KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 33/P/SK/HT/2006 TENTANG DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS GADJAH MADA REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang
:
a. bahwa Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Nomor 246/P/SK/HT/2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 42/P/SK/HT/2005 merupakan pedoman bagi Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada dalam melakukan pemeriksaan dan memutuskan pelanggaran Kode Etik Dosen; b. bahwa Peraturan Universitas Gadjah Mada Nomor 40/P/PUGM/HKTL/2003 tentang Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keberadaan Universitas setelah ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara, sehingga perlu untuk dilakukan penyempurnaan dan perubahan; c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271); 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Masa Jabatan 2002-2007; 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada; 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 01K/SK/MWA/2004 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2003-2007;
Memperhatikan : Persetujuan Rapat Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada tanggal 26 Januari 2006;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS GADJAH MADA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen adalah Dewan Kehormatan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor Nomor 246/P/SK/HT/2004 yang diberi kewenangan menerima pengaduan, melaksanakan pemeriksaan dan memutuskan pelanggaran Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada. 2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada. 3. Kode Etik Dosen adalah Kode Etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 246/P/SK/HT/2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 42/P/SK/HT/2005. 4. Pengadu adalah seorang yang mengetahui adanya tindakan seorang Dosen Universitas Gadjah Mada yang dianggap menyimpang dari Kode Etik Dosen dan/atau merasa dirugikan oleh karenanya, yang kemudian mengadukannya ke Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen. 5. Yang diadukan adalah Dosen yang bekerja di lingkungan Universitas Gadjah Mada, baik sebagai dosen tetap maupun tidak tetap. 6. Saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian yang berkaitan dengan masalah pengaduan. 7. Saksi ahli adalah orang yang diminta untuk membantu memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa di persidangan. Pasal 2 Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Universitas Gadjah ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Majelis Guru Besar. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 3 Persyaratan Anggota
(1) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen adalah: a. anggota Majelis Guru Besar yang berjiwa Pancasila; b. memiliki dedikasi, integritas yang tinggi dan kepribadian yang tidak tercela, serta rasa tanggung janji; c. sehat jasmani dan rohani; d. tidak pernah melanggar Kode Etik Dosen. (2) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen harus memegang teguh asas-asas etika sebagai berikut: a. asas obyektivitas, yaitu bertindak secara obyektif dan tidak memihak salah satu pihak yang bermasalah dan/atau bersengketa;
b. asas independensi, yaitu tidak terlibat maupun melibatkan diri dalam permasalahan dan/atau persengketaan yang sedang ditangani dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar; c. asas kerahasiaan, yaitu tidak mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia dalam penyelesaian suatu masalah dan/atau sengketa kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Pasal 4 Jumlah Anggota dan Masa Jabatan
(1) Jumlah anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen paling banyak 7 (tujuh) orang. (2) Ketua dan Sekretaris dipilih diantara dan oleh anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen secara musyawarah. (3) Masa jabatan anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pasal 5 Berakhirnya Status Keanggotaan
(1) Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen berakhir karena salah satu sebab berikut: a. berakhir masa jabatannya; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri; d. memperoleh sanksi karena melanggar Kode Etik Dosen; e. meninggal dunia. (2) Dalam hal anggota berhenti sebelum berakhir masa jabatannya Majelis Guru Besar segera memilih dan/atau menunjuk pengganti agar diangkat oleh Rektor untuk meneruskan tugas sampai akhir masa jabatan yang diganti. BAB III PENGADUAN Pasal 6 Pengaduan dapat diajukan oleh: a. mahasiswa; b. karyawan; c. dosen; d. pimpinan dosen yang bermasalah; e. masyarakat. Pasal 7 (1) Pengaduan diajukan secara tertulis langsung kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen atau melalui unit pelaksana akademik/lembaga yang membawahi dosen yang diadukan. (2) Pengaduan harus berisi: a. identitas Pengadu dan Dosen yang diadukan; b. alasan pengaduan, yang memuat tentang peristiwa atau alasan yang dilanggar; dan c. permintaan dari Pengadu terkait dengan pengaduannya.
(3) Pengaduan harus dilengkapi dengan alasan-alasan.
