BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penelitian PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur merupakan perusahaan yang
bertujuan untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah dibidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan. Hal tersebut membuat perusahaan tersebut dipilih karena mempunyai berbagai aktivitas dan juga konsumsi biaya yang amat besar. Keberhasilan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dalam mencapai tujuan sebagian besar tergantung pada kinerja manajerial. Manajer merupakan seseorang yang bertanggungjawab atas organisasi atau unit yang dipimpinnya. Secara umum manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Tingkatan manajemen dalam organisasi menurut Handoko (2003:17) akan membagi manajer menjadi tiga golongan yang berbeda, yaitu manajer lini pertama, manajer menengah dan manajer puncak. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya dengan berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir, yang diidentifikasi dengan suatu posisi (Usmara, 2003). Kinerja manajerial tercapai apabila organisasi secara keseluruhan, atau para manajer unit bisnis secara bersama-sama mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik sehingga organisasi mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah
1
2
ditetapkan. Menurut Soobaroyen dan Poorundersing, (2008) kinerja manajerial sebagai bentuk eksistensi manajer (pimpinan) dalam menyelesaikan pekerjaan seefektif mungkin. Seseorang yang memegang posisi manajerial diharapkan mampu menghasilkan kinerja manajerial yang berbeda dengan kinerja karyawan. Pada umumnya kinerja karyawan bersifat konkrit, sedangkan kinerja manajerial bersifat abstrak dan kompleks. Manajer menghasilkan kinerja dengan mengarahkan bakat dan kemampuan, serta usaha beberapa orang lain yang berada dalam daerah wewenangnya. Kinerja manajerial suatu unit bisnis dapat diketahui melalui proses evaluasi kinerja atau penilaian kinerja, yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan personilnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial antara lain ketepatan skedul penyusunan anggaran. Ketepatan skedul penyusunan anggaran sangat penting bagi tercapai realisasi anggaran yang maksimal. Apabila proses penyusunan anggaran sudah tidak sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan maka sudah pasti akan membawa efek, berupa terlambatnya pengesahan dan pelaksanaannya. Indarto dan
Ayu (2011) mengungkapkan bahwa kinerja
manajerial diukur dengan indikator 1) seberapa besar perencanaan terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran; 2) seberapa besar penetapan target anggaran agar terlaksana sesuai dengan sumber daya dan waktu yang telah ditentukan; 3) seberapa besar keberhasilan dalam pencapaian sasaran anggaran yang dapat
3
dirasakan oleh masyarakat berupa pelayanan dan penggunaan dana publik secara efektif dan efisien; 4) seberapa besar upaya mencapai sasaran anggaran dari program/kegiatan yang dibutuhkan masyarakat agar dapat dirasakan manfaat; 5) seberapa besar upaya mencapai sasaran anggaran dan kinerja yang baik agar dapat mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur dituntut untuk meningkatkan keefektifan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya melalui keakuratan dalam penyusunan anggaran. Anggaran PT PLN dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP adalah rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh perusahaan pada periode yang akan datang meliputi anggaran operasi dan investasi. Penyusunan RKAP dilakukan dengan metode bottom-up, yaitu dimulai dari unit yang terkecil hingga unit yang terbesar. RKAP yang berasal dari unit PLN ditujukan ke area untuk dimintakan persetujuan. Area kemudian mengevaluasi dan menyetujui program kerja unit dan diteruskan ke Kantor Distibusi. RKAP dari area dan bidang-bidang yang ada di Kantor Distribusi dibahas dan disetujui Kantor Distribusi untuk diteruskan ke Kantor Pusat. RKAP yang dihasilkan pada Kantor Pusat akan dibahas serta disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Agar Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sesuai dengan anggaran, maka diperlukan perencanaan dan penyusunan anggaran. Dalam perencanaan anggaran suatu program maupun kegiatan harus benar-benar dikaji dengan perhitungan yang sebaik mungkin, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Setiap perencanaan harus disesuaikan dengan prioritas dengan didasarkan
4
pada usulan dari unit kerja paling bawah atau butom up. Dalam penyusunan anggaran tersebut sejauh mungkin mempertemukan antara prioritas kebutuhan dengan tersedianya anggaran, sehingga akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran digunakan sebagai pedoman kerja, untuk itu proses penyusunannya memerlukan organisasi anggaran yang baik, pendekatan yang tepat, serta model-model perhitungan besaran (simulasi) anggaran yang mampu meningkatkan kinerja pada seluruh jajaran manajemen dalam organisasi. Proses penyusunan anggaran, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu topdown, bottom up dan partisipasi (Ramadhani dan Nasution, 2009). Dalam sistem penganggaran top-down, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah ditetapkan oleh anggaran
tersebut.
