2015 TENTANG

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR: 164.4.1/PER-IRJEN/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 07.12.9/PER-IRJEN/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 – 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 dengan perubahan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019, perlu ditetapkan perubahan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 20152019, untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Inspektur

Jenderal tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014; 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi

dan

Tugas

Eselon

I

Kementerian

Negara

Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 7. Peraturan

Presiden

Nomor

47

Tahun

2009

tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 8. Peraturan

Menteri

Negara

Nasional/Kepala

Badan

Nasional

5

Nomor

Penyusunan

Perencanaan Perencanaan

Tahun

Rencana

2009

Strategis

Pembangunan Pembangunan

tentang

Pedoman

Kementerian/Lembaga

(Renstra-KL) 2010-2014; 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN

INSPEKTUR

JENDERAL

KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KELAUTAN IRJEN/2015

INSPEKTUR DAN

JENDERAL

PERIKANAN

TENTANG

NOMOR

RENCANA

KEMENTERIAN 07.12.9/PERSTRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 – 2019 .

RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 1

Pasal 1 Dalam Keputusan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor 07.12.9/Per-Irjen/2015 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 2. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Itjen KKP adalah

dokumen

perencanaan

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 3. Rencana

Kerja

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan yang selanjutnya disebut Renja Itjen KKP adalah dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasal 2 (1) Menetapkan Renstra Itjen KKP, yang merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Itjen KKP dalam penyusunan program kerja. (2) Renstra Itjen KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran

I

merupakan

bagian

tidak

terpisahkan

dari

Peraturan

Inspektur Jenderal ini. Pasal 3 Ruang lingkup dari Renstra Itjen KKP, meliputi: a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi, dan permasalahan; b. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Program dan Kegiatan; dan c. Arah Kebijakan dan Strategi, yang berisi arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Itjen KKP serta dukungan lintas sektor. RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 2

Pasal 4 Renstra Itjen KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Itjen KKP dalam menyusun program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Renja Itjen KKP sebagaimana tersebut dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 5 Inspektur Jenderal melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Itjen KKP yang dituangkan dalam Renja, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, dan PKPT Itjen KKP.

Pasal 6 Dengan

diberlakukannya

Peraturan

Inspektur

Jenderal

ini,

maka

Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: 07.12.9/PER-IRJEN/2015 tentang Rencana

Strategis

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Kelautan

dan

Perikanan tahun 2015-2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal September 2015 Inspektur Jenderal, No

Pejabat

1.

Sekretaris Itjen

2.

Kabag Program

3.

Kabag Kepegawaian,

Paraf

Andha Fauzie Miraza

Hukum dan Humas


Lampiran 1. Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor: 164.4.1 /PER-IRJEN/2015 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal KKP BPerubahan I. PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menegaskan pentingnya peran pengawasan. Hal tersebut tercermin pada Nawa Cita kedua yaitu “Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya” dan Nawacita ke empat “Kami akan memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”. Nawa Cita tersebut merupakan landasan untuk

mewujudkan

visi

“Terwujudnya

Indonesia

yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Salah satu perbaikan sistem dalam memerangi korupsi adalah dengan pemperkuat sistem pengawasan internal. Sebagai acuan, efektifitas peran audit intern dapat mengacu pada apa yang dikembangkan oleh the Institute of Internal Auditors. Peran tersebut meliputi peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control,) dan tata kelola (governance) organisasi (Gambar 1). Dewasa ini, pelaksanaan peran tersebut belum optimal. Mayoritas APIP berada pada level 1. Artinya, APIP belum dapat memberikan jaminan proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi. Itjen selaku APIP, ke depan harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian negara/lembaga.


Gambar 1. Tingkatan Penilaian Kapabilitas Itjen (IACM) Dibandingkan itjen di K/L yang lain, Inspektorat Jenderal KKP sedikit relatif lebih baik yaitu berada pada level 2 , artinya masih terdapat ruang perbaikan untuk lebih berperan dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

yang

pada

akhirnya

membantu

pencapaian

tujuan

Kementerian. Dalam rangka penyusunan IKU 2015-2019, berikut disajikan gambaran umum pencapaian indikator Kinerja Utama Itjen. Tabel 1. Tren Capaian Kinerja 2010 – 2013 & Perbandingan terhadap Target Akhir Tahun RPJMN

Indikator Kinerja 1. Opini BPK-RI LK KKP 2. Nilai AKIP KKP

Capaian Kinerja 2010

2011

2012

2013

2014

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP DPP

DPP

DPP

DPP

DPP

CC

B

B

A

A


Indikator Kinerja 3. Nilai Integritas KKP 4. Nilai Inisiatif Anti

Capaian Kinerja 2010

2011

2012

2013

2014

5,3

7,46

6,89

7,12

7,46

6,75

6,633

7,46

7,60

8,80

Korupsi KKP

4

Berikut disajikan rincian perkembangan capaian kinerja tersebut. 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk tercapainya good governance. Perkembangan capaian untuk tahun 2008-2014 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2. Perkembangan Penilaian atas Kualitas LK KKP Berdasarkan Tabel di atas, terjadi stagnasi capaian kinerja sehingga perlu dilakukan terobosan. Salah satu hal terkait hal tersebut aalah kendala dalam percepatan penyelesaian temuan BPK RI, antara lain : a. Pihak Satker, khususnya didaerah, relatif kurang responsif atas

percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI. b. Beberapa tindak lanjut masih dalam proses di luar kewenangan

Eselon I yang bersangkutan, antara lain : 1) Penyelesaian sertifikasi tanah yang kewenangannya berada di

Badan Pertanahan Nasional/BPN setempat.


2) Surat teguran dari Kepala Daerah Provinsi/Kab/Kota kepada

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. 3) Beberapa peraturan turunan dari UU No.31/2004 tentang

Perikanan yang belum dapat dituntaskan mengingat harus mendapat persetujuan pihak lain diluar KKP. 4) Pihak ketiga/rekanan yang sulit dimintai penyelesaian tindak

lanjutnya. 5) Koordinasi antar unit kerja/instansi baik di pusat maupun di

daerah masih belum berjalan dengan baik dalam percepatan tindaklanjutnya. 2. Akuntabilitas Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Itjen, peran dan wewenang utama Itjen dalam

implementasi

sistem

akuntabilitas

kinerja

adalah

pada

komponen evaluasi. Perkembangan nilai evaluasi kinerja AKIP KKP dari tahun 2010 terus mengalami perbaikan, akan tetapi pada tahun 2012 terjadi penurunan nilai dari 4,85 menjadi 4,72, namun kembali meningkat pada tahun 2013 dan 2014. Peningkatan nilai evaluasi kinerja AKIP KKP memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas AKIP secara keseluruhan sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Gambar 3. Perkembangan Nilai AKIP KKP 2010-2014 RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 7

3. Integritas Pelayanan Publik KKP Nilai Integritas KKP merupakan nilai kualitas pelayanan publik atas persepsi pengguna layanan terhadap praktek korupsi yang terjadi di lingkungan KKP. Nilai integritas merupakan hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK. Nilai integritas tersebut berasal dari survey KPK atas unit layanan publik yang ada di KKP sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 2. Unit Layanan Publik KKP yang disurvei oleh KPK NO 1.

TAHUN

UNIT LAYANAN YANG DISURVEI

2010

a. Surat Izin

2011

2012

2013

5,3

-

-

-

-

7,46

-

-

-

-

6,89

-

-

-

-

7,12

-

-

-

-

2014

Penangkapan Ikan b. Surat Izin Impor Obat Ikan 2.

a. Surat Izin Penangkapan Ikan b. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter

3.

a. Surat Izin Usaha Perikanan b. Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan

4.

a. Surat Izin Penangkapan Ikan b. Pengadaan Barang dan Jasa

5.

a. Surat Izin Kapal

7,34

Angkut Ikan

7,58

b. Surat Izin

Rata2 7,46

Penangkapan Ikan Keterangan: KPK, 2010-2014


Dalam

survey

“pengalaman

tersebut, integritas”

komponen dan

yang

“potensi

digunakan integritas”

adalah dengan

perkembangan berikut ini.

