INDONESIAN VERSION Daftar Regulasi REGULASI SEKTOR GAS & ENERGI KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK & GAS BUMI NO: 042/Kpts/PL/BPH MIGAS/KOM/VII/2006 TENTANG "PENETAPAN PT. BAKRIE & BROTHERS Tbk. SEBAGAI PEMENANG LELANG HAK KHUSUS RUAS TRANSMISI GAS BUMI BONTANG (KALIMANTAN TIMUR)- SEMARANG (JAWA TENGAH)"
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL NO. 1213/K/31/MEM/2005 TENTANG "RENCANA UMUM KETENAGA LISTRIKAN NASIONAL"
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL NO: 1651 K/70/MEM/2005 TENTANG TIM DAN PENYELENGGARA PROSES RUAS YANG AKAN DIPERBANTUKAN KE BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA."
PERATURAN MENTERI ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL NO: 002 TAHUN 2006 TENTANG "PENGUSAHAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ENERGI TERBARUKAN SKALA MENENGAH"
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 53/M TAHUN 2003 YANG BERISI "PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBM DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA MASA JABATAN TAHUN 2004-2007
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO 5 TAHUN 2006 TENTANG "KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL"
POHON UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG "MINYAK DAN GAS BUMI"
REGULASI SEKTOR UMUM PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, PUNCAK, CIANJUR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
KEPUTASAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 7.TH. 1998 TENTANG "KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA SWASTA DALAM PEMBERIAN ATAU PENGADAAN INFRASTRUKTUR"
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.518/KMK.01/2005/PASAL 16 PP 67/2005 TENTANG "PEMBENTUKAN KOMITE PENGELOLAAN RISIKO ATAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR"
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 518/KMK.01/2005/PASAL 16 PP 67/2005 (ENGLISH VERSION) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 07/PMK.02/2006 TENTANG "PERSYARATAN ADMINISTRATIF DALAM RANGKA PENGUSULAN DAN PENETAPAN SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM"
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 09/PMK. 02/2006 TENTANG "PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA BADAN LAYANAN UMUM"
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.10/PMK. 02/2006 TENTANG "PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM"
PERATURAN MENTERI PEREKONOMIAN NO. 38/PMK.01/2006
TENTANG "PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO ATAS PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR"
PERATURAN MENTERI PEREKONOMIAN NO. 38/PMK.01/2006 TENTANG "PETUNJUK PELAKSANAAN INFRASTRUKTUR" (ENGLISH VERSION)
PENGENDALIAN
DAN
PENGELOLAAN
RISIKO
ATAS
PENYEDIAAN
PERATURAN MENTERI PEREKONOMIAN NO. 65/PMK.03/2005 TENTANG "PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENKO NO. 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI"
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR NO. Per-01/M.EKON/05/2006 TENTANG "ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA"
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR NO. Per-03/M.EKON/06/2006 TENTANG "TATA CARA DAN KRITERIA PENYUSUNAN DAFTAR PRIORITAS PROYEK INFRASTRUKTUR KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA"
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR NO. Per-04/M.EKON/06/2006 TENTANG "TATA CARA EVALUASI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN PEMERINTAH"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 54 TAHUN 2005 & PENJELASAN TENTANG "PINJAMAN DAERAH"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 57 TAHUN 2005 & PENJELASAN TENTANG "HIBAH KEPADA DAERAH"
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 67 TAHUN 2005 TENTANG "KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUTUR" (ENGLISH VERSION)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG "PENGADAAN TANAH BAGI PELAKASANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM" (ENGLISH VERSION)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 42 TAHUN 2005 TENTANG "KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR" (ENGLISH VERSION)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 08/PMK.02/2006 TENTANG "KEWENANGAN PENAGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 23 TAHUN 2005 TENTANG "PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM"
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 286/PRT/M/2005 TENTANG "ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM"
REGULASI SEKTOR TELEKOMUNIKASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 11 TAHUN 2005 TENTANG & PENJELASAN "PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2005 & PENJELASAN TENTANG "LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 13 TAHUN 2005 & PENJELASAN TENTANG "LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 28 TAHUN 2005 & PENJELASAN TENTANG "TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 49 TAHUN 2005 TENTANG "PEDOMAN KEGIATAN PELIPUTAN LEMBAGA PENYIARAN ASING"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 50 TAHUN 2005 & PENJELASAN TENTANG "PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN SWASTA"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 51 TAHUN 2005 & PENJELASAN TENTANG "PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN KOMUNITAS"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO 52 TAHUN 2005 & PENJELASAN TENTANG "PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN"
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO: KM. 20.TAHUN 2001 TENTANG "PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNKASI"
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO: KM. 29.TAHUN 2004 TENTANG "PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM. 20. TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI"
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM. 30 TAHUN 2004 TENTANG "PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. KM. 21. TAHUN 2001 TENTANG "PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI"
