0
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PUNGUTAN LIAR YANG DISERTAI ANCAMAN
( Studi Kasus Polsek Bongomeme )
Suharto Luawo Pembimbing I : Dian Ekawaty Ismail Pembimbing II : Lisnawaty W.Badu
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan mengetahui Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman dan Apa kendalakendala kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman. Hal ini dilatarbelakangi adanya kenyataan makin maraknya pungutan liar yang terjadi di masyarakat dan sampai saat ini keberadaannya masih belum bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah bersifat Normatif empiris dan objek penelitian di Polsek bongomeme dan pasar bongomeme. Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya, dengan didukung Sumber data lain diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun penelitian dilapangan diolah menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di sertai ancaman adalah dengan melakukan upaya preventif, refresif, dan preemtip dan kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di sertai ancaman adalah kurangnya personil polisi disetiap polsek, kurangnya kendaraan operasional, Sulitnya melacak premanisme disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di –backing oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat, Masyarakat juga merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya. dan kesadaran serta efek jera pelaku pungutan liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan pungutan liar di pasar bongomeme. Kata kunci: polisi, preman, menanggulangi, pungutan liar
1
Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tangan polisi lah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. polri akan terus melakukan perubahan dan penataan, baik di bidang pembinaan maupun operasional, serta pembangunan kekuatan yang sejalan dengan upaya reformasi. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang No 2 Tahun 2002 yang menetapkan polri berperan selaku pemelihara, kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi adalah pungli atau pungutan liar. Pungutan liar yang selanjutnya disingkat Pungli, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri. Beberapa contohnya aksi premanisme antara lain preman di terminal yang memungut pungutan liar dari pengendara bermotor dua, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan pengedara dan kendaraannya yang melewati terminal dan preman di pasar yang memungut pungutan liar dari Lapak-lapak kaki
2
lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap dirusaknya lapak yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan preman di Indonesia makin lama makin sukar diberantas karena ekonomi yang semakin memburuk. Kasus-kasus premanisme yang akhir-akhir ini menyebabkan masyarakat resah yang terjadi di Indonesia berdampak pula sampai didaerah-daerah pelosok khususnya di daerah Gorontalo tepatnya dipasar Bongomeme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena- fenomena preman di masyarakat. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku preman yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sehingga harapan kita tentang kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai. Semua ini tentu saja tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanise yang terjadi di dalam masyarakat. Kita berharap kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tertib dapat tercapai. Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat merumuskan rumusan masalah yakni (1) Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman ( Studi Kasus Polsek Bongomeme ) Dan (2) Apa kendalakendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai ancaman ( Studi Kasus Polsek Bongomeme ).
3
A. Metode Penulisan Penelitian mengenai Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman ini merupakan penelitian normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Polsek Bongomeme dan Pasar Bongomeme tepatnya di Gorontalo dikarenakan tempat tersebut berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas, selain itu tempat tersebut juga mempunyai bahan atau informasi yang calon peneliti butuhkan. Sumber data berasal dari data Primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten dan Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang penelitiaan lapangan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, memahami, peraturan perundang-undangan, naskahnaskah,
buku-buku
serta
pendapat
yang
mempunyai
relevansi
dengan
permasalahan yang diteliti. B. Pembahasan Dan Hasil Penelitian 1.
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a.
