silakan.

6.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia, Pak Wahiduddin Adams. Saya tidak melihat Surat Kuasa, di mana ya, Surat Kuasa ini, Mba? Ini Surat Kuasa Para Hakim ini, ya, Pak, Bapak-Bapak?

7.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Dari IKAHI, Pak.

2

8.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO IKAHI mana?

9.

PEMOHON: TJIP ISMAIL IKAHI Pusat dan dari IKAHI pengadilan pajak.

10.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, gitu?

11.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, Pak.

12.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Hakim pengadilan pajak juga anggota IKAHI juga?

13.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, Pak, betul.

14.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO IKAHI yang di Mahkamah Agung?

15.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, ya.

16.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, begitu. Baik, Pak … terus ini Hakim … Hakim Pengadilan Pajak itu kalau pengadilan pajaknya ada di mana, Pak?

17.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ada di sini, tempatnya maksudnya?

18.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

19.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Yang Mulia, tempatnya sekarang di Jalan Hayam Wuruk itu.

3

20.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Hayam Wuruk.

21.

PEMOHON: TJIP ISMAIL BPKP, ya.

22.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apakah itu juga masih melekat di Kementerian Keuangan ataukah sudah badan peradilan sendiri?

23.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Dia untuk yustisi, masalah-masalah yustisi di bawah Mahkamah Agung, pembinaanya di Mahkamah Agung. Cuma masalah organisasi keuangan masih di Kementerian Keuangan.

24.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kenapa tidak itu yang Bapak perjuangkan untuk?

25.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Selanjutnya kami akan perjuangkan itu juga.

26.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Harus itu dulu, kan mestinya. Baru kemudian memikir bagaimana periodisasi, kemudian (...)

27.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Yang Mulia, karena masalah ini, kan masalah urgensi karena sebentar lagi ini akan putus semua ini.

28.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke, kalau soal perekrutan siapa yang berwenang?

29.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Sementara ini ada dari KY, dengan Kementerian Keuangan, dengan Mahkamah Agung juga.

30.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kementerian Keuangan juga? 4

31.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya. Tapi, yang menentukan Mahkamah Agung.

32.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, begitu. Baik, saya pertama, saya ingin ... ini karena kewajiban undang-undang untuk memberikan masukan-masukan kepada Para Kuasa, nanti terserah mau dipergunakan atau tidak juga itu juga tidak mengikat. Tapi, sepenuhnya menjadi kompetensi Bapak-Bapak untuk mempertimbangkan nasihat daripada Para Hakim ini. Yang pertama, saya tidak melihat ini ... Bapak ini Advokat, ya?

33.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Kami dari UI, Pak.

34.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO UI? Bukan advokat, ya?

35.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Bukan, Pak.

36.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan. Kemudian, Bapak tidak perlu melampirkan dari pusat studi Bapak ini.

37.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Maksudnya, Pak?

38.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dari Centre for Strategic Studies ini?

39.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Di situ ada, Pak.

40.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada di lampiran?

41.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Anggaran dasar ada, Pak. 5

42.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itulah, kami dari tadi untuk Kuasa saja harus ... karena belum kami di meja saya. Baik, saya kira itu perlu karena meskipun yang paling urgensi adalah kepentingan-kepenitngan konstitusional para prinsipal Bapak, Para HakimHakim ini. Kemudian, yang menarik bagi saya tadi bahwa kalau di posita Bapak menguraikan tentang Hakim Pengadilan Pajak tidak bisa dipersamakan dengan jabatan-jabatan politis lain yang pakai periodisasi karena mengganggu independensi kemudian ... tapi kemudian Bapak memahpumkan dengan Mahkamah Konstitusi ini maksudnya apa? Coba jawab dijelaskan dulu kepada Mahkamah.

43.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, tentunya kami mencari argumentasi bahwa … bahwa untuk ini kan bukan jabatan politis?

44.


45.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya. Di pengadilan pajak Hakim itu bukan jabatan politis. Bahwa untuk menyatakan bahwa itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 itu tentunya melalui Mahkamah Konstitusi.

46.


47.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, itulah arahnya ke sana.

48.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan. Bapak, kan mengcompare dengan jabatan hakim di Mahkamah Konstitusi juga. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi bahwa ini di halaman 8 coba, maksudnya apa ini? Lazimnya periodesasi jabatan diletakkan pada lingkungan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengharuskan persetujuan tertinggi oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung sebagaimana Mahkamah Konstitusi. Maksudnya apa ini? Coba jelaskan kepada kami, Pak.

49.

PEMOHON: DIAN SIMATUPANG Baik, izin, Yang Mulia.

