2016

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG Nomor : W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016 TENTANG BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Menimbang

Mengingat

:

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan, dipandang perlu untuk menetapkan besarnya Panjar Biaya Perkara; b. Bahwa panjar biaya perkara dalam Surat Keputusan ini meliputi : Biaya Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara serta Bea Meterai yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang; c. Bahwa Biaya Kepaniteraan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan; d. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah Biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang termasuk biaya lain-lain atas Perintah Pengadilan (LAPP) sebagaimana disebut dalam pasal 90 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk memenuhi kebutuhan ATK perkara yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan; e. Bahwa dengan adanya peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/0021/HK.00.8/SK/I/2014 tanggal 02 Januari 2014 tentang Besaran Panjar Biaya Perkara Dan Biaya Radius Pemanggilan Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang besarannya telah ditetapkan perlu ditinjau kembali; : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

4. 5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13.

Tahun 2009; Pasal 121, 181 dan 182 HIR ;. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya; Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 15.4/SK/PAN/IX/2009 tanggal 1 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya; Keputusan Mahkamah Agung R.I.Nomor KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/042/VIII/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali; Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi; Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 144/KMA/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 004 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/032/SK/IV/2008 tentang Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 15. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 42/WKMAN.Y/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008; 16. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/2195/HK.00.8/SK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; 17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; Memperhatikan : 1. Persetujuan Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/265/IV/2002 tanggal 24 April 2002 tentang Biaya Perkara pada Pengadilan Agama; 2. Hasil Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia di Bandung pada tanggal 02 Mei 2008;

3. Hasil Rapat Kerja Nasional Ketua dan Panitera Sekretaris seluruh lingkungan Peradilan Se Indonesia tanggal 28 Oktober 2012 s.d. 01 Nopember 2012; 4. Hasil Rapat Kerja Daerah Ketua dan Panitera Sekretaris seluruh lingkungan Peradilan di Wilayah Propinsi Jawa Timur tanggal 25 s.d 27 Nopember 2012; 5. Hasil Rapat Ketua Koordinator se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 7 Nopember 2012; 6. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13A/0102/Hk.05/2009, tanggal 6 Januari 2009 , tentang panjar biaya perkara; 7. Surat Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Nomor : 1371/DjA.3/HK.00/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, tentang Rumusan Hasil Diskusi Ketua dan Pantera/Sekretaris M.Sy. Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia tanggal 18-20 Pebruari 2010; MEMUTUSKAN Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13A35/0172/HK.00.8/SK/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang; Besarnya Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang disesuaikan dengan radius pemanggilan/pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini; Besaran panjar biaya perkara tersebut dapat berubah apabila : 1. Para pihak ada yang berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan/pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju; 2. Para pihak yang berperkara lebih dari satu orang, maka panjar biaya perkara akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak; Ongkos biaya pemanggilan dan pemberitahuan untuk perkara ghoib masuk pada radius I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah sudah termasuk ongkos yang dikeluarkan oleh Jurusita untuk membayar ongkos siar/pengumuman pada media massa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah); Apabila masih ada sisa panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada para pihak dan dalam waktu 180 hari sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis, sisa panjar biaya perkara tersebut tidak diambil akan disetor ke Kas Negara;

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite tapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Kepanjen Pada tanggal : 02 Januari 2016 Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ttd Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H. NIP. 19590709199003 1 002/

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (CERAI TALAK / CERAI GUGAT)

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor : W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Tanggal

NO.

:

02 Januari 2016

RADIUS

URAIAN

I

II

III

1.

Biaya Pendaftaran

Rp.

30.000 Rp.

30.000 Rp.

30.000 Rp.

2.

Biaya Redaksi

Rp.

5.000 Rp.

5.000 Rp.

5.000 Rp.

3.

Panggilan/Pemberitahuan 3.1. Penggugat / Pemohon 2 ×

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

3.2. Tergugat / Termohon 3 ×

Rp.

150.000 Rp.

225.000 Rp.

300.000 Rp.

4.

ATK Perkara/Proses

Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

5.

Panggilan Mediasi 5.1. Penggugat / Pemohon 1 ×

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

5.2. Tergugat / Termohon 1 ×

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

Meterai

Rp.

