2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016 PERKARA NOMOR 31/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (IV)

JAKARTA SELASA, 17 MEI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016 PERKARA NOMOR 31/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah [Lampiran Angka I huruf A Nomor 1] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah [Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016 1. Muh. Samanhudi Anwar PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XIV/2016 1. Bambang Soenarko 2. Enny Ambarsari 3. Radian Jadid, dkk ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV) Selasa, 17 Mei 2016, Pukul 11.12 – 12.44 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Arief Hidayat Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Patrialis Akbar Suhartoyo Wahiduddin Adams

Sunardi Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016: 1. Muh. Samanhudi Anwar B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016: 1. Juari 2. Aan Eko Widiarto 3. Haru Permadi 4. Bakti Riza Hidayat 5. Bambang Arjuno C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XIV/2016: 1. Edward Dewaruci D. Pemerintah: 1. Surdianto 2. Wahyu Wijaya E. Ahli Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016: 1. Ahmad Sonhadji 2. Saldi Isra 3. Muchammad Ali Safaat E. Saksi Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016: 1. Sugiyadi 2. Bambang Soeratmoko

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 30/PUUXIV/2016 dan Nomor 31/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya, Pemohon Perkara Nomor 30/PUUXIV/2016?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia, dari Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016, hadir Kuasa Hukum, Pak Juari, S.H. Sebelah kanan, Pak Bambang Arjuno, S.H. Sebelah kiri, Pak Haru, Pak Bakti Riza Hidayat, dan saya, Aan Eko Widiarto. Prinsipal hadir pula, Bapak Walikota Blitar dan para kepala sekolah SD, SMP, dan SMA juga mendukung kami dalam peradilan ini, serta dewan pendidikan dan komite. Untuk ahli dan saksi sebagaimana kami janjikan kemarin untuk hadir, yang pertama sudah hadir Prof. Saldi Isra, S.H., beliau nanti akan memberikan keterangan terkait dengan hukum konstitusi dalam perkara ini. Kemudian, Prof. H. Ahmad Sonhadji K.H., M.A., Ph.D juga hadir, beliau akan memberikan keterangan terkait dengan manajemen pendidikan. Kemudian, Bapak Dr. Muhammad Ali Safa’at, S.H., M.H., nanti terkait dengan otonomi daerah. Dan untuk saksi, yang pertama adalah Bapak Bambang Soeratmoko, beliau adalah dari wali murid. Kemudian, Pak Drs. Sugiyadi, M.Pd., dari Kepala Sekolah SMKN 1 Kota Blitar. Dan dalam kesempatan sidang hari ini kami mohon pada Majelis Yang Mulia kalau seandainya diberi kesempatan dalam sidang berikutnya masih ada dua lagi saksi yang akan kami ajukan dari dinas pendidikan dan komite sekolah. 3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi, ya?

1

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Saksi, ya, saksi. Terima kasih. 5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik, sekarang Perkara Nomor 31/PUU-XIV/2016, Pemohon siapa yang hadir?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI

NOMOR

31/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya Edward Dewa Ruci, Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 31/PUU-XIV/2016. 7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dari DPR tidak hadir karena masih dalam masa reses. Kemudian, dari Pemerintah yang mewakili Presiden siapa yang hadir?

8.

PEMERINTAH: SURDIANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari pemerintah, nama saya Surdianto, kemudian ditemani oleh Wahyu Wijaya. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kita akan segera memulai. Keterangan DPR tidak bisa kita dengar pada hari ini. Oleh karena itu, agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon pada Perkara Nomor 30/PUUXIV/2016. Nanti berikutnya, setelah selesai Perkara Nomor 30/PUUXIV/2016, kita akan Perkara Nomor 31/PUU-XIV/2016, ya. Baik, sebelum memberikan keterangan, saya mohon untuk bisa maju ke depan para Ahli dan Saksi untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan, maju ke depan, ini merah-merah meriah ini persidangan kali ini. Mohon berkenan Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin.

10.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, kepada para Ahli terlebih dahulu untuk mengucapkan sumpah seperti lafal yang akan saya tuntunkan.

2

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya." 11.

SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk saksi. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

13.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, silakan kembali ke tempat semula. Pemohon, siapa dulu yang akan kita dengar, Ahli atau Saksi?

15.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Dari saksi dulu, Yang Mulia. 16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi, baik. Saksi dari Pak Bambang atau Pak Sugiyadi?

17.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Pak Bambang Soeratmoko dahulu. 18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Bambang untuk memberikan kesaksiannya. 3

19.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SOERATMOKO Yang Terhormat dan Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi, mohon izin, saya wali murid untuk memberikan kesaksian. Nama, Bambang Soeratmoko, umur 50 tahun, pekerjaan, buruh harian lepas. Alamat, Jalan Sukun, Gang 7, Nomor 16, RT 03/RW 02, Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Saya mempunyai anak, nama, Alia Wiratna, kelas XI IPS-1 SMA Negeri 3. Pada saat ini yang saya ketahui ketika saya menyekolahkan anak saya adalah sebagai berikut. 1. Anak saya tidak perlu membayar biaya pendaftaran pada saat penerimaan siswa baru. 2. Anak saya tidak perlu membayar SPP. 3. Anak saya tidak perlu membayar uang gedung. 4. Anak saya tidak perlu membayar daftar ulang. 5. Anak saya mendapat bantuan semua seragam mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, yaitu terdiri dari seragam putih abu-abu, seragam batik sekolah khas Kota Blitar untuk siswa dan bawahannya, dan seragam Pramuka. 6. Anak saya mendapat bantuan sepatu, kaos kaki sebanyak 2 pasang putih dan hitam, ikat pinggang, atribut komplet, baik yang melekat di pakaian putih abu-abu maupun yang melekat di seragam Pramuka, tangan, leher, dan topi. 7. Anak saya mendapat buku tulis, LKS, peralatan tulis lengkap, kotak alat tulis, bolpoin, pensil, penghapus, dan penggaris. 8. Anak saya mendapat tas sekolah. 9. Anak saya mendapat pakaian olahraga lengkap, atasan dan bawahan. 10. Anak saya mendapat tablet 7 inchi untuk menunjang belajar. Pada saat ini yang saya rasakan ketika menyekolahkan anak saya adalah sebagai berikut. 1. Ketika akan ujian, saya tidak merasa waswas anak saya tidak dapat mengikuti ujian yang disebabkan oleh belum dilunasinya SPP atau tarikan yang lainnya. 2. Ketika penerimaan rapor, saya tidak merasa waswas ditagih kekurangan SPP atau tarikan yang lainnya. 3. Ketika ada undangan dari komite sekolah, tidak ada perasaan khawatir akan dibebani pembiayaan pendidikan anak saya. 4. Dengan tidak adanya pungutan apapun terhadap anak saya dalam bersekolah yang saya rasakan saya bisa memanfaatkan dana yang seharusnya saya gunakan untuk membiayai sekolah anak saya untuk kepentingan yang lainnya, yaitu untuk modal usaha ternak burung berkicau. Sebagian dapat saya tabungkan sebagai persiapan kelanjutan anak saya sampai ke perguruan tinggi. 4

5.

Saya merasa bersyukur atas diberlakukannya ketentuan bagi siswa lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMA milik Pemerintah Kota Blitar harus bisa membaca Alquran, sehingga anak saya secara langsung ataupun merasa terpaksa harus bisa membaca Alquran dengan harapan anak saya bisa lebih tekun menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang kami peluk, yaitu agama Islam. 6. Saya juga merasa tidak waswas ketika mungkin terdapat kekeliruan dokumen sekolah pada diri anak saya karena apabila itu terjadi, mengurusnya cukup di Dinas Pendidikan Kota Blitar yang jaraknya dekat dengan rumah saya. Saat ini, ketika saya mendengar berita bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah yang saat ini dikelole … kelola oleh Pemerintah Kota Blitar pada tahun depan yang akan dipindahkan ke provinsi, saya sebagai orang tua merasa bingung, waswas, khawatir, dan galau, jangan-jangan nanti sekolah … setelah pindah ke provinsi, anak saya tidak akan mendapat sebagaimana apa yang didapatkan anak saya selama ini. Ketika penyelenggaraan pendidikan menengah di Kota Blitar, saya juga khawatir jangan-jangan nanti setelah pengelolanya pindah ke provinsi, provinsi tidak memberikan seperti apa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar terhadap sekolah anak saya selama ini. Andaikan kekhawatiran saya … saya ini terjadi, berarti saya harus menyediakan dana yang cukup untuk pembiayaan sekolah anak saya. Saya menyadari bahwa saya bertanggung jawab terhadap kelangsungan sekolah anak saya, supaya anak saya bisa sekolah minimal bisa lulus SMA, syukur-syukur bisa lulus S1 (sarjana), tidak seperti saya yang hanya lulus SMP saja. Saya sebagai orang tua tentu punya perasaan agar anak saya bisa sekolah sampai perguruan tinggi, lulus S1, agar bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan saya sebagai orang tuanya, yaitu sebagai buruh serabutan. Andaikan nanti pengelolaan sekolah SMA dimana anak saya saat ini sekolah dipindah pengelolaannya ke provinsi dan provinsi tidak bisa memberikan seperti yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar saat ini, uang yang semestinya mungkin bisa saya gunakan untuk mengembangkan usaha ternak burung, sebagian mungkin bisa saya tabung untuk melanjutkan sekolah anak saya ke perguruan tinggi sehingga bisa lulus S1, bisa-bisa berkurang atau bahkan habis untuk membiayai sekolah anak saya selama di SMA sehingga harapan saya untuk menyekolahkan anak saya sampai lulus S1 akan terganggu atau mungkin hanya cukup lulus SMA saja meski itu tidak saya inginkan. Atas dasar apa yang saya ketahui dan saya rasakan sebagaimana yang saya ungkapan di atas, saya berharap dan berdoa semoga penyelenggaraan pendidikan menengah yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Kota Blitar tidak dipindah ke mana-mana, tetap berada di 5

Pemerintah Kota Blitar, apabila itu terjadi saya yakin seyakin-yakinnya bahwa anak saya bisa sekolah dengan lancar dan saya sebagai orang tua merasa ayem bisa menyisihkan uang untuk menyiapkan sekolah anak saya ke perguruan tinggi sehingga anak saya bisa memperbaiki nasibnya bila dibandingkan dengan saya sebagai orang tuanya. Jakarta, 17 Mei 2016, saya yang bersaksi, Bambang Soeratmoko. Demikian, Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum wr. wb. 20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, silakan di situ dulu. Pak Bambang, saya ingin menanyakan kondisi yang Anda sebutkan tadi itu betul-betul terjadi di Blitar?

