MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)
JAKARTA RABU, 20 APRIL 2016
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 2 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4.
Agus Humaedi Abdilah Muhammad Hafidz Solihin Chairul Eillen Kurniawan
ACARA Mendengarkan keterangan DPR dan ahli/saksi Pemohon (IV) Rabu, 20 April 2016, Pukul 11.20 – 12.05 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams
Cholidin Nasir
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4.
Muhammad Hafidz Solihin Agus Humaedi Abdilah Hairul
B. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.
Yunan Hilmy Mulyanto Totok Unggul
C. Saksi dari Pemohon: 1. Indra Munaswar D. Ahli dari Pemohon: 1. Timboel Siregar
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB 1.
KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.
2.
siang,
om
swastiastu.
PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon hadir dari Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 4. Dan sekiranya hari ini Pemohon akan memperkenalkan 1 orang Ahli, Ir. Timboel Siregar, S.H., M.M. dan Saksi fakta, Bapak Indra Munaswar, Yang Mulia. Terima kasih.
3.
KETUA: ANWAR USMAN Baik. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Presiden, silakan.
4.
PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
5.
KETUA: ANWAR USMAN Sebentar, sebentar. DPR ada, ya? Ini DPR bukan?
6.
PEMERINTAH: MULYANTO Bukan, dari Pemerintah, Pak.
7.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya, silakan, kok duduknya enggak bareng, ya. Ya, silakan.
8.
PEMERINTAH: MULYANTO Ya. Dari pihak Pemerintah yang hadir, Pak, saya sendiri, Pak Mulyanto. Sebelah kiri, Pak Yunan, Direktur Litigasi. Sebelah kiri lagi, Pak
1
Unggul dari Kominfo, dan sebelah kanan saya, Pak Totok dari Kemenaker. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum wr. wb. 9.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Karena … ya, sedianya kita mendengarkan keterangan DPR ditambah keterangan Ahli dan Saksi. tapi karena DPR masih berhalangan, maka kita dengarkan keterangan Ahli dan Saksi. Silakan, ke depan untuk Ahli dan Saksi, ambil sumpah dulu. Ya, untuk Ahli dulu. Ahli Pak Timboel Siregar, yang mana, Pak Timboel? Ya. Pak Pendetanya, silakan. Mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Manahan, untuk mengambil sumpah.
10.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Pada Saudara Ahli, ikuti kata-kata saya. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”
11.
AHLI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.
12.
KETUA: ANWAR USMAN Untuk Saksi, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.
13.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."
14.
SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.
15.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Kembali ke tempat. Ahli terlebih dahulu, ya. Silakan, di podium. 2
16.
AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR Ya.
17.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.
18.
AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR Ya. Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Yang terhormat perwakilan Pemerintah dan Pemohon dan seluruh SaudaraSaudara sekalian. Saya akan membawakan materi tentang … tentang kesaksian ini tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan keadilan bagi buruh. Tidak jalan. Ya, oke. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, kami ingin memulai dengan fakta bahwa pekerja PKWT atau kontrak dan alihdaya itu punya masalah saat ini … sejak adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sampai saat ini, banyak mengalami permasalahan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha terkait dengan pelanggaran Pasal 59, ya, baik pekerja buruh itu terus dikontrak setiap tahun berkali-kali maupun jenis pekerjaan yang dilakukannya tidak sesuai dengan amanat Pasal 59 ayat (1) yang ada 4 itu, yaitu pekerjaan yang sekali dan sifat sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam 3 tahun, pekerjaan bersifat musiman, dan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru. Nah, terkait juga dengan Pasal 65 dan 66, ini juga banyak pekerja alihdaya atau outsourcing yang melakukan pekerjaan-pekerjaan inti. Dan yang ketiga adalah terkait dengan lemahnya tindak lanjut hasil pengawasan. Saya memiliki … kami memiliki data, ini hasil riset daripada jaringan riset Indonesia waktu itu dengan … kerjasama