2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 98/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 7 NOVEMBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 98/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 37 ayat (3)] dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan [Pasal 29 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Victor Santoso Tandiasa 2. Rasminto 3. Dhisky, dkk ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 7 November 2016 Pukul 14.09 – 15.04 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Maria Farida Indrati 3) Suhartoyo Ery Satria Pamungkas

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muhammad Farhan 2. Yuwinka Hendrik Sanbroto 3. Ryan Muhammad 4. M. Zaky Rabbani 5. Sodikin 6. Wahyu Nugroho 7. Reneldis Bero 8. Heru Novan Saputra 9. Ziaulhaq 10. Riko Yusuf 11. Adytia Rachman 12. Daud Wilton Purba 13. Rizaldy Prabowo 14. Asya Aviana 15. Ronald Rischard B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Bayu Segara 2. Achmad Saifuddin Firdaus 3. Lintar Fauzi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sidang Permohonan Nomor 98/PUU-XIV/2016 dalam rangka pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, Saudara Pemohon perkenalkan dahulu siapa saja yang hadir pada kesempatan ini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SAGARA Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini FKHK hadir menjadi Kuasa Pemohon, Yang Mulia, daripada Pemohon. Pemohon yang hadir, yaitu adalah Viktor Santoso Tandiasa, Ryan Muhammad, Sodikin, dan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul, dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi kali ini FKHK justru sebagai penerima kuasa, begitu?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU SAGARA Ya, Yang Mulia.

5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Terbalik ini, tapi enggak apa-apalah. Baik, kalau begitu silakan Saudara ini langsung saja sampaikan pokok-pokok permohonannya. Soal kewenangan dan sebagainya mungkin tidak usah. Tetapi soal legal standing menjadi penting karena ini ada beberapa koalisi Pemohon … eh, kualifikasi Pemohon di sini dan kemudian baru alasan permohonan, dan petitum. Silakan. Mungkin tidak perlu dibaca semua karena kami sudah … sudah terima yang secara tertulis yang ada … lumayan tebal juga ini. Ya, artinya Saudara sampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan.

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Seperti dari arahan Yang Mulia. Yang langsung kami sampaikan adalah legal standing dan kerugian Pemohon. Yang pertama, Pemohon I sebagai pegiat, pejuang, dan penegak konstitusi, serta praktisi hukum konstitusi yang aktif sebagai aktifis hukum konstitusi serta kebangsaan mengalami kebingungan dalam menjawab pertanyaan dari orang-orang yang terhambat untuk melanjutkan jenjang pendidikanya hanya karena syarat yang mewajibkan peserta didik untuk mencapai TOEFL, AcEPT, EAP, dan lain-lain untuk dapat diterima dan/atau untuk dapat maju dalam sidang sebagai syarat untuk dapat lulus. Sementara dalam norma a quo tidak mengatur secara tegas terkait tentang kedudukan dan peran Bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, bahasa asing bukan hanya sekadar menjadi bahasa pengantar tetapi menjadi syarat diterimanya dan syarat kelulusan di berbagai perguruan tinggi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Nah, oleh karena itu, pasal a quo tersebut menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon I, sehingga apabila dikabulkan oleh Mahkamah tidak terjadi potensi kerugian konstitusional di kemudian hari. Selanjutnya, Pemohon II selain aktif mengajar, juga aktif dalam melakukan sosialisasi penanaman nilai-nilai kebangsaan, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Nilai-nilai kepemimpinan baik tingkat nasional maupun lokal serta penanaman nilai-nilai nasionalisme. Selanjutnya, Pemohon II juga selaku mahasisw strata 3, Yang Mulia. Aktifitasnya di Organisasi Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI) sebagai bentuk kepedulian terhadap negara Indonesia. Dimana saat ini para pemuda Indonesia sudah mencapai pada taraf ironis. Dimana para pemuda Indonesia cenderung tidak percaya diri atau minder dalam pergaulan di dalam negeri saat tidak bisa aktif menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris. Artinya, kebanggaan terhadap Bahasa Indonesia sudah terdistorsi oleh bahasa Inggris di negaranya sendiri. Oleh karena itu, Pemohon II merasa potensi yang pasti karena beliau juga berada dalam mahasiswa strata 3. Nah, oleh karena itu kerugian dan legal standing Pemohon II pasti berpotensi secara pasti, Yang Mulia. Pemohon III yang berprofesi sebagai dosen dan hukum … dosen dan guru Bahasa Indonesia yang sudah barang tentu menekuni bidang hukum … bidang ilmu Bahasa Indonesia. Pemohon III merasa norma a quo kurang menegaskan bahwa pasal … Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan syarat diterima dan diluluskannya peserta didik di perguruan tinggi. 2

Akibatnya, hampir seluruh perguruan tinggi mensyaratkan bahasa asing atau bahasa Inggris sebagai syarat yang mutlak bagi peserta didik untuk diterima dan lulus di perguruan tinggi yang dituju. Padahal bahasa asing merupakan hanya sebagai penunjang saja. Hal ini tentu membingungkan bagi Pemohon III yang menggeluti bidang ilmu pengetahuan Bahasa Indonesia. Selain itu Pemohon III juga sulit menjelaskan kepada peserta didik mengenai mana yang lebih … menjadi prioritas antara Bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau yang sekarang itu bahasa Inggris. Sebab dengan fakta bahwa banyak berbagai perguruan tinggi yang menjadikan bahasa asing sebagai syarat diterima maupun kelulusan, Pemohon III merasa Bahasa Indonesia mengalami degradasi dan seolah-olah berada satu tingkat di bawah bahasa asing. Norma a quo tersebut menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon III, Yang Mulia. Selanjutnya, Pemohon IV dalam keseharianya aktif memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Pemohon IV juga aktif menyelenggarakan seminar diskusi kepada mahasiswa, masyarakat umum, dan konsisten menyuarakan hal-hal yang menyangkut wawasan kebangsaan nasionalisme dan menggelorakan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan secara aktual karena dalam aktifitasnya keseharian dalam memperjuangkan nilai-nilai nasionalisme serta kebangsaan kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, Pemohon kesulitan menjelaskan kepada masyarakat umum dan forum-forum sosialisasi, maupun forum-forum ilmiah mengenai prioritas Bahasa Indonesia dalam dunia akademik. Dengan demikian maka hak konstitusional Pemohon dianggap dirugikan, Yang Mulia. Selanjutnya, Pemohon V merupakan mahasiswa strata 2 yang juga menjabat wakil direktur pada organisasi Lingkar Studi Strategis (Lingstra) yang dalam kegiatan kesehariannya concern kepada hal-hal mengenai isu kedaulatan-kedaulatan negara. Norma a quo yang tidak tegas mengatur kedudukan bahasa asing atau bahasa Inggris agar tidak di ... agar dijadikan syarat diterimanya atau kelulusan peserta didik. Sehingga dalam implementasinya, kedudukan bahasa asing c.q. bahasa Inggris bergeser bukan hanya sebagai penunjang, tetapi sebagai syarat wajib yang diterapkan oleh kebanyakan perguruan tinggi untuk menerima dan meluluskan peserta didik. Oleh karena itu, Pemohon III merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mengundur ... mengembangkan diri dan mengembangkan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif ... mendapatkan peastian hukum dan jaminan yang terdapat pada Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kerugian konstitusional (...) 3

7.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA ya.

