14. Angka Kematian Bayi (AKB) Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun

14. Angka Kematian Bayi (AKB) Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun

Pertanyaan: a. Berapa jumlah kematian bayi dan kelahiran hidup dalam jangka waktu satu tahun berjalan dan tahun sebelumnya? Jawab: Tahun 2013 Angka kematian Ibu: 89,31/100.000 KH " 39 ibu meninggal (3 s.d 4 ibu meninggal tiap bulannya), Angka Kematian Bayi: 4,81 / 1000 Kh " 193 bayi meninggal (16-17 bayi meninggal tiap bulannya) Tahun 2014 jumlah kematian bayi sebanyak

231, untuk Tahun 2015 ( januari &

Februari ) sebanyak 47. Jumlah Kelahiran Hidup Tahun 2014

sebanyak 43.353

(L= 23.185 P=20.168) Tahun 2015 ( januari & februari) sebanyak 6.652 (L= 3.528 P=3.124), secara terperinci dapat dijelaskan (Data terlampir)

Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Kluster III

b. Sebutkan jenis penyakit yang terbanyak penyebab utama kematian bayi! Jawab: Penyebab utama Kematian bayi yang ada di Kabupaten Malang antara lain dikarenakan jenis penyakit : 1) Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) BBLR ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram (sampai dengan 2499 gram), bayi berat lahir rendah dikelompkokkan menjadi 2 yang pertama yaitu bayi premature sesuai masa kehamilan (SMK) terdapat derajat prematuritas yang di golongkan menjadi 3 kelompok (bayi sangat premature 24-30 minggu, bayi premature sedang 31-36 minggu, bayi bersifat premature dan matur 37-38 minggu). Yang kedua yaitu bayi premature kecil untuk masa kehamilan (KMK). Untuk kasus bayi berat lahir rendah sebanyak 1497 bayi terdiri dari bayi laki-laki sebanyak 825 bayi dan bayi perempuan sebanyak 642 bayi dari kasus tersebuti kematian bayi akibat berat badan lahir rendah tahun 2014 sebanyak 101 bayi terdiri dari bayi laki-laki sebanyak 66, bayi perempuan 35, untuk tahun 2015 sampai dengan januari dan Februari sebanyak 16 kasus terdiri dari laki-laki sebanyak 12 kasus dan perempuan 4 kasus. 2) Asfiksia Asfiksia merupakan keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur. Bayi dengan riwayat gawat janin sebelum lahir, umumnya akan mengalami asfiksia pada saat dilahirkan. Masalah ini erat hubungannya dengan gangguan kesehatan ibu hamil, kelainan tali pusat, atau masalah yang mempengaruhi kesejahteraan bayi selama atau sesudah persalinan. Penyebab asfiksia dapat berasal dari faktor ibu, janin dan plasenta. Adanya hipoksia dan iskemia jaringan menyebabkan perubahan fungsional dan biokimia pada janin. Faktor ini yang berperan pada kejadian asfiksia. Beberapa kondisi tertentu pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan sirkulasi darah uteroplasenter sehingga pasokan oksigen ke bayi menjadi berkurang. Hipoksia bayi di dalam rahim ditunjukkan dengan gawat janin yang dapat berlanjut menjadi asfiksia bayi baru lahir. Terjadinya afiksia pada bayi biasanya akibat beberapa factor, untuk Faktor ibu terjadi karena Preeklampsia dan eklampsia. Pendarahan abnormal (plasenta previa atau solusio plasenta), Partus lama atau partus macet, Demam selama persalinan Infeksi berat (malaria, sifilis, TBC, HIV) atau Kehamilan Lewat Waktu (sesudah 42 minggu kehamilan), untuk Faktor Tali Pusat: Lilitan tali pusat, Tali pusat pendek, Simpul tali pusat atau Prolapsus tali pusat, dan asfiksia bias juga terjadi karena faktor Bayi yaitu karena Bayi prematur (sebelum 37 minggu kehamilan), Persalinan


dengan tindakan (sungsang, bayi kembar, distosia bahu, ekstraksi vakum, ekstraksi forsep), Kelainan bawaan (kongenital), Air ketuban bercampur mekonium (warna kehijauan). Kematian bayi akibat asfiksia di Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebanyak 58 kasus yang terdiri dari laki-laki 34 dan perempuan, dan pada tahun 2015 sampai dengan bulan februari sebanyak 11 kasus terdiri dari laki-laki 8 bayi dan perempuan 3 bayi. 3) Kelainan Bawaan Kelainan bawaan merupakan kelainan pada struktur, fungsi maupun metabolism tubuh yang ditemukan pada bayi ketika dia dilahirkan, sekitar 3-4 % bayi baru lahir memiliki kelainan bawaan yang berat, beberapa kelainan baru ditemukan pada saat anak mulai tumbuh, yaitu sekitar 7,5% terdiagnosis ketika anak berusia 5 tahun, tetapi kebanyakan bersifat ringan, penyebab bayi yang lahir dengan kelainan bawaan memiliki orang tua yang tidak memiliki gangguan kesehatan maupun factor resiko. Seorang wanita hamil yang telah mengikuti nasehat dokter agar kelak melahirkan bayi sehat, mungkin saja melahirkan dengan kelainan bawaan, sekitar 60% kasus kelainan bawaan penyebabnya tidak diketahui, sisanya disebabkan oleh factor lingkungan atau genetic atau kombinasi dari keduanya. Kelainan struktur atau kelainan metabolism biasanya terjadi akibat hilangnya bagian tubuh tertentu, kelainan pembentukan bagian tubuh tertentu, kelainan bawaan pada kimia tubuh, kelainan struktur utama yang paling sering ditemukan adalah kelainan jantung. Kelainan metabolism biasanya berupa hilangnya enzim atau tidak sempurnanya pembentukan enzim, kelainan ini berbahaya bahkan bisa berakibat fatal, tetapi biasanya tidak menimbulkan gangguan yang nyata pada anak, contoh dari kelinan ini adalah penyakit fatal pada system saraf pusat. Kematian bayi akibat kelainan bawaan yang terjadi di Kabupaten Malang dari semua kasus yang terjadi diakibatkan karena kelainan struktur atau kelainan metabolism yang disebabkan kelainan bawaan orang tua yang memiliki riwayat gangguan kesehatan dan factor resiki, angka kematian bayi dengan kelainan bawaan di Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebanyak 48 kasus terdiri dari 25 laki-laki dan 23 perempuan, sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan bulan februari sebanyak 8 kasus yang terdiri dari 6 laki-laki dan 2 perempuan. 4) Infeksi Kematian bayi akibat infeksi pada Tahun 2014 sebanyak 4 kasus terdiri dari laki-laki sebanyak 2 bayi dan perempuan sebanyak 2 bayi, pada tahun 2015 sampai dengan bulan februari sebanyak 2 kasus terdiri dari 2 bayi laki-laki dan perempuan 0. Pola infeksi yang menyebabkan kematian sangat beragam seperti tetanus,


sepsis, pneumonia, deare tetapi sebagian besar yang terjadi di diakibatkan oleh infeksi tali pusat, bayi dengan tetanus neonaturum biasanya juga menderita infeksi tali pusat, dimana penyebab utamanya adalah persalinan dan perawatan tali pusat yang tidak bersih. Tali pusat merupakan jalan masuk utama infeksi sitemik pada bayi baru lahir, sekitar 23% sampai 91% tali pusat yang tidak dirawat dengan menggunakan antiseptic akan terinfeksi oleh kuman. Pada 72 jam pertama setelah kelahiran kuman dapat menyebabkan postula, konjungtivitis atau infeksi pusat, tanpa pengobatan dapat terjadi kematian dalam beberapa hari. 5) Trauma lahir Trauma lahir merupakan trauma pada bayi yang diterima dalam atau karena proses kelahiran, trauma lahir bisa berupa trauma mekanik dan anoksik, baik yang dapat dihindarkan maupun yang tidak dapat dihindarkan, yang didapat bayi pada masa persalinan dan kelahiran. Trauma dapat terjadi sebagai akibat ketrampilan atau perhatian medik yang tidak pantas atau yang tidak memadai sama sekali, atau dapat terjadi meskipun telah mendapat perawatan kebidanan yang terampil dan kompeten, kematian bayi akibat trauma lahir pada tahun 2014 sebanyak 1 kasus terdiri dari laki-laki 1 dan perempuan 0, untuk tahun 2015 tidak ada kasus kematian bayi akibat trauma lahir . 6) Lain-lain Ada beberapa factor akibat kematian bayi meliputi: -

Keluarga dengan anak banyak, maksudnya adalah keluarga yang memiliki lebih dari dua orang anak. Ini berakibat akan ada kompetisi gizi di keluarga, ini berarti semakin banyak anak, semakin banyak juga jenis makanan yang harus di beri pada masing-masing anggota keluarga, terutama pada anak khususnya bayi yang harus memerlukan banyak gizi. Dampak kekurangan gizi seperti berat bayi lahir rendah (BBLR), malnutrisi, dan tumbuh lambat. Banyak anggota keluarga berarti memiliki kemungkinan risiko infeksi penularan yang cukup tinggi. Banyak anak berarti banyak biaya yang harus di keluarkan dalam upaya kesehatan, kebanyakan keluarga miskin yang memiliki banyak anak maka tidak begitu mampu dalam hal kesehatan.

-

Pilihan dan akses terhadap kontrasepsi rendah, maksudnya pilihan jenis kontrasepsi yang disediakan jumlahnya sangat terbatas sehingga menyebabkan adanya kecinderungan sebuah keluarga menolak penggunaan alat kontrasepsi karena tidak cocok dengan kondisi tubuh atau nilai dalam masyarakat.

-

Banyak Kelahiran ditolong petugas non Medis, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, yang kurang terjangkau oleh petugas medis dan kebanyakan


ditolong oleh tetangganya, suaminya bahkan oleh dukun beranak yang kurang memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sangat berisiko bagi kesehatan ibu dan bayinya. -

Komplikasi serius kehamilan dan persalinan yang menyebabkan tingginya IMR. Komplikasi kehamilan serta persalinan tersebut terjadi akibat beberapa faktor:

Dari beberapa factor penyebab diatas kematian bayi

akibat beberapa factor

tersebut pada tahun 2014 sebanyak 19 kasus yang terdiri dari laki-laki 10 bayi dan perempuan 9 bayi, sedangkan pada tahun 2015 sampai dengan bulan februari sebanyak 10 kasus yang terdiri dari laki-laki sebanyak 8 bayi dan perempuan 2 bayi.

Penyebab Utama Kematian Bayi Tahun Berjalan dan Tahun Sebelumnya

No.

1

Jumlah Kematian Bayi

Penyebab Utama Kematian Bayi BBLR

Tahun 2015 (Januari&Februari) L=12 P=4 Total =16

Tahun 2015 L=66 P=35 Total =101

2

Asfiksia

L=8 P=3 Total= 11

L=34 P=24 Total = 58

3

Kelainan Bawaan

L=6 P=2 Total = 8

L=25 P=23 Total=48

4

Infeksi

L=2 P=0 Total=2

L=2 P=2 Total=4

5

Lain2

L=8 P= 2 Total=10

L=10 P=9 Total=19

6

Trauma Lahir

L=0 P=0 Total =0

L=1 P=O Total =1

7

Tetanus

0

0


c. Berapakah cakupan Kepemilikan buku KIA? Jawab: Cakupan kepemilikan buku KIA dapat dijelaskan yaitu pada Ibu Hamil dan balita yang memiliki buku KIA dan stiker Pada tahun 2010, Ibu hamil yang memiliki buku KIA dan stiker meningkat menjadi sebesar 91 %(41.968) dari jumlah sasaran ibu hamil 46.119 sedangkan untuk balita yang memiliki buku KIA sebesar 14,92%. Pada tahun 2011 Ibu hamil yang memiliki buku KIA dan stiker adalah sebesar 94%( 42.723) dari jumlah sasaran ibu hamil 45.451 sedangkan untuk balita yang memiliki buku KIA sebesar 24,79%. Pada tahun 2012 Ibu hamil yang memiliki stiker dan buku KIA sebesar 97,80% dari jumlah sasaran ibu hamil 45.664. sedangkan untuk balita yang memiliki buku KIA sebesar 48,23%. Pada tahun 2013 Ibu hamil yang memiliki stiker dan buku KIA 99,98 % sedangkan Balita 95,41% , sedangkan pada tahun 2014

Ibu Hamil yang memiliki

stiker dan buku KIA 96,52% ,sedangkan Balita 96,69%. Pemberian buku KIA merupakan salah satu bentuk diantara beberapa jenis pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh Puskesmas/Posyandu kepada bayi

dimana buku

tersebut diberikan kepada bayi yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai acuan petugas kesehatan dalam membaca rekam medis bagi bayi/balita. Buku KIA merupakan buku wajib yang harus dimiliki oleh setiap ibu yang baru hamil sampai dengan anak tumbuh menjadi balita, Manfaat dari buku KIA sendiri meliputi: Untuk mengetahui kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, KB, bayi lahir, bayi dan balita. Untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita Untuk mengetahui status imunisasi ibu hamil dan bayi. Untuk mengetahui riwayat penyakit bayi dan balita. Untuk alat komunikasi, rujukan Alat rekam medis selain buku KIA juga menggunakan stiker Amanat / Menyambut Persalinan dengan dasar arahan dari Menteri Kesehatan pada Rapat Kerja Kepala Dinas Kesehatan se Indonesia tanggal 23- 24 April 2007. Stiker merupakan penguatan implementasi strategi program MPS (Making Pregnancy safer) yaitu menggerakkanmemberdayakan masyarakat dalam rangka mendukung desa siaga dimana di Kabupaten Malang dalam nenerapkan desa siaga, telah terdapat kader desa siaga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang, Kader Desa Siaga Aktif yang anda di Kabupaten Malang sebanyak 1.950 orang yang selalu siap memberikan pelayanan kepada ibu hamil, bayi dan anak-anak. Setiap ibu hamil juga diharapkan memiliki buku KIA bersamaan dengan penggunaan stiker ”Amanat/ Menyambut Persalinan”.