6

50.


51.

PEMOHON: DIAN SIMATUPANG Jadi maksud dari dalil yang kami sampaikan adalah, Yang Mulia, bahwa … bahwa berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang pada hakikatnya pengisian jabatan hakimnya adalah melalui proses di DPR, Mahkamah Agung, dan Pemerintah, maka Hakim Pengadilan Pajak tentu hanya berasal dari lingkungan pengadilan itu sendiri. Khususnya dalam hal ini Mahkamah Agung dan juga dari … dengan adanya kerjasama, Surat Keputusan Bersama dengan Kementrian Keuangan. Jadi perbedaan mendasar antara 2 itu, Yang Mulia, pengisian … dari proses pengisian jabatan saja dengan Mahkamah Konstitusi tentu berbeda karena Mahkamah Konstitusi berasal dari 3 lingkup, yaitu dari DPR, Mahkamah Agung, dan Pemerintah, sedang pengadilan pajak tetap berada di lingkungan Mahkamah Agung, demikian, Yang Mulia.

52.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, artinya bahwa kalau hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi boleh diperlakukan seperti pake periodesasi kemudian … ya, maksudnya begitu, Pak?

53.

PEMOHON: DIAN SIMATUPANG Mungkin demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

54.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh. Tapi esensi sebagai hakimnya sendiri dari manapun kalau sudah masuk badan peradilan apakah juga tidak seperti argumentasi Bapak itu, bahwa mengenai independensi juga terpengaruh? Kalau pakai periodesasi.

55.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Betul, Yang Mulia. Makanya juga pada hakikatnya dalil yang utamanya ialah (...)

56.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh.

57.

PEMOHON: TJIP ISM AIL Dari argumentasi jaminan independensi tersebut, Yang Mulia.

7

58.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Ya, mustinya samakan dong, Pak. Jangan membeda-bedakan. Badan peradilan kan 1, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kalau Bapak bagian dari Mahkamah Agung ini barangkali nanti menjadi catatan kita bersama karena kalau begini dalilnya dipertahankan, posita Bapak, ini semestinya Mahkamah Konstitusi tidak … nanti malah kami minta kawan BapakBapak, kenapa harus dibedakan dengan Mahkamah … Hakim Mahkamah Konstitusi? Wong sudah sama kok, ya, kan? Coba dicermati nanti. Kemudian yang kedua, mengenai petitum, Pak. Petitum ini nomor … ini yang Pasal 8 tentang apa yang Bapak mintakan supaya tidak mempunyai kekuatan mengikat?

59.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Pasal 8 ayat (3) itu periodesasi.

60.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Periodesasi?

61.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya. Kalau Pasal 13-nya (...)

62.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi nanti ini dihilangkan saja nanti otomatis sudah dengan sendirinya, ya, automaticly, ya. Nah, kalau yang pas poin 4, Pak, Pasal 13 ayat (1) itu mestinya Bapak nyatakan kalau tidak memenuhi frasa ini ya, harus bertentangan dengan … oh, ini konstitusional bersyarat ya, maksudnya ya, bukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sepanjang tidak dimaknai ... sebenarnya seperti itu. Kemudian tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai seperti itu. Ini simpel kok permohonannya ini, tapi ya, dalam sekali ini. Apakah … tapi kan Bapak-Bapak, punya hakim dari Pengadilan Pajak yang Mahkamah Agung kan tidak kena aturan periodesasi?

63.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Betul.

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan?

65.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Yang di Mahkamah Agung, ya?

8

66.


67.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya.

68.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan? Enggak, Bapak, minta perjuangkan sekalian supaya kena periodesasi? Ya.

69.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya. Melalui … melalui permohonan ini.

70.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, artinya seandaipun … nanti seandainyapun ini tidak dikabulkan, mohon yang di Mahkamah Agung pun juga dipersamakan untuk diperiodesasi, bukan begitu?

71.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Di sananya kan peradilan Hakim Agung Tata Usaha Negara, gitu. Jadi bukan pajak saja.

72.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tata usaha negara itu pajak itu bagian dari tata usaha negara.

73.


74.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi kan di sana tidak ada periodesasi?

75.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, betul.

76.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Artinya bahwa ketika ini kemudian tetap harus periodesasi kenapa yang di sana tidak dituntut untuk periodesasi juga? Karena sudah nyaman ya, karena sudah sampai pensiun ya, Pak, ya. Mungkin itu, ya, karena tadi dapat giliran 9

Pertama saya belum begitu anu, nanti saya tambahkan kalau sudah begitu anu dan berikutnya, Pak Ketua. Terima kasih. 77.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, kami persilakan Pak Hakim Dr. Patrialis Akbar.