6.000 Rp.

6.000 Rp.

6.000 Rp.

6.000

Rp.

441.000 Rp.

616.000 Rp.

791.000 Rp.

931.000

6.

J u m l a h **)

KETERANGAN

DAERAH SULIT 30.000

5.000 1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang akan ditambah. 240.000 2. Untuk perkara cerai talak, biaya ditambah 2 × panggilan. 360.000 50.000 3. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ttd Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H. NIP. 19590709199003 1 002 Catatan : 1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju. 2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.

PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (PERMOHONAN/VOLUNTAIR)

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor : W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016


Tanggal

NO.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

02 Januari 2016

RADIUS

URAIAN PEMOHON I Biaya Pendaftaran Biaya Redaksi Panggilan Pemohon 2 × ATK Perkara/Proses Materai Jumlah PEMOHON II Biaya Pendaftaran Biaya Redaksi Panggilan Pemohon 4 × ATK Perkara/Proses Materai Jumlah

:

I

II

III

KETERANGAN

DAERAH SULIT

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

30.000 5.000 100.000 50.000 6.000 191.000


30.000 5.000 150.000 50.000 6.000 241.000


30.000 5.000 200.000 50.000 6.000 291.000


30.000 1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan 5.000 apabila kurang akan ditambah. 240.000 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, 50.000 akan disetor ke Kas Negara. 6.000 331.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

30.000 5.000 200.000 50.000 6.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

30.000 5.000 300.000 50.000 6.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

30.000 5.000 400.000 50.000 6.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

30.000 5.000 480.000 50.000 6.000

Rp.

291.000 Rp.

491.000 Rp.

571.000

391.000 Rp.


PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA (PERLAWANAN / VERZET)

Lampiran III Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor : W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016


Tanggal

NO. 1.

2.

:

02 Januari 2016

RADIUS

URAIAN

I

II

III

KETERANGAN

DAERAH SULIT

Panggilan/Pemberitahuan

1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang akan ditambah.

1.1. Pelawan 1 ×

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

1.2. Terlawan 3 ×

Rp.

150.000 Rp.

225.000 Rp.

300.000 Rp.

360.000 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil,

Meterai

Rp.

6.000 Rp.

6.000 Rp.

6.000 Rp.

6.000

Rp.

206.000 Rp.

306.000 Rp.

406.000 Rp.

486.000

J u m l a h **)

akan disetor ke Kas Negara.


PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

Lampiran IV Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016 Nomor :


Tanggal :

NO.

02 Januari 2016

RADIUS

URAIAN I

II

KETERANGAN III

DAERAH SULIT 50.000 1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang akan ditambah. 120.000

1. Biaya Pendaftaran

Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

2. PBT Pernyataan Banding

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

3. PBT Memori Banding

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

4. PBT Kontra Memori Banding

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara. 120.000

5. PBT Inzage (P + T)

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

6. Biaya yang dikirim ke PTA

Rp.

150.000 Rp.

150.000 Rp.

150.000 Rp.

150.000

7. Biaya Pengiriman Berkas

Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

50.000

8. Biaya Panggilan (P+T) Rp. 9. PBT Putusan Banding (P+T) Rp. 10. Biaya Fotocopy, Penggandaan Rp. dan Pemberkasan

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

250.000 Rp.

250.000 Rp.

250.000 Rp.

250.000

950.000 Rp.

1.175.000 Rp.

1.400.000 Rp.

1.580.000

Jumlah

Rp.


PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT KASASI

Lampiran V Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016 Nomor :


Tanggal

NO.

02 Januari 2016

:

RADIUS

URAIAN I

II

KETERANGAN III

DAERAH SULIT 50.000 1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan


Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

2. PBT Pernyataan Kasasi

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

3. PBT Memori Kasasi

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.


4. PBT Kontra Memori Kasasi

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

5. PBT Inzage (P + T)

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

6. Biaya yang dikirim ke MARI.

Rp.

