Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) setiap

Etalase

SUSUNAN

REDAKSI

GELOLARAKAN “PERSALINAN SEHAT”

MEDIAKOM Penanggung Jawab: drg. Murti Utami, MPH Pemimpin Redaksi: drg.Rarit Gempari, MARS Sekretaris Redaksi: Sri Wahyuni, S.Sos,MM Redaktur/Penulis: Zahrotiah, S.Sos, M. Kes, Busroni S.IP, Prawito, SKM, MM Resty Kiantini, SKM, M.Kes, Giri Inayah,S.Sos,MKM, Anjari Umarjianto,S.Kom, Awallokita Mayangsari,SKM, Waspodo Purwanto, Hambali, Eko Budiharjo, Juni Widiyastuti, SKM, Desain Grafis & FotoGrafer: drg. Anitasari, S,M, Wayang Mas Jendra,S,Sn, Sekretariat: Endang Retnowaty, Iriyadi, Zahrudin

drg. Murti Utami, MPH

A

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Alamat Redaksi: Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Kesehatan RI, Ruang 109, Jl. Hr Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9 Jakarta, 12950 Telp: 021-5201590, 52907416-9 Fax: 021-5223002,52960661 Call Center: 021-500567 Email: [email protected]

ngka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) setiap daerah, berbeda-beda, ada yang rendah dan tinggi di atas rata-rata nasional. Kondisi ini sangat bergantung keadaan daerah setempat. Terutama para pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan anggota masyarakatnya sebagai pemeran utama. Apakah mereka komitmen menurunkan angka kematian ibu dan bayi ? Sebab, tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak, sekalipun mempunyai sumber daya yang cukup, maka tak ada pengaruh yang signifikan. Belajar dari beberapa daerah yang punya komitmen tinggi menurunkan AKI dan AKB, seperti Kabupeten Pinrang di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Karawang di Jawa Barat, gerakannya memang terasa mulai dari Bupati, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan, Puskemas, Posyandu, tokoh masyarakat/ agama, kader siaga, kader MKIA, kader desa terlibat secara aktif menggelorakan “persalinan sehat” kepada masyarakat, bahkan bila ada kematian ibu melahirkan atau bayi, menjadi aib suatu wilayah. Seperti dikatakan Musdalifah, bidan koordinator Puskesmas Mattirobulu, Kabupeten Pinrang Sulsel “Saya berusaha membagi kerja kepada puskesmas pembatu, turun ke lapangan, agar setiap ibu dan bayi lahir dapat tertangani secara cepat dan selamat. Sebab, kalau ada kematian ibu dan bayi, karena tidak mendapat penanganan yang semestinya akan menjadi aib wilayah”, ujar Musdalifah. Sebagai bukti mereka mengendalikan AKI dan AKB, Heriyah seorang ibu rumah tangga, telah menyiapkan biaya kelahiran dengan menabung. Ia berjualan hasil kerajinan tangan selama hamil. Ketika bayi lahir, Dia telah memiliki tabungan Rp 2 juta. Jadi, semua pihak saling menginspirasi menyelematkan kelahiran. November-Desember, Mediakom terbit dengan edisi elektronik, juga menjadi batas waktu menyampaikan siapa pemenang kuis mediakom dan survey pembaca. Nah, siapa beruntung, silahkan menanti hadiah camera dan hanphon keren, semoga bermanfaat. Selain itu, menjadi waktu yang bersejarah, karena tahun 2015, pertama dalam sejarah terbitan mediakom, sedang menyiapkan kompetisi InMA (Internal Magazine) sampul mediakom cetak dan elektronik sekaligus. Semoga menambah catatan penghargaan atas karya anak bangsa. Selamat membaca. Redaksi

NOVEMBER 2015 • Edisi 64 • MEDIAKOM 1

Daftar Isi

AKB MENURUN TAPI BELUM MERATA

MEDIA UTAMA 30-39

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, menghimbau kerja sama jaringan masyarakat sipil dengan pemerintah dalam upaya menyukseskan programprogram pembangunan, termasuk pembangunan global pasca 2015 atau Sustainable Development Goals (SDG’s). Demikian disampaikan Ibu Menkes dalam Simposium Praktik Cerdas yang digelar pada 19-20 Agustus 2015 di Balai Kartini Jakarta.

PERISTIWA 10-29

ETALASE 1 INFO SEHAT 4-9

l Kenali dan Lawan Hepatitis C l Kenali Gangguan Mata Pada Anak l Gejala Dehidrasi Saat Lari

l Komitmen Kemkes Bantu Darurat Asap l 37,806.4 ton Bantuan telah dikirimkan Ke Daerah Terkena Asap l Kemkes terus kirim bantuan tanggulangi darurat Asap

6 8

2 MEDIAKOM • Edisi 64 • NOVEMBER 2015

10

14

18 16

22 UNTUK RAKYAT 44-47

l Peningkatan Layanan Kesehatan Provinsi Gorontalo Mendesak

24 l Larangan Aktivitas karena asap l Menkes Canangkan Gerakan Cerdas Gunakan Obat l Menkes Sampaikan Duka Cita ke Keluarga dr. Andra l Generasi Cinta Sehat Bangun Negeri l 46 Persen Alkes Buatan Dalam Negeri l Menkes: Katarak Itu Kayak Uban l Foto Posko Banjir Tegowanu Raih Penghargaan Menteri Kesehatan l Menkes Buka Rapat Rakorpop Tahun 2015l Laporan Penanganan Bencana Asap

REFORMASI BIROKRASI 40-43 l Menggeser Dokter Ke Daerah Terpencil l Dokter Sutomo Masa Kini

DARI DAERAH 48-59

l Penyelamatan ibu dan bayi: Kabupaten punya peran besar l Babak Baru Menyelamatkan ibu dan bayi l Strategi Keberlanjutan Menyelamatkan Ibu dan Bayi

48

l Kerja Sinergi Menentukan Keberhasilan l Ladang Pengabdian l Karena Tidak ada honor puasnya “beda” l Sedih, Gagal Membujuk Ibu Hamil

SERBA-SERBI 60-63 l Lebih Mengenal Vaksin Yellow Fever

LENTERA 64-65 RESENSI 66-68

60

64

42 NOVEMBER 2015 • Edisi 64 • MEDIAKOM 3

INFO SEHAT

Kenali dan Lawan Hepatitis C

P

ada awal Agustus 2015 lalu Kementrian Kesehatan meluncurkan kampaye ‘’Lawan Hepatitis C”. Mengapa kita harus melawan Hepatitis C? Karena Hepatitis C adalah penyebab utama munculnya kanker hati. Dan angka kematian karena penyakit ini lebih besar dibandingkan karena HIV/AIDS. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan 28 juta penduduk Indonesia terinfeksi Hepatitis B dan Hepatitis C. Dari jumlah tersebut, 14 juta diantaranya menjadi kronis dan bila tidak diobati dengan baik akan menjadi sirosis. Terdata

sebanyak 1,4 juta dari 14 juta menjadi sirosis dan kanker hati, dan 14.000 meninggal setiap tahunnya. Upaya melawan Hepatitis C ini menjadi sangat penting karena organ hati yang terletak di sebelah kanan perut bagian atas, dibawah rusuk ini diketahui memiliki setidaknya 500 fungsi vital dalam proses metabolisme dan berbagai fungsi lain dalam tubuh. Dan seperti dikutip dari www. lawanhepatitisc.com, organ hati sangat dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Beberapa fungsi hati vital diantaranya mengubah racun, memecah sel darah merah, memproduksi glukosa dan mengolah protein


Untuk itu awalnya Anda harus mengenal apa itu Hepatitis C. Penyakit Hepatitis C disebabkan oleh infeksi virus Hepatitis C (HCV) yang dapat menyebabkan baik infeksi akut maupun kronis yang biasanya dialami selama beberapa minggu sampai seumur hidup. Gejala HCV akut biasanya justru tidak tampak atau asimptomatik dan jarang dikaitkan sebagai penyakit yang mengancam jiwa. Sekitar 15–45% dari orang yang terinfeksi dapat secara sembuh sendiri dalam 6 bulan tanpa menjalani pengobatan apa pun. Sedangkan 55-85% penderita dapat terkena

infeksi HCV kronis. Bagi yang terkena infeksi HCV kronis, 15-30% berisiko mengalami pengerasan hati atau sirosis yang terjadi dalam kurun waktu 20 tahun. Penyakit infeksi HCV ini bisa ditularkan melalui berbagai hal. Setidaknya ada lima cara penularan virus HCV yang umum terjadi, yaitu: l Pengunaan instrumen medis, HCV akan menular saat Anda menggunakan instrumen medis yang terkontaminasi oleh virus HC. Karena itu pastikan instrumen medis yang Anda gunakan bebas HCV atau dalam kondisi baru. l Penggunaan jarum

Namun HCV tidak ditularkan melalui Air Susu Ibu (ASI), makanan atau minuman, atau dengan kontak fisik seperti memeluk, mencium atau berbagi makanan dan minuman dengan orang yang terinfeksi. Hepatitis C dapat disembuhkan dengan obat antivirus dengan tingkat keberhasilan 50-90%. Dan tingkat keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh genotipe virus serta pengobatan yang digunakan. Pengobatan ini juga menurunkan risiko terjadinya sirosis dan kanker hati. [prima restri/berbagai sumber]

PERJALANAN PENYAKIT HEPATITIS C Masa inkubasi HCV pada seseorang yang terinfeksi adalah 2 minggu sampai 6 bulan dengan kronologis sebagai berikut: l HCV memasuki aliran darah dan menempel pada sel-sel hati dan mulai bereproduksi. l Virus baru dibentuk di sel hati yang sudah terinfeksi dan masuk ke aliran darah, lalu melekat dan menginfeksi sel hati lainnya yang akan

PERMENKES TENTANG HEPATITIS TINGGINYA jumlah penderita Hepatitis C yang meninggal dunia mendorong Kementrian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan(Permenkes) 53/2015 tentang hepatitis. Permenkes yang berisi pedoman program penanggulangan hepatitis yang mencakup upaya promotif, preventif, diagnosa dini, kuratif, hingga rehabilitatif ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek pada pada 15 Juli 2015 lalu. “Selain membuat pedoman program, dari Permenkes ini juga akan dibuat pedoman klinis yang meliputi pedoman laboratorium, tatalaksana kasus, dan juga pengobatan,” kata Direktur

menyebabkan peradangan hati. Pada tahap ini disebut tahap hepatitis akut. Hepatitis akut 20% diantaranya akan dan sisanya 80% masuk ke tahap infeksi kronis. l Peradangan hati, bila terjadi menahun atau kronis perlahan-lahan merusak dan membunuh sel hati atau dikenal sebagai proses fibrosis atau pembentukan jaringan parut pada hati. l Fibrosis tahap lanjut atau sirosis yang ditandaid dengan sangat menurunnya fungsi hati. Hati menyusut dan struktur internal dalam aliran darah pada hati terganggu dan menjadi faktor utama timbulnya kanker hati. l Kanker hati, sebanyak 25% dari kasus kanker hati disebabkan Hepatitis C yang tidak diobati. Sejak

Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) Kemkes, Sigit Priohutomo, di Jakarta beberapa waktu lalu. Sigit berharap dengan adanya Permenkes tentang hepatitis dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hepatitis yang berdampak pada penurunan kejadian hepatitis. Selain hepatitis C, dalam Permenkes ini juga didorong pemberian vaksin Hepatitis B dan Imunoglobulin kepada bayi dari ibu positif Hepatitis B dalam waktu kurang dari 24 jam setelah dilahirkan. ‘’Ini sangat penting agar anak tersebut tidak tertular virus Hepatitis B dari ibunya,” tambah Sigit. Khusus Hepatitis B yang gejalanya tak nampak maka Kemkes mendorong setiap ibu hamil untuk melakukan skrining Hepatitis B yang dianjurkan dilakukan sebelum program hamil. terinfeksi hingga terjadi kanker hati memiliki rentan waktu berbeda antara 15-20 tahun yang dipengaruhi oleh kondisi, kebiasaan, genotype virus dan pengobatan yang dijalani.


WWW.LIVESTRONG.COM, THEALBIONCENTRE.ORG.AU, HTTP://HARMREDUCTION.ORG

suntik, terutama penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau digunakan secara bergantian. l Tindik, virus HCV mudah menginfeksi pada tindik pada telinga, hidung, bagian tubuh lain serta tato dan cukur dengan alat yang tidak steril. l Transfusi darah, penerima transfusi atau produk darah sebelum tahun 1992 atau dengan sumber yang belum di-skrining rentan terinfeksi HCV. l Aktivitas seksual yang tidak terproteksi atau penularan pada bayi dari ibu yang terinfeksi.

INFO SEHAT

Kenali Gangguan Mata Pada Anak

P

KELAINAN REFRAKTIF

AMBLIOPIA ATAU MATA MALAS

Kelainan ini merupakan ketidaknormalan bentuk mata yang menyebabkan terjadinya salah bias dan menyebabkan pandangan menjadi kabur. Gangguan mata ini bisa berupa rabun dekat, rabun jauh, dan silinder. Faktor genetik dan kebiasaan buruk menjadi penyebab kelainan mata ini. Gejala yang sering ditunjukkan penderita ganggaun refraktif adalah kerap menyipitkan mata saat menatap objek dari jarak jauh atau dekat.

Gangguan ambliopia disebabkan berbagai faktor yang mengakibatkan otak hanya memproses informasi visual dari satu mata yang dominan. Akibatnya, anak mengalami gangguan pada perkembangan penglihatannya. Bahkan anak bisa kehilangan penglihatan secara permanen bila tidak segera ditangani. Anda harus waspada bila kedua mata anak tidak bergerak bersamaan, anak cenderung memiringkan kepala untuk melihat sesuatu, dan memiliki kelopak mata yang turun.


CHARLOTTESMARTYPANTS.COM,

englihatan melalui indera mata memiliki peran penting pada tumbuh kembang anak. Sehingga gangguan yang terjadi pada penglihatan anak bisa berdampak pada perkembangannya jika tidak segera ditangani. Memeriksakan kondisi kesehatan mata secara rutin mungkin bisa menjadi alternatif para orangtua untuk menghindari masalah mata berkelanjutan pada anak. Orangtua harus lebih proaktif memperhatikan kondisi anak, karena seringkali anak belum menyadari adanya gangguan kesehatan pada dirinya. Deteksi awal bisa dilakukan oleh orangtua, salah satunya dengan memahami apa saja gangguan mata pada anak seperti dikutip dari www.kompas.com dan www.parents.com.

Pemeriksaan mata pada anak sudah dimulai sejak ia dilahirkan. Apa saja pemeriksaan mata sejak anak dilahirkan? l Saat lahir, si kecil wajib melalui pemeriksaan dasar kesehatan mata oleh dokter anak di rumah sakit. l Pada bayi lahir dengan risiko tinggi (termasuk yang lahir prematur), bayi yang lahir di keluarga memiliki riwayat masalah mata dan juga bayi lahir dengan kondisi mata yang tidak normal wajib diperiksa oleh dokter mata. l Pada tahun pertama kehidupan si kecil, seluruh anak wajib melakukan pemeriksaan rutin kesehatan mata oleh dokter anak. l Saat usia 3,5 tahun, anak wajib menjalani skrining kesehatan mata dan tes ketajaman visual yang dilakukan oleh dokter anak.

WWW.PLAYBUZZ.COM

PEMERIKSAAN MATA

l Saat usia 5 tahun, anak wajib di cek penglihatannya dan juga kesejajaran matanya. Jika tidak memenuhi salah satunya segera periksa ke dokter mata. l Setelah usia 5 tahun, skrining rutin sebaiknya dilakukan di sekolah atau dokter umum. Gejala juling dan sering sakit kepala bisa terdeteksi

lebih dini dan biasanya guru di kelas bisa mengetahuinya karena berkolerasi dengan perkembangan daya tangkap pelajaran. l Anak yang menggunakan kaca mata atau lensa kontak wajib diperiksa rutin untuk melihat apakah ada perubahan dalam penglihatannya.l

TANDA-TANDA GANGGUAN MATA Gangguan mata pada anak bisa dikenali dengan tandatanda berikut: l Sering menggosok mata l Sensitif pada cahaya l Fokus penglihatan minim l Sulit mendeteksi keberadaan benda l Pergerakan bola mata tidak normal (setelah usia 6 bulan) l Mata merah kronis l Mata berair kronis l Pupil mata putih dan bukan hitam

Kondisi mata juling biasanya terlihat saat kedua mata tidak berada dalam posisi yang sejajar. Jika tidak ditangani gangguan mata ini bisa menyebabkan ambliopia. Ada beberapa bentuk gejala strabismus: 1. Esotropia yakni satu atau kedua mata mengarah ke hidung. 2. Eksotropia yakni satu atau kedua mata mengarah keluar. 3. Hipertropia yakni satu atau kedua mata menatap ke atas. 4. Hipotropia, kebalikan dari hipertropia.l

SG.THEASIANPARENT.COM

STRABISMUS ATAU JULING

l Kesulitan membaca tulisan di papan tulis l Juling l Kesulitan membaca l Seringkali duduk terlalu dekat dengan televisi.l

Saat usia sekolah, tandatanda lain yang juga harus diperhatikan meliputi: l Tidak bisa melihat benda pada jarak tertentu


INFO SEHAT

Gejala Dehidrasi Saat Lari

L

ari menjadi salah satu jenis olahraga yang bisa dibilang mudah dan murah. Lari juga menjaga kesehatan jantung dan kebugaran tubuh. Dan jenis olahraga seperti olahraga pada umumnya memicu produksi keringat yang banyak. Untuk itu memenuhi kebutuhan cairan tubuh selama berlari menjadi hal yang penting. Jika cairan tidak tubuh tidak terjaga maka dehidrasi akan terpicu. Dehidrasi adalah gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh. Hal ini terjadi karena pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukan. Seperti dikutip dari www.menshealth.com.id, gangguan kehilangan cairan tubuh ini dibarengi dengan gangguan keseimbangan zat elektrolit tubuh. Dehidrasi terjadi karena kekurangan zat natrium, kekurangan air, dan kekurangan keduanya. Dehidrasi terbagi dalam tiga jenis berdasarkan penurunan berat badan, yaitu dehidrasi ringan (jika penurunan cairan tubuh 5 persen dari berat badan), dehidrasi sedang (jika penurunan cairan tubuh antara 5-10 persen dari berat badan), dan dehidrasi berat (jika penurunan cairan tubuh lebih dari 10 persen dari berat badan). Selain mengganggu keseimbangan tubuh, pada tingkat yang sudah sangat berat, dehidrasi bisa berujung pada penurunan kesadaran, koma, bahkan kematian. Penyebab tersering dehidrasi diantaranya intens, muntah, demam, atau berkeringat yang berlebihan. Berikut ini tanda-tanda dehidrasi ketika Anda berolahraga lari:


MULUT KERING

Salah satu tanda-tanda dehidrasi adalah mulut kering. Kadang-kadang di tengah-tengah aktivitas lari, dehidrasi juga dapat menyebabkan sakit kepala.