21.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SOERATMOKO Betul, Yang Mulia.

22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa bisa dicek nanti Pemohon supaya bisa melengkapi apa benar ini, ya. Pak Bambang itu di bawah sumpah, ini kondisi yang luar biasa sekali untuk sekarang ini, ya. Jadi saya minta itu bisa di ... bukti-buktinya apa yang disampaikan oleh Pemohon ini, jadi kita akan melihat betul apa yang disampaikan adalah betul-betul terjadi, ini luar biasa. Sekarang ini di Indonesia kalau begini semua bagus sekali, makanya saya akan cek kalau Pak Bambang tidak mengatakan karena Anda mengatakan ini semua adalah di bawah sumpah, ya.

23.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SOERATMOKO Ya, Yang Mulia.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, nanti Pemohon, ya, dilengkapi.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Permisi, Yang Mulia. Untuk memperkuat itu, kami akan tindak lanjuti dan seandainya diizinkan murid yang bersangkutan juga kami bisa hadirkan untuk menjadi saksi.

6

26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, nanti kita lihat kemudian, ya. Ada yang dianukan? Cukup? Ya, terima kasih Pak Bambang, silakan duduk, ya.

27.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SOERATMOKO Ya, terima kasih, Yang Mulia.

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Semoga cita-citanya semuanya bisa berlangsung dengan baik, Pak Bambang. Berikutnya Saksi yang kedua, Pak Sugiyadi, M.Pd.

29.

SAKSI DARI PEMOHON: SUGIYADI Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam.

31.

SAKSI DARI PEMOHON: SUGIYADI Pada hari ini, Selasa, tanggal 17 Mei tahun 2016, saya nama Sugiyadi, umur 52 tahun, NIP:196402051995121002, PNS guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Blitar dengan Keputusan Walikota Blitar Nomor 821/971/410.110.2/2014 tanggal 14 Juli 2014, memberikan kesaksian sebagai berikut. 1. Saya sebagai kepala sekolah selama ini saya merasa telah diringankan beban saya ketika saya harus membuat perencanaan demi kemajuan sekolah yang saya pimpin, terutama pada sisi penyediaan dana anggaran karena sudah ada kepastian pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar melalui DPA SKPD dari APBD Pemerintah Kota Blitar setiap tahun anggaran, di samping bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dengan kondisi yang seperti ini, saya sebagai kepala sekolah mendapatkan kemudahan dalam merealisasikan target pencapaian karena didukung oleh sebuah kepastian anggaran dari Pemerintah Kota Blitar. 2. Sebagai kepala sekolah, saya merasa nyaman berkomunikasi dengan komite sekolah ketika saya bersama rekan-rekan harus membicarakan pengembangan pembelajaran untuk siswa-siswa saya di Kota Blitar, utamanya di SMK Negeri 1 Blitar karena yang kami bicarakan adalah hanya masalah pengembangan, 7

3.

4.

5.

6.

pembelajaran saja tanpa kami harus membicarakan pembebanan biaya kepada orang tua atau wali murid. Dengan letak geografis kami, sekolah-sekolah menengah yang ada di Kota Blitar yang relatif dekat antara dinas pendidikan dan SKPD terkait lainnya di bawah nauangan Pemerintah Kota Blitar, saya sebagai kepala sekolah merasa mendapatkan kemudahan dalam berkordinasi ketika harus menentukan sebuah keputusan dalam suatu sistem pelayanan kepada siswa dan saya sebagai kepala sekolah merasa mendapatkan kemudahan ketika kami memberikan pelayanan kepada anak didik kami, serta saya sebagai kepala sekolah merasa mendapatkan kemudahan ketika kami membutuhkan perlindungan kepada anak didik kami. Saya merasa sebagai kepala sekolah mudah melayani proses administrasi guru dan karyawan di sekolah yang saya pimpin baik yang bersifat administrasi rutin, kebutuhan yang mendesak maupun untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Blitar. Dalam hal ini ilustrasinya adalah ketika kami mengurus temanteman kami tentang tunjangan profesi mendidik. Saya sebagai kepala sekolah pada dasarnya adalah juga guru karena kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Berkenaan dengan mutasi atau pindah tugas selama ini tidak ada perasaan khawatir akan dipindahtugaskan yang jauh dari keluarga saya, mengingat sekolah pendidikan menengah di Kota Blitar semuanya berdekatan dengan rumah keluarga. Selama ini jika terjadi mutasi guru di Kota Blitar, maka guru akan berpindah dari yang dalam luasan hanya 3 kecamatan saja. Perlu Yang Mulia ketahui bahwa di Kota Blitar itu hanya ada 3 kecamatan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sananwetan. Dapat dibayangkan jika mutasi itu terjadi antarkabupaten dan kota misalnya dari Kota Blitar ke Banyuwangi, tentu akan memiliki dampak pengelolaan (suara tidak terdengar jelas) keluarga yang sangat luar biasa karena pada prosesnya nanti, gaji tidak akan bertambah, tapi pengeluaran pasti akan bertambah. Meski saya menyadari sepenuhnya bahwa selaku PNS saya bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi kalau saya boleh memilih, sebagai guru tentu saya akan memilih andaikan mutasi ya, dalam lingkup kota Blitar saja yang tentu tidak akan mempengaruhi lingkungan keluarga saya. Yang mungkin berbeda dengan daerah lain adalah ketika anakanak SMP yang mau masuk ke sekolah saya, melalui Pemerintah Kota Blitar telah diwajibkan untuk mengikuti tes kemampuan 8

7.

8.

9.

agama terlebih dahulu. Hal ini tentu memudahkan kami dalam pemilihan karakter siswa baru kami karena siswa yang masuk sudah memiliki kemampuan agama yang cukup. Tes ini ada 2, yaitu tes untuk … anak untuk melaksanakan salat dan yang kedua adalah tes untuk baca tulis Alquran. Mohon izin, Yang Mulia. Kalau diperkenankan, ada 1 cuplikan yang saya lihat dari sekolah saya ketika tim itu datang di sekolah saya. Di sana ada hapalan surat al Insyirah, yang di tengahnya itu, mohon izin saya membacakan, fainnama'al usri yusro innama'al usri yusro. Maka sesungguhnya setelah kesukaran itu ada kemudahan. Maka ini sebenarnya sangat cocok sekali bagi sekolah saya yang notabene adalah sekolah kejuruan, Pak, dimana di sekolah kami adalah pantang untuk berputus asa sehingga kami sangat terdukung sekali ketika dari awal ini sudah ditetapkan untuk … ditetapkan untuk pendidikan karakter di sekolah saya. Selama ini, saya … yang saya ketahui, penanganan-penanganan permasalahan yang terjadi di Kota Blitar di lingkup dinas pendidikan, baik permasalahan rumah tangga guru dan permasalahan siswa dapat sesegera mungkin terselesaikan. Permasalahan di guru ya, permasalahan keluarga juga ada, terus di siswa menjelang ujian juga ada. Satu ketika misalnya diketahui ada siswa yang hamil. Dengan fasilitasi Dinas Pendidikan Kota Blitar, maka akan segera terselesaikan dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas yang lain dimana yang tersebut harus tetap wajib ikut untuk ujian nasional. Selama ini, sekolah telah dimudahkan dalam pengelolaan manajemen kedisiplinan dan tata tertib sekolah dengan diberikannya fasilitas oleh Pemkot Blitar. Yang terakhir kami instruksikan bahwa tahun 2015-2016 ini berupa seragam sekolah abu-abu putih lengkap dengan atribut, pakaian batik kota, bawah hitam, dan atas batik kota. Pakaian pramuka atas bawah dengan atribut lengkap, sepatu pantofel, kaos kaki, pakaian olahraga, pakaian praktik atau katelpak, dan tas sekolah. Dengan pemberian fasilitas ini, ketertiban siswa lebih kondusif serta tertata lebih awal dimana pada awal tahun pembelajaran, siswa telah memiliki dan mengenakan seragam sekolah sehingga akan sangat membantu pemantapan kedisiplinan siswa. Tentunya tanpa ini semua kami akan kesulitan untuk memantapkan kondisi sekolah kami. Selama ini, uang sekolah yang gratis untuk siswa Kota Blitar telah memberikan dampak yang sangat signifikan. Dana operasional yang biasanya juga diambil dari peran serta wali murid telah diberikan kepada sekolah melalui DPA masing-masing sekolah. Hal ini sangat membantu dalam (suara tidak terdengar jelas) sekolah. 9

10.