78.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pak, saya juga mau memberikan beberapa saran dulu ini, Pak, ya? Sekaligus bertanya. Pertama, mengenai Surat Kuasa Khusus ini. Di sini yang memberikan kuasa itu kan Dr. Sartono, S.H., M.H., M.Si., sebagai Ketua IKAHI Cabang Pengadilan Pajak. Kemudian di belakangnya yang tanda tangan banyak sekali ini, ada 10 orang. Kan begitu? Sementara di depan ini hanya Dr. Sartono. Nah ini yang tanda tangan ini para hakim pengadilan pajak, nah semestinya nama-nama itu juga ada di depan sebagai pemberi kuasa. Kan gitu? Ya ini kan … ini mohon maaf ini kan pengadilan, sama-sama pengadilan, ya? Semestinya kan pemberi kuasa ya semua, kan gitu Pak? Ini kan yang tanda tangan 10 orang ini, ini kan semuanya hakim? Hakim? Jadi di sini tidak ada masalah apakah bertindak untuk diri sendiri, kan begitu. Tapi kalau di sini Ketua Ikatan Hakim Indonesia Cabang Pengadilan Pajak sendiri disebutkan di sini. Nanti kan kita harus permasalahkan lagi, anggaran dasarnya bagaimana, siapa yang berhak mewakili institusi ini, ya kan? Tapi kalau di dalam permohonannya ini kan berkaitan dengan masa usia hakim secara keseluruhan, khususnya di pengadilan pajak, ya? Jadi tolong surat kuasanya disempurnakan, itu satu. Kemudian penerima kuasanya ini kan Dr. Tjip Ismail? Bapak Tjip Ismail dan di sini juga sendiri, ya? Jabatannya Direktur Center For Strategis ini, tetapi dalam permohonan yang tanda tangan banyak benar ini? Ini Pak Mahfud, Pak Darminto, Pak Dian, enggak ada dalam surat kuasa ini namanya ini? Yang terima Pak Tjip saja. Nah ini kan mestinya juga begitu, ini memberikan kuasa kepada siapa, ada. Di sini ada 6 orang, ya? 6 orang yang mewakili sebagai penerima kuasa. Ya kalau memang mau dikaitkan juga dengan Pusat Kajian Masalah Strategis UI ya boleh, enggak apa-apa, kalau memang itu berasal dari badan itu. Ya atau memang secara pribadi-pribadi sebagai perorangan juga enggak ada masalah, ya Pak, ya? Tolong, ini Pak Puji kan, Pak Dian ini kan sering jadi ahli ini? Ini kan sangat penting ini, Pak? Kaitannya dengan Surat Kuasa ini. Kemudian dalam surat permohonan ini kan ditulis atas nama lembaga tadi tapi dalam Surat Kuasanya tidak ada nama-nama itu, ya Pak, ya? Itu berkaitan dengan surat kuasa, tolong disempurnakan lagi deh, itu satu. Kemudian saya enggak tahu apakah memang ini serius di dalam permohonan ini antara lain mengatakan bahwa Para Hakim Pengadilan Pajak ini merasa terganggu bekerjanya, ya? Dan menurunkan kualitas putusannya, ya? Berpotensi menurunkan kualitas putusan yang berkaitan dengan sengketa pajak akibat adanya permasalahan jabatan dan periodeisasi masa jabatan serta usia akhir jabatan, apa betul ini, Pak? Pertanyaan saya apa betul? Hanya garagara faktor ini justru menurunkan kualitas putusan? Saya agak perihatin kalau 10

