).
.BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL IZIN PRINSIP l>ENANAMAN MODAL DALAM NEGERI Nomor · Nomor Perusahaan
: \b(, /1/IP/PMDN/2016 : 07351.2015
Sehubungari dengan permohonan yang Saudara sampaikan tanggal 5 Agustus 2016 dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal d an Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer ah;' Pemerintah Republik Indonesia memberikan !ZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sebagai izin sementara sampai dengan perusahaan mernpe role h Izin Usaha, sebagai berikut :
I. DATA PROYEK: 1. Nama Perusahaan
: PT. HOUSE OF PRINCESS
2. NPWP
: 31.217.973.2-013.000
3.
Alamat Kedudukan
Perusahaan
b. Kota
: STC Senayan Lt. 4 No. 1003A, Jl. Asia Afrika, Pintu IX Senayan, Kel. Gelora, Kee. Tanah Abang : Jakarta Pusat 10270
c. Provinsi
: DKI Jakarta
d. Telepon
: 021-57936028
e. Faksimili
: 021-57931635
f. Email
:
[email protected]
a. Alai:nat Kantor Pusat
4. Lokasi Proyek a. Alamat
: STC Senayan Lt. 4 No. 1003A, Jl. Asia Afrika, Pintu IX Senayan, Kel. Gelora, Kee. Tanah Abang : Jakarta Pu sat
b. Kota
c. Provinsi : DKl Jakarta Catatan : Dalam pelaksanaannya, lokasi proyek harus mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek ini berlokasi. · 5. Rekomendaei/Izin 6. Bidang Usaha
it"
Operasional : Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya
SPrPISE-ONLINE /PT. HOUSE OF PRrNCESS /NOVI - 5/08/2016
BKPM Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT - BKPM tidak dikenakan biaya.
Nomor Hal am an 7. Produksi dan Pemasaran Per Tahun: Jenis Produksi / Jasa KBLI Satuan - Penjualan langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan mitra usaha (direct selling) a.l. software untuk penjualan tiket perjalanan wisata, kereta dan pesawat, booking hotel
4 7999
Rp
\b~
/1/IP/PMDN/2016
2 (5}
Kapasitas
Ket.
1.250.000.000,00 (satu mi!iar dua ratus lima puluh juta]
a}
Catatan: a) Dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk Undang-UndangNomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengenai pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47 /M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung dengan dipersyaratkan menggunakan paling sedikit 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai Direksi dan 1 (satu) orang Warga Negara Indonesia {WNI) sebagai komisaris dan/ atau perubahan berikut peraturan pelaksanaannya. 8.
Nilai Investasi a. Modal Tetap 1) Pembelian dan Pematangan Tarrah : Rp. 2) Bangunan / Gedung : Rp. 3) Mesin Peralatan : Rp. 4) Lain-lain : Rp.
0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
~~~~~~~~~~~~~-
:Rp.
100. 000. 000, 00
b. Modal Kerja (untuk 1 turn over)
:Rp.
150.000.000,00
c. Jumlah Nilai Investasi
:Rp.
250.000.000,00
Sub Jumlah
9. Luas Tanah
: Sewa seluas 95 M2
10. Tenaga Kerja Indonesia
: 1 7 Orang ( 11 L / 6 P)
11. Permodalan a. Sumber Pembiayaan 250.000.000,00
1) Modal Sendiri
: Rp.
2} Laba ditanam kembali
: Rp.
0,00
- Pinjaman Luar Negeri
: Rp.
0,00
- Pinjaman Dalam Negeri
: Rp.
0,00
3) Pinjaman
Jumlah Sumber Pembiayaan
: Rp.
250.000.000,00
b. Keputusan para pemegang saham ~
SPIPISE-ONLINE /PT. HOUSE OF PRINCESS/ NOVI- 5/08/2016
BKPM Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT - BKPM tidak dikenakan biaya.
~-'
Nomor Halaman
H:>~
/1/IP/PMDN/2016
3 (5)
c. Modal Perseroan 1) Modal Dasar
: Rp.
l .000.000.000,00
2) Modal Ditempatkan
: Rp.