11.

12.

13.

Sekolah tidak perlu lagi menagih uang sekolah kepada wali siswa yang pada akhirnya akan membantu biaya operasional dan kelancaran proses pembelajaran di sekolah. Selama ini, untuk menunjang efektivitas penyampaian tujuan pembelajaran dalam KBM, Pemkot Blitar telah memberikan kepada siswa kota berupa lembar kerja siswa (LKS), alat tulis menulis dan buku, serta peminjaman tablet untuk akses e-book dan internet di sekolah. Selama ini, untuk tetap menjaga kualitas dan adaptasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengetahuan pendidikan, Pemkot Kota Blitar telah … setiap tahunnya memberikan fasilitas kendaraan dan pembiayaan pada lomba-lomba kompetensi, olahraga, dan seni SMA dan SMK di Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebagai contoh, terakhir pada lomba kompetensi siswa LKS … siswa SMK tingkat provinsi pada bulan November tahun 2015. Guna persiapan LKS Nasional Ke-24 pada bulan Mei ini di UM Tahun 2016. Pada LKS Tingkat Provinsi, Pemkot Kota Blitar mengikutkan 34 bidang lomba yang terdiri dari lomba kompetensi produktif dan olahraga. Pada event lomba ini, 68 peserta dan 34 pembimbing diberangkatkan dengan memperoleh fasilitas jaket, kendaraan transportasi antar-jemput, kendaraan transportasi selama di tempat lomba, konsumsi, dan penginapan. Tentunya tanpa ini semua, saya khawatir jika pembiayaan dibebankan pada orang tua atau wali murid, tentu akan sangat memberatkan sekolah, dalam hal ini keterlibatan biaya dari orang tua. Sekolah juga mendapatkan tambahan pembangunan ruang kelas atau ruang praktik siswa, pengadaan (suara tidak terdengar jelas), dan rahabilitasi sarana-prasarana sekolah yang semuanya dalam koridor koordinasi yang relatif cepat yang hal ini, menurut hemat kami dikarenakan akses informasi yang cepat antara pemerintah … Pemkot Kota Blitar melalui SKPD terkait dengan OPTD SMA atau SMK antara dinas pendidikan dan sekolah-sekolah di (suara tidak terdengar jelas) pendidikan menengah. Sebagai ilustrasi, jarak SMA-SMK di Kota Blitar dengan Kantor Kota Blitar dan dinas pendidikan tidak lebih dari 2 kilometer. Selama ini, kepala sekolah telah mendapatkan fasilitas tablet dari Pemkot Blitar guna terus memacu agar para kepala sekolah tidak gaptek, agar kepala sekolah tidak dapat … agar kepala sekolah dapat mengakses informasi secara cepat berupa peraturanperaturan, modal-modal pembelajaran, pengelolaan sekolah, sharing dengan sekolah lain melalui download di internet maupun kopi melalui flashdisk. Juga tidak kalah pentingnya adalah penyampaian laporan-laporan ke pemkot dan dinas pendidikan

10

14.

15.

16.

17.

18. 19.

yang bersifat mendadak dapat dilakukan melalui penggunaan tablet dengan akses internet. Mulai tanggal 1 Januari 2016, Pemkot Kota Blitar telah memberikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diterimakan kepada PNS, yaitu staf administrasi dan guru yang belum bersertifikasi setiap bulannya melalui Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/34/HK/4110.0110.2/2016, tanggal 20 Januari 2016. Sebagai ilustrasi, yang tadinya Ketua TU saya, Pak Agus Supriyadi itu dengan Eselon IV-B, dengan jabatan (suara tidak terdengar jelas) tertentu pertama mahir, ini sekarang sudah mendapatkan TPP sebesar Rp1.105.000,00 yang dimana sebelumnya tidak mendapatkannya. Selama ini, sejak tiga tahun terakhir, Dinas Pendidikan Kota Blitar menerapkan sistem kontrol Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi guru setiap tahunnya. Dalam sistem ini, tiap guru mampu mengontrol hasil penilaian angka kredit tiap tahunnya dengan mendapatkan HAPAK dari tim penilai lokal. Dengan demikian, guru mampu menetapkan target-target kebutuhan untuk kenaikan pangkat, juga pengadministrasian PAK menjadi lebih ringan dan sistematis. Selama ini, seragam bagi guru menjadi kebutuhan yang cukup signifikan. Pemakaian seragam setiap minggu menjadi seragam tidak bisa bertahan lama. Warna pakaian mudah pudar, beberapa jahitan lepas, robek, dan lain sebagainya sehingga seragam hanya bertahan selama satu sampai dua tahun untuk bisa dikatakan pantas pakai. Pemerintah Kota Blitar setiap tahun … dua tahun sekali selalu memberikan kelengkapan seragam bagi guru berupa pakaian plus ongkos jahit, serta juga kami diberikan sepatu pantofel. Selama ini, Kantor-Kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar, seperti dinkes, kantor kearsipan, dan perpustakaan, dinas pendidikan lingkungan hidup, dan lain-lain, sering menghelat perlombaan pada tingkat SMA, SMK, dan sederajat, seperti lomba KIR, lomba implementasi baja, lomba permainan daerah, dan lain-lain. Perlombaan-perlombaan ini menjadi sarana aktualisasi diri bagi siswa untuk pertumbuhan kompetensi dan bakat siswa. Selain dapat sarana aktualisasi diri, setiap perlombaan juga disediakan penghargaan berupa uang pembinaan dengan nilai tertentu yang juga akan memberikan motivasi tersendiri bagi siswa. Kami disaranai oleh Pemerintah Kota Blitar melalui dinas pendidikan, yaitu kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru melalui MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Yang terakhir. Selama ini, kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka menjadi sarana membentuk pendidikan karakter bagi siswa. Selain sebagai penyaluran minat dan bakat bagi siswa, Pemerintah Kota Blitar melalui kwarcab senantiasa terlibat langsung dalam 11

penyelenggaraan kegiatan kepramukaan dengan memberikan fasilitas anggaran dan tempat, seperti napak tilas, KP3, KML, KMD, serta pemilihan adik-adik siaga, minimal 2.000 peserta setiap tahunnya melalui Indonesia Scouts Challenge yang terakhir dilaksanakan di Bumi Perkemahan SMK Negeri 1 Blitar pada bulan April 2016 selama dua hari. Yang Mulia, jika semua kemudahan-kemudahan ini nantinya tidak bisa berlangsung seperti harapan kami, tentunya akan menjadikan beban yang sangat berat bagi sekolah-sekolah kami tentunya di pendidikan menengah di Kota Blitar, yaitu yang terdiri dari sekolahsekolah SMA dan SMK sehingga pada kesempatan kali ini, mohon apa yang kami saksi … yang kami saksikan ini adalah diperhatikan oleh Yang Mulia. Terima kasih, Saksi Kepala Sekolah, Sugiyadi. Wassalamualaikum wr. wb. 32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Sugiyadi. Ada dari Hakim, cukup, ya? cukup. Baik, silakan duduk kembali Pak Sugiyadi. Oh.

33.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ada, ada (…)

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

35.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk .. cek saja. Itu dari Pak Bambang Soeratmoko, mengatakan anaknya mendapat tablet 7 inchi untuk belajar, selain itu yang mendapatkan itu pakaian olahraga, mendapatkan tas, mendapatkan buku, berarti ini dapat untuk seterusnya, ya? Sementara di keterangan Saksi Pak Sugiyadi, peminjaman tablet. Ini gimana? Mendapatkan itu, mendapat pinjaman atau mendapatkan sama seperti mendapatkan tas, mendapatkan pakaian? Karena ini cukup besar juga kalau dapat … semua dapat tablet untuk SMA, ya. Sementara keterangan dari Pak Sugiyadi itu pinjaman. Ini sekadar ini saja.

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang betul yang mana, Pak?

12

37.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Yang mana?

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pinjaman atau anu itu?

39.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Atau dapat?

40.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SOERATMOKO Begini, Yang Mulia. Kalau tablet, anak saya itu menerima. Saya juga belum tahu kondisinya bagaimana. Yang jelas saat ini dipakai untuk belajar. Jadi, dari sekolah itu yang lebih tahu.

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu tabletnya dibawa pulang atau selama kegiatan di sekolah?

42.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SOERATMOKO Dibawa pulang, Yang Mulia.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dibawa pulang?

44.

SAKSI DARI PEMOHON: BAMBANG SOERATMOKO Ya.

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sifatnya pinjaman atau apa itu? Nanti dianukan kembali. Tolong, ya. kita juga butuh … anu … data mengenai APBD dan penggunaan alokasi dana untuk kepentingan pendidikan di Blitar, seberapa. Ini kalau meng-cover seluruh apa yang anu di sini kan, sangat besar sekali. Berapa persen nanti tolong dijelaskan secara tertulis, ya? Tidak sekarang. Tapi, bagaimana persentase bidang pendidikan macammacam itu di APBD-nya. Kalau kita melihat fasilitas yang diberikan ini, sungguh luar biasa jumlahnya, maka kita bisa harus mengecek hal itu.

