1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pajak merupakan salah satu komponen dari perusahaan yang dapat
memengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak harus dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada Negara. Terdapat beberapa jenis bentuk pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Negara, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 adalah Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang menjadi objek pajaknya adalah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.
Setiap badan perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan, dengan memperoleh laba maksimum. Untuk memperoleh laba yang maksimum, maka harus meminimumkan beban pajak karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan tergantung pada besarnya penghasilan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar penghasilan maka, semakin besar pajak terutang perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan membuat perencanaan pajak (tax planning).
1
“Perencanaan pajak (tax planning) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan” (Lumbantoruan, 1994). Perencanaan dapat dilakukan dengan berbagai cara berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya dengan menghitung penyusutan dan amortisasi aktiva tetap perusahaan dengan metoda tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan, dan pemberian tunjangan natura atau dengan kas. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian
dan
celah-celah
perpajakan
(loopholes)
yang
diperbolehkan oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sehingga perencanaan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran yang akan merugikan Wajib Pajak dan tidak mengarah pada penggelapan pajak.
PT Tambang Bukit Asam (Persero) Tbk. adalah perusahaan milik Negara yang bertujuan mengembangkan usaha pertambangan nasional khususnya batubara. PTBA yang berdiri sejak 1981 termasuk dalam daftar lima besar produsen batubara di Indonesia. Bahkan penjualan PTBA didalam negeri termasuk yang terbesar kedua. PT Tambang Bukit Asam (Persero) Tbk. termasuk dalam subjek Pajak Penghasilan Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. PT Bukit Asam (Persero) Tbk. memiliki banyak aktiva tetap berwujud bangunan atau bukan bangunan dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan sangat bervariasi dan memiliki karakteristik tersendiri. Jenis aktivanya bermacam-macam, tanggal, bulan, tahun perolehan dan
2
masa manfaatnya pun berbeda-beda. Aktiva tersebut digunakan sebagai alat produksi untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka menghasilkan pendapatan. Salah satu komponen yang memengaruhi dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dalam SPT Tahunan Badan adalah biaya penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran dalam perolehan aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap sesuai dengan peraturan pajak diharapkan dapat meminimalisasi pajak terutang. “Karena secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan” (Erly Suandy, 2011). Perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang harus ditanggung perusahaan dan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengangkat judul
Evaluasi Tax Planning: Studi Kasus Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Yang menjadi permasalahan adalah: Apakah Perencanaan Pajak (Tax Planning) pada PTBA sudah optimal. Indikator optimalnya Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah kesesuaiannya terhadap peraturan perpajakan.
1.3
Batasan Penelitian Dalam penelitian ini, penulis memberi batasan penelitian yang terbatas pada
PPh Badan khususnya aktiva tetap saja dengan memperhatikan laporan keuangan komersial dan fiskal pada tahun 2012. Data sekunder yaitu laporan keuangan 3
perusahaan, literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi serta wawancara tidak terstruktur. UndangUndang pajak yang digunakan adalah UU PPh No. 36 Tahun 2008.
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah mencari dan
menganalisa penyusutan aktiva berwujud dan amortisasi aktivatidak berwujud yang terdapat di perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. sesuai dengan aturan pajak yang dapat digunakan untuk meminimalisasi pajak terutang.
1.5
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai perencanaan pajak (tax planning) pada perusahaan khususnya terhadap aktiva tetap sesuai dengan aturan pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. 2. Bagi perusahaan yang diteliti yaitu PT Bukit Asam (Persero) Tbk. diharapakan dapat memberikan masukan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan agar dapat melakukan perencanaan pajak secara efektif dan sesuai dengan aturan pajak sehingga dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.
4
3. Bagi pihak lain diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang perencanaan perpajakan (tax planning).
5
