BUPATI BLITAR KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR 188/428/409.012/KPTS/2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR BUPATI BLITAR, Menimbang
: bahwa
dalam
rangka
memberikan
pedoman
dalam
pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Blitar, maka perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Blitar; Mengingat
: 1. Undang-undang pembentukan
Nomor
12
Tahun
Daerah-daerah
1950
Kabupaten
tentang dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor
79
Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
keuangan
Daerah
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengawasan Atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2014; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Pemerintah Kabupaten Blitar; 11.Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Blitar;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
: Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
: Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi : a. Pengawasan Administrasi Umum; b. Pemeriksaan
kasus
pengaduan
dilingkungan
pemerintah daerah; c. Pemeriksaan
khusus yang dilaksanakan terhadap
obyek yang menerima dana DAK, BOS, Hibah dan Bansos yang bersumber dari dana Provinsi dan Pemerintah Pusat; d. Pengawasan
atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa; e. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; f. Evaluasi LAKIP SKPD. KETIGA
: Membebankan
biaya
pelaksanaan
tugas
pelaksanaan
Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada APBD Kabupaten Blitar
KEEMPAT
: Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Blitar pada tanggal BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR NOMOR :188/428/409.012/KPTS/2014 TANGGAL : 17 DESEMBER 2014
KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR I.
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam
rangka
melaksanakan
amanat
Peraturan
Pemerintah
Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, perlu untuk menetapkan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah karena kebijakan ini merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang –undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada hakekatnya adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah yang
dilaksanakan
oleh
pejabat
pengawas
pemerintah
dalam
rangka
menghimpun/menemukan informasi yang obyektif dan independen untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai
dengan
rencana
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Seiring dengan tuntutan tata
kepemerintahan yang baik (good governance ), pengawasan juga peran
yang strategis, Strategis
mempunyai
karena pengawasan merupakan determinan
terwujudnya akuntabilitas, salah satu karakteristik good governance. Oleh karena itu sesuai dengan visi, misi Inspektorat Kabupaten Blitar yaitu “ Pemberdayaan Aparat
Pengawasan Internal Pemerintahan dalam mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang Sehat “ maka perlu diciptakan lembaga pengawasan yang baik , dalam arti mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. B. Tujuan Penetapan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar bertujuan : 1. Memberikan pedoman didalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau
dan
mengevaluasi
kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
pengawasan
atas
penyelenggaraan
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menetapkan fokus prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar strategis dan bermanfaat. C. Ruang Lingkup Pengawasan. Ruang lingkup Pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan diantaranya : 1. Pengawasan Administrasi Umum yang meliputi : a. Perencanaan terdiri dari Renstra, Renja dan RKA b. Organisasi dan Tata Kerja c. Administrasi Kepegawaian d. Pengelolaan Keuangan Daerah e. Pengelolaan barang daerah f. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) g. Pelaksanaan Pembangunan fisik 2. Pemeriksaan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah yang didasarkan pada laporan pengaduan dari masyarakat. 3. Pemeriksan kusus yang dilaksanakan terhadap obyek yang menerima dana BOS,DAK , Hibah dan Bansos yang bersumber dari dana Provinsi dan Pemerintah Pusat. 4. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah 112 Desa dari 220 Desa 5. Reviu Laporan keuangan 6. Evaluasi LAKIP SKPD II. POKOK POKOK KEBIJAKAN PENGAWASAN A. KEBIJAKAN PENGAWASAN Pelaksanaan kegiatan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi : 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintahan Daerah pada SKPD yaitu : a. Pemeriksaan secara berkala terhadap awal perencanaan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, struktur organisasi dan tata kerja, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan dengan menghimpun / menemukan informasi untuk menguji dan menilai kelayakan pelaksanaan kegiatan dan atau laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menilai :
Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) SKPD
Efisiensi dan kehematan dalam penggunaan
sumber daya untuk
pelaksanaan kegiatan organisasi SKPD. b. Pemeriksaan Khusus /kasus pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.
c. Pemeriksaan Khusus yang dilaksanakan pada obyek pemeriksaan yang menerima dana BOS,DAK, Bansos dan Hibah yang bersumber dari dana Provinsi dan Pusat. d. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Penerapan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akutansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Sistem Akutansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada Pedoman Umum Sistim Akutansi Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (5) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah yang meliputi Kebijakan Akutansi, pelaporan keuangan dan kebijakan akutansi
akun yang akan diterapkan mulai
tahun 2015. B. PELAKSANAAN PENGAWASAN 1. Pendekatan Pemeriksaan Pemeriksaan reguler dilaksanakan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah yang meliputi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi penggunaan sumber daya dan efektifitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, penggunaan sumber daya melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, pengujian data, analisis prosedur,
analisis
hasil
dan
analisis
kualitatif
serta
pelaksanaan
Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Inspektorat juga melaksanakan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/ unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang melalui: 1. Pemeriksaan regular pada SKPD /Unit Kerja. 2. Pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3. Reviu Laporan Keuangan pemerintah daerah 4. Evaluasi LAKIP SKPD /Unit Kerja. 5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD. 6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat. 7. Join
Audit
dengan
BPKP
dan
Inspektorat
Provinsi
dalam
rangka
melaksanakan pemeriksaan PNPM. 2. Optimalisasi Persiapan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Guna efektifitas pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka perlu dipersiapkan hal hal sebagai berikut :
a. Ketersediaan SDM Pengawasan Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Angka Kreditnya, maka perlu dilakukan penghitungan ketersediaan SDM Pengawasan yang akan ditugaskan, baik sebagai Auditor maupun sebagai Pengawas Pemerintahan. Sesuai
Tugas Pokok dan fungsi , pengawas pemerintahan yang
melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan didaerah diluar pengawasan keuangan, maka latar belakang pendidikan non ekonomi/akutansi akan diutamakan
ditugaskan pada
Pengawas Pemerintah, dengan harapan pelaksanaan pengawasan urusan keuangan akan dilakukan oleh SDM yang professional sesuai dengan latar belakang pendidikan akutansi. Disamping itu untuk penempatan pejabat pemeriksa hendaknya memperhatikan latar belakang dan track record pejabat yang bersangkutan. Sumber Daya Manusia/aparatur Inspektorat Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 39 orang terdiri 18 orang perempuan dan
21
orang laki-laki
dengan perincian sebagai berikut : No.