Gambar 4. Perbandingan Komponen Integritas Tahun 2011-2014 4. Inisiatif Anti Korupsi KKP Nilai Inisiatif Anti Korupsi merupakan nilai yang mencerminkan sejauh mana capaian inisiatif anti korupsi unit utama lingkup KKP. Pada tahun 2010 Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dilakukan oleh KPK, namun karena pada saat ini nilai KKP mampu berada diatas rata-rata nilai nasional, maka selanjutnya KPK mempercayakan penilaian dilakukan secara mandiri oleh KKP, yang dalam hal ini dilakukan oleh Itjen. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut: Tabel 3. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Nilai Inisiatif Anti Korupsi

2010

2011

2012

2013

2014

6,75

6,63

7,46

7,6

8,56

KKP


Gambar 5. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP, 2010-2014 Berdasarkan gambar di atas, perkembangan nilai inisiatif anti korupsi KKP meningkat setelah mengalami penurunan tipis pada tahun 2011. Salah satu upaya yang dilakukan Itjen KKP didalam meningkatkan nilai inisiatif anti korupsi adalah dengan membentuk pokja yang bertugas untuk meningkatkan inisiatif anti korupsi lingkup KKP. 5. Reformasi Birokrasi KKP Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur KKP mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan akuntabel didalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program pembangunan bidang KP. Perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi KKP dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4. Perkembangan Implementasi Reformasi Birokrasi KKP Indikator Kinerja Nilai RB KKP

2010 -

Capaian Kinerja 2011 2012 2013 45 70,81

2014 63,29


Perkembangan capaian kinerja jangka menengah dari IKU yang termuat pada dokumen Penetapan Kinerja Itjen KKP dapat dilihat pada tabel berikut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi antara lain: a. Menerapkan

penetapan

kinerja

individu

yang

mendukung

indikator kinerja organisasi b. Menata kembali sistem manajemen SDM baik pengembangan kompetensi maupun promosi jabatan pegawai c. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan gratifikasi, whistle blowing system dan penanganan benturan kepentingan secara berkala d. Menetapkan unit kerja yang kan dikembangkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi e. Memperhatikan proses kegiatan utama agar dapat dipetakan seluruhnya sesuai degnan tugas dan fungsi kemudian dijabarkan dalam prosedur operasional tetap (POS) f. Membuka akses terhadap hasil survei kepuasan masyarakat dan pengaduan pelayanan dari masyarakat. Dengan semakin membaiknya tata kelola di lingkungan KKP maka upaya berikutnya adalah bagaimana agar kondisi tersebut selalu berada dalam kondisi continous improvement. Untuk itu telah dilakukan berbagai kerja sama dengan instansi lain. a. KPK untuk melakukan reviu aspek kelembagaan dalam Kajian Sumberdaya Ikan (Perizinan). Dengan KPK, Itjen juga bekerjasama dalam hal Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa bimtek bagi Eselon II lingkup KKP dan Training of Trainers (TOT) PPG bagi Personil Pejabat yang menangani pelayanan (Tunas Integritas). b. BPK-RI dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan. Semula tindak lanjut hanya per semester, dewasa ini tindak lanjut dapat


dilakukan tiap saat. Selain itu, dengan BPK-RI juga dilakukan pembagian

objek

yang

akan

diaudit

sehingga

cakupan

pengawasan menjadi luas. c. BPKP

dalam

hal

sinergi

pengawasan

(reviu

LK)

dan

pengembangan SDM (technical assistance penyusunan Renstra AAIPI).

Atas

permintaan

AAIPI

(Asosiasi

Auditor

Internal

Pemerintah Indonesia) Itjen telah melakukan peer review terhadap kinerja auditor Itjen kemenkeu, dan hasil peer review diakui serta akan ditindaklanjuti. d. Kerjasama

lainnya

yaitu

berupa

koordinasi/bimtek

dengan

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota terkait DAK bidang KP. Bentuk kegiatannya berupa pembekalan dari sisi teknis terhadap auditor Inspektorat Provinsi/ Kabupaten/Kota sehingga tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dapat terkawal. B. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1. Potensi/Kekuatan (Strengths) a. Adanya

kebijakan

politik

pemerintah

yang

mengutamakan

pemberantasan KKN yang diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi; b. Adanya kebijakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Adanya Internal Audit Capability Model (IACM), norma audit APIP, kode etik dan standar audit, pedoman kerja audit, serta juklak dan juknis pengawasan; d. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas pengawasan.


e. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance) serta mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. f. Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga dapat mengoptimalkan tugas pengawasan. g. Makin kuatnya dukungan lembaga legislatif dan partisipasi masyarakat

atau

Lembaga

Swadaya

Masyarakat

dalam

pengawasan. h. Adanya kerjasama antar APIP dan aparat pengawas lainnya yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan. 2. Permasalahan a. Prosentase cakupan audit masih dibawah 50 persen; b. kurangnya pengembangan SDM aparat pengawas Itjen, khususnya masih terbatasnya pendidikan dan pelatihan pengawasan; c. Belum optimalnya implementasi sistem kendali mutu pengawasan. d. Mitra kerja lingkup KKP belum secara penuh memanfaatkan hasil pengawasan

sebagai

bahan

masukan/pertimbangan

dalam

perencanaan program ke depan. e. Kerjasama

pengawasan

pembangunan

bidang

kelautan

dan

perikanan dengan APIP daerah belum optimal. f. Peran Itjen sebagai consulting partner belum dirasakan seutuhnya oleh mitra kerja. g. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dan transparan terhadap penggunaan keuangan.


BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS A. VISI Keadaan yang ingin dicapai oleh Itjen KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Itjen KKP adalah: “Menjadi katalisator pembaharuan kinerja KKP” Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip good governance dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP. Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari

segenap

profesionalitas,

personil juga

Itjen

diperlukan

KKP.

Disamping

dukungan

dan

komitmen

dan

kerjasama

yang

konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP. B. MISI Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen adalah: “Memberikan Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”


C. TUJUAN Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah: “ Peningkatan Efektifitas Peran Pengawasan Internal” Penjabaran lebih lanjut terhadap tujuan tersebut terhadap pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut: Tabel 5. Tujuan Itjen dan Indikator Tujuan No.

Tujuan Itjen

Indikator Tujuan

1

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mampu menilai ketaatan, efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (value for money audit)

2

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas serta pengendalian intern dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Mampu mendeteksi terjadinya indikasi korupsi

3

Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akuntabel

Mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan

4

Mewujudkan organisasi Itjen yang modern dilandasi internalisasi pelaksanaan nilai-nilai dasar: integritas, inovasi, dan profesionalisme

Meningkatnya kemampuan organisasi Itjen dalam aspek SDM, informasi teknologi, tata kelola dan pengelolaan anggaran

- Memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern


Dikaitkan dengan peran dan layanan yang diberikan, secara garis besar Itjen memilik dua peran yaitu sebagai quality assurance dan sebagai advisory services seperti disajikan pada Gambar 6.

Gambar 6. Peran dan Layanan Inspektorat Jenderal Selanjutnya, apabila dijabarkan ke dalam kerangka logis disajikan pada Gambar 7.

Gambar 6. Portoflio Inspektorat Jenderal RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 16

D. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis Itjen diturunkan dari sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut.

Gambar 8. BSC Level 1 Inspektorat Jenderal KKP E. PROGRAM DAN KEGIATAN Itjen KKP sebagai unsur pengawasan intern KKP, melaksanakan program

generik,

yaitu

“Program

Pengawasan

dan

Peningkatan

Akuntabilitas Aparatur KKP”. Program tersebut menampung seluruh kegiatan Itjen KKP dalam upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KKP. Kegiatan yang direncanakan di Itjen KKP tahun 2015-2019 adalah: 1. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Mitra Inspektorat I dan pelaksana pembangunan KP; 2. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada mitra Inspektorat II dan pelaksana pembangunan KP;


3. Kegiatan

pengawasan

akuntabilitas

aparatur

pada

pada

mitra

pada

pada

mitra

Inspektorat III dan pelaksana pembangunan KP; 4. Kegiatan

pengawasan

akuntabilitas

aparatur

Inspektorat IV dan pelaksana pembangunan KP; 5. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur dengan tujuan tertentu pada pelaksana pembangunan KP dan pengawasan pada unit kerja Inspektorat Jenderal; 6. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, yaitu: 1.

Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa untuk diserahkan ke masyarakat

2.

Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa untuk penambahan aset KKP

3.

Pengawasan pelaksanaan tusi (tematik)

4.

Pengawasan Kinerja Manajerial Non Keuangan (Reformasi Birokrasi, dan lainnya)

5.

Pengawasan Kinerja Manajerial Keuangan (PNBP, Perijinan, LK, dan lainnya)

6.

Pengawasan investigatif

7.

Pengawasan Integritas

8.

Pengawasan

Tindak

Lanjut

Kajian

KPK

(Gerakan

Nasional

Penyelamatan SDA Indonesia Sektor Kelautan) 9.

Pemberian

Konsultansi,

antara

lain

terkait

Implementasi

SPIP/Manajemen Risiko dan Sistem e-Pengendalian dan Pengawasan (e-Dalwas) 10. Sinergi Pengawasan 11. Pengembangan Kapasitas Pengawasan (d/h. Dukungan Manajemen) Komponen/sub komponen pengawasan dicantumkan pada Lampiran 1 dan yang menjadi objek pengawasan disajikan pada Lampiran 2.


BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL 1. Arah Kebijakan Umum Pengawasan Nasional a. Nawa Cita kedua yaitu “Membuat Pemerintah tidak absen dengan

membangun

tata

kelola

pemerintahan

yang

bersih,

efektif,

demokratis dan terpercaya” b. Nawacita ke empat “Kami akan memperkuat kehadiran Negara

dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”. c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 2. Arah Kebijakan Kementerian Tujuan kementerian dijabarkan

dari pernyataan Presiden bahwa

“Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa”. Visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP

adalah

“Mewujudkan

sektor

kelautan

dan

perikanan

Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Secara umum hal tersebut disajikan pada Gambar 9.


KEDAULATAN (Sovereignty)

VISI

Pembangunan Kelautan dan Perikanan

KEBERLANJUTAN (Sustainability)

KEMAKMURAN (Prosperity)

Gambar 9. Tiga Pilar Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan

sumberdaya kelautan dan perikanan

dengan

memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan sumberdaya

dimaksudkan

kelautan

dan

untuk

mengelola

perikanan

dengan

dan

melindungi

prinsip

ramah

lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelestarian sumberdaya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap

seluruh

stakeholders kelautan

dan

perikanan,

yakni

nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. B. KEBIJAKAN PENGAWASAN Inspektorat Jenderal sebagai bagian integral dari KKP berperan dalam mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan program, kegiatan dan pengelolaan

keuangan

yang

ditetapkan.

Peran

tersebut


diimplementasikan dengan pengawasan yang profesional melalui Audit, Reviu,

Evaluasi,

dan

Pemantauan,

serta

pengawasan

lainnya

sebagaimana diamanatkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan pengawasan diarahkan untuk: 1. Peningkatan pencapaian tujuan Kementerian, dicerminkan dengan tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian secara ekonomis, efisien, efektif dan taat pada peraturan, melalui: a. Reviu perencanaan dan reviu Penganggaran, b. Pendampingan Pengadaan barang dan jasa, c. Audit Kinerja terhadap Program/kegiatan Strategis d. Pemantauan Penyerapan Anggaran e. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. f. Pemanfaatan dan pengamanan aset, g. Evaluasi PNBP, serta h. Pencegahan indikasi penyimpangan/kasus-kasus tertentu. 2. Peningkatan responsifitas terhadap penyelesaian masalah aktual (current issues) untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kinerja Kementerian serta memberikan masukan yang cepat dan

tepat

kepada

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

terhadap

permasalahan yang berkembang, melalui audit investigatif dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. 3. Peningkatan pencegahan korupsi, dan perbaikan tata kelola, melalui: a. Pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan budaya kerja, peningkatan integritas, penerapan kode etik, penerapan sistem pengendalian intern; b. Pengawalan reformasi dilakukan, dengan prioritas pada: perijinan, akuntabilitas, kelembagaan, penguatan SPIP,

pelayanan publik,

pelaksanaan uraian jabatan dan Standard Operating Procedures (SOP); 4. Peningkatan peran Itjen berupa pemberian jasa konsultasi terkait sistem pengendalian intern/manajemen risiko RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 21

5. Peningkatan koordinasi

melalui

Sinergi Pengawasan dengan APIP

dan instansi lain, antara lain: a. BPKP dalam Reviu Laporan Keuangan; b. KPK dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, integrity assessment, dan Inisiatif Anti Korupsi serta tindak lanjut kajian KPK; c. POLRI dan Kejaksaan terkait pencegahan korupsi; d. Men PAN dan RB dalam Pembentukan WBK dan WBBM; e. Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan DAK Bidang KP. 6. Peningkatan kapasitas pengawasan mengikuti kriteria Internal Audit Capability Model (IACM) untuk menjadi Level 4 pada tahun 2019, berupa: a. Pengembangan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko b. Pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan c. Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan Arah

kebijakan

pengawasan

tersebut

setidaknya

memerlukan

konsistensi dukungan dalam dua hal yaitu: (1) transformsi pengawasan dan (2) konsistensi penerapan visi, misi, nilai-nilai dan makna sebagai insan Itjen KKP. 1. Transformasi peran pengawasan Transformasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal mengacu pada standar internal audit internasional baik untuk kegiatan assurance maupun konsultasi. Hal tersebut ditandai dengan perubahan proses bisnis yang mengedepankan pendekatan risk based audit. Pelaksanaan transformasi pengawasan tersebut dilakukan pada proses bisnis pengawasan yang meliputi: a. Penyusunan

tema

pengawasan

unggulan

melalui

tahapan

pemahaman aktivitas auditi, pengidentifikasian kendala/masalah, pemilihan

tema

pengawasan

potensial,

dan

selanjutnya

berdasarkan tema pengawasan potensial dilakukan pemilihan tema pengawasan unggulan. RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 22

b. Pembahasan tema pengawasan unggulan pada tingkat pimpinan Inspektorat Jenderal bersama Pengendali Mutu/Pengendali Teknis dengan

memperhatikan

risiko

yang

dapat

menghambat

pencapaian tujuan organisasi. c. Penyusunan Rencana Audit Tematik untuk masing-masing tema pengawasan

unggulan

yang

kemudian

dikompilasi

menjadi

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). d. Pelaksanaan

pengawasan

lebih

mengutamakan

penyelesaian

masalah yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja eselon I. e. Penugasan

auditor

mengarah

kepada

spesialisasi

kegiatan

(penunjukkan Person in Charge) dengan pembentukan Kelompok Kerja. 2. Konsistensi implementasi visi, misi, nilai dan makna sebagai insan Itjen KKP: a. Visi yang telah disepakati oleh seluruh jajaran Inspektorat Jenderal

adalah

“Menjadi

Katalisator

Pembaharuan

Kinerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Visi tersebut merupakan pandangan atau impian Inspektorat Jenderal ke depan yang mempunyai kata kunci adalah katalisator dan pembaharuan kinerja. Jajaran Inspektorat Jenderal harus siap menjadi katalis dalam

perubahan

atau

pembaharuan

kinerja

di

lingkup

Kementerian Kelautan dan Perikanan. b. Misi

Inspektorat

Jenderal

adalah

“Memberikan

Pengawasan

Terbaik untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

Misi

tersebut merupakan tujuan dan alasan keberadaan Inspektorat Jenderal. Sesuai misi tersebut, maka rekomendasi Inspektorat Jenderal diharapkan dapat dimanfaatkan oleh unit eselon 1 dalam perbaikan kinerja. c. Nilai-nilai Inspektorat Jenderal, yakni Integritas, Profesionalitas, dan Inovasi. Integritas adalah mengedepankan nilai-nilai moral dan menyelaraskan Profesionalitas

antara adalah

pikiran,

perkataan,

bertanggungjawab

dan

perbuatan.

melaksanakan

tugas

dengan berorientasi hasil terbaik. Adapun inovasi adalah memiliki RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 23

pandangan jauh ke depan, inovatif serta berani berbuat dan menerima perubahan. d. Makna

Inspektorat

Jenderal

adalah

bangga

menjadi

mitra

peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan menuju kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Kebanggaan Inspektorat Jenderal sebagai mitra peningkatan kinerja KKP adalah mendapat

mandat

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

untuk

melaksanakan pengawasan terhadap program dan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. C. PILAR PENGAWASAN Itjen merumuskan tiga pilar pengawasan sebagai berikut: 1. Control by System Itjen secara proaktif melakukan pengawasan pada semua subsistem pada semua tahapan program dan kegiatan mitra kerja, antara lain pada tahap penetapan kebijakan, tahap perencanaan, serta tahap pelaksanaan dan evaluasi program maupun kegiatan.

