BAB V SIMPULAN DAN SARAN 5.1.
Kesimpulan Berdasarkan hasil analysis pada penelitian dengan judul “ANALISIS
PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK ( SAK ETAP) BAB 20 PADA USAHA KECIL MENENGAH DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus Pada Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung 1. Kesadaran Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung mengenai adanya Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP). Dari hasil penelitian deskriptif, mengenai kesadaran Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung mengenai adanya Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP), terdapat hasil tanggapan sebesar 57,2% yang menyatakan responden mengetahui adanya peraturan tentang standar akuntansi untuk UKM bernama SAK ETAP sehingga kesimpulannya para pelaku UKM di Bandung sudah cukup mengetahui adanya peraturan tentang adanya standar akuntasni untuk UKM bernama SAK ETAP. Selain itu tingkat mengetahui adanya informasi tentang penggunaan SAK ETAP dinyatakan cukup. Secara keseluruhan tingkat kesadaran Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung mengenai adanya Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan
97
98
Publik (SAK ETAP) terbilang kurang dengan presentase sebesar 51,5% dari hasil tanggapan responden yang diperoleh dalam penelitian ini 2. Tingkat pemahaman UKM di Kota Bandung terhadap Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP), Tingkat pemahaman Usaha kecil Menengah di Kota Bandung terhadap SAK ETAP dinyatakan kurang baik. Hal tersebut didapat dari hasil kuisioner dari 100 responden yang menyatakan memiliki kekurangan dalam mengetahui gambaran umum isi dari SAK ETAP hasil tersenut dibuktikan dengan hasil tanggapan responden dengan presentase sebesar 47,0%, Hasil yang di dapat dari tingkapt pemahaman responden adalah sebesar 50,9% sehingga tingkat pemahaman UKM di Kota Bandung terhadap Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP), dinyatakan masih kurang baik. 3. Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP), pada UKM di Bandung. Pada penelitian ini, terdapat hasil mengenai tingkat penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP), pada UKM di Bandung dinyatakan kurang baik. Hasil tersbut didapat dari enam indikator yang dinyatakan oleh 100 responden, diantaranya kesadaran tentang adanya SAK ETAP, tingkat pemahaman SAK ETAP, manfaat yang diterima dari SAK ETAP, kerumitan SAK ETAP, kesiapan dalam penerapan SAK ETAP, hambatan penerapan
99
SAK ETAP. Hasil dari enam indikator tersebut diperoleh bahwa tingkat penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP) di Kota Bandung sebesar masih sebesar 51,9%. 4. Tingkat Penerapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh UKM di Bandung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP), Dari hasil penelitian dari 100 responden menyatakan menyatakan tingkat penerapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh UKM di Bandung sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP) sebesar 50,7% oleh sebab itu tingkat penerapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh UKM
di
Bandung sesuai dengan SAK ETAP dinyatakan masih kurang baik. 5. Hambatan yang terjadi pada proses pengakuana pendapatan UKM di Bandung dalam menerapkan SAK ETAP. Dalam mengiplementasikan suatu standar kerja tidak selamanya berjalan lancar, terdapat hambatan yang terjadi saat praktik. Pada penelitian ini terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada pada proses pengakuana pendapatan UKM di Bandung dalam menerapkan SAK ETAP, diantaranya a. Responden merasa cukup mampu dalam menerapkan SAK ETAP itu sendiri, hasil dinyatakan dengan persentase sebesar 55,2%,
100
b. Dalam bahasa yang ada pada SAK ETAP menjadi suatu hambatan, hal tersebut dinyatakan dengan presentase sebesar 54%, c. Metode dan cara akuntansi yang ada pada SAK ETAP cukup dipahami oleh responden, hal tersebut dinyatakan dengan hasil respon sebesar 52,2% d. Responden merasa kekurangan terhadap advokasi dan pelatihan untuk menerapkan SAK ETAP pada UKM, hal tersebut dinyatakan dengan presentase sebesar 41,2% 5.2
Saran Dengan melihat hasil kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran
yang mungkin akan berguna baik untuk pelaku UKM maupun pihak – pihak lain. Saran – saran tersebut sebagai berikut : 1. Bagi pelaku UKM sebaiknya menyesuaikan sistem akuntansi usaha yang dilakukan menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum terutama menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP). Penerapan tersebut dapat berguna untuk memudahkan investor maupun kreditor dalam membaca laporan keuangan UKM. Walaupun pertama kali dalam penerapan akan mengalami kesulitan, namun setelah itu sistem akuntansi pada UKM akan berjalan sesuai standar.
101
2. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia yang melakukan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Entitas Akuntan Publik (SAK ETAP). Diperlukannya advokasi, konsultasi dan pelatihan bagi pelaku UKM di Kota Bandung untuk lebih megenal dan memahami cara mengimplementasikan SAK ETAP, sehingga penerapan SAK ETAP terhadap UKM di Kota Bandung menjadi lebih baik 3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat melakukan peelitian dengan: a. Memperbanyak jumlah sampel b. Meneliti kelompok industry yang berbeda c. Rentan waktu observasi yang sedikit lebih d. Meneliti dengan metode kualitatif
