PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 579/HK/2015 TENTANG
PEMBERIAN JASA TENAGA KERJA NON PEGAWAI KEPADA TIM PEMBINA LEMBAGA KEUMATAN PARISADHA HINDU DHARMA INDONESIA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a.
bahwa dalam rangka Pembinaan Lembaga Keumatan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Karangasem Tahun 2015, perlu kiranya memberikan jasa tenaga kerja non pegawai kepada Tim Teknis Kegiatan Pembinaan Lembaga Keumatan Parisadha
Hindu
Dharma Indonesia
Kabupaten
Karangasem
Tahun 2015;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Kepada Tim Pembina Lembaga Keumatan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Karangasem Tahun 2015;
Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang
Nomor
17 Tahun
2003
tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.
^
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5
Tahun
2008
Keuangan
tentang
Daerah
Pokok-pokok
(Lembaran
Daerah
Pengelolaan Kabupaten
Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 5); 10.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 35);
11.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 42);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Memberikan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Kepada Tim Pembina Lembaga Keumatan Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Karangasem Tahun 2015
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Tim Pembina Lembaga Keumatan Parisadha Hindu
Dharma Indonesia Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan pembinaan kepada masyarakat serta melayani masyarakat dalam meningkatkan sradha dan bhakti;
2. membina umat Hindu guna meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta meningkatkan pengabdian dan peranan umat Hindu dalam kehidupan bermasyarakat; dan 3. membina, mengembangkan dan memelihara kerukunan, keserasian dan keharmonisan intern dan
antar umat beragama pemahaman spiritual. KETIGA
berdasarkan
peningkatan
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
KEEMPAT
:
Keputusan Bupati ini ditetapkan.
mulai
berlaku pada tanggal
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 20 Oktober 2015
^PENJABAT BUPATI KARANGAS
BAGUS NGURAH ARDA
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karangasem.
2. Sekretariat Daerah, Para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem. 3. Para Camat se-Kabupaten Karangasem.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 579/HK/2015 TENTANG
PEMBERIAN JASA TENAGA KERJA NON PEGAWAI KEPADA TIM PEMBINA LEMBAGA KEUMATAN PARISADHA HINDU DHARMA INDONESIA
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
DAFTAR PEMBERIAN JASA TENAGA KERJA NON PEGAWAI KEPADA TIM PEMBINA LEMBAGA KEUMATAN PARISADHA HINDU DHARMA INDONESIA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
No.
Jumlah jasa yang diterima
Tim Pembina
fRp) 1
2
3
Bidang Kelembagaan dan Management sebanyak
100.000,00
6 (enam) orang
Bidang Penerangan Agama, Diksa Pariksa dan Sudhi Wadani sebanyak 6 (enam) orang
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 6
100.000,00
(enam) orang
100.000,00
4
Bidang Hukum dan Sosial Kemanusiaan sebanyak 6 (enam) orang
100.000,00
5
Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup sebanyak 6 (enam) orang
100.000,00
[j^ENJABAT BUPATI KARANGASEM,
GUS NGURAH ARDA
