GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSANGUBERNUR GORONTALO NOMOR 259 / 20 / VI /2015 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REVITALISASI DANAU LIMBOTO PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 – 2020 GUBERNUR GORONTALO, Menimbang
: a. bahwa
Danau
Limboto
dan
kawasan
di
sekitarnya
mempunyai nilai historis serta fungsi sosial, ekonomis, dan ekologis
yang
berperan
penting
dalam
meningkatkan
kesejahteraan rakyat; b. bahwa saat ini kondisi fisik dan ekologis Danau Limboto telah mengalami degradasi yang ditandai dengan pendangkalan, penyusutan luas, pencemaran baik secara biologis dan kimiawi, dan penurunan keragaman hayati, sehingga perlu dilakukan upaya penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan; c. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas upaya-upaya penanganan
pengelolaan
Danau
Limboto
untuk
dapat
kembali sesuai fungsi dan peruntukannya perlu dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari lintas sektor terkait; d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kerja
Gorontalo
Revitalisasi
tentang
Danau
Pembentukan
Limboto
Provinsi
Kelompok Gorontalo
Tahun 2015 – 2020; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000
Nomor
258,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4060); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); 10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
28
Tahun
2011
tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 5217); 11. Peraturan
Pemerintah
Pengelolaan Negara
Bahan
Republik
Tambahan
Nomor
74
Berbahaya Indonesia
Lembaran
Tahun
dan
Tahun
Negara
2001
Beracun 2001
tentang
(Lembaran
Nomor
Republik
138,
Indonesia
Nomor 4153); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2001
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156); 13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
82
Tahun
2001
tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2001
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha
Perikanan
(Lembaran
Daerah
Provinsi
Gorontalo
Tahun 2002 Nomor 04 Seri C); 16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2004 Nomor 03 Seri E); 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2004 Nomor 04 Seri E); 18. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E); 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Danau
Limboto
Tahun
2008
(Lembaran
Nomor
1,
Daerah
Tambahan
Provinsi
Gorontalo
Lembaran
Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 01); 20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah
Provinsi
Gorontalo
Tahun
2010-2030
(Lembaran Daeran Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02); Memperhatikan:1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk; 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penggunaan Sumber Daya Air. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Pembentukan
Kelompok Kerja
Revitalisasi
Danau Limboto
Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. KEDUA
: Kelompok
Kerja
Revitalisasi
dimaksud
pada
Diktum
tanggungjawab
Danau
KESATU
sebagaimana
Limboto
sebagaimana
mempunyai
tercantum
pada
tugas
dan
Lampiran
II
Keputusan ini. KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja bertanggungjawab dan
menyampaikan
Laporan
kepada
Gubernur
melalui Sekretaris Daerah ProvinsiGorontalo.
Gorontalo
KEEMPAT
: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II sesuai masa kerja Kepengurusan Kelompok Kerja.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak bulan Januari 2015. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 26 JUNI 2015 GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
Tembusan: 1. Yth.Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo 2. Yth.Bupati Gorontalo di Limboto 3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo di Limboto 4. Yth.Walikota Gorontalo di Gorontalo 5. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo di Gorontalo 6. Yth.Inspektur Provinsi Gorontalo 7. Yth.Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo 8. Yth.Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Gorontalo 9. Masing-masing yang bersangkutan
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 259 / 20 / VI /2015 TANGGAL : 26 JUNI 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REVITALISASI DANAU LIMBOTO PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 - 2020 I.
TIM PENGARAH Pembina : 1. Gubernur Gorontalo 2. Wakil Gubernur Gorontalo 3. DANDIM 1304 Gorontalo 4. Kapolda Gorontalo 5. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo 6. Bupati Kabupaten Gorontalo 7. Walikota Gorontalo 8. Muspida Provinsi Gorontalo 9. Muspida Kabupaten Gorontalo 10. Muspida Kota Gorontalo Koordinator : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Sekretaris : Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Anggota : 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo 2. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo 3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo 4. Kepala Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Gorontalo 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 7. Kepala Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Gorontalo 8. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 9. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo 11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo 12. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo 13. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo 14. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo
15. Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Gorontalo 16. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo 17. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo 18. Kepala Bappeda Kota Gorontalo 19. Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo 20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo 21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo II. KELOMPOK KERJA Bidang I : Pembangunan Infrastruktur Ketua : Kepala Sub Dinas Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Sekretaris : Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Sulawesi II Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2. Kepala Bidang Sarana Prasarana Bappeda Kabupaten Gorontalo 3. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PU Kabupaten Gorontalo 4. Kepala Bidang Tata Ruang Bappeda Kota Gorontalo 5. Kepala Bidang PSDA PU Kabupaten Gorontalo 6. Kepala Bidang Pengaiaran PU Kota Gorontalo 7. Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan BPN Provinsi Gorontalo 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo 9. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo 10. PDAM Kabupaten Gorontalo 11. Unsur Perguruan Tinggi 12. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang II Ketua