8.

Matikan saja salah satu miknya, mana yang dipakai? Supaya ...

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Ya, baik, Yang Mulia. Izin dilanjut, Yang Mulia. Maka kerugian konstitusional Pemohon dianggap ada dalam norma a quo. Selanjutnya, Pemohon VI berprofesi sebagai dosen yang rencananya akan melanjutkan studi jenjang ke strata 3. Untuk melanjutkan studi yang strata 3 dan diterima sebagai mahasiswa strata 3 diwajibkan untuk lulus tes kemampuan berbahasa Inggris. Padahal, norma a quo tidak menyaratkan dan mewajibkan bahasa Inggris untuk dijadikan syarat utama. Hal demikian berpotensi untuk dirugikannya hak konstitusional Pemohon. Selanjutnya, Pemohon VII dan Pemohon IX yang merupakan mahasiswa pascasarjana strata 2 yang menginjak semester 3. Bahwa Pemohon IX dan Pemohon VII belum memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris, sehingga Pemohon VII dan Pemohon IX merasa terhambat dan kesulitan untuk menyelesaikan program pascasarjana strata 2. Karena dalam implementasinya diwajibkan untuk lulus tes kemampuan berbahasa Inggris. Padahal menurut Pemohon dan ... Pemohon VII dan Pemohon IX, bahasa asing merupakan bahasa di dalam ... bahasa Inggris merupakan bahasa asing dalam dunia akademik c.q. perguruan tinggi hanya sebagai penunjang, bukan syarat menentukan untuk diterima sebagai peserta didik atau lulus menyelesaikan studinya. Dengan begitu, maka hak konstitusional Pemohon IX dan Pemohon VII dianggap dirugikan. Kemudian, Pemohon VIII merupakan masyarakat yang memiliki pekerjaan di bidang wiraswasta yang merasa konstitusionalnya dirugikan karena tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena ketentuan norma a quo tidak menyaratkan bahasa asing c.q. bahasa Inggris tidak diwajibkan menjadi syarat diterima dan diluluskannya peserta didik, tetapi dalam implementasinya diwajibkan maka kerugian konstitusional Pemohon VIII dirugikan oleh norma a quo tersebut. Selanjutnya, Pemohon X dan Pemohon XI merupakan organisasi internal universitas yang dalam keseharian aktif mengadakan sosialisasi, diskusi, dan seminar. Pemohon X dan Pemohon XI merasa kesulitan menjelaskan dalam forum-forum ilmiah terkait syarat wajib bahasa asing (bahasa Inggris) untuk syarat kelulusan di universitas. Karena di dalam ketentuan norma a quo, kedudukan bahasa asing atau bahasa inggris 4

hanyalah sebagai penunjang, bukan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh predikat sarjana dan seolah-olah bahasa Indonesia berada satu level atau satu tingkat di bawah bahasa Inggris. Karena dijadikan syarat kelulusan adalah tes kemampuan bahasa Inggris, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka dengan begitu, kerugian konstitusional Pemohon X dan Pemohon XI terjadi berdasakan norma a quo. Selanjutnya, Pemohon XII yaitu GMHJ merupakan organisasi perkumpulan mahasiswa hukum yang aktif melakukan sosialisasi, diskusi, dan seminar mengenai penegakan hukum. Merasa kesulitan menjelaskan di forum-forum ilmiah terkait syarat wajib bahasa asing dalam kelulus ... syarat kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi. Karena di dalam ketentuan norma a quo, kedudukan bahasa asing (bahasa Inggris) hanyalah sebagai penunjang, bukan syarat kelulusan untuk memperoleh predikat sarjana. Nah, oleh karena itu, Pemohon menilai ... menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon dan hak konstitusionalnya terciderai dengan adanya pasal a quo. Selanjutnya bahwa oleh karenanya Para Pemohon merasa apabila pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka kerugian Pemohnon tidak akan terjadi lagi. Selanjutnya, masuk ke alasan Pemohon, Yang Mulia. Untuk diketahui dulu bahwa tujuan judicial review ini, yaitu: 1. Mendudukkan penggunaan bahasa asing dalam tempat yang tepat dan untuk memajukan masyarakat Indonesia dalam pergaulan internasional tanpa mengenyampingkan hak-hak warga negara lainnya untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. 2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional, khususnya Pemohon dan umumnya seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya tanpa harus terhambat dengan syarat-syarat penggunaan bahasa asing. 3. Bahwa dalam hal ini, penggunaan bahasa asing, yakni biasanya TOEFL harusnya memang dijadikan syarat pelengkap, bukan syarat mutlak diberlakukannya terhadap kelulusan bagi peserta didik di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, yang pertama yaitu alasan Pemohon. Perjalanan bangsa Indonesia dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa Bung Karno dalam 17 Agustus 1966 menyatakan bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bahwa Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional seluruh bangsa Indonesia, bukan dengan proses yang mudah dan sederhana. Namun, melalui perhelatan yang panjang penetapan diawali pada saat kongres yang diadakan di Jakarta pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Rapat pemuda-pemudi Indonesia diadakan oleh perkumpulan, perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan, yaitu 5

Young Java, Jong Sumatra, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Islamieten, Jong Bataks Bond, Jong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah bahwa menyatakan ... bahwa diambil keputusan yang pertama, “Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.” 9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke, jadi intinya itu, bahasa itu adalah elemen pembentukan bangsa dan pemersatu bangsa, begitu, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Ya, sebagai (...)

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu ilustrasi historisnya, kan begitu?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Ya. He eh, Yang Mulia.

13.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sekarang coba, konstruksi ... akademi konstitusionalitasnya yang Saudara persoalkan di mana?

14.

konstruksi

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Baik, Yang Mulia. Langsung, Yang Mulia.