Isi buku KIA meliputi: KESEHATAN IBU 1) Identitas Keluarga 2) Pemeriksaan Kehamilan 7 T yang meliputi :  TD  Timbang BB,  TB dan ukur LILA  Tetanus Toxoid  Tambah Darah  Tes Laborat  Temu Wicara KESEHATAN ANAK 1. Perawatan bayi baru lahir sampai balita. 2. Perawatan sehari-hari balita. 3. Perawatan anak sakit. 4. Cara memberi makan anak-anak 5. Cara merangsang perkembangan anak. (Data terlampir)


d. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi. Jelaskan! Jawab: Upaya untuk menekan kematian bayi diantaranya dengan mengadakan Audit Maternal Perinatal untuk membahas kasus yang terjadi oleh tim dari Dinkes, Puskesmas, dan RS yang terdiri dari dokter, Spesialis Anak dan Spesialis Kandungan dengan tujuan agar tidak terulang kasus yang sama, dan juga mengadakan penyuluhan perorangan dan kelompok di masyarakat, ikut serta di Forum Madani Kesehatan Ibu dan Anak ( MKIA ), ikut serta juga program EMAS ( Expanding Maternal Antenatal Survival ) 1) Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Perencanaan persalinan merupakan sebuah kegiatan Ante Natal Care (ANC) yang dilakukan oleh bidan baik di Puskesmas, Pustu ataupun Polindes/ Ponkesdes. Bidan sebagai tenaga kesehatan di lini paling depan mempunyai fungsi sosial bagi masyarakat di lingkungan kerjanya berkait dengan program- program kesehatan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi sekaligus pemasangan stiker ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami dan keluarga tentang risiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan. Selanjutnya dengan pengetahuan yang dimilikinya ibu hamil dan keluarganya dapat membuat perencanaan persalinan. Tujuan Umum P4K adalah meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan (dokter/Bidan) sehingga menjamin keselamatan ibu hamil dalam persalinan, murunkan kehamilan yang tidak diinginkan (”unmeet need”) KB pada ibu hamil. Tujuan Khusus dari P4K antara lain: Keluarga dan masyarakat memahami bahwa setiap persalinan mempunyai risiko,Bidan dapatmemfokuskan pola motivasi kepada keluarga pada saat proses ANC, Terwujudnya kesepakatan antara 3 pihak (keluarga, bidan dan kader) yang dituangkan dalam stiker dan blanko menyambut persalinan, terwujudnya rencana dan kesepakatan keluarga untuk menggunakan alkon pasca persalinan. Kedudukan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dalam Siap Antar Jaga maupun Desa Siaga adalah, bahwa dalam konsep DESA SIAGA Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi menjadi bagian dari unsur SIAGA bidang kesehatan ibu dan anak. Dimana kata SIAGA bidang

KIA

sendiri merupakan singkatan dari Siap: mencatat ibu hamil

dilingkungannya, mempersiapkan tabungan untuk ibu bersalin dan kegawatdaruratan, mempersiapkan calon pendonor darah, mempersiapkan transportasi menuju tempat persalinan dan penaganan kegawatdaruratan. Jaga : menemani ibu hamil pada masa persalinan, menganjurkan ibu segera meneteki bayi setelah bersalin dan jangan


memberi makanan lain, cukup ASI saja, menemani istri dan bayi periksa dalam seminggu setelah melahirkan. Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi dilakukan bersama oleh bidan, ibu hamil/ keluarga dan kader dapat mengakses sumber daya yang berkaitan dengan masalah kehamilan dan persalinannya. Diharapkan dengan perencanaan persalinan yang baik dan siapnya sumber daya yang dibutuhkan

oleh bumil apabila terjadi

masalah kesehatan ibu, bayi dan balita dapat meningkat menjadi lebih baik. Implementasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) melalui penyebarluasan program ini sampai ke tingkat operasional maka pemerintah melakukan beberapa kegiatan yaitu: Orientasi di tingkat Propinsi pada tahun 2014 silam yang diikuti oleh Kabid PPKM , Kasi Kesga , Kasi Evapor, Kasi Promkes, Kasi Pemberdayaan Kesehatan Dinkes Kab, Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang yang merupakan pertemuan penyamaan persepsi bagi pengelola program, lintas program dan lintas sektor di tingkat propinsi ;Orientasi di tingkat Kabupaten adalah untuk memberikan informasi dan penyamaan persepsi bagi dokter, bidan Puskesmas termasuk juga lintas program dan lintas sektor. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan rencana kegiatan yang sesuai dengan kondisi masing- masing wilayah/ kecamatan.Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Puskesmas, Bidan koordinator, perwakilan satu bidan desa masing- masing wilayah Puskesmas, 33 orang Camat, 33 orang Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan LSM pemerhati masalah kesehatan ibu dan anak ( Fatayat, Aisyah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2014 setelah orientasi tingkat propinsi dilaksanakan.; Orientasi dan Koordinasi di Tingkat Desa yang bertujuan untuk memberikan informasi dan penyamaan persepsi bagi Kepala Desa dan tokoh- tokoh masyarakat yang berpengaruh serta kader- kader kesehatan. Dilanjutkan dengan koordinasi pelaksanaan program di desa yang melibatkan Kepala Desa, TOMA dan kader kesehatan. Koordinasi ini bertujuan untuk membentuk kelompok kerja (pokja) SIAGA Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pokja tersebut terdiri dari pokja penandaan, pokja tabulin/dasolin, pokja donor darah. Petugas kesehatan memberikan penjelasan tentang uraian kegiatan tiap- tiap pokja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2014 Desa Siaga Komprehensif ( Ada kegiatan P4K) sudah di kembangkan di 390 desa se wilayah Kabupaten Malang. (Foto Terlampir) 2) Audit Maternal Perinatal Pengertian audit maternal perinatal/neonatal tingkat kabupaten adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang. Di Kabupaten Malang audit maternal perinatal/neonatal dilakukan secara sistematis dari Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Kluster III

tingkat desa hingga tingkat Kabupaten. Pengkajian yang dilakukan harus menerapkan prinsip menghormati dan melindungi semua pihak yang terkait, baik individu maupun institusi. Sebelum proses audit dilakukan, harus ditekankan kembali kepada pihak yang terkait bahwa Audit Maternal dan Perinatal/Neonatal Kabupaten/Kota ini tidak dapat

digunakan untuk kepentingan hukum (digunakan untuk

bukti dalam

persidangan) maupun untuk kepentingan lainnya selain hanya untuk kajian terhadap kasus. Pernyataan tersebut juga harus jelas tercantum dalam laporan Audit Maternal Perinatal/Neonatal Kabupaten/Kota yang dibuat AMP merupakan suatu investigasi kualitatif mendalam mengenai penyebab dan situasi di seputar kematian maternal dan perinatal/neonatal baik yang ditangani di fasilitas kesehatan termasuk bidan di desa atau bidan praktek swasta secara mandiri, maupun di rumah. Kematian diidentifikasi pada fasilitas kesehatan, namun demikian kajian yang dilakukan dapat diperluas dengan mengidentifikasi kombinasi dari faktorfaktor di fasilitas dan di komunitas yang berkontribusi terhadap kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Faktor yang sangat besar pengaruhnya dalam kegiatan audit ini adalah keakuratan data. Untuk menjamin perolehan data yang akurat dan jujur, salah satu hal yang harus dikerjakan adalah penekanan kepada individu dan institusi

yang

terlibat

bahwa

proses

Audit

Maternal

Perinatal/Neonatal

Kabupaten/Kota akan menerapkan prinsip kerahasiaan individu dan institusi pada saat dilakukannya penilaian atau kajian kasus. Identitas individu kasus dan petugas kesehatan dan institusi hanya akan diketahui sampai tingkat Koordinator Audit Maternal Perinatal/Neonatal di Kabupaten/Kota. Dasar terjadinya kematian dan kesakitan maternal dan perinatal/neonatal seharusnya dapat diungkap tanpa harus membuka identitas pihak yang terkait kepada asesor. Adapun umpan balik untuk kepentingan pembelajaran, pembinaan, dan perbaikan tetap dapat diberikan kepada pihak yang bersangkutan karena identitas pihak yang terkait diketahui oleh Koordinator AMP Kabupaten/Kota. Salah satu upaya percepatan penurunan AKI dan AKB adalah melalui peningkatan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan difasilitas dan penanganan kegawat daruratan maternal neonatal sesuai standar dan tepat waktu yang dapat di kaji melalui Audit Maternal dan Perinatal (AMP). Terlambat dirujuk dan terlambat memperoleh penanganan difasilitas kesehatan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia termasuk di Kabupaten Malang. Kondisi ini memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk mencari akar permasalahan dan pemikiran untuk mencari alternatif solusinya. Salah satu kegiatan penting yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis hal tersebut adalah Audit Maternal Perinatal. Audit Maternal


Perinatal merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualita pelayanan kesehatan melalui kegiatan pembahasan kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal yang bertujuan sebagai pembelajaran sehingga tidak terjadi lagi kasus yang sama di masa yang akan datang. Pembahasan ini dilakukan oleh Tim AMP Kabupaten Malang yang sudah terbentuk dengan berazaskan No Name, No Shame, No Blame dan No Pro Justicia. Tim AMP Kabupaten Malang di dasari oleh Surat Keputusan Bupati Malang Nomor:180/1254/KEP/421.013/2013 tentang Tim Audit Kematian Ibu dan Bayi (Audit Maternal Perinatal -AMP) Kabupaten Malang. Kegiatan Kajian AMP/ RMP ini dilaksanakan rutin dalam setahun dilakukan minimal 4 kali dalam setahun. (Foto Terlampir) 3) Penyuluhan perorangan dan kelompok masyarakat Bentuk penyuluhan meliputi: a. Dialog Interaktif di Radio Kanjuruhan. b. Penyuluhan massa. c. Media promosi kesehatan berupa leaflet, poster, banner, dan lembar balik. (Foto Terlampir) 4) Kemitraan Bidan dan Dukun Didalam tiga pesan Making Pregnancy Safer (MPS) salah satunya adalah setiap persalinan ,ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih (Bidan).Target Making Pregnancy Safer untk pertolongan persalinan oleh bidan tahun 2014 = 100%.Namun di Kabupaten malang tahun 2013 persalinan oleh dukun masih tercatat =0,3%.dari semua persalinan. Alih peran dukun lebih diarahkan pada perawatan ibu nifas dan perawatan bayi baru lahir.Pola kemitraan bidan dan dukun adalah mengadakan pelatihan sederhana pada dukun bayi berupa magang dukun bayi di puskesmas atau polindes dengan harapan dukun bayi dapat lebih terampil dalam merawat ibu nifas dan bayi baru lahir serta mendekatkan hubungan emosional antara dukun bayi dengan bidan sehingga mau merujuk persalinan ke bidan. Kegiatan kemitraan antara bidan dan dukun bayi adalah: merupakan perpaduan peran tradisional dukun di masy dan intervensi berdasarkan bukti yg di jlnkan oleh pemerintah.Praktik risiko tinggi yg mengabaikan keluhuran lokal dan praktikum sebelum ini,(secara berangsur) digantikan dg peran non-interventif para klinik/partisipatif bagi keuntungan ibu,bayi,keluarga. Upaya kemitraan dapat dilakukan sejak pelayanan Ante Natal Care, persalinan, Nifas dan KB atas dasar pembagian tugas dan kewenangan masing- masing. Khusus untuk kemitraan pertolongan persalinan,yg menjadi pertolongan persalinan bayi adalah Bidan bukan dukun.