BAB IV PERSIDANGAN Pasal 8 Sidang-sidang Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dipimpin oleh Ketua, kecuali apabila Ketua berhalangan sidang dipimpin oleh Sekretaris atau anggota tertua. Pasal 9 (1) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik melalui perkawinan maupun pertalian darah sampai derajat ketiga dengan pihak-pihak yang sedang bermasalah dan/atau bersengketa. (2) Dalam hal ada Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka anggota tersebut tidak diikut sertakan pada sidang-sidang. Pasal 10
(1) Pengaduan dibahas dalam sidang Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen. (2) Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat, pengaduan tidak dapat diproses lebih lanjut. (3) Apabila pengaduan memenuhi syarat, proses berikutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Untuk menangani pengaduan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua dapat membentuk Majelis yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota. Pasal 11
(1) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen setelah menerima surat pengaduan yang memenuhi syarat dan disertai bukti dan/atau kesaksian yang dianggap perlu segera menyampaikan fotokopi surat pengaduan dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu kepada Pihak yang diadukan. (2) Dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah menerima fotokopi surat pengaduan, Pihak yang diadukan wajib memberi jawaban secara tertulis disertai alat-alat bukti dan kesaksian yang dianggap perlu. (3) Apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu, Pihak yang diadukan tidak memberi jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Pasal 12
(1) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menerima atau tidak menerima jawaban tertulis dari yang diadukan, dapat menentukan hari sidang. (2) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen selanjutnya menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan Pihak yang diadukan untuk hadir di muka sidang. (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang. Pasal 13
Pengadu dan Pihak yang diadukan wajib datang sendiri dan tidak dapat diwakilkan atau didampingi.
Pasal 14 (1) Dalam sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen wajib mengusahakan tercapainya perdamaian. (2) Bilamana perdamaian tidak tercapai, sidang selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan setiap saat selama pemeriksaan berlangsung dan belum dijatuhkannya keputusan. (4) Bilamana perdamaian tercapai maka dalam sidang itu dengan persetujuan pihak yang diadukan, pihak pengadu mencabut pengaduannya atau dibuat akta perdamaian yang mempunyai kekuatan mengikat yang dijadikan keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen. Pasal 15 Di dalam persidangan, kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan dan pembelaannya. Pasal 16
(1) Apabila pengadu telah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
(2) Apabila yang diadukan, setelah dipanggil sampai 3 (tiga) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya yang diadukan. (3) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dalam melakukan pemanggilan untuk kedua dan/atau ketiga kali, perlu mengindahkan jangka waktu yang layak antara diterimanya panggilan dengan hari sidang. (4) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya pengadu dan/atau yang diadukan, yang keputusannya mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan biasa. BAB V SAKSI Pasal 17
(1) Dewan dapat mengundang saksi-saksi baik dari pihak pengadu maupun yang diadukan dan/atau saksi ahli. (2) Dalam sidang-sidang yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen saksi wajib: a. hadir bila diperlukan, kecuali ia mempunyai alasan-alasan yang sah; b. memberikan keterangan secara jujur sesuai kesaksiannya.
Pasal 18 Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen selanjutnya memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi. BAB VI KEPUTUSAN Pasal 19
(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, dan alat-alat bukti, maka Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen mengadakan musyawarah dalam sidang tertutup untuk mengambil keputusan. (2) Keputusan dapat: a. menolak pengaduan, atau b. menerima pengaduan, selanjutnya menentukan sanksi yang diberikan. BAB VII SANKSI Pasal 20 (1) Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa : a. peringatan biasa; b. peringatan keras. (2) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dapat mengusulkan kepada Rektor untuk penundaan atau penurunan pangkat dan/atau jabatan, atau menghentikan sebagai tenaga kependidikan, atau memberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat. (3) Usulan sebagaimana tersebut dalam ayat (2), dapat pula disertai dengan usulan untuk menonaktifkan sementara, sebelum sanksi dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2). (4) Apabila Rektor belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen berhak menanyakan secara tertulis kepada Rektor. Pasal 21 Keputusan harus dibuat secara tertulis dan memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik Dosen yang menjadi alasan dan diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa hadirnya pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu sidang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 22 (1) Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen ditandatangani oleh semua anggota yang hadir sewaktu musyawarah pengambilan keputusan. (2) Apabila ada anggota yang berhalangan hadir harus disebutkan dalam keputusan alasan ketidak hadirannya. Pasal 23 Setiap keputusan diumumkan dalam bentuk kutipan pada rapat Majelis Guru Besar.
Pasal 24
(1) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan diambil, keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan. (2) Salinan keputusan disampaikan kepada Rektor dan Instansi lain yang dianggap perlu. Pasal 25
Keputusan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26
(1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peraturan Senat Universitas Gadjah Mada Nomor 08c/J01.P/KL/97 tanggal 31 Januari 1997 dan Peraturan Universitas Gadjah Mada Nomor 40/P/P-UGM/HKTL/2003 tanggal 6 Februari 2003 tentang Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen dinyatakan tidak berlaku. (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal 1 Februari 2006 Rektor,
Prof. Dr. Sofian Effendi