15.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Langsung ke poin alasan Pemohon yang kelima, yaitu prastrategis perguruan tinggi dalam mewujudkan amanat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 untuk peningkatan fungsi Bahasa Indonesia 6

menjadi bahasa internasional. Bahwa menjadi satu amanat diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah untk menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dalam Pasal ... dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Nah bahwa amanat yang terhadap peran pemerintah peningkatan fungsi Bahasa Indonesia yang menjadi Bahasa Indonesia ... bahasa internasional di koordinasikan oleh Lembaga Kebahasaan. Nah, sesuai dengan hal itu bahwa kita sudah beraudiensi pada tanggal 13 Oktober 2016 lalu, ketemu dengan Kepala Pembinaan Badan Bahasa menyatakan kerisauannya, Prof. Dadang Suhendar terhadap penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. Nah, perlu juga dibatasi penggunaan bahasa asing di dalam ruang publik, tapi bukan untuk menghapusnya, hanya dibatasi. Nah, selanjutnya hal ini menyatakan bahwa pemerintah (suara tidak terdengar jelas) dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merasa akan dapat memaksimalkan peran pengamanan bahasa bekerja sama melibatkan fakultas strata dan fakultas bahasa. Nah artinya, untuk dijadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, Yang Mulia. Selanjutnya poin 6 alasan Pemohon, penerapan penggunaan bahasa asing dalam perguruan tinggi di Indonesia. Bahwa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi bersifat normatif, undangundang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIV/2016 pada paragraf 3.14 menyatakan bahwa menimbang bahwa seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah norma konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oeh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemaknaan perbedaan terhadap norma a quo akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional. Untuk itu, Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil bahwa Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain. Nah, permohonan ini yang kami ajukan senapas dengan Putusan Mahkamah yang demikian tersebut, Yang Mulia. Bahwa pasal a quo dimohonkan Para Pemohon dalam penerapannya di perguruan tinggi dijadikan syarat wajib, wajib lulus mata kuliah bahasa Inggris pada jenjang S1 wajib memenuhi skor toefl, (suara tidak terdengar jelas), dan lain-lain, pada jenjang S2 dan S3 dan syarat wajib memenuhi juara internasional yang memenuhi syarat scopus pada jenjang S3 dimana mewajibkan peserta didik untuk memehui syarat tersebut, apabila

7

peserta didik tidak memuhi syarat tersebut, maka peserta didik tidak dapat mengikuti proses akhir atau memperoleh jenjang sarjana. Menjadi persoalan kemudian bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris dalam bentuk tes memenuhi suker ... skor yang menjadi syarat wajib perserta didik untuk dapat memenuhi skor yang sudah ditetapkan oleh pimpinan universitas menjadi syarat yang menghambat peserta didik. Hal ini jelas melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi, dimana norma a quo tidak diwajibkan penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris dalam perguran negeri ... perguruan tinggi di Indonesia. Dalam norma a quo, pengaturan terhadap bahasa asing memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, yaitu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi. Dua, bahasa asing digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu, dan tiga bahasa asing digunakan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Lebih spesifik ada 3 unsur yang dapat pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing perserta didik. Artinya tidak ada kewajiban dalam norma a quo terhadap penggunaan bahasa Inggris sebagai syarat lulus, Yang Mulia. Selanjutnya, yaitu syarat wajib juara internasional terindex scopus. Bahwa dalam penggunaan bahasa asing dalam pasal a quo dapat dimaknai juga sebagai syarat hasil penelitian karya civitas akademika atau dosen yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi atau terindex sebagai syarat wajib kelulusan publikasi jurnal bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 terdapat dalam surat yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti pada tahun 2012 dengan Nomor 153/E/T/2012 perihal publikasi ilmiah. Bahwa ketentuan norma mengenai syarat kelulusan S1, S2, dan S3, maupun syarat pengurusan jabatan fungsional memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana ketika telah menyelesaikan riset disertasi hanya saja publikasi jurnal internasional yang belum? Sementara untuk publikasi jurnal internasional, baik yang reputasi maupun terindeks scopus membutuhkan waktu yang lama untuk proses review, belum juga antrian yang panjang dalam proses yang bersamaan. Kedua, dalam rangka pengurusan jabatan fungsional dosen dari rektor ke rektor kepala ataupun dari rektor kepala ke guru besar, selain antrian panjang lintas negara yang memiliki kepentingan sama, juga faktor usia dosen yang akan naik ke rektor kepala maupun guru besar menjadi terhambat ketika sudah usia tua. Memang dapat diakui bahwa semakin besar … tua ... usia seseorang khususnya dose, maka ilmunya semakin matang, itupun apabila dosen yang bersangkutan produktif dan selalu mengembangkan keilmuannya. Ketiga, syarat publikasi jurnal internasional telah dimanfaatkan oleh oknum lintas negara sebagai celah untuk melakukan kejahatan yang 8

kemudian diistilahkan sebagai predatory journal. Bagaimana perlindungan terhadap … bagaimana perlindungan negara terhadap kejahatan seperti ini? Langkah-langkah apa saja yang dapat diantisipasi atau (suara tidak terdengar jelas) terhadap … negara terhadap kasus ini? Nah, dalam dunia akademik, jurnal internasional abal-abal telah bertebaran di mana-mana. Kalimat yang paling banyak menarik minat penulis jurnal abal-abal misalnya jurnal terindeks scopus, ProQuest, Ebsco, Easy Web, of Knowledge, dan lain-lain. Padahal jurnal abal-abal dapat diindeks di web pengindeks. Nah oleh karena itu, bahwa hal-hal tersebut yang pada akhirnya apabila diruntut secara konstitusional, hambatan-hambatan tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa penerapan syarat berbahasa asing terindeks jurnal internasional merupakan hak-hak konstitusional bagi warga negara untuk diubah dan untuk melindungi ... dan diberikan penafsiran pelurusannya yang selama ini dalam praktik telah dibelokkan oleh pembuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Selanjutnya, penerapan syarat wajib penggunaan bahasa asing dalam perguruan tinggi di Indonesia yang mendapat … yang menghambat peserta didik dalam proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan tidak sesuai dengan amanat Sumpah Pemuda, dan Proklamasi Kemerdekaan, serta bertentangan dengan konstitusi. Yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal, 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa dalam konsep negara hukum yang tertuang dalam konstitusi vide Pasal 1 ayat (3) harus mampu menjaga hak-hak kewarganegaraan. Negara hukum Indonesia memiliki peran yang kuat bahwa pemerintah dijalankan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan. Nah, sehingga dalam mendapatkan pendidikan yang menjadi hak warga negara yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Negara menjadi tanggung jawab … negara menjadi tanggung jawab warga negaranya dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Telah secara jelas dapat kita maknai bahwa pendidikan adalah hak yang diatur dalam konstitusi dalam rangka menjadi manusia Indonesia yang cerdas dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia agar terciptanya kesejahteraan. Dalam pencapaian tersebut, pendidikan berlaku untuk semua orang, tidak lain dan tidak terkecuali dalam kehidupan yang bermasyarakat, saling membutuhkan satu sama lain.