13

Tapi nanti secara tertulis saja dari Pemohon, ya. Baik. Sekarang saya tanya dari Pemohon, untuk Ahli siapa dulu? 46.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Maaf, Yang Mulia. Untuk Ahli yang pertama, Prof. Saldi Isra. 47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Kemudian, Pak Muhammad Ali Safaat. 49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian, yang kedua, Pak Safaat. Yang terakhir dari?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Prof. Ahmad Sonhadji. 51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Prof. Ahmad Sonhadji ini sahabat saya ini. Prof. Ahmad Sonhadji ini. silakan Prof. Saldi dulu, kalau Prof. Saldi juga teman baik, Pak Ali Safaat juga teman baik semua ini. Silakan.

52.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum (…)

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Mohon bisa memperhatikan waktunya Para Ahli.

54.

AHLI DARI PEMOHON: SALDI ISRA Terima kasih,Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya pada awalnya berencana mau memberikan keterangan dari vicon, fasilitas 14

video conference melalui Fakultas Hukum UNAND. Apalagi sore ini pukul 15.00 WIB ada jadwal kuliah … ujian mata kuliah saya. Tapi karena diminta hadir sebagai bagian dari komitmen terhadap … apa … isu-isu pendidikan, saya meninggalkan … harus, keharusan untuk menghadiri ujian tersebut sehingga bisa hadir di depan sidang Yang Mulia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya sekadar mengingatkan kembali sebelumnya saya sudah pernah juga memberikan keterangan ihwal lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ketika terkait dengan pengadaan ketenagalistrikan di Kabupaten/kota yang ketika itu diajukan oleh Kabupaten Kutai Barat. Jadi, ini adalah kali kedua saya hadir di depan persidangan ini menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keberatan daerah-daerah. Kalau dulu kelistrikan, sekarang pendidikan soal lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Majelis Hakim yang saya muliakan, materi yang dimohonkan untuk dinilai konstitusionalitasnya dalam perkara ini adalah angka 1 huruf a nomor 1 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pembagian urusan pemerintah bidang pendidikan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam lampiran tersebut, pengelolaan pendidikan menengah menjadi urusan pemerintah daerah provinsi. Sedangkan pengelolaan lainnya: pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sebelumnya, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahu 2007, pembagian urusan di bidang pendidikan diatur bahwa pemerintah daerah provinsi hanya melaksanakan urusan yang bersifat koordinatif. Sedangkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal merupakan urusan atau wewenang pemerintahan daerah kabupaten/kota. Artinya, pergantian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terjadi pergeseran pembagian urusan di bidang pendidikan. Pergeseran tersebut berupa pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pendidikan menengah dan menjadikannya sebagai kewenangan daerah provinsi. Dalam permohonan perkara ini, Pemohon menilai bahwa pergeseran kewenangan tersebut telah atau potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon sebab pencabutan kewenangan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena terjadi pertentangan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. 15

Ketidakpastian penyelenggaraan pendidikan menengah dan tidak menjamin akan adanya hasil guna yang lebih baik. Tidak berhasil guna yang lebih baik karena pendidikan menengah yang telah dilaksanakan Pemohon pada tahap tidak lagi membebani rakyat karena telah dilaksanakan secara gratis. Ketika kewenangan ini dialihkan, penyelenggaraan pendidikan menengah justru terancam dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan selama ini. Terkait dengan hal itu, setidaknya ada tiga hal yang mesti ditelaah lebih jauh untuk membuat terang persoalan konstitusionalitas peralihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah, yaitu: 1. Pembagian dan hubungan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah/provinsi, kabupaten/kota, dan dasar pembagiannya. 2. Kehasilgunaan dari pemindahan urusan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah/provinsi. 3. Kepastian hukum dalam konteks hubungan antarnorma yang mengatur kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah. Majelis Hakim yang saya muliakan, untuk soal pertama mengenai pembagian dan hubungan urusan pemerintah dan dasar pembagiannya terkait dengan hal ini Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ada tiga hal penting yang terkandung dalam ketentuan konstitusi dimaksud. 1. Pengaturan hubungan dan pembagian wewenang pemerintahan mesti diatur dengan menggunakan undang-undang, artinya bagaimana kewenangan pemerintah dibagi dan bagaimana hubungan penyelenggaraan tersebut mesti diatur dengan undangundang, bukan bentuk hukum pengaturan lainnya. Adapun yang diberi hak konstitusional untuk mengatur hubungan dan pembagian antara pemerintah pusat, pemerintah daerah/provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden. 2. Pengaturan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota oleh pembentuk undang-undang mesti dilakukan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dengan demikian, kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur hubungan dan pembagian wewenang dibatasi dengan keharusan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 3. Frasa memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah berkonsekuensi terhadap munculnya keharusan bagi pembentuk 16

undang-undang untuk mengatur hubungan kewenangan pemerintah secara tidak sama atau seragam atau asimetris, artinya dalam mengatur hubungan kewenangan pemerintahan, pembentuk undang-undang tidak mesti mengatur pola dan pembagian kewenangan secara sama untuk semua daerah melainkan harus memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Dengan memperhatikan keberagaman daerah apabila semua daerah dalam kondisi sama, pengaturan hubungan yang sama tentu dimungkinkan. Tetapi jika kondisi daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, muncul kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mengaturnya secara berbeda pula. Cara berpikir demikian dapat dibangun karena frasa memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesungguhnya tidaklah dimaksudkan untuk daerah-daerah dengan status daerah khusus melainkan juga meliputi seluruh daerah otonom lainnya sehingga prinsip asimetris dalam pengaturan hubungan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berlaku juga untuk daerah-daerah lain yang tidak dimaksudkan berstatus khusus saja. Berdasarkan kandungan ketentuan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah tentu dapat ditelaah lebih jauh tentang apakah dapat dinilai bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Dari aspek pilihan bentuk hukum pengaturannya, yaitu undang-undang, maka pengaturan pembagian wewenang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentunya sudah sesuai dengan mandat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dimana pembagian hubungan kewenangan pemerintah justru diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemerintah, artinya bentuk hukum pengaturan sudah tepat dan memiliki posisi yang lebih kuat. Hanya saja, dari aspek kewajiban pembentuk undang-undang untuk memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah pengaturan pembagian dan hubungan wewenang tersebut justru belum terpenuhi. Setidaknya hal ini dapat dibaca melalui dua indikator berikut, yaitu pertama, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah menyangkut pelayanan dasar yang bersifat kongruen sesuai dengan Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam pembagiannya, dalam pembagian pengelolaan urusan tersebut, undang-undang justru tidak membuka ruang penyelenggaraan pendidikan dilakukan sesuai dengan keberagaman daerah. Lampiran terkait 2, lampiran terkait dengan pembagian urusan pemerintah kongruen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota juga tidak membuka ruang adanya pembagian 17

kewenangan yang bersifat asimteris. Artinya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pembagian urusan pemerintahan yang bersifat kongruen dengan memberlakukan semua daerah secara sama atau seragam, sekalipun kondisi untuk setiap daerah berbeda satu sama lainnya. Dengan begitu, pembentuk undang-undang dapat dinilai mengabaikan kewaiban konstitusionalnya untuk memperhatikan keragaman daerah ketika mengatur hubungan dan pembagian wewenang antara pemerintah ... pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada saat yang sama, pembagian urusan pemerintahan sebagaimana terdapat dalam lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 juga menutup ruang dilakukannya penyelenggaraan urusan pemerintahan secara asimetris termasuk dalam urusan penyelenggaraan pendidikan menengah. Padahal Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas memberi amanat kepada pembentuk undang-undang untuk memperhatikan keberagaman tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, kedua, terkait kehasilgunaan pemindahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah, sebuah aturan akan berhasil guna jika memang dibutuhkan dan bermanfaat bagi perbaikan kehidupan masyarakat. Ihwal ini apakah kemudian pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provinsi dan memperoleh hasil guna yang lebih baik? Pertanyaan ini tentu tidak bisa dijawab secara tunggal atau hitam-putih dengan memberi jawaban ya atau tidak sebab dengan melihat kondisi masingmasing daerah yang berbeda, satu sama lain jawaban atas pertanyaan tentu akan beragam sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Bagi daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan kewenangan tersebut secara baik dimana penyelenggaraan pendidikan menengah sudah cukup mapan karena didukung anggaran dan infrastruktur memadai, tentunya pengalihan kewenangan akan memunculkan masalah baru bahwa tidak ada jaminan hasil guna yang akan diperoleh akan lebih baik dibandingkan dengan capaian yang telah diraih. Lebih jauh, peralihan kewenangan justru dikhawatirkan akan menyebabkan menurunnya mutu pelayanan dasar pendidikan dibandingkan ketika masih diselenggarakan oleh daerah kabupaten/kota. Sebab, ketika kewenangan dialihkan semua akan memulai dari awal dan membutuhkan pendataan dalam masa peralihan yang tidak sebentar. Masyarakat di daerah kabupaten/kota dengan kondisi demikian, tentu akan dirugikan sehingga peralihan tersebut tidak akan memperoleh hasil guna yang lebih baik. Sementara bagi daerah kabupaten/kota yang masih dibayangi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah 18

