A. LATAR BELAKANG Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah mengadopsi standar internasional International Financial Reporting Standards baik untuk etentitas yang berakuntabilitas public (SAK IFRS) maupun standar untuk entitas tanpa akuntabilitas public (SAK ETAP). Penerapannya relative rumit (karena masalah kebiasaan) sehingga banyak perusahaan yang terdaftar di bursa efek (listing) melakukan delisiting karena sulit menerapkan SAK IFRS dan memilih untuk menerapkan SAK ETAP. Jadi, SAK ETAP sangat penting. Standar berkembang seiring dengan praktik yang berkembang. Standar Akuntansi di Indonesia terdiri dari 4 (empat) pilar: 1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK berbasis IFRS), Wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik seperti: Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Dapat diterapkan oleh ETAP atau entitas lainya. Berbasis transaksi, bukan basis industri. Bertujuan: memberikan informasi yang relevan bagi user laporan keuangan Indonesia melakukan adopsi penuh 1 Januari 2012. Pasca Konvergensi PSAK 2012 = IFRS (kecuali IFRS terbaru). Perbedaan IFRS dengan PSAK dijelaskan dalam Standar bagian depan: (1) Substansi /konseptual; (2) Redaksional; dan (3)Tanggal efektif. Secara gradual, IFRS sudah diterapkan mengikuti pemberlakuan PSAK yang bersangkutan. Setelah konvergensi IFRS, PSAK akan berkembang dinamis mengikuti IFRS 2. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) Diterbitkan pada 17 Juli 2009 dan berlaku efektif pada 01 Januari 2011. PSAK – IFRS dan SAK ETAP disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI). Terdiri dari 17 orang mewakili: Akuntan Publik, Akademisi, Akuntan Sektor Publik, dan Akuntan Manajemen. Hasilnya adalah PSAK dan ISAK 3. Standar Akuntansi Syariah PSAK Syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah. Berbasis transaksi yang digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan dengan model PSAK umum namun berbasis syariah dengan acuan fatwa MUI. Pada PSAK (IFRS) 100 – PSAK 106. Terdiri dari: Kerangka konseptual, Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Musyarakah, Mudharabah , Salam, Istishna. 4. Standar Akuntansi Pemerintah Diterbitkan berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 24/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 71/2010) yang berbasis akrual. SAP disusun oleh Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun LKPP dan LKPD: (1) instansi pemerintah pusat; (2) Instansi pemerintah daerah; dan (3) BLU (digabung), BUMN (sbg investasi). Entitas sektor publik selain pemerintah menggunakan PSAK 45 (pelaporan keuangan entitas nirlaba). B. PSAK berbasis IFRS Disusun untuk emiten, perusahaan public, perbankan, asuransi, dan BUMN. Dapat diterapkan oleh ETAP atau entitas lain. Berbasis transaksi dan bukan industry. Tujuannya untuk memberikan informasi yang relevan bagi user. Adopsi di Indonesia pada 01 Januari 2012. PSAK berkembang mengikuti IFRS dengan perbedaan-perbedaan yang dijelaskan seperti: 1. Substansi/konseptuan, 2. Redaksional, 3. Tanggal efektif. FASB (USGAAP) berbasis industrial (industrial based) yang berpihak pada agen (manajemen). IFRS berbasis traksaksi (transactional based) yang berpihak pada pengguna khususnya principle (pemegang saham). PSAK ETAP adalah adopsi dari IFRS for Small Medium Enterprise (SME). 1. Manfaat IFRS Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Adopsi SAK berbasis IFRS diharapkan: a. Akan meningkatkan daya banding laporan keuangan; b. Meningkatkan kualitas informasi, khususnya di pasar modal internasional; c. Mengurangi hambatan asrus modal internasional karena interpertasi laporan keuangan yang sama dan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan; d. Menurunkan biaya pelaporan multinational corporation; e. Menurunkan biaya analisis laporan keuangan bagi analis; f. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan best practices. 2. Karakteristik IFRS Principle based (IFRS) versus ruled based (FASB). Justifikasi professional yang dilakukan untuk: (1) interpretasi dan aplikasi berfokus pada spririt penerapan prinsip;
(2) membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi yang mencerminkan realitas ekonomi; dan (3) membutuhkan professional judgement. Penilaian dilakukan dengan menggunakan fair value, nilai pasar aktif atau penilaian sendiri atau menggunakan jasa penilai. Pengungkapan diperluas bukan hanya kuantitatif tetapi juga kualitatif dengan menambah dan memperluasa catatan-catatan atas laporan keuangan. IFRS menggunakan “Principles Base “: a. Lebih menekankan pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. b. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. c. Membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi. d. Menggunakan fair value dalam penilaian, jika tidak ada nilai pasar aktif harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau menggunakan jasa penilai. e. Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak baik kuantitaif maupun kualitatif C. SAK ETAP (IFRS for SME) SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. ETAP adalah entitas yang: (1) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (2) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. SAK ETAP menggunakan acuan IFRS for Small Medium Enterprises (SME) yang lebih sederhana antara lain: 1. Aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan. 2. Entitas anak tidak dikonsolidasi tetapi sebagai investasi dengan metode ekuitas. 3. Mengacu pada praktik akuntansi yang saat ini digunakan. 4. Laporan keuangan sesuai SAK ETPA menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna luas. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil dan menengah dapat menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diausit untuk mendapatkan opini audit. Informasi keuangan yang sederhana tetapi memberikan informasi yang andal. SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia. 1. Entitas signifikan Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:
a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang adan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. c. Harus menggunakan PSAK – IFRS based d. Namun, dapat menggunakan SAK ETAP jika ada regulasi yang mengijinkan penggunaan SAK ETAP. 2. Mengapa SAK ETAP Harus Diterapkan
PSAK – IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan menengah kecil mengingat penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak murah. PSAK – IFRS rumit dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun sudah disahkan tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah keluar PSAK 50 (revisi). PSAK – IFRS menggunakan principle based sehingga membutuhkan banyak professional judgement. PSAK – IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat . SAK ETAP sebagai solusi utk SME (ETAP). SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. Diterapkan secara retrospektif, jika tidak praktis diperkenankan prospektif. Diberlakukan Prospektif dengan cara: a. Mengakui semua aset dan kewajiban sesuai SAK ETAP. b. Tidak mengakui aset dan kewajiban jika tidak diijinkan oleh SAK ETAP. c. Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK ETAP. d. Menerapkan pengukuran aset dan kewajiban yang diakui sesuai SAK ETAP. e. ETAP dapat memilih tetap menggunakan PSAK – IFRS atau menggunakan SAK ETAP. f. Seluruh entitas sampai dengan 31 Desember 2009 menggunakan satu PSAK yaitu PSAK yang berlaku per 31 Desember 2009. g. ETAP yang tetap memilih menggunakan PSAK – IFRS tidak boleh dikemudian hari berubah menggunakan SAK ETAP. h. Entitas dengan akuntabilitas publik yang kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai ETAP dapat menggunakan SAK ETAP. i. ETAP yang kemudian berubah menjadi bukan ETAP maka harus menggunakan PSAK – IFRS dan tidak boleh lagi menggunakan SAK ETAP. 3. Konsep dan Prinsip Pervasif SAK ETAP a. Tujuan laporan keuangan, b. Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuanga (dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan
sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara c. d. e. f. g.
biaya dan manfaat). Posisi keuangan: asset, kewajiban, ekuitas, Kinerja keuangan: pendapatan dan beban, Pengakuan dan pengukuan unsur-unsur laporan keuangan, Dasar akrual, Saling hapus tidak diperkenankan.
D. Prinsip Pengakuan Aset diakui sebagai manfaat ekonomi dikemudian hari yang mengalir ke entitas dan nilainya dapat diukur secara andal. Kewajiban diakui jika entitas menstransfer sumberdaya dikemudian hari akibat peristiwa masa alu dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan penghasilan dan beban sebagai akibat langsung pengakuan asset dan kewajiban. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. E. Perbedaan Pokok SAK ETAP dengan SAK IFRS 1. PSAK ETAP tidak menggatur pajak tangguhan, 2. PSAK ETAP hanya menggunkan metoda tidak langusng untuk laporan arus kas, 3. PSAK ETAP menggunakan model biaya untuk investasi asosiasi dan menggunakan metoda ekuitas untuk anak perusahaan, 4. PSAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55, 5. PSAK ETAP hanya menggunakan model biaya untuk asset tetap, asset tidak berwujud, dan property investasi dan tidak boleh menggunakan model revaluasi. SAK ETAP adalah bentuk mini dari SAK IFRS dengan (1) terdapat pengurangan opsi dan pengungkapan; (2) tidak terdapat pengakuan dan pengukuran yang berbeda; (3) targetnya adalah perusahaan menengah ke atas, termasuk anak dari perusahaan terbuka. IFRS for SMEs, merupakan bentuk mini dari Full IFRS. Pada SAK ETAP terdapat pengurangan opsi dan pengungkapan. Tidak terdapat pengakuan dan pengukuran yang berbeda dengan Full IFRS, kecuali borrowing cost dibebankan langsung dan tidak dikapitalisasi, dan terdapat pengaturan mengenai ekuitas. Target dari IFRS for SMEs adalah perusahaan menengah ke atas, termasuk entitas anak dari perusahaan terbuka. F.
Rangkuman Perbedaan SAK ETAP dengan SAK Besar (IFRS) 1. SAK ETAP sebagian besar sama dengan SAK 2004. Semangat sama dan disclosure. Untuk entitas yanfg tidak berakuntabilitas public (tidak listing.) Untuk tujuan umum pelaporan keuangan bagi pengguna eksternal.