Sekretaris
Anggota
: Pemberdayaan Masyarakat : Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo : Kepala Sub Dinas Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo 2. Sekertaris Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo 3. Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo 4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo
Bidang III Ketua
: :
Sekretaris Anggota
: :
Bidang IV
:
Ketua
:
Sekretaris
:
Anggota
:
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan BAKORLUH Provinsi Gorontalo 6. Kasubdin Perindustrian pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 7. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPMP dan KB Kota Gorontalo 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Gorontalo 9. Camat Kota Barat Kota Gorontalo 10. Camat Telaga Kabupaten Gorontalo 11. Camat Telaga Biru Kabupaten Gorontalo 12. Camat Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo 13. Camat Tilango Kabupaten Gorontalo 14. Camat Limboto Kabupaten Gorontalo 15. Camat Limboto Barat Kabupaten Gorontalo 16. Camat Tabongo Kabupaten Gorontalo 17. Camat Batudaa kabupaten Gorontalo 18. Unsur Perguruan Tinggi 19. Forum DAS Limboto Provinsi Gorontalo 19. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Kelestarian Lingkungan Hidup Kepala Bidang Pengendalian dan Sumber Daya pada Badan Lingkungan Hidup, Riset Daerah Provinsi Gorontalo Kepala BPDAS Bolango Bone 1. Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo. 2. Kepala Bidang Penataan Ruang Terbuka Hijau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo 3. Kepala Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo 4. Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 5. Unsur Perguruan Tinggi 6. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Kerjasama Kemitraan Lembaga serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kepala Bidang Kerjasama UPTB Bappeda Provinsi Gorontalo Kasubid Kerjasama Internasional UPTB Bappeda Provinsi Gorontalo 1. Kasubid Kerjasama Regional Bappeda Provinsi Gorontalo 2. Kasubid Kerjasama pada BPM-PTSP Provinsi Gorontalo 3. Kasubag Hubungan Antar Lembaga pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 259 / 20 / VI /2015 TANGGAL : 26 JUNI 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REVITALISASI DANAU LIMBOTO PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 - 2020 a. tim pengarah
: 1. menyatukan visi Revitalisasi Danau Limboto yang berkelanjutan, sebagai penjabaran dari RPJPD dan RPJMD Provinsi Gorontalo; 2. menyatukan misi Revitalisasi Danau Limboto sebagai penjabaran Program ke 7 dari 10 Arahan Program Pembangunan Tahun 2012 – 2017; 3. membentuk suatu wadah/badan pengelola dalam menentukan strategi dan kebijakan terhadap pengelolaan danau limboto yang berkelanjutan; 4. melakukan pembinaan terhadap program kegiatan pengelolaan danau limboto yang komprehensif lintas sektoral; 5. melakukan supervisi dan monitoring penetapan terhadap kegiatan revitalisasi danau limboto, antara lain: penetapan batas luar wilayah danau, zonasi danau dan kegiatan lainnya lintas sektor; 6. memberikan rekomendasi batas luar wilayah danau sebagai dasar pertimbangan Gubernur dalam menerbitkan Peraturan Gubernur mengenai batas luar wilayah Danau Limboto; 7. memberikan rekomendasi penunjukkan tenaga ahli dalam rangka penyusunan naskah akademis tentang rencana pembentukan badan/otorita Danau Limboto.
b. Kelompok Kerja Bidang I, Pembangunan Infrastruktur: 1. mengkoordinasikan, mensinergikan, mengharmonisasikan Program dan kegiatan Pembangunan Infrastruktur di kawasan Danau Limboto; 2. membuat rencana kerja kegiatan; 3. melakukan Mapping kawasan Danau Limboto; 4. melakukan akselerasi, fasilitasi, dan advokasi penggunaan lahan; 5. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur di kawasan Danau Limboto; c. Kelompok Kerja Bidang II, Pemberdayaan Masyarakat : 1. mengkoordinasikan, mensinergikan serta mengharmonisasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dikawasan danau Limboto; 2. membuat rencana kerja kegiatan; 3. melakukan akselerasi, fasilitasi percepatan revitalisasi danau Limboto;
4. mengendalikan, memantau dan pelaksanaan program dan kegiatan masyarakat dikawasan Danau Limboto.
mengevaluasi pemberdayaan
d. Kelompok Kerja Bidang III, Kelestarian Lingkungan: 1. mengkoordinasikan, mensinergikan, mengharmonisasikan program dan kegiatan lingkungan hidup dikawasan danau Limboto; 2. membuat rencana kerja kegiatan; 3. melakukan AMDAL terkait dengan pembangunan yang ada dikawasan danau Limboto; 4. melakukan akselerasi, fasilitasi, dan advokasi guna terwujudnya percepatan revitalisasi Danau Limboto; 5. mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup dikawasan Danau Limboto; e. Kelompok Kerja Bidang IV, Kerjasama Kemitraan antar Lembaga serta Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE): 1. mengkoordinasikan, mensinergikan, mengharmonisasikan program dan kegiatan antar pokja/lembaga/instansi dikawasan Danau Limboto; 2. membuat rencana kerja kegiatan; 3. memfasilitasi kerjasama antar lembaga/instansi dalam dan luar negeri untuk percepatan Revitalisasi Danau Limboto; 4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang terkait dengan Revitalisasi Danau limboto yang dilaksanakan oleh lintas lembaga/instansi serta melakukan pembahasan/pertemuan terkait sumber pendanaan/alternatif pendanaan; 5. Melakukan Advokasi guna terwujudnya percepatan revitalisasi danau Limboto; 6. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk peningkatan pemahaman tentang kegiatan Revitalisasi Danau Limboto melalui media massa/media cetak/media Elektronik.
GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
