KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA-047.01-0/2016
DS:3976-0103-2766-1090
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
:
047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. UNIT ORGANISASI
:
047.01 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. PAGU
:
Rp.769.331.578.000 (TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
JAKARTA, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ASKOLANI NIP.196606111992021001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
1 dari
22
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. UNIT ORGANISASI
:
047.01 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. PAGU
:
Rp.769.331.578.000 (TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM
2. SASARAN STRATEGIS
3. FUNGSI SUB FUNGSI
4. PRIORITAS Non Prioritas
:
(dalam ribuan rupiah)
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA
167.289.578
06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
340.400.000
07
Program Perlindungan Anak
261.642.000
:
01
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan
:
02
Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
:
03
Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus
:
04
Meningkatnya perlindungan anak
:
05
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA
:
01 0101 11 1104 1105
:
PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI PERLINDUNGAN SOSIAL PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
24.000.000 24.000.000 745.331.578 237.642.000 507.689.578
: :
769.331.578 00
-
769.331.578
JAKARTA, 07 Desember 2015 Sekretaris Kementerian
DR. WAHYU HARTOMO, M.Sc. NIP 195703021983031001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
2 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 047.01.01
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA
ALOKASI DANA 167.289.578
Mendukung pelaksaanaan tugas-tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 01 Persentase (%) rencana program dan anggaran KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini, terintegrasi dan harmonis 02 Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan pengembangan SDM yang sesuai kebutuhan dan akuntabel 03 Persentase (%) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum 2783
35.000.000
Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat - Jumlah materi terkait PP dan PA yang dipromosikan dan dipublikasikan di media massa dan media komunikasi lainnya - Jumlah peraturan perundang-undangan, produk/informasi hukum, dan bantuan hukum yang difasilitasi penyusunannya - Persentase berita/opini/dokumentasi terkait PP dan PA yang direspon dan didistribusikan tepat waktu. - Persentase layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu
2783.001
Peraturan perundang-undangan lainnya dan produk hukum di internal KPP dan PA yang sesuai dengan rencana kerja tahunan
00
14.0000 Dokumen
6.434.570
2783.002
Berita terkait KPP dan PA yang didistribusikan dan direspon yang didistribusikan dan direspon pada periode waktu yang telah ditentukan
00
10.0000 Dokumen
24.409.000
2783.003
Dokumen Pengaduan kekerasan Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
00
6.0000 Dokumen
3.392.600
2783.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
00
2784
37.0000 Unit
763.830 20.000.000
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Program dan Anggaran - Jumlah dokumen penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan road map reformasi briokrasi Kemen PPPA - Jumlah dokumen rencana Program, Kegiatan dan anggaran yang disusun dan diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja tahunan - Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang disusun dan ditindak/Lanjuti
2784.001
- Jumlah laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah disusun Dokumen perencanaan program dan anggaran
00
9.0000 Dokumen
4.600.000
2784.002
Dokumen Sop yang Terintegrasi
00
9.0000 Dokumen
11.050.000
2784.003
Dokumen Kerjasama dalam dan Luar Negeri
00
9.0000 Dokumen
2.250.000
2784.004
Laporan Bahan Pimpinan
00
7.0000 Dokumen
2785
Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA - Jumlah bulan layanan TU pimpinan yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku - Jumlah bulan layanan perkantoran yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
2.100.000 104.289.578
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
3 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah dokumen rencana penyediaan dan pengembangan kepegawaian Kemen. PPPA - Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan aturan yang ada - Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitas manajerial dan teknis - Persentase pegawai yang menerima gaji dan Tunjangan Kinerja 2785.002
Laporan keuangan yg disusun sesuai dengan aturan yang ada
00
18.0000 Dokumen
20.187.067
2785.003
Pengelolaan administrasi dan pengembangan SDM
00
5.0000 Dokumen
23.561.000
2785.004
Layanan TU pimpinan yang dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku
00
12.0000 Bulan Layanan
2.500.000
2785.994
Layanan Perkantoran
00
12.0000 Bulan Layanan
58.041.511
2786
2.500.000
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PP dan PA - Jumlah hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan diterbitkan tepat waktu dan berkualitas - Jumlah kebijakan pengawasan yang disusun dan disosialisasikan - Persentase pelaporan pelanggaran yang ditindaklanjuti
2786.002
Laporan Hasil Pengawasan
00
22.0000 Dokumen
2786.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
00
17.0000 Unit
2788
2788.001
- Jumlah Dokumen Hasil kajian PP & PA bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama sebagai bahan telaahan Menteri PP & PA - Pemantauan & Evaluasi perkembangan pelaksanaan program PP & PA sebagai masukan pengembangan bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama sebagai bahan telaa - Rekomendasi Kebijakan PP & PA bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama sebagai bahan telaahan Menteri PP & PA Kajian bidang penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem informasi manajemen, hubungan internasional, komunikasi pembangunan dan agama
00
1.0000 Dokumen
2788.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
00
3.0000 Unit
047.01.06
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan 01 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan 02 Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 03 Jumlah kebijakan perlindungan perempuan 04 Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
99.000 5.500.000
Telaahan PP dan PA
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang
2.401.000
5.455.000 45.000 340.400.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
4 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
