2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN PERPU NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya [Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, Serta Pasal 6 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Rojiyanto 2. Mansur Daud P. 3. Rando Tanadi ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 3 November 2016 Pukul 09.05 – 09.27 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) I Dewa Gede Palguna 3) Wahiduddin Adams Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Alldo Fellix Januardy 2. Cindy Iqbalini Fortuna

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Selamat pagi Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan sidang pendahuluan tentang pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakain Tanah Tanpa Izin yang Berhak dan/atau Kuasanya. Saya nyatakan sidang ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya. Sidang ini merupakan sidang pendahuluan, maka saya mohon kepada para Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Baik. Terima kasih, Majelis. Yang hadir di sini adalah saya, Alldo Fellix Januardy selaku kuasa hukum dari Pemohon. Yang kedua, Cindy Iqbalini Fortuna selaku asisten pengacara publik di LBH Jakarta. Para Pemohon berhalangan hadir karena ada perubahan jadwal sidang yang mendadak dan salah satunya ada kerabat yang meninggal dunia.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Oke. Ya, terima kasih. Karena ini sidang pendahuluan, maka saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan secara ringkas apa yang dimohonkan dalam persidangan ini.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Baik. Pada pokoknya kami meminta untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang PRP Nomor 51 Tahun 1960 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ada pun alasan-alasan kami mengajukan permohonan tersebut karena undang-undang tersebut kami rasa melanggar hak-hak konstitusional terutama korban penggusuran. 1. Undang-undangnya sudah tidak relevan karena itu diterbitkan dalam situasi negara dalam keadaan bahaya tahun 1960. 2. Undang-undangnya juga tidak sesuai lagi dengan kovenan internasional hak ekonomi sosial dan budaya yang sudah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. 3. Undang-undang itu memberikan pemerintah daerah wewenang untuk seolah-olah menyerobot kewenangan peradilan karena setiap 1

sengketa tanah tidak melalui lembaga yudikatif terlebih dahulu, tetapi langsung dieksekusi oleh Pemprov. 5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Jadi, petitumnya persis seperti yang dimohonkan ini?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Betul. Persis, Majelis.

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Ya, Hakim Panel ini harus memberikan nasihat bagi Pemohon untuk melihat pada permohonan ini dan menanyakan segala sesuatu supaya permohonan ini menjadi lebih bagus. Kalau saya melihat di sini, Anda mengujinya adalah peraturan pemerintah pengganti undangundang?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Betul.

9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Apakah namanya peraturan pemerintah pengganti undangundang?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Ya.

11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ini yang mesti dilihat karena Anda sebetulnya sudah me … di beberapa tempat Anda merumuskan Undang-Undang PRP, ya. Jadi, langsung Anda harus mengatakan undang-undang nomor sekian, PRP nomor sekian tentang ini, bukan Perpunya lagi karena Perpunya sudah ditetapkan sebagai undang-undang, ya. Nah, kemudian yang Anda rumuskan di sini kok, kelihatannya kasus konkret, ya. Semua merupakan kasus konkret, tapi Anda tidak menjelaskan secara jelas apa kerugian hak konstitusional warga negara atau Pemohon dengan berlakunya pasal itu. Itu yang harus dijelaskan. Kalau penggusurannya memang itu kasus konkret, tapi apakah pasalpasal yang Anda mohonkan betul-betul pasal-pasal yang menyalahi 2

konstitusi? Karena hak konstitusi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar pada para Pemohon itu harus dijelaskan bahwa hak konstitusional itu ada dan hak itu dilanggar oleh undang-undang yang dimohonkan itu oleh pasal-pasal itu. Selain itu saya melihat apakah ini pernah diajukan ke Mahkamah Agung, ya? Sampai ke Mahkamah Agung ya, kasusnya? 12.

HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Di beberapa kasus … untuk ganti kerugiannya, Yang Mulia.

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya karena untuk ganti kerugiannya? Karena kalau untuk di sini kan, kita tidak ada constitutional complain, ya.

14.

HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Betul.

15.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Pengaduan konstitusi.

16.

HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Betul.

17.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi, yang kita lihat adalah pasal-pasal itu.

18.

HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Betul.