Control by

system menempatkan kegiatan pengawasan yang bersifat preventif dengan cara membangun dan mengembangkan sistem pengendalian intern pada semua unit kerja di lingkungan KKP. 2. Control by Report Kegiatan pengawasan Itjen yang dilakukan melalui mekanisme pelaporan, termasuk laporan pemantauan (monitoring) pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra.

Itjen secara proaktif

melakukan evaluasi terhadap pelaporan kegiatan maupun laporan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang disampaikan oleh mitra. Hasil evaluasi terhadap laporan tersebut dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan manajemen risiko. 3. Control by Audit Kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui audit terhadap kinerja organisasi yang berbasis penilaian resiko dan bernilai tambah. Audit merupakan tindakan korektif terhadap hasil yang telah dan sedang dicapai agar senantiasa mengarah pada tujuan dan rencana yang RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 24

ditetapkan. Dalam pelaksanaan audit menganut prinsif kehati-hatian dengan

menjalin

komunikasi/klarifikasi

dengan

pihak

auditan,

sehingga hasil audit dapat lebih obyektif. D. STRATEGI PENGAWASAN Seiring meningkatnya anggaran KKP, dalam mengawal Program Presiden melalui Nawa Cita dan Direktif Menteri, strategi pengawasan ditekankan pada perubahan metode kerja berupa peingkatan kapasitas pengawasan dan sinergi pengawasan seperti disajikan pada Gambar berikut. Lebih jauh dapat menggunakan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat.

Gambar 10. Strategi pengawasan Berdasarkan kategori, fokus pengawasan dibagi menjadi dua kelompok yaitu: 1. Pengawasan Manajerial Keuangan a. Perencanaan dan Penganggaran b. Penyerapan Anggaran dan Perkembangan Fisik c. Pengadaan Barang dan Jasa


d. Quick Wins/Program Lanjutan/Kegiatan Strategis/Direktif Menteri antara

lain:

diserahkan

pengawasan ke

terhadap

masyarakat

serta

barang barang

dan

jasa

untuk

dan

jasa

untuk

penambahan aset KKP e. PNBP f. Laporan Keuangan g. Pengamanan dan Pemanfaatan Aset 2. Pengawasan Kinerja Non-keuangan a. Budaya Kerja (Integritas) b. Reformasi Birokrasi c. Sinergi Pengawasan dengan APIP lainnya dan instansi terkait lainnya d. Pengawasan terhadap pengadaan Barang dan Jasa yang akan diserahkan

ke

masyarakat

dan

barang

dan

jasa

untuk

penambahan asset KKP; e. Pengawasan SPIP/Manajemen Risiko (Konsultasi) f. Pengawasan terhadap Implementasi Rencana Aksi atas Kajian KPK tentang Pengelolaan Ruang Laut dan Sumberdaya Kelautan g. Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Secara Elektronik (e-DalWas) KKP h. Peningkatan Level Kapabilitas Itjen (IACM) Adapun pembagian berdasarkan tujuan pengawasan, sebagai berikut: 1. Mampu menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomis (value for money audit) dilaksanakan melalui: a. Reviu Perencanaan b. Reviu Penganggaran c. Pengawasan Penyerapan Anggaran dan perkembangan fisik d. Audit Kinerja Quick wins/Program Lanjutan/Direktif Menteri e. Pengawasan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset


2. Mampu mendeteksi terjadinya indikasi korupsi, melalui: a. Pengawasan terhadap pengadaan Barang dan Jasa yang akan diserahkan

ke

masyarakat

dan

barang

dan

jasa

untuk

penambahan asset KKP; b. Audit atas pengaduan (investigasi) c. Pengawasan Perijinan d. Pengawasan PNBP e. Pengawasan

Budaya

mengimplementasikan

Kerja Nilai-nilai

(Integritas) KKP(Integritas,

untuk Inovasi,

Kerjasama, Komitmen, Profesional) f. Tindak lanjut atas arahan MKP 3. Mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan a. Reviu atas Laporan Keuangan b. Pengawasan Reformasi Birokrasi (SPIP, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Kelembagaan) 4. Mampu memberikan konsultasi pada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern, melalui Pengawasan Manajemen Risiko dan SPIP 5. Peningkatan sinergi pengawasan dengan KPK, BPK, BPKP, Men PAN dan RB, OMBUDSMEN, Polri dan Kejaksaaan. Berdasarkan prioritas: 1. Prioritas 1 (KP-1), sasarannya berupa kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP, kegiatan berskala nasional, dan menjadi perhatian menteri, meliputi: a. Pengawasan

terhadap

Arahan/Kebijakan

MKP

yang

dititikberatkan pada: 1) pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat, 2) pengawasan terhadap barang dan jasa untuk penambahan asset KKP; 3) Tindak lanjut Permen KP, antara lain: moratorium, illegal fishing, lobster, dan lainnya; 4) Pemantauan Perbaikan Pelayanan Perizinan 5) Evaluasi PNBP


b. Reviu

perencanaan

yang

dititikberatkan

pada

evaluasi

perencanaan kinerja, evaluasi pengukuran kinerja, dan evaluasi AKIP. c. Reviu

penganggaran

dititikberatkan

pada

reviu

kesesuaian

kegiatan dengan jenis belanja, MAK; kelengkapan dokumen pendukung (TOR, RAB), dan lainnya. d. Evaluasi penyerapan anggaran menggunakan aplikasi e-dalwas dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar kunjungan Satker. e. Pendampingan pengadaan barang/jasa, dititikberatkan pada: 1) proses pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak (probity audit). 2) Pendampingan/Konsultansi Pengadaan Barang/Jasa, untuk memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender, meyakinkan keputusan yang dibuat, terhindar dari tuntutan hukum, menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa, dan menghindari terjadinya praktik korupsi. f. Evaluasi pemanfaatan hasil kegiatan 2009-2014 diarahkan untuk mengetahui outcome dari kegiatan dimaksud. g. Reviu laporan keuangan diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. h. Audit

investigasi,

dilakukan

terhadap

kasus-kasus

yang

berindikasi tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat. i. Pemantauan

tindak

lanjut

pengawasan

dilakukan

untuk

mengetahui pelaksanaan, permasalahan, serta mencarikan solusi penyelesaiannya. terhadap hasil audit BPK-RI, BPKP, dan Itjen. j. Program yang ke masyarakat dan kelompok masyarakat penerima bantuan yang terpusat pada t-1 sebelum pelaksanaan. k. Persiapan/Manajemen Risiko Pengadaan untuk tahun yang akan datang l. Tindak

Lanjut

Kerjasama

dengan

BPKP

dan

Kantor

Unit

Kepresidenan (dikaitkan dengan program QW)


2. Prioritas 2 (KP-2) sasarannya adalah kegiatan KKP yang menjadi perhatian publik dan mendapat penilaian dari instansi luar (BPK-RI, KPK, Kementerian PAN dan RB), yakni: a. Evaluasi Kinerja Manajerial (RB, Penerapan SPIP/manajemen

risiko, SAKIP, Pelayanan Publik) dilaksanakan melalui asistensi dan evaluasi dengan titik berat pengawasan: 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh asesor Eselon I, pemantauan/monitoring pelaksanaan rencana tindakan (action plan),