dengan (suara tidak terdengar jelas) Center. Kita melihat bahwa fakta bahwa ada … faktanya bahwa memang ada 85% dari sekitar 456 responden yang mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja kontrak ini bersifat rutin, tetap, ya. Jadi, memang 85% dari 456 ini mengatakan bahwa memang mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Terus kemudian, mengalami perpanjangan kontrak lebih dari 1 kali. Ini juga 74% yang mengatakan seperti itu. Dan kemudian juga pembaharuan kontrak lebih dari sekali, 48% dan sebagainya. Nah, ini hanya membuktikan bahwa memang terjadi pelanggaran Pasal 59 yang tadi saya sebutkan. Nah, terkait tadi juga dengan pekerja alihdaya, nah, ini juga disebutkan bahwa pekerja-pekerja outsource ini, pekerja-pekerja alihdaya ini 48% dari 284 responden mengatakan melakukan pekerjaan3
pekerjaan inti yang memang seharusnya tidak diperbolehkan oleh Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, terkait juga dengan pengawasan yang saya sebutkan tadi, memang banyak juga hasil … dari 368 responden yang memberikan … yang dimintai keterangan dalam survei ini mengatakan bahwa memang tidak ada perubahan setelah adanya pengawasan itu sendiri. Tindak lanjutnya tidak dilakukan, demikian juga perusahaan yang didatangi pun hanya sedikit yang melakukan perubahan, ada 23% dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa memang lemahnya pengawasan ketika ada dilakukan pengawasan dan sudah dikeluarkan nota pemeriksaan, tetapi tindak lanjutnya tidak seperti yang diharapkan oleh kaum pekerja. Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan, sebenarnya pengawas ketenagakerjaan adalah bertugas untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, baik itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21, maupun undang-undang lainnya, seperti jaminan sosial. Nah, dari perintah PP Nomor 21 ini memang sebenarnya penegakkan hukum yang harus dilakukan oleh pegawai pengawas itu harus mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu adanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sendiri, dan yang nanti harusnya bermuara pada kehidupan bermasyarakat … tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di lingkungan komunitas kaum buruh sendiri. Oleh sebab itu menurut kami, pengawas ketenagakerjaan bertugas untuk bagaimana mencapai tujuan hukum ini sendiri. Nah, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawas Perburuhan, ini undang-undang yang cukup lama yang masih sangat relevan. Disebutkan bahwa memang pengawas ketenagakerjaan atau pengawas perburuhan ini juga wajib meminta keterangan dari para pihak buruh maupun pekerja serikat buruh. Nah, yang mau saya katakan adalah dari acuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 Pasal 20 … Pasal 3 ini sendiri adalah bahwa sebagai pihak yang wajib memberikan masukan, keterangan-keterangan kepada pegawai pengawas, baik lisan maupun tertulis, maka serikat pekerja atau pekerja buruh berhak mendapatkan hasil pemeriksaan informa … mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut. Keteranganketerangan yang sudah diberikan apakah memang masih sesuai dengan apa yang dikatakan atau tidak. Nah, ini kan, juga kami melihat bahwa berdasarkan hasil penelitian kita juga ada nota pemeriksaan yang memang berpotensi besar menjadi instrumen korupsi bagi pegawai pengawas ketenagakerjaan. Dan saya sendiri sebagai peneliti maupun sebagai praktisi pernah melakukan pelaporan kepada pengawas ketenagakerjaan. Dari pihak pengawas ketenagakerjaan dinyatakan 4
bahwa ini sudah siap ada unsur pidananya, tetapi 1 bulan kemudian berubah dan dinyatakan tidak ada. Nah, ini juga kan, bagian daripada yang tadi kita tengarai sebagai potensi terjadinya korupsi dan sebagainya. Nah, Majelis MK yang kami muliakan. Bahwa Putusan MK nomor 7 PUU Tahun 2014 yang lalu memang sebenarnya menurut kami adalah sebagai terobosan hukum bagi pekerja atau buruh, serikat pekerja untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat dan mengikat dimana kalau kita bandingkan dengan proses pengadilan hubungan industrial yang proses bipartite, mediasi, PHI, sampai Mahkamah Konstitusi itu berbelit-belit. Padahal ini kan, sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hak normatif yang memang bukan ranahnya PHI. Nah, Putusan MK Nomor 7 ini menurut saya, menurut kami adalah bagaimana mendapat kepastian, pekerja buruh itu mendapatkan kepastian bahwa memang