500.000 Rp.

500.000 Rp.

500.000 Rp.

500.000

7. Biaya pengiriman berkas

Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

50.000

8. PBT Putusan Kasasi (P+T) Rp. 9. Biaya Fotocopy, Penggandaan Rp. dan Pemberkasan

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

250.000 Rp.

250.000 Rp.

250.000 Rp.

250.000

1.200.000 Rp.

1.375.000 Rp.

1.550.000 Rp.

1.690.000

Jumlah

Rp.

apabila kurang akan ditambah. akan disetor ke Kas Negara.


PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PK

Lampiran VI Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016 Nomor :


Tanggal

NO.

02 Januari 2016

:

RADIUS

URAIAN I

II

KETERANGAN III

DAERAH SULIT


Rp.

200.000 Rp.

200.000 Rp.

200.000 Rp.

200.000 1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan

2. PBT Pernyataan PK

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

3. PBT Memori PK.

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.


4. PBT Kontra Memori PK

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

5. Biaya yang dikirim ke MA-RI

Rp.

2.500.000 Rp.

2.500.000 Rp.

2.500.000 Rp.

2.500.000

6. Biaya pengiriman berkas

Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

50.000 Rp.

50.000

7. PBT Putusan PK (P + T) 8. Biaya Fotocopy, Penggandaan dan Pemberkasan

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

Rp.

250.000 Rp.

250.000 Rp.

250.000 Rp.

250.000

Jumlah

Rp.

3.250.000 Rp.

3.375.000 Rp.

3.500.000 Rp.

3.600.000

dan apabila kurang akan ditambah. akan disetor ke Kas Negara.


BIAYA SITA

Lampiran VII Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016 Nomor :


Tanggal NO.

02 Januari 2016

:

RADIUS

URAIAN I

II

KETERANGAN III

DAERAH SULIT

1. Biaya Penetapan (PNBP)

Rp.

25.000 Rp.

25.000 Rp.

25.000 Rp.

25.000 1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan

2. Pemberitahuan pelaksanaan sita (P+T)

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

3. Pemeritahuan pelaksanaan sita kepada

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.

Lurah setempat 4. Biaya pencatatan/Pendaftaran sita di BPN

Rp.

75.000 Rp.

75.000 Rp.

75.000 Rp.

75.000

5. Biaya Transportasi

Rp.

400.000 Rp.

400.000 Rp.

400.000 Rp.

400.000

6. Biaya 2 orang saksi

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

7. Biaya penyampaian Berita Acara sita (P+T) 8. Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Lurah setempat 9. Biaya pengamanan

Rp. Rp.

100.000 Rp. 50.000 Rp.

150.000 Rp. 75.000 Rp.

200.000 Rp. 100.000 Rp.

240.000 120.000

Rp. Rp.

Rp. 100.000 Rp.

Rp. 150.000 Rp.

Rp. 200.000 Rp.

240.000

Rp. Rp.

6.000 Rp.

6.000 Rp.

6.000 Rp.

6.000

1.006.000 Rp.

1.256.000 Rp.

1.506.000 Rp.

1.706.000

10. Ongkos / upah jurusita 11. Biaya Meterai Penetapan Jumlah

dan apabila kurang akan ditambah.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ttd Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H. NIP. 19590709199003 1 002 Catatan : 1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju. 2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak. 3. Apabila obyek sengketa lebih dari satu dan ditempat yang berbeda, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan

BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Lampiran VIII Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016 Nomor :


Tanggal

NO.

02 Januari 2016

RADIUS

URAIAN I

1. Biaya pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan

:

Rp.

II

150.000 Rp.

KETERANGAN III

225.000 Rp.

DAERAH SULIT

300.000 Rp.

360.000 1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang akan ditambah.

setempat (satu kali) P+T dan Lurah 2. Biaya transportasi

Rp.

400.000 Rp.

400.000 Rp.

400.000 Rp.

400.000 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak

3. Biaya petugas Kelurahan

Rp.

150.000 Rp.

150.000 Rp.

150.000 Rp.

150.000

4. Biaya pengamanan

Rp.

JUMLAH

Rp.

-

Rp.

700.000 Rp.

-

Rp. -

775.000 Rp.

diambil, akan disetor ke Kas Negara.

Rp. -

850.000 Rp.

910.000 Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ttd Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H. NIP. 19590709199003 1 002

Catatan : 1. Apabila para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) lebih dari satu orang, maka biaya disesuaikan dengan kebutuhan 2. Apabila obyek sengketa lebih dari satu dan ditempat yang berbeda, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan

BIAYA SITA EKSEKUSI

Lampiran IX Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016 Nomor :


Tanggal NO.