karena infrastruktur dan anggaran yang belum memadai, dan masih lemahnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan menengah, mengalirkan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah ke daerah provinsi akan membuka harapan baru untuk perbaikan sistem penyelenggaraan pendidikan menengah walaupun tetap tidak ada jaminan akan terlaksana secara lebih baik. Karena jawaban terkait hasil guna dari peralihan kewenangan ti ... tidaklah tunggal, maka mandat Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengharuskan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diatur dengan memperhatikan keragaman daerah menjadi sangat penting untuk ditindaklanjuti. Dengan mempedomani Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 agar penyelenggaraannya berhasil guna bagi masyarakat, maka pengalihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah tidaklah boleh digeneralisir. Dalam arti, pengalihan kewenangan mesti dilakukan dengan memperhatikan daerah kabupaten/kota yang telah berhasil memberikan pelayanan pendidikan menengah yang memadai. Di sinilah pentingnya melakukan pemilahan agar semua daerah tidak diperlakukan sama dalam melakukan pergeseran kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah. Langkah pemilahan dalam menggeser kewenangan untuk tujuan menjaga hasil guna penyelenggaraan pendidikan menengah, sesungguhnya juga sejalan dengan semangat yang terkandung di balik pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang salah satu urusan pendidikannya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI sebagaimana dinyatakan dalam huruf b konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ketiga, terkait dengan kepastian hukum dalam konteks hubungan antarnorma yang mengatur penyelenggaraan pendidikan menengah, dalam hal ini pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan menengah tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melainkan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Harusnya karena terdapat persinggungan substansi materi yang diatur, kedua undang-undang tersebut mesti sinkron satu sama lain. Pada fakta dengan digesernya kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi, angka 1 huruf a Nomor 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, justru bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pemerintah kabupaten/kota 19

mengelola pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Dalam rangka pengujian angka 1 huruf a nomor 1 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ketentuan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memang bukan batu uji untuk menilainya. Hanya saja ketidakpastian hukum yang timbul akibat terjadi peralihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tinggi me ... penyelenggaraan pendidikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan wujud hilangnya hak atas kepastian hukum setiap warga negara terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah. Lebih lagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga tidak mengatur bagaimana peralihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah tersebut meski dilaku ... mesti dilakukan dalam kaitannya dengan adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang secara khusus mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan menengah. Agar ketidakpastian hukum dapat diakhiri, maka penyelesaian konflik hukum antara undang ... kedua ... dua undang-undang ini mesti dilakukan. Pertentangan antara lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan rumusan batang tubuh Pasal 50 ayat (5) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 mesti diakhiri dengan cara menyatakan bahwa angka 1 huruf a nomor 1 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai inkonstitusional atau setidak-tidaknya dengan melakukan penafsiran terhadap lampiran yang terdapat dalam UndangUndang Pemda tersebut. Jika pilihannya adalah memberikan penafsiran, maka hal itu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal berikut. 1. Secara formal materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidaklah seimbang sebab pengalihan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya dimuat dalam lampiran, sedangkan kewenangan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan menengah diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, batang tubuh merupakan bagian yang memuat materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan sehingga keberadaannya bersifat imperatif, sementara lampiran hanya bersifat fakultatif yang keberadaannya tidak mesti selalu ada dalam setiap peraturan perundang-undangan. Lampiran hanya akan ada jika dianggap perlu. Itu pun dengan harus menegaskan keberadaannya dalam batang tubuh undang-undang. Dengan posisi yang berbeda, kekuatan keduanya juga berbeda dimana keberadaan batang tubuh jauh lebih kuat dibandingkan dengan lampiran.

20

Dengan demikian, lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentunya tidak dapat mengenyampingkan batang tubuh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003. 2. Pembagian kewenangan sebagaimana dimuat dalam angka 1 huruf a nomor 1 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya berlaku terbatas bagi daerah kabupaten/kota yang belum memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan menengah yang ditopang sumber daya manusia profesional serta infrastruktur dan keuangan yang memadai. Dengan berlaku terbatas, maka bagi daerah kabupaten/kota lain yang tetap dapat menyelenggarakan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Terkait daerah kabupaten/kota mana yang telah dapat melaksanakan wewenang di bidang pendidikan yang memadai, tentu pemerintah pusat akan menentukan sesuai dengan evaluasi penyelenggaraan kewenangan pendidikan menengah. Dengan melakukan penafsiran di atas, konstitusionalitas keberlakuan angka 1 huruf a nomor 1 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ketidakpastian hukum karena terjadinya pertentangan norma undang-undang dapat diselesaikan. Majelis Hakim yang saya muliakan, dalam permohonan Pemohon memang meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan lampiran undang-undang ... lampiran angka 1 huruf a nomor 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam sudut pandang ketentuan tersebut tidak mempertimbangkan keberagaman daerah dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum, layak kiranya permohonan tersebut dikabulkan. Hanya saja karena standar penyelenggaraan pendidikan menengah belum dapat dipenuhi seluruh daerah kabupaten/kota karena beratnya beban penyelenggaraan daerah otonom dan keterbatasan infrastruktur dan anggaran, maka mengalihkan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah ke daerah provinsi itu tujuan menghasilkan manfaat yang lebih baik tentu dapat diterima. Dalam konteks itu, sangat adil dan memberikan manfaat lebih bagi rakyat jika Mahkamah menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika tidak dimaknai hanya berlaku bagi daerah-daerah yang belum mampu memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan dasar menengah yang memadai. Demikianlah keterangan ini disampaikan, semoga dapat membantu Mahkamah dalam memutus permohonan ini seadil-adilnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

21

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Prof. Saldi Isra. Saya persilakan untuk duduk kembali. Yang berikutnya, Pak Dr. Muchammad Ali Safaat, S.H., M.H., saya persilakan. Karena makalahnya tebal, maka mohon bisa dipersingkat karena waktunya.

56.

AHLI DARI PEMOHON: MUCHAMMAD ALI SAFAAT Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Om swastiastu. Yang Mulia, saya tidak membacakan keseluruhan dari makalah yang sudah saya buat, mungkin hanya beberapa poin saja. Yang pertama, sangat mungkin bahwa di tahun ini akan banyak sekali persoalan terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena pertama memang pembuatannya adalah di tahun politik sehingga wajar setelah disahkan tidak segera ada persoalan atau setidaknya belum sempat mempersoalkan karena waktu itu sedang ... ya, tahun politik, ada pemilihan umum presiden, legislatif, dan sebagainya. Kemudian di tahun 2015 juga seperti itu karena daerah-daerah lagi pada menjalankan pemilihan kepala daerah serentak dan tentu tahun ini yang agak sedikit banyak, tadi Prof. Saldi sudah menyatakan tentang ketenagalistrikan, kemudian kalau tidak salah Apkasi juga mengajukan mungkin keseluruhan undang-undang itu, kemudian sekarang adalah Pemohon yang khusus terkait dengan pengelolaan pendidikan menengah yang mau dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi. Sumber dari itu menurut saya adalah memang terlihat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 atau Undang-Undang Pemda cenderung menekankan paradigma negara kesatuan dimana kekuasaan pemerintahan sepenuhnya ada di pusat. Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai dasar pembentukan daerah otonom terlihat semata-mata adalah pemberian dari pemerintah pusat. Otonomi diakui berasal dari sentralisasi, konsekuensinya apakah daerah itu mau diberi kewenangan atau tidak atau seberapa besar kewenangan itu, ya bergantung pada pemerintah pusat. Wujudnya apa? Ya, di dalam lampiran undang-undang ini. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari Pasal 5 Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 yang memang lalu menegaskan kekuasaan Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Kekuasaan itu lalu didistribusikan, kalau di pusat, ya di kementerian. Kemudian, di daerah ya, kepada daerahdaerah itu. Dan menurut saya itu sangat berbeda dengan sebelumnya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memang menegaskan 22

bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, artinya pemerintah daerah memiliki kewenangan atas semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, itu terdapat di Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 yang itu tidak kita jumpai di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait dengan permohonan Pemohon, ada tiga persoalan yang coba saya analisis. Yang pertama adalah bagaimana sebetulnya konstruksi negara kesatuan dan otonomi daerah berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun 1945? Kemudian yang kedua, apakah daerah memiliki kewenangan konstitusional di bidang pendidikan? Dan yang ketiga, apakah pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan konstitusional kabupaten/kota? Jawaban pertama singkatnya adalah ketentuan negara kesatuan tidak boleh dipisahkan dari ketentuan tentang otonomi daerah. Alasannya kalau kita melihat pada pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh BPUPKI, pasti kita mengetahui adanya perdebatan antara bentuk negara, mulai dari antara yang menginginkan kesatuan, tapi ada juga ada yang menginginkan federasi. Kenapa menginginkan federasi? Karena ketakutan adanya sentralisasi, adanya penyeragaman, dan sebagai langkah mufakatnya kemudian lahirlah Pasal 18 yang kemudian juga ada ... penjelasan Pasal 18 itu yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan negara kesatuan bukanlah sentralisasi, tetapi juga ada aspek desentralisasi. Dalam periode ketatanegaraan Indonesia, lalu muncul antara sentralisasi dan desentralisasi yang biasanya memang dipengaruhi oleh watak rezim. Ketika rezim itu otoriter, maka cenderungnya adalah sentralisasi karena memang untuk bisa menjadi otoriter alatnya itu adalah sentralisasi. Kalau rezimnya itu demokratis akan cenderung ke desentralisasi. Saya kira itu di desertasinya Prof. Mahfud salah satu yang dikaji itu adalah tentang pemerintahan daerah untuk membuktikan hubungan antara situasi politik dengan produk hukumnya. Dan apa yang sudah terjadi di masa orde baru misalnya, sangat disadari di masa era reformasi karena itu lalu lahir TAP MPR Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dan kesalahan untuk membaca bahwa otonomi daerah itu seolah-oleh pemberian dari pusat, bukan amanat konstitusi sebetulnya bisa kita jumpai pada TAP MPR Nomor 4 Tahun 2000 tentang Evaluasi ... tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dimana di situ diidentifikasi, salah satu indentifikasi persoalannya yang pertama adalah penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.