19.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Bertentangan dengan konstitusi atau tidak, ya. Jadi, hal-hal yang Anda kemukakan di sini harus dijelaskan lebih lanjut apakah betul ini bertentangan dengan konstitusi. Kalau saya melihat misalnya dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak dan kuasanya yang sah. Apakah pasal ini tepat atau enggak? Kalau Anda memakai tanah tanpa izin, gitu. Tanpa izin yang berhak, ya kan? Tanah kan, pasti ada yang berhak, apakah itu pemerintah ataukah seseorang. Tapi dengan kata dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah pasti ini 3

enggak ada pertentangan dengan konstitusi, gitu. Nah, ini yang harus Anda jelaskan apakah ini betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Kalau di sini Anda bisa menjelaskan tentang kasus konkretnya, tapi pasal ini sendiri apakah itu salah atau tidak. Juga Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6. Jadi, Anda harus meyakinkan Hakim bahwa ini memang pasal-pasal ini bertentangan dengan konstitusi, gitu. Dari saya itu saja. Mungkin dari Yang Mulia Pak Wahiduddin. 20.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Ibu Ketua Majelis, saya ingin pertama ... undangundang, Saudara menyebutkan di sini dari segi judul ya, masih menyebut Pasal 2, Pasal 3, dan seterusnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Undang-Undang) ya, Peraturan UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya. Dalam alasan-alasan permohonan memang ada hal yang ditekankan bahwa undang-undang ini yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu ditetapkan dalam keadaan darurat ya, ya, memang undang-undang ini itu ditetapkan dulunya Perpu ya, Perpu, kemudian ditetapkan sebagai undang-undang itu oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 yang memborong ya, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1961 itu menyebutkan tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat ya, dan semua perpu yang sudah ada sebelum 1 Januari 1961 menjadi undang-undang. Itu kan, begitu judulnya. Jadi ya, Saudara bahas di sini karena memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 itu ya tidak seperti sekarang, Perpu itu ditetapkan dengan undang-undang, dengan undang-undang tersendiri, kan. Nah, tapi kalau ... lalu disebutkan namanya menjadi undangundang. Tapi pada waktu itu, memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 borong tentang penetapan semua undang-undang darurat dan semua Perpu yang sudah ada sebelum 1 Januari 1961 menjadi undangundang, ya. Nah, dan ini memang belum pernah dicabut dan memang undang-undang ini sebelumnya mencabut dua undang-undang darurat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956, ya. Jadi, ini undang-undang darurat mencabut undangundang darurat. Nah kemudian oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 ditetapkan sebagai undang-undang. Ya, tapi semua memang ... semua undang-undang darurat dan semua Perpu itu menjadi undangundang. Nah, ini Saudara sebut di alasan-alasan di sini. Nah, kemudian ini pada hal lain banyak yang diuraikan adalah terkait dengan … apa ... implementasinya ya, ya, ada hal-hal yang dilakukan pada waktu prapenggusuran, saat penggusuran, pascapenggusuran. Tapi sepintas 4

saya belum banyak mendalami terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, belum, tidak dibahas undang-undang tentang … apa ... Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, ya. Karena memang di sini, terkait bukan dengan … apa ... kepentingan umum secara khusus, ya. Dan Saudara menyebutkan bahwa undang-undang ini … apa … memberikan legitimasi bagi pemerintah mengklaim pemilikan rakyat dari warga yang telah (suara tidak terdengar jelas) tanah dalam jangka waktu lama karena tidak ... pemerintah tidak dibebankan kewajiban menunjukkan bahwa haknya atas suatu tanah. Nah, jadi banyak kasus-kasus implementasi yang disampaikan di sini. Nah, memang kita belum mempunyai kewenangan terhadap constitutional complaint itu, tapi Saudara menggambarkan pelaksanaannya ini yang kemudian hanya pasal yang di petitum itu, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) ya yang dimohonkan untuk dikatakan bertentangan. Walaupun saya agak ini, apa maksud Saudara di petitum ya menyatakan, “Pasal 2 inkonstitusional, dan tidak memiliki warga negara.” Kemudian di petitum 4 juga, biasanya, “Dan tidak memiliki kekuataan mengikat,” tapi ini, “Tidak memiliki warga negara.” Ini apakah memang betul begitu isi petitum atau salah ketik atau apa? Karena baru kali ini ada apa petitum yang menyatakan tidak memiliki warga negara. Yang ada biasanya tidak memiliki kekuatan mengikat, ya. Nah, ini nanti dijelaskan, tapi kalau yang baku di dalam undang-undang MK, ya, apa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan … apa ... mengikat, gitu. Coba nanti di ini. Nah, itu dari saya hal-hal yang demikian ya, terkait walaupun yang saya singgung tadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu disinggung juga dan di sini disebutkan bahwa pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 juga mengakibatkan ketidakpastian hukum di dalam penetapannya karena bila merujuk pada asas lex specialis derogat legi generalis juga terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, baik kepentingan umum yang sama sekali tidak mengatur norma pidana bagi pengadaan tanah oleh … ... pemerintah. Nah, sebetulnya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu kan karena itu terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya, sejak ditetapkan sebagai kepentingan umum itu kan, hak warga negara sudah bisa menggugat kan, melalui TUN? Nah, lalu kemudian nanti ketika memang … apa ... sudah dilaksanakan lalu ganti ruginya tidak … apa ... sesuai atau keberatan bagi pihak yang punya tanah, itu juga punya kesempatan juga untuk di ... ini di pengadilan umum ya, dan bentukbentuk ganti rugi sudah semakin terbuka, bahkan pemilik dapat juga tidak hanya menerima tanah, tapi juga saham gitu, ya. 5

