GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 252 / 17 / VI /2015 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA CV. SINAR ZIPOK DI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO GUBERNUR GORONTALO, Menimbang
: a. bahwa
sesuai
surat
Nomor
001/SINAR.ZIPOK/IV/2015,
Tanggal 24 April 2015, Perihal Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), untuk Jenis Industri penggergajian Kayu dengan Kapasitas Produksi sebesar 2000 M3 /Tahun di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo; b. bahwa
berdasarkan
Kehutanan
dan
hasil
ESDM
penelahaan Provinsi
oleh
Gorontalo
Dinas Nomor
522/Dishutem.3/698/VI/2015 TANGGAL 15 JUNI 2015 atas penilaian
terhadap
memenuhi
permohonan
persyaratan
CV.SINAR
sebagaimana
ZIPOK
ketentuan
telah
Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2014, Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu CV. Sinar Zipok di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan
Republik
Indonesia
Perusakan Tahun
Hutan
2013
(Lembaran
Nomor
130,
Negara
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
52
Tahun
1998
tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
44
Tahun
2004
tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
60
Tahun
2009
tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 17. Keputusan
Presiden
Nomor
6
Tahun
1987
tentang
Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri; Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010; 2. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
17/menhut-II/2009
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; 3. Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.9/Menhut-II/2012
tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2013 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam; 7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri ; 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak atau pun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; 9. Surat dari CV. Sinar Zipok
Nomor 110/S.ZIPOK/IV/2015,
Tanggal 22 April 2015, Perihal Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
10. Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) Nomor. 660 / KLH / SPPL / 29/ V/ 2015 dari CV. Sinar Zipok yang diterima oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo 11. Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 235/ Menhut- IV/2013 perihal Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil
Hutan Kayu (IUIPHHK)
dengan
kapasitas produksi
sampai dengan 2000 meter kubik per tahun untuk sementara tidak dilimpahkan kepada Bupati/Walikota MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Pemberian
Izin
Usaha
Industri
Primer
Hasil
Hutan
Kayu
CV. SINAR ZIPOK Di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. KEDUA
:
Ketentuan tentang penanggung jawab, produksi, daftar mesin utama produksi, total investasi, jumlah tenaga kerja, gudang dan sarana penunjang, serta pengolahan limbah Izin Usaha Industri Primer
Hasil
Hutan
Kayu
tercantum
dalam
Lampiran
Keputusan ini. KETIGA
: CV. Sinar Zipok diwajibkan untuk merealisasikan pembangunan industri dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya IUI ini, serta menyampaikan laporan kemajuan realisasi pembangunan industri setiap bulan, dengan ketentuan bahwa IUI ini akan dicabut apabila CV. SINAR ZIPOK tidak merealisasikan pembangunan IUI sesuai ketentuan dan dalam batas waktu yang ditetapkan.
KEEMPAT
: CV. Sinar Zipok dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan mematuhi larangan sebagai berikut: a. Kewajiban: 1. menjalankan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki; 2. mengajukan izin perluasan, apabila melakukan perluasan produksi
melebihi
30%
(tiga puluh
perseratus)
dari
kapasitas produksi yang diizinkan; 3. menyusun rencana pemenuhan bahan baku industri (RPBBI) setiap tahun dan disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan copy Sertifikat Legalitas Kayu atau Kontrak Sertifikasi dengan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dalam hal sertifikasi masih dalam proses; 4. menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi; 5. membuat atau menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB); 6. membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hutan olahan (LMHHO);
7. melapor secara berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada
pemberi
kewenangan
izin
dalam
da
instansi
pembinaan
yang
dan
diberikan
pengembangan
industri primer hasil hutan; 8. memiliki dan/atau mempekerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan bersertifikat; 9. menyampaikan
pemberitahuan
tertulis
apabila
mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan; 10. melaksanakan upaya keseimbangan supply-demand dan kelestarian sumber bahan baku, antara lain melalui upaya meningkatkan penggunaan bahan baku kayu dari non hutan alam (kayu dari hutan tanaman, hutan rakyat dan peremajaan perkebunan), serta melakukan kerjasama atau kemitraan dengan masyarakat (community development) dalam pengadaan bahan baku dari hasil pembangunan hutan tanaman dan hutan rakyat serta secara aktif melakukan penanaman atau membantu pengadaan bibit kepada masyarakat dengan rasio tebang 1 pohon tanam atau membantu pengadaan bibit 5-10 pohon, antara lain untuk jenis-jenis cepat tumbuh; 11. mengurus/menyesuaikan Sertifikat Legalitas Kayu sesuai dengan kapasitas produksi; 12. memfasilitasi sertifikasi legalitas kayu hutan rakyat yang menjadi
mitra
industry
dalam
pemenuhan
jaminan
pasokan bahan baku; 13. menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok; 14. Dalam
hal
Kesesuaian
menggunakan Pemasok,
kayu
diwajibkan
yang untuk
ber-Deklarasi memastikan
legalitas bahan baku yang digunakan dengan melakukan pengecekkan
kepada
penerbit
Dokumen
Kesesuaian
Pemasok. b. Larangan: 1. memindahtangankan
izin
kepada
pihak
lain
tanpa
persetujuan Pemberi Izin; 2. memperluas usaha industri tanpa izin; 3. memindahkan lokasi usaha industri tanpa izin; 4. melakukan pencemaran
kegiatan dan
yang
kerusakan
dapat lingkungan
melampaui batas baku mutu lingkungan;
menimbulkan hidup
yang
5. menadah, menampung atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau 6. melakukan kegiatan industri tidak sesuai dengan izin yang diberikan KELIMA
: Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku pula bagi gudang dan atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri.
