PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA NOMOR 344A/PP/2013 TENTANG KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN UNIVERSITAS NUSA CENDANA REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA Menimbang
: a.
bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dan pembaharuan di dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menuntut adanya tanggungjawab yang lebih besar untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Nusa Cendana b. bahwa Dosen memainkan peran yang menentukan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas, karena merupakan salah satu komponen mutu yang mempengaruhi kualitas keluaran yang dihasilkan Universitas. Oleh karena itu, Universitas senantiasa mendorong terbentuknya Dosen yang memiliki kompetensi tinggi dan akhlak terpuji. c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia: a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; c. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia: a. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; b. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/M Tahun 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan Prof. Ir. Frans Umbu Datta, M.App.Sc., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Masa Jabatan 20092013; 4. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana; 5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana. Memperhatikan
: 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Nusa Cendana; 2. Upaya-Upaya transformasi kelembagaan di lingkungan Universitas yang diarahkan untuk mewujudkan keunggulan akademik (academic excellence) dan kepeloporan dalam masyarakat yang berwawasan global; 3. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 520/PP/2012 tentang Norma dan Tolok Ukur Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KODE ETIK DAN PERATURAN DISIPLIN DOSEN UNIVERSITAS NUSA CENDANA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan: 1. Universitas adalah Universitas Nusa Cendana. 2. Asas Universitas adalah dasar peyelenggaraan Universitas yang terdiri dari asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moralitas yang tinggi, kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, keuniversalan, kemandirian, akuntabilitas dan kualitas.
3.
Pimpinan adalah pimpinan Universitas yang terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor. 4. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas. 5. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang meminpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga administrasi. 6. Dosen adalah pegawai Universitas dengan tugas utama mendidik, serta melakukan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat 7. Etika merupakan filsafat praktis, artinya filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan. 8. Kode Etik Dosen adalah pedoman tertulis bagi dosen Universitas Nusa Cendana, yang berisikan serangkaian norma-norma etik tentang hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi. 9. Peraturan Disiplin Dosen adalah pedoman tertulis yang berisi standar disiplin bagi Dosen Universitas Nusa Cendana dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berinteraksi di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 10. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran. 11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi Universitas. 12. Tujuan Universitas adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang bermoral, yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/ atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian; mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian, khususnya yang berbasis kerjasama industri dalam arti luas, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; mendukung pembangunan masyarakat madani yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri; mencapai keunggulan kompetitif melalui prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan untuk menempati posisi unggul dalam persaingan dan kerjasama global
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud penyusunan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen adalah untuk memberikan pedoman etik dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen Universitas Nusa Cendana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Pasal 3 Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Universitas Nusa Cendana adalah: 1. Membentuk Dosen yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima. 2. Menciptakan iklim akademik yang kondusif, yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas. 3. Mewujudkan keunggulan Akademik ( academic excellence ) dan kepeloporannya dalam masyarakat yang berwawasan global. 4. Membentuk komitmen bersama Dosen untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas. 5. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainya serta pemangku kepentingan (stakeholders). 6. Mengangkat harkat dan martabat Dosen Universitas Nusa Cendana. BAB III KODE ETIK DOSEN
Bagian Kesatu Sikap Dasar Pasal 4 Setiap Dosen wajib mengembangkan perilaku Etik dan mengacu kepada sikap dasar, yaitu: 1. Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Memiliki moralitas yang tinggi. 4. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku. 5. Menghormati hak asasi manusia. 6. Memiliki keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. 7. Memiliki integritas dan rasa tanggunjawab yang tinggi. 8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
9. 10. 11. 12. 13.
14.
Mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan Universitas di atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau kelompok. Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus menerus. Bertindak tidak diskriminatif. Memberikan pelayanan yang optimum kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung-jawab. Berkewajiban menyajikan standar kemampuan, kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan Tri Dharma. Bagian Kedua Kode Etik
(1)
(2)
(3)
Pasal 5 Dalam pelaksanaan tugas Universitas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Dosen wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama dosen, mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam Sikap Dasar Dosen. Etika bernegara bagi Dosen meliputi: a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara; c. Menjadi perekat dan pemersatu Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Mengutamakan kepentingan Negara dan bangsa dari kepentingan pribadi dan /atau golongan; e. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata Pemerintah yang bersih dan beribawa; g. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program; h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif. Etika dalam berorganisasi meliputi: a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan; d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
e.