Implementasi kemitraan bidan dan dukun di Kabupaten Malang

semua telah

dilakukan namun sejauh ini kemitraan bidan dan dukun tidaklah semua bisa berjalan lancar karena masih ada beberapa dukun bayi yang menolong persalinan . Tujuannya dalam kemitraan bidan dan dukun adalah: Untuk Mengetahui keberhasilan dan per masalahan hasil program kemitraan bidan dan dukun dalam mendukung kesehatan ibu dan anak di Puskesmas. Pada tahun 2013 jumlah dukun yang menolong persalinan si wilayah Kabupaten Malang

sejumlah 746 orang, sedangkan yang

bermitra dengan bidan sejumlah 575 orang dukun (77,07%). Pada tahun 2014 dukun bermitra dengan bidan 572(82,07%) dari jumlah dukun 697 orang. (Foto Terlampir) 5) Pelayanan Pertolongan Persalinan Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Pada kenyataan dilapangan, masih terdapat penolong persalinan yang bukan tenaga kesehatan dan dilakukan diluar fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu secara bertahap seluruh persalinan akan ditolong oleh tenaga kesehatan kompeten dan diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pada prinsipnya, penolong persalinan harus memperhatikan hal- hal sebagai berikut: a. Pencegahan infeksi b. Metode pertolongan persalinan yang sesuai standar c. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat yang lebih tinggi d. Merlaksanakan inisiasi menyusu dini (IMD) e. Memberikan injeksi Vit K1 dan salep mata pada bayi baru lahir. Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari tahun ketahun ada fluktuasi pada capaian.Tahun 2008 sebesar 87,38% lalu pada 2009 meningkat menjadi 90,07%, akan tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2010 yakni sebesar 93,86%, pada tahun 2011 sebesar 97,09, Tahun 2012 sebesar 98,56 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,99% .Sedangkan pada tahun 2014 menurun sedikit yakni sebesar 99,7%. Demi percepatan capaian MDG‟s maka pertolongan persalinan diharapkan lebih berkualitas melalui peratolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun 2009 baru berkisar 87,81%, tampaknya ada peningkatan capaian pada tahun 2010 yaitu 95,7%. Sedangkan capaian pada tahun 2011 meningkat melebihi target 96% menjadi sebesar 97,09%. Pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi sebesar 98,57. Sedangkan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 99,99% Hal ini dimungkinkan karena pelaporan pelayanan persalinan oleh saranan pelayanan kesehatan negeri maupun swasta baik institusi


maupun praktek mandiri sudah semakin membaik. Pada tahun 2014 capaian juga termasuk baik yaitu sebesar 99,3%. Adapun pertolongan persalinan oleh dukun bayi tahun 2010 sudah dicatat secara khusus. Persalinan oleh dukun pada tahun 2010 ternyata masih 3,56% dari total persalinan, sedangkan pada tahun 2011 menurun menjadi 2,5% dan pada tahun 2012 menurun lagi menjadi sebesar 1, 43% , sedangkan pada tahun 2013 makin menurun lagi menjadi 0,01%. Sedangkan pada tahun 2014 persalinan oleh dukun menjadi sebesar 0,27. Dengan demikian masih tetap perlu ditingkatkan lagi program ”kemitraan bidan dan dukun” mengingat fungsi dukun bukan sebagai penolong persalinan lagi tetapi dialihkan fungsinya menjadi pembantu bidan dan membantu masa nifas. (Foto Terlampir) 6) Pelayanan kesehatan Bayi Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahu sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi serta peningkatan kualitas hidup bayi melalui stimulasi tumbuh kembang. Dengan demikian hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan terpenuhi. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi: Pemberian imunisasi dasar lengkap(BCG, Polio 1,23,3,4, DPT/HB 1,2,3, Campak) sebelum bayi berusia 1 tahun. Stimulasi deteksi intervensi

dini tumbuh

kembang bayi (SDIDTK), Pemberian vitamin A 100.000 IU (6 – 11 bulan), Konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI, tanda- tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi dirumah menggunakan buku KIA, penaganan dan rujukan kasus bila diperlukan. Capaian pelayanan kepada bayi dan balita sebagai berikut:  Cakupan pelayanan bayi yang ada di Kabupaten Malang dengan jumlah kunjungan pada tahun 2014 sebanyak 39.335 bayi terdiri dari laki-laki sebanyak 19.744 dan perempuan sebanyak 19.591 dari jumlah bayi sebanyak 39.995 terdiri dari laki-laki sebanyak 20.222 dan perempuan sebanyak 19.774  Cakupan pelayanan balita yang ada di Kabupaten Malang dengan jumlah kunjungan pada tahun 2014 sebanyak 136.416 terdiri dari laki-laki sebanyak 67.410 dan perempuan 69.006 dari jumlah balita yang ada di Kabupaten Malang sebanyak 162.072 terdiri dari laki-laki sebanyak 81.313 dan perempuan sebanyak 80.759 (Foto Terlampir) Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Kluster III

7) Manajemen Terpadu Balita Sakit atau Integrated Management of Childhood Illness Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana bayi dan balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan di pelayanan kesehatan dasar. MTBS mencakup upaya perbaikan manajemen penatalaksanaan terhadap penyakit seperti pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi serta upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit seperti imunisasi, pemberian vit.K, Vit.A dan konseling pemberian ASI atau makan. MTBS digunakan sebagai standar pelayanan bayi dan balita sakit sekaligus sebagai pedoman bagi tenaga keprawatan (bidan dan perawat) khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan dasar. MTBS,

adalah

pendekatan

yang

mampu

mengintergrasi

dan

memadukan

penanganan berbagai masalah diatas. Penerapan MTBS dengan baik dapat meningkatkan upaya penemuan kasus secara dini, memperbaiki manajemen penanganan dan pengobatan, promosi serta peningkatan pengetahuan bagi ibu- ibu dalam merawat anaknya dirumah serta upaya mengoptimalkan sistim rujukan dari masyarakat ke fasilitas pelayanan primer dan rumah sakit sebagai pusat rujukan. Oleh karena itu MTBS sebagai salah satu intervensi berbasis data (EBI) dapat berdampak langsung pada penurunan kematian neonatus, bayi dan anak balita bilamana dapat dilaksanakan secara luas dan benar. Tentunya agar hal ini tercapai diperlukan komitmen pejabat atau pengelola program terkait baik di Departemen kesehatan, Dinas Kesehatan provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hingga ke Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan di masyarakat. Komitmen tersebut harus dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pelatihan dan penerapan MTBS sesuai standar, pemantauan pasca pelatihan, bimbingan teknis, evaluasi penerapan, penyediaan sarana dan prasarana serta obatobat pendukung pelayanan. Kegiatan pelatiahan MTBS

rutin dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2006

sampai dengan tahun 2014, baik kepada dokter umum, bidan bahkan perawat. Untuk fasilitator MTBS ada sebanyak enam (6) orang dokter umum antara lain: dr. Lidiya Putri, dr.Titis Ari R, dr. Wahyu Widiyanti, dr. S.Kartika Rachmawati, dr. Sri Yuliati, dr. Yulia Rachmawati. Hampir semua Puskesmas sudah di latih MTBS yang dimulai sejak tahun 2006 sampai dengan 2014. Petugas puskesmas yang sudah di latih antara lain: dr. Sri Juliati,Bidan Sri mulyani (Tumpang), Bidan Nunun Siswanti (Jabung); dr.Fitra, bidan Yulida T (Singosari); dr. Marita (Ardimulyo); dr.Ruri Pujiati,Bidan Sulistiani (Dau); dr.Kristin (Pujon);dr.Helma, Bidan Elikah, Bidan Muntamah (Kasembon);

Bidan Triwayati (Kepanjen);

dr.Eko Nofiyanto,Bidan


Suyati,Bidan

Tutik

Nusa,

Yunanik

(Sumberpucung);

dr.Amalia

Ika Wardani

(Kromengan);Bidan Khotik(Pakisaji); dr.Wahyu W(Wonosari); Bidan Utami,Bidan Mahmuda(Wagir); dr.Andrew William, Bidan Suprapti (Pagak); dr.Wiwit Wijayanti (Sumbermanjing Kulon); Bidan Yuli Astuti, Bidan Suwati (Kalipare); dr Dyah Ayu (Wonokerto);

dr.Teguh,Bidan

Sukemi

(Gedangan);

dr.Kartika,

Bidan

Arik

(Godanglegi), Bidan Agnes (Ketawang), Bidan Suhartatik,Bidan Warni‟ah (Wajak); Bidan

Musrifah

habibah

(Tajinan);

dr.Firmina,

dr.Fery,Bidan

Ruminawati

(Turen),dr.Titis Ari R (Dampit), Bidan Nina (Pamotan); dr.Dian, Bidan Hamidah (Sumbermanjing Wetan); Bidan Maryati (Ampelgading); dr.Didik Sulistyanto, Bidan Andari (Tirtoyudo), dr. Samsu Nurhuda, Bidan Suyati, Bidan Sri Hardini ( Pagelaran). Pelaksanaan kegiatan MTBS masuk dalam PWS KIA sejak tahun 2009 capaian program MTBS masih belum di prosentase karena Propinsi masih melakukan uji coba format laporan PWS KIA, dan laporan dari Puskesmas masih berupa sampling, baru pada tahun 2011 format PWS dengan kegiatan MTBS dilaksanakan secara rutin . Untuk tahun 2011 capaian Balita sakit di MTBS adalah sebesar 55,69 % (48.641) dari balita sakit sejumlah 87.342 . Sedangkan pada tahun 2012 capaian Balita sakit di MTBS adalah sebesar 69,27%(38.396) dari Balita sakit sejumlah 55.429. Pada tahun 2013 ada kenaikan capaian Balita sakit di MTBS adalah sebesar 90,78% (8.095) dari jumlah balita sakit sejumlah 8.917. Pada tahun 2014 capaian Balita sakit di MTBS adalah sebesar 92%( 7.054 ) dari jumlah Balita sakit sejumlah 7.679 orang. (Foto Terlampir) 8) Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival) Tujuan dari Program EMAS adalah untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah dan Penyedia Layanan Kesehatan agar dapat meyediakan yang lebih baik sesuai kebutuhan masyarakat. Mengidentifikasi dan melakukan kemitraan dengan “stakeholders” terkait seperti tokoh masyarakat, professional dan kelompok masyarakat seperti Aisyiah, Perkumpulan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Aliansi Pita Putih, Asosiasi Ibu Menyusui, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) agar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah dan Pemerintah Daerah dalam menyuarakan kebutuhan pada akses dan layanan iu melahirkan dan bayi baru lahir yang berkualitas. Untuk Wilayah Kabupaten Malang tidak semua Puskesmas menjadi vanguard Emas tetapi hanya ada 8 Puskesmas, 3 Rumah Sakit Swasta dan 1 RS Negeri saja yang menjadi vanguard Emas yaitu: Puskesmas Pakisaji, Puskesmas Sumberpucung,

Puskesmas

Pagak,

Puskesmas

Turen,

Puskesmas

Dampit,

Puskesmas Ampelgading, Puskesmas Donomulyo, Puskesmas Gondanglegi, RSI Gondanglegi, RS Bokor Turen, RS Mitra Delima dan RSUD Kanjuruhan. (Adapun Perjanjian Kerjasama dan Foto Program Emas terlampir) Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Kluster III

9) Program Sutera Emas (Survailans Epidimologi Terpadu Berbasis Masyarakat) Yaitu suatu program yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan deteksi dini bagi Ibu beresiko dini, balita gizi buruk dan balita gizi kurang serta penyakit-penyakit lain yang menyertai kesehatan ibu dan anak. 1. Adapun konsep dasar Survailans Epidimologi Terpadu Berbasis Masyarakat meliputi: One RT One Kader (satu wilayah RT diamati 1 orang kader Sutera Emas One Mother At Risk (1 Bumil resti didampingi oleh 1 orang kader Sutera Emas One Newborn At Risk (1 Bayi baru lahir resti didampingi oleh 1 orang kader Sutera Emas One Infant At Risk (1 Bayi resti didampingi oleh 1 orang kader Sutera Emas) One Child Under 5 Ys Old At Risk (1 Balita resti didampingi oleh 1 orang kader Sutera Emas) One Human At Risk (1 Orang beresiko tinggit penyakit didampingi oleh 1 Orang kader Sutera Emas. a.

Filosofi Early Case Finding (Penemuan Kasus dan masalah kesehatan secara dini) Early Case Reporting (pelaporan kasus dan masalah kesehatan secara dini) Early Case Holding (penanganan kasus dan masalah kesehatan secara dini) Community Empowering (pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan Program Merupakan sistem kewaspadaan dini Pemberdayaan

masyarakat

dalam

proses

pembangunan

kesehatan Meningkatkan angka penemuan pelaporan dan penanganan kasus penyakit berpotensi KLB, penyakit menular, tidak menular, Ibu hamil

dan

balita

beresiko

tinggi

serta

faktor-faktor

yang

berpengaruh pada kesehatan masyarakat secara dini. Meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan balita


10) Gerakan Sayang Ibu Gerakan Sayang Ibu (GSI) adalah gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) karena hamil, bersalin, dan nifas serta penurunan Angka Kematian Bayi (AKB). Pemerintah berturut turut

Kabupaten Malang telah memperoleh penghargaan 5 tahun

tingkat propinsi sebagai pelaksana terbaik Kecamatan Sayang Ibu.

Dalam gerakan sayang ibu mempunyai scub pelayanan meliputi pertama adalah Kecamatan Sayang Ibu (KSI) yang merupakan Kecamatan yang telah mempunyai Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan melaksanakan program Gerakan Sayang Ibu (GSI) secara terprogram dan didukung oleh Desa/Kelurahan Siap Antar Jaga (SIAGA). Kedua adalah Desa/Kelurahan Siaga adalah Desa atau Kelurahan yang memiliki sistem pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir serta penanggulangan komplikasi serta proses rujukan menghadapi persalinan bagi Ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Ketiga adalah Suami Siaga adalah kondisi kesiagaan suami dalam upaya memberikan pertolongan dalam merencanakan dan menghadapi kehamilan, persalinan dan nifas istrinya. Dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang telah memiliki Satgas Gerakan Sayang Ibu yang di tandai dengan Keputusan Camat. a) Tujuan  Tujuan Umum Meningkatkan derajad kesehatan perempuan menjelang, selama masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan.  Tujuan Khusus 1. Meningkatkan kerjasama, kolaborasi dan integrasi program lintas sektor dan komponen. 2. Meningkatkan

jumlah

sistem

antisipasi

dan

penanganan

kegawatdaruratan berbasis masyarakat untuk penanganan masalah reproduksi dan persalinan yang berkualitas. 3. Meningkatkan

kualitas

petugas

dalam

memberikan

pelayanan

kesehatan reproduksi dan persalinan yang berkualitas. 4. Meningkatkan upaya perubahan perilaku perempuan untuk memelihara kehamilan, melakukan persalinan aman, kesehatan reproduksi dan wawasan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Keluarga Sakinah.