pekerja … pengusaha telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 itu sendiri. Nah, putusan MK ini juga memastikan hasil pengawas … nota pemeriksaan itu sendiri harus bisa ditindaklanjuti, bukan menjadi sebuah hak prerogatif pengawas yang tidak bisa diinformasikan. Terkait juga dengan bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kalau terkait dengan Surat Edaran Dirjen PPK, Kemenakertrans Nomor B20 Tahun 2014, maka kami melihat bahwa SK ini mengacu pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang memang akhirnya mengeliminir tindak lanjut daripada hasil Putusan MK itu sendiri. Nah, oleh sebab itu menurut kami bahwa nota pemeriksaan ini sebenarnya adalah hal yang memang harus terkait dengan penegakan hukum yang memang harus dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 karena nota pemeriksaan ini adalah terkait dengan hak keperdataan pekerja dan di perusahaan, sehingga tidak menjadi sebuah rahasia informasi yang memang diatur oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini bahwa hak keperdataan itu sendiri relatif sudah menjadi rahasia umum. Bahwa Pasal 59 relasi antara pekerja dengan pengusaha maupun 65, 66 tentang alihdaya ini sendiri merupakan sebuah masalah yang banyak dilakukan ... yang banyak dimintakan di pengadilan hubungan industrial dan saya melihat bahwa nota pemeriksaan ini kan, sebenarnya bisa diposisikan sebagai sejajar dengan putusan pengadilan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan PH itu sendiri sifatnya terbuka untuk umum. Nah, oleh sebab itu, memang saya melihat bahwa nota pemeriksaan ini harusnya menjadi hal yang terkecuali karena dalam rangka untuk penegakan hukum. Bagaimana putusan MK ini yang memberikan ruang kepada para pekerja, buruh, serikat pekerja untuk membawa ke pengadilan negeri, 5
tetapi objek itu sendiri tidak kita miliki. Bagaimana bisa pengadilan negeri itu untuk menindaklanjuti laporan kita, laporan para buruh, tetapi dia tidak memiliki nota pemeriksaan itu sendiri. Ini kan, sesuatu yang memang relatif sangat membingungkan dan surat edaran ini sendiri sebenarnya mengurangi, mendegradasi daripada Putusan MK Nomor 7 ini sendiri. Putusan MK Nomor 7 itu sendiri menurut saya kan, sejajar dengan undang-undang, artinya adalah suatu yang tidak pas ketika ada surat edaran melanggar ketentuan undangundang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Struktur Hukum itu sendiri bahwa surat edaran itu sangat jauh dan memang tidak boleh melanggar ketentuan undangundang. Jadi, putusan MK itu sendiri menurut saya adalah hal yang lebih utama dan harusnya dengan adanya permohonan dari Para Pemohon terkait dengan Pasal 2 ayat (4) ini, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini untuk bisa merevisi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait petitum yang dikaitkan juga dengan konteks penegakan hukum supaya instrumen nota pemeriksaan ini sendiri bisa menjadi hal yang dimiliki oleh si pekerja buruh yang melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan. Dengan adanya putusan permohonan ini menurut saya bahwa Mahkamah Konstitusi juga sudah akan terus, akan bisa mengereduksi tingkat korupsi yang dilakukan oleh tenaga pengawas. Biar bagaimanapun juga kelemahan daripada pengawas ketenagakerjaan adalah tindak lanjut (follow up) dan ini merupakan sesuatu yang terus menerus terjadi yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah. Dengan adanya terobosan Putusan MK Nomor 7 maupun saat ini saya berharap, kami berharap ini merupakan bagian daripada pembenahan hukum ketenagakerjaan terkait dengan implementasi penegakan hukum di lapangan. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, paparan kami terkait dengan permohonan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik. Terima kasih. 19.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Selanjutnya Saksi, silakan di podium.
20.
SAKSI DARI PEMOHON: INDRA MUNASWAR Bismillahirrahmanirahim. Silakan, Pemohon.
21.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. 6
22.
PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Mungkin kami hanya meminta Saksi untuk memberikan pemaparan sedikit tentang aktivitas Saksi sekarang, kemudian sejak kapan Saksi melakukan aktivitas itu sampai dengan Saksi punya pengalaman terhadap nota pemeriksaan yang sampai dengan sekarang kita tidak pernah diberikan oleh (suara tidak terdengar jelas). Demikian.
23.