Reformasi Birokrasi lingkup

KKP. 2) Penerapan SPIP/Manajemen Risiko melalui evaluasi setelah dilakukan Mapping/Diagnostic Assesment 3) Peningkatan pelayanan publik melalui evaluasi dan audit 4) Pemantauan

Pengukuran

Kinerja,

Evaluasi

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. b. Tindak Lanjut Kajian KPK dalam Pengelolaan Tata Ruang Laut. c. Budaya kerja (integritas) diarahkan terhadap pencegahan dan

pemberantasan

korupsi,

kolusi,

dan

nepotisme,

yang

lebih

ditekankan pada kegiatan surveillance, sesuai dengan kebutuhan, mencakup: 1) Pengawasan Integritas dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), LHKASN, Evaluasi Inisiatif Anti Korupsi dan Pemantapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui

pelaksanaan

kegiatan

sosialisasi

dan

diseminasi

pencegahan korupsi. 2) Pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 3) Optimalisasi pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 29

d. Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi, Inisiatif Anti Korupsi (IAK), dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK). e. Penanganan

Peraturan

pengaduan

Menteri

masyarakat,

Pendayagunaan

dilakukan Aparatur

berdasarkan

Negara

Nomor

PER/05/ M.PAN/14/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah. 3. Prioritas 3 (KP-3) berupa kegiatan pengawasan tematik yang dilaksanakan oleh masing-masing inspektorat terhadap mitra kerjanya E. KERANGKA REGULASI Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pengawasan tahun

2015-2019, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan

perencanaan

pembentukan

regulasi

dalam

rangka

memfasilitasi,

mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan akan fokus pada: 1. Regulasi perencanaan pengawasan, antara lain: a. SOP Perencanaan Pengawasan b. Audit internal Charter c. Kebijakan Pengawasan d. Program Kerja Pengawasan Tahunan

2. Regulasi pelaksanaan pengawasan a. SOP Pelaksanaan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantaun,

dan pengawasan lainnnya) b. Peraturan terkait pelaksanaan pengawasan sesuai kode Etik c. SOP implemenntasi e-Audit

3. Regulasi pelaporan pengawasan a. SOP Pelaporan b. Peraturan terkait pelaporan hasil pengawasan sesuai Kode etik

4. Regulasi pengendalian pengawasan a. SOP pengendalian b. Penilaian kinerja RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 30

c. Penilaian pelaksanaan pengawasan secara berjenjang

F. KERANGKA KELEMBAGAAN Kerangka

kelembagaan

merupakan

perangkat

Lembaga

(struktur

organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Itjen. Dalam

Renstra

2015-2019,

perubahan

mendasar

dalam

aspek

kelembagaan yaitu: 1. Perubahan

bagian Administrasi Tindak Lanjut menjadi Sistem

Informasi Pengawasan 2. Perubahan bagian program dan Evaluasi menjadi pogram dan

Pengembangan Pengawasan.


Gambar 11. Struktur Organisasi Itjen 2015-2019


BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN A. TARGET KINERJA 1. Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil (outcome) suatu program.

Indikator

Kinerja

Program

telah

ditetapkan

memenuhi kriteria SMART sehingga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Tabel 7. Indikator Kinerja Program SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran pembangunan KP secara efisien

1

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP

2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

2

Nilai Integrity Assessment KKP

3

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP

4

Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP

5

Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif)

6

Level Kapabilitas Itjen (IACM)

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko

7

Indeks efektifitas kebijakan pemerintah

8

Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup KKP

4 Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien

9

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup KKP


SASARAN PROGRAM

5 Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif

INDIKATOR KINERJA UTAMA 10

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja KKP

11

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP (per tahun)

12

Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP

13

Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup KKP

14

Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Tersedianya ASN Itjen KKP yang kompeten dan profesional

15

Indeks kompetensi dan integritas

16

Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standar diklat

7 Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen

17

Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Itjen

18

Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen

8 Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

19

Nilai Penerapan RB Itjen

20

Nilai SAKIP Itjen

21

Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen

9 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien

22

Nilai Kinerja Anggaran Itjen

23

Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen


2. Indikator Kinerja Kegiatan Indikator

Kinerja

Kegiatan

merupakan

alat

ukur

yang

mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana seperti disajikan pada Tabel 8 dan 9, dan selengkapnya dicantumkan pada Lampiran 4 sampai dengan Lampiran 9. Tabel 8. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat I NO

SASARAN PROGRAM


CUSTOMER PERSPECTIVE 1

2

Terkelolanya anggaran pembangunan mitra Inspektorat I secara efisien dan akuntabel

Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

1

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan internal dari total anggaran lingkup KKP

2

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat I

3

Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat I

4

Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat I

5

Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3

Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat I yang Berbasis Risiko

6

Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat I


NO

SASARAN PROGRAM

4

Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat I dan KKP yang Efektif dan Efisien

5

Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat I yang efektif


Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat I (per tahun)

8

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I

9

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I

10

Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat I

11

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat I

12

Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6

Terselenggaranya Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat I sesuai Kebutuhan

13

Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja lingkup Inspektorat I

Tabel 9. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat II Tahun 2015 -2019 NO

SASARAN PROGRAM



Terkelolanya anggaran pembangunan mitra Inspektorat II secara efisien dan akuntabel

1

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat II RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 36

NO 2

SASARAN PROGRAM Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima


Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat II

3

Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat II

4

Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat II


Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat II yang Berbasis Risiko

5

Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat II

4

Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat II dan KKP yang Efektif dan Efisien

6

Jumlah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat II (per tahun)

7

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II

8

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II

9

Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat II

5

Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat II yang efektif

10

Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat II

11

Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II


NO

SASARAN PROGRAM



Terselenggaranya Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat II sesuai Kebutuhan

12

Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran dan pengukuran kinerja lingkup Inspektorat II

Tabel 10. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat III Tahun 2015 -2019 NO

SASARAN PROGRAM



Terkelolanya anggaran pembangunan mitra Inspektorat III secara efisien dan akuntabel

1

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat III

2


2

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KKP Nilai Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat III Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat III Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat III

3 4 5


Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat III yang Berbasis Risiko

6

Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat III

4

Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat III dan KKP yang Efektif dan Efisien

7

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat III (per tahun)

8

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III

9

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL


NO

SASARAN PROGRAM

5

Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat III yang efektif

INDIKATOR KINERJA UTAMA 10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat III 11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat III 12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III


Terselenggaranya Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat III sesuai Kebutuhan

13 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat III

Tabel 11. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2015 -2019 NO

SASARAN PROGRAM



Terkelolanya anggaran pembangunan mitra Inspektorat IV secara efisien dan akuntabel

1

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat IV

2


2

Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP Nilai Evaluasi atas Implementasi RB mitra Inspektorat IV Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat IV Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat IV

3 4 5


Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat IV yang Berbasis Risiko

6

Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat IV


NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4 Terselenggaranya 7 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup Pengawasan internal mitra Inspektorat IV (per tahun) lingkup Mitra Inspektorat IV dan KKP yang Efektif 8 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dan Efisien dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat IV 9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat IV 10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat IV 5 Terselenggaranya 11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pengendalian pengawasan pelaporan hasil pengawasan yang internal pada Mitra memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat IV yang efektif Inspektorat IV 12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6

SASARAN PROGRAM

Terselenggaranya Dukungan Internal Pengawasan Inspektorat IV sesuai Kebutuhan

13 Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran & pengukuran kinerja lingkup Inspektorat IV

Tabel 12. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat V Tahun 2015 -2019 NO

SASARAN PROGRAM

CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran pembangunan mitra Inspektorat V secara efisien dan akuntabel 2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima


2 3 4

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat V Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat V Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat V Nilai Evaluasi atas Implementasi RB mitra Inspektorat V RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL


NO

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA 5 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif) INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan 6 Persentase Perencanaan kebijakan pengawasan pengawasan internal berbasis internal Mitra Inspektorat risiko lingkup Mitra Inspektorat V V yang Berbasis Risiko 4 Terselenggaranya 7 Jumlah rekomendasi perbaikan Pengawasan internal kebijakan yang Strategis lingkup lingkup Mitra Inspektorat mitra Inspektorat V (per tahun) V dan KKP yang Efektif 8 Persentase jumlah rekomendasi dan Efisien pengawasan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP 9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V 10 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat V 11 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan program prioritas lingkup KKP 12 Jumlah Unit Kerja yang dipersiapkan menjadi WBK 5 Terselenggaranya 13 Persentase pelaksanaan pengendalian pengawasan penugasan pengawasan dan internal pada Mitra pelaporan hasil pengawasan yang Inspektorat V yang efektif memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat V 14 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat V LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Terselenggaranya 15 Tingkat kepatuhan terhadap Dukungan Internal penganggaran dan pengukuran Pengawasan Inspektorat V kinerja lingkup Inspektorat V sesuai Kebutuhan


Tabel 13. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2015 -2019 NO

SASARAN PROGRAM



Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

1


2


3

Nilai SAKIP Itjen

4

Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen


3

4

Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko Tersedianya ASN Itjen yang kompeten dan profesional Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen

5


6


7


8

Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standard diklat

9


10 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 5

6

Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien

11 Nilai Kinerja Anggaran Itjen

Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran

13 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Itjen

12 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen

14 Persentase pemenuhan layanan perkantoran Itjen


B. KERANGKA PENDANAAN Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pengawasan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam Bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2015-2019 dan akan didistribusikan setiap tahunnya dengan rincian sebagaimana Tabel berikut. Tabel 14. Usulan kebutuhan anggaran tahun 2015 – 2019 (Rp Milyar)

Program/Kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra

Alokasi 2015

Usulan Kebutuhan 2016 2017 2018 2019

73.21

135.17

140.98

146.48

151.60

5.59

9.83

10.22

10.63

11.06

5.80

40.41

42.03

43.71

44.73

5.58

9.88

10.28

10.69

11.11

5.48

9.86

10.25

10.66

11.09


Program/Kegiatan

Alokasi 2015

Usulan Kebutuhan 2016 2017 2018 2019

Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan

5.76

11.57

12.03

12.51

13.01

45.00

53.62

56.16

58.27

60.60


BAB V. PENUTUP Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan tugas utama Inspektorat Jenderal

yaitu

mencapai

pelaksaaan

program/kegiatan

secara

3E

(ekonomis, efisien, dan efektif) serta pelaksanaannya taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, itjen juga harus berperan dalam mengawal “Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima” serta “Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien & akuntabel”. Sehubungan dengan hal tersebut, kerjasama dari tiap unit kerja Eselon I menjadi penting dan perlunya pembenahan di internal baik dari SDM maupun teknologi pengawasannya. Untuk itu penerapan nilai-nilai dasar Itjen dan makna sebagai insan itjen seperti disajikan di bawah ini sangat diperlukan. Nilai-Nilai Dasar Insan Inspektorat Jenderal Integritas

: Mengedepankan nilai-nilai moral dan menyelaraskannya antara pikiran, perkataan dan perbuatan

Profesionalitas

: Bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan berorientasi pencapaian hasil terbaik

Inovasi

: Memiliki pandangan jauh kedepan, inovatif serta berani membuat dan menerima perubahan.

Makna “Bangga menjadi mitra peningkatan kinerja KKP menuju kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan”


Lampiran 1 KOMPONEN/SUB KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN A. Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa untuk diserahkan ke masyarakat dan untuk Penambahan Aset KKP 1. Reviu Pengadaan 2. Reviu Penganggaran 3. Audit PBJ (Probity Audit) 4. Pemantauan Penyerapan Anggaran secara periodik 5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal B. Pengawasan pelaksanaan tusi (tematik) 1. Audit/Evaluasi sesuai tema dari masing-masing mitra 2. Audit/Evaluasi Tema per mitra C. Pengawasan investigatif 1. Pengawasan current issues 2. Audit Pengaduan Masyarakat D. Pengawasan Kinerja Manajerial Non Keuangan (Reformasi Birokrasi) 1. Reviu Perencanaan (rencana Kinerja) 2. Pemantauan Pengukuran Kinerja 3. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 4. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Reviu Pelaksanaan PMPRB 6. Evaluasi Organisasi dan Tata Laksana 7. Evaluasi Pelayanan publik 8. Evaluasi SPIP/manajemen Risiko E. Pengawasan Kinerja Manajerial Keuangan (PNBP, Perijinan, LK) 1. Audit Pelayanan Perizinan 2. Pemantauan Perbaikan Pelayanan Perizinan 3. Evaluasi PNBP


F. Pengawasan Integritas 1. Evaluasi Integritas Organisasi lingkup KKP 2. Program Pengendalian Gratifikasi 3. Evaluasi Terhadap Unit Kerja Lingkup KKP Menuju WBK/WBBM 4. Asistensi Terhadap Unit Kerja Lingkup KKP Menuju WBK/WBBM 5. Penilaian Unit Kerja Berstatus WBK/WBBM G. Pemberian Konsultansi 1. Implementasi SPIP/Manajemen Risiko 2. Sistem e-Pengendalian dan Pengawasan (e-Dalwas) 3. Pengadaan Barang dan Jasa 4. Tema lainnya sesuai permintaan mitra H. Sinergi Pengawasan 1. BPKP dalam hal SPIP, Reviu Laporan Keuangan 2. KPK dalam hal integritas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Inisiatif Anti Korupsi 3. Inspektorat Prov./Kab./Kota dalam Pengawasan DAK Bidang KP 4. PPATK dalam Pemantauan Rekening Pejabat 5. POLRI dan Kejaksaan dalam hal pencegahan korupsi 6. Men PAN dan RB dalam Pembentukan WBK dan WBBM I. Pengembangan Kapasitas Pengawasan (d/h. Dukungan Manajemen) 1. Peningkatan kapabilitas mengikuti kriteria Internal Audit Capability Model (IACM) menjadi Level 4 pada tahun 2019 2. Peningkatan Sistem Informasi Pengawasan 3. Kerja sama e-audit dengan BPK-RI 4. Pelaksanaan e-audit di lingkup KKP. 5. Pengembangan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko 6. Pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan 7. Pengembangan Teknologi Informasi Pengawasan


Lampiran 2 OBJEK PENGAWASAN BERDASARKAN RENSTRA KKP Pengadaan barang dan jasa yang diawasi antara lain: NO. 1

UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS DITJEN PERIKANAN TANGKAP Kapal penangkap ikan - Kapal Penangkap ukuran < 5 GT - Kapal Penangkap ukuran 5 GT - Kapal Penangkap ukuran 10 GT - Kapal Penangkap ukuran 20 GT - Kapal Penangkap ukuran 30 GT - Kapal Penangkap ukuran 80 GT - Kapal Penangkap ukuran 200 GT Kapal angkut (fishing ground to port) Alat tangkap (untuk KUD) Perlindungan nelayan (premi asuransi) Operasional Syahbandar Observer (Rp 3 juta/bulan) Peningkatan pelayanan dan operasional UPT dan rehab fasilitas yang rusak *) Data Sharing System (< 30 GT) *) Operasional penerbitan SIPI dan SIKPI *) Log book (aplikasi, SDM di pelabuhan dan Dinas) *) Perekayasaan kapal dan alat tangkap *)

2

DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA Excavator (koperasi/KUD) KJA laut dan tawar (koperasi/KUD) Kincir (koperasi/KUD) Bibit/benih dan induk unggul di UPT Pakan mandiri : RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 48

NO.

UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS Budidaya rumput laut : Percontohan teknologi budidaya ikan berbasis kawasan (POKDAKAN) *) Laboratorium Kesling *) Prasarana fisik UPT *) Sertifikasi CBIB (rata-rata 2 ha) *) Sertifikasi CPIB *)

3

DITJEN PDSPKP Kapal angkut (port to port) Kapal processing Cold Storage - Integrated cold storage + freezing equipment - Single cold storage + air blast - Ice flake machine kecil @ 1,5 ton/hari + genset @ 35 KVA - Ice flake ukuran > 10 ton/hari (PLN) Pasar ikan integrated dan on line (Pusat Promosi dan Distribusi Ikan) Pengolahan rumput laut Pabrik tepung ikan Runway multipurpose 1 km (di sentra perikanan) Pameran luar negeri Uji terap produk dan alat pasca panen dan pemasaran *)

4

DITJEN PSDKP Sarana pengawasan - Kapal patroli - Kapal induk/markas) Pengadaan Pesawat (Airborne Surveillance) : 5 unit (2 tahun) Pengadaaan sistem pesawat (Airborne Surveillance) Operasional satgas Illegal Fishing [Tindak lanjut Perpres tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing] Pembangunan UPT baru (PSDKP dan BKIPM) RENCANA STRATEGIS - INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 - 2019 | 49

NO.

UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS Biaya penengelaman Biaya perkara Logistik detention Hari layar Biaya ABK (uang makan, delegasi, penambah daya tahan tubuh) *) Perawatan (20% per tahun) *) Operasional pengawasan perikanan/kelautan *)

5

DITJEN PRL Runway multi purpose 1 km di sebelah desa nelayan Breakwater jetty @ 100 meter lari; lebar 2 meter (trapesium) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pesisir - Mangrove (Batang) - Vegetasi Pantai (Batang) - Pelindung Pantai (m) Pembangunan pulau terpadu Tata ruang dan masterplan (nasional dan wilayah) PUMM Konservasi Identifikasi dan Pengambangan Jasa Kelautan (Pipa/Kabel Bawah Laut, bangunan laut, pemanfaatan air laut non energi, BMKT dll) *) Identifikasi, survey, penetapan, sosiaisasi penambahan kawasan konservasi *) Identifikasi, survey, penetapan, sosiaisasi konservasi jenis terancancam punah *) Pengembangan Infrastruktur Dasar di pesisir (Sarana Sanitasi, Air Bersih dll) *)

6

BALITBANG Kapal riset ukuran 60 meter Pembangunan lembaga riset/MBARI di selatan Jawa dan di Utara Sulawesi Stock assessment WPP


NO.

UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS Research Buoy Lanjutan pembangunan laboratorium rumput laut di Gorontalo dan laboratorium kepiting di Marana-Maros *) Penelitian pengeloaan perikanan dan konservasi *) Litbang perikanan budidaya *) Pengkajian dan perekayasaan teknologi KP *) Litbang sumberdaya laut dan pesisir *) Litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP *) Analisis kebijakan dan penelitian sosek KP *)

7

BPSDMKP Politeknik Technnopark Operasional tenaga penyuluh (termasuk P3D) Degree program Non degree program Pendidikan anak nelayan Pelatihan masyarakat Penyuluhan Hari layar Kapal Latih (24 kapal) Balai Pelatihan Palembang

8

BKIPM Peralatan laboratorium mutu (10 UPT dari 47 UPT) Penyelenggaraan pos lintas batas Pembangunan UPT Bersama Sertifikat HACCP Sertifikat CKIB Sistem aplikasi dengan INSW Biaya penanganan perkara Sertifikasi sistem perkarantinaan ikan *)


NO.

UNIT KERJA / KEGIATAN PRIORITAS Pengawalan impor *) Pemetaan lokasi penyebaran HPIK *) Verifikasi kelayakan instalasi karantina ikan milik pihak ketiga *) Akreditasi standar ISO *) Penerapan traceability bahan baku pengolahan di UPI *)


Lampiran 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal KKP 2015-2019 SASARAN PROGRAM CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran pembangunan KP secara efisien 2 Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2 3 4 5 6

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dari total anggaran KKP Nilai Integrity Assessment KKP Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi KKP Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif) Level Kapabilitas Itjen (IACM)

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya Rumusan 7 Indeks efektifitas kebijakan pemerintah Kebijakan Pengawasan 8 Persentase perencanaan pengawasan Internal Berbasis internal berbasis risiko lingkup KKP Risiko 4 Terselenggaranya 9 Persentase jumlah rekomendasi hasil Pengawasan Internal KKP pengawasan yang dimanfaatkan untuk yang efektif dan efisien perbaikan kinerja lingkup KKP 10 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja KKP

2015

2016

2017

2018

2019

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

8 A

8,25 A

8,5 A

8,75 A

9 AA

BB

BB

A

A

AA

4

6

8

10

12

2

3

3

4

4

6 100%

6,5 100%

7 100%

7,5 100%

8 100%

82,25% 82,50%

83%

83,50%

84%

82,25% 82,50%

83%

83,50%

84%


SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA 11 Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP (per tahun) 12 Persentase cakupan lokasi Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas KKP 5 Terselenggaranya 13 Persentase pelaksanaan penugasan dan Pengendalian pelaporan pengawasan yang memenuhi Pelaksanaan Pengawasan standar mutu pengawasan lingkup KKP Internal yang efektif 14 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Tersedianya ASN Itjen 15 Indeks kompetensi dan integritas KKP yang kompeten dan 16 Persentase pegawai Itjen yang profesional memenuhi standar diklat 7 Tersedianya manajemen 17 Jumlah unit kerja yang menerapkan pengetahuan yang sistem manajemen pengetahuan yang handal dan mudah terstandar Lingkup Itjen diakses Lingkup Itjen 18 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen 8 Terwujudnya birokrasi 19 Nilai Penerapan RB Itjen Itjen yang efektif, efisien, 20 Nilai SAKIP Itjen dan berorientasi pada 21 Indeks persepsi pegawai KKP terhadap layanan prima Itjen 9 Terkelolanya anggaran 22 Nilai Kinerja Anggaran Itjen pembangunan lingkup 23 Persentase kepatuhan terhadap SAP Itjen secara efisien lingkup Itjen

2015 10

2016 15

2017 19

2018 23

2019 27

30%

60%

65%

70%

75%

81%

82%

83%

84%

85%

81%

82%

83%

84%

85%

65 55%

70 60%

75 70%

80 80%

85 90%

40%

50%

60%

70%

80%

55%

60%

70%

80%

90%

BB A 4,25

A A 4,35

A A 4,45

A A 4,55

AA AA 4,60

80-90 100%

88 100%

90 100%

92 100%

94 100%


Lampiran 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat I NO

SASARAN PROGRAM


2


INDIKATOR KINERJA UTAMA 1 2

3 4 5

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan internal dari total anggaran lingkup KKP Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat I Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat I Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat I Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat I

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan 6 Persentase Perencanaan pengawasan kebijakan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra internal Mitra Inspektorat I Inspektorat I yang Berbasis Risiko 4 Terselenggaranya 7 Jumlah rekomendasi perbaikan Pengawasan internal kebijakan lingkup mitra Inspektorat I (per tahun) lingkup Mitra Inspektorat I dan KKP 8 Persentase jumlah rekomendasi hasil yang Efektif dan Efisien pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I

2015

2016

2017

2018

2019

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

8

8,25

8,50

8,75

9,00

A

A

A

AA

AA

BB

A

A

A

AA

100%

100%

100%

100%

100%

3

4

5

6

7

83%

83,50%

84%

82,25% 82,50%


NO

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA 9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat I 10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat I 5 Terselenggaranya 11 Persentase pelaksanaan penugasan pengendalian pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan internal pengawasan yang memenuhi standard pada Mitra Inspektorat I lingkup mitra Inspektorat I yang efektif 12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat I LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6 Terselenggaranya 13 Tingkat kepatuhan terhadap Dukungan Internal penganggaran dan pengukuran kinerja Pengawasan Inspektorat lingkup Inspektorat I I sesuai Kebutuhan

2015 2016 82,25% 82,50%

2017 83%

2018 83,50%

2019 84%

30%

60%

65%

70%

75%

81%

82%

83%

84%

85%

81%

82%

83%

84%

85%

95%

95%

95%

95%

95%


Lampiran 5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat II NO

SASARAN PROGRAM



Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat II 2 Terwujudnya birokrasi 2 Nilai Integrity Assessment mitra KKP yang efektif, Inspektorat II efisien, dan berorientasi 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra pada layanan prima Inspektorat II 4 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat II INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3

Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat II yang Berbasis Risiko

5

Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat II

4

Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat II dan KKP yang Efektif dan Efisien

6

Jumlah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat II (per tahun)