SULIT BERKONSENTRASI

DETAK JANTUNG LEBIH CEPAT

Jika kita merasa mulai sulit fokus dan berkonsentrasi ketika berlari, itu berarti kita sedang mengalami dehidrasi. Hentikan aktivitas lati dan minumlah air sebanyak mungkin.

Dehidrasi semakin berat membuat jantung berdenyut lebih cepat. Air harus segera diminum dan jika perlu, Anda harus segera mencari bantuan medis.

PUSING

LELAH BERHARI-HARI

NYERI OTOT

BUANG AIR KECIL

Efek negatif selanjutnya dari dehidrasi adalah saat urine yang keluar sangat sedikit ketika buang air kecil. Jika dibiarkan, tubuh berisiko menderita kerusakan ginjal.

Terkadang, tekanan darah menurun drastis akibat dehidrasi. Jika kepala menjadi pusing dan tubuh mulai bergetar, kembalikan kondisi tubuh menjadi normal kembali dengan minum sebanyak mungkin.

Biasanya lelah setelah lari hanya berlangsung beberapa jam. Tetapi ketika kita mengalami lelah selama berhari-hari, itu berarti mengalami dehidrasi.

WWW.POSICHIRO.COM

Lari dengan posisi yang benar tidak akan membuat tubuh kita sakit. Namun, jika mengalami nyeri otot padahal posisi berlari kita sudah benar, bisa saja disebabkan karena kita mengalami dehidrasi.


PERISTIWA

KOMITMEN KEMENKES BANTU DARURAT ASAP

B

eberapa waktu lalu Menteri Kesehatan Prof. Nila F. Moeloek menyatakan telah terjadi situasi darurat kesehatan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. “Darurat kesehatan, iya. Ini tidak bisa dibiarkan. Dari data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang telah kami terima, bagi kami sekarang telah terjadi darurat kesehatan. Kami minta Gubernur tanggap darurat supaya Pemerintah Pusat bisa bantu,” tegasnya. Menkes mengatakan status darurat kesehatan ditetapkan ketika Pemerintah Daerah menyatakan perlu dukungan

untuk mengatasi masalah di wilayahnya sendiri. Saat itulah, Pemerintah Pusat wajib mengulurkan bantuan. Untuk mengatasi kondisi darurat kesehatan ini, Kementerian Kesehatan telah


mengirimkan bantuan logistik maupun tenaga. Bantuan yang dikirimkan berupa 33,8 ton alat medis, obat, masker, oxycan; 11 ton makanan tambahan; serta 11 unit penjernih air.Bantuan tersebut

dikirimkan ke Provinsi: Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara.

Jumpa Pers tentang kabut asap yang di dihadiri oleh Menko Polhukam, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, KAPOLRI, KASUM TNI.

Rakortas Evaluasi Bencana Kabut Asap oleh Kemenkopolhukam dan Kemenko PMK beserta Menkes dan beberapa pejabat tinggi negara di Jakarta.

Menurut Menkes, semua bantuan yang dikirimkan berasal dari dana operasional Kemenkes. Sedangkan untuk obat-obatan dan sejumlah alat kesehatan diambil dari cadangan Kemenkes. Kemenkes juga mendistribusikan 125 ribu masker per kabupaten atau kota, di 97 kabupaten atau kota. Menkes juga menyebutkan bahwa telah disediakan tenda isolasi di 5 Provinsi yaitu Kalteng, Riau, Sumsel, Kalsel, Kalbar. Di masing-masing tenda tersebut sudah ada dokter yang siap menangani warga yang membutuhkan pelayanan medis. Tenda tersebut dilengkapi dengan pendingin udara dan air purifier di daerah - daerah tersebut. Selain itu, Kemenkes telah mengirimkan 9 unit Tim Kesehatan dari berbagai rumah sakit vertikal. RS yang baru saja mengirimkan

tim kesehatanyann adalah RS Hasan Sadikin Bandung. Bantuan tenaga medis yang berangkat terdiri dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anak dan perawat. Mereka bertugas di Kabupaten Pulang Pisang Kalimantan Tengah mulai 25 Oktober 2015. Sementara

rumah sakit vertikal lainnya yang juga mengirimkan tenaga medis yaitu RS. Fatmawati, RSCM, RS Persahabatan, RS Sardjito, RS. Karyadi, RS. Muhamad Husain, RS. Adam Malik, dan RS. Jamil Padang. Selain bantuan medis, Menkes menilai pentingnya

melakukan edukasi ke masyarakat yang terdampak asap. Untuk itu Pemerintah akan secepatnya membuat film edukasi kesehatan di televisi lokal. Pemerintah juga akan mendistribusikan poster dan pamflet agar warga paham dampak asap terhadap kesehatan.l

Menkes Melepas Tim Kesehatan Kabut Asap ke Provinsi Riau.


PERISTIWA

Menkes RI memberikan bantuan MP ASI dan Masker kepada kepala Dinas Palangkaraya, Kalteng.

37,806.4 TON BANTUAN TELAH DIKIRIMKAN KE DAERAH TERKENA ASAP

K

ementerian telah mengirimkan bantuan logistik dan tenaga kesehatan guna menanggulangi dampak kesehatan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan. Sampai dengan 26 Oktober 2015, Kemenkes telah mengirimkan 37,806.4 ton bantuan terdiri tediri dari obat – obatan, masker, Oxycan, MP ASI, dan PMT Ibu Hamil. Bantuan tersebut dikirimkan ke Provinsi: Aceh, Kepulauan

Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Selain itu, kemenkes juga mengirinkan tenda yang dilengkapi dengan pendingin udara dan air purifier di daerah - daerah tersebut. Selain itu, Kemenkes telah mengirimkan 9 unit Tim Kesehatan dari berbagai rumah sakit vertikal. RS yang baru saja mengirimkan tim kesehatanyann adalah


RS Hasan Sadikin Bandung. Bantuan tenaga medis yang berangkat terdiri dari Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Anak dan perawat. Mereka bertugas di Kabupaten Pulang Pisang Kalimantan Tengah mulai 25 Oktober 2015. Tim kesehatan lainnya telah diberangkatkan ke Provinsi terdampak sebelumnya berasal dari RS Persahabatan, RS Cipto Mangun Kusumio, RSUP Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, RSUP Adam

Malik, RSUP M Djamil, RSUP Karyadi, RSUP Sardjito,RSUP dr. Wahidin Soedirohusodo dan juga tim kesehatan dari Kemenkes RI Pusat. Kemenkes terus mengimbau warga masyarakat di wilayah terdampak kabut asap untuk mengurangi aktivitas di luar rumah bila indeks standar pencemaran udara (ISPU) sudah di atas 400. Untuk mengurangi dampak asap di dalam rumah, dianjurkan agar ventilasi rumah ditutup dengan kain basah supaya partikel yang ada di dalam asap tidak masuk. Khusus untuk bayi, tidak keluar rumah ketika ISPU di atas angka 50. Sementara ISPU di atas 200 juga tidak sehat bagi anak di bawah 12 tahun, ibu hamil, orang lanjut usia, dan orang yang punya penyakit kronis. [P]

Menkes RI menyambangi tenda kesiapsiagaan dalam menanggulangi kabut asap Palangkaraya.

KEMENKES TERUS KIRIM BANTUAN TANGGULANGI DARURAT ASAP

M

enteri Kesehatan Prof. Nila F. Moeloek menyatakan saat ini telah terjadi situasi darurat kesehatan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. Pernyataan ini disampaikan saat jumpa pers di Kantor Kemenkes, Jakarta (22/10). “Darurat kesehatan, iya. Ini tidak bisa dibiarkan. Dari data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang telah kami terima, bagi kami sekarang telah terjadi

darurat kesehatan. Kami minta Gubernur tanggap darurat supaya Pemerintah Pusat bisa bantu,” tegasnya. Menkes mengatakan status darurat kesehatan ditetapkan ketika Pemerintah Daerah menyatakan perlu dukungan untuk mengatasi masalah di wilayahnya sendiri. Saat itulah, Pemerintah Pusat wajib mengulurkan bantuan. Untuk mengatasi kondisi darurat kesehatan ini, Kementerian Kesehatan telah mengirimkan bantuan logistik maupun tenaga. Bantuan yang dikirimkan berupa 33,8 ton alat medis, obat, masker, oxycan; 11 ton

makanan tambahan; serta 11 unit penjernih air. Sementara untuk tenaga kesehatan telah dikirimkan 2 dokter spesialis anak dan Paru/Penyakit Dalam, 2 dokter umum dan 1 perawat masing-masing dari RS. Fatmawati, RSCM, RS Persahabatan, RS Sardjito, RS. Karyadi, RS. Hasan Sadikin, RS. Muhamad Husain, RS. Adam Malik, dan RS. Jamil Padang. Menurut Menkes,

semua bantuan yang dikirimkan berasal dari dana operasional Kemenkes. Sedangkan untuk obatobatan dan sejumlah alat kesehatan diambil dari cadangan Kemenkes. “Kami akan distribusikan kembali 125 ribu masker per kabupaten/kota, di mana ada 97 kabupaten/kota yang akan mendapatkannya,” tambah Menkes. Menkes juga menyebutkan bahwa saat ini telah menyediakan tenda isolasi di 5 Provinsi yaitu Kalteng, Riau, Sumsel, Kalsel, Kalbar. Di masingmasing tenda tersebut sudah ada dokter yang siap menangani warga yang membutuhkan pelayanan medis. Selain bantuan medis, Menkes menilai pentingnya melakukan edukasi ke masyarakat yang terdampak asap. Untuk itu Pemerintah akan secepatnya membuat film edukasi kesehatan di televisi lokal. Pemerintah juga akan mendistribusikan poster dan pamflet agar warga paham dampak asap terhadap kesehatan. [P]

Menkes RI menyambangi salah satu pasien ISPA kabut Asap di Puskesmas Pahandut Palangkaraya, Kalteng.


PERISTIWA

LARANGAN AKTIVITAS KARENA ASAP

M

enteri Kesehatan Prof. Nila F. Moeloek kembali mengingatkan agar warga masyarakat di wilayah terdampak kabut asap untuk mengurangi aktivitas di luar rumah bila indeks standar pencemaran udara (ISPU) sudah di atas 400. Selama di rumah, Menkes menganjurkan agar ventilasi lebih baik ditutup dengan kain basah agar partikel yang ada di dalam asap tidak masuk. Khusus untuk bayi, Menkes meminta agar tidak keluar rumah ketika ISPU di atas angka 50. “Sementara ISPU di atas 200 juga tidak sehat bagi anak di bawah 12 tahun, ibu hamil, orang lanjut usia, dan orang yang punya penyakit kronis,” tambah Menkes. Kepala Pusat Penanggulangan Krisis

Kesehatan dr. Ahmad Yurianto menyatakan terjadi peningkatan indeks standar pencemaran udara (ISPU) di wilayah terpapar asap. “ISPU pada hari ini, Riau 370, Jambi 857, Sumatera Selatan 380, Kalimantan Barat 459, Kalimantan Selatan ini paling baik 78, dan Kalimantan Tengah 700,” terangnya saat jumpa pers di kantor Kemenkes, Jakarta (22/10). Disampaikan pula, Kementerian Kesehatan juga mencatat terjadinya kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam seminggu terakhir. “Dari seminggu terakhir kenaikan berkisar 500 orang perminggu,” ujar Ahmad. Dalam menanggulangi gangguan kesehatan akibat asap, Kemenkes menggandeng Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan perhimpunan dokter paru Indonesia untuk serius


memberikan pelayanan kesehatan terutama kepada anak yang rentan terkena infeksi akibat asap. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan menyarankan agar warga mengevakuasi bayi ke rumah singgah yang sudah disiapkan karena memiliki AC dan saluran air bersih. Menteri Kesehatan Prof. Nila F. Moeloek menyatakan saat ini telah terjadi situasi darurat kesehatan akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan. Untuk mengendalikan dampak kesehatan, Kemenkes telah mengirimkan bantuan logistik maupun tenaga. Bantuan yang dikirimkan berupa 33,8 ton alat medis, obat, masker, oxycan; 11 ton makanan tambahan; serta 11 unit penjernih air. Sementara untuk tenaga kesehatan telah dikirimkan 2 dokter

spesialis anak dan Paru/ Penyakit Dalam, 2 dokter umum dan 1 perawat masingmasing dari RS. Fatmawati Jakarta, RSCM Jakarta, RS Persahabatan Jakarta, RS Sardjito Yogyakarta, RS. Karyadi Semarang, RS. Hasan Sadikin Bandung, RS. Muhamad Husain Palembang, RS. Adam Malik Medan, dan RS. Jamil Padang. “Kami akan distribusikan kembali 125 ribu masker per kabupaten/kota, di mana ada 97 kabupaten/kota yang akan mendapatkannya,” tambah Menkes. Menkes juga menyebutkan bahwa saat ini telah menyediakan tenda isolasi di 5 Provinsi yaitu Kalteng, Riau, Sumsel, Kalsel, Kalbar. Di masingmasing tenda tersebut sudah ada dokter yang siap menangani warga yang membutuhkan pelayanan medis. [P]

MENKES CANANGKAN GERAKAN CERDAS GUNAKAN OBAT

M

enteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) mencanangkan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat) saat membuka pameran pembangunan kesehatan Nasional tahun 2015 di JIExpo Kemayoran. Jakarta pada 13 November 2015 lalu. Gerakan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat secara benar. Selain itu juga meningkatkan kemandirian dan perubahan perilaku masyarakat dalam

memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat secara benar serta meningkatkan penggunaan obat secara rasional Melalui Gema Cermat, jelas Menkes, pemerintah bersama masyarakat berupaya mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. ‘’Kami ingin masyarakat menggunakan obat secara rasional. Minimal, dengan tidak menggunakan obat antibiotik tanpa resep dokter,’’ jelas Menkes. Menkes melanjutkan, kurangnya pemahaman

masyarakat dan informasi dari tenaga kesehatan menyebabkan masyarakat menggunakan antibiotik tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Persepsi masyarakat salah dan banyaknya masyarakat yang membeli antibiotik secara bebas tanpa resep dokter yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya masalah resistensi antibiotik.

Penjualan Obat Bebas

Penggunaan obat bebas secara berlebihan atau over dosis, kejadian efek samping maupun interaksi obat atau penyalahgunaan obat, seringkali terjadi

pada masyarakat sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan baru. Sementara informasi obat yang tercantum pada kemasan obat, sering tidak diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Selain itu, kasus penjualan kembali obat dari limbah rumah tangga yang pernah terjadi di DKI Jakarta disebabkan karena masyarakat belum memahami cara penyimpanan dan pembuangan obat secara benar di rumah tangga. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan bahwa 35,2% rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi. Dari 35,2% rumah tangga yang menyimpan obat, 35,7% diantaranya menyimpan obat keras dan antibiotika, 27,8% di antaranya menyimpan antibiotik, dan 86,1% antibiotik tersebut diperoleh tanpa resep. Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Dirjen Kemenkes, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes mengatakan, Kemenkes juga akan melakukan intervensi kepada kurikulum pendidikan dan sosialisasi di fasilitas kesehatan. “Karena di fasilitas kesehatan bukan hanya ada dokter saja, tapi ada perawat yang juga ikut memberikan pelayanan kesehatan. Nah ini juga kita bangun pengertiannya, jadi ada tanggung jawab pada bidan dan perawat. ketika dia menggunakan obat, gunakanlah secara baik, sesuai dengan aturan” ujar dr. Untung. [P]


PERISTIWA

MENKES SAMPAIKAN DUKA CITA KE KELUARGA dr. ANDRA

M

enteri Kesehatan, Nila Moeloek menyampaikan secara langsung duka cita kepada kedua orangtua seusai penyerahan jenazah dr. Dionisuis Giri Samudra (Andra, 24th) di Bandara Soekarno Hatta pada 13 November 2015 lalu. Selain turut berbelasungkawa, Menkes juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada dokter internship yang biasa dipanggil dr. Andra itu selama pengabdiannya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kepulauan Aru. Pada 13 November 2015, jenazah dr. Andra tiba di Jakarta dari Dobo, Kab. Kepulauan Aru, Maluku. Sebelum jenazah dikembalikan kepada keluarga, diadakan upacara serah terima dari Bupati Kabupaten Kepulauan Aru kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan menyerahkan secara resmi jenazah dokter Andra kepada pihak keluarga. Upacara serah terima jenazah dilakukan di Terminal Gedung RPX


Anggota KIDI adalah sebagai berikut: 1). dr. NurAbadi. MM. M.Si – ARSADA 2) dr. WawangSukaryaSp.OG, MARS-KKI 3) dr. ChairulRadjabNasution, Sp.PD, Finasim-Kemenkes 4) dr. AsjikinIman, MHA-Kemenkes 5) dr. AdibKhumaedi, Sp.Orth- PB IDI 6) dr. HermienWidjajati. Sp.A-Kemenkes 7) dr. Daeng M. faqih, MHKes- PB IDI 8) dr. Abraham Andi Padlan Patarai-Kolegium Dokter 9) dr. Emil S Moerad, Sp. P- Asosiasi institusi pendidikan

Terminal Kargo Bandara Soekarno Hatta, Banten. “Dokter Andra kami anugerahkan penghargaan Ksatria Bakti Husada Arutala atas jasanya melayani pasien di daerah pedalaman. Kami tahu, daerah timur medannya lebih berat. Itu tantangan sendiri bagi anak kami, dokter Andra”, kata Usman Sumantri dalam sambutannya saat upacara serah terima jenazah. Seusai upacara penyerahan jenazah, Menkes didampingi Sekretaris Jenderal dan pejabat kesehatan lainnya melepaskan jenazah dr. Andra untuk disemayamkan di rumah duka, di Pamulang, Tangerang Selatan. dr. Dionisius Giri Samudra adalah seorang dokter yang sedang melaksanakan program Internship di RSUD Cenderawasih Dobo, Kepulauan Aru, Propinsi Maluku. Dokter lulusan Universitas Hassanudin meninggal pada hari Rabu (11/11) pukul 18.18 WIT di RS Bumi Cendrawasih, Kabupaten Dobo. Almarhum didiagnosa menderita

penyakit yang diakibatkan oleh virus campak dengan komplikasi infeksi otak (ensefalitis) dan Pneumonia. [P] yang bertugas memantau pelaksanaan di daerah. Kemenkes sebagai institusi yang diberikan amanat penyelenggaraan program internsip berupaya terus menerus melakuan perbaikan program. Salah satunya adalah meningkatkan bantuan biaya hidup (BBH) Internsipdari Rp.1,2juta per bulan menjadi Rp 2,5 juta per bulan. Saat ini tengah diupayakan naik kembali tahun 2016 dengan ditambah komponen bantuan iuran jaminan kesehatan. Evaluasi internsip telah dilakukan tahun 2013 oleh FKUI, FK Unair dan FK UGM bekerjasama dengan Badan Litbangkes Kemenkes. Hasil evaluasi telah dipaparkan dalam RDP Kemenkes dengan Komisi IX DPRI RI tgl 24 Juni 2013 dengan rekomendasi dari DPR agar Program Internsip dilanjutkan karena mematangkan dokter dalam pelayanan kesehatan dan untuk menjamin keselamatan pasien.l