9

Bahwa pendidikan Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pendidikan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengedepankan nilainilai yang terkandung di dalamnya. Nah bahwa kemudian dalam perjalanannya, bahasa asing dijadikan syarat yang diwajibkan bagi setiap peserta didik pada segala jenjang pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia yang menjadi penghambat peserta didik dalam mencapai sebuah kelulusan. Bahwa pemaknaan norma a quo dalam pelaksanaannya dimaknai lain, yaitu untuk memperkuat kedudukan bahasa asing dalam pendidikan Indonesia dan menghambat peserta didik dalam mencapai dan memperoleh manfaat pendidikan adalah bertentangan dengan hak-hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 28C ayat (1). Bahwa kedudukan norma a quo dalam pemaknaannya yang menghambat peserta didik dalam mencapai sebuah kelulusan dapat membuat peserta didik tidak dapat memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya karena status pendidikan peserta didik akan selalu statis atau tidak mendapat kelulusan berdampak pada peserta didik yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak serta tidak dapat memajukan dirinya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sesuai dengan ketentuan norma a quo yang bertentangan dengan konstitusi Pasal 28C ayat (2). Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor (…) 17.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke. Itu kemudian Anda menguraikan lalu dasarnya dari putusanputusan Mahkamah beberapa itu, ya? Berkaitan dengan … apa … dalil yang dikemukakan di depan, Anda dukung dengan putusan-putusan Mahkamah , begitu kan?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Ya. Baik, Yang Mulia.

19.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Lalu di bagian akhirnya ada soal (suara tidak terdengar jelas) segala macam, itu saya kira itu adalah penguatan dari yang di depan. Cuma yang tadi yang Anda sebutkan masalah terindeks scopus itu di halaman berapa itu? Kok saya ndak temukan di sini?

10

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Itu akan ditambahkan pada perbaikan permohonan, Yang Mulia.

21.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Makanya, saya cari-cari di sini kok ndak muncul itu.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Akan ditambahkan.

23.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Kalau begitu, saya kira langsung ke petitum Saudara, lalu dari ininya.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Baik, Yang Mulia. Oleh karena itu bahwa di sini langsung ke petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut. 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon. 2. Menyatakan bahwa Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar secara bersyarat, yaitu apabila dimaknai sepanjang dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. 3. Menyatakan bahwa Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu apabila dimaknai sepanjang dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. 4. Menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu apabila dimaknai sepanjang dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan.

11

5. Menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu apabila dimaknai sepanjang dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada sebuah jenjang pendidikan. 6. Menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap frasa dapat menggunakan bahasa asing

untuk tujuan yang dapat mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik bertentangan dengan undang-undang secara bersyarat

yaitu apabila dimaknai sepanjang dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. 7. Menyatakan bahwa Pasal 29 ayat (2) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap frasa dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu apabila dimaknai sepanjang dijadikan syarat wajib yang dapat menghambat proses pendidikan peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang pendidikan. 8. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dibuat dalam Berita Negara atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. 25.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan dengan cukup jelas. Sekarang kewajiban kami walaupun Saudara-Saudara sudah terbiasa beracara di Mahkamah Konstitusi karena ini diwajibkan oleh undang-undang kami harus memberikan nasihat. Sebelum nanti kepada yang lain, saya dulu yang menggunakan kesempatan pertama ini. Begini, kalau dilihat dari argumen Saudara itu tumpuan dari persoalan yang Saudara kemukakan itu adalah selalu berangkat dari praktik, ya. Praktiknya itu, itu praktiknya itu penuangannya dalam bentuk hukum dalam bentuk apa itu? Apakah keputusan rektor, atau peraturan menteri, atau bagaimana karena (…)

26.

PEMOHON: WAHYU NUGROHO Dari SK rektor, Yang Mulia.

12

27.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ha?

28.

PEMOHON: WAHYU NUGROHO SK rektor, izin.

29.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, ada SK rektor atau apa?

30.

PEMOHON: WAHYU NUGROHO Ya. SK rektor, Yang Mulia.

31.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Pertanyaan sederhananya kemudian kenapa bukan itu yang Saudara persoalkan, kan gitu. Jadi pertanyaannya nanti ininya. Oke, tapi itu nanti dianu ya … dijawab. Sebab nanti kan dari sana Saudara melompat lalu dari atas dasar itulah kemudian Saudara membangun konstruksi seolah-olah ini ada persoalan norma … ada persoalan norma undang-undang yang inkonstitusional, kan itu. Nah, padahal dari uraiannya yang kita lihat itu praktik di lapanganlah yang menyebabkan kemudian ada beberapa hak konsitusional Saudara yang misalnya di sini Saudara sebutkan, misalnya tidak memberikan kepastian hukum, menghambat hak atas pendidikan, menghambat hak-hak atas untuk memajukan diri, dan seterusnya kan … kan ke sana nanti larinya itu. Oleh karena itu, maka itu menjadi penting untuk saya sarankan setelah berangkat dari … dari … dari normanya sendiri saja berangkat. Supaya kalau ini nanti kan siapa pun yang membaca permohonan ini pasti orang akan bertanya, kenapa bukan peraturan yang menjadikan itu … dalam praktik itu yang jadi dikejar ininya … sehingga forumnya jadi bukan di Mahkamah Konstitusi, kecuali Saudara menghindar ke forum yang lain, gitu. Kan kita enggak tahu juga, ya. Atau kenapa mesti ke Mahkamah Konstitusi kalau persoalan itu bisa diselesaikan di forum yang sesungguhnya mungkin lebih sederhana? Gitu ya. Karena tinggal mencoret itu, kan? Sehingga norma undang-undangnya yang sesungguhnya sepintas ya, kecuali Saudara mempunyai argumentasi yang berbeda. Kan Saudara tidak sama sekali tidak ada mempersoalkan persoalan inkonstitusionalitas dari rumusan normanya itu sendiri, tapi persoalan praktik penafsiran rumusan itulah yang kemudian Anda persoalkan, gitu kan. 13