Jadi sebetulnya ada, tapi di sini hanya sedikit sekali saya lihat Saudara … apa ... singgung karena hanya mengatakan memang bahwa di undang-undang itu tidak ada pengaturan mengenai pidana bagi pemerintah dalam pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Ya, memang di sana pemerintah sudah diberikan … apa ... kesempatan kepada pemilik tanah, apabila memang pada waktu dijadikan sebagai tanah untuk daerah ... areal itu untuk kepentingan umum, sudah bisa dinyatakan keberatan melalui … apa ... pengadilan tata usaha negara, ya, di sana. Ya, itu saja dari saya, beberapa catatan terutama terhadap redaksi di petitum yang Saudara buat, tidak memiliki warga negara itu saya maksud apa gitu, ya. Terima kasih. 21.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Palguna.

22.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ya, Saudara saya ingin menekankan sekali lagi tentang undang-undang yang menjadi objek permohonan ya, itu jangan sampai salah nama. Kalau salah nama kan, salah objek, nanti kalau salah objek jadi NO. Kan, Anda sudah tahu kalau itu, ya. Nanti namanya yang benar. Jadi, saya sarankan coba kalau memang anu ... Anda ambil dari laman ... dari nama yang ada di laman resmi di anu saja ... di lembaran negara ya, itu diambil dari sana saja sehingga kita membaca dokumen yang sama dan itulah dokumen yang masih berlaku. Ya ... ya, misalnya ... ya, kalau dalam uraian kita kemudian selanjutnya menyebut UUPA misalnya, atau dengan istilah lain tidak masalah, tapi nama yang nanti kan yang akan muncul di awal permohonan kemudian di petitum Saudara itu kan, harus nama yang resmi, ya? Gitu, ya. Kalau di dalam uraian untuk memudahkan argumentasi tidak masalah, tapi di nama dan di judul … apa ... permohonan Saudara itu harus ... harus ... harus persis seperti nama undang-undangnya. Itu satu. Kemudian yang kedua. Begini, saya menekankan kembali yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia, berdua, Pak ... baik Ibu Ketua maupun Yang Mulia Pak Wahiduddin. Ada dua hal yang mesti Saudara agak pisahkan walaupun mungkin di ... ada nanti kemungkinan akan saling berkait di dalamnya. Saudara, pertama harus dibedakan antara uraian tentang kerugian hak konstitusional dengan uraian tentang pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu dua hal yang berbeda. Walaupun mungkin ada tumpang-tindih nanti di uraian tentang alasan permohonan tidak masalah, tapi di awal kewajiban pertama 6