Uraian/Jabatan
1 Inspektur 2 Sekretaris 3 Irban Wilayah 4 Kasubag 5 Pejabat Fungsional P2UPD 6 Staf Sekretariat Total...........................
Jumlah
Keterangan
1 1 4 3 24 6 39
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
b. Penetapan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit beserta Tim penilai angka kredit pengawasan
di
Kabupaten Blitar. Sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk Tim penilai Tingkat Kabupaten
adalah
Inspektur Kabupaten yang dibantu oleh Tim Penilai Kabupaten untuk menilai Pengawas
Pemerintahan Pertama
golongan ruang
III/a dan III/b sampai
dengan Pengawas Pemerintahan Muda golongan ruang III/c dan III/d dan Pengawas Pemerintahan Madya
Gol ruang
IV/a
pada
Inspektorat
Kabupaten Blitar. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan minimal 2 (dua) orang dengan susunan sebagai berikut :
Seorang Ketua merangkap anggota
Seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota.
Seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota dan;
Paling kurang 4 (empat) anggota.
3. KEGIATAN DAN SASARAN PENGAWASAN Untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas, kompetitif, produktif, efisien dan efektif secara optimal
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
akuntabel,
transparan, bersih dan bebas dari praktek praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah Kabupaten Blitar dengan organ pengawasannya menyusun program program pengawasan tahun 2015 dengan komponen dan unsur
yang terdiri
dari
pengawasan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yaitu
Dinas Instansi , Badan-badan, Kantor, Bagian, Sekretariat DPRD dan Rumah Sakit Umum Daerah dengan unsur-unsur pemeriksaan meliputi :
Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi , Organisasi dan Tata Laksana, pengelolaan keuangan Daerah, Pembinaan Aparatur dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian serta pengelolaan Barang/asset pemerintah Daerah.
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Melakukan pengawasan dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan menilai,
mengevaluasi
dan
mendalami
kembali
temuan-temuan
hasil
pemeriksaan tersebut. 4. IMPLEMENTASI PENGAWASAN Implementasi dari pengawasan terhadap komponen dan unit pelaksana tersebut diimplementasikan melalui : a. Pengawasan Reguler ( PKPT) Pengawasan
Reguler/PKPT
adalah
pemeriksaan
secara
berkala
dan
komperehensif terhadap kelembagaan, keuangan daerah, barang daerah dan urusan pemerintahan yang berdasarkan materi pemeriksaan b. Pengawasan /Pemeriksaan Kasus Pengaduan Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi dan pengawasan masyarakat ( yang disertai dengan bukti/identitas awal yang jelas ) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengklarifikasi sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut. c. Pemeriksaan Pemerintahan Desa Pengawasan Pemerintahan Desa dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, program Alokasi Dana Desa (ADD) dan adanya program pusat yang mengalokasikan anggaran untuk desa sebesar satu milyar untuk masing-masing desa. d. Pemeriksaan Bansos-Hibah, DAK,BOS Pemeriksaan dilakukan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana APBD dari rekening Bansos/Hibah , DAK dan BOS yang sumber dananya dari dana Provinsi dan Pemerintah Pusat. e. Reviu Laporan Keuangan
Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan
Keuangan Daerah,
Atas
salah satu tugas Inspektorat selaku Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten Blitar adalah untuk melakukan Reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan. f. Evaluasi LAKIP-SKPD Evaluasi
terhadap
diligkungan
LAKIP
Pemerintah
dilaksanakan
Kabupaten
sebagai
Blitar
stimulasibagi
untuk
terus
Instasi
berusaha
menyempurnakan praktik penyelenggaraan pemerintah yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good Governace dan fungsi manajemen berbasis kinerja. 5. INDIKATOR CAPAIAN
Capaian
keluaran
terselenggaranya
(output) kegiatan
dari
Kebijakan
pengawasan
Pengawasan
penyelenggaraan
ini
adalah
pemerintahan
daerah yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Capaian hasilnya (outcome) adalah efektifnya pelaksanaan pengawasan yang tercermin dari terlaksananya
tindakan korektif terhadap permasalahan
tertentu sesuai rekomendasi yang diberikan guna mencegah meluasnya permasalahan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
Capaian manfaatnya (benefit) adalah terpenuhinya pelaksanaan urusan Pemerintah
Daerah
yang
menjadi
kewenangan
pemerintah
daerah
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Capaian dampak (impact) adalah terselenggarannya pelayanan kepada masyarakat secara memadahi berdasarkan standar pelayanan minimun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. PELAPORAN Bupati meyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah di daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa persemester kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Timur. III.
PENUTUP Kebijakan
pengawasan
atas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten Blitar tahun 2015 ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. BUPATI BLITAR,
HERRY NOEGROHO