7

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II

2015

2016

2017

2018

2019

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

8

8,25

8,50

8,75

9,00

A

A

A

AA

AA

BB

A

A

A

AA

100%

100%

100%

100%

100%

2

3

4

5

6

83%

83,50%

84%

82,25% 82,50%


NO

5

SASARAN PROGRAM

Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat II yang efektif


2015

8

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat II

9

Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat II

2016

82,25% 82,50%

2017

2018

2019

83%

83,50%

84%

30%

60%

65%

70%

75%

10 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat II

81%

82%

83%

84%

85%

11 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat II

81%

82%

83%

84%

85%

95%

95%

95%

95%

95%


Terselenggaranya 12 Tingkat kepatuhan terhadap Dukungan Internal penganggaran dan pengukuran kinerja Pengawasan Inspektorat lingkup Inspektorat II II sesuai Kebutuhan


Lampiran 6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat III NO

SASARAN PROGRAM

CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terkelolanya anggaran pembangunan KP secara efisien 2



2 3

Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat III Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KKP

Nilai Akuntabilitas Kinerja mitra Inspektorat III 4 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat III 5 Nilai Evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat III INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan 6 Persentase Perencanaan pengawasan kebijakan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra internal Mitra Inspektorat III Inspektorat III yang Berbasis Risiko 4 Terselenggaranya 7 Jumlah rekomendasi perbaikan Pengawasan internal kebijakan yang Strategis lingkup mitra lingkup Mitra Inspektorat III (per tahun) Inspektorat III dan KKP 8 Persentase jumlah rekomendasi hasil yang Efektif dan Efisien pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III

2015

2016

2017

2018

2019

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

A

A

A

AA

AA

A

A

A

AA

AA

8

8,25

8,50

8,75

9,00

BB

A

A

A

AA

100%

100%

100%

100%

100%

2

3

4

5

6

83%

83,50%

84%

82,25% 82,50%


NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA 9 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat III 10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat III 5 Terselenggaranya 11 Persentase pelaksanaan penugasan pengendalian pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan internal pengawasan yang memenuhi standard pada Mitra Inspektorat lingkup mitra Inspektorat III III yang efektif 12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat III LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 6

SASARAN PROGRAM

Terselenggaranya 13 Tingkat kepatuhan terhadap Dukungan Internal penganggaran & pengukuran kinerja Pengawasan Inspektorat lingkup Inspektorat III III sesuai Kebutuhan

2015 2016 82,25% 82,50%

2017 83%

2018 83,50%

2019 84%

30%

60%

65%

70%

75%

81%

82%

83%

84%

85%

81%

82%

83%

84%

85%

95%

95%

95%

95%

95%


Lampiran 7 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat IV NO

SASARAN PROGRAM



Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat IV 2 Terwujudnya birokrasi 2 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP KKP yang efektif, 3 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB efisien, dan berorientasi mitra Inspektorat IV pada layanan prima 4 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat IV 5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra Inspektorat IV INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3

Tersedianya rumusan kebijakan pengawasan internal Mitra Inspektorat IV yang Berbasis Risiko

6

Persentase Perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra Inspektorat IV

4

Terselenggaranya Pengawasan internal lingkup Mitra Inspektorat IV dan KKP yang Efektif dan Efisien

7

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang Strategis lingkup mitra Inspektorat IV (per tahun)

8

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat IV

2015

2016

2017

2018

2019

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

BB

A

A

A

AA

BB

A

A

A

AA

8

8,25

8,50

8,75

9,00

A

A

A

AA

AA

100%

100%

100%

100%

100%

2

3

4

5

6

83%

83,50%

84%

82,25% 82,50%


NO

SASARAN PROGRAM


5

Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat IV yang efektif

2015

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat IV

2016

82,25% 82,50%

2017

2018

2019

83%

83,50%

84%

10 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan Program Prioritas pada mitra Inspektorat IV

30%

60%

65%

70%

75%

11 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat IV

81%

82%

83%

84%

85%

12 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV

81%

82%

83%

84%

85%

95%

95%

95%

95%

95%


Terselenggaranya 13 Tingkat kepatuhan terhadap Dukungan Internal penganggaran & pengukuran kinerja Pengawasan Inspektorat lingkup Inspektorat IV IV sesuai Kebutuhan


Lampiran 8 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat V NO

SASARAN PROGRAM



Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran lingkup mitra Inspektorat V 2 Terwujudnya birokrasi 2 Nilai Integrity Assessment mitra Inspektorat V KKP yang efektif, 3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mitra efisien, dan berorientasi Inspektorat V pada layanan prima 4 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB mitra Inspektorat V 5 Jumlah Unit Kerja Berstatus WBK (kumulatif) INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 3 Tersedianya rumusan 6 Persentase Perencanaan pengawasan kebijakan pengawasan internal berbasis risiko lingkup Mitra internal Mitra Inspektorat V Inspektorat V yang Berbasis Risiko 4 Terselenggaranya 7 Jumlah rekomendasi perbaikan Pengawasan internal kebijakan yang Strategis lingkup mitra lingkup Mitra Inspektorat V (per tahun) Inspektorat V dan KKP 8 Persentase jumlah rekomendasi yang Efektif dan Efisien pengawasan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP

2015

2016

2017

2018

2019

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

< 1%

8

8,25

8,5

8,75

9

A

A

A

AA

AA

BB

A

A

A

AA

4

6

8

10

12

100%

100%

100%

100%

100%

1

2

2

2

2

82%

82,50%

83%

83,50%

84%


NO

SASARAN PROGRAM


2015

Persentase jumlah rekomendasi hasil 82,25% 82,50% pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat V

10 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan RB (manajerial) untuk perbaikan kinerja mitra Inspektorat V 11 Persentase cakupan lokasi Pengawasan pelaksanaan program prioritas lingkup KKP

5

Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal pada Mitra Inspektorat V yang efektif

2016

82,25% 82,50%

2017

2018

2019

83%

83,50%

84%

83%

83,50%

84%

30%

60%

65%

70%

75%

12 Jumlah Unit Kerja yang dipersiapkan menjadi WBK

8

16

24

32

40

13 Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan yang memenuhi standard lingkup mitra Inspektorat V

81%

82%

83%

84%

85%

14 Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat V

81%

82%

83%

84%

85%

95%

95%

95%

95%

95%


Terselenggaranya 15 Tingkat kepatuhan terhadap Dukungan Internal penganggaran dan pengukuran kinerja Pengawasan Inspektorat lingkup Inspektorat V V sesuai Kebutuhan


Lampiran 9 Indikator Sekretariat Inspektorat Jenderal NO

SASARAN PROGRAM


2015

2016

2017

2018

2019

2

3

3

4

4

BB

A

A

A

AA

A

A

A

A

AA

4,25

4,35

4,45

4,55

4,60

6

6,5

7

7,5

8

100%

100%

100%

100%

100%

65

70

75

80

85


Terwujudnya birokrasi Itjen yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

1


2


3

Nilai SAKIP Itjen

4

Indeks Persepsi Pegawai KKP terhadap Itjen


3

4

Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Risiko

5


6


Tersedianya ASN Itjen yang kompeten dan profesional

7


8

Persentase pegawai Itjen yang memenuhi standard diklat

55%

60%

70%

80%

90%

Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses Lingkup Itjen

9


40%

50%

60%

70%

100%

10 Persentase penggunaan informasi pengawasan berbasis IT Lingkup Itjen

55%

60%

70%

80%

90%


NO

SASARAN PROGRAM


2015

2016

2017

2018

2019

80-90%

88%

90%

92%

94%


6

Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup Itjen secara efisien

11 Nilai Kinerja Anggaran Itjen 12 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup Itjen

100%

100%

100%

100%

100%

Terpenuhinya belanja aparatur dan belanja operasional perkantoran

13 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai Itjen

100%

100%

100%

100%

100%

14 Persentase pemenuhan layanan perkantoran Itjen

100%

100%

100%

100%

100%

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal September 2015 INSPEKTUR JENDERAL

ANDHA FAUZIE MIRAZA


2015 TENTANG

Recommend Documents