UNIVERSITAS GADJAH MADA KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK NOMOR : 08/SK/SA/ 2004 TENTANG KODE ETIK SENAT AKADEMIK SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang : a. bahwa Anggota Senat Akademik sebagai wakil masyarakat universitas mempunyai kedudukan yang mulia dan terhormat sehingga dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kepentingan yang diwakilinya; b. bahwa untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Senat Akademik perlu memiliki landasan etika yang mengatur sikap, perilaku, dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau yang patut dan tidak patut dilakukan; c. bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, Senat Akademik perlu memiliki landasan etika yang disebut Kode Etik Senat Akademik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Senat Akademik dalam menjalankan tugasnya demi terjaganya martabat dan kredibilitas Senat Akademik; Mengingat : Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (2).
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KODE ETIK SENAT AKADEMIK sebagaimana tertuang dalam lampiran yang mengikuti keputusan ini. PERTAMA : Kode Etik Senat Akademik, sebagaimana termuat dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
1
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 2 September 2004.
KETUA,
Prof. Dr. Ahmad Mursyidi, M.Sc.,Apt. Tembusan : 1. Ketua Majelis Wali Amanat 2. Rektor 3. Ketua Majelis Guru Besar di Universitas Gadjah Mada
2
LAMPIRAN KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK NOMOR : 8/SK/SA/2004 Tanggal : 2 September 2004
KODE ETIK SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA PENDAHULUAN Bahwa daya saing bangsa, sistem otonomi, dan desentralisasi, serta kesehatan organisasi merupakan tiga pilar strategi utama pengembangan suatu lembaga sebagaimana disebutkan dalam Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 20032010. Strategi pengembangan lembaga Pendidikan Tinggi harus dipandang sebagai komitmen Perguruan Tinggi dan bagian yang tidak terpisahkan dari proses transformasi Indonesia menuju era Indonesia Baru yang lebih baik. Demikian juga, Visi “UGM menjadi universitas penelitian bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka berorientasi kepada kepentingan bangsa berdasarkan Pancasila” harus benar-benar dipahami oleh seluruh sivitas akademika sehingga dapat menjadi acuan bagi pengembangan Universitas dalam mewujudkan komitmen perguruan tinggi tersebut. Sebagai satu organ Universitas, SA merupakan badan normatif tertinggi dalam bidang akademik. Sebagai organ Universitas yang strategis dalam pengembangan akademik, untuk mewujudkan SA yang produktif dan berwibawa, SA dituntut untuk menyelenggarakan fungsinya dengan berlandaskan komitmen visioner, kualitas, moralitas, dan profesionalitas. Dengan sepenuhnya menyadari bahwa kedudukan SA yang fungsional dan signifikan dalam proses penyelenggaraan Universitas tersebut, Anggota SA dituntut untuk berani mempertanggung jawabkan segala tugas yang diembannya. Untuk itu, Anggota SA bersepakat menyusun Kode Etik yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap Anggota SA demi terjaganya martabat dan kredibilitas SA. Kode Etik ini merupakan kesatuan landasan etik dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota SA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Kode Etik SA ialah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota SA.
3
2. Anggota SA, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah wakil masyarakat universitas yang karena jabatannya atau dipilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan Universitas Gadjah Mada. 3. Dewan Etika ialah alat kelengkapan SA yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib SA. 4. Rapat ialah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib SA. 5. Rahasia ialah rencana, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan, yang dapat mengakibatkan kerugian besar dan bahaya apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Tujuan Pasal 2 Kode Etik SA bertujuan menjaga martabat dan kredibilitas SA, serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya. BAB II KEPRIBADIAN DAN TANGGUNG JAWAB Kepribadian Pasal 3 Anggota wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada peraturan perundang-undangan, berintegritas yang tinggi, dengan senantiasa menegakkan kebenaran, mengemban amanat, mematuhi Peraturan Tata Tertib SA, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Tanggung Jawab Pasal 4 (1) Anggota bertanggung jawab melaksanakan tugasnya demi kepentingan Universitas, mematuhi hukum, menghormati keberadaan SA, dan mempertahankan keutuhan Universitas. (2) Anggota bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kepentingan yang diwakilinya kepada SA. BAB III PENYAMPAIAN PERNYATAAN Pasal 5 (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat dan penyampaian hasil rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota atau Pimpinan SA. (2) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi. (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat seyogianya tidak menyampaikan hasil rapat tersebut kepada publik.
4
BAB IV KETENTUAN DALAM RAPAT Pasal 6 (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya. (2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan rapat, merupakan suatu pelanggaran kode etik. Pasal 7 Selama rapat berlangsung setiap anggota bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib SA. BAB V PERJALANAN DINAS Pasal 8 (1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya Universitas sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. (2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas SA. (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia. (4) Anggota tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku atau atas biaya sendiri. (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan SA.
BAB VI KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN Konflik Kepentingan Pasal 9 (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota harus menyatakan di hadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota. (2) Anggota mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas. Pasal 10 Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkungan Universitas untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain.
5
Perangkapan Jabatan Pasal 11 Anggota dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai peraturan yang berlaku. BAB VII RAHASIA Pasal 12 Anggota wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka dan/atau berlaku untuk umum. BAB VIII SANKSI DAN REHABILITASI Pasal 13 Mengenai sanksi dan rehabilitasi berlaku ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib SA. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 (1) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Anggota dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik SA. (2 Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penjelasannya, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan SA, dengan disertai daftar nama, dan tanda tangan pengusul serta nama Fakultas atau unit yang diwakilinya. (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan SA kepada Rapat Pleno untuk dibahas dan diambil keputusan.
KETUA,
Prof. Dr. Ahmad Mursyidi, M.Sc.,Apt.
6