05 Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif 2789
18.500.000
Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak - Jumlah K/L dan Provinsi yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak - Jumlah SDM terlatih tentang sistem data terpilah, statistik gender dan anak di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak - Jumlah publikasi tentang profil gender dan anak - Jumlah rekomendasi perbaikan pelaksanaan Sistem Data Gender dan Anak yang ditindaklanjuti - Jumlah sistem aplikasi data yang terintegrasi dengan data K/L, Provinsi, serta SIM Pimpinan - Survei kekerasan terhadap perempuan dan anak
2789.006
Fasilitator sistem data terpilah, statistik gender dan anak yang terlatih
00
2789.007
Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Profil/Statistik Gender, Profil Perempuan, dan Profil Anak anak
00
7.0000 Publikasi
2789.008
Laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak
00
6.0000 Lap
2789.009
Sistem Manajemen Informasi Pimpinan
00
1.0000 Orang
2790
447.0000 Org
2.485.000 14.890.000 700.000 425.000 3.538.000
Pengarusutamaan Gender Bidang Hukum - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang hukum - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang hukum di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang hukum - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan hukum yang responsif gender - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum yang ditindaklanjuti
2790.001
Pedoman/panduan tentang pelaksanaan PUG di bidang hukum
00
2790.002
Kementerian/Lembaga Bidang Hukum dan Provinsi yang Difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan PUG
00
2790.003
Kementerian/Lembaga bidang hukum dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
2790.005
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
1.0000 Dokumen
300.000
12.0000 Instansi
1.198.000
00
5.0000 Instansi
390.000
00
150.0000 Pemda
480.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
5 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
2790.008
System Data Terpilah di K/L Bidang Hukum
00
2.0000 K/L
80.000
2790.012
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Hukum yg ditindaklanjuti
00
2.0000 Lap
100.000
2790.014
Kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
00
6.0000 Dok
360.000
2790.015
Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
00
4.0000 Dok
100.000
2790.016
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Hukum
00
3.0000 Model
2790.017
K/L bidang Hukum yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
2791
65.0000 K/L
80.000 450.000 10.315.321
Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang infrastruktur - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang infrastruktur di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang infrastruktur - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang infrastruktur yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD , organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur yang ditindaklanjuti
2791.001
Pedoman/panduan tentang pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur
00
2791.002
Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur dan Provinsi yang Difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Pelaksanaan PUG
00
11.0000 Instansi
2791.003
Kementerian/Lembaga Bidang Infrastruktur dan Provinsi yang Difasilitasi dalam Penyusunan Data Terpilah
00
1.0000 Instansi
75.000
2791.004
Peningkatan Kapasitas SDM PPRG Daerah
00
3.0000 Provinsi
375.000
2791.005
Provinsi yang Difasilitasi sebagai Motor Penggerak PPRG Daerah
00
6.0000 Provinsi
2791.006
Lembaga penyedia layanan bidang Infrastruktur yg distandarisasi
00
134.0000 Lembaga
2791.007
SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur yg distandarisasi
00
1.0000 SDM
2791.008
System Data Terpilah di K/L Bidang Infrastruktur
00
2.0000 K/L
285.000
2791.009
System Data Terpilah di Pemda
00
1.0000 Pemda
100.000
2791.010
Data terpilah di K/L bidang Infrastruktur yg di analisis dan di manfaatkan
00
5.0000 K/L
255.000
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
2.0000 Dokumen
625.000 500.000
240.000 3.433.000 4.427.321
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
6 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 2792
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA 8.620.701
Pengarusutamaan Gender Bidang Iptek - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang IPTEK - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang IPTEK di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang IPTEK - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang IPTEK dan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan bidang IPTEK yang responsif gender - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang IPTEK yang ditindaklanjuti
2792.001
Pedoman/panduan tentang pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi
00
2.0000 Dokumen
2792.002
Kementerian/Lembaga bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi dan provinsi yang difasilitasi dalam penerapan ARG
00
4.0000 Instansi
2.325.000
2792.003
Kementerian/Lembaga bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
00
3.0000 Instansi
2.277.221
2792.004
K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
2792.005
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
2793
15.0000 K/L 2.0000 Pemda
400.000
2.646.800 971.680 112.037.200
Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan bagi perempuan dari dari tindak kekerasan - Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan - Jumlah SDM Penggiat (champion) dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L, Provinsi dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L , Provinsi dan Ormas - Jumlah dokumen profil perlindungan perempuan dari tindak kekerasan - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan - Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang ditindaklanjuti
2793.006
Lembaga penyedia Layanan Bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
00
41.0000 Lembaga
107.487.200
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
7 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
2793.007
SDM penyedia Layanan Bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi
00
145.0000 SDM
2793.008
Data korban kekerasan terhadap perempuan di K/L
00
5.0000 K/L
110.000
2793.009
Data korban kekerasan terhadap perempuan di Pemda
00
3.0000 Pemda
330.000
2793.011
Laporan monev pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Pemda
00
2.0000 Lap
200.000
2793.012
Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
2.0000 Dokumen
890.000
2793.013
Peraturan, Kebijakan, Pedoman rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait.