Saudara menjelaskan itulah ... sederhananya adalah mengapa ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian itu Saudara anggap bertentangan atau merugikan hak konstitusional, kan itu persoalannya. Nah, itu. Oleh karena itu, harus jelas di sini, tidak Saudara harus membuktikan, tapi Saudara menjelaskan secara logika dulu bahwa itu Saudara anggap ... kan anggapan itu kan, Saudara anggap merugikan karena apa? Dan hak apa yang dirugikan itu? Nah, itu yang mesti anu. Nah, oleh karena itu, akan bagus kiranya kalau di uraian mengenai legal standing itu misalnya diawali bahwa Pemohon itu adalah perorangan warga negara … apa namanya ... bahwa permohonan ini yang diuji adalah pasal-pasal ini yang bunyinya begini. Kemudian yang kedua dijelaskan Pemohon adalah apa kualifikasinya, perorangan warga negara Indonesia dan karena itu dalam kedudukan demikian merasa dirugikan oleh bunyi pasal-pasal sebagaimana yang disebutkan di atas itu karena begini. Misalnya merugikan ini karena ini, merugikan ini karena begini. Nah, baru terakhir kemudian Saudara simpulkan dengan uraian itu, maka Pemohon memiliki legal standing. Jadi enak, sistematis jadinya. Nah, kemudian di dalam alasan permohonan, itu tidak bisa kami campuri, itu tergantung kepada anu Saudara ya untuk menjelaskan. Tapi hati-hati begini, kalau yang Saudara persoalkan adalah yang berkaitan dengan dasar pemikiran pembentukannya atau misalnya prosesnya yang tidak ini sehingga jangan sampai tampak bahwa seolah-olah pengujian ini mau melakukan pengujian formil sebab kalau pengujian formil ada batas waktunya, Saudara tahu, ya? Batas waktunya tahu? 45 hari kan, nah, itu. Jadi kalau itu yang dipersoalkan bisa, tetapi menjadi bagian dari ... bagian integral dari persoalan untuk mendalilkan inkonstitusionalitas pasalnya. Jangan itu jadi yang topik yang utama sehingga sealah-olah nanti logikanya ini kok seperti mau mengajukan pengujian formil, begitu ya. Itu ... itu harus diperhatikan. Nah, tadi saya ingin menyinggung kembali apa yang disampaikan baik Ketua maupun Yang Mulia Pak Wahiduddin, kasus-kasus konkret yang Saudara alami itu mungkin penting, tapi bukan itu alasan yang utama dalam alasan untuk membuktikan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ingat, ini adalah ... kalau dalam bahasa Inggris ini disdebut adalah abstract judicial review. Jadi yang dipentingkan adalah argumentasi Saudara secara abstrak atau secara teoretis, bukan abstrak, bukan mengawang-awang. Supaya enggak salah nanti ya, secara teoretis atau bangunan teoretis Saudara untuk mengatakan mengapa pasal atau ketentuan norma undang-undang yang Saudara uji itu Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kan begitu. Itu bangunannya. Nah, kalau landasan teoretisnya itu sudah jelas Saudara jelaskan kemudian ditopang oleh fakta, itu cuma sebagai bukti lanjutan. Jangan 7

terbalik, bukan faktanya yang kemudian jadi ini. Karena fakta bisa terjadi kan karena salah penafsiran norma atau karena kelalaian di lapangan. Kalau itu kan, sudah di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu yang tadi ... supaya enggak terseret dengan kasus-kasus dan komplain, gitu, ini anunya. Nah, itu ... itu yang penting untuk Saudara jelaskan. Jadi, tegasnya kira-kira begini kan, kalau tadi itu diuraikan tentang konstitusional ... tentang alasan kerugian itu misalnya pasalpasal yang Saudara uji tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Prof. Maria, misalnya dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Ini hak apa konstitusional Saudara yang dianggap dirugikan dari sini? Itu di legal standing. Nah, ketika dia alasan permohonan, Saudara harus membuktikan bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, itu ... kira-kira begitulah ... anunya ... konstruksi pemikirannya. Nah, di samping memang sudah ditanyakan tadi sama Yang Mulia Pak Wahid, ini juga agak aneh memang petitumnya nomor 4 itu, saya juga kaget jangan-jangan salah ketik ini, ya. Tapi tetap Saudara menjelaskan itu. Ya, itulah Saudara dari saya. Cuma menambahkan saja atau menekankan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua maupun Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. 23.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Jadi, itu yang perlu Anda perbaiki kembali, Anda pikirkan bagaimana cara membuat permohonan yang lebih rinci dan menjelaskan pada kami bahwa memang ada persoalan di dalam permohonan ini. Anda mempunyai waktu 14 hari untuk mengajukan perbaikan permohonan, paling lambat adalah tanggal 16 November atau Rabu, 16 November 2016, pukul 10.00 WIB pagi di sekretariat Kepaniteraan, ya. Jadi, tidak perlu dalam sidang. Nanti setelah permohonan itu diperbaiki dan diserahkan, maka akan ada sidang perbaikan permohonan, ya. Ada yang perlu disampaikan untuk hal-hal yang tadi disampaikan?

24.

HUKUM PEMOHON: ALLDO FELLIX JANUARDY Tidak ada, sudah cukup. Terima kasih sekali masukannya dan maaf atas salah pengetikan, Yang Mulia.

25.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi Anda mendapatkan waktu 14 hari dan Anda bisa memperbaiki kembali, ya. Kalau Anda tidak mau memperbaiki, maka 8

nanti permohonan yang ini akan menjadi permohonan yang sudah diperbaiki, jadi lebih baik Anda masukkan perbaikannya, ya. Saya rasa tidak ada lagi hal yang dipermasalahkan, maka sidang ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.27 WIB Jakarta, 3 November 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9