2. Konsep dan Prinsip Pervasif Conceptual framework sama. Biaya historis dan nilai wajar (LOCOM). Konsep dasar penyusunan dan pelaporan keuangan terdiri dari (1) Tujuan Laporan Keuangan; (2) Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan; (3) Unsur-Unsur Laporan Keuangan; dan (4) Konsep Pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran unsur Laporan Keuangan dengan biaya historis dan nilai wajar. Konsep dasar: (1) penyajian yang wajar; (2) kepatuhan terhadap SAK ETAP; (3) Kelangsungan Usaha; (4) frekuensi pelaporan; (5) konsistensi penyajian; (6) informasi komparatif; (7) materialitas dan agregasi; (8) laporan keuangan lengkap. 3. Penyajian Laporan Keuangan Penyajian sama dengan PSAK 2004, kecuali tidak ada lagi: (1) asset keuangan; (2) property investasi yang diukur dengan nilai wajar; (3) asset bilogik yang diukur dengan biaya perolehan dan nilai wajar; (4) kewajiban berbunga jangka panjang; (5) asset dan kewajiban pajak tangguhan; (6) kepentingan non pengendalian. 4. Informasi di Laporan Laba Rugi tidak ada lagi item extra ordinary. 5. Ada beberapa penyesuaian seperti dihapusnya PSAK 27 tentang Koperasi. 6. Laporan Arus Kas hanya menggunakan metoda tidak langsung saja dan seluruh transaksi kas atau tunai harus dilaporkan. 7. Laporan Perubahan Ekuitas sama dengan PSAK kecuali yang terkait pendapatan komprehensif lain. Laporan Perubahan Ekuitas tidak harus ada bila tidak ada perubahan ekuitas dari tahun lalu. 8. Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi kebijakan akuntansi, estimasi dan kesalahan, serta bila ada perubahan metoda alasan dan dampak perubahan pada Laporan Keuangan sebelumnya harus dijelaskan. 9. Laporan Keuangan Konsolidasi dengan menggunakan metoda ekuitas. 10. Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan (dibandingkan dengan SAK 2004): a. Instrumen Keuangan Dasar: investasi pada efek tertentu. b. Investasi pada Perusahaan Asosiasi dan Entitas Anak: Entitas Asosiasi dengan metoda biaya dan Entitas Anak dengan metoda ekuitas. c. Investasi pada Joint Venture: sama dengan PSAK tetapi hanya metoda biaya yang dipergunakan. d. Properti investasi: metoda akuntansi menggunakan model biaya. e. Persediaan: Penilaian dengan Lifo dan Average dan pencatatan dengan perpetual dan periodic. f. Aset Tetap: total harga perolehan. g. Imbalan kerja: metoda iuran pasti dan imbalan pasti. h. Aset Tidak Berwujud: sama dengan PSAK 2004, kecuali akibat penggabungan usaha. Goodwill tidak diatur. i. Sewa (leasing): tidak diatur, masih penggunakan PSAK 30 (1990).
j. Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi: sama dengan PSAK (ETAP Bab 18). k. Ekuitas: sama dengan PSAK Kecuali untuk Reorganisasi dan Selisih Penilaian Kembali. l. Pendapatan: sama dengan PSAK. m. Biaya Pinjaman: langsung dibebankan. n. Penurunan Nilai Aset: sama dengan PSAK, penurunan goodwill tidak diatur, dan penurunan nilai piutang dengan PSAK 31. o. Imbalan Kerja: sama dengan PSAK kecuali untuk manfaat pasti kecuali untuk metoda Projected Unit Credit. Iuran Pasti: perusahaan membayar program pension untuk karyawannya sehingga tidak perlu di present value kan. Imbalan Pasti: perusahaan mengelolah sendiri dana pension karyawannya, harus ada staf aktuaria. p. Pajak Penghasilan: menggunakan Tax Paybale Concept dan tidak ada pengakuan dan pengukuran untuk pajak tangguhan. q. Mata Uang Pelaporan: sama dengan PSAK. Mata uang fungsional, harus ada pelaporan bila menggunakan mata uang asing. r. Peristiwa Setelah Akhir Periode: sama dengan PSAK. s. Pengungkapan Pihak-Pihak Memunyai Hubungan Istimewa: Sama dengan PSAK7. t. Aktivitas Khusus: Tidak diatur. u. PSAK lainnya: tidak diatur. v. Ketentuan Transisi: Retropespektif dan prospektif yang diterapkan secara prospective catch-up (dampak ke saldo laba). w. Tanggal Efektif: Berlaku efektif untuk Laporan Keuangan yang dimulai tanggal 1 Januari 2011, penerapan dini 1 Januari 2010.