Nah, itu yang saya kira agak berbeda bangunan argumentasinya nanti andaikata Saudara berangkat dari normanya sendiri dan kemudian itu yang menimbulkan inkonstitusionalitas, bukan kemudian dari praktik setelah dituangkan ke dalam bentuk hukum dari putusan tertentu atau keputusan tertentu, misalnya, satu produk hukum tertentu yang di dalam praktik itu yang menimbulkan penafsiran yang lain yang seperti Saudara sampaikan, ya. Itu yang saya kira poinnya ini. Karena saya kira walaupun Pemohon I sampai Pemohon XII, saya kira alasannya sama berangkat dari kebingungan semua menjelaskan bagaimana kemudian praktiknya di lapangan menjadi seperti apa, gitu kan. Hampir sama saya kira itunya argumentasinya dan itu yang saya ... menjadi perhatian saya karena kalau itu adalah penerjemahannya atau penjabarannya di dalam produk hukum turunan dari undang-undang ini yang jadi masalah, itulah yang menjadi persoalan sesungguhnya. Sebab kalau dilihat, coba Anda kalau baca ketentuan yang Anda anu itu kan ... itu kan norma yang sangat umum sebenarnya, anunya. Tidak ada anu ... dapat, dapat, dapat, kalau pun tidak, tidak apa-apa, sebenarnya kan begitu. Dapat semuanya ininya. Nah, tapi itu adalah pendapat Saudara. Tapi saran saya adalah jangan memberikan ruang untuk Saudara membangun argumentasi sehingga argumentasi itu ditafsirkan bahwa ini persoalan implementasi yang diatur oleh produk hukum yang lain sehingga bukan pengujian konstitusionalitas lalu jadinya, tapi persoalan implementasi itu atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undang, begitu jadinya. Kan kalau dilihat bangunannya jadi seperti itu, di argumentasi yang Saudara ini. Nah itu, substansi. Sekarang yang teknis. Nah, ini agak ini untuk me ... apa namanya ... sebenarnya untuk perampingan sekaligus untuk efisiensi, ya yang walaupun anu, nanti mungkin di petitumnya, ya. Itu kami mungkin sudah mempunyai semacam kesepakatan, begitu ya sehingga pernyataan tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu supaya lebih efisien, disatukan sajalah. Jadi misalnya angka 2 dan angka 3 bahwa Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat … eh … bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang diartikan sehingga cukup sekali kita menulis itu. Demikian juga angka 4 dan angka 5, saya kira sama sehingga nanti butir petitumnya tinggal menjadi 1, 2, 3, 4, jadinya, ya. Memerintahkan putusan amar ... ini untuk ... untuk … apa namanya ... untuk efisiensi saja dan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi karena yang pemuatan anunya itu kan, mesti 14

pernyataan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu untuk efisiensi saja. Dari saya begitu, Yang Mulia. Siapa yang duluan? Ibu? Prof. Maria, silakan, Yang Mulia. 32.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua, kelihatannya ini tidak langsung ke undangundangnya, tapi peraturan-peraturan di bawahnya, bahkan peraturanperaturan ini biasa di universitas-universitas. Permasalahannya adalah apakah betul bahwa norma yang Anda mohonkan itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Secara teknis, saya melihat di sini, coba Anda melihat pada halaman 39, ya. Alasan Pemohon bahwa Para Pemohon mengajukan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi, “Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu apabila dimaknai sepanjang dijadikan syarat wajib dan dapat menghambat proses pendidikan, peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik pada semua jenjang tingkatan. Nomor 1, 2, 3, 6 Anda menyatakan bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai. Ini seperti Anda sudah me ... apa ... menetapkan petitum di depan dalam alasan ini. Yang Anda harus kemukakan adalah pasal ini bertentangan dengan konstitusi karena apa? Bukan sepanjang dimaknai itu, itu nanti kalau permohonan Anda dalam petitum boleh. Tapi permasalahannya adalah Undang-Undang Pendidikan Tinggi Pasal 37 ayat (3), “Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi.” Kesalahannya di mana? Karena kesalahan ini, Pasal 37 ayat (3) ini kan, hanya sebagian saja, pasal ini dikatakan dalam Pasal 37 secara keseluruhan, “Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di perguruan tinggi.” Ayat (1)-nya sudah wajib di sana, ya. Ayat (2)-nya, “Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.” Berarti bahasa nasionalnya diwajibkan, bahasa daerahnya diberikan kesempatan kalau bahasa daerah itu masih ada. Baru yang ayat (3)-nya, “Dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.” Jadi, kesalahannya di mana? Kalau kita hanya mengatakan, “Dapat digunakan sebagai ...” Dapat itu kan, dapat dipakai dan dapat tidak. Ini ketiga-tiganya dari pasal-pasal ini semua seperti itu ya, pasal ... di sini bahasa 15

pengantar untuk Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang lainnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan dan sebagainya. Bahasa asing dapat digunakan, semua itu ada gradasinya. Yang wajib adalah bahasa Indonesia, bahasa daerahnya dianjurkan, dan bahasa ini dapat dipakai. Jadi, Anda tidak bisa mengutip salah satu ayat saja karena itu ada jenjangnya, apalagi kalau dalam rumusan yang dalam UndangUndang tentang Lambang Negara, Bahasa, dan Bendera, itu dari Pasal 27, malah 26, 25 itu sudah dikatakan ... 26, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan.” 27, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara.” 28, “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden dan seterusnya.” Ini semua sudah wajib, wajib, wajib, dan kemudian baru dikatakan permohonan Anda dalam pasal itu dikatakan dapat dipakai. Bertentangan dengan konstitusinya di mana? Jadi kalau melihat ini, ini adalah implementasi dari norma tersebut bahwa kemudian perguruan-perguruan tinggi itu memakai kata dapat itu untuk me apa ... biasanya sekarang untuk menaikkan apa ... ke ... orang selalu mengatakan, “Oh, itu semua pakai bahasa Inggris.” Nah, itu kelihatannya orangnya, “Wah, universitasnya ini semuanya pakai bahasa Inggris,” begitu kan. Kalau semua pakai bahasa Inggris juga tidak. Mungkin ada beberapa apa ... mata kuliah yang memang harus dengan bahasa Inggris, memang kalau ada perjanjian internasional kan pasti ada rumusan-rumusan yang harus dibaca dari perjanjian-perjanjian internasional. Tapi pada dasarnya semua adalah pakai Bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini Anda harus mengatakan kenapa ini Anda persoalkan tentang pasal-pasal itu, ayat-ayat itu, ya. Ini harus perlu dilihat, kalau kita melihat ini, ini implementasi tergantung Anda mau yang mana. Kalau Anda enggak mau pakai yang syaratnya pakai bahasa Inggris, ya, pakai universitas yang enggak pakai bahasa Inggris, ada juga begitu kan. MK juga pernah mengabulkan tentang RSBI, sekolah berbahasa Inggris. Kalau itu dari kecil, dari SD gitu yang namanya sekolah internasional itu biasanya sekolah yang dibangun, didirikan untuk orangorang ekspatriat yang di Indonesia. Dia duta besar dari negara asing, terus di sini ... nah, khusus untuk mereka, itu sekolah internasional. MK mengatakan, ya, kalau dari kecil Bahasa Indonesia harus diutamakan itu. Tapi ini kan untuk perguruan tinggi, gitu. Jadi untuk perguruan tinggi, kemudian untuk nanti Anda katakan kalau untuk menjadikan S2, S3, dan kata dapat itu mungkin universitas-universitasnya ingin bahwa ini biar dianggap lebih tinggi tingkatannya berprestasi, gitu. Apakah itu salah atau tidak?