23

Dalam tulisan saya ada 4 hasil evaluasi dari MPR pada saat itu yang diwujudkan dalam TAP MPR Nomor 4 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Demikian pula lahirnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang itu semua adalah merupakan wujud untuk memperteguh bahwa otonomi daerah itu adalah amanat konstitusi, bukan pemberian dari pemerintah pusat. Nah, uraian di atas menunjukkan dengan jelas bahwa negara kesatuan harus dipahami bersamaan dengan prinsip otonomi daerah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dibaca berdampingan dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UndangUndang Dasar Tahun 1945. Artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh dilakukan dengan cara sentralisasi melainkan harus terdesentralisasi kepada daerah. Daerah tidak saja harus memiliki otonomi yang artinya memiliki kewenangan sepenuhnya menyelenggarakan satu urusan, tetapi otonomi itu harus seluas-luasnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Arti dari seluasluasnya tentu pertama bisa berarti derajat keleluasaan penyelenggaraan urusan dan yang kedua bisa dari sisi jumlah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, desentralisasi di Indonesia, pembentukan daerah otonomi, dan pemberian otonomi yang seluas-luasnya bukan merupakan pemberian pemerintah pusat melainkan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika otonomi itu pemberian dari pemerintah pusat sebetulnya tidak perlu ada Pasal 18, cukup sampai Pasal 4 ayat (1) saja yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, mengingat otonomi daerah yang seluas-luasnya adalah amanat konstitusi, maka tidak boleh ada undang-undang yang sama sekali meniadakan otonomi daerah, kan begitu? Atau membuat kewenangan yang dimiliki oleh daerah tidak dapat lagi disebut sebagai otonomi yang seluas-luasnya. Otonomi seluas-luasnya berarti hilang pada saat pemerintah pusat memiliki kewenangan atau atas satu urusan yang lebih luas dari daerah karena itulah lalu pembagian kewenangan berdasarkan pada undang-undang itu diterjemahkan dalam UndangUndang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 32 itu menggunakan model teori residu yang itu mengarah kepada pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Kemudian yang kedua adalah terkait isu kewenangan konstitusional daerah di bidang pendidikan. Pertama, dasar kita adalah pada Pasal 18 ayat (5) dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Prinsip dasar otonomi daerah di Pasal 18 ayat (5) kemudian prinsip hubungan kewenangan ada di Pasal 18A ayat (1), kemudian ada

24

di Pasal 18A ayat (2) adalah hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya. Jika merujuk pada Pasal 18 ayat (5) yang menentukan bahwa ruang lingkup otonomi daerah adalah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, maka ruang lingkup urusan pemerintah daerah adalah semua urusan kecuali urusan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Apa urusan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat? Mulai Undang-Undang Nomor 22, Nomor 32, dan Nomor 23 menyatakan hanya 6 urusan: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Dengan demikian, pada hakikatnya di luar keenam urusan tersebut termasuk urusan pendidikan di sini adalah bagian dari urusan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi yang seluas-luasnya. Tentu saja pemerintah pusat punya peran. Misalnya, pada Pasal 16 Undang-Undang Pemda menetapkan norma standar dan sebagainya. Dari sisi ketentuan tentang otonomi daerah, penyelenggaraan pendidikan juga masuk ke dalam kewenangan pemerintah pusat. Kalau kita melihat dari sisi ketentuan tentang hak asasi manusia atau hak konstitusional warga negara, hak atas pendidikan yang itu terkait dengan beberapa hak konstitusional yang lain, hak memperoleh informasi, hak untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan Pasal 28I bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan di sini, kabupaten/kota adalah bagian dari organ negara dan pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Apa buktinya? Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan untuk mengalokasikan 20% tidak hanya dari APBN, tapi juga dari APBD. Persoalan ketiga adalah pengelolaan pendidikan menengah. Dari uraian di atas, jelas bahwa pemerintah kabupaten/kota punya kewenangan terhadap persoalan pendidikan. Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin adalah pendidikan yang mana? Berarti kita berbicara tentang hubungan kewenangan karena ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi, mungkin ada pendidikan nonsekolah, dan lain sebagainya. Untuk menganalisis persoalan hubungan, tentu kita mengacu pada Pasal 18A ayat (1) yang menegaskan prinsip harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, tadi Prof. Saldi sudah menjelaskan. Dan juga Pasal 18A ayat (2) yang menegaskan prinsip adil dan selaras. Bagaimana lalu mencapai prinsip ini, baik Undang-Undang Nomor 22, Undang-Undang Nomor 32, maupun Undang-Undang Nomor 23 menggunakan indikator yang sama, alat yang sama, yaitu asas pertama berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, kedua efisiensi, ketiga eksternalitas, dan keempat kepentingan strategis nasional? Dan bagaimana lalu hubungan antara pemerintah kota/kabupaten dengan 25

provinsi? Itu diterjemahkan dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Pemda, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sendiri yang menentukan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah: 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota. 2. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota. 3. Urusan pemerintahan yang manfaat, kalau Prof. Saldi biasanya aksennya manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota. 4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Kalau kita membaca ketentuan itu dan kita lalu menerapkannya ke dalam pendidikan menengah, maka kita bisa menganalisis lokasi sekolah menengah pasti ada di suatu daerah kabupaten/kota. Kedua, peserta didik pasti penduduk kabupaten/kota itu, mengingat jaraknya, mengingat usia peserta didiknya yang belum memungkinkan. Mungkin ada, tapi pasti jumlahnya tidak besar dan yang jaraknya tidak jauh, ya mungkin adalah siswa di Kota Blitar itu yang berasal dari kabupaten, tapi mungkin proporsinya sangat sedikit. Yang ketiga, dengan peserta didik yang berasal dari satu kabupaten/kota, maka penerima manfaat pengelolaan pendidikan menengah adalah masyarakat kabupaten/kota itu. Dan tentu menurut saya, itu juga terkait dengan pengembangan pendidikan dasar yang mengarah pada pendidikan wajib 12 tahun, jadi tidak hanya 9 tahun yang berlaku secara nasional. Yang terakhir, penyelenggaraan pendidikan menengah menurut saya secara organisasi lebih efisien diselenggarakan oleh kabupaten/kota dilihat dari sisi jangkauan wilayah dan besaran organisasi yang diperlukan. Dan itu menurut saya lalu diterjemahkan kalau di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Sisdiknas, kenapa lalu kewenangan pengelolaan pendidikan menengah itu diletakkan di pemerintah kabupaten/kota? Sebagai penutup, mungkin ada yang menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah itu adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Kalaupun betul, bahasa putusan MK itu adalah quad non, tidak berarti bahwa open legal policy itu lalu tidak bisa diuji terhadap konstitusi. Ada beberapa keputusan, misalnya Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 terkait calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang semula dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka, tapi karena lalu itu bersifat diskriminatif, maka bertentangan dengan prinsip antidiskriminasi di dalam konstitusi. Kemudian, tentu saja kebijakan hukum terbuka itu tidak boleh melanggar hak konstitusional warga negara.

26

Ketiga, ini yang terakhir, Prof, adalah asas kemanfaatan, misalnya dalam Putusan MK Nomor 66 Tahun 2013 terkait penentuan ibu kota Kabupaten Maybrat. Kalau memang satu kebijakan hukum, satu kebijakan yang sudah ada itu sudah bermanfaat dalam mencapai tujuan dan prinsip di dalam konstitusi tentu tidak bisa diganti dengan kebijakan hukum yang lain yang justru mengancam kemanfaatan di sini kalau terkait dengan hak atas pendidikan, tentu kita bisa menilai dari mana yang paling maksimal untuk bisa memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negara, untuk paling bisa mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tentu bisa menjadi alat uji kalaupun itu dianggap sebagai kebijakan hukum terbuka. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. 57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Ali Safaat, silakan duduk kembali. Yang terakhir, Prof. Ahmad Sonhadji, saya persilakan. Waktunya, Prof, ini makalahnya juga cukup tebal, mohon untuk bisa dipersingkat.

58.

