BAB II BAHAN RUJUKAN
2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) SAK ETAP yaitu standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang bertujuan untuk memudahkan usaha kecil atau menengah atau entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas yang signifikan, dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) untuk mampu membuat laporan keuangan sendiri. Selain itu SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya tetapi tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK ETAP ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011. (Sumber: www.iaiglobal.or.id).
2.1.1 Pengertian SAK ETAP Menurut Ryan Arriefirmansyah dan Miyosi Margi Utami (2013:10), SAK ETAP adalah: “Standar akuntansi untuk entitas yang memiliki skala kecil hingga menengah, misalnya UKM (tidak memiliki akuntabilitas publik).” Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013:1), pengertian SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang: a. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal
5
6
adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 2013 Bab 1 Ruang Lingkup Paragraf 1.2. Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: a. Entitas telah melakukan mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialag dana atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi. c. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.
2.2 Perbedaan SAK Umum dengan SAK ETAP Menurut Martini Hadari (2011), menyebutkan bahwa perbedaan antara SAK Umum dengan SAK ETAP diantaranya meliputi: a. Konsep pajak penghasilan. Dalam hal mengatur pajak penghasilan, SAK ETAP menggunakan konsep pajak terutang, sedangkan SAK Umum menggunakan konsep pajak tangguhan. SAK ETAP mengakui beban pajak penghasilan untuk tahun berjalan sebesar kewajiban pajak periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset, yaitu pph lebih bayar. Dalam SAK Umum beban pajak penghasilan perusahaan tidak hanya berupa jumlah seluruh pajak penghasilan periode berjalan, dan periode sebelumnya yang belum dibayar, tetapi juga termasuk pajak tangguhan.
7
b. Metode Penyusunan Arus Kas. Metode penyusunan laporan arus kas yang diatur dalam SAK Umum adalah metode langsung dan tidak langsung. Perusahaan diberikan pilihan untuk menggunakan metode langsung ataupun tidak langsung, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sedangkan SAK ETAP hanya mengatur penyusunan laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Metode tidak langsung dianggap lebih efektif bagi UMKM karena biaya penyusunan arus kas dengan metode ini lebih murah dibandingkan dengan metode langsung, dimana perusahaan harus memberikan rincian lebih lanjut tentang penerimaan dan pembayaran kas operasi. c. Metode Pencatatan Biaya Investasi. Berdasarkan SAK Umum, investasi pada entitas asosiasi, entitas anak dan joint venture harus dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal pada saat investasi tersebut memenuhi definisi perusahaan asosiasi. Selisih antara biaya perolehan dengan bagian investor atas nilai wajar aset netto yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi juga harus dipertanggungjawabkan (diatur dalam PSAK No.22). SAK ETAP mengatur metode berbeda untuk investasi pada setiap entitas. Investasi pada entitas asosiasi dan joint venture diukur dengan menggunakan metode biaya. Investasi pada entitas anak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. d. Metode Pengukuran Aset Tetap, Aset tidak Berwujud dan Properti Investasi. Berdasarkan SAK ETAP, aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi dicatat dan diukur sebesar biaya perolehannya pada saat pengakuan awal. Selanjutnya, pengeluaran setelah pengakuan awal suatu aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah tercatat aset tetap tersebut. Setelah
8
pengakuan awal, entitas harus mengukur aset tersebut pada biaya perolehan dikurang akumulasi penyusutan atau amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Pada SAK Umum, pengukuran terhadap aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi menggunakan dua model pengukuran, yaitu model biaya dan model nilai wajar yang harus diterapkan secara konsisten. e. Perbedaan antara SAK ETAP dengan SAK Umum tidak hanya terletak pada kompleksitas isinya tetapi juga pada dasar pengukuran. SAK ETAP menggunakan dasar pengukuran berbasis historical cost sedangkan SAK Umum menggunakan basis fair value.
2.3 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan kas entitas. Laporan keuangan entitas meliputi: 1. Neraca. 2. Laporan Laba Rugi. 3. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba. 4. Laporan Arus Kas. 5. Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun penjelasan mengenai masing-masing laporan keuangan yaitu:
2.4 Neraca Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik tahun 2013. Neraca adalah: “laporan keuangan yang menyajikan hubungan aset, kewajiban dan ekuitas entitas pada waktu tertentu.”