Sejarah Polsek Bongomeme Polsek Bongomeme Kabupaten Gorontalo merupakan sektor pelayanan masyarakat wilayah hukum Kecamatan Bongomeme yang didirikan pada tanggal 03 November 1942, dibangun di atas tanah seluas 903m2 dengan luas banggunan 408 m2 beralamat di Jalan Raya Bongomeme Kecamatan Bongomeme. Di fungsikan pada tanggal 09 Januari 1944, Menurut Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gorontalo No B.79.RLT.X.09 1944 Tentang Sektor Kepolisian Bongomeme sebagai pelayan masyarakat wilayah hukum Kecamatan Bongomeme. Visi Terwujudnya Postur Polri Yang Professional, Bermoral Dan Modern Sebagai Pelindung Pengayom Dan Pelayan Masyarakat Yang Terpercaya Dalam Memelihara Kamtibmas Dan Menegakan Hukum
4
Misi Memberikan Perlindungan, Pengayoman Dan Pelayanan Secara Mudah, Tanggap / Responsif Dan Tidak Diskriminatif Agar Masyarakat Bebas Dari Segala Bentuk Gangguan Fisik Dan Psikis, serta Menegakan Hukum Secara Professional, Obyektif, Transparan Dan Akuntabel Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan.1 b. Sejarah Pasar Bongomeme Sejak dahulu hingga sekarang, Pasar Bongomeme bagaikan pasar legendaris dikecamatan Bongomeme. Pusat keramaian ini tak hanya menjadi lokasi favorit bagi para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangannya, melainkan juga sebagai tempat belanja yang banyak didatangi para pembeli. Selain karena barang-barangnya tersedia dalam banyak pilihan, Pasar Bongomeme pun terkenal dengan harga barangnya yang murah dengan kualitas yang tak kalah bagus dengan tempat lainnya. Pasar Bongomeme adalah nama yang mulai dikenal sejak tahun 1935-an. Ketika itu ko siong, seorang warga jepang pemilik tanah di Kecamatan Bongomeme, mendirikan pasar di atas tanah miliknya ini. Keramaian di Pasar Bongomeme tempo dulu, adalah berkat jalur Kali Bongomeme, yaitu sebuah Kali yang mengalir dekat Bongomeme yang ramai dikunjungi perahu para pedagang yang menjual maupun membeli barang di Pasar Bongomeme. Pasar ini dulunya dijadikan pusat perdagangan utama. Perkembangan pasar inilah yang tidak disia-siakan oleh pedagang dikecamatan Bongomeme. Dari waktu ke waktu, tempat ini berkembang menjadi sebuah tempat berkonsep layanan yang mempertahankan nilai-nilai tradisional dan diperkaya dengan pilihan lokasi yang telah modern. Transaksi jual beli, terjadi layaknya pasar-pasar tradisional lain. Tawar menawar harga, adalah peristiwa rutin yang terbiasa ada di tempat ini. Kelebihan yang ada di Pasar Bongomeme sekarang adalah, pengunjungnya tak perlu repot-repot membersihkan
1
Sumber Polsek Bongomeme
5
sandalnya dari tanah yang becek menempel di dasar sandal (seperti pada tahun yang lalu ketika Pasar Bongomeme baru dibuka). Visi Terwujudnya pasar sebagai pusat jual beli dan pelayanan menuju masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan Misi 1. Menumbuh kembangkan kesempatan bekerja dan berusaha; 2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur, Pengelola dan pedagang; 3. Meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar; 4. Meningkatkan pelayanan kepada pedagang dan pengunjung.2
2.
Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman Keberadaan premanlah yang merupakan salah satu ciri kehidupan kelas bawah, bahkan menjadi suatu gaya hidup dan menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. para preman beralasan agar pedagang kaki lima dan pengendara motor tidak diganggu, pedagang-pedagang dan pengendara motor itu dipalak (diminta uang). Hal ini disatu sisi memperkuat betapa besar manfaat yang diperoleh oleh kalangan preman. kelompokkelompok preman semakin berkembang, bahkan kondisi di lapangan sudah tercipta hubungan atau terjalinnya hubungan antara preman dengan masyarakat, serta tidak dapat dipungkiri juga terjadi hubungan antara preman dengan aparat kepolisian. Terhadap permasalahan keberadaan preman ini pihak Polsek Bongomeme tidak tinggal diam, karena sudah cukup banyak langkah dan upaya yang dilakukan.3
2 3
Sumber Kantor Desa Bongomeme Wawancara Kepala Urusan Administrasi Umum Polsek Bongomeme, Muhlis Huntua pada 14 April 2015.