FAKTA TENTANG INTERNSHIP l Internship adalah pemahiran dan pemandirian dokter baru lulus pendidikan untuk penyelarasan hasil pendidikan dengan kondisi di lapangan. Untuk kepentingan para dokter agar sudah siap dan mahir kelak ketika praktik mandiri. l Internship merupakan konsekuensi UU Praktik Kedokteran. Hanya dokter yang boleh praktek dokter. Kurikulum pendidikan kedokteran berbasis kompetensi (KBK), mengikuti UU Praktik Kedokteran, jadi penambahan pendidikan profesi dapat setara dengan seluruh pendidikan dokter di masa lalu. Program internship sebagai satu tahap lagi untuk pemahiran dan pemandirian dokter diwajibkan oleh World Federation Of Medical Education lembaga pendidikan dokter di bawah WHO l Internship diinisiasi dan dikembangkan oleh Dikti dan Kolegium Dokter Indonesia melalui Proyek HWS Dikti sejak tahun 2003. Studi orientasi Ditjen Dikti saat dipimpin Fasli Jalal dan Kolegium Dokter Indonesia ke Australia, Inggris, Belanda dan Singapura merekomendasikan adanya internship bagi dokter. l Modul-modul internship kemudian disiapkan oleh Kolegium Dokter Indonesia dan pelaksanaan diserahkan ke Kementerian Kesehatan karena pendanaan dan sarana rumah sakit atau Puskesmas merupakan domain Kemenkes. l Karena berstatus magang atau In House training maka dokter internship mendapat Bantuan untuk Biaya Hidup (bukan gaji) sebesar Rp.2.500.000 per bulan yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing oleh KPPN Kementerian Keuangan. Selain itu sebagian besar dokter internship mendapatkan insentif tambahan dari Pemda yang berkisar antara Rp 1 juta sampai dengan Rp 6 juta setiap bulan tergantung kemampuan daerah. l Berdasarkan UU Dikdokpasal 7 ayat 8. Internship diselenggarakan oleh Kemristekdikti, Kemenkes, PB IDI, Asosiasi Rumah Sakit, dan Asosiasi Pendidikan dana KKI. Sehingga Internsip adalah tanggung jawab bersama seluruh stakeholder tersebut. l Pengelola internsip secara teknis adalah Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) yang anggotanya adalah perwakilan dari PB IDI, Kolegium Dokter Indonesia, Kemenkes, ARSADA, dan AIPKI. l Rumah Sakit dan Puskesmas yang dijadikan wahana internsip telah disurvei kelayakannya oleh KIDI. Pendamping juga sudah dilatih oleh KIDI dengan akreditasi oleh Kemenkes. l Setiap Provinsi memiliki perwakilan KIDI


PERISTIWA

Hari Kesehatan Nasional ke -51 tahun 2015

GENERASI CINTA SEHAT BANGUN NEGERI

M

enteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-51 yang jatuh pada tanggal 12 November 2015 lalu. Pada peringatan tahun ini, Kementrian Kesehatan menagangkat tema Indonesia Cinta Sehat: Generasi Cinta Sehat, Siap Membangun Negeri. “Generasi cinta sehat adalah kita semua. Bangsa Indonesia dari berbagai usia, bayi, Balita, anak, remaja, dewasa dan Lansia turut

serta dalam pembangunan kesehatan,’’ ujar Menkes di hadapanjajaran pimpinan dan karyawan Kementerian Kesehatan, Perwakilan Rumah Sakit Veritkal, BUMN Kesehatan dan Lintas sektor lainnya, di halaman parkir Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Oleh karenanya, lanjut Menkes, perlu mengingat kembali bahwa sehat itu harus dijaga, bergaya hidup sehat serta berpartisipasi aktif dalam jaminan kesehatan nasional untuk dapat mencapai layanan kesehatan yang kuat.


Tiga Pilar Program Indonesia Sehat Menkes menegaskan bahwa Kemenkes berkomitmen untuk mewujudkan kualitas Hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Hal ini seperti tertuang dalam prioritas Pembangunan Kesehatan periode 2015 – 2019 melalui Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar. Pilar pertama, paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan

dalam pembangunan kesehatan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pilar kedua, penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan pendekatan continuum of care, intervensi berbasis risiko kesehatan. Dan pilar ketiga, jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Kartu Indonesia Sehat, dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya. Upaya tersebut, jelas Menkes difokuskan pada empat program prioritas yaitu: percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi, perbaikan gizi khususnya stunting, di samping juga memperhatikan penurunan prevalensi penyakit akibat infeksi dan pencegahan penyakit tidak menular melalui perubahan

perilaku keluarga, dan masyarakat khususnya dalam pengenalan diri terhadap risiko penyakit. “Peringatan HKN ke 51 ini tentu merupakan momen untuk berbagi tantangan dan menguatkan komitmen, meningkatkan tekad dan semangat kita semua, untuk lebih memberi makna pada masyarakat akan pentingnya kesehatan. Semangat melayani, semangat menggerakkan, semangat untuk mampu menangkap aspirasi masyarakat, semangat memandirikan dan memberdayakan, dalam pencapaian derajat kesehatan harus menjadi konsep pembangunan nasional kita” tegas Menkes. Untuk itu sejalan dengan tema HKN ke-51, Menkes meminta perhatian seluruh jajaran kesehatan dan lintas sektor agar orientasi pembangunan kesehatan lebih didorong pada aspek – aspek promotif dan preventif tanpa melupakan aspek kuratif rehabilitatif, melalui pendekatan keluarga dan pendekatan pembangunan kesehatan berbasis continuum of care dari mulai ibu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja, pasangan usia subur sampai lanjut usia. Selain itu Menkes juga meminta untuk membangun kerjasama antar lintas program maupun lintas sektor, akademisi, kepala daerah, pelaku usaha, organisasi

masyarakat dll sebagai bentuk tanggung jawab bersama akan masa depan bangsa, khususnya kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing dengan bangsa lain di muka bumi; dengan akan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan terakhir, Menkes meminta seluruh pihak untuk menumbuhkan

semangat Revolusi Mental di jajaran kesehatan agar dapat menumbuhkan budaya birokrasi yang profesional, transparan, partisipatif, akuntabel dan memiliki kredibilitas yang didasari etika, serta integritas pengabdian yang tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Revolusi mental berarti

meningkatkan integritas, meningkatkan etos kerja, dan selalu bekerja bergotongroyong. Dalam rangkaian peringatan HKN ke51, Kemenkes juga menyenlenggarakan berbagai kegiatan seperti penandatanganan memorandum of understandung (MoU) Kemenkes dengan Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan dan Eksibisi Debat Isu Kesehatan oleh Mahasiswa Universitas Indonesia dan Atmajaya pada 12 November 2015, Pameran Pembangunan Kesehatan pada tanggal 13 – 15 November 2015 di JIEXPO Kemayoran sekaligus Family Gathering di hari terakhir acara pameran.[P]


PERISTIWA

46 PERSEN ALKES BUATAN DALAM NEGERI

S

elama dua hari, 16-17 Oktober 2015, Kementerian Kesehatan menggelar pameran alat kesehatan di Jakarta Convention Center, yang diikuti 91 industri alat kesehatan dalam negeri. Uniknya, pameran tersebut bisa dibilang bernuansa rumah-sakit, karena bagian terbesardi dalam Hall B itu didesain menyerupai “replika” RS, lengkap dengan segala fasilitasnya. Event yang dibuka Menteri Kesehatan Nila Moeloek itu dihadiripula

oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo.Seusai pidato pembukaan, hadirin berkeliling menyaksikan rangkaian alat-alat kesehatan yang ditata layaknya di dalam RS. Menko Darmin Nasution dan Ketua LKPP Agus Prabowo berkeliling didampingi Ibu Menkes. Merekajuga meninjau fasilitas lainnya seperti IGD, ruang operasi, ruang bersalin, kamar bayi,


ICU, NICU, laboratorium, radiologi, haemodialisa, sampai ruang perawatan kelas 1,2,3, VIP, bahkan VVIP. Selain itu, di pameran ini juga terdapat poli kebidanan dan kandungan, mata, serta gigi. Menkes Nila dan rombongan kemudian menyempatkan berkunjung ke ruang riset dan pengembangan yang berisi inovasi kreasi anak bangsa, yang akan diproduksi di masa yang akan datang. Alat kesehatanproduksi dalam negeriyang sudah ready stock di antaranya

hospital furniture, sphyngomamometer dan stethoscope, hand gloves, alat kesehatan elektromedik (infant incubator, nebulizer, dental chair, EKG, fetal doppler, dll), alat kesehatan disposable (syringes, urine bags, masker, dll), medical apparels (gown, bed sheet, dll), dan produk consumable (reagensia, antiseptic, dan band aid). Dalam pidatonya, Menkes mengatakan kebanyakan fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini masih “setia” pada penggunaan alkes buatan luar negeri. 90% Produk Alkes yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri.Sisanya,dengan kategori alkes teknologi menengah kebawah sajalah yang menggunakan alkes produksi dalam negeri.

Padahal, saat ini sekitar 46 persen alkes sudah bisa dihasilkan di dalam negeri. Namun melonjaknya nilai tukar mata uang asing berpengaruh pada meningginya biaya belanja alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga dominasi alat kesehatan impor harus diantisipasi dengan penguatan daya saing industri alat kesehatan dalam negeri yang berbasis penelitian terapan dan pemanfaataan berbagai sumber daya yang ada. Menkes mengatakan, jumlah populasi Indonesia merupakan potensi pasar dalam negeri yang dapat sangat besar. Potensi ini seharusnya dimanfaatkan oleh industri alat kesehatan dalam negeri dalam rangka ketahanan komoditi alat kesehatan. Hal ini sejalan dengan agenda pemberdayaan masyarakat sebagai antisipasi terhadap ketergantungan pada produk luar negeri, sekaligus sebagai proses terstruktur agenda alih teknologi. Menkes Nila mengatakan, pameran ini juga merupakan sarana pengenalan kepada masyarakat luas terhadap ketersediaan alat kesehatan dalam negeri yang telah memiliki daya saing dan sebagian telah diekspor ke mancanegara. Berbagai produk alat kesehatan buatan dalam negeri telah masuk ke dalam e-catalog alat kesehatan. Selain itu, pameran ini juga digunakan sebagai ajang informasi untuk investor terhadap alat kesehatan yang dibutuhkan di fasilitas layanan kesehatan tetapi

belum diproduksi. Menko Perekonomian Darmin Nasution diselasela pencanangan Gerakan Cinta Alat Kesehatan Indonesia dan Pameran Alat Kesehatan Dalam Negeri yang digelar Kementerian Kesehatan di JCC Senayan itu mengemukakan, penggunaan alat kesehatan impor akan menimbulkan ketergantungan yang pada gilirannya akan memberatkan anggaran kesehatan, apalagi pembelian alat kesehatan impor menggunakan kurs dolar. Memang tidak mudah mendorong rumah sakit dan puskesmas menggunakan alat kesehatan produksi dalam negeri. “Untuk itu, bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan akan membuat roadmap sebagai acuan bagi rumah sakit untuk menggunakan alkes dalam negeri,” ungkap Menko Darmin Nasution. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan,

Kementerian Kesehatan bersama jajaran pemerintah, akademisi, peneliti dan masyarakat industri terus berupaya untuk meningkatkan penggunaan produk alat kesehatan dalam negeri agar dapat bersaing di skala nasional dan global. Kalau mau objektif, sudah banyak produk dalam negeri yang dibuat dengan spesifikasi dan kualitas yang tidak kalah, bahkan lebih unggul dari buatan asing. Berdasarkan keyakinan itu mereka berani memberikan garansi pembelian.Banyak produk dalam negeri yang direkomendasikan yang memiliki harga jauh lebih

murah. Sebagian besar produsen alkes buatan dalam negeri sudah melayani pula pesanan secara online, untuk memudahkan pemerataan distribusi alat kesehatan yang berkualitas ke seluruh Indonesia. Toko2 alat kesehatan itu memusatkan penjualan konvensionalnya diJakarta dan Bogor. Mereka menyediakan berbagai kebutuhan alat kesehatan, baik yang levelnya praktis maupun alat berat bagi dunia kesehatan atau kedokteran. Misalnya CT-Scan, USG, X-Ray, hingga peralatan bedah. [P]


BERITADAERAH.CO.ID

PERISTIWA

MENKES: KATARAK ITU KAYAK UBAN

M

enteri Kesehatan, Profesor Nila F. Moeloek mengatakan, meningkatnya kesejahteraan ternyata mendorong bermunculannya banyak kasus penyakit degeneratif bermunculan. Salah satunya katarak. “Setiap tahun ada dua ratus ribu orang Indonesia yang menderita katarak dan 80 persennya berisiko

kebutaan,” paparnya di Kantor Kemenkes Jakarta, Selasa (6/10). “Faktor usia manula sekarang meningkat. Kita harus siap-siap. Nggak ada orang tua yang nggak katarak, sama kaya nggak ada orang tua yang nggak ubanan,” papar Nila di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Selasa (6/10/2015). Nila yang juga berprofesi sebagai dokter spesialis mata ini menyatakan, tidak


ada orang tua yang tidak terkena katarak. Oleh karenanya, Kemenkes bersiap menghadapi demografi manula yang meningkat. Penanggulangan katarak bisa dilakukan dengan cara operasi penggantian lensa pada mata yang mulai berkabut. Adanya lensa buatan yang bisa ditanam, membuat kacamata kini sudah tidak lagi digunakan. Dulu operasinya cukup menakutkan. Dokter mesti membedah mata dengan pisau. Namun dengan teknologi terbaru, operasi sekarang menggunakan sinar laser. Bladeless laser cataract surgery, atau operasi katarak tanpa pisau bedah, yang sudah digunakan sejak tiga tahun silam itu

menggunakan sinar laser berbasis femtosecond yang memotong dengan akurat. Sayatannya sangat minimal, 1,8-2,2 milimeter. Proses pembedahan sekitar sepuluh menit. Mereka bisa membuka perban mata sesampai di rumah. Selain cara pembedahan yang lebih maju, lensa tanam makin berkembang. Sebelumnya, dokter menggunakan lensa monofocal, seperti lensa aspheric yang bisa mengurangi bias, sehingga kualitas penglihatan lebih baik, dan lensa non-aspheric yang masih bias. Sekarang ada lensa multifocal yang bisa mengoreksi penglihatan jauh dan dekat. Maka, jika menderita mata minus atau plus, pasien bisa langsung

WWW.REPUBLIKA.CO.ID

menanamkan lensa sehingga tak perlu memakai kacamata. Dan ada teknologi yang lebih baru lagi, yakni lensa toriq. Lensa ini berfungsi mengoreksi mata silindris. Sehingga pasien yang sebelumnya menderita silindris bisa ikut dikoreksi. Tak perlu menggunakan kacamata lagi. Umumnya, katarak terjadi secara alamiah pada kalangan lanjut usia alias lansia. Namun kerap juga katarak terjadi di usia lebih muda dikarenakan faktor metabolisme seperti diabetes. Sementara itu, dalam setahun ditemukan 200 ribu kasus katarak baru. Namun hanya 50-60 ribu operasi yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena minimnya pengobatan dan terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Karena itu Kementerian Kesehatan membentuk Komite Mata Nasional khusus untuk menghadapi masalah penyakit mata di masyarakat. Penyakit katarak terjadi karena lensa mata berubah

menjadi keruh sehingga mengganggu penglihatan. Perubahan lensa mata ini dapat terjadi karena infeksi, terkena radiasi dan sinar matahari, efek samping dari diabetes, faktor genetik, dan tentunya faktor penuaan. Fokus Komite Mata Nasional adalah mengadakan operasi katarak di pelosok daerah di Indonesia yang belum terjangkau BPJS dan fasilitas kesehatan lainnya. Menurut data Kemenkes,

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah wilayah terbanyak yang menderita katarak,hampir 70 persen warga menderita katarak dan empat persen menderita kebutaan. Selain NTB, provinsi Jawa Barat dan Bali juga menjadi daerah dengan tingkat kebutaan yang tinggi. Selain itu, Nila juga mengakui rendahnya jumlah dan distribusi sumber daya manusiadi daerah-daerah terpencil,dalam hal ini SDM dokter spesialis mata. Masih banyak Puskesmas yang belum mempunyai dokter spesialis mata. Karena itu Nila meminta untuk memperbanyak pelatihan bagi dokter maupun tenaga Puskesmas di bidang kesehatan mata. Ketua Komite Mata Nasional Andy Noya mengatakan, “Saya berpesan kepada dokterdokter di daerah untuk tidak terganggu dengan bakti sosial (baksos) operasi katarak karena dianggap mengganggu periuk nasi mereka. Kan tujuannya ke masyarakat miskin yang

tidak akan mungkin mampu berobat ke dokter spesialis. Dan juga operasi katarak jangan dijadikan objek pencari keuntungan.” Dalam kesempatan lain Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek menjelaskan, “Sejauh ini, pemerintah belum memprioritaskan pengentasan katarak. Karena itu kita masih membutuhkan dukungan swasta dan mitra dalam kegiatan bakti sosial,” kata Menteri, dalam peresmian Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebutaan di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu. Menteri mengatakan, setiap tahunnya, jumlah operasi katarak yang dijalankan mencapai 80 ribu jiwa. Sedangkan jumlah tenaga medis ahli mata di Indonesia baru mencapai 2.325 dokter. Oleh karena itu, Menteri mengapresiasi perusahaan yang peduli dan menjadi mitra pemerintah dalam penyembuhan penyakit katarak dalam bentuk bakti sosial. [p]


