PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 353/HK/2015 TENTANG
PENETAPAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2015
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka tertib pengelolaan belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 166 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
^
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa, Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan APBN, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2), yang menyatakan bahwa, Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
^
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
66,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Negara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2011
Nomor
101,
Republik Indonesia
Nomor 5246);
8.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
20.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4);
22.
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47);
23.
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 363/HK/2014 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015;
24.
Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 239/HK/2015 tentang Pemberian Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Karangasem, PWRI, KAMINVET, PEPABRI, PP POLRI, KPPA, LVRI,
KPU Kabupaten Karangasem, Panwaslu Kabupaten Karangasem, Panwaslu Kabupaten Karangasem, KODIM 1623 Karangasem dan Polres Karangasem yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
KETIGA
Keputusan ditetapkan.
Bupati
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 25 Mei 2015
^UPATI KARANGASEM, I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. 2.
Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar. 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
4.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura. 7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 353/HK/2015 TENTANG
PENETAPAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2015
NO
URAIAN
UNIT
1
2
3
HARGA
KETBRANGAN
(Rp.)
1
4
5
1
Barang
1
Surat Suara
1 Lbr
455
2
Daftar Galon Tetap
1 Lbr
5.000
3
Form Piano (Ukuran Folio)
1 Lbr
6.000
4
Bantalan Alat Coblos
1 Bh
4.000
5
Alat Coblos/Paku
IBtg
250
6
Sampul Anak Kunci
1 Bh
400
7
Segel
1 Bh
750
8
Sampul Kantongan Besar
1 Bh
3.900
9
Sampul Biasa Besar
1 Bh
2.500
10
Tanda Pengenal Saksi, KPPS, Keamanan
1 Bh
2.000
11 Stiker Kotak dan Bilik
1 Bh
700
12 Gembok Besar
1 Bh
66.000
1
13 Gembok Kecil
1 Bh
15.000
14 Tinta Pilkada
1 Btl
22.500
15
Kantong Plastik Transparan Sedang
1 Bh
700
16
Kantong Plastik Transparan Kecil
1 Bh
400
17
Ksintong Plastik Transparan Besar
1 Bh
3.000
18
Karet Gelang
1 Bh
15
19
Hologram
1 Bh
500
20
Template (alat bantu Tuna Netra)
1 Bh
60.000
21 Poster
1 Lbr
5.000
22 Pamflet
1 Lbr
2.000
23
Speciment Surat Suara
24 Stiker Sosialisasi
1 Lbr
2.000
1 Lbr
2.500
25
Fotocopy Folio/A4
1 Lbr
240
26
Cetak Hitam Putih Blangko/Formulir Folio/A4 HVS 70gr
1 Lbr
570
1 Lbr
880
27 28
Cetak Wama Blangko/Formulir Folio/A4 HVS 70gr Cetak Spanduk
1
m'
65.550
29 Cetak Baliho
m^
70.000
30 Lem Vovinal
1 Bh
5.300 2.200
31
Tali/Benang Kasur
1 gulung
32
Spidol Hitam Kecil
1 Bh
2.500
33
Bolpoint
1 Bh
4.000
34
Cetak Buku Folio/A4
1 Bk
27.720
35
Spidol Besar Permanent
1 Bh
12.535
36
Baju Kemeja
1 Bh
200.000
I
NO
URAIAN
UNIT
1
2
3
HARGA
KETERANGAN
(Rp.) 4
5
Seragam Dinas
1 Stel
410.000
38 Nasi Kotak VIP
1 Ktk
40.000
39 Nasi Kotak Biasa
1 Ktk
30.000
40 Snack Kotak VIP
1 Ktk
20.000
41 Snack Kotak Biasa
1 Ktk
10.000
37
42
Nasi Bungkus
1 Bks
17.000
43
Snack Bungkus
1 Bks
5.000
11
Jasa
1
Bongkar, Pasang, Pembersihan dan Perbaikan : a.
Kotak Suara
b.
Bilik Suara
1
1 Bh
3.000
1 Bh
1.000
2
Sortir dan Pelipatan Suara
1 Lbr
100
3
Sortir dan Pengesetan Formulir
1 Lbr
50
4
Pengepakan Logistik ke Kotak
1 Pkt
2.500
5
Penempelan Hologram
1 Bh
50
6
Pengangkutan Kotak dan Bilik
1 Pkt
20.000
7
Sewa Kendaraan Roda 4
1 Bin
6.000.000
8
Sewa Kendaraan Roda 2
1 Bin
500.000
9
Sewa Slide Proyektor
1 Hr
250.000
10
Petugas Keamanan
1 Shift
60.000
11 Brending Mobil
1 Pkt
3.000.000
12 Pembuatan Website
1 Pkt
10.000.000
Langganan Website
1 Th
4.000.000
13
14 Publikasi Radio : a.
Talkshow
b.
Talkshow
c.
Iklan Spot
d.
Iklan Baca
30 Mnt
2.000.000
60 Mnt
4.000.000
1 Bin
5.250.000
1 Bin
2.250.000
UPATI KARANGASEM,
d
I WAYAN GEREDEG
'
,