00
2.0000 Dokumen
1.050.000
2794
1.970.000
40.200.000
Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang kesehatan - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan di K/L, Provinsi dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang kesehatan di K/L , Provinsi, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang kesehatan - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang kesehatan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan yang responsif gender - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan yang ditindaklanjuti
2794.001
Pedoman/panduan tentang pelaksanaan PUG di bidang kesehatan
00
2794.002
Kementerian/Lembaga Bidang Kesehatan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam Penyerapan Kebijakan Pelaksanaan PUG
00
2794.003
Kementerian/Lembaga bidang kesehatan dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
00
2794.007
SDM penyedia layanan bidang Kesehatan yg distandarisasi
00
11.0000 SDM
2794.008
System Data Terpilah di K/L bidang Kesehatan
00
1.0000 K/L
122.145
2794.012
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Kesehatan yg ditindaklanjuti
00
6.0000 Lap
530.635
2794.014
Kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
00
1.0000 Dokumen
108.875
2794.015
Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
00
8.0000 Dokumen
1.755.220
2794.016
Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG bidang Kesehatan
00
2795
Pengarusutamaan Gender Bidang Ketenagakerjaan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
2.0000 Dokumen 12.0000 Instansi 5.0000 Instansi
10.0000 Model
570.000 28.397.220 521.930 1.196.625
6.997.350 9.096.498
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
8 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang ketenagakerjaan - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang ketenagakerjaan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang ketenagakerjaan - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang ketenagakerjaan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti 2795.004
K/L bidang Ketenagakerjaan yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
2795.005
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
2795.006
Lembaga penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi
00
1.0000 Lembaga
150.000
2795.007
SDM penyedia layanan bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi
00
3.0000 SDM
500.000
2795.008
System Data Terpilah di K/L Bidang Ketenagakerjaan
00
5.0000 K/L
2795.009
System Data Terpilah di Pemda
00
2795.010
Data terpilah Di K/L bidang Ketenagakerjaan yg di analisis dan di manfaatkan
00
2795.011
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan
00
2795.012
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti
00
1.0000 Lap
75.000
2795.013
Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti
00
4.0000 Lap
470.000
2796
Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
1.0000 K/L 14.0000 Pemda
18.0000 Pemda 4.0000 K/L 17.0000 Pemda
400.000 1.079.618
550.000 2.484.640 1.650.000 1.737.240
14.405.480
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
9 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan
2796.001
- Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang ditindaklanjuti Pedoman Tentang Pelaksanaan Pug di Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri dan Pedagangan
00
2796.002
Kementerian/Lembaga bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan dan provinsi yang difasilitasi dalam penerapan ARG
00
2796.003
Kementerian/Lembaga bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
00
2796.004
K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
2796.005
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
7.0000 Pemda
2796.006
Lembaga penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg distandarisasi
00
14.0000 Lembag
2796.007
SDM penyedia layanan bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg distandarisasi
00
2796.008
System Data Terpilah di K/L Bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan
00
2796.009
System Data Terpilah di Pemda
00
1.0000 Pemda
2796.010
Data terpilah Di K/L bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg di analisis dan di manfaatkan
00
1.0000 K/L
2797
2.0000 Pedoman 18.0000 Instansi 1.0000 Instansi 807.0000 K/L
4.0000 SDM 16.0000 K/L
540.000 1.381.080 54.400 2.155.385 648.085 1.066.650 3.579.880 2.731.960 68.040 2.180.000 3.080.000
Peningkatan Perlindungan Bagi Perempuan Dengan Masalah Sosial - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial - Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial - Jumlah SDM Penggiat (champion) dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L, Provinsi dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L, Provinsi dan Ormas - Jumlah dokumen profil perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang ditindaklanjuti
2797.004
K/L terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP
00
5.0000 K/L
500.000
2797.007
Data terpilah di K/L Terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan
00
7.0000 K/L
890.000
2797.008
Laporan monev pelaksanaan PP di K/L bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg ditindaklanjuti
00
2.0000 Lap
150.000
2797.009
Kebijakan PP di bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
00
2.0000 Dokumen
690.000
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
10 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 2797.010 2798
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
VOLUME / SATUAN 00
11.0000 Dokumen
ALOKASI DANA 850.000 2.375.000
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang pendidikan - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang pendidikan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang pendidikan - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang pendidikan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang responsif gender - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan yang ditindaklanjuti
2798.001