PERISTIWA

FOTO POSKO BANJIR TEGOWANU RAIH PENGHARGAAN MENTERI KESEHATAN Rarit Gempari


F

oto merupakan media yang efektif untuk memberikan informasi dan sekaligus mengekspresikan kreatifitas seseorang. Untuk itu dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 51 yang jatuh pada tahun 2015 ini Pusat Komunikasi Publik mengadakan lomba foto dengan tema ‘’Gue Sih Cinta

Sehat’’.Bagi pememang lomba yang terbuka untuk umum ini mendapatkan penghargaan dari Menteri Kesehatan. Pelaksanaan lomba sebagai ajang menggali informasi melalui dokumentasi foto ini berhasil mengumpulkan foto yang mengekspresikan cinta sehat. Tim juri yang terdiri atas Oscar Motuloh,

Beawiharta dan Harmen Mardjunin akhirnya menetapkan tiga pemenang terbaik. Pelayanan Kesehatan Warga di Posko Banjir Tegowanu hasil karya Danung Arifin dari Grobokan menjadi juara pertama, sementara Semangat Untuk Sikat Gigi karya Iman Firmansyah dari Cisaat Sukabumi menjadi juara


PERISTIWA

JUARA DARI GROBOKAN Dari Grobokan ke Jakarta, dari hobi mendapat juara. Itulah yang diucapkan Danung Arifin juara pertama lomba foto Pembangunan kesehatan yang bertema Gue sih Cinta Sehat. Hobi memotret yang ditekuninya sejak umur 7 tahun ini terus berkembang tanpa melalui pendidikan atau kursus bidang fotografi. Ya, belajar sendiri alias otodidak dengan menggunakan kamera yang ada di rumahnya. Ini hadiah pertama yang dia dapatkan. Senang, bangga dan haru tentu saja kata Danung. Kemenangannya ini memicu semangatnya untuk terus dan terus

berkarya. Talenta yang dimilikinya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan kata Danung. Hunting atau berburu foto dengan tema sosial sangat disukainya, sehingga setelah membaca tweeter Sehat Negeriku yang dikelola Pusat Komunikasi Publik, dia langsung memilih hasil-hasil fotonya untuk diikutkan dalam lomba foto ini. Dengan harapan dan keyakinan bakal menang, segera dibuat caption foto tersebut : Pelayanan Kesehatan Warga di Posko Banjir Tegowanu yang kemudian dikirim ke Panitia Lomba. [Rarit Gempari]

kedua dan Bayi dalam Noken hasil jepretan Yusak Totok Krido Saksono dari Tolikara Papua menyabet juara ketiga. Hadiah langsung diserahkan oleh Menteri Kesehatan, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, Sp.M(K) kepada para pemenang pada saat pembukaan pameran foto Pembangunan Kesehatan padatanggal 12 November 2015 lalu di Gedung Adhyatma Kementerian Kesehatan. Berbagai foto terpilih tentang pembangunan kesehatan yang mencerminkan cinta sehat dipamerkan mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 November. Internasional NGO juga tidak ketinggalan ikut berpartisipasi menampilkan foto terbaiknya yang diambil dari daerah sangat terpencil di Kepulauan Mentawai.l



PERISTIWA

MENKES BUKA RAPAT RAKORPOP TAHUN 2015

M

enteri Kesehatan buka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Program di Jakarta, yang berlangsung 30 November – 2 Desember 2015 bertujuan mereviu pelaksanaan programprogram kesehatan yang telah dilaksanakan dan sekaligus membangun pondasi arah kebijakan yang kuat bidang kesehatan untuk tahun 2016 . Dihadapan para peserta,

Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) menyatakan pembangunan kesehatan dalam periode 2015-2019 akan difokuskan pada empat program prioritas, yakni: (1) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi; (2) Perbaikan Gizi Masyarakat, khususnya untuk Pengendalian Prevalensi Balita Pendek (Stunting); (3) Pengendalian Penyakit Menular, khususnya HIV-


AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria; (4) Pengendalian Penyakit Tidak Menular, khususnya Hipertensi, Diabetes mellitus, Obesitas, dan Kanker (Leher Rahim dan Payudara). “Cara menjangkau sasaran di lapangan adalah melalui pendekatan keluarga dengan memanfaatkan Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, tanpa mengabaikan pendekatanpendekatan lain yang

selama ini sudah berhasil dilaksanakan, misal Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat – UKBM”, lanjut Menkes.

Peningkatan Pelayanan JKN

Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan JKN di FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer) Kementerian Kesehatan akan mengupayakan peningkatan jasa bagi petugas di Puskesmas. Untuk itu, kata Menkes, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kita untuk lebih memberikan perhatian khususnya bagi petugas kesehatan di daerah sulit. Marilah kita bersamasama menyusun formulasi jasa pelayanan ataupun dalam bentuk insentif yang sesuai dengan kondisi

petugas di Puskesmas melalui Optimalisasi Kapitasi JKN dan BOK (Biaya Operasional Kesehatan). Dalam laporannya Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes, mengatakan peserta yang diundang pada kegiatan ini adalah peserta dari pusat dan daerah. Untuk peserta pusat meliputi

seluruh pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Kementerian Kesehatan, pejabat pengelola program di Kementerian Kesehatan, dan perwakilan lintas sektor. Adapun peserta daerah terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, Direktur Rumah Sakit Provinsi seluruh Indonesia, dan pejabat pengelola program di Dinas

Kesehatan Provinsi. Tahun ini, Rakorpop memfokuskan pada penyampaian informasiinformasi dan hal baru yang sangat penting untuk diketahui bersama yaitu: (1) Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat Tahun 2015 dan masukan dalam upaya persiapan pelaksanaan Program Indonesia Sehat pada tahun anggaran berikutnya; (2) Rencana implementasi struktur organisasi dan tatalaksana Kementerian Kesehatan yang baru sesuai dengan Permenkes No.64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; (3) Revolusi Mental; Selain itu, (4) Integrasi program dengan pendekatan keluarga sehat; (5) Sustainable Development Goals (SDG’s) serta masukan terkait dengan

upaya pencapaian SDGs; (6) Reformulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pembahasan permasalahan yang selama ini dihadapi selama pelaksanaan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK); (7) Tersosialisasinya hasil survei diet total yang dilaksanakan oleh Badan Litbangkes; (8) Masukan terkait upaya Pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS); dan (9) Diperolehnya masukan terkait upaya pembentukan profesi Dokter Layanan Primer. Pada kesempatan tersebut Menkes memberikan penghargaan Satuan Kerja (Satker) di Kemenkes dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) dan meluncurkan Integrasi Aplikasi Puskesmas dengan P-Care. [P]


[MEDIA UTAMA]

AKB MENURUN

TAPI BELUM MERATA

Menteri Kesehatan, Nila Moeloek, menghimbau kerja sama jaringan masyarakat sipil dengan pemerintah dalam upaya menyukseskan program-program pembangunan, termasuk pembangunan global pasca 2015 atau Sustainable Development Goals (SDG’s). Demikian disampaikan Ibu Menkes dalam Simposium Praktik Cerdas yang digelar pada 19-20 Agustus 2015 di Balai Kartini Jakarta.

30 MEDIAKOM • Edisi 63 • OKTOBER 2015


[MEDIA UTAMA] Angka kematian neonatal (AKN) merupakan penyumbang terbesar AKB. Mengutip SDKI tahun 2012, 59,4% kematian bayi dan 47,5% kematian balita terjadi pada usia neonatal. Kematian neonatal tidak menunjukkan penurunan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Karena itu, AKN harus diturunkan dengan menjamin pertolongan persalinan yang aman dan meningkatkan kesehatan ibu hamil.

tujuan Millenium Development Goals (MDG’s), salah-satunya karena Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih di bawah target. Karena itu, tujuan-tujuan baru akan disepakati dalam SDGs. Diakui Menkes, selama ini organisasi masyarakat sipil telah banyak membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dan memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu dan anak. Dalam Simposium itu dipaparkan sedikitnya 50 best practice dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan organisasi koalisi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, dan remaja.

Dalam Progress Report 2015 yang dikeluarkan PBB untuk urusan anak-anak, UNICEF, Indonesia telah berhasil menurunkan dari 84 kematian per 1.000 kelahiran pada 1990, menjadi 27 kematian balita per 1.000 kelahiran. Laporan ini memasukkan Indonesia kedalam 24 dari 81 negara berpendapatan rendah-menengah yang berhasil menurunkan angka kematian anak berusia dibawah lima tahun hingga dua-pertiganya. Ilustrasinya, lebih dari lima juta anak Indonesia diselamatkan dari kemungkinan meninggal dunia dibanding jika angka kematian tetap seperti pada level di tahun 1990. “Tapi masih ada 150.000 anak Indonesia yang meninggal setiap tahun sebelum merayakan ulang tahun mereka yang kelima,” kata Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia Gunilla Olsson, dalam rilisnya.


Untuk menurunkan angka kematian anak lebih banyak lagi, katanya, kita harus membahas penyebabpenyebab kematian anak yang lebih rumit. Separuh dari kematian balita terjadi pada satu bulan pertama setelah kelahiran, dan biasanya terkait dengan komplikasi akibat kelahiran prematur, asfiksia dan infeksi parah. SILWANUS SUMULE. Kematian ibu tinggi karena masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

NABIRE.NET

S

eperti diketahui, Indonesia ditengarai tidak mencapai beberapa

Timur Belum Merata

Sulitnya menurunkan AKB antara-lain karena belum meratanya persebaran tenaga kesehatan, terutama untuk wilayah Indonesia bagian timur. Lalu belum memadainya fasilitas kesehatan dan tidak adanya akses yang memadai bagi warga terhadap layanan kesehatan. Bila kita mencermati penyebab kematian ibu dan bayi serta akar masalah penyebab kematian

penyusunan rencana dan anggaran program KIA yang strategis. The Lancet, salah satu jurnal ilmiah terkemuka mengidentifikasi 66 macam intervensi yang secara internasional telah terbukti efektif dan mungkin dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan KIA. Berbagai intervensi tersebut juga sudah diterapkan di STEFANUS OZOK. Masalah gizi buruk di Papua belum bisa diintervensi karena berkaitan langsung dengan status ekonomi masyarakat.

TABLOIDJUBI.COM

tersebut, maka tidak ada penyebab/masalah baru sejak MDGs ditetapkan, bahkan sejak puluhan tahun lalu sebelumnya. Sehingga muncul pertanyaan mengapa kita sulit sekali mencapai MDG 4 dan 5? Berbagai konsep ilmiah telah tersedia untuk memecahkan berbagai masalah tersebut dan menjadi pedoman

Indonesia. Sehingga pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa intervensi tersebut belum berjalan dengan baik di Indonesia? Di mana letak permasalahan dalam intervensi KIA di Indonesia? Bagaimana membuat berbagai intervensi tersebut tidak dilakukan secara terpisah, tapi merupakan kesatuan sistem kesehatan? Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Silwanus Sumule mengatakan kematian ibu tinggi karena masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2014 menunjukkan angka 42,76 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pertolongan persalinan kesehatan di Papua sangat buruk, dan menjadi terendah dari semua Provinsi di Indonesia Timur, sementara angka nasional telah

mencapai 90,88 persen. Begitupula pada tingginya angka kematian balita. Angka cakupan imunisasi baru mencapai 55,8 persen, terendah di semua Provinsi Indonesia Timur, sementara angka nasional telah mencapai 89,5 persen. Di Merauke, Kepala Dinas Kesehatan, Stefanus Ozok mengatakan, pihaknya juga masih menyoroti masalah status gizi masyarakat. “Berdasarkan hasil identifikasi Dinkes, wilayah yang masih didera kekurangan gizi, antara lain di Distrik Kimaam, dan Okaba,” ujar Stefanus. Menurutnya, masalah gizi buruk di Papua belum bisa diintervensi karena berkaitan langsung dengan status ekonomi masyarakat. “Selama tidak menunjukan peningkatan yang lebih baik, maka otomatis masalah gizi buruk akan berjalan linear dengan status tersebut,” katanya.[P]


[MEDIA UTAMA]

TURUNKAN AKI-AKB PERLU DUKUNGAN PUBLIK

D

engan kecanggihan teknologi dan dewasa ini, mestinya tidak ada lagi kematian ibu saat melahirkan. Namun di Surabaya, misalnya, jumlah ibu melahirkan yang meninggal telah mencapai 32 korban jiwa hingga September 2015 saja. Tahun lalu, jumlah korbanmencapai 39 jiwa. Menteri Kesehatan Nila Djuwita Farid Moeloek mengakui Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi sehingga belum mencapai target Millenium Development Goals (MDGs).

“Range AKI di Indonesia 278-359 ibu per seratus ribu,” katanya. Masalah kesehatan yang juga masih dihadapi adalah tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), fasilitas kesehatan, sumber daya kesehatan, tenaga dokter puskesmas, tenaga bidan desa, akses air minum, sanitasi, hingga gizi buruk. Menurut data Unicef, satu dari setiap tiga persalinan di tujuh provinsi kawasan timur Indonesia berlangsung tanpa mendapatkan pertolongan dari tenaga kesehatan apapun. Kebanyakan wanita hamil (72 persen) di

KATE DONALD (KIRI). agar SDGs tidak mengulangi kegagalan MDGs di banyak negara adalah memastikan berjalannya akuntabilitas.


Indonesia melakukan kunjungan pertama, tetapi putus sebelum empat kunjungan sebagaimana yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan. Kurang lebih 16 persen perempuan (25 persen dari perdesaan dan 8 persen perempuan perkotaan) tidak pernah mendapatkan pelayanan antenatal selama kehamilan terakhir mereka. Maka Untuk mencapai tujuan pembangunan global pasca 2015 atau Sustainable Development Goals (SDG’s), Menteri Kesehatan, Prof. Nila Moeloekmenyerukan kerja sama pemerintah dengan jaringan masyarakat sipil. Program SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, antara- lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih, sanitasi, status nutrisi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan dan. Di lain kesempatan, Menteri Nila F. Moeloek mengatakan bahwa banyak program yang sudah

berjalan dan sangat strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Satu di antaranya ialah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Lewat JKN, semua kelompok masyarakat, termasuk yang miskin dan rentan, mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan. Terlebih ada pemberlakuan kartu Indonesia sehat (KIS), yang menyempurnakan program JKN. Dengan KIS, cakupan orang miskin dan rentan yang iuran premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatannya

LORD McCORNELL (PALING KANAN). Tanpa dukungan legislatif, SDGs tidak akan dapat dijalankan.

ditanggung negara, diperluas. Program pembangunan SDGs sendiri mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang disepakati para pemimpin negara dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70 yang berlangsung pada 2527 September 2015 di New York. Salah satu pembicara di forum ini, mantan Menteri Skotlandia dan pendiri UK All Party Parliamentary, Lord McCornell, menyampaikan, tantangan mencapai target ambisius SDGs memberikan pemahaman

dan mendapatkan dukungan komitmen dari anggota parlemen. Tanpa dukungan legislatif, SDGs tidak akan dapat dijalankan. “Parlemen juga menjadi kunci penting,” katanya. Karena itu ia mendorong agar parlemen di seluruh dunia menjaga keseimbangan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. “Kebijakan ada di tangan mereka,” katanya. Memang, jika dicermati 17 tujuan SDGs dengan 169 target menitik beratkan pada isu kemiskinan dan ketimpangan yang dekat

dengan masalah perempuan. Sedangkan Kate Donald, Director at Centre for Economic and Social Right yang berbasis di New York mengatakan, catatan penting agar SDGs tidak mengulangi kegagalan MDGs di banyak negara adalah memastikan berjalannya akuntabilitas: Membangun transparansi dan keterlibatan banyak pihak alias inklusif. “Akuntabilitas tidak sekedar bicara tentang birokrasi.Tapi tentang masyarakat. Karena itu sistem pelaporan yang independen sangatlah penting. Dan CSO bisa

menjadi kelompok penekan agar akuntabilitas berjalan baik di tingkat nasional dan global,” serunya. Dalam pidatonya di awal diskusi, Menteri Kesehatan, Prof. Nila Moeloek mengatakan, nilai penting SDGs perlu didukung kerja sama publik, kebijakan publik dan desain kelembagaan. “Organisasi masyarakat sipil memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Karena itu, untuk mencapai tujuan SDG’s, kerja sama masyarakat harus terus dilanjutkan,” tambah Bu Menkes.[P]


[MEDIA UTAMA]

MENTERI KESEHATAN:

MEMANUSIAKAN MANUSIA

I

ndeks Pembangunan Manusia Indonesia saat ini berada pada ranking 108 dari 187 negara di dunia. “Pembangunan manusia pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia kembali; Upaya yang dipusatkan pada seluruh proses kehidupan manusia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Bayi diberikan ASI dan imunisasi, lansia diberikan jaminan sosial.” Demikian disampaikan

Menkes Prof. Dr. dr. Nila F. Moeleok, Sp.M(K) saat jumpa pers tentang program kerja Kemenkes, di Jakarta beberapa wktu lalu. Menkes juga menyatakan, kebutuhankebutuhan pada setiap tahap kehidupan harus terpenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat. Seluruh proses ini harus ditunjang dengan ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, energi dan akses ke fasilitas kesehatan


dan pendidikan. Ditegaskan, salah satu ancaman serius terhadap pembangunan kesehatan, khususnya pada kualitas generasi mendatang, adalah stunting. Rata-rata angka stunting di Indonesia 37.2%. Menurut standar WHO, persentase ini termasuk kategori berat. Dalam kesempatan lain, Menteri Kesehatan Nila Moeloek berpendapat stunting seharusnya tidak ada lagi di Indonesia.