16

Nah, jadi Anda harus melihat mengapa itu salah, gitu. Jadi ... karena kita semua pasal-pasal itu didahului dengan wajib dengan Bahasa Indonesia, sehingga mengagungkan Bahasa Indonesia untuk menjaga identitas jati diri bangsa itu ada. Tapi kemudian yang terakhir itu bersifat alternatif dapat dipakai, dapat dipakai. Nah, itu tergantung pada universitas-universitasnya, tapi di sini bukan perkara normanya dalam undang-undang itu, tapi bagaimana implementasinya di beberapa perguruan tinggi itu, ya. Jadi Anda harus membuka argumen bahwa kenapa itu Anda anggap bertentangan dengan konstitusi. Kalau di peraturan di bawahnya, maka itu bukan kewenangannya MK, ya. MK kan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, jadi ini yang perlu Anda bangun kembali dan pada intinya kita tahu permasalahannya, tapi apakah pasal-pasal itu memang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ya, saya rasa itu. 33.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu penegasan kembali, jadi mohon diperhatikan. Yang Mulia, silakan.

34.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Saya sedikit saja karena ... jadi secara substansi memang pemaknaan atau kriteria menghambat itu yang seperti apa, ya? Mungkin bagi Anda-Anda ini menghambat, tapi bagi universitas atau (suara tidak terdengar jelas) yang bersangkutan justru ke depannya memperlancar karena memang ada beberapa fakultas di perguruan tinggi itu yang memang literaturnya masih banyak menggunakan bahasa Inggris, mau tidak mau itu bukan untuk proses di dalam pengantar memberi materi pelajaran, tapi ketika kemudian sudah melakukan proses pembelajaran, banyak literatur yang masih menggunakan bahasa Inggris. Seperti kalau di Fakultas UI itu, di Fakultas Kedokteran UI, ada enggak yang dari fakultas kedokteran ini? TOEFL-nya harus 500 dan itu tidak bisa di apa, ya ... dirujukkan oleh lembaga bahasa Inggris di luar, mereka punya apa ... punya otoritas yang menilai itu ketika ujian itu. Kalau kita di LIA sudah 500 lebih, di situ mungkin baru 495, 495 saja belum lulus. Itu salah satu ilustrasi contoh, kalau enggak percaya nanti Adik-adik cek ke sana karena saya termasuk yang mengalami ... ada keluarga yang mengalami seperti itu. Itu ke depannya memang awalnya seperti menghambat karena kalau TOEFL-nya kurang dari 500, sepertinya kok dihambat, ya, mau masuk, padahal sudah alumni situ. Malah kadang-kadang yang diambil 17

dari luar, tapi proses ke depannya itu memperlancar. Artinya, apa kemudian ini juga kemudian menggeneralisir bahwa syarat itu menjadi general untuk semua perguruan tinggi kemudian ketika melakukan syarat itu menjadi wajib, kemudian ... kemudian melanggar ketentuan perundang-undangan. Kalau sebenarnya di ... dipergunakan kata yang dapat tadi lebih fleksibel sebenarnya, tapi kalau ini harus sepanjang itu menghambat, nah, itu menghambat itu adik-adik harus memberi kriteria yang jelas seperti apa? Apa menghambat di depan?Tapi sebenarnya dalam proses itu untuk ke depannya supaya lancar daripada di depan diterima TOEFL tidak menjadi syarat, tapi ternyata ketika proses belajar mengajar mahasiswanya keteteran. Enggak mengerti itu literatur dari negaranegara asing yang memang di dunia kedokteran masih banyak, mungkin lebih dari separuh masih menggunakan literatur bahasa Inggris ... anu, literatur-literatur, buku-buku dari asing. Itu salah satu ilustrasi saja. Kemudian secara teknis saya ingin tanya kepada Anda-Anda, apakah FKHK ini sudah pernah mendapat kuasa dari perkumpulan lain? 35.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Sudah, Yang Mulia.

36.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah pernah?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Sudah pernah dalam Perkara 31, Yang Mulia. Di (...)

38.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Badannya atau pengurus-pengurusnya? Sama persis ini?

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Ya, sama persis, Yang Mulia.

40.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, nanti tolong dimasukkan, ya?

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Ya, baik, Yang Mulia. Siap. 18

42.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Supaya kami nanti tidak ... karena Anda kalau sebagai pengurus, mestinya ruang gerak lebih sempit daripada kalau secara pribadi-pribadi meskipun organ dari ... pun secara personal juga bagian dari FKHK.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Baik, Yang Mulia.

44.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau perseorangan kan, lebih sudah terjun bebas, enggak ada yang menghalangi lagi, tapi ketika kemudian Anda bawa baju organisasi itu nanti yang bagi Mahkamah bisa menjadi kajian yang berbeda. Kemudian kalau ada, Masnya, tolong diberi contoh-contoh ya, perguruan tinggi mana yang memang sudah memberlakukan itu? Sudah ada di permohonan ini? Belum, kan?

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Ya. Nanti akan ditambahkan.

46.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Coba, coba di mana? Nanti supaya ini jangan ... ya potensi, potensi, tapi jangan terlalu imajinatif, begitu lho. Artinya ... oke, itu saja dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

47.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, saya kira Saudara sudah paham ya yang dimaksud. Karena begini, memang ketentuan untuk ada kebutuhan untuk bahasa Inggris itu ada, nyata. Saya sendiri misalnya mengalami, bagaimana misalnya kalau Saudara ... bidang hukum, bidang saya misalnya ya, pelajaran hukum perjanjian internasional, suka atau tidak kemudian kita mengacu kepada Konferensi Wina 1969, terlepas kita belum meratifikasi atau tidak, tapi karena itu dianggap kodefikasi hukum kebiasaan, maka di situ berlaku ketentuan di situ. Nah, di situ ada ketentuan misalnya mengatakan bahwa dalam hal terjadi perselishan atau dispute akibat penafsiran perjanjian, maka yang berlaku adalah penafsiran yang resmi dalam bahasa Inggris. Lah, kalau kita misalnya enggak ... anu ... bagaimana lalu memahami itu? Nah, itu

19

konteksnya yang seperti itu, sehingga kata dapat dalam konteks undangundang ini menjadi logis seperti yang disampaikan oleh tadi. Kemudian juga (suara tidak terdengar jelas) bahasa Inggris hukum atau ini, atau yang lain misalnya. Kalau ada misalnya, misalnya teknik penggunaan bahasa Belanda dalam peraturan perundangundangan misalnya kalau ada yang begitu kan, terpaksa kita ... bukan terpaksa karena memang mata pelajarannya sendiri menuntut itu. Jadi kalau tidak ada dasarnya di sini justru … nah, itu yang jadi salah kan kalau diterapkan. Esensi dari apa yang nasihat para Hakim tadi itu adalah itu. Jadi, tolong kalau ininya berangkat, berangkatlah dari normanya, jangan dari praktiknya kemudian diinikan. Nah, kalaupun dari praktiknya tetap terpaksa Saudara ambil, tapi setelah uraian tentang normanya sendiri ini dibuktikan di dalam praktik, nah, itu kan, lain itu persoalannya, itu akan menjadi berbeda. Nah, itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Saudara (...) 48.