5. Meningkatkan jumlah inisiatif lokal guna menunjang keberlanjutan program Gerakan Sayang Ibu (GSI). b) Strategi Strategi dalam pencapaian tujuan dalam Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten Malang adalah : 1. Memperkuat koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan program untuk pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). 2. Pengorganisasian masyarakat untuk mengembangkan sistem antisipasi dan penanganan kegawatdaruratan selama kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. 3. Penguatan satgas dan kader diberbagai tingkatan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk mendukung Gerakan Sayang Ibu (GSI). 4. Melakukan informasi, komunikasi, dan edukasi tentang perubahan perilaku masyarakat

untuk

meningkatkan

kesehatan

terutama

kesehatan

kesadaran reproduksi,

pentingnya kehamilan,

menjaga persalinan,

pemeliharaan Bayi dan Balita. 5. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam perencanaan hidup sehat dan generasi berkualitas. c) Tugas Kelompok Kerja Tetap (Pokjatap) Gerakan Sayang Ibu (Gsi) Kabupaten Kelompok Kerja Tetap (POKJATAP) Gerakan Sayang Ibu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan strategis dan

langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) karena hamil, melahirkan dan nifas serta Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai kebijakan, strategis dan pedoman yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Tetap Gerakan Sayang Ibu Nasional. 2. Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu di Tingkat Kecamatan. 3. Menghimpun,

menggerakkan,

menyediakan

dan

memanfaatkan

sumberdaya baik yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif untuk kegiatan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) karena hamil, melahirkan dan nifas serta Angka Kematian Bayi (AKB). 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi,

organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan. 5. Menyebarluaskan informasi serta melakukan penyuluhan tentang upaya


percepatan penurunan Angka Kematian Ibu

(AKI)

karena

hamil,

melahirkan dan nifas serta Angka Kematian Bayi (AKB) kepada Aparat dan Masyarakat. 6. Memfasilitasi Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu Kecamatan dan Satuan

Tugas Gerakan Sayang Ibu Desa/Kelurahan. 7. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu

(GSI) serta menghimpun, memformulasikan laporan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah dan menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Kelompok Kerja Tetap Provinsi. d) Tugas Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu (Gsi) Kecamatan 1. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan strategis dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) karena hamil, melahirkan dan nifas serta Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai kebijakan, strategis dan pedoman yang ditetapkan. 2. menghimpun,

menggerakkan,

menyediakan

dan

memanfaatkan

sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien. 3. Menyusun program kerja Gerakan Sayang Ibu (GSI) serta sumber-sumber pendanaannya. 4. Mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di tingkat Desa/Kelurahan. 5. Menyebarluaskan informasi, komunikasi dan edukasi serta melakukan penyuluhan atau pembinaan, pendampingan serta advokasi kepada Kader Gerakan Sayang Ibu (GSI) dalam rangka penguatan Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI). 6. Menghimpun, menginformasikan, mentabulasikan mengenai pelaporan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di tingkat Desa / Kelurahan serta menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) kepada Bupati Malang melalui POKJATAP GSI setiap 3 (tiga) bulan sekali.

e) Tugas Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu (Gsi) Desa/ Kelurahan 1. Mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, kebijakan serta strategi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di tingkat Desa/Kelurahan kepada stakeholder dan pihak-pihak yang terkait serta masyarakat luas.


2. Menyusun rencana kerja dan mengorganisir Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang meliputi pengorganisasian Tabulin/Dasolin, Donor Darah, Ambulan Desa, Kemitraan Bidan dan Dukun, Penghubung, Suami Siaga. 3. Melakukan pemetaan, pendataan, peta keberadaan Ibu hamil, bersalin, nifas, di tingkat RT/RW/Posyandu yang dilakukan oleh kader. 4. Memberikan penguatan kepada kader Gerakan Sayang Ibu (GSI), kader Posyandu dalam melaksanakan Gerakan Sayang Ibu. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk peduli terhadap Gerakan Sayang Ibu (GSI). 6. Melakukan monitoring dan pemantauan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di tingkat Desa/Kelurahan. 7. Menyusun laporan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di tingkat Desa serta menyampaikan laporan kepada Camat melalui Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kecamatan setiap bulan. f) Komponen Penilaian Kecamatan Sayang Ibu. 1. Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota:  Indikator Komitmen, meliputi : Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (GSI), Alokasi Pendanaan, Rencana Kerja Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI), Koordinasi jejaring dengan mitra kerja/Stakeholder.  Indikator Proses, meliputi : Rapat Koordinasi Pokjatap/Satuan Tugas, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) GSI, Penguatan Pokjatap Kabupaten/Kota, Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kecamatan/Desa/Kelurahan, Pemetaan Kecamatan

Sayang

Ibu

(KSI),

Pembinaan

Monitoring/Pemantauan/Evaluasi dan Pelaporan.  Indikator Output Kabupaten/Kota : Peran serta Palang Merah Indonesia (PMI) dalam pengorganisasian Donor Darah (ketersediaan darah, donor darah pengganti, donor darah sukarela, donor darah yang terdata), Cakupan K4, Linakes, % Bumil Resti / komplikasi yang ditangani, % Neonatal Resti / Komplikasi yang ditangani, % cakupan PUS / KB, pelayanan KB pasca persalinan / Keguguran, % KB Pria, Penyuluhan KB, Data Bumil / Bulin / Bayi / Balita dan kematian Ibu dan Bayi, Optimalisasi Posyandu, BKB, BKR, PIK-KRR, Keluarga Sakinah.


g) Indikator Kecamatan Sayang Ibu. 1. Pengembangan Desa/Kelurahan SIAP ANTAR JAGA (% Desa/Kelurahan dengan P4K secara lengkap, pengintegrasian Gerakan Sayang Ibu (GSI) ke dalam Desa/Kelurahan Siaga, P4K, Posyandu dan KB). 2. Optimalisasi Satgas GSI Kecamatan/Desa/ Kelurahan (SK Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu (GSI) dengan ketua “Camat”, Penguatan Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI), Rencana Kerja dan Tupoksi Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI), Koordinasi jejaring dengan mitra kerja/Stakeholder, Komponen/unsur yang terlibat Gerakan Sayang Ibu (GSI), Pendanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). 3. Pemantauan dan Pembinaan Desa/Kelurahan.  Pemantauan : Untuk mengetahui pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) ditingkat Desa/Kelurahan dengan melakukan pemantauan Kesehatan Ibu dan Bayi (Audit Materal Perinatal-Sosial) setiap 3 (Tiga) bulan dan (ketersediaan data) dan pemetaan Ibu hamil, pemeriksaan Ibu hamil, perkembangan kegiatan Posyandu, fasilitasi sistem rujukan (fasilitas Pelayanan

kesehatan,

kendaraan,

biaya,

Pengorganisasian Pondok Sayang Ibu (PSI),

donor),

KIE,

polindes, data tentang

kemampuan sarana pelayanan kesehatan.  Evaluasi : Evaluasi

dilaksanakan

di

Desa/Kelurahan

setiap

bulan

serta

disesuaikan sesuai kebutuhan. Terhadap perkembangan Kesehatan Ibu dan Bayi, Percepatan penurunan AKI, kemampuan mekanisme dan kegiatan program pendataan, rujukan, tabulin/dasolin, ambulan Desa, donor darah, kegiatan Posyandu, tenaga kesehatan yang berkompeten/kader aktif, pengorganisasian Pondok Sayang Ibu (PSI), optimalisasi polindes.  Pelaporan :  Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) Desa maupun Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan GSI kepada Camat setiap bulannya.  Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) kepada Bupati setiap bulannya.


 Pokjatab Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kabupaten merangkum dan mentabulasikan Laporan dari Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kecamatan menjadi laporan Bupati kepada Gubernur. 4. Peningkatan Kapasitas dan Kelengkapan Sarana Gerakan Sayang Ibu (GSI). a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung (Puskesmas, Pustu, Pondok Sayang Ibu, Polindes, Ponkesdes, Poskestren, BKIA, Posyandu, Kader aktif (One RT One Kader), Ambulan Desa, dan operasionalisasinya). b. Pelatihan pengetahuan dan kemampuan kader GSI (Kader Dasawisma, Kader Posyandu, PPKBD/Sub PPKBD). c. Visualisasi pelaporan Satgas GSII Kecamatan/Desa/Kelurahan. h) Indikator Desa/Kelurahan Sayang Ibu. 1. Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) Desa/Kelurahan (Optimalisasi Satuan Tugas GSI Desa/ Kelurahan (SK Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu (GSI) dengan ketua “Kepala Desa”, Penguatan Satuan Tugas Gerakan Sayang Ibu (GSI), Rencana Kerja, Tupoksi, Koordinasi jejaring dengan mitra kerja/Stakeholder, Komponen/unsur yang terlibat, Pendanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI). 2. Pendataan dan Pemetaan Bumil 3. Pengorganisasian Tabulin/Dasolin 4. Pengorganisasian Ambulan Desa. 5. Pengorganisasian Donor Darah. 6. Pengorganisasian Kemitraan Bidan dan Dukun Bayi. 7. Pengorganisasian Penghubung/Leason 8. Pengembangan Tata Cara Rujukan. 9. Pengorganisasian Suami Siap Antar Jaga. 10.Pembentukan Pondok sayang Ibu. 11.Penyuluhan dan Pelatihan. 12.Pemantauan, Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi (Foto Kegiatan dan SK Terlampir)


e. Siapa saja yang terlibat dalam penurunan angka kematian bayi?. Apa bentuk keterlibatannya? Jawab: 1) Kebijakan Adanya peraturan Dearah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) , yang mempunyai tujuan yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak di seluruh wilayah Daerah; tercapainya penurunan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak; terwujudnya perubahan perilaku pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan pada masyarakat. Ruang lingkup dari Peraturan Daerah

ini adalah

kesehatan wanita usia subur; kesehatan ibu hamil; kesehatan ibu bersalin; kesehatan ibu nifas; kesehatan ibu menyusui; kesehatan bayi baru lahir; kesehatan bayi; kesehatan anak. (Peraturan Daerah terlampir) 2) Dinas Kesehatan Dalam rangka penurunan bayi Dinas Kesehatan Kabupaten Malang telah melaksanakan program/kegiatan meliputi Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi, Audit Maternal Parinatal, Penyuluhan Perorangan dan Kemasyarakat, Kemitraan Bidan dan Dukun, Pelayanan Pertolongan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Bayi, Program emas, Program Sutera Emas, Gerakan Sayang ibu. 3) Adanya kelembagaan Posyandu yang tersebar hampir disetiap RW yang berjumlah 3.125 RW Yang memberikan

pelayanan diantaranya bagi ibu hamil dengan

didampingi kader ibu hamil dan beberapa program terkait ibu hamil. Dan telah ada Pokjanal Posyandu sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Malang Nomor: 180/149/KEP/421.013/2012 tentang Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Malang. (SK Terlampir) 4) Forum Remaja Peduli Ibu Hamil hampir terbentuk dibeberapa posyandu yang ada. 5) Badan Keluarga Berencana Program inovasi dalam rangka penurunan angka kematian bayi adalah Program Inovasi CONTRA WAR (Contraceptive for Women at Risk) merupakan program yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu melalui proses surveilans aktif, yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta melalui proses penapisan reproduksi terhadap Wanita Usia Subur yang sedang menderita suatu penyakit (menular, tidak menular atau bawaan) dan mempunyai faktor-faktor resiko terhadap kehamilan, serta pernah mempunyai riwayat kehamilan beresiko tinggi


yang dapat membahayakan proses kehamilan dan persalinan selanjutnya, dan diarahkan untuk menggunakan kontrasepsi secara tepat selama masa penyembuhan penyakitnya. Sasaran program : Program CONTRA WAR ini ditujukan bagi wanita usia subur yang telah menikah, belum ikut KB dan tidak dalam keadaan hamil (Unmet Need), yang sedang atau pernah menderita penyakit-penyakit tertentu dan atau sedang menjalani pengobatan tertentu.. Adapun beberapa kondisi yang beresiko tinggi jika terjadi kehamilan adalah sebagai berikut : a.

Pendarahan pervaginam

b.

Endometriosis

c.

Tumor ovarium jinak

d.

Dismenorea berat

e.

Penyakit trofoblas

f.

Kanker mamme

g.

Kanker endometrium

h.

Kanker ovarium

i.

Fibroma uteri

j.

Kelainan anatomis

k.

Penyakit radang panggul

l.

Infeksi Menular Seksual

m. Resiko tinggi HIV n.

Terinfeksi HIV

o.

AIDS

p.

Tuberkulosis

q.

Penyakit Tiroid

r.

Hepatitis virus

s.

Sirosis Hepatis

t.

Tumor hati

u.

Talasemia

v.

Anemia bulan sabit

w. Anemia defisiensi Fe x.

Pascapersalinan ( laktasi / non-laktasi ) termasuk pascasectio caesarea

y.

Pasca keguguran

z.

Riwayat operasi pelvis

aa. Hipertensi bb. Riwayat hipertensi dalam kehamilan


cc. Trombosis vena permukaan dd. Riwayat penyakit jantung iskemik ee. Stroke ff.

Penyakit katup jantung

gg. Dekompensasio kordis hh. Miokard infark akut ii.

Epilepsi

jj.

Kurang Energi Kalori

kk. Asthma Bronchiale ll.