SAKSI DARI PEMOHON: INDRA MUNASWAR Baik, terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya kebetulan sampai saat ini masih aktif sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Tekstil (suara tidak terdengar jelas) Kulit yang berkedudukan di Jakarta. Saya mulai aktif di serikat pekerja atau serikat buruh ini sejak tahun 1979 ketika saya masih bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta Timur dan hingga saat ini saya masih tetap aktif di serikat pekerja. Ketika saya diminta untuk menjelaskan apakah pernah mendampingi pekerja, tentu sebagai pengurus serikat pekerja sering mendampingi atau memberikan advokasi dalam kasus-kasus pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Pelanggaran hukum yang dimaksud seperti misalnya status hubungan kerja, tidak dijalankannya syarat-syarat kerja, norma-norma kerja, pengupahan, jaminan sosial, dan lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hukum ketenagakerjaan tersebut, kami berpijak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan di … untuk Seluruh Indonesia. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 ini, kami biasanya ketika mendapatkan keluhan atau permasalahan dari pekerja atau anggota, kami biasanya menyurati, menyurati pengawas ketenagakerjaan dan kami minta agar pengawas melakukan pengusutan tersebut sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951. Jadi, menurut Pasal 8 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1951, pengawas punya kewenangan untuk mengusut. Berdasarkan pengalaman selama ini, biasanya proses pengusutan oleh pengawas memakan waktu cukup lama. Tanpa ada kepastian kapan nota pemeriksaan itu dikeluarkan. Alasan mereka cukup klasik, yaitu pegawai pengawas perlu terlebih dahulu melakukan pembinaan dan teguran. Jadi, sudah pasti adanya pelanggaran, tapi masih dilakukan pembinaan dan teguran kepada perusahaan. Kemudian alasan lainnya adalah karena sedikitnya jumlah pegawai pengawas yang berakibat mereka bekerja tidak cepat karena 7
memang kebetulan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tidak ada pengaturan mengenai batas waktu pemeriksaan atau pengusutan. Ketika kami merasakan bahwa ini cukup lama dan tidak ada kepastian, biasanya kami lalu melakukan sebuah langkah untuk menyelesaikan penyelesaian perselisihan perburuhan dengan melalui beparteid, mediasi, dan hingga ke pengadilan hubungan industrial karena kami tidak begitu yakin bahwa pegawai pengawas akan segera mengambil tindakan. Kemudian dari nota pemeriksaan yang kami pernah terima atau pernah kami baca itu hanya dalam bentuk surat biasa, bukan dalam bentuk semacam di pengadilan, putusan pengadilan yang bertajuk atau berperihal nota pemeriksaaan. Dan ditujukan hanya kepada pihak perusahaan dan tidak mengurai tentang apa pun di dalamnya kecuali tentang perintah. Nah, oleh karena itu, isi dari surat tersebut hanya merupakan keterangan yang telah … berdasarkan pemeriksaan dan menjelaskan apa-apa yang harus diperbuat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Di dalam Surat Nota Pemeriksaan itu tidak ditulis bersifat rahasia. Tidak ada penulisan bersifat rahasia karena memang yang dimaksud rahasia di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 sebagaimana tersebut di dalam Pasal 5 bahwa yang wajib dirahasiakan oleh pegawai pengawas adalah segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu perusahaan yang didapatnya berhubung dengan jabatan. Jadi, hanya keterangan-keterangan, padahal di dalam nota pemeriksaan itu tidak menunjukkan keterangan-keterangan. Surat nota pemeriksaan pegawai pengawas jelas tidak sama dengan Putusan Hakim karena memang dia tidak ada berkepala Demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak ada amar putusan, dan lain sebagainya sebagaimana lazimnya sebuah Putusan Majelis Hakim. Itu mungkin yang dapat kami jelaskan dari pertanyaan Pemohon dan kalau kita ingin melihat sekilas, ini pun saya tidak memegang yang orisinalnya, tetapi berdasarkan pengalamannya ada. Itu hanya … contohnya itu hanya kop surat, tanggal surat, nomor surat, sifatnya kosong, lampirannya tidak ada, dan perihalnya nota pemeriksaan. Kemudian, kalimat yang dibunyikan dalam surat tersebut adalah sehubungan dengan pemeriksaan di perusahaan Saudara pada tanggal sekian tentang pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Ketenagakerjaan, maka diminta Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Diminta memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Saudara telah mempekerjakan pekerja. Nama si A, atau si B, dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap, terus menerus, dan tidak terputus-putus, dan tidak dibatasi waktu.
8
Saudara telah melanggar Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi demikian. Untuk pelanggaran tersebut, Saudara berdasarkan Pasal 58 … Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 wajib mengubah hubungan kerja pekerja dari PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Jadi, itu saja ringkasnya. Dan kemudian, ditandatangani oleh pegawai pengawas. Kemudian, diketahui oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan setempat. Mungkin itu, Saudara Pemohon yang bisa kami jelaskan dari pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. 24.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Pemohon, mungkin ada yang perlu didalami dari keterangan Ahli?
25.
PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Untuk kali ini cukup, Yang Mulia.
26.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari Pemerintah? Cukup? Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya. Ya, dari Yang Mulia Pak Palguna, silakan.
27.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya tidak bertanya kepada Saksi maupun … atau kepada Saksi, mungkin nanti juga saya tanya. Kepada Pemohon dulu, deh karena kan, ini sesungguhnya kalau saya lihat dari … dari ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian itu ya, itu kan, sesungguhnya ada semacam pembelokan dari surat edaran menteri itu, kan? Surat edaran menteri nomor … apa … surat edaran dirjen bahkan, ya? Surat Edaran Dirjen PPK Nomor B20 itu. Ini pertanyaan saya sederhana saja. Saudara pernah bawa ini ke Mahkamah Agung, ndak? Menguji surat ini.