“Jadi, target penurunan stunting harus tercapai,” ujarnya dalam Kongres Nasional Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) di Yogyakarta, tepat setahun lalu. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, melampaui defisit 2 SD dibawah tinggi badan populasi yang menjadi referensi internasional. Stunted ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak; kekurangan gizi kronis; atau kegagalan pertumbuhan.Menurut WHO, 178 juta anak di bawah lima tahun mengalami stunted. Stunted sangat mempengaruhi kesehatan dan perkembangan anak. Mengganggu pertumbuhan dan perkembangan intelektual. Penyebab dari stunted adalah bayi berat lahir rendah, ASI yang tidak memadai, makanan tambahan yang tidak sesuai,

diare berulang, dan infeksi pernapasan. Anak stunted pada usia lima tahun cenderung menetap sepanjang hidup. Kegagalan pertumbuhan anak usia dini berlanjut pada masa remaja dan tumbuh menjadi dewasa yang stunted, yang mempengaruhi secara langsung pada produktivitasnya. Pada 18 Maret 2015 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kementerian Kesehatandan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCAIndonesia) bersepakat untuk mengubah perjanjian kerja sama pelaksanaan Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM). Dengan adanya kesepakatan ini, Kementerian Kesehatan menunjuk Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Bendahara Pengeluaran di Provinsi dan Kabupaten, serta melakukan pelatihan-pelatihan. Mekanisme ini direncanakan efektif per-April 2015. Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mengurangi Stunting (PKGBM) merupakan kerja sama Kementerian Kesehatandengan MCA-Indonesia,Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, PNPM Support Facility, dan Bank Dunia. Kementerian Kesehatan mencanangkan penguatan pelayanan kesehatan, meliputi Kesiapan 6.000 Puskesmas di 6 regional;

Terbentuknya 14 RS Rujukan Nasional; serta184 RS Rujukan regional. Khusus untuk daerah terpencil dan sangat terpencil, di bangun RS kelas D Pratama dengan kapasitas 50 Tempat Tidur. Pada regional Papua didirikan 13 Rumah Sakit Pratama. Sementara pada Regional Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi didirikan 55 Rumah Sakit Pratama. Dalam mensinergikan program kesehatan dengan program pembangunan di kementerian lain, Menteri Kesehatan telah melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah Menteri Kebinet Kerja. Secara khusus dan untuk pertama kalinya Menteri Kesehatan melakukan rapat kerja dengan Mendagri, 23/12/014. Hasil pertemuan kedua Menteri antaralainkesepakatan untukmemperbanyak

puskesmas bergerak untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil; dengan prioritas pembangunan puskesmas di 50 wilayah; selain memperkuat pembekalan teamwork nakes yang akan ditempatkan di daerah. Awal 2015 Menkes bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.Disepakati untuk membangun dan meningkatkan pembangunan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; sarana air bersih dan sanitasi; dan mengintegrasikan pembangunan kawasan kumuh dengan program kesehatan. Dengan Menkominfo,disepakati Penguatan layanan satu nomor panggil 119 serta Pelaksanaan assessment oleh Kemenkominfo terhadap berbagai aplikasi di Kemenkes. Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi setuju untuk Menyiapkan infrastruktur pendukung di wilayah perbatasan dan usaha kecil yang terjamin dan sehat untuk wilayah transmigrasi baru. Dalam pertemuanMenteri Kesehatan dengan Menteri Perdagangan, dicapai kesepakatan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat terkait produk makanan import; selain koordinasi perdagangan barang dan jasa dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA. Menkes juga bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyepakati materi PHBS untuk guru sebagai agent of change; Merevitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS); hingga Menghidupkan kembali program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) melalui gerakan sarapan pagi.[P]


[MEDIA UTAMA]

BELAJAR DARI PINRANG

A

da apa dengan Pinrang? Itulah pertanyaan mendasar dari judul tulisan ini. Pinrang, salah satu dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Tepatnya, 180 km dari Makasar, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kurang lebih ditempuh dengan 4,5 jam perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan roda empat, setelah melewati kabupaten Maros dan Kabupaten Barru.

Kabupaten Pinrang punya pengalaman menurunkan angka kematian Ibu dan bayi yang dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama kabupaten/kota yang akan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pinrang sukses, tak semudah membalikan telapak tangan. Awalnya, mereka tidak paham bagaimana caranya, seperti dikatakan Syarifuddin Side, Sekda Kabupaten Pinrang, saat memberi


sambutan pada acara serah terima program emas, 13 November 2015 yang lalu. “Awalnya kami tidak mengerti apa itu program EMAS, tapi setelah 4 tahun ternyata banyak hal positif yang dapat dibuktikan termasuk menurunkan angka kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi’, ujar Syarifuddin. Memang, untuk menurunkan menjadi 100% (zero maternal) kami tidak bisa menjamin karena itu

adalah dalam Kekuasaan Allah SWT. Penurunan AKI dan AKB diperoleh bersama dengan Program EMAS dan kerja keras semua pihak. Menurutnya, dengan adanya Program EMAS Bumi Pinrang membumi secara International di PBB (UNPSA). Bahkan berkesempatan Pinrang menjadi model, sehingga banyak di kunjungi dan ingin membuktikan di daerahnya. Pernah 20 Kabupaten wilayah Sulsel berkunjung

untuk sharing dengan Pinrang bagaimana kiat menurunkan AKI dan AKB.

dr. NURDIN

Fakta Keberhasilan Pinrang

Menurut dr. Nurdin Perdana, PTL. Program Emas Sulawesi Selatan pada kesempatan tersebut mengatakan, selama 4 tahun pendekatan Program EMAS diterapkan di Kabupaten Pinrang, sejak tahun 2011 telah bayak kemajuan telah tercapai. Saat ini telah beberapa kali mendampingi Kabupaten Gowa , Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Wajo dalam penerapan emas.

“Telah nampak kecenderungan penurunan jumlah dan risiko kematian (case fatality rate) dari

kasus-kasus eklampsia/pre eklampsia berat, pendarahan pada ibu bersalin serta asphiksia dan berat badan

Capaian Hasil Layanan Maternal RSUL Lasinrang, Pinrang Tahun 2012 s/d Jan - Sep 2015

Capaian Hasil Layanan Neonatal RSUL Lasinrang, Pinrang Tahun 2012 s/d Jan-Mar 2015

lahir rendah pada bayi baru lahir”, ujar dr. Nurdin. Menurutnya, bila melihat capaian hasil layanan maternal RSU Lasinrang, Pinrang periode 2012 s/d September 2015, telah terjadi penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan yang signifikan. “Lebih dari 80% layanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas menggunakan standar pelayanan emergensi maternal dan neonatal, serta menerapkan tatalaksana klinis dan tatalaksana organisasi yang baik. Sistem rujukan kegawatdaruratan ibu bersalin dan bayi baru lahir telah tertata dengan baik, efektif, efesien dan berkeadilan”, ujar dr. Nurdin. Selain itu, ada pernyataan dari Organisasi Professi (POGI, IDAI dan IBI) bahwa RSUD Lasinrang, Puskesmas Lampa dan Puskesmas Mattirobulu Pinrang sudah layak untuk mendampingi Rumah Sakit dan Puskesmas lain di Sulawesi Selatan dalam menerapkan pelayanan Emergensi Maternal dan Neonatal. [P]


REFORMASI BIROKRASI

Menggeser Dokter Ke Daerah Terpencil 40 MEDIAKOM • Edisi 64 • NOVEMBER 2015

"6

00 tenaga kesehatan telah ditargetkan Kementerian Kesehatan untuk membantu 120 Puskesmas yang tersebar di 48 kabupaten di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.” Demikian disampaikan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek di Gedung Kemenkes, Jakarta, belum lama ini. Sebelum merealisasikan target tersebut, Menteri Kesehatan Nila Farid Moelok menyatakan, kementeriannya akan melakukan penguatan pelayanan kesehatan primer, yang menjadi fokus kebijakan lima tahun ke depan. Tujuannya agar terwujud layanan kesehatan primer yang bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.” Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi dan Globalisai, Agus Purwadianto mengatakan, 65 persen dokter kita terkonsentrasi di Pulau Jawa. 16 Persen di Sumatera. Di Indonesia bagian timur hanya 5,5 persen. Penyebaran dokter gigi lebih parah lagi. Dari 20.655 dokter gigi, 14.457 orang berada di Jawa. Di Indonesia Timur kurang dari 5 persen. Jumlah dokter yang tercatat di Indonesia saat ini 94.641 orang. Yang paling banyak, yaitu 20,67 persen atau 19.567

orang, berada di Jakarta. Disusul Jawa Barat 14.573 orang (15,40 persen), Jawa Timur 10.623 orang (11,22 persen) dan Jawa Tengah 9.999 orang (10,57 persen). Selain persebaran yang tidak merata di seluruh Indonesia, sebagian besar dokter berada di ibu kota provinsi. Dengan kata lain, ketersediaan dokter di daerah pun tidak merata. Masalah timpangnya persebaran dokter mungkin tak hanya karena masih terbatasnya lulusan. Tetapi juga disebabkan oleh minimnya fasilitas-fasilitas di puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan

pulau-pulau terluar, yang semakin meredupkan minat untuk mengabdi di daerah tersebut. Di satu sisi, itu berarti bahwa para dokter yang bekerja di daerah terpencil adalah pahlawan, adalah manusia yang lebih setia pada hati nurani, dan rela mengorbankan kesenangan pribadi demi idealismenya. Tapi ada sisi-sisi lain. Yang jelas, ada ketimpangan kesejahteraan yang luarbiasa antara kota-kota besar di Jawa dengan desa-desa terpencil nun di pelosok sana. Tetapi masalah timpangnya persebaran dokter mungkin tak hanya berlaku di pelosok nun jauh di sana. Tak jauh dari kota besar, di pedesaan Kabupaten Bandung Barat (KBB) misalnya, penyebaran dokter juga belum merata. Masih terpusat di perkotaan. Dr. Surya Iluminata lewat sebuah medsos mengatakan: “Kemauan (will) seorang dokter untuk bertugas di daerah terpencil merupakan suatu perilaku yang didasari berbagai macam pertimbangan, baik dari aspek ekonomi, psikologis, sosial dan rasa aman. Mengutip teori motivasi kebutuhan oleh Maslow, urutan kebutuhan manusia sbb (mulai dari paling dasar): fisik, rasa aman, penerimaan sosial, penghargaan internal dan eksternal, dan terakhir aktualisasi diri. Sejarah peran profesi dokter di Indonesia telah mengalami pergeseran signifikan sejak kemerdekaan. Dari masa orde lama (1945-1966) dokter diposisikan sebagai penolong, mulia, penuh

nuansa kemanusiaan dan patriotisme. Hal itu masih terasa di masa orba (19661998), tapi mulai bergeser. Dulu ada istilah dokter inpres,yakni bahwa semua lulusan dokter baru harus bertugas di daerah mana saja di seluruh Indonesia, terutama yang terpencil. Kemudian berubah menjadi program dokter pegawai tidak tetap (PTT), yang mulai dilaksanakan 1992. Saat itu para dokter muda masih“menikmati” apa yang mungkin bisa disebut sebagai kepuasaan aktualisasi diri. Namun masa sekarang ini tampaknya profesi dokter sudah dipandang sebagai komoditi bisnis belaka, hanya satu bagian dari sekian rantai produksi pelayanan kesehatan.” Jumlah dokter dan distribusinya merupakan dua hal yang berbeda. Hukum supply-demand berlaku juga untuk ketersediaan dokter. Kembali ke masalah semula: Bagaimana membuat dokter dari daerah yang sudah kelebihan supply mau pindah ke daerah yang masih undersupply? Kalau dibalik, apakah mungkin dokter bekerja dengan layanan berkualitas bila secara finansial tidak aman? Sistem remunerasi bagi dokter diatur oleh masing-masing tempat dokter bekerja. Sedangkan BPJS sebagai pembayar klaim membayar ke fasyankes primer dengan sistem kapitasi, dan ke RS dengan sistem prospektif memakai INA-CBG. Cara ini memposisikan kepentingan dokter dibawah RS. Padahal satu hal yang pasti adalah

Masalah timpangnya persebaran dokter mungkin tak hanya karena masih terbatasnya lulusan. Tetapi juga disebabkan oleh minimnya fasilitas-fasilitas di puskesmas di daerah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau terluar. bahwa RS tetap harus untung. Ini sebuah masalah yang dalam waktu dekat harus diatasi juga. Bila di kota besar saja para dokter sudah mulai struggle dengan kesejahteraannya, bagaimana ada yang sukarela pergi ke daerah terpencil? Jawabannya, bisa saja! Asal sistem menjamin kesejahteraan mereka dengan wajar dan adil. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan penting bagi dokter untuk mau ke daerah terpencil adalah adanya sarana prasarana kerja yang memenuhi standar profesi medik, kemungkinan pengembangan karir, dan dasar hukum yang jelas tentang tanggungjawab dan wewenang mereka. [p]


REFORMASI BIROKRASI

Dokter Sutomo Masa Kini

D

okter adalah pemain utama dalam dunia kesehatan. Profesi yang identik dengan jas praktik putih ini menjadi tumpuan harapan pasien saat terkena penyakit apa saja. Namun pada kenyataannya, tidak semua pengobatan berjalan sesuai keinginan. Pada beberapa kasus, pasien dan dokter menghadapi kejadian yang tidak diinginkan atau bahkan kematian. Saat itu terjadi maka harapan pasien kepada dokter seketika hancur. Padahal, dokter pun sejatinya tidak pernah mengharapkan kenyataan pahit tersebut terjadi. Dokter juga bekerja sesuai standar yang berlaku. Upaya terbaik dari para dokter didukung adanya standard operational procedure (SOP) rumah sakit. SOP merupakan terjemahan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), yaitu aturan garis besar pemberian pelayanan kesehatan kepada

masyarakat yang berlaku secara nasional. Sejarah juga mencatat, dokter merupakan profesi yang mulia karena berusahamenyelamatkan nyawa dan menyembuhkan manusia. Kemuliaannya sulit diukur dengan sesuatu yang berbau materiil. Konon ketika negara kita belum merdeka, para dokter pribumi seperti dokter Wahidin dan dr Sutomo sangat jarang dibayar. Ada suatu kenikmatan apabila dokter berhasil menyembuhkan pasiennya. Dokter Wahidin, dr Sutomo, dan lain-lain berusaha menjadi dokter agar dapat menolong rakyatnya. Tak terbesit sedikit pun di dalam hati mereka mendapatkan bayaran dalam usaha memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Tak pernah terpikirkan oleh mereka akan menjadi pahlawan yang dikenang karena berusaha membangkitkan rakyatnya dari keputusasaan untuk melawan penjajah. Di tengah kesibukan mengurus embrio negara, dokter Wahidin dan kawan-


kawan tetap memberikan pelayanan kesehatan karena kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Harkat dan martabat dokter tetap dijaga dengan memberikan pelayanan kesehatan tanpa memandang suku, agama, ras, dan bahkan penjajah yang sedang sakit sekalipun. Seratus tahun berlalu, dokter kita terlena. Semakin terhormatkah profesi dokter di mata masyarakat? Dokter juga ingin pasien dan masyarakat dekat dan sayang kepada mereka. Namun kini sudah sangat jarang didengar di telinga para dokter adalah ketika keluarga pasien atau pasien sendiri berusaha mendatangi dokter untuk mengucapkan terima kasih setelah sembuh. Apakah karena merasa dokter telah dibayar mahal sehingga terlalu berlebihan dan menghabiskan waktu untuk mengucapkan terima kasih? Wallahu’alam. Lalu, kapan para dokter bisa berbenah diri jika waktunya habis untuk mengabdi? Siapa dokter-dokter yang merenungi nasib bangsanya setelah seratus tahun lalu dokter Sutomo dan kawankawan membangkitkan rasa

nasionalisme bangsanya? Jangankan merenung nasib bangsanya, merenung nasibnya sendiri saja ia tidak punya waktu! Dokter seakan terbelenggu dengan model pengabdian yang dijalankannya. Seperti sudah menjadi pilihan hidup, dokter menjalankan praktik kedokteran sebagai sebuah kebiasaan. Terbiasa dengan tugas dan praktik yang monoton.Cita-cita untuk menjadi dokter Sutomo masa kini tiba-tiba lenyap entah kemana. Tak tahu atau tak tahu-menahu bahwa dokter merupakan agent of change dan agent of development sebagaimana (pernah) didengung-dengungkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Bahwa adalah tugas kolegium profesi untuk memastikan bahwa dokter Indonesia berkompeten. Dan itu sudah dilakukan dengan diwajibkannya Ujian Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI). Padahal di atas segalanya, ada satu sosok yang bertanggung jawab atas kompetensi kita. Siapa? Diri kita sendiri. Misalnya, masyarakat

Indonesia Ratna Sitompul waktu itu. Selain itu, paradigma dokter dulu dan kini beda. Kini, dokter tak hanya dituntut mampu mengobati, tetapi juga mampu berkomunikasi, manajerial, peneliti, dan advokasi. Maka pendidikan dokter harus holistik. Dokter tak dapat memandang pasien hanya dari aspek fisik semata, melainkan juga mental, emosional, dan kondisi ekonominya untuk pengobatan yang tepat. Apabila dokter memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pasien akan lebih memahami situasi penyakitnya, apa yang perlu diperhatikan, dan mematuhi rekomendasi dokter. [p]

WWW.WASHINGTONPOST.COM

kita telah begitu sering mengeluhkan kurangnya informasi yang diberikan dokter, bahwa dokter sering hanya memeriksa dan menulis resep tanpa bertanya atau menjelaskan sesuatu. Pasien sering mengeluhkan kurangnya communication skill dokter. Seakan pengakuan akan pentingnya empati dokter belum tercerminkan pada dunia medis. Pasien juga menginginkan empati kita. Empati adalah sebuah rasa yang bisa kita asah. Bukan sebuah bakat. Dan empati juga bisa menurun, bahkan lenyap. Menurut hasil tes psikometri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) beberapa waktu lalu, empati dan rasa kemanusiaan mahasiswa tahun pertama dan keempat Fakultas Kedokteran UI rendah. Karena itu, program empati dan kemanusiaan perlu diformalkan dalam pendidikan kedokteran. Agar dokter tak hanya pintar, tetapi juga bisa melayani dengan hati,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran


UNTUK RAKYAT

Peningkatan Layanan Kesehatan Provinsi Gorontalo Mendesak

K

ondisi pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo memerlukan peningkatan. Hal ini terungkap dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI di Gorontalo dengan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, DR. Drs. H. Idris Rahim, MM. pada awal November 2015 lalu. Idris menyampaikan perlunya tambahan tenaga kesehatan baik untuk puskesmas maupun rumah sakit serta berharap muncul kembali instruksi presiden (Inpres) serta regulasi pemerintah tentang tenaga kesehatan agar kontrol pemerintah terhadap dokter dan tenaga kesehatan bisa lebih baik. ‘’Adanya dukungan APBN diperlukan dalam pembangunan rumah

sakit dan penyediaan alat kesehatan, khususnya untuk Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie,’’ tutur Idris. Sementara penyediaan sarana prasarana puskesmas menuju puskesmas terakreditasi melalui dana alokasi khusus (DAK) juga mendesak. Idris menjelaskan saat ini sebaran pelayanan kesehatan belum merata di kabupaten atau kota, sehingga diprioritaskan untuk daerah-daerah yang terpencil dan terisolir. ‘’Semua masih perlu adanya peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas”, ujar dia. Saat ini Provinsi Gorontalo memiliki 187 dokter umum, 25 dokter gigi, 55 dokter spesialis, 1.558 perawat, 651 bidan, 254 nutrisionist dan 55 tenaga


apoteker. Jumlah tenaga kesehatan tersebut masih kurang dari sisi jumlah dan kualitas sehingga masih perlu adanya peningkatan kualitas tenaga kesehatan . Selain itu, tantangan sektor kesehatan lain yang dihadapi Provinsi Gorontalo yaitu belum tersedianya fakultas kedokteran sebagai

pencetak tenaga kesehatan dan juga pengembangan terkait isu kesehatan. Sementara rasio dokter, dokter gigi, bidan, tenaga penyuluh KB dan bidan belum tercukupi. Pada kesempatan itu, pimpinan rombongan Komisi IX DPR RI ke Provinsi Gorontalo, CAPT Djoni

Rolindrawan, SE, MMAR, MBA menyampaikan, sosialisasi terhadap paket manfaat baik terhadap rumah sakit maupun pasien masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan banyak pasien yang kecewa karena paket manfaat yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu BPJS

dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan rumah sakit. Selain itu disinggung pula Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) masih tinggi di Provinsi Gorontalo. Ia melihat SDM tenaga kesehatan masih terkonsentrasi di perkotaan, demikian juga ketersediaan

sarana kesehatannya. Menurut Djoni, Provinsi Gorontalo yang memiliki 93 Puskesmas, 9 rumah sakit umum, 338 poskesdes, 1304 posnyandu, 525 desa siaga aktif dan 242 puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan jumlahnya, jika dilihat dari rasio puskesmas persatuan penduduk.