AHLI DARI PEMOHON: AHMAD SONHADJI Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menguraikan hasil kajian saya tentang alih kelola dari pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kajian saya, saya fokuskan pada lima aspek. Yang pertama adalah dilihat dari hukum perundang-undangan, yang kedua dilihat dari sistem organisasi pendidikan, yang ketiga dilihat dari manajemen, yang keempat ditinjau dari kesinambungan pembelajaran, yang kelima dipandang dari kendala dalam implementasinya. Yang Mulia Hakim Konstitusi, mengapa bicara mengenai penyelenggaraan pendidikan harus bicara mengenai hukum? Karena masalahnya menyangkut tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus didukung oleh hukum dan dilindungi oleh hukum, serta memperoleh kepastian hukum sehingga bicara mengenai penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari bicara mengenai hukum. Oleh karena itu, saya juga sama dengan Prof. Saldi dan Dr. Ali Safaat juga menyoroti juga sekaligus juga memperkuat argumentasi meninjau dari segi hukum perundang-undangan. Kebijakan alih kelola 27

pendidikan menengah dan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi tidak sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18A ayat (1) yang menyatakan hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Alih kelola ini sama sekali tidak memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Suatu kenyataan daerah-daerah kabupaten/kota di Indonesia sangat beragam. Perbedaan-perbedaan itu berkisar pada letak geografis, topografi, demografi, sosiokultural, dan potensi ekonomi. Sebagai contoh Kabupaten Gresik yaitu pesisir utara, datar, dan kawasan industri, berbeda dengan Kabupaten Trenggalek, pesisir selatan, pegununan, dan agraris. Contoh lain, Kabupaten Banyuwangi, pantai selatan dan timur, budaya yang heterogen, serta pertanian yang kuat berbeda dengan Kabupaten Bojonegoro, yaitu daerah kehutanan dan pertambangan. Contoh yang ekstrem misalnya Kota Batu, daerah pariwisata, pertanian nonpesisir, dan multietnis sangat berbeda dengan Kabupaten Sumenep, pesisir, kepulauan, masyarakat nelayan, dan dominan etnis Madura. Begitu pula Kota Blitar, ukurannya sedang, situasi tenang, masyarakat relatif homogen, tempat wisata sejarah, dan tempat transit perjalanan antarkota, juga sangat berbeda dengan Kota Surabaya, metropolitan, kawasan industri, pusat perdagangan ibukota provinsi, masyarakatnya heterogen, serta memiliki pelabuhan laut yang besar. Penyelenggaraan pendidikan memerlukan kepastian hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) setelah dicermati ternyata alih kelola pendidikan menegah dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi tidak menjamin kepastian hukum. Tadi sudah disebutkan oleh Pembicara terdahulu karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sampai sekarang masih berlaku. Pasal 50 ayat (5), pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang kedua, sistem organisasi pendidikan. Karena menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi semua cabang kehidupan dan kemajuan bangsa, dengan peserta didik yang memiliki karakteristik yang beragam, sistem organisasi bidang pendidikan harus memungkinkan pengelola sedekat mungkin dengan komunitas pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, upaya transfer of knowledge, skills, and attitude, and values dapat dilakukan secara efektif dan optimal apabila dalam pembentukan karakteristik siswa akan lebih cepat karena 28

pengelola pendidikan dekat dengan peserta didik. Makin jauh pengelola pendidikan, makin lambat proses pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, otonomi pengelolaan pendidikan yang paling ideal untuk jenjang PAUD pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dari TK sampai kelas 12 adalah di bawah pemerintahan daerah kabupaten/kota. Begitu masyarakat semakin kompleks dan beragam dalam era informasi ini, organisasi cenderung ke arah lebih desentralisasi, bukan ke arah sentralisasi atau semisentralisasi yang berarti suatu kemunduran. Hal ini disebabkan karena masyakarat semakin melek informasi, semakin tahu hak-hak kewarganegaraannya, serta semakin membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat. Di beberapa negara maju, desentralisasi bidang pendidikan berada di tingkat kota dan distrik semacam kabupaten. Sebagai contoh di Amerika Serikat bidang pendidikan dinaungi oleh board of education atau school district untuk kota dan country (semacam kabupaten di sini) untuk jenjang K-12 atau kindergarden sampai kelas 12, K-12. Di Inggris, pengelolaan pendidikan untuk semua jenjang, yaitu PAUD, pendidikan dasar, dan menengah di bawah local education authority atau LEA, semacam dinas kabupaten/kota di Indonesia. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, yang ketiga tinjauan manajemen. Ada lima hal yang pertama adalah rentang kendali, yang kedua koordinasi, yang ketiga pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat masalah anggaran, dan kelima masalah aset, sarana, dan prasarana pendidikan. Rentang kendali atau spend of control apabila alih kelola ini dilaksanakan, rentang kendali pengelolaan pendidikan menengah pada pemerintah daerah/provinsi menjadi terlalu besar yang menyebabkan pembinaan dan pengawasan pendidikan menengah menjadi kurang efektif dan optimal. Yang kedua, koordinasi. Tadi saya gambarkan ini wilayah Jawa Timur begitu luasnya. Dengan wilayah provinsi yang sangat luas, ini contoh saja Jawa Timur, koordinasi menjadi sulit dilakukan. Sebagai contoh di Jawa Timur jumlah SMA, SMK mencapai 2.897 buah dengan jumlah guru 84.525 orang dan siswa 1.056.746. Ini berdasarkan pusat data dinas pendidikan provinsi Jawa Timur yang tersebar pada lokasi yang sangat luas, terbentang dari Kabupaten Pacitan sampai Kabupaten Sumenep, dan dari Kabupaten Banyuwangi sampai ke Kabupaten Tuban. Jelas koordinasi pengelolaan pendidikan akan efektif jika dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagai contoh, koordinasi pengelolaan pendidikan dasar dan menengah di Kota Blitar dilakukan dengan sinergi antara SKPD-SKPD. Dengan demikian, chemistry antara SKPD ini dapat didayagunakan secara optimal dalam pengelolaan pendidikan secara tidak terpisah, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan 29

pendidikan menengah. Hal ini tidak mungkin dilakukan jika satu jenjang pendidikan, yaitu pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah daerah/provinsi secara terpisah. Berikutnya, pendidik dan tenaga kependidikan. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang jumlahnya puluhan ribu akan menjadi sulit dan kurang efektif. Memang, ada pikiran yang menyatakan bahwa kepala sekolah dan guru dapat dipindahkan antarkabupaten/kota dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan menengah, yaitu kepala sekolah dan para guru dapat dipindah dari daerah tertentu ke daerah yang lain. Argumen ini terbantahkan berdasarkan fakta bahwa sebenarnya di daerah yang dikatakan kurang maju itu ternyata banyak memiliki potensi bibit-bibit unggul, orang-orang yang dapat diangkat menjadi kepala sekolah yang baik. Begitu pula guru-guru di daerah kurang maju kenyataannya banyak yang lebih berkualitas. Belum lagi masalah status administratif pendidik dan tenaga kependidikan tersebut yang harus dialihkan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah/provinsi. Tanpa pengalihan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, posisi yang sekarang ini sebenarnya terdapat banyak cara atau metode untuk mentransfer pengetahuan pada pendidik dan tenaga kependidikan dari daerah maju ke yang kurang maju. Antara lain melalui program kerja sama, magang, kita sering yang pernah dilakukan oleh perguruan tinggi, dan sistem sister school, yaitu saudara kembar antara sekolah satu dengan satu di daerah lain. Berikutnya, masalah anggaran. Sistem anggaran yang terpadu dalam pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sangat diperlukan untuk mempersiapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Perlu disadari bahwa wajib belajar 9 tahun tidak cukup dalam menghadapi persaingan global, terutama MEA yang sekarang sudah diberlakukan. Di negaranegara maju, wajib belajar (compulsory education) adalah 12 tahun sampai SMA-SMK. Sehubungan dengan itu, di beberapa daerah kabupaten/kota sudah diberlakukan kebijakan sekolah gratis sampai SMA-SMK. Ternyata kebijakan sekolah gratis ini memiliki multiplying effect, yaitu tadi sudah disebutkan oleh Saksi, dapat memacu kesejahteraan ekonomi masyarakat. Uang yang sedianya untuk membayar biaya sekolah dapat digunakan untuk modal dan operasional usaha, dan juga untuk tabungan di hari depan. Kemudian, aset sarana dan prasarana pendidikan. Pengalihan status kepemilikan sarana dan prasarana pendidikan, tanah, gedung, peralatan, dan lain-lain dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi bisa jadi mengalami hal-hal yang rumit dan kompleks, serta memakan waktu yang sangat banyak. Berikutnya, kesinambungan pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik adalah adanya kontinuitas pada kelompok umur tertentu. Perlunya kesinambungan proses pembelajaran pada masa anak-anak 30