Pedoman/panduan tentang pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
00
3.0000 Dokumen
2798.002
Kementerian/Lembaga Bidang Pendidikan dan Provinsi yang Difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Pelaksanaan PUG
00
1.0000 Instansi
2798.003
Kementerian/Lembaga bidang pendidikan dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
00
1.0000 Instansi
2798.004
Kementerian yang Difasilitasi sebagai Motor Penggerak PPRG Pusat
00
6.0000 Kementerian
2798.005
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
4.0000 Pemda
2798.006
Lembaga penyedia layanan bidang Pendidikan yg distandarisasi
00
1.0000 Lembag
2798.007
SDM penyedia layanan bidang Pendidikan yg distandarisasi
00
3.0000 SDM
100.000
2798.008
System Data Terpilah di K/L Bidang Pendidikan
00
3.0000 K/L
430.000
2798.009
System Data Terpilah di Pemda
00
1.0000 Pemda
2798.010
Data terpilah Di K/L bidang Pendidikan yg di analisis dan di manfaatkan
00
3.0000 Lap
2799
Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang - Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang - Jumlah SDM Penggiat (champion) dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di K/L, Provinsi dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di K/L, Provinsi dan Ormas
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
700.000 80.000 30.000 455.000 90.000 50.000
90.000 350.000 8.790.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
11 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah dokumen profil pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang ditindaklanjuti 2799.008
Data terpilah bidang PKPO di K/L yg di analisis dan di manfaatkan
00
5.0000 K/L
500.000
2799.009
Data terpilah bidang PKPO di Pemda yg di analisis dan di manfaatkan
00
1.0000 Pemda
150.000
2799.010
Laporan Monev pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L yg ditindaklanjut
00
5.0000 Lap
563.000
2799.011
Laporan Monev pelaksanaan PP bidang PKPO di Pemda yg ditindaklanjuti
00
1.0000 Lap
713.000
2799.012
Kebijakan PP bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
00
1.0000 Dokumen
425.000
2799.013
Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO, yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
00
7.0000 Dokumen
6.439.000
2800
6.092.800
Peningkatan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Perempuan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan - Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan - Jumlah SDM Penggiat (champion) dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L, Provinsi dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L, Provinsi dan Ormas - Jumlah dokumen profil perlindungan bagi tenaga kerja perempuan - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang ditindaklanjuti
2800.001
Permen tentang perlindungan tenaga kerja perempuan
00
2.0000 Dokumen
2800.003
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang difasilitasi dalam kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan
00
4.0000 Instansi
2800.007
SDM penyedia layanan bidang perlindungan pekerja perempuan yg distandarisasi
00
2800.009
Data terpilah Bidang Perlindungan Pekerja Perempuan Di Pemda yg dianalisis dan dimanfaatkan
00
1.0000 Pemda
500.000
2800.011
Laporan monev pelaksanaan Perlindungan Pekerja Perempuan di Pemda yg ditindaklanjuti
00
2.0000 Lap
500.000
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
278.0000 SDM
1.200.000 660.000 2.102.800
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
12 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 2800.013 2801
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan pekerja perempuan yang yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
VOLUME / SATUAN 00
7.0000 Dokumen
ALOKASI DANA 1.130.000 7.562.000
Pengarusutamaan Gender Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis
2801.001
- Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnisyang responsi - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang ditindaklanjuti Pedoman Tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis
00
3.0000 Dokumen
160.000
00
1.0000 Instansi
430.000
00
1.0000 Instansi
200.000
2801.004
Kementerian/Lembaga bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis dan provinsi yang difasilitasi dalam penerapan ARG Kementerian/Lembaga bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
91.0000 K/L
560.000
2801.005
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
11.0000 Pemda
350.000
2801.006
Lembaga penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg distandarisasi
00
2.0000 Lembag
2801.007
SDM penyedia layanan bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg distandarisasi
00
2.0000 SDM
2801.008
System Data Terpilah di K/L Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan
00
2.0000 K/L
2801.009
System Data Terpilah di Pemda
00
1.0000 Pemda
2801.010
Data terpilah Di K/L bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg di analisis dan di manfaatkan
00
2.0000 K/L
2801.002 2801.003
2802
Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
950.000 2.550.000 500.000 80.000 1.782.000 79.987.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
13 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang politik dan pengambilan keputusan - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang politik dan pengambilan keputusan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang politik dan pengambilan keputusan - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan yang ditindaklanjuti 2802.001
Pedoman/panduan tentang pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan
00
3.0000 Dokumen
2802.002
Kementerian/Lembaga bidang politik dan pengambilan keputusan dan provinsi yang difasilitasi dalam penerapan ARG
00
5.0000 Instansi
550.000
2802.003
Kementerian/Lembaga bidang politik dan pengambilan keputusan dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah
00
2.0000 Instansi
100.000
2802.004
K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
2802.005
Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
50.0000 Pemda
2802.006
Lembaga penyedia layanan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yg distandarisasi
00
12.0000 Lembaga
2802.007
SDM penyedia layanan bidang Politik & Pengambilan Keputusan yg distandarisasi
00
1.0000 SDM
2802.008
System Data Terpilah di K/L Bidang Politik & Pengambilan Keputusan
00
5.0000 K/L
500.000
2802.009
System Data Terpilah di Pemda
00
1.0000 Pemda
100.000
2802.010
Data terpilah Di K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan yg di analisis dan di manfaatkan
00
4.0000 K/L
2803
Pengarusutamaan Gender Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan - Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang sumber daya alam dan lingkungan - Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil gender bidang sumber daya alam dan lingkungan - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
100.0000 Kl
5.450.000
300.000 700.000 67.087.000 4.900.000
300.000 3.800.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
14 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan yang ditindaklanjuti 2803.001
Pedoman/panduan tentang pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan
00
2.0000 Dokumen
800.000
2803.003
Kementerian/Lembaga bidang sumber daya alam dan lingkungan dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan ARG
00
2.0000 Instansi
590.000
2803.004
K/L bidang SDA & Lingkungan yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG
00
1.0000 K/L
400.000
2803.007
SDM penyedia layanan bidang SDA & Lingkungan yg distandarisasi
00
101.0000 SDM
810.000
2803.010
Data terpilah Di K/L bidang SDA & Lingkungan yg di analisis dan di manfaatkan
00
2.0000 K/L
130.000
2803.011
Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan dimanfaatkan
00
1.0000 Pemda
2803.012
Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L bidang SDA & Lingkungan yg ditindaklanjuti
00
1.0000 Lap
47.957
2803.013
Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda yg ditindaklanjuti
00
1.0000 Lap
212.043
2803.014
Kebijakan PP dan PUG di bidang SDA & Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan
00
2.0000 Kebij
680.000
2803.015
Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait
00
1.0000 Dokumen
5049
80.000
50.000 12.000.000
Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah - Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PUG dan pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
5049.002
Prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender
047.01.07
Program Perlindungan Anak
00
34.0000 Propinsi
12.000.000 261.642.000
Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus Meningkatnya perlindungan khusus anak 01 Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak 02 Jumlah K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak 03 Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak 04 Jumlah K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan ormas yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak 05 Persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti 2787
Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) - Jumlah advokasi peraturan perundang-Undangan dengan stakeholder terkait perlindungan anak - Jumlah bulan layanan perkantoran - Jumlah laporan akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI - Jumlah laporan data dan informasi serta saran, masukan dan pertimbangan tentang perlindungan anak
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
12.000.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
15 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak - Persentase penelaahan dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti 2787.007
Laporan Pemantauan, dan Evaluasi Pelaksanaan UU SPPA di Provinsi
00
9.0000 Dokumen
1.606.700
2787.008
Laporan Sosialiasasi Peraturan Perundang-Undangan kepada stakeholder terkait PA
00
9.0000 Dokumen
1.300.000
2787.009
Laporan Data dan Informasi serta saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden
00
2.0000 Dokumen
1.500.000
2787.010
Layanan Pengaduan
00
1.0000 Dokumen
800.000
2787.011
Laporan Akuntabilitas dan kinerja organisasi KPAI
00
1.0000 Dokumen
1.000.000
2787.994
Layanan Perkantoran
00
2787.995
Kendaraan Bermotor
00
2.0000 Unit
38.420
2787.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
00
2.0000 Unit
340.000
2787.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
00
31.0000 Unit
2804
12.0000 Bulan Layanan
5.001.580
413.300 7.360.000
Perlindungan Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum - Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum - Jumlah SDM Penggiat (champion) perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak berhadapan dengan Hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang ditindaklanjuti
2804.008
Sub Sistem data Penanganan ABH
00
9.0000 Sistem
2804.010
Kebijakan Penanganan ABH yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
2.0000 Dokumen
2804.011
Kebijakan Penanganan ABH yang terkoordinasi antar K/L dan pemda
00
1.0000 Dokumen
2805
Perlindungan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus - Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus - Jumlah SDM Penggiat (champion) perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan bagi anak berkebutuhan Khusus di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
6.810.000 400.000 150.000 3.480.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
16 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah dokumen profil perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang ditindaklanjuti 2805.006
Lembaga dan SDM penyedia layanan penanganan anak berkebutuhan khusus yang distandarisasi
00
3.0000 Lembaga dan SDM
930.000
2805.009
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus
00
1.0000 Lap
430.000
2805.010
Kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
2.0000 Dokumen
400.000
2805.011
Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang terkoordinasi antar K/L dan pemda
00
4.0000 Dokumen