memang begini Pak. Tapi kalau Bapak minta kesetaraan dengan Hakim Tinggi TUN yang dianggap sejajar, ya itu mungkin bisa kita diskusikan secara bersama. Akan tetapi … akan tetapi Bapak harus mampu mengelaborasi lebih jauh, ya? Persoalan hak-hak konstitusionalitas apa Yang dirugikan di dalam undang-undang itu. kan, kita menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar. Bukan menguji undang-undang dengan undang-undang. Ketika bicara masalah kesetaraan, persamaan, kepastian hukum, itu kan bagian dari hak-hak dasar yang memang bisa dipersoalkan di dalam Mahkamah ini, gitu, Pak, ya. Jadi itu harus di elaborasi lebih jauh, karena kalau hanya itu, kan kayaknya simpel sekali, ya, Pak, ya, jadi agak sulit. Dan tentu harus diperjelaskan, di jelaskan seperti apa sih kerugian konstitusional Pemohon ini dengan usia seperti itu? Di sisi lain sebetulnya memang ... tadi juga sudah dijelaskan tentang masalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai satu lembaga negara yang secara resmi diakui oleh konstitusi, ya, dengan tujuh lembaga negara lainnya, dan Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yudikatif yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Ternyata juga masa ... masa jabatannya punya periodesasi atau usia mana yang lebih dahulu. Ini gimana equal-nya? Ini bukan jabatan politis juga, kan, Pak, jabatan politis. Kalau lembaga kekuasaan kehakiman dijadikan jabatan politis malah sangat berbahaya, meskipun ada mantanmantan politisi. Tetapi, kan sudah membuka bajunya harus menjadi seorang negarawan. Kemudian, perlu juga dijelaskan permohonan ini apakah hanya bertitik tolak karena persoalan ketidaksamaan antara usia ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan pajak, ya, dengan ketua, wakil ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apakah hanya bertitik tolak itu saja, atau mungkin ada alasan lain yang sebetulnya dibutuhkan untuk menaikkan umur Hakim Hakim Pengadilan Pajak ini. Kemudian, perlu juga dijelaskan tidak perlunya ada periodesasi jabatan. Ketua, wakil ketua, hakim, ya kecualil masuk masa pensiun. Nag, dalam hal itu bapak harus mencoba menjelaskan apakah itu merupakan persoalan konstitusionalitas norma atau penerapan norma, ya itu Karena endingnya kelihatannya kan memang ke arah sana. Saya kira itu, kemudian tolong di ... melengkapi Kartu Tanda Penduduk, ya, Pak, ya. Baik Para Pemohon, Prisipal, Para Hakim Pajak yang concern untuk permohonan ini, maupun juga Para Kuasa. Saya kira itu saja, Pak Wahiduddin Adams, terima kasih. 79.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ingin menambahkan ... baik, ya. Baik, terima kasih. Untuk tambahan masukan, pertama ini berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon. Ini, Pak Tjip, Pak Sigit, Pak Dian Simatupang ini sudah memang ahli di bidang sengketa perpajakan. Ini didalilkan bahwa kedudukan hukum Pemohon ini sebagai badan hukum, Pak, ya. Nah, ini perlu memperkuat dalil bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dan ini fakta-fakta dalam kegiatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dilakukan oleh Pemohon selama ini bergerak di bidang yang berkaitan dengan objek yang diuji, Pak. dengan pajak, pengadila, pengdilan pajak, urusan hakin, dan lain sebagainya.

11

Sehingga beralasan kuat bahwa badan hukum yang Bapak-Bapak ada di sini ini memiliki perhatian pada bidang-bidang yang menjadi objek pengujian, ya. karena sebagai berkedudukan di bahan hukum, ini sering kali rancu dengan dalil Pemohon sebagai perorangan yang disebut-sebut di sini juga, ya. Seperti di bagian Pemohon menjelaskan bahwa para pengurus merupakan dosen yang memiliki potensi untuk menjadi Hakim pada pengadilan pajak. Nah, ini, kalau dalil ini diteruskan, ya Pemohon sedang menduduki dirinya sebagai perseorangan dan bukan badan hukum. Oleh sebab itu dalil-dalilnya ini perlu, Pak ya. Kedua, karena objek yang diuji sangat spesifik, mengenai masa jabatan, periodisasi jabatan dan usia akhir jabatan, ini sangat baik kalau Pemohon mengajak pihak lain. Hakim Pengadilan Pajak atau mantan Hakim Pengadilan Pajak, jadi apa yang tadi digambarkan itu, ya antara hal yang ideal oleh Undang-Undang Pajak ini, sehingga usia-usia itu, di sana itu keterkaitan antara kedudukan hukum dengan objek yang diuji memiliki kausalitas. Kalau di sini tadi digambarkan, ya karena sekarang tinggal 46, sebentar lagi 14 pensiun, 32 sisanya, ya ini hitung-hitungan, ya keadaan dari jumlahnya, Pak. Tapi perlu diperkuat juga dengan bahwa penyeleanggaraan Persidangan Pengadilan Pajak itu khas spesifik, sehingga ya, diperlukan … apa orang yang mumpuni di bidangnya dan itu semakin lama di dalam semakin apa, matang begitu, ya. karena kita tahu ini, Undang-Undang Pengadilan Pajak ini, kan mencabut Undang-Undang Tahun 1997, Pak ya, dan Calon Badan Penyelesaian Sengketa dan dulu karena sidang perpajakan itu katanya memerlukan tenagatenaga hakim khusus yang mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain bahkan. Nah, begitu, tidak hanya bisa harus sarjana hukum, tapi Sarjana lain kalau memang ahli di bidang perpajakan. Yang kedua, sengketa yang diperoleh … yang diproses dalam peradilan pajak, menyangkut sengketa perpajakan. Putusan pengadilan pajak menetapkan besarnya pajak terhutang dari wajib pajak. Ini bisa dilihat di penjelasan umum undang-undang yang diuji ini. Sehingga posisi strategisnya hakim apa ... di peradilan ini sangat terkhususkan. Nah, ini perlu diperkuat. Jadi, tidak hanya jumlahnya sekarang, karena apa ... terbatas ya. Nah, ini tidak digambarkan di dalam posita, ya. Bahkan yang disebutkan tinggal 46 lagi akan pensiun 14, tidak ada di posita, yaitu yang digambarkan dan juga digambarkan bahwa undang-undang ini memang terbit atau disahkan ketika Undang-Undang Nomor 3 lingkungan peradilan lain, kan, ini masih berdasarkan Undang-Undang 1485, Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, kemudian Undang-Undang Peradilan Umum, Tata Usaha Negara, Agama, itu kan 2004 diubah. Lalu, 2009, nah berubah umur tuh di sana, kan, hakim itu 67 itu, kan berubahnya di 2009 itu. Nah, sehingga ini, ya, ketinggalan mungkin, coba disebut di sana. Lain-lain itu sudah apa … berubah, kan di sini minta disamakan di petitumnya dengan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, ya, 67. Dulu di undang-undang 2004, kan Hakim Tingkat Pertama itu 60 … apa 61, pengadilan ini 63, Hakim Pengadilan … Hakim Mahkamah Agung 65 dan dapat diperpanjang 67 dulu, kan. Lalu berubah di Undang-Undang Nomor 49, 50, 51, di 3 undang-undang itu, kan tingkat hakim pengadilan tingkat pertama itu menjadi 65. Hakim Pengadilan tingkat banding itu menjadi 67, dan Hakim