28.
PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Tidak pernah, Yang Mulia.
9
29.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak pernah?
30.
PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ Tidak pernah. Karena begini, Yang Mulia, sebelum surat edaran ini … surat ini diberlakukan oleh pak dirjen yang sekarang almarhum, itu dari dulu nota pengawas memang bersifat rahasia, Yang Mulia. Jauh sebelum dari tahun 2014. Jadi, kalau tadi Saksi misalnya menyampaikan dari tahun 1979, dia bergulat di dunia tenaga kerjaan, memang dari dulu nota itu bersifat rahasia.
31.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu yang saya mau tanya kepada Saksi sebenarnya. Oke, terima kasih. Saudara Saksi, apakah pernah mendengar atau … apa namanya … mengalami begitu seperti yang dikatakan oleh Pemohon? Bahwa nota … apa namanya … hasil pemeriksaan itu, ya yang Saudara tadi sudah terangkan yang isinya sebenarnya sangat (suara tidak terdengar jelas) dan tidak ada tidak ada sifat rahasia itu, pernah ndak Saudara mengalami bahwa itu dinyatakan bersifat rahasia, baik sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Terima kasih.
32.
SAKSI DARI PEMOHON: INDRA MUNASWAR Ya, kami enggak tahu apa yang terjadi dari mulai Departemen Tenaga Kerja dulu, zaman tahun 1970-an, 1960-an, sampai sekarang. Kalau serikatnya itu lunak, pastia dia bilang, “Ini rahasia.” Padahal, jelas-jelas bunyi suratnya itu tidak ada sifat rahasia. Bahkan kami punya pengalaman di tahun 1980, kami sempat memidanakan presdir kami sendiri. Itu karena proaktifnya pengawas. Dia lakukan teguran, kemudian dikeluarkan nota. Kemudian, entah bagaimana waktu itu prosesnya, tahu-tahu dirut kami, presdir kami itu diundang, dipanggil oleh pengadilan, dan disidang di sana sebagai terdakwa, dan dihukum. Walaupun dengan masa percobaan, tapi tetap hukumannya adalah hukuman pidana. Jadi artinya, ini tergantung kekuatan si pekerja. Enggak tahu apa yang dimaksud oleh pengawas sampai hari ini selalu bilang rahasia. Kadang-kadang, hanya pegang saja kita. “Ini, baca.” Kopi kami enggak pernah dikasih, gitu. Kecuali, kalau kita punya jalan-jalan tertentu, ya nakal-nakal seperti yang saya tahu tadi itu ada … ada pembuktian semacam itu. 10
33.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih.
34.
KETUA: ANWAR USMAN Masih ada? Yang Mulia Pak Suhartoyo.
35.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sedikit, Pak Ketua. Saya ke Pak Timboel, ya, Ahli. Begini, Pak … Pak Timboel. Ini kan, undang-undang ini sebenarnya kan, untuk kepentingan yang sangat besar. Memang bisa kita katakan relevanlah ini untuk diberlakukan seperti ini. Persoalannya adalah ketika kemudian ada permintaan dari Pemohon, Adik-Adik kita ini, termasuk pendapat Ahli tadi kalau kemudian dinyatakan bahwa secara umum kalau untuk penegakan hukum itu informasi publik dalam hal ini hasil nota pemeriksaan PPK (Pegawai Pemerintah … Pengawas Ketenagakerjaan) itu kemudian disamakan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ini, apakah nanti kalau itu kemudian ditarik kepada hal yang general, apa enggak membahayakan? Dalam arti, bagaimana kalau dengan hal-hal informasi publik yang menyangkut keamanan negara, misalnya? Di sisi lain, memang itu juga untuk penegakan hukum sehingga kalau ini nanti kita luruskan sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, artinya kan, mau tidak mau tidak boleh dihalangi publik itu untuk mendapatkan akses, kan? Tapi, di sisi lain kan, harus ada keamanan negara yang harus diutamakan? Dalam konteks untuk kepentingan hasil pemeriksaan untuk penegakan hukum misalnya untuk apa … mengusahakan … memperjuangkan upaya hukum yang dianu Para Pemohon, mungkin sangat relevan bahwa ini mungkin ada hak keperdataan, mungkin pidana juga yang terhambat, ya. Tapi kalau kemudian kita jadikan yang universal apa menurut Pemohon juga apa enggak serta-merta ini membahayakan untuk kepentingan-kepentingan negara yang lebih besar yang sebenarnya yang dimaksud dalam Pasal 24 itu sebenarnya itu? Apakah tidak kemudian kita lebih baik memperjuangankan … mempersoalkan dulu bahwa ada pemaknaan yang keliru. Bahwa mestinya petugas PPK ini, ini tidak bisa kemudian mencantolkan persoalan ini kepada Pasal 2 ayat (4) ini, itu hal yang berbeda mestinya. Seperti yang disampaikan Pak Palguna, mestinya ini perjuangkan dulu surat edarannya ke Mahkamah Agung. Satu, itu satu hal, tapi di bidang lain .. di hal yang berbeda mungkin harus ada pemahaman dari pegawai