1.720.000
2806
4.830.000
Perlindungan Hak Sipil Anak - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan hak sipil anak - Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan Pperlindungan hak sipil anak - Jumlah SDM Penggiat (champion) perlindungan hak sipil anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan hak sipil anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil perlindungan hak sipil anak - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak sipil anak di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan perlindungan hak sipil anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan hak sipil anak - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan perlindungan hak sipil anak - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan hak sipil anak yang ditindaklanjuti
2806.007
Laporan Survai Anak bidang pemenuhan hak sipil anak
00
6.0000 Lap
2.800.000
2806.008
Sub Sistem data pemenuhan hak sipil anakk
00
1.0000 Sistem
1.100.000
2806.009
Laporan Pemantauan dan Evaluasi pemenuhan hak sipil anak
00
1.0000 Lap
300.000
2806.010
Kebijakan pemenuhan hak sipil anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
1.0000 Dokumen
230.000
2806.011
Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang terkoordinasi antar K/L dan pemda
00
2.0000 Dokumen
2807
Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan kekerasan terhadap anak
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
400.000 93.648.480
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
17 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak - Jumlah SDM Penggiat (champion) perlindungan kekerasan terhadap anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan kekerasan terhadap anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil perlindungan kekerasan terhadap anak - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanPerlindungan Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti 2807.001
Pedoman Penghapusan Kekerasan Pada Anak
00
2.0000 Pedoman
2807.002
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak
00
9.0000 Instansi
850.000
2807.003
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan
00
4.0000 Instansi
6.197.480
2807.004
Data Prevalensi Kekerasan terhadap Anak
00
1.0000 Dokumen
1.000.000
2807.005
K/L dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak
00
1.0000 K/L dan Pemda
400.000
2807.008
Sub Sistem data Penghapusan Kekerasan pada Anak
00
1.0000 Sistem
830.000
2807.009
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penghapusan Kekerasan pada Anak
00
1.0000 Lap
619.000
2807.010
Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
2.0000 Dokumen
679.740
2807.011
Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak yang terkoordinasi antar K/L dan pemda
00
9.0000 Dokumen
870.660
2807.012
Model Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak
00
1.0000 Model
637.500
2807.013
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan pada Anak
00
2808
Pemenuhan Hak Kesehatan Anak - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pemenuhan hak kesehatan anak - Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak - Jumlah SDM Penggiat (champion) pemenuhan hak kesehatan anak. di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak kesehatan anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil pemenuhan hak kesehatan anak - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
140.0000 K/L dan Pemda
80.967.972
596.128 15.350.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
18 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak kesehatan anak yang ditindaklanjuti 2808.004
Pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
00
4.0000 K/L dan Pemda
2808.005
K/L dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
00
3.0000 K/L dan Pemda
2808.006
Lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi
00
2.0000 Lembaga
2808.007
SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi
00
30.0000 SDM
2808.008
Laporan Survai anak bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
00
2.0000 Lap
2808.009
Sub-sistem data Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
00
1.0000 Sistem
2808.010
Laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
00
1.0000 Lap
2808.011
Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
5.0000 Dokumen
1.475.359
2808.012
Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang terkoordinasi antar K/L dan pemda
00
2.0000 Dokumen
2.137.823
2808.013
Model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
00
1.0000 Model
2809
3.295.400 767.523 3.559.000 963.459 1.867.621 370.920 604.665
308.230 11.659.307
Pemenuhan Hak Anak Bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur (PNNL) - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur - Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur - Jumlah SDM Penggiat (champion) pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhurdi K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhurdi K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur
2809.002
- Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak bidang Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur yang ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi tentang lingkungan yang layak untuk anak
00
5.0000 Instansi
2809.003
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data lingkungan yang layak untuk anak
00
2.0000 Instansi
2809.004
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL
00
5.0000 K/L dan Pemda
1.617.275
2809.005
K/L dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL
00
10.0000 K/L dan Pemda
1.159.840
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
1.042.648 118.065
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
19 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
2809.006
Lembaga penyedia layanan Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi
00
2809.007
SDM penyedia layanan Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi
00
40.0000 SDM
2809.008