(4)
(5)
(6)
(7)
Menjamin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas; g. Patuh dan taat pada standar operasional dan tata tertib; h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kerja organisasi; i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja; j. Menghindari diri dari penyalahgunaan institusi Universitas untuk kepentingan pribadi. Etika dalam masyarakat meliputi: a. Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, ras, suku, dan status sosial; b. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat; c. Memberikan pelayanan yang empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan; d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif; e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; f. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Etika terhadap diri sendiri meliputi: a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; c. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; d. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap; e. Memilki daya juang yang tinggi; f. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani; g. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; h. Berpenampilan sederhana rapi dan sopan. Etika terhadap sesama Dosen dan Pegawai Universitas meliputi: a. Menghormati sesama warga Universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial; b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan; c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi; d. Menghargai perbedaan pendapat; e. Menjunjung tinggi setiap harkat dan martabat sesama Dosen dan Pegawai; f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Dosen dan Pegawai; g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas. Etika terhadap mahasiswa, meliputi:
a.
b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Obyektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatis; Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa; Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa; Menghindari diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; Memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif; Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa; Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa; Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan; Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap para mahasiswa; Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa. Bagian Ketiga Etika Pelaksanaan Tri Dharma
Pasal 6 Setiap Dosen dalam bersikap dan melakukan tindakan menjunjung tinggi Etika pelaksanaan Tri Dharma, sebagai berikut: 1. Sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktu untuk pengajaran yang berkualitas. 2. Jujur, penuh dedikasi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 3. Berlaku adil dan bersungguh-sungguh memberikan bantuan dan pelayanan kepada mahasiswa. 4. Menunjukan sikap yang patut dijadikan panutan (role model) bagi mahasiswa. 5. Berjuang keras untuk melakukan dan memberhasilkan penelitian mereka. 6. Bersungguh dalam memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi. 7. Mematuhi etika penelitian dan pengabdian masyarakat. 8. Menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghidarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya. 9. Menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif Universitas.
BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi
(1) (2) (3) (4)
Pasal 7 Untuk kepastian penegakan Kode Etik Dosen, maka Kode Etik dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas. Setiap Dosen yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan Sanksi moral. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral adalah Pimpinan Universitas. Pimpinan Universitas dapat menyerahkan kewenangannya kepada pimpinan Fakultas , atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang bersangkutan untuk memeriksa dan memberikan sanksi moral. Bagian Kedua Pelaporan dan Pemeriksaan
(1)
(2)
(3) (4)
(5) (6) (7)
Pasal 8 Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Dosen berhak melapor kepada Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang tempat dosen bertugas disertai bukti permulaan yang cukup. Atas pertimbangan Dekan Fakultas, atau Pimpinan Unsur Pelaksaan Administrasi atau Pimpinan Unsur Penunjang, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas. Dekan, atau pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang memanggil Dosen yang bersangkutan, pelapor dan pihak – pihak lain jika diperlukan untuk diperiksa secara terpisah dan dimintai keterangan. Setiap pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Unsur Pelaksana Admininstrasi, atau Pimpinan Unsur Penunjang wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan memutuskan jenis sanksi moral dalm waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi. Salinan hasil pemeriksaan dan keputusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada Universitas sebagai laporan. Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan. Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaaan dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan.
Bagian Ketiga Sanksi
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 9 Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan hukuman moral. Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak dibenarkan mengikuti kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi selama dua semester. Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tertutup. Hukuman moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis. Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen.
BAB V PERATURAN DISIPLIN DOSEN
Bagian Kesatu Kewajiban Dosen Terhadap Diri Sendiri Pasal 10 Dosen wajib : 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan. 2. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya. 3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran. 4. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.
Pasal 11 Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu : a. Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah; b. Mengahargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 12 Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya. Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya. Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.
Pasal 13 Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan: a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen; b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan; c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta Universitas Nusa Cendana. Pasal 14 Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.
BAB VI KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS
(1) (2)
Pasal 15 Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Azas, Visi, Misi, dan Tujuan Universitas. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.