12

Mahkamah Agung 70, tanpa embel-embel, kalau dulu Hakim Agung 65 dan dapat diperpanjang 67. Jadi, ini sebetulnya ya, digambarkan ini hanya juga belum di apa … selaraskan ya. Tapi tentu tidak menyebutkan ini bertentangan, tapi karena Undang-Undang Pengadilan yang tidak berubah sejak 2002 ini undang-undang tentang pengadilan pajak itu. Jadi tadi menyamaknnya dengan undang-undang Hakim apa … tinggi di PTUN itu ya karena PTUN itu berubah sejak 2009 itu, menjadi 67, ya. Nah, ini dan di sini disebutkan ini ya konstitusional bersyarat, ya. Mengarahkan ke … disamakan dengan hal-hal yang demikian, dan perlu disinggung juga bahwa prinsip pengadilan itu harus cepat, sederhana, dan gaya ringan sekaran istilahnya sekarang, Pak. Kalau dulu murah, nanti dikira pengadilan murahan karena ini biaya ringan, Pak, yang benar ini biaya ringan. Kalau di MK tanpa biaya, ya disebutkan itu tanpa biaya. Ini kan, perlu cepat, perlu apa … sederhana, nah ini ya, memerlukan apa … kualitas dan digambarkan kuantitas yang sekarang. Kemudian apa fakta-fakta, kemudian ini diuraikan mengenai 46, 14, tinggal 32, prediksinya nanti tinggal berapa, ini tadi saya menduga jumlah halaman di positanya ini 13 atau 14 halaman karena ini dosen-dosen, tapi ini cukup 3-4 halaman untuk … saya kira sama dengan power point ini, Pak. Biasanya dosen-dosen itu kan justru apa … itu bedanya katanya, pejabat dengan dosen itu, Pak, beda dengan power dan point. Kalau pejabat itu banyak powernya, kalau dosen ini banyak pointnnya, tapi kurang powernya. Nah, coba poin-poinnya agak banyak, Pak. Ya supaya kita bisa dapat gambaran ini 3-4 halaman ini kurang lazim biasanya, dosen-dosen menyampaikan hal-hal yang kurang dari 15 halaman biasanya. Kalau pejabat biasanya memang 3-4 halaman begitu, ya. Nah, ini tolong Pak, diuraikan supaya tadi tidak hanya terkait dengan supaya sama dengan yang sudah naik, tapi juga bahwa perkara di pengadilan pajak, berapa ini tidak tergambar. Boleh jadi orang memperkirakan perkara itu, ya, tidak apa … banyak yang diperkirakan misalnya karena biasanya publikasinya masih terbatas ya. Jadi mengenai sengketa-sengketanya sehingga memerlukan hakim. Nah, kemudian supaya hakim-hakimnya itu cukup apa … siap persatuan kualitasnya, jadi tidak hanya karena nanti yang lain sudah pada naik, ini terganggung jadi apa … kurang konsenstrasi, kurang fokus, ya. Kan, itu bedanya jadi 2 tahun nambahnya kan. Ya, perpanjangan apa … nafasnya itu kan jadi 2 tahun, ya, dari 65 menjadi 67, ya. Saya kira itu, mungkin masih ada susulan dari, Pak Suhartoyo. 80.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah cukup sebenarnya, Pak Ketua. Cuma memang saya begini, Pak, kita diskusi sedikit. Pengadilan pajak itu secara struktur organisasi masih bagian dari Sekertariatan Kementrian Keuangan, ya? Ya?