9
2.4.1 Informasi yang Disajikan Dalam Neraca Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) Bab 4 Neraca paragraf 4.2, neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 1. Kas dan Setara Kas. Kas dan setara kas merupakan, investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. 2. Piutang Usaha dan Piutang Lainnya. Hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas dimasa yang akan datang, akibat dari kejadian dimasa lalu. 3. Persediaan. Aset untuk dijual untuk kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 4. Properti Investasi. Properti (tanah atau bangunan, bagian bangunan, atau keduanya yang dikuasai oleh (pemilik melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan sewa, kenaikan nilai, keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, atau tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha biasa. 5. Aset Tetap. Aset yang berwujud, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. 6. Utang Usaha dan Utang lainnya. Entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
10
7. Aset dan Kewajiban Pajak. Aset sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. 8. Kewajiban diestimasi. Kewajiban yang waktu atau jumlahnya belum pasti. 9. Ekuitas. Hak residual atas aset dan entitas setelah dikurangi semua kewajibannya.
2.4.2 Klasifikasi Aset dan Kewajiban Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) Bab 4 Neraca paragraf 4.5. Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi dalam neraca yang terpisah, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya. 1. Aset Menurut Donald E.Kieso, Jerry J.Weygant, Terry D.Warfield (2010:180), pengertian aset adalah: “Manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh dari masa depan atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atas kejadian masa lalu” Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), pengertian aset adalah: “Sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas.”
11
a) Aset Lancar Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) Bab 4 Neraca paragraf 4.6. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas. b. Dimiliki untuk diperdagangkan. c. Diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. d. Berupa kas atau setara kas. b) Aset Tidak Lancar Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) Bab 4 Neraca paragraf 4.7. Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan. 2. Kewajiban Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), kewajiban adalah: “Entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.” Kewajiban perusahaan dapat dibedakan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a) Kewajiban Jangka Pendek Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) Bab 4 Neraca paragraf 4.8. Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:
12
a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasi normal operasi entitas. b. Dimiliki untuk diperdagangkan. c. Kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajibannya setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. b) Kewajiban Jangka Panjang Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) Bab 4 Neraca paragraf 4.9. Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang. 3. Ekuitas Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013), ekuitas merupakan: “Hak
residual
atas
aset
entitas
setelah
dikurangi
semua
kewajibannya.”
2.4.3 Urutan dan Format Pos dalam Neraca Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(2013) Bab 4 Neraca paragraf 4.10. Entitas tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan. Paragraf 4.2 hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat ataupun fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca.
Tabel 2.1 Contoh Neraca
AKTIVA Aktiva Lancar
Koperasi x Neraca Per 31 desember PASIVA Kewajiban Lancar
13
Kas
xxx Hutang Bank
xxx
Bank
xxx
Dana-dana
xxx
Piutang Anggota
xxx
Pembagian SHU
xxx
Piutang Non Anggota
xxx
Simpanan Sukarela
xxx
Persediaan
xxx Hutang Anggota
Jumlah
xxx
Aktiva Tetap
xxx
SHU Bagian Anggota
xxx
Biaya yang Harus di Bayar
xxx
Tanah
xxx Jumlah
xxx
Bangunan
xxx Kewajiban Jangka Panjang
xxx
Peralatan Usaha
xxx
Jumlah
xxx
Peralatan Kantor
xxx
Akumulasi Penyusutan
xxx
Jumlah
xxx
Aktiva Lain-lain
xxx
Badan Hukum
xxx
Penyusutan
xxx
Modal
xxx
Jumlah
xxx
Simpanan Pokok
xxx
Jumlah Aktiva
xxx
Simpanan Wajib
xxx
Cadangan
xxx
Donasi
xxx
SHU
xxx
Jumlah
xxx
Jumlah Pasiva
xxx
Sumber :Koperasi Petani Karet Karya Harapan (KOPTAN-KHH)
2.5 Laporan Laba Rugi Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013). Laporan laba rugi adalah:
14
“laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kinerja entitas selama satu periode, yaitu hubungan penghasilan dengan beban.” Menurut Budiartha Ketut (2008:2). Penghasilan merupakan: “Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang berasal dari kontribusi penanam modal.” Menurut Bustami dan Nurlela (2009:8). Beban merupakan: “Biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang dikelompokan sebagai aset. Biaya ini dimasukan kedalam laporan laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan.” 2.5.1 Informasi yang Disajikan di Laporan Laba Rugi Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) Bab 5 paragraf 5.3. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal entitas selama satu periode ketika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan entitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. b. Beban Keuangan Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar, berkurangnya aset, atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. c. Bagian Laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas. d. Beban Pajak Jumlah agregat yang termasuk dalam penentuan laba atau rugi untuk periode pajak kini. e. Laba atau Rugi Netto Jumlah residual yang tersisa setelah beban dikurangkan penghasilan.