“Jumlah posyandu, dan rasio puskesmas pembantu persatuan penduduk belum memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah (RPJMD)”, ujar dia. Pada kesempatan ini Komisi IX DPR RI juga melihat langsung RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang


UNTUK RAKYAT

diusulkan menjadi rumah sakit rujukan tingkat provinsi. Pembangunan Rumah sakit dr. Hasri Ainun Habibie, sesuai Perda Gubernur Gorontalo No 7 tahun 2013 tentang pembentukan RSUD Provinsi Gorontalo yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan, serta memperkuat proses peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Gorontalo. Saat ini, RSUD dr. Hasri Aiun Habibie mempunyai tenaga 4 dokter spesialis, 13 dokter umum, 48 perawat, 2 perawat gigi, 6 bidan, 7 tenaga gizi, 1 radiologi, 1 analis kesehatan, 6 sarjana kesehatan masyarakat, 5 tenaga farmasi dan 20 tenaga administrasi. Namun untuk menjadikan rumah sakit dr. Hasri Ainun Habibie sebagai rumah sakit rujukan provinsi dan rumah sakit pendidikan, masih banyak membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatanya, terutama dokter, dokter spesialis dan tenaga kesehatan pendukung lainnya.

Kesehatan Masuk Prioritas Pembangunan Gorontalo

Idris menjelaskan prioritas pembangunan daerah, diarahkan pada 4 sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, infrasruktur dan ekonomi kerakyatan. Pendidikan,


Adanya dukungan APBN diperlukan dalam pembangunan rumah sakit dan penyediaan alat kesehatan, khususnya untuk Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie. diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan dasar dan menengah, serta menggratiskan biaya operasional pendidikan menengah melalui pendidikan untuk rakyat “PRODIRA”. Guna menjamin kesinambungan program pendidikan untuk rakyat, maka telah

DR. Drs. H. Idris Rahim, MM.

ditetapkan Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Prodira. Khusus kesehatan, fokus pada Jaminan Pelayanan Kesehatan Semesta “JAMKESTA”. Dengan jaminan secara

total coverage, dengan tetap memperhatikan upaya pelayanan promotif dan preventif. Dan program Jamkesta, telah ditetapkan Perda No.8 tahun 2012. “Sementara infrastruktur, kami fokus pada

pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, energi, penataan pemukiman, air bersih, sanitasi lingkungan melalui pendekatan kawasan dan kecamatan Ber IPM rendah di bawah IPM Provinsi Gorontalo”, ujar wakil gubernur. Menurut Idris, untuk ekonomi kerakyatan, diarahkan pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan yang berbasis komoditi unggulan, serta pemberdayaan koperasi. Khusus usaha menengah kecil masyarakat (UMKM) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, diutamakan bagi kelompok usaha tani, peternak,

nelayan dan pedagang kecil. Dalam kunjungan ini, tergabung 13 anggota Dewaan dari Komisi IX dan 9 orang pendamping dari Kementerian Kesehatan RI yang di pimpin oleh drg. Tritarayati, SH, M.H.Kes, Staf Ahli Menteri Bidang Mediko Legal Kementerian Kesehatan RI. Provinsi Gorontalo Gorontalo secara geografis terbentuk tanggal 16 Februari 2001. Merupakan provinsi ke-32 berdasarkan UU No. 38 tanggal 22 Desember 2000, mencakup Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara. [Pra]


DARI DAERAH


Penyelamatan ibu dan bayi:

Kabupaten punya peran besar

S

aat pertama kali pelaksanaan program emas dan awal proses penandantanganan, para Bupati sudah harus siap dengan konsep pendanaan setelah program emas ini berakhir, bukan tanda tangan hanya gaya-gayaan saja. Sebab, program emas sekarang ini hanya stimulasi saja, setelah analisis yang mendalam. Selanjutnya, wajib bagi kabupaten/kota emas menyediakan dana untuk estafeta program. Nah, setelah program emas berakhir, jangan ada keraguan. Sebab, mereka sudah mendapat seperangkat kebijakan, strategi dan kegiatan yang bukan hanya asal-asalan, tapi sudah melalui pengkajian yang sangat mendalam. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Andi Mappatoba, MBA, MPH saat berdialog dengan mediakom pada waktu berkunjung peliputan ke Sulawesi

Selatan, 17 November 2015 yang lalu. Menurutnya, terkait dengan bantuan dan support dari provinsi itu pasti ada, tapi lebih pada mengawal, monitor dan mengevaluasi. Sebab, menu emas sama dengan menu kemenkes. Program tersebut tidak boleh keluar, kami terus mengawasi. Program ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Bahasa seperti ini mereka sudah tahu, kalau ada daerah yang berhenti tiba-tiba mereka hanya omong saja. “Ada dua sumber dana terkait pengawalan, pertama dana dekonsentrasi, termasuk ada program emas di dalamnya. Dalam tahap awal perencanaan, kabupaten diikut sertakan ke Jakarta dalam pembahasan. Dana dekon yang seharusnya untuk provinsi, kita alihkan ke kabupaten masingmasing, terutama kabupaten yang punya program emasnya”, kata dr. Mappa. Pernah dalam pembahasan di

semarang , Jakarta, saya mengusulkan dana dekon untuk kabupaten emas, termasuk kabupaten prioritas, sehingga dukungan dana juga melekat pada kabupaten tersebut, kemudian mendapat persetujuan. Oleh sebab itu, dana dekan sudah masuk disana. Kemudian dengan APBD provinsi, sekalipun porsinya kecil, provinsi tentap memantau dengan dana APBD provinsi. “Secara spesifik masing-masing daerah mempunyai program, menunya sudah ada, kemudian kita kawal, jangan sampai keluar. Misal; Kabupaten Pinrang untuk penguatan manajemen, Kabupaten Bulu Kumba untuk penguatan sistem informasi, Kabupaten Gowa untuk pokja, mentor dan Wajo untuk penguatan kapasitas. Hanya saja, setelah semua terencana, kemudian ada efisiensi. Tentu ini tidak mengenakkan bukan”, Tanya dr. Mappa. Menurut Kadinkes, pengawasan yang bersifat teknis yang melekat pada kegiatan provinsi, melekat pada


DARI DAERAH 24 Kabupaten/kota. Jadi, apa yang terjadi pada satu tahun berjalan, kita evaluasi ditingkat provinsi, kemudian pendampingan di kabupaten/kota. Mereka telah menyusun kegiatan masing-masing sesuai kondisi setempat. “Setiap kegiatan kabupaten/kota, mereka harus melibatkan provinsi, sebab ini sudah suatu sistem. Apalagi, saya sebagai ketua pokja, maka mereka harus melaporkan”, ujar Mappa. Menurut ketua pokja ini, sesuai dengan menu program emas, 4 kabupaten seperti Pinrang, Waja, Gowa dan Bulu Kumba dapat berjalan dengan baik, tapi fakta dilapangan tak selalu sejalan seperti teori. Contoh klasik di Pinrang. Tahun pertama 16 kasus, kemudian turun menjadi 4 kasus, tapi tahun berikutnya naik menjadi 8 kasus, tahun berikutnya turun lagi menjadi 5 kasus, tahun 2015 naik lagi menjadi 7 kasus. Jadi ini semua belum berakhir, karena ada fluktuatif. Hal ini harus dikaji, dimana letak kesenjanganganya. “Memang, secara sistem, program emas tidak ada masalah, tapi begitu implementasi dilapangan masih banyak kendala yang menjadi tantangan. Untuk Pinrang, tak masalah, sebab mereka len]bih maju dibanding dengan Wajo, Bulu Kumba, terutama Gowa, hingga November sudah ada 13 kematian. Nah yang menggembirakan Wajo, mereka turun menjadi 4 kematian, sementara tahun lalu 11 kasus kematian. Jadi, tidak mungkin berharap hasil yang sama, sekalipun

menu dan sistemnya sama”, ujar dr. Mappa. Menurut Kadinkes ini, sehebat apapun konsep, tugas provinsi hanya pembinaan dan pengawasan. Semua bergantung kesungguhan kabupaten, provinsi tidak boleh masuk terlalu jauh. Terutama mengenai aturan, sekarang sudah otonomi. Selain itu, juga bergantung dengan kepala dinasnya. Kalau kepala dinasnya bagus, baguslah program itu, demikian pula sebaliknya. Masalahnya, setiap kepala dinas punya keinginan dan interes berbeda-beda. Mereka sama ingin menuju suatu tempat, tapi responya beda. Ada yang segera jalan, tapi ada yang mikir dulu, lapor pimpinan dulu dan macammacam. “Misal; kita Tanya tindak lanjut berikutnya, apa jawabnya, oh belum ketemu Bupati, belum sempet lapor,


macem-macem. Nah, kalau ingin lihat keberhasilan, lihat saja pada kasus kematian, sekalipun ada para meter lain. Seperti di Bulu Kumba, kematian masih 13 kasus. Ini lemah”, kata Mappa. Menurut dr. Mappa, sayang kalau proses sedang berjalan, banyak perubahan yang positif, kemudian berhenti. Saya harap ini tetap berlanjut, walau dengan nama yang lain. Hal ini terlalu cepat. JIKA pernah bekerja 8 tahun, akan terlihat hasilnya. Tapi, ini emas baru empat tahun, berhenti. “Sebenarnya, keberhasilan itu, kunci ada pada kabupaten. Emas ini hanya sofeware saja, memperkuat sistem yang ada, kapubaten yang lebih jeli memperkuat, terutama penganggaran. Tidak mungkin tanpa anggaran, provinsi tetap bantu, tapi yang lebih fokus kabupaten”, ujar dr. Mappa mengakhiri perbincangan. [P]

Ada dua sumber dana terkait pengawalan, pertama dana dekonsentrasi, termasuk ada program emas di dalamnya. Dalam tahap awal perencanaan, kabupaten diikut sertakan ke Jakarta dalam pembahasan. Dana dekon yang seharusnya untuk provinsi, kita alihkan ke kabupaten masing-masing, terutama kabupaten yang punya program emasnya. dr. Andi Mappatoba, MBA, MPH

Babak Baru Menyelamatkan ibu dan bayi

T

anpa terasa, 4 tahun program EMAS segera akan berakhir, tepatnya November tahun 2015. Kabupaten Pinrang telah memulainya sejak tahun 2011. Melalui Program EMAS, jejaring sistim rujukan kegawatDaruratan kabupaten disiapkan, termasuk peningkatan kinerja fasilitas rumah sakit, puskesmas dan jaringannya. Kabupaten Pinrang telah menyelesaikan semua proses intervensi baik di bidang klinis, fasilitas maupun jejaring sistim rujukannya. Menurut Kadinkes Pinrang, dr. Muhammad Ridha, M.Kes bahwa tahun 2011, awalnya angka kematian ibu melahirkan di Pinrang 16 orang. Singkat cerita, Pinrang menjadi pilot projek untuk Sulawesi Selatan. Untuk menurunkan angka kematian ibu, setelah dianalisa berbagai faktor, maka yang menjadi fokus perhatian masalah rujukan. Kemudian menyusun langkah-langkah menurunkan kematian ibu. “Untuk mengawali langkah tersebut, telah diselenggarakan pelatihan-

pelatihan, studi banding di rumah sakit Budi Kemuliaan Jakarta, perbaikan sarana dan prasarana di puskesmas dengan dana APBN dari pusat, sehingga setelah 4 tahun ada penurunan angka kematian ibu yang signifikan”, ujar dr. Ridha. Menurut Kadinkes, sebelum ada emas banyak kematian ibu dan bayi di masyarakat, karena terlambat di rujuk, terlambat ditangani tenaga kesehatan dan masalah keuangan.

Sekarang, kematian di masyarakat sudah sangat sedikit. Sekarang, kematian beralih ke pelayanan kesehatan atau rumah sakit, tapi semua sudah mendapat penanganan dari tenaga kesehatan, bukan mati tanpa pelayanan. “Berikutnya, bila ada kematian, itu memang sudah menjadi takdir ajal kematian seorang manusia. Terkadang ada kejadian yang diluar batas kemampuan. Seperti kasus ibu hamil dari luar

Kabupaten Pinrang, kemudian ingin melahirkan di Pinrang, tanpa membawa riwayat kehamilan. Kalau dapat lahir normal, tidak masalah, tapi kalau hamil dengan risiko tinggi, kemudian tidak tertolong. Ini yang menjadi duka kita semua”, ujarnya. Kebetulan, Kabupaten Pinrang mempunyai seorang Bupati dengan komitmen yang sangat tinggi dalam penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir serta mengawal pendekatan “zero tolerance” kematian dengan konsisten. POKJA lintas pemangku kepentingan, Forum MasyarakatMadani (FMM), AMP (Audit Maternal Perinatal), Alat Pantau Kinerja Jejaring Rujukan (APKJR) dan Alat Pantau Klinis di RS memantau dan melakukan fasilitasi secara regular dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatan dan Bupati Kabupaten Pinrang, Aslam bersama kader MKIA.


DARI DAERAH dr. MUHAMMAD RIDHA, M.Kes

menjaga kinerja jejaring pelayanan gawat darurat, dengan tatakelola dan disepakati bersama antar fasilitas dan pemberi layanan dalam bentuk PK (PerjanjianKerjasama). PK ini juga melibatkan PMI, BPJS dan Organisasi Profesi yang ada mewakili Balai Pengobatan Mandiri dan klinik lain disaksikan oleh Bupati. Semua indikator kinerja intervensi tercapai dengan sangat baik dengan rincian sebagai berikut: POKJA (hijau), FMM (hijau tua), APKJR 98%, AMP (100% maternal dikaji, minimal 25% neo). Sijariemas berfungsi dengan baik, trend penurunan kematian ibu dan bayi terlihat dari tahun ketahun dari 2 digit kesatu digit. RSUD Lasinrang Kabupaten Pinrang, tipe C, RS PONEK pada tahun 2014 mendapatkan penghargaan tingkat dunia sebagai

finalis di bidang pelayanan perinatal dengan jejaring sistim rujukannya yang akuntabel (UNPSA=United Nation Public Service Award). Tahun sebelumnya mendapatkan penghargaan di bidang yang sama (pelayanan publik) tingkat nasional (TOP 99) oleh Kementerian PAN &RB. Selain itu, ada beberapa puskesmas yang tidak di bantu dibidang klinis melalui program EMAS, tapi bekerja secara mandiri mencapai kinerja yang baik melalui upaya pendampingan puskesmas EMAS, antara lain Puskesmas Mattirodeceng. Semua intervensi EMAS sudah dilaksanakan di kabupaten Pinrang dengan dana APBD (POKJA, APKJR, SijariEMAS,AMP, Magang, Pendampingan, dan Update klinis ). Selanjutnya, Kabupaten Pinrang mempunyai MKIA (Motivator KIA) yang


berperan sangat aktif dan mandiri mendampingi ibu dan Bayi Baru Lahir (BBL)yang membutuhkan, sosialisasi tanda bahaya, fasilitasi adanya kelas ibu, membantu registrasi BPJS, menyediakan rumah tunggu dan transportasi. Bahkan, Perjanjian Kerjasama telah dilembagakan dalam bentuk Peraturan Bupati dengan tujuan penyelamatan ibu dan BBL berjalan secara mantap untuk mencapai situasi “zero tolerance” membuktikan kesinambungan program. Sebagai pengembangan, Kabupaten Pinrang bekerjasama dengan Kota Pare Pare sebagai rujukan regional dengan membangun perjanjian kerjasama mengacu pada Pergub tentang regionalisasi rujukan. Menyepakati akan memanfaatkan SIJARIEMAS antar rujukan regional sekunder, bahkan sampai ke rujukan tertiernya di RS

Wahidin Sudirohusodo di kota Makasar. Kota Pare Pare dengan RSUD Andi Makasau melalui Program EMAS akan berfungsi sebagai mentor/pendamping regional, mengingat RSU Lasinrang hanya mempunyai 1 spesialis obgyn dengan dibantu residen sejak tahun 2013 yang merupakan rekomendasi AMP. Kini, Kabupaten Pinrang dengan Program EMAS telah menjadi model implementasi Permenkes PONEK, PONED dan Manajemen Kolaborasi Pelayanan Gawat Darurat Ibu dan BBL tingkat Pratama (Primer) dan Lanjutan (Rujukan). Kabupaten Pinrang juga telah menyiapkan 3 tim mentor rujukan (7 intervensi setiap tim) yang dapat membantu kabupaten/kota lain yang membutuhkan, selain tetap menjaga kabupatennya sendiri. Kabupaten Pinrang telah mendampingi Kabupaten Gowa dan Bulukumba program EMAS fase 2 tahun 2014-2015. Bagi Kadinkes, setelah berakhirnya program emas, tidak boleh lantas surut, apalagi berhenti, tapi menjadi babak baru penyelamatan ibu dan bayi, melalui berbagai inovasi dan kreasi para tenaga kesehatan. “Untuk hal ini, saya sudah intruksikan kepada seluruh kepala puskesmas untuk melakukan apa saja, dengan sumber daya yang ada, sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan serendah mungkin, syukur kalau bisa “zero tolerance” kematian”, ujar dr. Ridha.[P]