PEMOHON: WAHYU NUGROHO Izin, Yang Mulia. Mau minta pendapat sedikit, Yang Mulia?

49.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bagaimana?

50.

PEMOHON: WAHYU NUGROHO Boleh?

51.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Coba.

52.

PEMOHON: WAHYU NUGROHO Saya minta ... mau minta pendapat dari Yang Mulia sekaligus karena ini forum untuk memberikan masukan kepada kami, terkait dengan penerapan itu memang kami ada sedikit mengalami kebingungan, Yang Mulia. Karena penerapan dari syarat-syarat TOEFL dan lain-lain itu memang diterapkan dalam SK rektor dan itu kemudian memiliki konsiderans-konsiderans yang mengacu kepada undang-undang sehingga kita menariknya di situ, itu menariknya. Menarik sampai ke … seperti yang Pak ... Yang Mulia Palguna sering mengatakan bahwa bisa berangkat dari perkara praktik, tapi harus dibuktikan pertentangan normanya atau kemudian adanya ketidakpastian hukum dalam norma tersebut, gitu, Yang Mulia. 20

Nah, saya minta pendapat begini, Yang Mulia. Bahwa terkait dengan penerapan TOEFL dan syarat-syarat yang kami maksud sebenarnya lebih spesifik kepada TOEFL dan lain-lain. Karena apa? Karena ada beberapa kampus-kampus yang pada saat untuk tes itu kita diizinkan masuk. Tes bahasa Inggris, lalu diizinkan masuk, lalu kemudian pada saat perjalanannya muncul syarat wajib, itu, wajib harus lulus TOEFL yang kemudian banyak orang-orang yang sudah masuk padahal dia tidak punya kemampuan tinggi terhadap untuk memenuhi score TOEFL tertentu itu kemudian menjadi ada yang tidak lulus karena habis masa waktunya. Itu, nah, hal-hal ini saya pikir karena kan, kita juga harus melindungi hak-hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, artinya bukan berarti kemudian kita tidak bisa masuk ke kampus-kampus yang luar biasa atau yang bagus karena semua orang punya hak untuk mendapat pendidikan setinggi-tingginya dan pendidikan yang layak. Nah, tapi kemudian dalam penerapannya, aturan-aturan kata dapat itu kemudian dimaknai oleh beberapa kampus-kampus yang juga memilih ... apa ... mengakibatkan korban-korban, ada yang DO, ada yang kemudian harus mengundurkan diri, dan segala macam itu banyak teman-teman yang ... apa ... memberikan masukan ke kita, itu. Bahkan termasuk dari kepala badan bahasa sendiri pun mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak tepat penggunaan seperti itu, itu karena seperti kayak bajakan, Yang Mulia, jadi kita tes kemudian kita diizinkan masuk, setelah sampai di dalam dijebak, enggak boleh lulus atau bahkan ada di kampus ... nanti akan kita sampaikan dalam permohonan kalau memang atas seizin, Yang Mulia. Itu dari 2009 sampai 2013 kemarin tidak bisa ambil ijazah. Padahal sudah diwisuda, hanya karena belum menyerahkan skor TOEFL, gitu. Nah, ini penerapan-penerapan yang faktanya terjadi, Yang Mulia. Faktanya terjadi yang diakibatkan dari norma a quo yang kita uji. Artinya, kata dapat itu kemudian dimaknai wajib oleh beberapa kampuskampus. Dan saya pikir mungkin sudah mayoritas saat ini karena untuk seperti tadi, Yang Mulia Prof Maria mengatakan, “Meningkatkan grade atau peringkat-peringkat kampus di internasional.” Tapi ternyata ketika saya diskusikan dengan kepala badan bahasa, dia bilang, “Ah, tidak pengaruh itu sebenarnya.” Seperti itu. Nah, maksud ... apa ... pendapat yang mungkin nanti untuk memperkuat permohonan kami, yang kami ingin tanyakan apakah penerapan seperti itu bisa yang ... yang kita ... yang kita maksud seperti itu? Artinya, berangkat dari adanya celah norma kata dapat itu kemudian bisa dijadikan wajib ataupun tidak, sehingga kemudian kampus salah atau kemudian menggenalisirkan ke semua fakultas. Bahkan ada Fakultas Bahasa Indonesia pun yang harus lulus TOEFL misalkan, gitu. Nah, penerapan ... kita sebenarnya hanya ingin mendudukkan dimana syarat TOEFL itu menjadi didudukkan kepada ... sesuai dengan 21