RADIUS

URAIAN I

02 Januari 2016

:

KETERANGAN III DAERAH SULIT 25.000 Rp. 25.000 1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan


Rp.

25.000 Rp.

II 25.000 Rp.

2. Pemberitahuan pelaksaan sita eksekusi (P+T)

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

3. Pemeritahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Lurah setempat

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

4. Biaya pencatatan/Pendaftaran sita di BPN

Rp.

75.000 Rp.

75.000 Rp.

75.000 Rp.

75.000


Rp.

400.000 Rp.

400.000 Rp.

400.000 Rp.

400.000


Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

7. Biaya penyampaian Berita Acara sita eksekusi (P+T) Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

8. Biaya penyampaian Berita Acara sita kepada Lurah setempat 9. Biaya pengamanan

Rp.

10. Ongkos / upah jurusita

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

11. Biaya Meterai Penetapan

Rp.

6.000 Rp.

6.000 Rp.

6.000 Rp.

6.000

1.256.000 Rp. 1.506.000 Rp.

1.706.000

Jumlah

Rp.

-

Rp.

Rp. 1.006.000 Rp.

-

Rp.

-

Rp.

apabila kurang akan ditambah. 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara.

-

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ttd Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H. NIP. 19590709199003 1 002 Catatan : 1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju. 2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak. 3. Apabila obyek sengketa lebih dari satu dan ditempat yang berbeda, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan

BIAYA EKSEKUSI

Lampiran X Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016 Nomor :


02 Januari 2016

Tanggal :

NO.

RADIUS

URAIAN

I

III

KETERANGAN DAERAH SULIT 25.000 Rp. 25.000 1. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan dan apabila kurang


Rp.

25.000 Rp.

II 25.000 Rp.

2. Panggilan Aanmaning (P+T)

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

3. Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi (P+T)

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

4. Pemeritahuan pelaksanaan eksekusi kepada

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

240.000 2. Dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil, akan disetor ke Kas Negara. 120.000


Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000


Rp.

400.000 Rp.

400.000 Rp.

400.000 Rp.

400.000

7. Biaya penyampaian Berita Acara

Rp.

100.000 Rp.

150.000 Rp.

200.000 Rp.

240.000

Rp.

50.000 Rp.

75.000 Rp.

100.000 Rp.

120.000

9. Biaya pencatatan/pendaftaran sita di BPN

Rp.

75.000 Rp.

75.000 Rp.

75.000 Rp.

75.000

10. Biaya pengamanan

Rp.

-

11. Biaya Meterai Penetapan

Rp.

6.000 Rp.

akan ditambah.

Lurah setempat

eksekusi (P+T) 8. Biaya penyampaian Berita Acara eksekusi kepada Lurah setempat

Jumlah

Rp.

Rp.

-

Rp.

-

Rp.

-

6.000 Rp.

6.000 Rp.

6.000

1.006.000 Rp. 1.256.000 Rp.

1.506.000 Rp.

1.706.000 Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ttd Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H. NIP. 19590709199003 1 002

Catatan : 1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka biaya panggilan / pemberitahuan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju. 2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka panjar biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak. 3. Apabila obyek sengketa lebih dari satu dan ditempat yang berbeda, maka biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan

BIAYA LELANG

Lampiran XI Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang


Nomor

:

W13-A35/0162/HK.00.8/SK/I/2016

Tanggal

:

02 Januari 2016

NO.

RADIUS

URAIAN I

II

1. Biaya Penetapan

Rp.

2. Biaya Lelang

Rp.

-

Rp.

-

3. Biaya Appresure

Rp.

-

Rp.

-

Jumlah

Rp.

25.000 Rp.

25.000 Rp.

KETERANGAN III

25.000 Rp. Rp. Rp. -

25.000 Rp.

DAERAH SULIT

25.000 Rp.

25.000 disetor ke Kas Negara

Rp. Rp. 25.000 Rp.

Disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Juru Lelang

25.000 Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ttd Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H. NIP. 19590709199003 1 002

2016

Recommend Documents