Diabetes Melitus

mm. TORCH : a)

Toxoplasmosis

b)

Other (syphilis, varicella, mumps, parvovirus dan HIV)

c)

Rubella ( German Measles )

d)

Cytomegalovirus

e)

Herpes simpleks

nn. Penggunaan obat-obatan yang mempengaruhi enzim - enzim hati oo. Penggunaan Rifampisin pp. Penggunaan Antikonvulsan tertentu. - Konsep Dasar : Konsep Dasar Pelaksanaan CONTRA WAR a) One RW – One Cadre (Satu RW diamati oleh satu orang kader KB); b) One high risk acceptor – one cadre (Satu akseptor baru beresiko tinggi didampingi oleh satu kader KB terlatih); c) Selected contraceptive for selected woman (Kontrasepsi yang tepat bagi wanita yang tepat). - Hasil kegiatan di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2014 : Program Contra War dilaksanakan pada tanggal 25 November 2014, dalam kegiatan tersebut ditemukan 15 kasus wanita usia subur beresiko tinggi yang belum ber KB, dan akan segera dirujuk ke Puskesmas Kepanjen dan RSUD Kanjuruhan untuk dilakukan proses Penapisan oleh Dokter Puskesmas dan Dokter Spesialis Obgyen RSUD Kepanjen untuk dilakukan pengobatan terhadap penyakitnya serta penggunaan Kontrasepsi yang sesuai. Dalam pelaksanaan program Contra War ini masih dilakukan secara manual. (Foto Kegiatan Terlampir)


6) Rumah Sakit Keterlibatan seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang tentang penurunan angka kematian bayi yakni dengan pelayanan prima terhadap ibu hamil, dengan mempermudah system rujukan bahkan tanpa rujukan bagi ibu yang akan melahirkan. (Foto Kegiatan Terlampir)


15. Prevalensi Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting dan Gizi Lebih pada Balita Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun Pertanyaan: a. Berapa prevalensi gizi buruk pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawab: Prevalensi gizi buruk pada Balita di Kabupaten Malang tahun 2013 untuk balita laki-laki sebanyak 524 anak, perempuan 548 dengan total anak dengan gizi buruk tahun 2013 di Kabupaten Malang sebanyak 1072 anak, atau prevalensi gizi buruk di Kabupaten Malang sebesar 0,73%. Prevalensi gizi buruk pada balita di Kabupaten Malang tahun 2014 untuk balita laki-laki sebanyak 797 anak, perempuan sebanyak 734 anak dengan total anak dengan gizi buruk di Kabupaten Malang sebanyak 1531 anak atau prevalensi gizi buruk di Kabupaten Malang sebesar 0,92 %. Ada tren peningkatan balita dengan gizi buruk dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 0,19% hal ini disebabkan karena semakin tahun tingkat kesadaran masyarakat akan penting gizi pada anak semakin meningkat, sehingga pada tahun 2014 lebih banyak orang tua yang memeriksakan anaknya sehingga terjadi peningkatan angka balita dengan gizi buruk, tahun 2013 bayi yang ditimbang sebanyak 147.600 anak yang terdiri dari laki-laki sebanyak 74.158

dan perempuan sebanyak

73.443, dan pada tahun 2014 bayi yang ditimbang sebanyak 167.025 anak yang terdiri dari laki-laki sebanyak 83.301 dan perempuan sebanyak 83.724 anak. Terdapat banyak faktor yang bisa mengakibatkan gangguan nutrisi pada anak seperti pola makan anak dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pemberian jenis makanan yang seimbang, bisa juga karena adanya penyakit atau kondisi tertentu yang menyebabkan tubuh tidak mampu mencerna dan menyerap makanan secara sempurna. (Data terlampir)


b. Berapa prevalensi gizi kurang pada balita, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawab: Jumlah balita gizi kurang pada tahun 2013 laki-laki sebanyak 3.346 anak, perempuan sebanyak 3.220 anak, dengan total gizi kurang sebanyak 6.565 anak atau prevalensi gizi kurang sebesar 4,45 %. Jumlah balita gizi kurang tahun 2014 laki-laki sebanyak 5.011 anak, perempuan sebanyak 4,187 anak, dengan total gizi kurang sebanyak 9.198 anak atau prevalensi gizi kurang di Kabupaten Malang sebesar 5,03 % c. Berapa prevalensi anak pendek (stunting) pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawab: Jumlah prevalensi anak sangat pendek di Kabupaten Malang pada tahun 2014 sebanyak 5.601 atau sebesar 3, 4 %

d. Berapa prevalensi anak dengan gizi lebih pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? jawab Jumlah prevalensi anak dengan gizi lebih di Kabupaten malang laki-laki sebanyak 1.115, perempuan 868 dengan total anak denga gizi lebih sebanyak 1.983 atau sebesar 1,34%. Jumlah prevalensi anak dengan gizi lebih di Kabupaten malang laki-laki sebanyak 1.628, perempuan 1.438 dengan total anak denga gizi lebih sebanyak 3.066 atau sebesar 1,84% (Data Terlampir)


e. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi balita? Sebutkan. Jawab: Mitra Dinas Kesehatan dalam penanganan masalah gizi balita adalah Pemerintah (SKPD terkait), Masyarakat, Dunia Usaha, dan Lembaga Pemerhati Anak 1) Pemerintah a) Puskesmas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu hamil dan anak Kekurangan Energi Kronis (KEK), Balita Gizi Buruk dan Kurang Gizi selama 90 hari melalui Bidan Desa di wilayah masing-masing. b) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Salah satu program peningkatan gizi bagi anak pada Kantor Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak adalah Program Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (SD/MI) yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun dengan sasaran sekolah yang berbeda, kegiatan ini selain pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah juga dilaksanakan Sosialisasi

Pola

Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman bagi orang tua wali/masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bersifat stimulant yaitu sebagai perangsang bagi pemangku kepentingan yakni orang tua, guru, dan masyarakat akan pentingnya asupan gizi yang seimbang bagi anak, dan diharapkan kegiatan ini diteruskan oleh pihak sekolah minimal pemberian makanan tambahan berupa minuman dan kudapan yang bergizi dilaksanakan minimal satu minggu sekali. Pada tahun 2013 pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah dilaksanakan di 7 Kecamatan (Pagak, Wonosari, Ngajum, Donomulyo, Bantur, Lawang, Sumbermanjingwetan), 22 lembaga SD/MI dengan jumlah murid sebanyak 3064 anak. Pada tahun 2014 dilaksanakan di 6 Kecamatan (Bululawang, Singosari, Pakis, Pagelaran, Kepanjen, Gedangan), 19 SD/MI dengan jumlah murid 300 anak (Foto Terlampir) c) Dinas Kelautan dan Perikanan (Gemar Makan Ikan) Gerakan ini bertujuan untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat

agar

gemar

mengkonsumsi

ikan.

Dalam

implementasinya,

GEMARIKAN dilakukan antara lain melalui kegiatan promosi kemitraan bersama organisasi/lembaga

yang

dinilai

memiliki

potensi

untuk

mengakselerasi

peningkatan konsumsi ikan. Kabupaten Malang mempunyai wilayah yang sangat luas dan kaya akan potensi alamnya. Termasuk dari sektor hasil perikanan, baik


itu ikan yang ada di laut maupun ada ikan yang ada di darat ikan tawar Berbekal kaya akan potensi perikanan itulah, membuat Pemkab Malang berkomitmen untuk melakukan berbagai pengembangan di sektor tersebut. Gemarikan melakukan langkah yang tepat meningkatkan tingkat konsumsi ikan per kapita di masyarakat wilayah Kabupaten Malang sepanjang tahun 2014. Harapan dari kegiatan ini adalah meningkatkan konsumsi ikan dimana konsumsi ikan per kapita Kabupaten Malang masih berada pada angka 20,92 kilogram per kapita per tahun, harapanya semakin tahun semakin meningkat. Ikan merupakan pengganti konsumsi daging yang harganya cukup mahal di pasaran. Selain itu, ikan juga mempunyai protein yang tinggi, baik untuk perkembangan kecerdasaan anak. (Foto Terlampir) d) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Salah satu program peningkatan gizi bagi anak Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang adalah Gerakan Minum Susu, Makan Telur dan Daging Gerakan minum susu dan makan telor dan daging ini tak lain untuk meningkatkan konsumsi ke 2 sumber protein hewani, dimana standar nasional untuk konsumsi susu adalah 6,1 liter perkapita per tahun, untuk standard nasional makan telur sebanyak 4,7 per kapita per tahun. Gerakan minum susu, makan telur dan daging yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan sasaran sebanyak 5.000 anak yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malang. e) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh ( BKP3 ) Program pningkatan gizi yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh yaitu Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dengan kegiatan pengembangan kantin sekolah sehat berbasis pangan local di Kabupaten Malang, sasaran kegiatan ini adalah 10 SD/MI di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Kepanjen, Pakisaji, Lawang, Bululawang, Tajinan, dan pagak. Bantuk bantuan kepada kantin berupa peralatan dan bahan pangan meliputi lemari es, kompor gas,tabung LPG, etalase, blender, mixer, mangkok, sendok, dan untuk bahan pangan meliputi kacang hijau, kedelai, gula pasir, minyak goring, tepung tapioca dan tepung sagu. Kegiatan ini merupakan bentuk kegiatan yang bersifat stimulant untuk merangsang para pengurus kantin untuk selalu

memproduksi makanan dan minuman yang sehat, kegiatan ini

dilaksanakan setiap tahun dengan sasaran yang berbeda.


2) Masyarakat -

Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan merupakan forum anggota masyarakat yang bertujuan untuk menggiatkan semua lapisan masyarakat akan pentingnya ikan. Gerakan makan ikan yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Malang adalah untuk mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Sedangkan eksistensinya adalah upaya kita untuk menyehatkan keluarga. Anak-anak yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa menjadi prioritas forum ini. 70 % program yang dilaksanakan oleh forum ikan untuk anak-anak, usia 0-8 tahun. Karena usia tersebut merupakan masa pertumbuhan kualitas otak. Meski demikian bukan berarti orang dewasa tidak butuh ikan kan. Orang-orang yang usianya produktif juga butuh ikan, apalagi yang lansia. Kalsiumnya juga bagus, artinya semua umur masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Malang butuh ikan. Harapannya program Forikan di Kabupaten Malang selain untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga juga untuk peningkatan kualitas kesehatan keluarga. Dalam upaya mensukseskan Gemarikan di Kabupaten, telah melibatkan semua sektor yang ada, Kerjasama telah dilakukan dengan semua pihak termasuk PKK dan GOW serta organisasi terkait.

3) Dunia Usaha Peran dunia usaha dalam peningkatan masalah gizi anak adalah keterlibatan dunia usaha dalam forum CSR yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomot 1 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. dimana bentuk bantuan dari dunia usaha disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat termasuk maslah penanganan gizi anak. 4) Lembaga Pemerhati Anak Dukungan dari berbagai lembaga pemerhati anak yang ada di Kabupaten Malang tentang penanganan masalah gizi pada balita yaitu pada bentuk promosi kesehatan kepada masyarakat akan pentingnya peningkatan gizi pada anak/balita. (Lampiran Data dan Foto Terlampir)


f.

Apakah ada keterlibatan Forum Anak, Dunia Usaha, Media Massa, dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah gizi balita? 1) Forum anak Keterlibatan forum anak dalam hal penanggulangan gizi balita, terwakili oleh Duta Kesehatan

Remaja

dimana

fungsi

dari

duta

kesehatan

remaja

adalah

menyuarakan tentang promosi-promosi kesehatan termasuk masalah gizi pada balita/anak. Kader Kesehatan remaja yang juga mempunyai kewajiban untuk menyuarakan beberapa hal yang terkait dengan kesehatan diantaranya tentang gisi balita dan anak, kader kesehatan remaja ini telah terbentuk di 39 Puskesmas yang ada di wilayah kabupaten Malang di fasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. 2) Dunia Usaha Keterlibatan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan masalah gizi balita adalah: a) Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Pt. Greenfield selaku produsen penghasil susu, bentuk kerjasama tersebut dalam

peningkatan

keragaman

pangan

bagi

balita

yaitu

dengan

memberikan bantuan susu dan kudapan sehat kepada balita di Kabupaten Malang, selain itu dilaksanakan juga sosialisasi akan pentingnya asupan gizi yang seimbang bagi anak. b) Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Alfamart, bentuk kerjasama ini juga terkait dengan pencegahan dan penanggulangan masalah gizi balita, selain itu dilaksanakan juga pemberian bantuan kacamata kepada anak-anak di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. 3) Media Massa Visualisasi berupa pemberitaan tentang kegiatan-kegiatan tentang promosi kesehatan termasuk masalah gizi balita yang dilaksanakan instansi terkait. 4) Masyarakat Mensukseskan kegiatan posyandu balita dengan memebrikan bantuan makanan tambahan kepada balita pada saat kegiatan posyandu yang dilaksanakan satu bulan sekali di setiap RW yang ada di Kabupaten Malang.


16. Persentase ASI Eksklusif Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan: a. Berapa persentase ASI eksklusif, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawab: Prosentase ASI Eksklusif pada tahun 2013 sebesar 64,71% dari jumlah bayi yang diperiksa sebanyak 39.939 bayi (laki-laki: 20.068 dan perempuan: 19.871) dan bayi yang mendapatkan asi eksklusif sebanyak: 25.843 bayi (laki-laki: 13.324 dan Perempuan: 12.519). Prosentase ASI eksklusif pada tahun 2014 sebesar 66,61 % dari jumlah bayi yang diperiksa sebanyak 39.072 bayi (laki-laki: 20.230, Perempuan: 18.842) dan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif sebanyak: 26.024 (laki-laki: 13.485, perempuan: 12.539). Terjadi peningkatan cakupan ASI Eksklusif antara tahun 2013 dan tahun 2014, meningkatnya cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Malang merupakan kerjasama antar berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, pihak swasta, orang tua serta masyarakat sekitar. Bentuk kerjasama tersebut yaitu dengan memutus secara perlahan mata rantai penyebab kegagalan pemberian ASI eksklusif seperti: 1) Sosiaslisasi tentang larangan praktik pemberian makanan prelakteal pada Bayi oleh konselor ASI/Bidan/tenaga kesehatan Pemberian makanan prelakteal pada usia 0-5 bulan merupakan salah satu indikator kegagalan ASI eksklusif. Makanan prelakteal yaitu makanan atau minuman yang diberikan pada bayi sebelum keluarnya ASI. ASI ibu biasanya keluar selama 1 sampai 2 hari. Meskipun ASI belum keluar diperlukan rangsangan aliran ASI ibu dengan tetap menyusui bayinya. Setelah dilahirkan bayi dapat bertahan selama 2x24 jam tanpa cairan, hal ini dikarenakan bayi masih membawa cadangan makanan dari rahim. Jenis makanan atau minuman prelakteal yaitu susu formula, susu non formula, air putih, madu, air gula, air kelapa, air tajin, teh manis, kopi, bubur tepung atau bubur saring, pisang yang dihaluskan, dan nasi yang dihaluskan. Untuk mensukseskan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Malang penyuluhan kepada konselor ASI/Bidan/Tenaga Kesehatan/Orang Tua tentang pentingnya ASI eksklusif dan larangan pemberian makanan prelakteal pada bayi sebelum berusia 6 bulan. 2) Sosialisasi Pentingnya ASI bagi ibu bekerja Salah satu faktor kegagalan ASI eksklusif di Kabupaten Malang yaitu ibu bekerja. Kaum ibu di Kabupaten Malang cenderung berhenti menyusui karena alasan bekerja. Faktor yang mempengaruhi kegagalan ASI eksklusif pada ibu bekerja adalah ibu memiliki persepsi merasa sulit memberikan ASI saat bekerja. Praktik Asi eksklusif


pada ibu bekerja sangat sulit dilakukan karena pada ibu pekerja, terutama di sektor formal, karena keterbatasan waktu dan ketersediaan fasilitas untuk menyusui di tempat kerja. Sehingga banyak ibu yang bekerja beralih ke susu formula dan menghentikan memberi ASI secara eksklusif. Untuk menanggulangi hal tersebut salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang yaitu memberikan fasilitas Pojok Laktasi difasilitas perkantoran. 3) Penyuluhan tentang ASI eksklusif melalui KIE (Data terlampir)


b. Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan/kecamatan yang memberikan pendampingan

bagi

ibu

menyusui?