kebutuhan profesional. Kebutuhan profesional. Sehingga kayak contoh misalkan di pengadilan tidak boleh menggunakan bahasa Inggris misalkan, dalam undang-undangnya. Nah, artinya kita yang kemudian dari S1-nya memang sudah ... apa ... terbiasa di pengadilan, tidak biasa menggunakan bahasa Inggris dalam profesi sehari-harinya, lalu kemudian kita ingin S2, itu menjadi terhambat, dan harus masuk ke kampus yang nomor urut 2, 3, 4, 5 hanya karena persoalan bahasa Inggris itu. Padahal dalam profesi setelah mendapatkan pendidikan, kita juga tidak ... tidak sering ... tidak perlu menggunakan bahasa Inggris itu. Misalkan, kaya di Mahkamah Konstitusi, Ahli dari ... apa ... Amerika, Prof Seftel, harus diterjemahkan dalam forum pengadilan. Nah, mungkin itu yang menjadi dasar pemikiran kami. Kenapa kemudian penerapan itu kami tarik ke norma. Karena kalau kita mau uji ke PTUN ada berapa puluh atau berapa ratus atau berapa ribu universitas, Yang Mulia, yang harus kita PTUN kan satu per satu SK-SKnya. Nah, SK-SK itu konsiderannya itu berangkat dari undang-undang itu. Ya, faktanya itu terjadi, Yang Mulia. Dan banyak nanti mungkin kita akan menghadirkan saksi-saksi yang memang banyak yang kemudian mengundurkan diri, DO, dan bahkan sampai sekarang dia harusnya mendapatkan peringkat terbaik cum-laude dalam satu universitas, tapi kemudian hanya karena belum menyerahkan toeflnya, lalu statusnya turun tidak menjadi wisudawan terbaik. Dan setelah wisuda, dia belum bisa mengambil ijazahnya, Yang Mulia. Hanya karena skor TOEFL. Nah, terakhir, Yang Mulia. Informasi bahwa manusia pada dasarnya ketika terdesak dengan kebutuhan yang sangat mendesak, dia akan menghalalkan segala cara. Itu sering kali terjadi dalam faktanya. Nah, seringkali akhirnya manipulasi-manipulasi skor TOEFL, Yang Mulia. Muncul manipulasi-manipulasi skor TOEFL. Nah, ada yang jual skor, ada yang bahkan ada beberapa kampus-kampus yang saya sering dengar informasi, itu juga bisa memainkan itu. Nah, artinya esensi dari penggunaan skor TOEFL itu menjadi tidak ... tidak ... tujuan mulai tidak tercapai. Akhirnya malah muncul manipulasi-manipulasi yang banyak sebenarnya, orang-orang yang lulus itu skor TOEFL-nya dibeli. Nah, daripada seperti itu kan, akan lebih baik ketika pemerintah atau kemudian MK memaknai bahwa itu tidak bisa digeneralisasikan ke semua fakultas, gitu. Artinya, ada kebutuhankebutuhan profesional yang kemudian harus memenuhi unsur itu, tapi ada yang tidak. Sehingga semua bisa terlindungi, Yang Mulia, apa ... hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan profesionalnya. Terima kasih, Yang Mulia.

22

53.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terima kasih. Dilihat penjelasan Saudara, sebenarnya kok Anda lebih enak menjelaskan daripada memberikan Kuasa. Gimana sebenarnya ini? Tapi itu adalah anu ... anu Saudara ya. Itu ... ya, kami tadi berbisik dengan Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo, ini enak menjelaskan itu daripada memberikan Kuasa, tapi okelah.

54.

PEMOHON: WAHYU NUGROHO Siap, Yang Mulia.

55.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Mungkin karena ini kebutuhan FKHK juga ya. Begini, saya tidak bisa memberikan anu ... yang lebih detail mengenai soal itu, bukan berarti anu ... sebab nanti kalau anu ... nanti jadi saya yang bikin permohonannya atau kami yang bikin permohonannya. Tapi kan struktur berpikirnya sudah disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Kalau memahami suatu pasal, Anda turunkan dari logika, dari satu (suara tidak terdengar jelas) pasal secara keseluruhan. Penafsiran sistematis Anda sudah tahulah itu. Kalau perlu Anda lengkapi dengan penafsiran historis. Misalnya, dalam hal ini rex history-nya atau legislative drafting historynya. Ketika perdebatan dimuncul, apa sih sebenarnya yang dimau dengan undang-undang ini? Lalu Anda kemudian lengkapi dengan penafsiran sistematis. Dengan demikian, maka sesungguhnya yang dimaksud ada ketentuan ini adalah seperti ini. Lha, kok praktiknya misalnya begini, Nah, itu lain sudah kan? Kan Anda berangkat dari konteks normanya dulu. Baru kemudian praktik ... kalau ini kan terbalik, Anda dari ... ini dari praktiknya dulu, dari kebingungan-kebingungan ... kebingungan Pemohon I sampai Pemohon XII itu dalam menjelaskan, kan gitu. Baru kemudian Anda ke norma sendiri, dan Anda ... Anda langsung buat petitumnya di depan tadi kata Yang Mulia ... maaf ... Prof Maria. Ah, itu. Jadi dari ... bertolak dari normanya dulu sendiri berangkat di situ. Cari logika normanya, sesuai ndak, Anda mau menggunakan penafsiran itu, Penafsiran konsep hukum atau penafsiran gramatikal, ataukah penafsiran historisnya, terserahlah Anda menggunakan pendekatan itu. Yang jelas ... yang jelas dari sana berangkat normanya sendiri dulu. Baru kemudian Anda praktikkan. Nah, “Dari konsep norma itu, sebenarnya yang mau dituju itu begini. Lho, kok dalam prakteknya muncul seperti ini?” Nah, kalau Anda mau (suara tidak terdengar jelas) dari persoalan itu untuk menguji setiap SK Rektor, Anda dari situ abstraksikan. Ini sudah menjadi praktik yang umum misalnya, menjadi begini, kan lain. Nah, kalau ... tapi kalau tidak 23

bisa juga demikian, ya apa boleh buat, memang kasus konkritnya yang harus dihadapai. Jadi ... jadi bukan di sini lalu forumnya kan? Kan gitu lalu nantinya. Saya kira begitu dulu ya, nanti Anda mempunyai waktu sebagaimana biasa, untuk melakukan perbaikan permohonan. Sehingga perbaikan permohonan harus sudah kami terima paling lambat 14 hari sejak sidang pertama ini dan itu berarti tanggal 21 November 2016 paling lambat sudah ada kami terima perbaikannya, ya, termasuk tadi hal-hal yang mau ditambahkan tadi, jam 10.00 ya, jam 10.00, jangan lewat dari itu. 56.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Baik, Yang Mulia.

57.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar dulu. Jadi, kalau lewat dari jam 10.00 tanggal 21 November itu belum ada juga perbaikan, ya kami ini yang akan kami terima sebagai perbaikan. Ya, apalagi yang ingin disampaikan, silakan.

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Cukup, Yang Mulia.

59.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Cukup, ya?

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SAIFUDDIN FIRDAUS Cukup, Yang Mulia.

61.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu jadi tanggal anu, ya, kalau lebih cepat tentu akan lebih baik begitu, ya. Jadi, kalau lebih cepat dari itu nanti kami akan ini … tinggal menjadwalkan sidang perbaikan permohonannya. Dan setelah itu baru kemudian kami akan ber … Rapat Permusyawaratan Hakim nanti setelah sidang perbaikan untuk menentukan apakah ini perlu Pleno atau tidak, begitu ya, termasuk salah satu di dalamnya, kecuali kalau Saudara mengubah keinginan, entah menarik permohonan atau apa … ya, ini persoalan konkret ini, banyak itu, misalnya, kita kan bisa begitu, walaupun kalau tampaknya sih kayaknya enggak ada ini, begitu ya. Nah, itu misalnya demikian, tapi itu tidak masalah, silakan. Yang penting 24

tanggal 21 November paling lambat jam 10.00 sudah kami terima perbaikannya, kalau lebih cepat dari itu akan lebih bagus. Begitu, ya? Baik. Dengan demikian, maka persidangan untuk hari ini sudah selesai dan saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.04 WIB Jakarta, 7 November 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

25