PERATURAN MENERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 02/PER/M.KOMINFO/1/2006 TENTANG "SELEKSI PENYELENGGARAAN JARINGAN BERERAK SELULER IMT 2000 PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,1 Ghz
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 08/PER/M.KOMINFO/02/2006 TENTANG "INTERKONEKSI"
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 15/PER/M.KOMINFO/9/2005 TENTANG "PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI/ UNIVERSAL SERVICE OBLIGATION"
PERATURAN MENETERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 23/M.KOMINFO/10/2005 TENTANG "REGISTRASI TERHADAP PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI"
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 03/KEP/M.KOMINFO/01/2006 TENTANG "PELUANG USAHA UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER GENERASI KETIGA DENGAN CAKUPAN NASIONAL"
REGULASI SEKTOR TENAGA LISTRIK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO: 3 TAHUN 2005 TENTANG "PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO: 10 TAHUN 1989 TENTANG "PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK"
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO: 71 TAHUN 2006 TENTANG "PENUGASAN KEPADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATU BARA"
REGULASI SECTOR TRANSPORTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 20/PRT/M/2010 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO: KP.270 TAHUN 2006 TENTANG "PEMBENTUKAN TIM PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS PENANGANAN PENTEDIAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR TRANSPORTASI"
(PPP-NODE)
PERCEPATAN
PROSES
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO: 27 TAHUN 2005 TENTANG "PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO: 14 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO: 70 TAHUN 2001 TENTANG "KEBANDARUDARAAN"
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO: 15 TAHUN 1992 TENTANG "PENERBANGAN"
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO: 15 TAHUN 1992 TENTANG "PENERBANGAN"
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NO: KP.270 TAHUN 2006 TENTANG "PEMBENTUKAN TIM PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS (PPP-NODE) PERCEPATAN PROSES PENANGANAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR TRANSPORTASI"
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NO: 620/Kep. 538-Sarek/2006 TENTANG "PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL CIKOPO-PALIMANAN"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO: 15 TAHUN 2005 TENTANG "JALAN TOL"
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO: 15 TAHUN 2005 TENTANG "JALAN TOL"
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO: 295/PRT/M/2005 TENTANG "BADAN PENGATUR JALAN TOL"
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO: 392/PRT/M/2005 TENTANG "STANDAR PELAYANAN MINIMAL JALAN TOL"
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG "JALAN"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 23 TAHUN 2005 TENTANG "PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM"
REGULASI SEKTOR PENGAIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO. 63 TAHUN 1993 TENTANG GARIS SEMPADAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO: 80 TAHUN 2003 TENTANG "PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH"
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO: 16 TAHUN 2005
TENTANG "PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM"
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO: 16 TAHUN 2005 TENTANG "PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM"
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NO: 294/PRT/M/2005 TENTANG "BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM"
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO: 70 TAHUN 2004 TENTANG "SUMBER DAYA AIR"
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO: 70 TAHUN 2004 TENTANG "SUMBER DAYA AIR"
REGULASI SEKTOR INFRASTRUKTUR UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 30 TAHUN 2007 TENTANG ENERGI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKRETAAPIAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 28 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 45 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 75 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKRETAAPIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 61 TAHUN 2009 TENTANG KEPELABUHAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 70 TAHUN 2009 TENTANG KONSERVASI ENERGI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 72 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG KENAVIGASIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 2010 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PERTAHANAN NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 21 TAHUN 2010 TENTANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 72 TAHUN 2006 TENTAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 103 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK MONORAIL JAKARTA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 29 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA DAN PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 91 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANUGNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN BATUBARA DAN GAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010-2014
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 13 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM INFRASTRUKTUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 78 TAHUN 2010 TENTANG PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA YANG DILAKUKAN MELALUI BADAN USAHA PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2005 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 81 TAHUN 2011 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 38/PMK.01/2006 TENTANG PETUNJUK INFRASTRUKTUR
PELAKSANAAN
PENGENDALIAN
DAN
PENGELOLAAN
RISIKO
ATAS
PENYEDIAAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 30/PMK.02/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK MONORAIL JAKARTA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 44/PMK.01/2008 TENTANG PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 181/PMK.05/2008 TENTANG PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 113/PMK.07/2010 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PRASARANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 118/PMK.07/2010
TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENGUATAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 260/PMK.011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 25/PMK.07/2011 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 44/PMK.05/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 181/PMK.05/2008 TENTANG PELAKSANAAN INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NO. 48/M-IND/PER/4/2010 TENTANG PEDOMAN KETENAGALISTRIKAN
PENGGUNAAN
PRODUK
DALAM
NEGERI
UNTUK
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 3 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NO. 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 12/PRT/M/2010 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 13/PRT/M/2010 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PENGUSAHAAN JALAN TOL.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 83 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 90 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN SIMPUL KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: 4 TAHUN 2010 TENTANG PANDUAN UMUM PELAKSANAAN PENYEDIAAN INSFRASTRUKTUR
KERJASAMA
PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM
ENGLISH VERSION List of Regulations LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 26 YEAR 2007 CONCERNING SPATIAL MANAGEMENT
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF2004 CONCERNING WATER RESOURCES WITH THE GRACE OF THE ALMIGHTY GOD PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2 OF 2012 CONCERNING ACQUISITION OF LAND FOR DEVELOPMENT IN THE PUBLIC INTEREST
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2010 REGARDING AMENDMENT UPON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 67 OF 2005 REGARDING THE COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE BUSINESS ENTITY IN THE INFRASTRUCTURE PROVISION
GENERAL STATUS OF KOREA HIGHWAY CORPORATION ; Sung-Hwan Kim. Ph.D,Chul-Bae Park. iR; 2006
HIGHWAY SECTOR FINANCING IN INDIA; VOLUME I; THE WORLD BANK GROUP; Jun-04
KOREAN PPI SYSTEM PRIVATE PARTICIPATION IN INFRASTRUCTURE - Mrs. NENY, 10-Aug-06
PEOPLE WHO BUILD CONNECTIONS OF HAPPINESS; KOREA HIGHWAY CORPORATION THE PARTICIPATION OF KHC IN PRIVATE INVESTMENT HIGHWAY PROJECTS; KOREAN HIGHWAY CORPORATION; 2006.6.1
THE ROLE OF PIMAC IN KOREAN PPI SYSTEM; Hyeon Park; KOREAN DEVELOPMENT INSTITUTE; 2006
REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 1 YEAR 2006, CONCERNING : "THE RATE AND UTILIZATION OF CONTRIBUTION BY BUSINESS ENTITIES IN THE BUSINESS ACTIVITIES OF SUPPLY AND DISTRIBUTION OF OIL BASED FUEL AND GAS TRANSPORTATION BY PIPELINE"
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 13 OF 2010 REGARDING AMENDMENT UPON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 67 OF 2005 REGARDING THE COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE BUSINESS ENTITY IN THE INFRASTRUCTURE PROVISION.
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 67 OF 2005 REGARDING COOPERATION BETWEEN GOVERNMENT AND BUSINESS ENTITIES IN INFRASTRUCTURE PROVISION
COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, REGULATION OF COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS AS HEAD OF COMMITTEE FOR ACCELERATION OF INFRASTRUCTURE PROVISION NUMBER: PER03/M.EKON/06/2006 REGARDING PROCEDURES AND CRITERIA FOR PREPARATION OF PRIORITY LIST FOR PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP INFRASTRUCTURE PROJECTS.
COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS AS HEAD OF THE COMMITTEE FOR ACCELERATION OF INFRASTRUCTURE PROVISION NUMBER: PER04/M.EKON/06/2006 REGARDING PROCEDURES FOR EVALUATION OF PUBLIC PRIVATE PROJECTS IN THE PROVISION OF INFRASTRUCTURE WHICH REQUIRE GOVERNMENT SUPPORT.
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 42 OF 2005 REGARDING COMMITTEE FOR ACCELERATION OF INFRASTRUCTURE PROVISION POLICY
COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR ECONOMIC AFFAIRS AS HEAD OF COMMITTEE FOR ACCELERATION OF INFRASTRUCTURE PROVISION NUMBER: KEP01/M.EKON/05/2006 REGARDING ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES OF COMMITTEE FOR ACCELERATION OF INFRASTRUCTURE PROVISION
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 36 YEAR 2005 REGARDING LAND PROCUREMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST.
PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 65 YEAR 2006 REGARDING AMENDMENT UPON PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 36 YEAR 2005 CONCERNING PROCUREMENT OF LAND FOR IMPLEMENTATION OFDEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST.
REGULATION OF HEAD OF THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 3 YEAR 2007 REGARDING IMPLEMENTING PROVISION OF THE PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 36 OF 2005 REGARDING LAND PROCUREMENT FOR IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST AS AMENDED BY PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 65 OF 2006 REGARDING AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 36 OF 2005 REGARDING LAND PROCUREMENT FOR IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6 OF 2006 REGARDING MANAGEMENT OF STATE/REGIONAL ASSETS.
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 38 of 2008 REGARDING AMENDMENT OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 6 OF 2006 REGARDING THE MANAGEMENT OF STATE/REGIONAL OWNED ASSETS.
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 50 OF 2007 REGARDING IMPLEMENTATION PROCEDURE OF REGIONAL COOPERATION.
REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 22 YEAR 2009 REGARDING TECHNICAL GUIDELINES ON PROCEDURE FOR REGIONAL COOPERATION.
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16 OF 2005 DEVELOPMENT OF DRINKING-WATER SUPPLY SYSTEM.
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 18 OF 2008 REGARDING WASTE MANAGEMENT