250.000.000,00
3) Modal Disetor
: Rp.
250.000.000,00
d. Penyertaan Dalam Modal Perseroan No
Pemegang Saham
O/o
Negara Asal
Nilai Nominal Saham (Rp.)
Peserta Asing Peserta Indonesia
-
-
Ellys Tanaga NPWP: 06.019.097.2-039.999 Johnny Wisarta NPWP: 06.019.097.2-039.999 Ratnawati NPWP: 06.019.097.2-039.999 Wandy Lesmana NPWP: 09.671. 712.9-037.000
Jumlah
100 30,00
Indonesia
75.000.000,00
30,00
Indonesia
75.000.000,00
20,00
Indonesia
50.000.000,00
20,00
Indonesia
50.000.000,00
100
250.000.000,00
Catatan: Persentase (%) nilai nominal saham terhadap jumlah penyertaan modal perseroan
II. JADWAL WAKTU PENYELESAIAN PROYEK : 1 2 3
4
5 6
-w-
Jadwal waktu penyelesaian proyek paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal ini. Masa berlaku Izin Prinsip Penanaman Modal ini sama dengan jadwal waktu penyelesaian proyek. Jadwal waktu penyelesaian proyek dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya perizinan tentang perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek. Permohonan perpanjangan jadwal waktu penyelesaian proyek harus diajukan sebelum berakhirnya jadwal waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan Izin Prinsip Penanaman Modal ini. Izin Prinsip Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan pengajuan Izin Usaha ke PTSP Pusat di BKPM. Izin Prinsip Penanaman Modal yang jadwal waktu penyelesaian proyeknya telah berakhir dan tidak diperpanjang, atau tidak ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum jadwal waktu penyelesaian proyek berakhir, maka dinyatakan batal demi hukum.
SPIPISE-ONLINE /PT. HOUSE OF PRINCESS/ NOVI - 5/08/2016
BKPM Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT- BKPM tidak dikenakan biaya,
Nomor Halaman
\bb
/1/IP/PMDN/2016
4 (5)
III. FASILITAS PENANAMAN MODAL : 1 2
Tidak diberikan fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
IV. LAIN-LAIN : 1.
Perusahaan wajib menyampaikan dengan periode pelaporan:
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM),
a.
Laporan Triwulan I disampaikan tahun yang bersangkutan;
paling lam bat pada tanggal 10 bulan April
b.
Laporan Triwulan II disampaikan tahun yang bersangkutan;
paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli
c.
Laporan Triwulan III disampaikan Oktober tahun yang bersangkutan;
paling lam bat pada tanggal 10 bulan
d.
Laporan Triwulan IV disampaikan Januari tahun berikutnya.
paling lambat pada tanggal 10 bulan
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi dan Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi proyek, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015.
~
2.
Perusahaan wajib melaksanakan ketentuan lingkungan hidup dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini.
3.
Perusahaan yang menginginkan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal in i, dapat mengajukari. permohonan perubahan ke PTSP BKPM.
SPIPISE-ONLINE /PT. HOUSE OF PRINCESS/ NOVI - 5/08/2016
BKPM Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT- BKPM tidak dikenakan biaya.
Nomor Halam an 4.
: \(Ob :
/1/IP/PMDN/2016
5 (5)
Ketentuan yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ini, sewaktuwaktu dapat diubah bilamana dalam penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan.
-Jakarta,
1 0 AUG 2016
~~:l:t£!:~AN KOORDINASI PENANAMAN MODAL UBLIK INDONESIA ,uill~~:\:l anan Penanaman Modal
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia u.p. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5. Menteri Perdagangan; 6. Gubernur Bank Indonesia; 7. Direktur Jenderal Pajak; 8. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 9. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; 10. Gubernur Provinsi OKI Jakarta; 11. Walikota Jakarta Pusat; 12. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta; 13. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kata Administrasi Jakarta Pusat.
~
SPIPISE-ONLINE /PT. HOUSE OF PRINCESS/ NOVI- 5/08/2016
BKPM Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT- BKPM tidak dikenakan biaya.