81.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Jadi memang ada di 2 atap, untuk organisasi itu.

13

82.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi secara organisasi, makanya saya tanya tadi struktur organisasinya kan bagian dari Sekertariatan Kementrian Keuangan, ya. Yaitu memang yang kemudian menimbulkan persoalan tersendiri. Artinya kenapa Bapak-Bapak tidak sekaligus itu dipersoalkan, supaya ada kemandirian yang … yang … yang sempurna. Artinya bahwa dulu kan semua badan peradilan ini kan semua dulu kan masih 2 atap, Pak, dari kementriannya dan Mahkamah Agung. Tapi setelah berlaku 1 atap itu kan sebenarnya apa yang, Bapak sampaikan ini berkaitan dengan apa yang, Bapak, minta itu. Yang Bapak minta itu artinya baru komprehensif kalau memang itu utuh. Di samping periodesasi dan masa pensiun itu minta disamakan dengan Hakim Pengadilan Tinggi, meskipun juga masih bisa kita perdebatkan, ini. Kalau Bapak menyamakan Hakim Pengadilan Tinggi itu dasarnya juga apa? Karena Bapak kan juga secara konkret atau riil kan Bapak juga menangani perkara tingkat pertama, ya, kan? Ya. Perkara tingkat pertama, meskipun upaya hukumnya itu adalah PK itu bukan serta merta, Bapak, itu kem udian seolah-olah ini sudah keputusan pengadilan tinggi tingkat banding. Bandingnya perkara putusan pajak kan PK itu, kan, Pak? Kenapa tidak kasasi tidak banding? Artinya banding dibaca PK itu seperti putusan-putusan arbitrase misalnya. Ya, artinya bahwa Kalau ini sudah satu kesatuan yang utuh antara kemandirian bahwa pengadilan pajak ini terpisah dengan struktur organisasi Kementerian Keuangan, sudah murni gabung dengan Mahkamah Agung seperti dulu hakim Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Negeripun dulu di Kementerian Hukum dan HAM sekarang itu, itu juga kan perjuangannya juga luar biasa. Bapak tinggal minta sedikit saja itu cantolannya sudah sama, samakan saja dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama. Sekarang muncul wacana kalau Badan Peradilan Pajak itu mau digabung ke Mahkamah Agung kalau lagi ribut ada masalah, kita objektif saja Pak, ya kan? Kalau ada perkara-perkara yang mencuat di permukaan di publik di permukaan kan karena kasus-kasus yang ada di pengadilan pajak baru timbul wacana pengadilan pajak itu sudah supaya independen. Sebenarnya independensinya itu kaitannya sangat erat, Pak. Kalau Bapak itu berhasil gabung dengan Mahkamah Agung, otomatis perlakuan hakimnya akan sama. Tidak mungkin ada periodeisasi dan tidak mungkin ada Hakim Pengadilan Tinggi TUN. Kalau Bapak ingin disamakan ya otomatis 67, kan begitu? Tanya Bapak-Bapak yang di Mahkamah Agung yang ada di pajak itu, ada Pak Hari Jatmiko, Pak Widayatno, kan? Pasti beliau bisa merasakan. Sepanjang itu masih cantol mencantol ke Kementerian Keuangan, independensi itu pasti akan terpengaruh dari situ, Pak. Jadi persoalan Bapak itu menjadi tidak utuh, itu pemahaman saya. Tapi Bapak boleh diskusikan dan masukkan dalam posita, Mahkamah ingin membaca apa argumentasi Bapak apa itu. Bahwa kalau itu bisa dipilah-pilah, bisa diperlakukan secara parsial, antara kemandirian secara struktur organisasi itu dengan hanya menambah usia pensiun dan menghilangkan periodeisasi itu sudah menghilangkan independensi, beri Bapak argumentasi saya. Tapi bagi Mahkamah barangkali lebih tepat kalau itu utuh, kemandirian organisasinya juga kemandirian personil hakimnya. Ya seperti sekarang, bagaimana dulu perjuangan 1 atap lepas dari Kementerian Kehakiman zaman itu. Jadi setengah … Bapak baru setengah 14