BAB VII TANGGUNG JAWAB DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS Bagian Kesatu Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik Pasal 16 Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu: a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan; b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat; d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir. e. Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan. Bagian Kedua Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian Pasal 17 Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib: 1. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis. 2. Jujur, objeftif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian. 3. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian. 4. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan. 5. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan. 6. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut. 7. Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya: a. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih; b. Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan;
c. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktorfaktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender. d. Memberikan penemuan yang baru; e. Bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan finasial; f. Berbasis kompetensi dan logis; g. Mengingat aspek akuntabilitas. Bagian Ketiga Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti Pasal 18 (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interprestasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti. (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya. (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian. (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian. (5) Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain. Bagian Keempat Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa Pasal 19 Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi. Bagian Kelima Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 20 (1) Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen: a. Wajib bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu. b. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan programprogram pengabdian; c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat. (2) Seorang dosen wajib mendudukkan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
Pasal 21 Seorang dosen yang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya: a. Merujuk pada kebutuhan masyarakat. b. Dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas. c. Dalam rangka pemanfataan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat. d. Melibatkan peran serta mahasiswa. e. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap civitas akademika. Bagian Keenam Tanggung jawab Dosen dalam Menulis Publikasi Ilmiah Pasal 22 Seorang dosen yang menulis publikasi ilmiah, seharusnya: a. Menggunakan bahasa yang ilmiah. b. Tidak boleh tanpa izin penyandang dana. c. Tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu. d. Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi. e. Apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya. f. Apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi. g. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia.
BAB VIII PENEGAKKAN PERATURAN DISPLIN Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin Pasal 23 Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dosen yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinan Universitas. Bagian Kedua Pejabat Yang berwenang Memberikan Hukuman Disiplin Pasal 24
(1)
(2) (3)
Untuk kepastian penegakan peraturan disiplin Dosen, maka peraturan disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas. Setiap dosen yang terbukti melanggar peraturan disiplin, dikenakan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang memberikan hukuman. Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Pimpinan Universitas. Bagian Ketiga Pelaporan dan Pemeriksaan
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 25 Dalam hal memberikan laporan: a. setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran peraturan disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Pimpinan Universitas secara langsung atau melalui Dekan, atau Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi atau Pimpinan unsur Penunjang sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup. b. atas pertimbangan Dekan fakultas, atau pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau Pimpinan unsur penunjang pimpinan, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas. Dekan, atau pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unsur penunjang penyerahan laporan atau bukti yang diserahkan pelapor kepada Rektor. Pimpinan universitas dapat meyerahkan kewenangannya kepada tim pembinaan dosen universitas dengan mengeluarkan surat perintah kepada tim tersebut untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap dosen yang dilaporkan pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu. Setiap pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan tertutup Bagian Keempat Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman
Pasal 26 (1). Tim Pembinaan Dosen Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman. (2). salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh tim pembinaan Dosen disampaikan kepada Pimpinan Universitas. (3) rekomendasi disampaikan kepada Dosen yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh tim.
(4). Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi dari tim pembinaan Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Piminan Universitas atas rekomendasi yang menjatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat. (5). Rektor mengeluarkan surat keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Dosen yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim pembinaan Dosen serta keberatan Dosen. (6). Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan. (7). Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.
BAB IX SANSKI PERATURAN DISIPLIN (1)
(2)
(3)
Pasal 27 Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari : a. Sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari : 1) Tegoran lisan; 2) Tegoran tertulis; dan 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. b. Sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari : 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun. c. Sanksi hukuman displin berat, terdiri dari : 1) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; 2) Pembebasan dari jabatan; 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; 4) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman untuk setiap pelanggaran Peraturan Disiplin adalah Rektor dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi mengenai jenis sanksi hukuman yang dikeluarkan oleh Tim Pembinaan Dosen Universitas serta keberatan yang diajukan Dosen yang bersangkutan. Keberatan terhadap keputusan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28 Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Universitas Nusa Cendana ini merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung terwujudnya azas, visi, misi dan tujuan Universitas Nusa Cendana. (2) Setiap Dosen memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen. Pasal 29 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. (1)
Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 12 Juli 2013 REKTOR,
Prof. Ir. FRANS UMBU DATTA, M.App.Sc., Ph.D. NIP. 19600209 198703 1 003