Laporan Survai anak bidang Lingkungan dan PNLL
00
42.0000 Lap
2809.009
Sub-sistem data Lingkungan dan PNLL
00
2809.010
Laporan pemantauan dan evaluasi Lingkungan dan PNLL
00
2809.011
Kebijakan Lingkungan dan PNLL yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
2810
2.0000 Lembaga
2.0000 Sistem 13.0000 Lap 7.0000 Dokumen
ALOKASI DANA 3.174.070 373.750 2.424.915 30.000 774.360 944.384 53.123.520
Perlindungan Masalah Sosial Anak - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan masalah sosial anak - Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan masalah sosial anak - Jumlah SDM Penggiat (champion) perlindungan masalah sosial anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang perlindungan masalah sosial anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil perlindungan masalah sosial anak - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masalah sosial anakdi K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan masalah sosial anak - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan perlindungan masalah sosial anak - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan masalah sosial anak yang ditindaklanjuti
2810.001
Pedoman Perlindungan Anak Dari Masalah Sosial
00
2.0000 Pedoman
440.000
2810.002
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi tentang perlindungan anak dari masalah sosial
00
3.0000 Instansi
531.000
2810.003
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan anak dari masalah sosial
00
1.0000 Instansi
150.000
2810.004
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak
00
1.0000 K/L dan Pemda
550.000
2810.005
K/L dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak
00
1.0000 K/L dan Pemda
2810.006
Lembaga penyedia layanan Penanganan Masalah Sosial Anak yang distandarisasi
00
4.0000 Lembaga
2810.007
Laporan Survai Anak bidang Penanganan Masalah Sosial Anak
00
2.0000 Lap
2810.008
Sub Sistem data Penanganan Masalah Sosial Anak
00
2.0000 Sistem
400.000
2810.009
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan Anak
00
1.0000 Lap
250.000
2810.010
Kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
1.0000 Dokumen
450.000
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
500.000 1.721.070 48.131.450
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
20 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 2811
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA 5.661.880
Pemenuhan Hak Partisipasi Anak - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pemenuhan hak partisipasi anak - Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak - Jumlah SDM Penggiat (champion) pemenuhan hak partisipasi anak . di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak partisipasi anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil pemenuhan hak partisipasi anak - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakanpemenuhan hak partisipasi anak - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Partisipasi Anak yang ditindaklanjuti
2811.001
Pedoman/panduan pemenuhan hak partisipasi anak
00
2811.002
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak partisipasi anak
00
10.0000 Instansi
474.000
2811.003
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data pemenuhan hak partisipasi anak
00
9.0000 Instansi
345.000
2811.005
K/L dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak
00
2.0000 K/L dan Pemda
2811.006
Lembaga penyedia layanan Partisipasi Anak yang distandarisasi
00
70.0000 Lembaga
295.000
2811.007
SDM penyedia layanan Partisipasi Anak yang distandarisasi
00
95.0000 SDM
120.000
2811.010
Laporan Pemantauan dan Evaluasi Partisipasi Anak
00
8.0000 Lap
355.000
2811.011
Kebijakan Partisipasi Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
3.0000 Dokumen
650.000
2811.012
Kebijakan Partisipasi Anak yang terkoordinasi antar K/L dan pemda
00
3.0000 Dokumen
2.568.880
2811.013
Model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak
00
1.0000 Model
2812
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pemenuhan hak pendidikan anak - Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak - Jumlah SDM Penggiat (champion) pemenuhan hak pendidikan anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan hak pendidikan anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil pemenuhan hak pendidikan anak - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anakdi K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
8.0000 Dokumen
160.000
50.000
644.000 8.834.788
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
21 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
- Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pendidikan anak yang ditindaklanjuti 2812.001
Pedoman/panduan pemenuhan hak pendidikan anak
00
68.0000 Dokumen
500.000
2812.002
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi dalam pemenuhan hak pendidikan anak
00
8.0000 Instansi
489.832
2812.003
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data pelaksanaan kebijakan pendidikan anak
00
1.0000 Instansi
212.315
2812.004
K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
00
9.0000 K/L dan Pemda
624.780
2812.005
K/L dan pemda yang menerapkan model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
00
9.0000 K/L dan Pemda
2812.006
Lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi
00
7.0000 Lembaga
1.697.050
2812.007
SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi
00
6.0000 SDM
3.269.876
2812.008
Laporan Survai anak bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
00
3.0000 Lap
755.170
2812.009
Sub-sistem data Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
00
4.0000 Sistem
402.335
2812.010
Laporan pemantauan dan evaluasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
00
9.0000 Lap
2813
485.600
397.830 33.694.025