11
… pengawas ketenagakerjaan itu yang firm itu bahwa ini bukan, bukan masuk dalam frame itu, gitu lho. Saya kira kita harus hati-hati, Pak Timboel dan Pemohon, ya, bukan kita cerma … kita harus cermati dan agak sensitiflah, jangan nanti kepentingan-kepentingan negara yang lebih besar sebenarnya ini menjadi … menjadi harus mau enggak mau harus dibuka ke publik semua nanti bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, kalau ini masalah menyangkut masalah teroris, masalah misalnya hanya salah satu contoh saja. Tapi saya pengin minta pendapat Pak Timboel gimana kalau … supaya nanti jangan bisa kemudian juga bisa memberi pemahaman kepada Para Pemohon supaya itu lho, sebenarnya yang kita harus hadapi ini. Jangan kemudian kita memperjuangkan teman-teman pekerja, tapi di sisi lain ada kepentingan lebih luas yang supaya kita juga ada pem … pemakluman di situ. Coba anu, Pak, saya minta pandangan Bapak. Terima kasih. 36.
AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR Ya. Terima kasih, Majelis.
37.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, sebentar.
38.
AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR Ya.
39.
KETUA: ANWAR USMAN Ya. Ya, silakan.
40.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah selesai.
41.
AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR Ya, terima kasih Majelis, Yang Mulia. Terkait dengan konteks Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memang di Pasal 17 … di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17, 18 jelas mana yang rahasia, mana yang terkecualikan, dan sebagainya. Tetapi ini kan, memang kalau saya melihat bahwa konteks penegakan hukum ini kan, juga merupakan hal yang harus menjadi perhatian, begitu karena 12
menjadi sebuah hal yang biasa, terbiasa bahwa banyak aparat penegak hukum termasuk PPK ini berlindung di bawah … berlindung dalam katakata rahasia, dia tidak terbuka untuk menjelaskan apa sih yang sudah didapatnya dan apa yang dituliskannya dalam nota pemeriksa ataupun yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu, menurut saya kalaupun ini dalam konteks penegakan hukum itu menjadi hal yang bisa untuk dikedepankan terkait dengan Pasal 2 ayat (4) walaupun dalam 17 dan 18 itu sudah dicantumkan juga sehingga ada keterbukaan terkait dengan penegakkan hukum, artinya kalau sampai ke teroris dan sebagainya itu memang sudah jelas dalam Pasal 17 dan 18 ini sendiri. Tetapi konteks dalam hal penegakan hukum keperdataan yang memang menurut saya ada keterbukaan dari pihak Pemerintah sendiri, jangan sampai dia berlindung dengan Pasal 2 ayat (4) ini sehingga tidak mau untuk mem-follow up sehingga apa yang dibica … apa yang dikatakan, apa yang ditemukan, apa yang didapat itu terselubung menjadi suatu hal. Akhirnya tadi saya katakan, terjadinya potensi korupsi dan sebagainya antara pihak yang dilaporkan dengan pihak penegak hukum. Jadi menurut saya, khusus untuk penegakan hukum. Tidak untuk kesecara keseluruhan memang tentunya, penegakan hukum ini kan, berkaitan dengan bagaimana pihak yang merasa … yang melaporkan itu mendapatkan kepastian tentang terbukanya apa yang didapat oleh si penyidik ini, gitu lho. Kalau dia tidak dapat, bagaimana dia bisa mengetahui apa yang sudah diungkapkan. Jadi, artinya khusus (…) 42.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, sebentar. Tapi kan, sudah ada Putusan Nomor 7 itu membuka akses sebenarnya?
43.
AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR Ya.
44.
HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Asal bisa membawa nota itu ke pengadilan negeri, kan? Ya, kan? Untuk dimintakan pengesahan. Meskipun soal siapa yang membawa itu yang menjadi persoalan, apakah pihak pekerja tidak mendapatkan salinan, kopi, itu yang persoalannya itu. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya apakah itu bukan persoalan bagaimana performance dari pada petugasnya, gitu lho. Bukan pada konteks regulasinya, tapi ya kita diskusi ini. Terima kasih.