Strategi Keberlanjutan Menyelamatkan Ibu dan Bayi

S

etelah program emas berakhir, bukan berakhir segalanya dalam penyelamatan kesehatan ibu dan bayi di Kabupaten Pinrang. Agar apa yang sudah baik selama ini minimal harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi pada masa

mendatang. Untuk itu, pada acara serah terima program emas, 13 November 2015, sekurangnya telah digagas 5 strategi keberlanjutan program emas. Strategi Pertama, adanya indikator keberlanjutan, berupa Pokja Penyelamatan ibu dan bayi tetap di pertahankan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pokja tetap bekerja berdasarkan perencanaan,

termasuk ketersediaan anggaran yang di dukung oleh aspek legal. Seperti adanya Penerbitan Peraturan Bupati tentang penurunan AKI dan AKB dalam bentuk pengangaran kegiatan. Strategi Kedua, adanya Indikator Keberlanjutan, berupa Standart Kinerja Klinis layanan emergency maternal neonatal tetap di pertahankan dan ditingkatkan oleh

Puskesmas dan RSUD, dengan menerapkan standar kinerja klinis secara berkesinambungan. Guna mempertahankan kemampuan kinerja klinis, maka simulasi kinerja klinis dan emergency harus terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Strategi Ketiga, adanya Indikator Keberlanjutan berupa jejaring sistem rujukan kegawatdaruratan berjalan efektif dan efisien. Sehingga tidak ada pasien yang tertolak karena ruangan penuh, tidak ada obat, apalagi tidak ada tenaga kesehatan yang standby, siap untuk melayani ketika ibu akan melakukan persalinan. Hal ini dapat terjadi apabila menerapkan standar kinerja Rujukan secara berkesinambungan. Strategi Keempat, adanya Indikator Keberlanjutan berupa seluruh rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal menggunakan sijariemas. Untuk itu, pemerintah daerah harus mewajibkan seluru Puskesmas dan jaringannya (bidan/bidan desa/BPS) menggunakan Sijariemas dalam merujuk pasien kegawatdaruratan. Strategi Kelima, adanya Indikator Keberlanjutan, berupa peran forum masyarakat madani (FMM) dan motivator kesehatan ibu dan anak (MKIA) mampu memberdayakan masyarakat dalam upaya penyelamatan ibu bersalin dan bayi baru lahir. FMM dan MKIA juga mampu memberi motivasi dan solusi dari setiap masalah yang dihadapi masyarakat sekitar yang menjadi wilayah kerjanya.[P]


DARI DAERAH

A

walnya, kami berhadapan dengan masalah kesehatan, begitu banyak kasus pada waktu itu, terutama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Kemudian program emas masuk, melakukan pendampingan. Dalam menekan AKI dan AKB yang terpenting komitmen bersama seluruh unsur, termasuk pemerintah daerah. Sebab, AKI dan AKB merupakan persoalan hak dasar manusia. Angka ini harus terus ditekan sampai zero. Hal ini disampaikan Bupati Kabupaten Pinrang, Aslam kepada mediakom saat berkunjung ke Kabupaten Pinrang, pertengahan November 2015 yang lalu. Menurut Bupati, Komitmen menekan angka kematian ibu dan bayi ini tidak cukup menyediakan sarana dan prasarana, tapi juga terkait dengan masalah kompetensi tenaga kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, termasuk penerapan sistem rujukan yang tepat. Sehingga tidak keterlambatan penanganan pasien yang menyebabkan kematian. “Untuk itu, kami melakukan pelatihan dokter, bidan yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit, dengan mendatangkan tenaga pelatih yang komptensi memberi peningkatan kemampuan dan keterampilan menangani emergency persalinan”, ujar Bupati. Menurutnya, agar program ini dapat merasap dalam hati sanubari

Kerja Sinergi Menentukan Keberhasilan

masyarakat, maka telah banyak dibentuk forumforum yang bekerja untuk menyelematkan ibu dan bayi. Forum ini ada pada setiap desa, kelurahan dan kecamatan. Forum inilah yang diharapkan dapat mempertahankan upaya menekan angka kematian bayi atau ibu. “Apalagi, program emas yang sekarang ini sudah akan segera keluar dari Pinrang. Tentu, kami berharap tingkat capaian menurunkan angka kematian ibu dan bayi tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Tidak boleh


angka kematian meningkat lagi seperti awal program emas masuk, 4 tahun yang lalu”, ujar Aslam. Untuk itu, kami telah bertemu melakakukan exit strategi, agar komitmen pemkab dan semua pihak tetap bertahan menyelematkan ibu dan bayi dari kematian. Selain itu, melakukan sinergi jejaring dan instrumen yang tersedia. Sebab, sehandal apapun menangani emergency, tapi lebih baik apabila tidak ada emergency. “Guna memastikan sinergitas, saya selalu

kalau tidak bersinergi, mungkin ada hasil, tapi pasti kurang maksimal. Jadi, saya selalu mengingatkan agar semua bekerja secara sinergi.

Aslam

mengevaluasi pelaksanaan dilapangan, misalnya saya pernah bertanya, apakah bidan dan kader berdampingan dalam kerja lapangan ? ternyata, saya mendapat jawaban mereka berdampingan. Sebab, kalau tidak bersinergi, mungkin ada hasil, tapi pasti kurang maksimal. Jadi, saya selalu mengingatkan agar semua bekerja secara sinergi”, ujar Aslam. Membangun Pinrang, tidak pernah sektoral, semua terintegrasi dengan semua sektor. Sebagai contoh, ketika akan memberantas DBD, kami pasti akan melibatkan semua pihak, ada PU untuk memperbaiki drainase, masyarakat untuk melakukan menguras, mengubur dan membersikan lingkungan sekitar, agar lingkungan menjadi sehat, dan petugas kesehatan, menjadi bagian penting dalam program ini. “Memang, saya sedang menyiapkan apresiasi untuk para kader dengan susah payah, mendampingi, membantu para ibu hamil, sehingga dapat melahirkan dengan sehat. Saat ini mereka belum mendapat apa apa secara materi. Apabila spiritnya tidak dijaga, lama-lama dapat melemah. Untuk itu, tugas saya menjaga spirit, agar tetap semangat dan memberi apresiasi mereka yang telah bekerja untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu”, ujar Bupati. [P]

Ladang Pengabdian

L

adang pengabdian begitu banyak dan beragam, salah satunya bidang kesehatan. Melayani manusia dari yang masih dalam kandungan, hingga lanjut usia. Dokter dan tenaga kesehatan melalui ilmunya selalu berusaha menolong setiap pasien, agar menjadi sembuh kembali. Hanya saja, dalam proses pelayanan dan pertolongan terhadap ada banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya keterampilan tenaga kesehatan, sarana,

standar operasi pelayanan, ketersediaan obat dan jaminan kesehatan. Ketersediaan unsur tersebut akan menentukan baik dan buruknya proses pelayanan kesehatan. Betulkan demikian ? Ternyata, belum cukup. Menurut dr. Rifai, M.Kes, Kabid Pelayanan Medik, RSU Lasinrang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, masih butuh satu lagi unsur yakni; Ikhlas. Mengapa ? Bekerja yang berlandaskan rasa keikhlasan akan mendatangkan banyak keberkahan untuk dirinya atau orang lain. Berkah yang berarti kebaikan.

Banyangkan, RSU ini hanya mempunyai satu dokter spesialis anak, yakni dr. Syahrir Rusay, pasien banyak. Sekalipun demikian, mereka semua merasa terlayani dengan baik oleh dr. syahrir. “Saya salut sama dr. Syahrir, hp on call 24 jam, tak pernah mati. Pagi, siang, sore, malam, bahkan jam 2 pagi, ketika saya telpon masih mengangkat. Beliau selalu siap memberi pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedang dipikirkan bagaimana menduplikasikan dr. Syahrir ini agar tidak seorang diri”,


DARI DAERAH ujar dr. Rifai. Dr. Syahrir, satu-satunya dokter spesialis anak di RSU Lasinrang, sekaligus mentor untuk rumah sakit lain di lingkungan Sulawesi Selatan. Juga salah satu peserta yang mengikuti pelatihan di RS Budi Kemuliaan Jakarta, bagaimana cara menjadi dokter yang baik dalam memberi pelayanan. Menurutnya, untuk menurunkan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, memang tidak mudah, selain harus bekerja tim, juga harus mempunyai cara pandang yang benar dalam pelayanan. Seorang dokter harus mengutamakan pelayanan, menyelamatkan nyawa manusia dari pada yang lain-lain, termasuk upah. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas, sedangkan penghasilan itu masalah berikutnya. Ketika pelatihan, dr. Syahrir terkesan dengan

dr. RIFAI, M.Kes

apa yang disampaikan narasumber, agar dokter dalam memberi pelayanan kepada pasien tidak meterialistik, tapi mengutamakan keselamatan pasien. Dulu, sebelum pelatihan dan bergabung dengan Emas, kalau ada

Dr. SYAHRIR


kematian bayi atau ibu melahirkan, hal yang biasa. Tapi, sekarang semua berusaha bagaimana agar pasien dalam keadaan selamat dan terhindar dari kematian. “Rezki sudah ada yang mengatur, tak usah

dipusingkan. Layani saja semua pasien dengan baik, rezeki akan datang sendiri. Kalau belum datang di dunia ini, pasti akanda balasannya di akhirat nanti”, ujar dr. Syahrir bangga. Menurut Syahrir, Jujur harus saya sampaikan, perubahan cara berfikir dalam pelayanan, menjadi modal utama melayani pasien secara baik, benar dan menyenangkan. Sekalipun, cara bekerja itu menyebabkan pekerjaan lebih banyak dan melelahkan. Tapi, saya merasa senang, karena dapat bekerja dengan hasil yang lebih baik, pasien menjadi lebih puas atas kenerjanya. “Lebih senang lagi, semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan standar operasional pelayanan, bekerja secara tim, tak ada hasil pekerjaan yang hanya menjadi keberhasilan perseorangan, tapi menjadi keberhasilan tim”, ujar Syahrir. [P]

H

Karena Tidak ada honor puasnya “beda”

ikmiati (41), sebagai mentor kesehatan ibu dan anak (MKIA), Pinrang. Ia secara sukarela menjadi kader, mendorong dan mendampingi ibu hamil untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Awalnya, masyarakat tidak begitu responsive, tapi berikutnya masyarakat mulai menghargai kehadiran MKIA, bahkan menjadi panutan. “Karena tidak ada honor sama sekali, menjadi kader MKIA, kepuasanya berbeda dengan menjadi kader yang lain, rasa puasnya sulit untuk dilukiskan, apalagi ketemu para MKIA lain, semangat akan membara lagi. Berbeda dengan yang berbayar, kalau bayaran tidak sesuai dengan harapan, pasti akan kecewa”, ujar Hikmi. Hikmi mengaku, sebagai MKIA, pernah ada salah paham antara MKIA dengan bidan. MKIA dianggap berjalan sendiri, tanpa sepengetahuan bidan. Tapi, setelah bermusyawarah, akhirnya dapat bekerjasama dengan baik melayani ibu hamil dan masyarakat. “Saya sampai hari ini menikmati sebagai MKIA, sekalipun tidak mendapat imbalan apapun yang berupa materi dari pemerintah atau lembaga lainnya. Justru, karena tidak berbayar itu, yang memudahkan bekerja secara tulus ikhlas. Karena tidak ada harapan apapun dari sisi materi”, ujar Hikmiati. Hikmiati, yang

berpendidikan S1 ini memang sudah terbiasa bekerja sosial. Sejak kecil sudah terlibat dalam organisasi sekolah seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), kemudian ketika kuliah juga terlibat aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pengalaman ini yang mengantarkan Hikmiati menyenangi kegiatan saosial. Selain itu, Hikmi juga mengaku mendapat pelajaran kegiatan sosial dari sang ibu, yang sehari-hari sebagai ustazah dan sebagai ketua Aisyah. Jadi tidak aneh, bagi Hikmi, misalnya mengunjungi 7 ibu hamil dalam sehari dengan mengendari sepeda. Menanyakan kesehatan dan memotivasi untuk mendatangi puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Oleh sebab itu, ketika para ibu melahirkan, melaksanakan aqiqah, banyak makanan, daging kambing yang sudah masak diantar ke rumah. “Saya memang punya harapan, kiranya suami mempunyai rezeki, ingin membuat rumah dengan ruang tamu besar untuk berkumpul dengan masyarakat, termasuk ibu hamil untuk membicarakan banyak hal, terutama kesehatan masyarakat yang menjadi kebutuhan dasar manusia”, ujar Hikmi Menurutnya, selama ini ruang rumah untuk berkumpul dengan masyarakat masih terbatas, sehingga kurang nyaman dan terbatas pesertanya, terutama para ibu hamil.[P]


DARI DAERAH

Sedih, Gagal Membujuk Ibu Hamil

N

AIMAH (38), MKIA Desa Bababinaga, Kecamatan Duam Panua, Kabupaten Pinrang ini memiliki semangat tinggi mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas. Pernah, mengantar ibu hamil yang menikah muda (17 tahun) dengan kondisi pendarahan. Ia membawa dengan menggunakan ojek, naik perahu sampai Puskesmas di Pinrang. Berhubung pasien tidak mampu, semua biaya ditanggung sendiri Naimah. “Saya tidak pernah ragu menolong orang yang membutuhkan pertolongan, apalagi saya selalu mendapat dorongan dari suami, yang kebetulan sebagai kepala

dusun. Bahkan, saya merasa gagal, ketika masyarakat tidak mau melahirkan di pelayanan kesehatan. Akhirnya mereka melahirkan dirumah. Terpaksa saya menghubungi bidan desa”, ujar Naimah sedih. Kini, setelah MKIA aktif ditengah masyarakat, bekerjasama dengan perangkat desa, tidak ada lagi ibu hamil yang melahirkan dirumah, sekarang ibu hamil semua sudah melahirkan di puskesmas dengan tenaga bidan. “Apabila, ada masyarakat yang tidak mau melahirkan di puskesmas, maka akan dikenakan bayaran, tapi kalau melahirkan di puskesmas, meraka tidak dikenakan bayaran. Melalui anjuran ini, ibu hamil sudah memilih melahirkan di puskesmas”, ujar Naimah.[P]



SERBA SERBI

Lebih Mengenal Vaksin Yellow Fever Oleh : Eko


V

kesehatan. Oleh karena itu, jika Anda maupun kolega berencana pergi ke negara-negara tropis di Afrika atau Amerika, atau ke Brazil, pastikan untuk mendapatkan vaksin ini sebelum keberangkatan. Namun vaksin yellow fever yang termasuk vaksin hidup ini tidak boleh diberikan kepada bayi dan orang yang memiliki sistem imun lemah.

Cara Memperoleh Vaksin Yellow Fever Untuk mendapatkan vaksin Yellow Fever, Anda bisa menghubungi KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan). Sebaiknya dua hari sebelum keberangkatan pastikan Anda sudah tervaksin. Untuk memastikan ketersediaan vaksin, Anda

WWW.INDEPENDENT.CO.UK

aksin Yellow Fever masih diperlukan hingga kini terutama untuk memenuhi kebutuhan orang Indonesia yang melakukan kunjungan ke Negara-negara tropis di Benua Afrika dan Benua Amerika. Setiap tamu yang berkunjung ke Negaranegara tersebut diwajibkan untuk menunjukan buku ICV (International Certificate of Vaccination of prophylaxis) yang memastikan bahwa individu sudah mendapatkan vaksin Yellow Fever. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1, menyatakan Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan


SERBA SERBI harus menelpon terlebih dahulu KKP. Untuk sekali penyuntikan Vaksin Yellow Fever dapat memberi kekebalan tubuh dari penyakit demam kuning atau yellow fever selama 10 tahun. Pada saat Anda datang ke KKP untuk memperoleh Vaksin Yellow Fever, ada beberapa hal yang harus dipahami dan beberapa prosedur yang harus dijalani: Pastikan kita mengetahui jadwal dan waktu pemberian vaksin, Mengisi formulir yang sudah tersedia untuk permohonan vaksinasi, Menyiapkan pas foto berwarna 3x4 (1 lembar), 2x3 (1 lembar) dan fotocopy paspor yang masih berlaku. Biaya lain yang harus dikeluarkan diantaranya biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dan pengobatan dan biaya Buku ICV, semacam sertifikat vaksinasi dalam bentuk buku warna kuning, tercantum logo WHO dan barcode dan pasfoto Anda. Buku ICV ini adalah bukti bahwa kita sudah di vaksin dan diperlihatkan kepada petugas di bandara di negara tujuan. Dengan menunjukan buku ICV tersebut maka kita diperbolehkan masuk ke negara yang dituju.l

V

aksin Yellow Fever ini berbayar, untuk biaya vaksin setiap KKP memberlakukan harga berbeda, namun kisarannya sekitar Rp. 300.000-an. Besarnya biaya vaksin Yellow Fever bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.21. Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak/ PNBP Yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. Tarif Vaksin diatas berlaku untuk Vaksin Dropping atau dikirim oleh Kementerian Kesehatan RI. Jika bukan berasal dari sumber tersebut, biasanya harga vaksin Yellow Fever menyesuaikan dengan harga distributor.


Kenapa perlu vaksin Yellow Fever? Pemerintah memang memberlakukan vaksinasi Yellow Fever pada setiap warganya yang melakukan perjalanan ke negara-negara di Amerika dan Afrika untuk meningkatkan ssstem kewaspadaan dini kemungkinan masuknya virus Yellow Fever ke Indonesia. Karena itu setiap warga yang akan melakukan kunjungan berpergian ke negara endemik harus melakukan vaksinasi virus Yellow Fever, agar sekembalinya ke tanah air tidak menularkan atau membawa virus tersebut. Ada beberapa peraturan menteri kesehatan dan keputusan menteri

kesehatan yang mengatur pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti Virus Yellow Fever, diantaranya Permenkes no.42 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, Kepmenkes no.1611/ menkes/SK/XI/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi, Kepmenkes no.424/Menkes/SK/ IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam rangka Karantina Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan no. 356/ MENKES/PER/IV/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP (Kantor KesehatanPelabuhan), salah satu tugas pokok KKP pada pasal 2 Permenkes no. 356 adalah KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Apa itu penyakit Yellow Fever?