Bila

ada,

berapa

persentase

desa/kelurahan/kecamatan yang memiliki konselor ASI? Jawab: Dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASI eksklusif Pemerintah Kabupaten Malang mendukung progam konselor ASI. Disediakannya konselor ASI di fasilitas pelayanan kesehatan dapat meningkatkan keberhasilan pemberian ASI. Konselor ASI adalah tenaga terlatih yang memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengupayakan agar setiap pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas dan RS tersedia konselor ASI sehingga dapat membantu para ibu yang memiliki kendala memberikan ASI. Strategi konseling secara formal maupun informal dengan informasi yang lengkap dan juga digabungkan dengan kegiatan diskusi pada target konseling dapat memotivasi dan meningkatkan praktik ASI eksklusif. Dengan adanya konselor ASI diharapkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif meningkat dan penurunan prevalensi pemberian makanan prelakteal serta peningkatan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) yang juga berpengaruh pada peningkatan cakupan ASI eksklusif di Kabupaten Malang, saat ini di Kabupaten Malang masih terdapat 60 konselor asi terlatih yang tersebar di 33 Kecamatan, harapannya setiap tahun dapat meningkat dan presentasi ASI eksklusif dapat meningkat setiap tahunnya. (Data Terlampir)


c. Berapa jumlah Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawab: Penyediaan Pojok ASI pada tempat layanan publik sampai dengan tahun 2014 penyediaan Pojok ASI sebanyak 14 lokasi Pojok ASI, dimana semua Pojok ASI yang sudah ada dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang Pojok ASI sesuai dengan Standar Kesehatan. Sarana prasarana pendukung diantaranya Almari Pendingin, Glass Norsing Bottle, Thermal Bag, Manual Breast Pump, Bottle Sterilizer, Bottle Warmer, See Pack. Serta pendukung ASI yaitu Meja Kursi, Instrumen Cabinet, Dispenser, Washtafel, Tempat Sampah, Kipas Angin, Radio Tape. Inisiasi tentang pojok ASI juga telah dirintis oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar dimana disetiap pasar telah disediakan pojok asi meskipun untuk peralatannya belum memadai, akan tetapi untuk memerah asi/menyusui bagi ibu-ibu pedagang pasar atau pengunjung pasar telah disediakan ruangan khusus yang terjaga privasinya. Penyediaan fasilitas khusus laktasi di tempat kerja dan tempat sarana umum diatur dalam Undang Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 128 ayat 2 dan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 83 menyebutkan bahwa pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilaksanakan selama waktu kerja. Sarana fasilitas menyusui sangat penting untuk memudahkan praktik ASI eksklusif terutama pada ibu bekerja. pengelola tempat kerja baik milik pemerintah maupun swasta untuk dapat mendukung program pemerintah mewujudkan pemberian ASI eksklusif melalui upaya-upaya yaitu: memberikan kesempatan kepada pekerja perempuan yang masih menyusui untuk memberikan ASI kepada bayi/anaknya selama jam kerja; menyediakan tempat untuk menyusui bayinya berupa ruang ASI dan tempat penitipan anak apabila kondisi tempat kerja memungkinkan untuk membawa bayinya; atau menyediakan ruang dan sarana prasarana untuk memerah ASI dan menyimpan ASI ditempat kerja, agar ibu selama bekerja tetap dapat memerah ASI untuk selanjutnya dibawa pulang setelah selesai bekerja. d. Di mana saja lokasi Ruang Laktasi dan fasilitas menyusui tersebut? Sebutkan. Ruang laktasi dan fasilitas menyusui di Kabupaten Malang terdapat di 39 Puskesmas dan dilingkungan Kantor Bupati Malang, Kantor Dinas Kesehatan, RSUD Lawang, dan RSUD Kanjuruhan. Untuk di seluruh pasar yang ada di Kabupaten Malang sudah ada inisiasi tentang penyediaan ruang laktasi, namun untuk fasilitas ketersediaan peralatan ada beberapa pasar yang masih belum memadai.


Ruang Laktasi No.

Instansi

Ruang Laktasi YA

1

Lingkungan Kantor Bupati Malang

v

2

Kantor Dinas Kesehatan

v

3

RSUD Kanjuruhan

v

4

RSUD Lawang

v

5

Puskesmas Sumber Pucung

v

6

Puskesmas Tumpang

v

7

Puskesmas Dau

v

8

Puskesmas Turen

v

9

Puskesmas Pagak

v

10

Puskesmas Donomulyo

v

11

Puskesmas Dampit

v

12

Puskesmas Ampelgading

v

13

Puskesmas Kasembon

v

14

Puskesmas Ngantang

v

Tidak


17. Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) Ukuran: Meningkat setiap tahun

Pertanyaan: a. Berapa jumlah puskesmas? Jawab: Wilayah Kabupaten Malang secara administrative terbagi 33 kecamatan dari seluruh Kecamatan telah memiliki Puskesmas bahkan ada kecamatan yang wilayah kerjanya luas memiliki 2 Puskesmas sehingga jumlah Puskesmas sebanyak 39 Puskesmas, adapun kecamatan yang wilayah kerjanya terdapat 2 puskesmas seperti Kecamantan Singosari, Pagak, Bantur, Gondanglegi, Dampit, dan Sumbermanjing Wetan.

b. Apakah sudah ada puskesmas yang mengembangkan puskesmas ramah anak? Jika sudah ada, sebutkan nama dan lokasi puskesmasnya. Jawab: Seluruh puskesmas telah mengembangkan puskesmas ramah anak hal ini dapat diketahui dari hasil self assessment yang dilakukan oleh Puskesmas melalui kepala Puskesmas, Bidan Koordinator { Bikor }, Pengelalola UKS disetiap Tahunnya dan ini sudah berjalan 3 Tahun namun dari hasil self assesment belum ada yang mencapai ideal ( 100% ) yaitu indicator yang dapat untuk mengukur Puskesmas Ramah anak. (Adapun Indikator sebagaimana terlampir) Sedangkan untuk Tahun 2014 akhir

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dan Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2014, seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang sebanyak 39 puskesmas telah mengembangkan puskesmas ramah anak yang dibuktikan dengan pemenuhan setiap indikator puskesmas ramah anak yang telah ditentukan. (Adapun hasil self Assesment dapat disajikan dalam lampiran)


c. Indikator PRA mana saja yang telah dipenuhi? Sebutkan dan bagaimana upaya mewujudkan Puskesmas Ramah Anak? Jawab: Dari 39 puskesmas yang ada terdapat variasi indikator yang terpenuhi, dari 16 idikator puskesmas ramah anak yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 39 Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang dapat di katakan layak anak, yang ditandai dengan capaian terhadap indikator puskesmas ramah anak yang meliputi: 1) Tersedia tenaga medis yang memahami tentang hak dan kesehatan anak 2) Tersedia ruang pelayanan khusus untuk anak dan konseling bagi anak 3) Tersedia KIE tentang hak kesehatan anak 4) Memiliki ruang laktasi yang higinis dan melaksanakan IMD untuk puskesmas yang memberikan pelayanan persalinan 5) Tersedia ruang bermain bagi anakyang berjarak aman dari ruang tunggu pasien 6) Poli MTBS (manajemen terpadu balita sakit) 7) Pembentukan dan pelaksanaan kelompok pendukung ibu untuk meningkatkan ASI Eksklusif 8) Merupakan kawasan tanpa rokok 9) Sebagian besar (50%) sekolah diwilayah kerja Puskesmas UKS-nya minimal mencapai klasifikasi standar 10) Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) terkait pemenuhan hak anak diwilayah kerja sebagian besar aktif (Posyandu) 50% minimal mencapai pratama,dan puskesmas melaksanakan PKPR dan pelayanan tata laksana 11) Cakupan pelayanan kesehatan anak meliputi : 12) Tersedia layanan Therapeutic Feeding Centre (TFC) yaitu pelayanan kesehatan untuk mendukung penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita 13) Fasilitasi dan advokasi kader kesehatan desa 14) Menerima rujukan anak korban kekerasan,ketrgantungan obat dan anak hamil 15) Sanitasi lingkungan Puskesmas memenuhi ketentuan standar kesehatan 16) Tersedia data tentang pemenuhan

hak anak yang terpilah sesuai usia,jenis

kelamin dan permasalahan kesehatan Dari 16 indikator tersebut hampir seluruhnya ada di 39 puskesmas di Kabupaten Malang, meskipun ada beberapa indikator yang masih tercapai di bawah 50% dari 39 puskesmas, indikator tersebut meliputi Pertama ketersediaan pelayanan khusus anak dan konseling untuk anak, hampir 50% puskesmas tidak dapat memenuhi indikator ini, dikarenakan


keterbatasan ruangan/luas lahan puskesmas untuk pelayanan khusus anak dijadikan satu dengan pelayanan orang dewasa, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi kualitas pelayanan terhadap anak. Kedua Tersedia KIE tentang hak kesehatan anak, hampir 50% dari 39 puskesmas untuk KIE yang tersedia di Puskesmas (leaflet, banner, baliho, dll) sifatnya masih universal tentang kesehatan masyarakat, untuk KIE yang spesifik tentang kesehatan anak masih belum ada, tentang kesehatan anak masih bercampur dengan KIE tentang kesehatan masyarakat. Ketiga Tersedia ruang bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien, capaian untuk indikator ini dibawah 50% dari 39 puskesmas hal ini dikarenakan ketersediaan lahan puskesmas yang tidak memungkinkan untuk penyediaan tempat bermain anak. Keempat Tersedia layanan Therapeutic Feeding Centre (TFC) yaitu pelayanan kesehatan untuk mendukung penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita, hal ini belum tersedia tempat untuk terapi kesehatan bagi balita yang memiliki riwayat gizi buruk namun demikian bukan berarti terhadap pelayanan kasus gizi buruk tidak dapat dilayani. ( Rekapitulasi hasil self Assesment terlampir)


d. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pengembangan Puskesmas Ramah Anak? Sebutkan. Jawab:  Masyarakat Sebagai penerima jasa layanan, dimana masyarakat ikut membantu dalam mensukseskan terwujudnya puskesmas ramah anak, bentuk bantuan tersebut berupa sosial control terhadap pelayanan yang diberikan apakah telah memenuhi standar yang ada.  Tim Penggerak PKK  SKPD terkait


18. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Ukuran: Meningkat setiap tahun

Pertanyaan: a. Berapa persentase imunisasi dasar lengkap, pada dua tahun terakhir? Jawab: Pada tahun 2013 persentase imunisasi dasar lengkap sebesar 102,12 % dari jumlah bayi yang lahir sebanyak 40.106 anak dan yang di imunisasi sebanyak 39.908 anak, yang meliputi DPT1+HB1 sebesar 113.05%, DPT3+HB3 sebesar 111.59%, Campak sebesar 111.20%, BCG 110.86%, dan Polio sebesar 111.52% Pada tahun 2014 persentase dasar lengkap sebesar 103,17 % dari jumlah bayi yang lahir sebanyak 43.353 anak dan bayi yang di imunisasi sebanyak 41.264 yang meliputi HB sebanyak 92.94%, BCG sebanyak 93,56%, DPT+HB sebanyak 104,17 %, Polio sebanyak 104,17% campak sebanyak 104,82%. (Data terlampir)


b. Berapa persentase desa/kelurahan UCI (Universal Child Immunization)? Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT.Untuk anak sekolah tingkat dasar rneliputi 1 dosis DT, I dosis campak dan 2 dosis TT. Desa UCI yang ada di Kabupaten Malang hampir mencapai 100 %. (Data Terlampir)


c. Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap? Sebutkan! Jawab: 1. Masyarakat Dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap peran paling vital adalah yang dilaksanakan masyarakat melalui kader-kader kesehatan yang terdapat di masyarakat tersebar di setiap RT karena dalam 1( satu ) RT terdapat 1 ( satu ) Kader ( one Cader One RT) jumlah RT sebanyak 14.352 lembaga sehingga jumlah kader sebanyak 14.352 orang dengan jumlah Posyandu sebanyak 2.816, Tugas dan peran kader-kader tersebut adalah menggerakkan masyarakat untuk dapat hadir ke Posyandu bagi ibu hamil dan ibu balita dan membantu menyiapkan alat dan bahan yaitu alat penimbangan bayi, KMS, alat peraga, LILA, alat pengukur, obat-obatan yang dibutuhkan ( pil besi, vitamin A, oralit ) bahan dan materi Penyulyhan sedangkan

untuk

memberikan

pelayanan

Kelurga

Berencana,

Pengobatan

Pemberian pil penambah darah ( zat besi ), vitamin A dan obat2 an lainnya dilakukan oleh petugas kesehatan , PLKB, PPL. d. Apakah ada keterlibatan Forum Anak dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap? Jawab: Keterlibatan forum anak dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap, terwakili oleh Duta Kesehatan Remaja dimana fungsi dari duta kesehatan remaja adalah menyuarakan tentang promosi-promosi kesehatan termasuk masalah pentingnya imunisasi dasar lengkap.