15
2.5.2 Analisis Beban Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) Bab 5 laporan laba rugi paragraf 5.6. Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan. a. Analisis Menggunakan Sifat Beban Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transfortasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas misalnya: Pendapatan
xxx
Pendapatan operasi lain
xxx
Perubahan persediaan barang jadi
xxx
dan barang dalam proses Bahan baku yang digunakan
xxx
Beban pegawai
xxx
Beban penyusutan dan amortisasi
xxx
Beban operasi lainnya
xxx
Jumlah beban operasi
(xxx)
Laba operasi
xxx
b. Analisis Menggunakan Fungsi Beban Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau
aktivitas
administrasi.
Sekurang-kurangnya,
entitas
harus
mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya, misalnya: Pendapatan
xxx
Beban pokok penjualan
(xxx)
Laba bruto
xxx
Pendapatan operasi lainnya
xxx
16
Beban pemasaran
(xxx)
Beban umum dan administrasi
(xxx)
Beban operasi lain
(xxx)
Laba operasi
xxx
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013) Bab 5 laporan laba rugi paragraf 5.7. Entitas dianjurkan menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi.
2.6 Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013). Laporan perubahan ekuitas adalah: “ laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan pada periode, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih entitas) jumlah transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik selama satu periode.” Menurut Dwi Martini, et.al (2012:126), laporan perubahan ekuitas merupakan: “Laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan pada periode, dan (bergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih entitas) jumlah transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik selama periode.” Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013). Laporan laba rugi dan saldo laba merupakan: “laporan keuangan yang menyajikan laba atau rugi dan perubahan saldo laba untuk suatu periode.”
17
2.7 Laporan Arus Kas Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013). Laporan arus kas adalah: “Laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas selama periode tertentu, menunjukkan secara terpisah perubahan dalam periode tersebut dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.” Menurut Rudianto (2012:19), laporan arus kas adalah: “Laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan
selama
satu
periode
akuntansi,
beserta
sumber-
sumbernya.” Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013). Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. a) Aktivitas Operasi Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013). Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa. b. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain. c. Pembayaran kas dari pemasok barang dan jasa. d. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan. e. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat didefinisikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
18
f. Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Beberapa transaksi, seperti penjualan pelaratan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.
b) Aktivitas Investasi Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013). Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: a. Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. b. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya. c. Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan). d. Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan). e. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. f. Penerimaan kas dari pemnbayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
19
c) Aktivitas Pendanaan Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2013). Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: a. Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain. b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas. c. Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya. d. Pelunasan pinjaman. e. Pembayaran kas oleh lesee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiyaan.
2.8 Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 2013. Catatan atas laporan keuangan adalah: “Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan terhadap pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan memberikan uraian naratif atas pemisahan pos-pos yang diungkapkan dalam laporan keuangan, serta informasi tentang pospos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan dalam laporan keuangan tersebut.” 2.9 Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009). Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: a. Dapat Dipahami Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah masyarakat yang mengerti tentang ekonomi dan keuangan.
20
b. Relevan Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. c. Materialitas Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.
d. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. e. Pertimbangan Sehat Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. f. Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya, kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relavansi. g. Dapat Dibandingkan Pengguna harus mampu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. h. Tepat Waktu
21
Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. i. Keseimbangan antara biaya dan manfaat-manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya.