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak - Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak - Jumlah K/L dan Provinsi/Kab/Kota yang difasilitasi tentang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak - Jumlah SDM Penggiat (champion) Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota dan Ormas - Jumlah SDM terlatih tentang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di K/L, Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas - Jumlah dokumen profil pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak - Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di K/L dan Provinsi - Jumlah kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan - Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak - Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak - Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang ditindaklanjuti
2813.002
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi tentang kota layak anak
00
250.0000 Instansi
29.516.630
2813.003
Kementerian/Lembaga dan provinsi yang difasilitasi dalam penyusunan data pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA)
00
8.0000 Instansi
2.135.966
2813.010
Laporan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
00
1.0000 Lap
1.591.429
2813.011
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan
00
3.0000 Dokumen
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
450.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
22 dari
22
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 5050
5050.002
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA 12.000.000
Peningkatan Perlindungan Anak di Daerah - Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pengembangan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya Provinsi yang difasilitasi dalam peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
00
34.0000 Prov
12.000.000
JAKARTA, 07 Desember 2015 Sekretaris Kementerian
DR. WAHYU HARTOMO, M.Sc. NIP 195703021983031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
1 dari
2
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. UNIT ORGANISASI
:
047.01 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. PAGU
:
Rp.769.331.578.000 (TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
047.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA 01 DKI JAKARTA 427944 MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KP
A00 RM
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8 0
167.289.578
73.000.578
35.330.415
112.811.763
19.147.400
0
167.289.578
73.000.578
35.330.415
112.811.763
19.147.400
0
167.289.578
73.000.578
35.330.415
112.811.763
19.147.400
0
167.289.578
73.000.578
0
339.646.700
753.300
0
340.400.000
241.802.890
0
339.646.700
753.300
0
340.400.000
241.802.890
0
50.000.000
0
0
50.000.000
25.508.610
0
50.000.000
0
0
50.000.000
25.508.610
0
129.900.000
0
0
129.900.000
105.200.000
0
129.900.000
0
0
129.900.000
105.200.000
0
159.746.700
753.300
0
160.500.000
111.094.280
0
159.746.700
753.300
0
160.500.000
111.094.280
1.426.500
259.423.780
791.720
0
261.642.000
185.196.532
1.426.500
259.423.780
791.720
0
261.642.000
185.196.532
0
174.442.000
0
0
174.442.000
135.999.422
0
174.442.000
0
0
174.442.000
135.999.422
0
75.200.000
0
0
75.200.000
49.197.110
0
75.200.000
0
0
75.200.000
49.197.110
1.426.500
9.781.780
791.720
0
12.000.000
0
KP
KP
A00 RM KP
A00 RM 047.01.07 Program Perlindungan Anak 01 DKI JAKARTA 664962 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
KP
A00 RM 664979 DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK
KP
A00 RM 664983 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
KP
10
19.147.400
A00 RM
664958 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
9=5+6+7+8
112.811.763
01 DKI JAKARTA
664941 DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG POLITIK, SOSIAL, HUKUM
TERCATAT
35.330.415
047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
664937 DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG EKONOMI
PAGU/TARGET PENDAPATAN
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
2 dari
2
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. UNIT ORGANISASI
:
047.01 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. PAGU
:
Rp.769.331.578.000 (TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
PAGU/TARGET PENDAPATAN
TERCATAT
9=5+6+7+8
10
1.426.500
9.781.780
791.720
0
12.000.000
0
TOTAL
36.756.915
711.882.243
20.692.420
0
769.331.578
500.000.000
RM
36.756.915
711.882.243
20.692.420
0
769.331.578
500.000.000
A00 RM
PENDAPATAN
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
0
JAKARTA, 07 Desember 2015 Sekretaris Kementerian
DR. WAHYU HARTOMO, M.Sc. NIP 195703021983031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA-047.01-0/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:3976-0103-2766-1090 Halaman :
1 dari
1
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
047 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. UNIT ORGANISASI
:
047.01 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. PAGU
:
Rp.769.331.578.000 (TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE
(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM
1 047.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA RENCANA PENARIKAN DANA
PAGU
JANUARI
PEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
NOPEMBER DESEMBER
167.289.578
3.109.245
4.953.319
7.069.309
9.805.587
10.043.905
12.412.678
17.509.809
17.196.198
19.548.384
17.310.994
20.507.415
27.822.735
340.400.000
3.127.838
6.952.146
12.190.011
18.643.072
19.595.363
21.776.486
37.799.608
36.790.611
39.891.867
40.689.842
45.567.130
57.376.026
RENCANA PENARIKAN DANA
261.642.000
2.473.252
5.401.379
9.411.746
14.365.667
15.088.692
16.817.389
29.024.953
28.246.862
30.662.275
31.181.249
34.955.608
44.012.928
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA
769.331.578
8.710.335
17.306.844
28.671.066
42.814.326
44.727.960
51.006.553
84.334.370
82.233.671
90.102.526
89.182.085
101.030.153
129.211.689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan RENCANA PENARIKAN DANA 3 047.01.07 Program Perlindungan Anak
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN
JAKARTA, 07 Desember 2015 Sekretaris Kementerian
DR. WAHYU HARTOMO, M.Sc. NIP 195703021983031001