Penerapan
sistem
ini
mengakibatkan
kinerja
bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi (overloaded). Atasan/pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran sehingga memberikan target
yang
sangat
menuntut
dibandingkan
dengan
kemampuan
bawahan/pelaksana anggaran. Oleh karena itu, entitas mulai menerapkan system penganggaran yang dapat menanggulangi masalah di atas yakni system penganggaran
partisipatif
(participative
budgeting).
Melalui
sistem
ini,
bawahan/pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang
5
menyangkut subbagiannya sehingga tercapai kesepakatan antara atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut (Omposunggu dan Bawono, 2007). Penganggaran partisipatif (participative budgeting) merupakan pendekatan penganggaran yang berfokus pada upaya untuk meningkatkan motivasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep penganggaran ini sudah berkembang pesat dalam sektor swasta (bisnis). Penelitian mengenai partisipasi penganggaran dan kinerja manajerial telah banyak dilakukan. Indarto dan
Ayu (2011) dan
Sarjana, dkk (2012) menemukan bukti bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil yang berbeda ditunjukan oleh Kamaliah, dkk (2010) menunjukan bahwa partisipasi penganggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, begitu juga, Sumarno (2005) menunjukan bahwa terdapat pengaruh dan hubungan negatif yang signifikan antara kinerja manajerial dan partisipasi anggaran. Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Menurut Hansen dan Mowen (2004:1), Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang saling berhubungan. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya
dilakukan
agar
dapat
mewujudkan
tujuan-tujuan
tertentu.
Pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apakah yang sebenarnya
6
telah terjadi dan membandingkannya dengan hasil
yang direncanakan
sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indarto dan Ayu (2011) dan Sumarno (2005) dan yang membedakan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah obyek penelitian yang dilakukan. Indarto dan Ayu (2011) meneliti pada para manajer tingkat menengah atau manajer fungsional yang bekerja di perusahaan manufaktur berskala besar di Jawa Tengah. Sumarno (2005) meneliti pada pimpinan cabang utama bank-bank yang mempunyai kantor cabang di kota Jakarta. Sedangkan penelitian ini meneliti para manajer pada PLN Distribusi Jawa Timur. Berdasarkan Berdasarkan uraian diatas, maka judul dalam penelitian ini ”Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur)”
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan
masalah penelitian adalah bagaimana pengaruh
partisipasi anggaran terhadap
kinerja manajerial ?
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, dapat dijelaskan bahwa
tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.
7
1.4. Manfaat Penelitian 1.Sebagai kontribusi teoritis, hasil temuan penelitian ini diharapkan menambah kajian akuntansi manajemen dan akuntansi sektor publik tentang pengelolaan keuangan khususnya mengenai partisipasi penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja manajerial pada organisasi sektor publik khususnya Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur. 2. Sebagai kontribusi praktis, bagi pimpinan Perusahaan Listrik Negara Distribusi Jawa Timur diharapkan menjadi masukan dalam proses penyusunan anggaran, sehingga dapat memperkaya faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kinerja selama proses penganggaran.