13
45.
AHLI DARI PEMOHON: TIMBOEL SIREGAR Ya, memang, Majelis. Memang bisa saja nota ini yang membawa ke pengadilan adalah si pegawai pengawasnya. Cuma kan, kembali bahwa ini menjadi sebuah yang umum bahwa ketidakjelasan … ketidakterbukaan ini membuka ruang si pegawai pengawas ini sendiri untuk enggan ataupun tidak mau, gitu. Nah, jadi memang kontrolnya juga tidak ada. Kalau di PP 21 itu sendiri ya, di internal mereka saja, tidak ada keterbukaan dari publik untuk bagaimana mengawasi pelaksanaan daripada nota itu sendiri. Nah, jadi artinya, Pemohon ini kalau menurut saya sih, hanya mau mengatakan begini, kalau terkait dengan penegakan hukum, ya dibolehkan untuk mendapatkan itu supaya Para Pemohon … buruh yang melaporkan itu punya ruang untuk membawa ke pengadilan, tidak menunggu, tidak pasif menunggu di pengawas ini membawa ke sana. Kapan itu tidak ada aturannya, tidak ada kepastiannya sehingga bisa saja dia berhenti di tengah jalan dan untuk tidak ditindaklanjuti. Artinya laporan yang dilaporkan ya percuma, gitu. Terima kasih, Majelis.
46.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, ada tambahan sedikit dari Yang Mulia Pak Patrialis.
47.
HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pemerintah, Pak, Pemerintah. Ya, ini kan, undang-undang ya, Pak, tapi kan, undang-undang ini dimasalahkan. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara tertulis saja sama Pemerintah. Ini kan, kalau berkaitan dengan persoalan buruh ya, ya memang mereka sedang mempersoalkan nasibnya, itu kan, sesungguhnya itu kan, adalah merupakan hak pribadi orang yang memang ada kaitan dengan dirinya. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan dirinya ya, itu berkaitan dengan orang lain mungkin masih bisa kita halangi. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui kebenaran persoalan, kemudian penanganan yang sedang dilakukan kalau mereka sendiri tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan bagian dari nota yang ada di dalam penyelesaian masalahnya. Ini Pemerintah itu kira-kira keberatan apa enggak, sih? Atau keberatan kenapa? Ini sebetulnya Pemerintah dalam posisi Pemerintah coba sekalisekali melihat bahwa di Pemerintahan ini juga punya keluarga besar yang juga punya buruh. Nah, kalau mereka sedang bermasalah, kira-kira
14
bagaimana gitu memperjuangkan nasibnya kalau mereka tidak bisa mendapatkan nota itu. Nanti tertulis saja, Pak. Terima kasih, Pak. 48.
KETUA: ANWAR USMAN Yang Mulia Prof. Aswanto.
49.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saya mau ke Saudara Saksi, ya. Saudara Saksi, kan sudah lama bergelut di bidang ini, ya. Pengalaman Saudara atau sepemahaman Saudara apakah pernah ada kasus yang pegawai pengawas ketenagakerjaan itu mengeluarkan nota, nota pemeriksaan? Itu saja.
50.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik.
51.
SAKSI DARI PEMOHON: INDRA MUNASWAR Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Banyak sekali, ada nota. Cuma itu tadi, kami selalu hanya diperlihatkan kemudian nota itu disampaikan kepada perusahaan, tidak diberikan sehingga kita enggak tahu … enggak bisa punya dokumen karena memang di situ tidak ada tembusan, tidak ditembuskan.
52.
HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dibaca atau (…)
53.
SAKSI DARI PEMOHON: INDRA MUNASWAR Ya dibaca, seperti yang tadi saya bacakan itu, sempat dibaca, isinya hanya menyatakan bahwa Saudara telah melanggar pasal sekian dan ketentuan tentang sekian dan karenanya harus demikian, demikian. Itu yang kami alami selama ini, Pak.
54.
KETUA: ANWAR USMAN Baik. Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Wahiduddin?
15
55.
HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, sepertinya yang ingin saya tanyakan kepada saksi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Prof. Aswanto. Cuma ke Menaker, ya. Di dalam tata administrasi kementerian itu sejak dulu ada yang disebut Bindalmin (Pembinaan dan Penggalian … bin=Pembinaan, dal=pengendalian, min-administrasi). Itu di sana dimuat ketentuanketentuan tata persuratan, jenis-jenis persuratan, kemudian administrasi, pengendalian kegiatan-kegiatan yang sangat lengkap. Nah, di Kemenaker ya, memang namanya sejak (suara tidak terdengar jelas) tenaga kerja, kemudian sekarang ketenagakerjaan, itu nota itu masuk jenis tata persuratan, lalu kemudian sifatnya memang tidak lazim. Ada … nota itu ada tembusannya, tapi ada juga. Nah, itu sehingga keluar terakhir edaran dirjen ini. Nah, ini di tata persuratan dan administrasi pengendalian kegiatan di tenaga kerja itu bagaimana posisi nota-nota itu? Karena tidak semua nota itu juga bisa bersifat dari yang lebih rendah kepada atasannya, bisa juga sejajar. Nah, kemudian yang sifatnya ada pihak seperti nota kesepahaman dan lain sebagainya itu juga ada. Nah, ini nota yang pemeriksaan ketenagakerjaan ini bagaimana ininya karena di surat edaran dirjen itu tidak disinggung-singgung hanya berhubung banyak pertanyaan sehingga pertanyaan tadi yang dulu-dulu itu bagaimana itu? Bagaimana sebetulnya di pembinaan pengadilan administrasi di ketenagakerjaan sehingga ini nanti bisa juga mungkin terkait dengan Undang-Undang tentang Administrasi Kepemerintahan sekarang. Nah, tidak hanya berkaitan dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pastilah bahwa Kemenaker itu ada … apa … norma-norma kemudian ketentuan-ketentuan terkait dengan bidang pengendalian administrasi ini. Nah, nota-nota termasuk yang nota ini jenis nota apa? Sehingga tadi disebutkan sifat itu biasanya kosong tidak ada sifat rahasianya. Ya, sepanjang itu tidak ada disebut sifat rahasia ya, dia bukan rahasia begitu, biasanya kalau sudah ada sifat surat itu rahasia, baru. Tapi sepanjang tidak ada kata rahasia, lalu itu sebetulnya ya, biasa. Nah, kan biasanya surat begitu, kan? Tadi disampaikan ada nomor, kemudian ada perihal saja, sifat itu kosong. Biasanya kalau sifat rahasia disebut sifat rahasianya itu. Nah, sepanjang itu tidak disebut di tata administrasi umum ya, itu tidak rahasia. Itu bagaimana sih, di Kemenaker? Mungkin bisa ditambahkan nanti tentang pembinaan dan pengadilan administrasi di Kementerian Ketenagakerjaan, ya. Terima kasih.
16
56.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Jadi, itu untuk Kuasa Presiden terutama Kementerian Tenaga Kerja, nanti disatukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sidang yang lalu, rupanya belum ada jawabannya. Jadi, disatukan dengan dari Yang Mulia Pak Patrialis maupun dari Yang Mulia Pak Wahiduddin tadi. Ya, atau ada yang ingin disampaikan? Silakan.
57.
PEMERINTAH: YUNAN HILMY Baik. Kami akan memberikan jawaban secara tertulis dan kami juga sudah menyiapkan saksi dan ahli terkait dengan masalah yang tadi ditanyakan.
58.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Untuk Pemohon ahli dan saksinya sudah selesai, ya? Ya, baik. Jadi untuk sidang berikutnya dari Kuasa Presiden, ada berapa ahlinya?
59.
PEMERINTAH: YUNAN HILMY Ahlinya sementara satu dan saksi satu.
60.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, baik. Nanti untuk ahli (...)
61.
PEMERINTAH: YUNAN HILMY Mohon maaf, ahli dua.
62.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, ahlinya dua. Nanti CV-nya diserahkan terlebih dahulu, ya untuk (…)
63.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak Ketua, maaf Pak Ketua, saya.
64.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.
17
65.
HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kalau boleh saya menyarankan ada ahli dari Pemerintah yang menerangkan tentang tata persuratan yang ditanyakan oleh beliau Pak Wahid itu. Kalau salah satunya bisa menerangkan itu.
66.
KETUA: ANWAR USMAN Ya.
67.
PEMERINTAH: YUNAN HILMY Baik, Pak.
68.
KETUA: ANWAR USMAN Ya. Di samping keterangan tambahan juga ya kalau bisa ada ahli dari seperti yang diusulkan oleh Yang Mulia Pak Palguna. Baik, untuk sidang berikutnya ditunda hari Senin tanggal 9 Mei 2016, pukul 11.00 WIB, dengan acara mendengarkan keterangan DPR, ahli, dan saksi dari Kuasa Presiden. Ya, Pemohon sudah jelas ya, begitu. Dan untuk ahli kami menyampaikan terima kasih, juga saksi. Dengan demikian sidang selesai dan selanjutnya ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB Jakarta, 20 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
18