perjuangan Bapak ini. Alangkah baiknya indahnya kalau itu Bapak perjuangkan sekaligus. Sering ada wacana ini mestinya dilepas dari Kementerian Keuangan gabung saja dengan ... memang secara tehnis yudisial ditanggung … menjadi tanggung jawab MA. Tapi MA juga susah menjangkau, Pak. Untuk pengawasannya susah, pengadilan pajak kan struktur organisasinya ada di … mungkin di sana inspektorat jendral, ada ... maka tidak tertutup kemungkinan kasus-kasus seperti yang pernah mencuat dulu, kasus yang luar biasa, masalah Gayus itu, tidak untuk berpotensi. Karena memang di situ sangat menurut saya eksklusif, ya? Orang luar sangat susah menjangkau pengadilan pajak ini, kalau enggak orang-orang yang betul-betul … Ya kita jujur saja, ya ini kan persidangan untuk umum dan kita alangkah baiknya kalau publik itu mengetahui. Jangan satu sisi Bapak perjuangkan tapi sisi yang lain tidak, padahal itu merupakan kemandirian yang utuh, Pak. Percaya deh nanti didiskusikan dengan Bapak-bapak yang di hakim agung senior itu yang dari pajak itu. Itu Pak Ketua, terima kasih. 83.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Pak Patrialis ada tambahan?

84.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak, ini dalam surat kuasa ini juga mengetahui Ketua Umum IKAHI, itu apa itu? Bagaimana, Pak?

85.

PEMOHON: TJIP ISMAIL begitu.

86.

Yang Mulia, bahwa … bahwa ini supaya nampak tidak berdiri sendiri,

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya kalau begitu Ketua Umum IKAHI jadi Pemohon aja sekalian.

87.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Oh, gitu? Ya, ya.

88.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, kan? Enggak apa-apa, malah lebih bagus lagi.

89.


15

90.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Kalau Pak Imam Soebechi mau begitu.

91.

PEMOHON: TJIP I SMAIL

92.

Ya. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jadi begini ini, Pak. Ya saya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Suhartoyo tadi. Ini kan undang-undangnya tahun 2002, sementara kita baru selesai melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar kita itu kan tahun 2002, ya. Kekuasaan kehakiman itu pada 2001. Ya, 2001 sudah selesai. Jadi memang ini mesti disesuaikan karena dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar kita itu ayat (2) itu kan mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dalam lingkungan ya, di bawahnya dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dalam 4 lingkungan peradilan, Pak. Peradilan pajak kan enggak ada di situ? Tapi peradilan pajak masuk dalam salah satu lingkungan, 4 peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Kalau enggak salah masuk lingkkungan TUN ya, Pak, ya? Betul. Jadi kalau memang dia sudah ditegaskan dalam undang-undang ini, ini konstitusi yang memberikan pengakuan. Karena begini, Pak, dalam Pasal 24 ayat (3) itu, dinyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang peradilan pajak ini ... pengadilan pajak ini diatur dengan salah satu undangundang khusus ini, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Jadi, saya kira memang ini saatnya untuk mengevaluasi, kalau itu sudah masuk dalam lingkungan disejajarkan posisinya masuk dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, itu masalah-masalah yang tadi, Bapak persoalkan itu sudah selesai urusannya itu. Kan, aturannya sama di situ, kan gitu. Kan kita banyak juga, ada Peradilan Hubungan Industrial Pancasila, ya, kan? Ada Peradilan Anak, gitu. Jadi, menurut saya memang sebaiknya seperti itu. karena kalau permohonan ini hanya didasarkan pada mempersoalkan usia, dan kemudian usia itu justru akan menurunkan kualitas putusan, ini saya mohon maaf ini ... aduh, kurang tepat rasanya satu badan peradilan memberikan komentar seperti itu, Pak, ya kan, Pak, ya. Kalau begitu MK nanti putusannya enggak berkualitas semua karena cuma 5 tahun akhirnya, enggak boleh lagi. Selesai nanti perpanjang lagi lima tahun mesti fit and proper test lagi atau terserah apakah Mahkamah Agung mau memperpanjang, Presiden memperpanjang, kalau DPR pasti fit and proper test lagi. Paling enggak datang ke sana, menyatakan setuju apa enggak, gitu, kan. Ada proses mekanisme tersendiri, ya, Pak, ya. Saya ingin tahu, ini para Prinsipalnya datang, ini, Pak? Pak Dr. Sartono datang, Pak? Ada enggak?