yaitu PAUD, pendidikan dasar, sampai pendidikan menengah. Dengan adanya alih kelola pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi, asas kesinambungan ini tidak dapat dipenuhi. Pembinaan jati diri dan karakter siswa tidak dapat diputus sampai umur 18. Tidak dapat diputus atau tidak dapat dipisahkan satu sama lain yaitu sampai umur 18. Kalau ini dilakukan secara terpisah, maka yang … maka hal ini sangat berbahaya karena menyebabkan siswa split of character. Logika bahwa wewenang pemerintah pusat pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi mengurusi pendidikan menengah, dan pemerintah kabupaten/kota mengurusi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar adalah sangat dangkal karena cenderung bersifat hierarki dan struktural belaka tanpa mempertimbangkan perkembangan mental peserta didik. Pendidikan adalah proses mental dan rasionalitas untuk membangun martabat yang mulia. Dengan demikian untuk tingkat K-12 atau kinder garden sampai kelas 12 atau TK sampai SMP, SMA, tidak dapat dipaksa untuk dipisahkan dengan hierarki dan struktur seperti itu karena merupakan satu kesatuan. Yang terakhir adalah kendala dalam implementasinya. Bagi pendidik dan tenaga kerja kependidikan, alih kelola ini dapat menemui kendala psikologis, sosiokultural, dan ekonomi. Secara psikologis mereka senantiasa dihantui perasaan gelisah. Sekarang ini, sudah … sudah mereka sudah gelisah, resah, waswas, dan kekhawatiran yang menyebabkan semangat dan kinerjanya terganggu. Begitu pula mereka akan tinggal di tempat baru yang berbeda latar sosial dan budayanya yang ditambah lagi korban meninggalkan keluarga yang mungkin sudah mapan di daerah asal. Dari segi ekonomi keluarga, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan ini bisa berpengaruh, baik yang pindah total maupun yang mondar-mandir dari daerah asal ke daerah baru. Jadi, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi dapat menimbulkan gejolak yang tidak kita inginkan. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi, alih kelola terutama dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan, serta aset sarana dan prasarana pendidikan menguras pikiran, energi, dan waktu yang panjang. Diperkirakan masa transisi 2 sampai 3 tahun yang dikhawatirkan mempengaruhi jalannya roda pembangunan pada masa itu karena hanya mengurusi perkara yang satu ini. Yang terakhir, kesimpulan dan permohonan. Kesimpulan, ditinjau dari aspek-aspek hukum perundang-undangan, sistem organisasi pendidikan, manajemen, kesinambungan pembelajaran, dan kendala implementasinya, maka alih kelola pendidikan menengah SMA dan SMK 31

dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi tidak tepat dan tidak sesuai dengan rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim, kepada Mahkamah Konstitusi melalui Majelis Hakim yang saya muliakan, kami mohon untuk mengembalikan wewenang pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah daerah provinsi ke pemerintah daerah kabupaten/kota. Implikasinya, mengubah lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagian 1. Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. a. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan pada kolom 4, yaitu daerah provinsi dan kolom 5 daerah kabupaten/kota beserta uraian narasi bagian 2 manajemen penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Di sini saya sampaikan … saya tampilkan tabel. Next, Pak. Tabel ya. Di dalam tabel itu ada suburusan manajemen pendidikan, yaitu pada kolom 4 daerah provinsi diubah menjadi pengelolaan pendidikan khusus dan pada kolom 5 daerah kabupaten/kota diubah menjadi pengelolaan pendidikan menengah, pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Begitu pula suburusan kurikulum. Pada kolom 4 daerah provinsi diubah menjadi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus. Selanjutnya pada kolom 5 daerah kabupaten/kota diubah menjadi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Kemudian, suburusan pendidik dan tenaga kependidikan, pada kolom 4 daerah provinsi diubah menjadi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi untuk pendidikan khusus. Dan pada kolom 5 daerah kabupaten/kota diubah menjadi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota untuk pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Yang terakhir adalah suburusan perizinan pendidikan. Pada kolom 4 daerah provinsi diubah menjadi daerah penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pada kolom 5 daerah kabupaten/kota diubah menjadi penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat sehingga konsisten rumusan di dalam lampiran itu.

32

Terima kasih, sekali lagi, saya ucapkan kepada Yang Mulia BapakBapak dan Ibu Majelis Hakim, kami mohon untuk dikabulkan permohonan ini. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb. Jakarta, 17 Mei 2016. Saya Ahmad Sonhadji. 59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Dari Pemohon Perkara Nomor 30/PUUXIV/2016, apakah ada yang akan ditanyakan atau dimintakan klarifikasi lebih lanjut kepada Ahli? Atau sudah cukup?

60.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Cukup, Yang Mulia. 61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah, cukup, ya?

62.

PEMERINTAH: SURDIANTO Cukup, Yang Mulia.

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari meja Hakim juga cukup. Tapi, ada permintaan ini kepada Pemohon. Yang pertama, tadi sudah saya singgung mengenai keterangan lengkap yang berhubungan dengan alokasi APBD, APBN, ya. Apakah itu khususnya yang berkenaan dengan bidang pendidikan? Karena kalau kita bayangkan, misalnya tablet saja itu dengan jumlah siswa SMP, SMA sejumlah itu saja, kan biayanya luar biasa karena … kemudian, tadi keterangannya, apakah itu pinjam ataukah itu merupakan pemberian? Itu juga nanti tolong bisa di … keterangannya dilengkapi dengan bukti karena itu bisa saja nanti bermasalah karena kalau itu diberikan, itu aset negara, dan harus tercatat. Karena di setiap pemberian ini saja, ini pasti ada bukti bahwa ini dibeli melalui APBN atau APBD dan diberi label bahwa ini aset negara. Itu tablet, itu juga nanti daripada bermasalah, ini nanti juga kita minta untuk bisa diklirkan, ya karena itu bukan bahan habis pakai dan harus dipertanggungjawabkan, selalu terdokumentasi menjadi aset negara. Kayak begitu-begitu itu, ya, supaya buktinya lengkap, supaya kita bisa melihat dari perspektif yang komprehensif, ya. Itu pada persidangan yang berikutnya supaya bisa disampaikan.

33

Kemudian, sebelum saya mengakhiri, terima kasih kepada Prof. Saldi, Prof. Ahmad Sonhadji, dan Pak Ali Safaat yang telah memberikan keterangan pada persidangan Mahkamah. Begitu juga kepada Pak Drs. Sugiyadi, Bapak Bambang Soeratmoko yang telah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah, yang tentunya memperkaya persidangan ini. 64.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

NOMOR

30/PUU-

Mohon maaf, Yang Mulia. 65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

66.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO lagi?

67.

Ya. Untuk persidangan berikutnya, kami bisa mengajukan saksi

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebelumnya … belum, ini baru mau saya tanya.

68.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Oh, baik. Terima kasih. 69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Jangan … jangan terlalu responsif. Apa baru saja minum viagra? Kok, sangat responsif? Saya mau tanya kepada Pemohon, apakah masih mengajukan saksi atau ahli?

70.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Masih dan sangat mau, Yang Mulia. 71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Ini jumlahnya berapa? Saya bisa menganukan (…) 34

72.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Tiga orang saksi, Yang Mulia. 73.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tiga orang saksi. Kalau tiga orang saksi, berarti ahlinya sudah cukup, ya?

74.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Cukup, Yang Mulia. 75.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang Perkara Nomor 31/PUU-XIV/2016, ahli?

76.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI

NOMOR

31/PUU-

NOMOR

31/PUU-

NOMOR

31/PUU-

Ahlinya dua. 77.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dua.

78.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI Terus, saksinya tiga.

79.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu?

80.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI Ya.

35

81.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau begitu, besok saksi dulu supaya kita bisa mendengarkan keterangan saksi seluruhnya dulu, ahlinya pada persidangan yang berikutnya, ya?

82.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI

NOMOR

31/PUU-

NOMOR

31/PUU-

Kalau dilihat tanggalnya dulu, Pak. 83.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, gimana?

84.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI Karena (…)

85.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini sidang yang akan datang akan diselenggarakan hari Senin, 30 Mei 2016, pada pukul 14.00 WIB.

86.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI

NOMOR

31/PUU-

Ya. Saat itu, Surabaya itu seluruh … karena kan, kita akan menjelaskan fakta fasilitas yang sudah diberikan oleh (…) 87.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, betul, he eh.

88.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI

NOMOR

31/PUU-

Pemerintah (suara tidak terdengar jelas). Tanggal 30, 31 itu Perayaan Hari Ulang Tahun Surabaya. 89.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu? Jadi, enggak bisa?

36

90.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI

NOMOR

31/PUU-

Jadi, enggak bisa kalau untuk tanggal 30, 31. 91.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya. Kalau gitu, ini untuk Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016 kita selesaikan dulu.

92.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWA RUCI

NOMOR

31/PUU-

Betul, ya. 93.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Ya, nanti tiga saksi dari Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016, ya. Mau tambah ahli, boleh, ini masih bisa satu kalau mau ahli. Nanti kita juga akan mengundang provinsi untuk kita dengar keterangannya. Kalau begitu, kalau 3 saksi cukup, nanti kita akan mendengar keterangan dari provinsi. Kita akan undang Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk memberikan keterangan sebagai banding studi komparasi antara dari Pemohon dan keterangan dari Gubernur Provinsi Jawa Timur sehingga kita mendapat perspektif yang seimbang antara kepentingan … ada usul nanti kita akan mendengar mungkin PGRI sebagai apa … asosiasi … apa namanya … guru-guru se-Indonesia juga akan kita dengar. Ya, kalau begitu 3 saksi dulu yang dimintakan. Sidang yang akan datang kita selenggarakan pada hari Senin, 30 Mei 2016 pada pukul 14.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, 3 saksi dari Pemohon 30/PUU-XIV/2016, Pemohon 30/PUU-XIV/2016 dan nanti kita akan mengundang Gubernur Jawa Timur dan dari PGRI. Ya, begitu.

37

Terus sekali lagi terima kasih, Prof. Saldi, Prof. Ahmad Sonhadji dan Pak Ali Safaat serta Pak Sugiyadi, dan Bapak Soeratmoko yang sudah memberikan keterangan pada persidangan ini. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.44 WIB Jakarta, 18 Mei 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

38