19. Jumlah Lembaga yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, Pencegahan dan Penanganan NAPZA, HIV/AIDS, Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja, dan Pelayanan Kesehatan bagi Anak dengan Disabilitas

Pertanyaan: a. Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja? Jawab : Lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja adalah Puskesmas dan pengembangan Puskesmas sebagai Puskesmas PKPR, Lembaga layanan kesehatan Reproduksi, Forum Remaja Peduli Kesehatan Reproduksi ( BKB, PIK-KRR ) Program kesehatan remaja sudah mulai diperkenalkan oleh puskesmas sejak awal dekade yang lalu. Selama lebih 10 tahun, program ini lebih banyak bergerak dalam pemberian informasi berupa ceramah, tanya jawab dengan remaja tentang masalah kesehatan melaui wadah UKS, Karang Taruna, atau organisasi pemuda lainnya yang dibentuk oleh Puskesmas. Staf puskesmas berperan sebagai fasilitator dan narasumber. Untuk mendukung pelaksanaan KIE kepada remaja, Kementrian Kesehatan telah menerbitkan buku acuan yang berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Napza. Pemberian pelayanan khusus bagi remaja melalui perlakuan khusus yang disesuaikan dengan keinginan, selera dan kebutuhan remaja. Dengan demikian, remaja bila menjadi salah satu pengunjung puskesmas diperlakukan selayaknya pasien lain sesuai dengan keluhan atau penyakitnya. Konseling menjadi salah satu menu utama, selain kegiatan lainnya misalnya diskusi dan kadang- kadang pemberian materi keterampilan . Kegiatan seperti ini di puskesmas disebut Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Dari 39 Puskesmas di Kabupaten Malang, ada

12 puskesmas

(Kepanjen, Lawang, Tumpang, Singosari, Turen, Dau, Ampelgading, Gondanglegi, Tirtoyudo, Wagir, Bantur, Poncokusumo) sudah melaksanakan PKPR. Pelayanan Puskesmas PKPR target 4 Puskesmas sudah tercapai. Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja pada tahun 2013 sebesar 69%yakni sejumlah 120.416 orang yang dilayani dari sasaran remaja sejumlah 198.953 orang, pencapaian ini sudah diatas target SPM Kabupaten Malang yaitu sebesar 60%. Pada tahun 2014 capaian pelayanan kesehatan remaja sebesar 82,2% % dari sasaran remaja 234.432 orang, terlihat lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk pelayanan kesehatan remaja berbasis pondok pesantren dilaksanakan oleh kader kesehatan yang ada disetiap pondok pesantren di Kabupaten Malang sebanyak 390 kader. (Data Terlampir)


Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja (sesuaikan) No. (1) 1.

Lembaga Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja (2)

Jumlah Anak yang Dilayani Jenis Layanan

L

P

T

(4)

(5)

(6)

93772

140659

(3)

39 Puskesmas

234.432

b. Lembaga apa saja yang memberikan layanan bagi anak korban NAPZA? Jawab: Pelayanan bagi anak korban NAPZA untuk program rehabilitasi dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional ( BNN Kabupaten Malang ), Dinas Sosial, system rujukan bagi korban NAPZA rujukan dilaksanakan dari Puskesmas-Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang ke RSUD Kanjuruhan yang selanjutnya untuk proses rehabilitasi dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional ( BNN ) , Dinas Sosial.

Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA No. (1) 1

Lembaga Layanan Anak Korban NAPZA

Jenis Layanan

(2) BNN ,

(3) Rehabilitasi

Jumlah Anak yang Dilayani L P T (4) (5) (6) 33 0 33

Dinas Sosial Raden Sapu Jagad

Rehabilitasi social dan

Kalipare

spiritual

Pesantren Rakyat

Rehabilitasi sosia dan

Sumber Pucung

spiritual

4

Bina Husada Lawang

5 6

2

3

24

2

26

17

1

18

Rehabilitasi Medis

7

-

7

HMC Dau

Rehabilitasi Medis

9

-

9

Sawung Nalar Wajak

Rehabilitasi social dan

8

-

8

spiritual

c. Lembaga apa saja yang memberikan layanan terrinfeksi HIV AIDS? Lembaga layanan yang memeberikan layanan bagi masyarakat yang terinfeksi virus HIV/AIDS adalah seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Malang sebanyak 39 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD Lawang dan RSUD Kanjuruhan, bentuk layanan yang diberikan adalah berupa testing HIV dan pengobatan. Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Kluster III

Lembaga Layanan Anak Terinfeksi HIV/AIDS No. (1) 1 2

Jumlah Anak yang Dilayani L P T (4) (5) (6) 9 12 21

Lembaga Layanan Anak Korban HIV/AIDS (2) Puskesmas ( Ponet )

(3) Pengobatan

Rumah Sakit

Pengobatan

9

4

13

Testing HIV

84

94

178

Jenis Layanan

d. Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan jiwa? Jawab: Pemberian layanan kesehatan jiwa di Kabupaten Malang dilayani di 3 rumah sakit di Kabupaten Malang yaitu di Rumah Sakit Dr. Wajiman Wedediningrat Kecamatan Lawang, Rumah Sakit Hayunanto

Kecamatan Dau, Rumah Sakit Wikarta Mandala

Kecamatan Batu. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mengalami kesehatan jiwa Pemerintah Kabupaten Malang mencanangkan beberapa kegiatan meliputi: - Program Bebas Pasung Pasien dengan gangguan jiwa berat sering memiliki gejala yang dapat menjadi ancaman, baik terhadap keluarga, diri sendiri, maupun orang lain. Keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungannya cenderung melakukan tindakan paksa untuk mengurangi atau membatasi ancaman tadi. Bentuk pemaksaan itu dapat berupa pemasungan, yaitu mengikat tangan dan/atau kaki dengan rantai atau seutas tali atau menguncinya pada sebuah batang kayu, atau mengurungnya dalam sebuah ruangan yang sangat sempit. Pembatasan gerak ini atau pemasungan juga disertai dengan penelantaran termasuk kebutuhan hidupnya yang sangat mendasar tidak diperhatikan. Kebutuhan makan minum, buang air besar dan buang kecil, kebersihan diri dan berpakaian yang pantas menjadi sangat sulit ia dapatkan. Pada kondisi ini sebenarnya penderita gangguan jiwa yang dipasung adalah individu terlantar dan miskin, yang seharusnya mendapatkan hak-haknya. Pemasungan di Indonesia telah dilarang sejak tahun 1977 dengan surat Menteri Dalam Negeri No: PEM.29/6/15 tanggal 11 Nopember 1977. Surat ini ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia yang meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyerahkan perawatan penderita di Rumah Sakit Jiwa. Hal ini juga agar


diinstruksikan kepada para Camat dan Kepala-Kepala Desa agar secara aktif mengambil prakarsa dan langkah-langkah dalam hal penanggulangan pasien yang ada di daerah masing-masing. Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamatkan bahwa penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah

daerah,

dan

masyarakat.

Pemerintah

dan

pemerintah

daerah

bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat, termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan gangguan jiwa untuk masyarakat miskin. Resolusi PBB 46/119 tahun 1991 juga sudah mengatur prinsip-prinsip bagi Perlindungan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa dan untuk Perbaikan bagi Perawatan Kesehatan Jiwa menyangkut hak-hak dasar yang dipandang masyarakat internasional sebagai hal yang tidak dapat digugat di tatanan masyarakat. Untuk mengimplementasikan hal tersebut hal tersebut Pemerintah Kabupaten Malang melalui instansi terdepan dalam bidang kesehatan yaitu puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Malang untuk memfasilitasi setiap warga yang menderita gangguan jiwa dalam hal perawatan kesehatan. - Desa siaga jiwa Pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas merupakan salah satu solusi untuk menjembatani keterbatasan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan perhitungan utilisasi layanan kesehatan jiwa di tingkat primer, sekunder, dan tersier terdapat kesenjangan pengobatan sebesar sebasar 90%. Ini berarti hanya 10% yang membutuhkan layanan jiwa terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan pelayanan kesehatan jiwa yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat karena akses yang dekat, mengurangi stigma, dan mengurangi biaya. Konsep desa siaga tujuan utamanya di Kabupaten Malang adalah menginventarisasi penduduk yang mengalami gangguan jiwa agar mendapatkan pelayanan dasar kesehatan. (Foto Terlampir)


Lembaga Layanan Kesehatan Jiwa No.

Lembaga Layanan Kesehatan Jiwa

Jenis Layanan

(1)

(2)

(3)

1

RSJ

Dr.

Jumlah Anak yang Dilayani L P T (4) (5) (6)

Rajiman Klinik anak remaja auti

Wedioningrat Lawang

950

36

(rawat jalan)

1316

6

Ruang perawatan anak

84

33

117

3

7

10

0

0

0

dan remaja 2

RS Hayunanto Dau

Rawat jalan

3

RSJ Wikarta mandala Pujon

e. Lembaga apa saja yang memberikan layanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas? Lembaga layanan bagi anak dengan disabilitas di Kabupaten Malang yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan Kecacatan (LKSODK) ada 3 lembaga yaitu Corpus Christy, Pancaran Kasih, dan Mutiara Bunda, anak-anak yang ditampung pada lembaga layanan ini merupakan anak-anak disabilitas dengan kecacatan berat.

Daftar Lembaga Layanan Anak dengan Disabilitas

No.

Lembaga Layanan Disabilitas

(1)

f.

(2)

Jenis

Jumlah Anak yang

Layanan

Dilayani

(3)

L

P

T

(4)

(5)

(6)

1

LKSODK. Corpus Christy

92

33

125

2

LKSODK. Pancaran Kasih

58

49

107

3

LKSODK. Mutiara Bunda

19

16

35

Siapa mitra Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan NAPZA, HIV/AIDS, pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas? 1. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Forum anak Kabupaten Malang salah satu forum membantu Dinas Kesehatan dalam mensukseskan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, yang salah satu kegiatannya

adalah

membentuk

forum

Duta

Kesehatan

Remaja

yang

dilaksanakan setiap tahunnya, dimana dalam memilih perwakilannya dilaksanakan Laporan Pelaksanaan Kabupaten Malang Menuju Layak Anak Tahun 2015, Kluster III

Lomba Duta Kesehatan Remaja hari ini di ikuti oleh siswa SMU sebanyak 20 orang yang

terdiri dari 10 remaja putra dan 10 remaja putri, yang merupakan

hasil seleksi dari babak penyisihan sebelumnya yg diikuti dari 39 Puskesmas yang mengirimkan 2 wakilnya terdiri dari 1 remaja perempuan dan 1 remaja lakilaki. Pemenang seleksi ini didasarkan atas kecakapan dalam berkomunikasi/ menyampaikan

pesan-

pesan

kesehatan

yang

terkait

MDG‟s

dengan

menampilkan penyuluhan yang akan di sampaikan oleh ke sepuluh peserta secara langsung. 2. Pencegahan dan Penanganan Napza, HIV/AIDS Mitra Dinas Kesehatan Kesehatan dalam penanganan Napza, HIV/AIDS salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang, dimana salah satu kegiatan yang konsen dilaksanakan oleh BNN adalah penyuluhan tentang Napza, HIV/AIDS yang dilaksanakan disekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Malang 3. Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Untuk pelayanan kesehatan jiwa di Kabupaten Malang dapat dilayani diseluruh puskesmas dan seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang, tetapi untuk rumah sakit yang khusus melayani kesehatan jiwa terdapat di 3 rumah sakit yaitu di rumah sakit Rajiman Wedeodiningrat yang ada di Kecamatan Lawang, Rumah Sakit hayunanto di Kecamatan Dau, dan Rumah Sakit Wikarta Mandala di Kecamatan Dau. 4. Pelayanan kesehatan bagi anak disabilitas Pelayanan anak disabilitas selain Dinas Kesehatan, dilaksanakan juga oleh 3 lembaga yang khusus menangani anak disabilitas yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan Kecacatan (LKSODK) Corpus Christy yang bertempat di Kl. Argopuri Gangn Manyar, No. 1 Rt 001 RW. 012 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang, LKSODK Pancaran Kasih bertempat di Jl. Sumber Waras No. 50 Kecamatan Lawang, LKSODK Mutiara Bunda beralamat di Jl Sumber Bangun No 17 RT 4 RW 4 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang. (Foto Kegiatan Terlampir)


g. Apakah ada keterlibatan Forum Anak dalam upaya pencegahan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan

NAPZA, Pencegahan HIV AIDS, kesehatan jiwa

anak dan remaja, dan pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas? Jawab: Keterlibatan Forum Anak dalam upaya pencegahan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan

NAPZA, Pencegahan HIV AIDS, kesehatan jiwa anak dan remaja, dan

pelayanan kesehatan bagi anak dengan disabilitas yaitu dengan mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada remaja sebaya dengan kelembagaannya peer sebaya.