93.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Kebetulan sedang sidang, Prof. 16

94.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak M.Z. Arifin, enggak ada? Pak Putu Setyawan? Enggak ada, ya. Surendro Supriaji? Yang di belang prinsipal enggak ini, Pak?

95.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, ya (...)

96.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Para Hakim semua enggak ini, Pak.

97.

PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, ya.

98.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Wah, ini bagus juga didengar langsung. Kemudian Drs. Arif Subekti, enggak ada? Aman Santosa? Pak Didin, Pak Sudirman. Nah, kalau gitu, kan di belakang ini, kan banyak Hakim Pengadilan Pajak, Pak. Kenapa enggak semuanya saja, pak rame-rame biar nampak kompak, gitu? Kenapa sebagiansebagain gini, ya, kan? Jadi perjuangannya untuk kebersamaan. Saya kira itu, Pak, terima kasih.

99.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih, hanya sedikit mungkin tambahan. Mungkin juga, Bapak bisa melihat kalau tidak salah, di program legislasi nasional itu sudah ada rancangan undang-undang penggantian atau perubahan undang-undang pengadilan pajak, ya. Apa yang masuk sekarang atau tidak, sehingga saya yakin ini tidak hanya pasal ini. Kalau pasal ini logisnya kan ngikut sebetulnya, ini kan karena undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negaranya itu berubah, sementara ini adalah pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tapi belum katut, ya, mungkin tidak hanya soal umur, tapi tadi bagaimana apa peran dari hakim di pengadilan pajak itu, dan kualitas putusannya, sehingga prinsip apa ... cepat ... apa ... biaya ringan dan sederhana itu lebih tergambar. Ada itu saya yakin, kajian-kajian ini sudah saya kira cukup banyak di kalangan apa ... pemerintah atau akademisi tentang pengadilan pajak. Jadi, tidak hanya menyangkut apa ... Hakim yang khusus hanya terkait umur di hakim apa ... Pengadilan Pajak. Tapi mungkin juga hal yang lain, sehingga lebih apa ... komprehensif, tidak saja menyangkut umur, tapi juga mungkin apa ... kedudukan, susunan, kemudian kekuasaannya, dan lain sebagainya. Jadi gambarkan oleh, Pak Dr. Suhartoyo tadi, dan, Pak Patrialis. Baik, saya kira ada ... hal yang mau disampaikan, atau nanti cukup pada waktu perbaikan? Ya, silakan, Pak. 17

100. PEMOHON: TJIP ISMAIL Baik, Yang Mulia. Kami mengucapkan terima kasih bahwa tadi akan kami menajdikan masukan buat kami untuk memperbaiki permohonan kami, disamping itu yang mendesak memang tadi, yang belum tergambarkan dalam permohonan kami, yang sis ... di ... apa ... sisa hakim ini 46 dikurangi 14 ini (...) 101. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. 102. PEMOHON: TJIP ISMAIL Jadi barangkali dari itu, kami mohon dalam persidangan ini bisa dipercepat, dalam rangka menanggulangi saat ini. Ya, bergantung pada Majelis Yang Mulia. 103. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, nanti dimuat saja di posita, diuraikan lebih apa ... terelaborasi, ya tentang apa keadaan-keadaan yang sekarang yang jangka pendek, tapi juga jangka panjangnya, Pak, yang lebih (...) 104. PEMOHON: TJIP ISMAIL Ya, Yang Mulia. 105. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sistemik dari sebuah regulasi, Pak, ya. 106. PEMOHON: TJIP ISMAIL Dan sekaligus juga bahwa dalam permohonan kami juga akan mengajukan bahwa kiranya dikabulkan ... kiranya dikabulkan. Yang Mulia dapat Memutus sesuai dengan saat permohonan diajukan itu, Yang Mulia. 107. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, baik, nanti kita lihat persidangan pemeriksaan selanjutnya, Pak, ya, cukup, Pak? 108. PEMOHON: TJIP ISMAIL Terima kasih.

18

109. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, jadi, untuk masa tenggang perbaikan permohonan itu 14 hari. Jadi, penyerahan perbaikan permohonan itu Senin 7 Maret 2016, Pukul 11.00 WIB diserahkan ke Kepaniteraan. Dalam hal nanti sampai tanggal tersebut belum diserahkan perbaikan permohonan, maka yang akan kita jadikan pedoman yang ada di permohonan yang ada sekarang ini. Baik, saya kira cukup dan sidang selanjutnya nanti akan kita beritahukan. Cukup, Pak? Baik, dengan demikian sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB Jakarta, 23 Februari 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19

2016

Recommend Documents