Penyakit Yellow Fever atau demam kuning adalah penyakit sistemik akut yang disebabkan oleh virus yang disebut flavi virus. Infeksi virus menyebabkan deman tinggi, pendarahan ke dalam kulit, dan necrosis (kematian) dari sel-sel dalam hati dan ginjal. Kerusakan pada hati dari virus berakibat pada jaundice atau penyakit kuning yang parah, yang menguningkan kulit sehingga disebut demam kuning. Gejala seseorang bila terkena demam kuning (Yellow fever) yaitu demam menggigil, sakit kepala, nyeri pada punggung, nafsu makan hilang, mual dan muntah. Dalam kasus terinfeksi hanya berlangsung 3

sampai 4 hari, 15% kasus memasuki fase kedua beracun dari penyakit dengan demam berulang, dengan gejala yang sama disertai penyakit kuning karena kerusakan hati, sakit perut, dan pendarahan di mulut, mata dan saluran pencernaan dapat menyebabkan darah yang mengandung muntahan “vomito negro”, fase beracun ini berakibat fatal, 20% pada beberapa fase beracun dapat menyebabkan kematian. Karena kecenderungan pendarahan meningkat (distesispendarahan), demam kuning masuk dalam kelompok demam berdarah. Data WHO memperkirakan bahwa demam kuning 200.000 menyebabkan penyakit dan 30.000 kematian setiap tahun di populasi tidak di vaksinasi.90% infeksi terjadi di Afrika. Virus Yellow Fever ditularkan pada kebanyakan kasus melalui gigitan nyamuk. Di perkotaan, Yellow Fever dapat ditularkan dari orang ke orang oleh nyamuk Aedes dan Haemogogus. Di hutan, Yellow Fever ditularkan dari monyet ke manusia oleh nyamuknyamuk yang berkembang biak dalam lubang-lubang pohon di hutan hujan. Diagnosis Yellow Fever dibuat dengan observasi (pengamatan) atau, ada juga dengan membiakan virus dari contoh darah jika diperlukan. Belum ada penyembuhan untuk penyakit ini, meskipun dicoba dengan obat antivirus, pembebas nyeri non aspirin, istirahat dan hidrasi kembali dengan cairan untuk mengurangi ketidaknyamanan ,namun penyakit ini tetap berlalu dalam beberapa minggu. Sejatinya penyakit ini dapat dicegah dengan vaksinasi, vaksin Yellow Fever adalah vaksin virus hidup yang di lemahkan.

Daerah Endemic Yellow Fever Vaksin ini di rekomendasikan untuk orang-orang yang hidup atau berpergian di daerah tropis di Afrika dan Amerika. Negara-negara ini

berada pada 15 derajat Lintang Utara sampai 10 derajat Lintang Selatan pada garis ekuator. Di benua Amerika, endemic demam kuning terdapat di Sembilan Negara Amerika Selatan dan di beberapa pulau di Kepulauan Karibia. Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, dan Peru tercatat sebagai negara yang memiliki resiko terbesar demam kuning. Virus Yellow Fever (demam kuning) tersebar di negara-negara Afrika dan Amerika Selatan. Namun, pernah juga ditemukan di Eropa, Kepulauan Karibia, Amerika Utara, dan Amerika Tengah.Walaupun pada saat ini virus demam kuning tidak muncul lagi di wilayah tersebut, para penduduknya harus tetap waspada mengingat wilayah mereka beresiko menjadi epidemic demam kuning. Terdapat 33 negara di Afrika dengan jumlah populasi mencapai 508 juta jiwa beresiko terkena demam kuning. Negara-negara ini berada pada 15 derajat Lintang Utara sampai 10 derajat Lintang Selatan pada garis ekuator. Di benua Amerika, endemik demam kuning terdapat di Sembilan Negara Amerika Selatan dan di beberapa pulau di Kepulauan Karibia. Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, dan Peru tercatat sebagai negara yang memiliki resiko terbesar demam kuning. Walaupun benua Asia termasuk Indonesia tidak pernah tercatat memiliki sejarah demam kuning, wilayah ini tetap harus waspada karena di wilayah Asia terdapat beberapa spesies monyet dan nyamuk yang memungkinkan penyebaran demam kuning. Jadi kewaspadaan dan mendapatkan informasi terkait perkembangan penyebaran virus ini juga perlu kita ketahui. Dan jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih mendalam seputar vaksin Yellow Fever ini, Anda bisa menghubungi Halo Kemkes 500567. (sumber: www.google.com)


LENTERA

Apa yang kau cari dalam hidup ini?

R

okson (50), seorang pedagang emas. Rumahnya di bilangan elit Jalan Bendi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Rumah sebelahnya, satu komplek, telah terjual dengan harga 12 Milyar. Kendaraan roda 4 bermerek bagus lebih dari 2 buah, putraputrinya bersekolah di luar negeri. Secara kasat mata, materi yang dimiliki lebih dari cukup untuk menopang kebutuhan hidup keluarga. Kini, Dia beralih menggeluti bisnis properti, dan menutup dagangan emasnya, dengan harapan dapat meningkatkan keuntungan dari bisnisnya. “Kelihatannya, saya ini seperti banyak uang, padahal untungnya cuma sedikit. Untung dagang emas itu seperti untung para penjual sembako, kecil. Untuk itu, saya beralih usaha properti, dengan membeli belasan ruko dan rumah, tapi sampai sekarang belum juga laku,” keluh Rokson. Lain lagi dengan Sakimin (62) yang tinggal di Peninggaran, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pensiunan karyawan restoran pengeboran minyak lepas pantai. Sehari-hari beraktivitas ringan seperti olah raga, menyapu, mengepel, mencuci

Oleh : Prawito dan berbagai pekerjaan rumah lainnya. Sebulan dua kali kontrol ke rumah sakit, konsultasi dokter dan berobat, maklum gula darahnya cukup tinggi, di atas 300. “Alhamdulillah, saya 2 kali sebulan kontrol ke rumah sakit. Selain konsultasi, berobat juga sebagai rekreasi, bertemu banyak orang dengan berbagai macam penyakit. Empat orang anak sudah berkeluarga semua. Kebutuhan makan dan hidup ditanggung anakanak. Saya menjalani hidup dengan senang hati, setelah dulu bekerja keras. Mau apalagi…?” ujar Sakimin diplomatis. Berbeda dengan Bejo (60). Pensiunan karyawan swasta. Pernah jatuh dan meninggalkan benjolan besar di bagian pundaknya. Selalu rajin bekerja, termasuk hari sabtu-minggu tidak pernah libur, kejar target. Benarbenar kejar keras, tak kenal waktu. Setelah pensiun, Ia terkena darah tinggi dan gula darah, akibat pola makan dan pola kerja yang tidak teratur di masa kerjanya. “Saatnya menebus masa muda yang kurang teratur. Hampir tak pernah istirahat, bekerja untuk mendapat penghasilan. Tapi ya hasilnya


tak seberapa. Setelah tua, saatnya menebus masa lalu yang terlalu “ngoyo”. Saya sekarang berusaha menikmati hidup dengan apa yang ada,” ujar Bejo santai. Bejo, bekerja lepas sebagai marketing pada pusat terapi Changton, milik pengusaha Korea, di jalan Arteri Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain bekerja, Ia juga menjadi pasien pada pusat terapi tersebut. Semua pasien mendapat terapi tanpa pungutan biaya, gratis. Tapi bagi Bejo, bila mendapat pasien baru akan mendapat bonus. “Setiap bangun pagi, selalu merasa senang. Berangkat pagi, melakukan terapi dan hasilnya langsung terasa. Semutan di tangan kanan hilang, mampu membungkuk dengan baik. Awalnya kalau membungkuk, seperti ruku itu sulit, pinggang kaku dan sakit. Sekalipun demikian, saya menjalani hidup dengan ringan, senang dan apa adanya, tanpa banyak tuntutan. Mengisi dengan ibadah, hingga ajal menjemput, entah kapan,” ujar Bejo. Adalagi, Kirman (74), pensiunan polisi. Ia hidup seorang diri. Bila malam hari ditemani cucunya. Sang istri sudah meninggal 10 tahun

lalu, beberapa saat setelah pensiun. Tinggal di sektor 5 Perumahan Pondok Ungu Permai Bekasi, Jawa Barat. Kirman memanfaatkan uang pensiun sebesar Rp 3 juta perbulan dengan membaginya menjadi tiga bagian. Satu juta untuk kebutuhan hidup dan infak. Satu juta ditabung dan satu juta diberikan kepada anak yang memerlukan bantuan. Setelah shalat subuh, Ia berjalan kaki, olah raga bersama teman sebaya di Marakas Squer, atau keliling di lingkungan rumah, minum teh manis, mandi, shalat Dhuha, membaca Qur’an, sarapan nasi uduk atau lontong sayur, menyapu, mengepel dan mendengarkan ceramah atau berita radio. Setelah shalat Dzuhur berjamaah, tidur siang sampai menjelang shalat Ashar. Untuk menambah wawasan, Kirman mengikuti taklim rutin dan taklim di lingkungan rumahnya. “Saya bersyukur, masih diberi kesempatan menikmati hidup dengan umur relatif panjang. Teman-teman seangkatan sudah banyak yang almarhum. Seusia saya ini, seluruh waktu hanya untuk ibadah, nggak ada yang lain. Jadi, mau apa lagi, saat ini saya benarbenar menikmati hidup,” ujar

RT di lingkungannya, Dia merasa bahagia. Bisa keluar rumah ngobrol dengan warga, mendengar keluhan warga, membantu mengurus administrasi warga, kerja bhakti dan aktivitas sosial lainnya. “Terus terang, bergaul dengan warga mulai dari kerja bakti, olah raga, pertemuan warga, ronda bersama, mengurus jenazah, membantu hajatan, sangat mendatangkan kebahagiaan. Aktivitas sosial ini, untuk sementara dapat melupakan masalah pribadi, bahkan tak sengaja, sering mendapat solusi dari kegiatan sosial ini,” ujar Tomi terus terang. Ternyata, kebahagian itu sering terjadi hanya dengan melakukan hal yang remeh temeh, sederhana, mudah dan terkadang tak memerlukan biaya. Seperti ngobrol dengan anak, istri atau suami, orang tua, tetangga, tentang tema yang

memberi manfaat. Bahkan, ada yang hanya sekedar memandang sawah, ladang tanaman yang hijau, entah kebun siapa. Menanan pohon, walau hanya di ruang sempit, atau sekedar menikmati secangkir teh atau kopi dan masih banyak lagi aktifitas ringan yang mendatangkan kebahagiaan. Bahagia, tak harus menjadi kaya, orang terpandang, pejabat, atau status bergengsi lainnya. Cukup menjadi diri sendiri, apa adanya, semua orang dapat bahagia, asal mereka mau. Ya...yang mau bahagia..!. Sebab tak semua orang mau. Contoh, mau bahagia tapi korupsi, walau hanya korupsi kecil-kecilan. Ini artinya dia tidak mau bahagia. Korupsi, sekalipun kecil tak akan membuat hati tenang. Kalau hati galau, bagaimana mau bahagia. Jadi kalau mau bahagia,

INAPCACHE.BOSTON.COM

Kirman, sumringah. Rusdi (50), pengusaha batik sukses mengatakan, kebahagian tak selalu indentik dengan materi. Tak ada jaminan, banyak harta lalu bahagia. Karir moncer terus hidupnya tenang. Demikian juga tak selalu istri cantik suami bahagia. Atau sebaliknya, sedikit harta pasti menderita, rakyat biasa pasti sengsara, belum tentu. “Kebahagian itu relatif. Kebahagiaan itu bisa hadir pada orang kaya atau miskin, jenderal atau kopral, pejabat atau staf biasa, bahkan bangsawan atau rakyat jelata. Sebab, kebahagian itu tidak mengenal kasta, suku dan warna kulit. Terkadang, kebahagian itu terjadi karena perbuatan yang sederhana dan remeh temeh,” ujar Rusdi. Seperti dikatakan Tomi (55), pekerja konsultan bangunan lepas, selama tiga periode menjadi pak

penuhi tiga syarat. Pertama; berkelakuan yang selaras dengan ketentuan hukum agama, hukum negara dan norma atau adat istiadat atau norma kepatutan. Hal ini akan menjauhkan perasaan bersalah, kecemasan, ketakutan dan berbagai bentuk ketidaknyamanan jiwa. Kedua; mempunyai prinsip dan menjadi diri sendiri. Apapun posisi dan statusnya. Jangan ingin menjadi orang lain. Kalau tak punya prinsip, hanya ngekor, ini susah. Seperti pembantu punya banyak majikan. Apalagi semua majikan memerintah dalam waktu yang sama dengan pekerjaan yang berbeda, bisa jadi pembantu langsung pingsan…! Boro-boro bahagia. Ketiga; setelah usaha dan doa maksimal, serta tawwakal, terima hidup apa adanya. Tidak usah menyesal, mengapa tidak begini dan begitu, seperti ini, seperti itu, dengan merujuk kepada sesuatu yang mereka inginkan, tapi tak sampai. Nikmati, syukuri apa yang ada. Jangan panjang anganangan. Ingin menikmati sesuatu yang belum ada, seperti apa yang dinikmati orang lain. Punya kaki, nikmati dengan berjalan, punya sepeda, motor, mungkin suatu saat mobil, nikmati sesuai kemampuan. Jangan nekat ingin menikmati mobil, padahal hanya punya sepeda butut. Jangankan bahagia, yang terjadi justru iri, dengki, nekat mencuri, merampok, korupsi dan bahkan bisa gila. Jadi apa yang kau cari dalam hidup ini?l


RESENSI BUKU

Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas

Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2014 x, 102 hal ; 24 cm ISBN : 978-602-235-717-9 Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak 1. HEALTH CARE FACILITIES AND SERVICES 2. NUTRIONAL REQUIREMENTS 363.72

UNDANG-UNDANG No.36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan tujuan perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Mutu gizi akan tercapai antara lain melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di semua intitusi pelayanan kesehatan perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat. Mutu gizi akan tercapai antara lain melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional disemua institusi pelayanan kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang penting adalah pelayanan gizi di Puskesmas, pendekatan pelayanan gizi dilakukan melalui kegiatan spesifik dan sensitif, sehingga peran program dan sektor terkait harus berjalan sinergis. Tugas perbaikan gizi di Puskesmas merupakan tanggung jawab tenaga gizi. Pelayanan gizi di Puskesmas adalah kegiatan pelayanan gizi mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan diwilayah kerja Puskesmas. Pelayanan gizi di Puskesmas dilakukan di dalam gedung dan diluar gedung.


Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas ini mencakup kebijakan pelayanan gizi di Puskesmas, ketenagaan, sarana dan prasarana, manejemen pelayanan gizi di Puskesmas baik dalam gedung maupun luar gedung, alur pelayanan, jenis-jenis pelayanan gizi didalam gedung dan diluar gedung, mekanisme rujukan dan monitoring dan evaluasi pelayanan gizi di Puskesmas. Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi tenaga pelaksana gizi dan tenaga kesehatan termasuk pengelola program kesehatan di Puskesmas dalam melakukan pelayanan gizi yang berkualitas di Puskesmas.l

Pedoman Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)

Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2014 x, 94 hal ; 25 cm ISBN : 978-602-235-676-9 Direktorat Jenderal Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak 1. NUTRIONAL REQUIREMENTS 612.3

GIZI merupakan faktor paling penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas SDM, oleh karena itu perlu pelayanan gizi yang berkualitas pada individu dan masyarakat. Pelayanan gizi merupakan salah satu sub –sistem dalam pelayanan kesehatan paripurna, yang berfokus kepada keamanan pasien. Dengan demikian pelayanan gizi wajib mengacu pada standar yang berlaku. Mengingat masih dijumpai kejadian malnutrisi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maka perlu upaya pendekatan yang lebih strategis. Asupan zat gizi yang tidak sesuai kebutuhan sangat berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit maupun komplikasinya. Selain itu terdapat kecendrungan peningkatan kasus yang terkait gizi. Hal ini memerlukan asuhan gizi yang bermutu guna mempertahankan status gizi yang optimal dan mempercepat penyembuhan. Problem gizi timbul bila terjadi ketidaksesuaian antara asupan dan kebutuhan tubuh akan zat gizi. PAGT merupakan proses penanganan problem gizi yang sistematis dan akan memberikan tingkat keberhasilan yang tinggi, Monitoring

dan evaluasi menggunakan indikator asuhan gizi yang terukur dilakukan untuk menunjukan keberhasilan penanganan asuhan gizi dan perlu pendokumentasian semua tahapan proses asuhan gizi. Buku Pedoman Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dasar hukum dan batasan operasional. Kewenangan tenaga gizi , pengawasan dan pengendalian dalam proses asuhan gizi terstandar. Terbitnya buku pedoman PAGT ini diharapkan menjadi pedoman untuk para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, karena pelayanan gizi dapat berjalan baik dengan perhatian dan dukungan kebijakan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu buku ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh tenaga kesehatan khususnya tenaga gizi untuk meningkatkan mutu pelayanan gizi, yang berbasis kompetensi dalam peningkatan profesionalisme.l

OKTOBER 2015 • Edisi 63 • MEDIAKOM 67

MediaKuis RESENSI BUKU

NO

NAMA PEMENANG MEDIAKUIS MAJALAH MEDIAKOM TAHUN 2015 KEMENTERIAN KESEHATAN RI

NAMA PEMENANG

1

Tutik R

2

Nasrulluloh

3

Dwi Joko Purnomo

4

Fitri Yuliana

5

Atirista Agustina

ALAMAT PEMENANG & NOMOR HP

HADIAH

Staf Kepegawaian RSUD Muntilan Jl. Kartini No. 13 Muntilan, Kab. Magelang Jawa Tengah 56411 0856 4302 7978

HP

Biro Keuangan dan BMN Setjen Kemkes RI Jl. HR.Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta Selatan 0813 1587 3611

Camera

Kamp. Pabuaran RT.011 RW. 005 Desa Sukaratu Kec. Cikeusal Kab. Serang Banten 42175 0877 7174 4936

HP

Puskesmas 9 November Jl. Keramat Raya RT.002 No. 2 Pengambangan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70237 0878 1627 4435

HP

Komp. RSUD Porsea Jl. Raja Sipakko Napitupulu No.11 Parparean, Prov. Sumatra Utara, Toba Samosir 22384 0878 0828 7213, 0821 2060 8674

Camera

NAMA PEMENANG SURVEY MAJALAH MEDIAKOM TAHUN 2015 KEMENTERIAN KESEHATAN RI NO

NAMA PEMENANG

1

Hj. St. Naidi Hermawan

2

Khairuddin, M.Kes

3

Ade Putra Bangsawan

4

Yulechah, S.Farm, Apt

5

Novin Florida


ALAMAT PEMENANG & NOMOR HP Jl. Flamboyan IV F5/10 Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Jakarta Timur 0813 1812 2391 Hambuku Tengah RT.001 No.1 Kec. Sei Pandan Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan selatan 71455 Pekon Negeri Ratu Kel. Negeri Ratu Kec. Pesisir Utara Kab/Kota. Pesisir Barat Prov. Lampung 34876 0853 5787 6498 Puskesmas Ariodillah Jl. Ariodillah 2102 Palembang 30128 Jl. Swadaya RT.001 RW.001 No. 41 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur 13950 08179133811, 0812 1869 6390

HADIAH

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) setiap

Recommend Documents