20. Persentase Anak dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan Ukuran: Di atas angka rata-rata nasional, dan meningkat setiap tahun

Pertanyaan: a. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin Jawab: Jumlah KK miskin yang tersebar di 390 desa dan kelurahan di 33 kecamatan sebanyak 147.212 KK, untuk jumlah anak dari keluarga miskin sebanyak 65.345 anak yang terdiri dari anak laki-laki sebanyak 32.604 anak dan perempuan sebanyak 32.741 anak Dengan komposisi usia batita, usia 4-6 tahun, usia 7-12 tahun dan 13-15. Sebanyak 53. 210 anak. b. Apakah program pengentasan kemiskinan (KIS,KIP,KKS dll) dilakukan, (pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya)? Jawab: Program pegentasan kemiskinan (KIS, KIP, KKS) baru dilakukan pendataan untuk diusulkan mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan tersebut, dan pada tanggal 18 Mei 2015 akan dilakukan penyerahan secara simbolis kepada keluarga miskin disalah satu desa (Desa Asrikaton Kecamatan Pakis) dari jumlah KK miskin 147.212 yang tersebar di 390 desa/kelurahan yang ada di 33 Kecamatan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo. Namun saat ini selain program pengentasan kemiskinan KIS, KIP, KKS telah ada program:  Keluarga Harapan (PKH), data diambil dari program perlindungan sosial( PPLS ) tahun 2011 sejumlah 147.212 .KK. program PKH memiliki akses untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar yaitu kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi

termasuk

menghilangkan

kesenjangan

sosial,

ketidakberdayaan

dan

keterasignan sosial yang selama ini melekat pada masyarat miskin. Khusus untuk peserta PKH yang terkait dengan: 1) Bidang Kesehatan (pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita) 2)

Bidang Pendidikan terkait dengan menyekolahkan anak kesekolah dasar dan lanjutan (SD/SMP), banyaknya anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP/MTs dan SMA/MA termasuk anak disabilitas juga berhak memperoleh akses pendidikan.


c. Berapa jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses terhadap program tersebut? Jawab: Jumlah anak dari keluarga miskin yang menerima program pengentasan kemiskinan sebagai berikut:  Penerima program PKH dari anak keluarga miskin sebanyak 53.210 anak yang terdiri dari anak usia balita sebanyak 16.333 anak, anak usia SD sebanyak 25.383 anak, anak usia SMP sebanyak 10.486 anak.  Bantuan Siswa Miskin Untuk Pendidikan (BSM) -

BSM jenjang SD sebanyak 23.343 siswa yang terdiri dari 11,654 siswa laki-laki dan 11.689 siswi perempuan.

-

BSM jenjang SMP 21.987 anak

-

BSM Jenjang SMA sebanyak 4.150 siswa yang terdiri dari 2.023 siswa laki-laki dan 2.127 perempuan

-

BSM Jenjang SMK sebanyak 7.256 siswa yang terdiri dari 4.732 siswa laki-laki dan 2.524 perempuan.

 Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan sebanyak 708,058 KK Misikin dan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebanyak 11,282 KK Miskin  Program yang berpihak kepada anak dari keluarga miskin, misalkan ada sejenis GNOTA/beasiswa bagi anak sekolah dari pihak ke tiga, BAZIS atau LAGZIS, YDSF.

d. Berapa jumlah keluarga dan anak mendapat layanan program pengentasan kemiskinan? Jawab: Jumlah keseluruhan keluarga

dan anak

yang

mendapatkan

layanan

program

pengentasan kemiskinan: 1) Program Beras Miskin sebanyak 147.212 KK 2) Bantuan Siswa Miskin disemua jenjang sebanyak 56.727 anak 3) Program keluarga harapan (PKH) sebanyak 33.204 KK dan 53.210 anak Data sebagaimana terlampir


21. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Ukuran: Meningkat setiap tahun

Pertanyaan: a. Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih, pada tahun berjalan dan setahun sebelumnya? Jawab: Prosentase rumah tangga dengaan akses air bersih tahun 2014 di daerah perkotaan yang di fasilitasi PDAM sebesar 32, 22%, untuk di daerah pedesaan yang difasilitasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar 38,58%, dan untuk lain-lain (sumur gali, penampungan air hujan, sumur pompa tangan, dll) berdasarkan data yang diformulasikan oleh Data Dinas Kesehatan sebanyak 23,9% (Data Terlampir)


b. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air bersih di: Rumah tangga; Sekolah; Layanan Kesehatan; Lembaga penitipan anak, rumah singgah, dll

Jawab: Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses sarana air bersih untuk rumah tangga, sekolah, layanan kesehatan dan lembaga penitipan anak dan rumah singgah yaitu dengan penyediaan sarana air bersih melalui pembangunan sarana air bersih baik yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Malang melalui layanan pada kawasan-kawasan perkotaan atau setingkat Ibukota Kecamatan dan pembangunan yang dilakukan oleh SKPD terkait seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada daerah Perdesaan melalui pegembangan air bersih berbasis masyarakat. Adapun Program Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang selaku institusi yang melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Malang, dimana PDAM menangani pelayanan air bersih diperkotaan dengan sasaran dan prioritasnya adalah masyarakat yang bermukim diwilayah ibu kota kecamatan. 2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan, melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan baik melalui sumber dana Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, APBD I dan APBD II. Adapun keluaran dari program ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaan baik yang ebrsifat baru (membangun dari awal semua prasarana mulai dari bak penangkap, tendon air dan system perpipaan) maupun yang bersifat pengembangan seperti penggantian pipa maupun penambahan halur pipa air bersih. 3. Program pembangunan air bersih dan sanitasi oleh masyarakat (Pansimas), merupakan

program

pembangunan

yang

menggunakan

mekanisme

pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam merencanakan, membangun dan mengawasi dan mengelola system pengelolaan air bersih yang ada diwilayahnya. 4. Program

pembangunan

partisipasi

masyarakat

bidang

keciptakaryaan


khususnya

bidang

air

bersih,

dimana

Pemerintah

Kabupaten

Malang

memberikan bantuan kepada desa – desa yang telah membentuk pengelola air bersih tingkat desa (biasa dikenal dengan istilah HIPPAM: Himpunan Masyarakat Pemakai Air Minum) untuk mengembangkan pelayanan air bersih didesanya dengan pengembangan jalur pipanisasi. 5. Penguatan kelembagaan HIPPAM melalui kegiatan Fasilitasi Teknik Air Minum Saat ini jumlah pengelola air bersih yang dikelola oleh masyarakat sebanyak 226 pengelola dimana hanya sekitar 30% diantaranya yang sudah memiliki prasarana memadai seperti penggunaan pipa berstandar SNI, menggunakan meterisasi, memiliki system tariff yang ditentukan berdasarkan peraturan desa dan pengurusnya memiliki kemampuan manajerial baik dari segi teknis operasional, keuangan dan kelembagaan. Oleh karena itu diadakan fasilitasi teknik air minum dimana desa-desa yang sudah memiliki badan pengelola air bersih atau HIPPAM diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu terkait kondisi pengelolaan air bersih didesanya dan mendapatkan masukan terkait pengelolaan air bersih yang baik dari segi manajemen, keuangan, teknis dan kelembagaan. Diharapkan dengan pengelolaan air bersih yang baik akan meningkatkan akses masyarakat Kabupaten Malang terhadap air bersih yang merata sehingga meminimalisir konflik sosial dimasyarakat terkait air bersih. 6. Fasilitasi pemberian kredit pembinaan HIPPAM bekerja sama dengan sektor swasta seperti IUWASH, World Bank, Indll dan Bank Perkreditan Rakyat Bagi HIPPAM/Badan Pengelola Air Bersih yang sehat dalam hal kinerjanya yakni dari segi kelembagaan, teknik, administrative dan kemampuan untuk mengangsur diberikan fasiltas untuk mengajukan kredit tanpa jaminan untuk mengembangkan HIPPAM-nya. Disamping itu diisyaratkan pula transparansi laporan keuangan, dan kesediaan untuk diaudit oleh pihak yang memfasilitasi kredi. 7. Program Penanganan Air Bersih di Desa Rawan Air a. Desa Rawan Air Desa rawan air merupakan desa yang sudah tidak memiliki sumber air untuk dimanfaatkan sehingga untuk memenuhi kebutuhan air sangat bergantung pada hujan, dan air permukaan seperti sungai dan wangan yang tidak layak minum, maupun desa yang lokasi sumber airnya sulit dijangkau masyarakat. alternatif yang bisa dilakukan untuk menangani desa rawan air adalah pembangunan sarana prasarana air bersih yakni dengan membangun sumur bor dan system perpipaan, dan untuk mendapatkan titik pengeboran yang tepat perlu dilakukan studi geolistik pada desa tersebut. Untuk itu secara berkala DInas Cipta Karya dan Tata Ruang melakukan studi geollistrik pada desa-desa rawan air di


Kabupaten

Malang

dan

berdasarkan

hasil

studi

tersebut

dilakukang

pembangunan sarana air bersih sehingga masyarakat tidak lagi mengalami masalah rawan air. Adapun lokasi rawan air di Kabupaten Malang berdasarkan studi pendataan daerah rawan air dan pemetaan potensi air baku pada kawasan tertinggal di Kabupaten yang disusun oleh Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang dan PDAM Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 5. Dusun Blandit Desa Wonorejo Kecamatan Singosari 6. Dusun Wonosari dan Sukasari Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo 7. Desa harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing wetan 8. Desa ringinsari kecamatan SUmbermanjing Wetan 9. Desa Sumbermanjing Wetan Kecamatan Sumbermanjing Wetan 10. Dusun Sumber Nanas Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan 11. Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing Wetan 12. Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan 13. RW 03, 05, 07, 08 Desa Kedungbanteng Kecamatan Sumbermanjingwetan 14. Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan 15. Desa Ringinkembar Kecamatan Sumbermanjing Wetan 16. Desa Pagak Kecamatan Pagak 17. Dusun Bandarangin Desa Sumberejo Kecamatan Pagak 18. Desa Gedangan Kecamatan Gedangan 19. Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan 20. Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan b. Penanganan Desa Rawan Air yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada Tahun 2014 adalah: 1. Melakukan study geolistik didesa rawan air secara bertahap 2. Pembangunan SPAM yakni di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo 3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Desa Ringinkembar Kcamatan Sumbermanjing Wetan 4. Pelaksanaan Program PAMSIMAS di Desa Semberejo Kecamatan Pagak. (Foto Kegiatan Terlampir)


c. Sebutkan SKPD yang bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan akses penyediaan air bersih dan mitranya! Jawab: Untuk Layanan yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat melalui HIPPAMS, BPSABS, PAMSDesa dengan pembinaan teknis dan operasional oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, sumber air pembinaan melalui SKPD Dinas ESDM, Dinas Pengairan dan Badan Lingkungan Hidup, Kualitas air yang didistribusikan pembinaan melalui Dinas Kesehatan, bentuk Kelembagaan pengelolaannya dibina melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, keuangan pembinaannya melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Untuk Layanan sarana Air Bersih Perkotaan melalui pelanggan yang dilayani oleh PDAM Kabupaten Malang menjadi tanggung jawab PDAM


22. Tersedia Kawasan Tanpa Rokok Ukuran : Minimal 50% sekolah dan fasilitas publik sebagai kawasan tanpa rokok

Pertanyaan: a. Apakah pemerintah daerah sudah menetapkan kawasan tanpa rokok? Jelaskan, ada berapa dan di mana saja? Penetapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Malang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011, NOMOR 7 TAHUN 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, dimana dalam pasal 3 tentang ruang lingkup kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan;

tempat proses belajar mengajar;

tempat anak bermain;

tempat ibadah;

angkutan umum; tempat kerja; tempat umum; dan tempat lainnya yang ditetapkan. selain itu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak pada pasal 27 dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak salah satunya kawasan bebas rokok. Jumlah kawasan tanpa rokok pada tahun 2014 sebanyak 3222 terdapat di fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit dan seluruh puskesmas di Kabupaten Malang), tempat proses belajar mengajar (seluruh sekolah yang ada di kabupaten malang), tempat kerja (seluruh kantor pemerintahan daerah dari mulai tingkat Desa/Kelurahan, Dinas, Badan, Bagian). Selain itu sebagai wujud implementasi dari Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-IX/2011 tentang uji materi terhadap Penjelasan Pasal 115 ayat (1) (sepanjang kata „dapat‟) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diputuskan bahwa “Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus untuk merokok”. Sebagai salah satu bentuk implementasi keputusan tersebut di Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2014 telah dibangun sebanyak 36 unit area merokok di kantor Pemerintahan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Lampiran data dan foto terlampir


b. Berapa jumlah kawasan tanpa rokok, pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya? Kawasan tanpa rokok pada tahun 2013 dan 2014 sebanyak 3222 terdiri dari lembaga pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 2664, layanan kesehatan rumah sakit, puskesmas sebanyak 73, instansi/perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan sebanyak 485 lembaga Jumlah Kawasan Tanpa Rokok No.

Institusi

(1)

(2)

Kawasan Tanpa Rokok Ya

Tidak

(3)

(4)

1.

Kantor Bupati

v

2

Satuan Kerja Perangkat Daerah (62

v

lembaga) 3

Kecamatan (33 kecamatan)

v

4

Desa/Kelurahan ( 390 lembaga)

v

5

Rumah

sakit/Puskesmas

(73

v

SD/Sederajat,

v

layanan) 6

Sarana

pendidikan

SMP/Sederajat,

SMA/Sederajat

(2664)

c. Apakah masih ada iklan rokok? Jawab: Untuk diwilayah Kabupaten Malang sebagaimana daftar tempat pemasangan iklan yang berupa bando jalan dan ( Baliho ) serta space pemasangan spanduk2 jalan tidak ada ijin yang memasang iklan rokok. Adapun daftar space pemasangan iklan sebagaimana terlampir. Sepanjang tahun

2013 dan tahun 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tidak

mengeluarkan ijin untuk iklan rokok. Adapun data Space Bando Jalan sebagai layanan informasi atau iklan telah terpasang selain iklan rokok sebagaimana terlampir Ada berapa kali dan jenis event anak/remaja yang mendapatkan sponsor dari perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir? Jawab: Untuk kegiatan atau event yang melibatkan anak/remaja tidak ada yang menggunakan sponsor dari perusahaan rokok tidak ada. (Data dan Foto Terlampir)


14. Angka Kematian Bayi (AKB) Ukuran: Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun

Recommend Documents