KEENAM
: Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu yang melanggar ketentuan
sebagaimana
dimaksud
pada
Diktum
KEEMPAT
dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KETUJUH
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 23 JUNI 2015 a.n GUBERNUR GORONTALO WAKIL GUBERNUR, TTD IDRIS RAHIM
Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan); Yth. Bupati Boalemo di Tilamuta Yth. Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo Yth. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Yth. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Yth. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Gorontalo Yth. Kepala Badan Invenstasi Daerah Provinsi Gorontalo di Gorontalo Yth. Kepala BP2HP Wilayah XIV Kementerian LHK di Palu Yth. Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Boalemo di Tilamuta Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo di Tilamuta Yth. Direktur CV. Sinar Zipok
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 252 / 17 / VI /2015 TANGGAL : 23 JUNI 2015 TENTANG : PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU KEPADA CV. SINAR ZIPOK DI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO
I.
Penanggungjawab, Produksi, Daftar Mesin Utama Produksi, Total Investasi, dan Jumlah Tenaga Kerja a. Penanggungjawab : 1. Direktur
: Emy Kadir
2. Komisaris
: -
3. Alamat
: Desa Pangeya, Kec. Wonosari, Kabupaten Boalemo
4. Lokasi Pabrik
: Desa Pangeya, Kec.Wonosari, Kabupaten Boalemo
5. NPWP
: P.2.000.1835.07.011
6. Pemegang saham : sesuai Akta Nomor 37 tanggal 30 Januari 2002 yang dibuat di hadapan LISA PURWANTI NENTO,SH, Notaris di Gorontalo tentang Akta Pemasukan dan Pengeluaran Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Sinar Zipok
b. Produksi
: Kapasitas Izin
Jenis Produksi
Produksi
Keterangan
(M3/Tahun) Industri
2.000
Penggergajian Kayu/Kayu Olahan
c. Daftar Mesin Utama Produksi :
No
Jenis Mesin
Type/Merk/Negara/Tahun
1.
Band Saw
Yan Mart TS.20
d. Total Investasi
Kapasitas Jumlah (M3/Thn)
(Unit)
2.000
1
: Rp. 195.000.000 ( # Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
e. Status Penanaman Modal
Ket
: Milik Sendiri
f.
Jumlah Tenaga Kerja
:
1. Laki-laki sebanyak
: 8 (Delapan) Orang
2. Perempuan sebanyak
: 3 (Tiga) Orang
II. Gudang dan Sarana Penunjang Izin Usaha Industri ini berlaku pula bagi gudang dan atau tempat penyimpanan yang berada dalam komplek industri (pabrik) yang digunakan untuk tempat penyimpanan peralatan, bahan baku, bahan penolong dan bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri, serta berlaku bagi sarana dan mesin penunjang kegiatan industri. III. Pengelolaan Limbah Pengelolaan limbah berdasarkan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
(UKL) yang
telah mendapat
rekomendasi/disetujui dan disahkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Boalemo sesuai surat Nomor 660/KLH/SPPL/29/V/2015, tanggal 25 Mei 2015 a.n. GUBERNUR GORONTALO WAKIL GUBERNUR, TTD IDRIS RAHIM