6
Buyung (50 tahun), seorang pengendara bentor dipasar Bongomeme menceritakan kepada peneliti bahwa tiap hari rabu dan sabtu apabila ramai pengunjung dirinya selalu dimintai uang oleh preman setiap dia melewati putaran di jalan dekat pasar, mau tidak mau kami harus memberinya pak, karena demi keamanan dan keselamatan kami yang memang mencari nafkah menjadi pengendara bentor yang rutenya melewati jalur sini, walaupun tiap hari rabu dan sabtu kami dimintai uang, kami tidak pernah melaporkan atau mengadukannya kepada aparat polisi karena kami cari aman ajalah pak.4 Sedangkan Rita (35 tahun), salah seorang pedagang kaki lima yang berjualan berbagai macam tas menuturkan, bahwa aksi para preman dalam meminta uang tidak tahu diri dalam meminta “jatahnya“, dalam artian bahwa para preman akan meminta “uang jatah” ketika para pedagang tersebut ramai pembeli, begitupun jika sepi pembeli. mereka tidak tahu diri dengan keadaan kami, Yaa khan namanya juga dagang pak, tidak selalu ramai pembeli, biasanya kami ramai pembeli itu ketika musim menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru. kami sebagai pedagang resah akan adanya preman dibongomeme.5 Lain lagi dengan Ahmad (40 tahun) seorang Pedagang Kaki lima di Pasar Bongomeme yang menceritakan bahwasanya kenyamanan dan kesejahteraan para pedagang di Pasar Bongomeme tidak terjamin bahkan terbebani oleh adanya pungutan-pungutan liar dilakukan preman terhadap mereka. Di samping harus mengeluarkan pungutan-pungutan liar yang menjadi kewajiban mereka dalam berdagang di tempat itu, hasil dari jual beli pun tidak menjamin untuk selalu mendapatkan keuntungan dikarenakan kebijakan soal waktu berdagang yang belum seutuhnya berpihak kepada mereka, begitupun kepastian hukum yang belum juga terjamin untuk keberadaan mereka. kami Para pedagang kaki lima di Pasar Bongomeme memang selalu memberi sekedar uang jatah kepada preman-preman yang memang sudah ada sejak dulu di kawasan ini pak, bukan apa-apa, karena 4 5
Wawancara pengendara bentor dipasar bongomeme, Buyung pada 08 April 2015 Wawancara pedagang kaki lima dipasar bongomeme, Rita pada 11 April 2015
7
kami juga butuh keamanan ekstra terhadap lapak kami, jadi walaupun tiap hari pasar kami ngasih uang jatah.6 Dari beberapa hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan para pedagang kaki lima dan pengendara motor memberikan “uang jatah” karena adanya jaminan tidak ada yang mengganggu. Dengan demikian Mereka merasa terbebani oleh banyaknya pungutan yang harus mereka keluarkan setiap hari pasar sedangkan penghasilan tidak seberapa. Perbuatan-perbuatan dari para preman tersebut apabila kita kaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka dapat dipidanakan , sebagai contoh adalah mereka yang melakukan “pungutan liar”, maka dapat dikenakan tindak pidana pemerasan yaitu Pasal 368, 369 dan 371 KUHPidana.7 ada beberapa faktor yang menyebabkan preman melakukan tindak kejahatan dipasar bongomeme antara lain: 1. Faktor Lingkungan 2. Faktor Ekonomi 3. Faktor Pendidikan 4. Faktor Minuman Keras (miras)8 Dalam melaksanakan upaya penanggulangan Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman pihak kepolisian dalam hal ini khususnya Polsek Bongomeme menempuh dengan bebarapa cara yaitu : a. Upaya Penanggulangan Secara Preventif Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistim keamanan swakarsa. 6 7 8
Wawancara pedagang kaki lima dipasar bongomeme, Ahmad pada 11 April 2015 Wawancara Kepala Urusan Administrasi Umum Polsek Bongomeme, Muhlis Huntua pada 14 April 2015 Ibid
8
Dalam penanggulangan pungutan liar yang disertai ancaman dilakukan premanisme secara preventif pihak kepolisian Polsek bongomeme telah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan bongomeme dan instansi terkait.9 Konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, yang menjadi sasaran penyuluhan hukum, diharapkan tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang milikinya. Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Karena itu mereka perlu mendapat penyuluhan hukum agar tahu bahwa hukum menjanjikan perlindungan dan memajukan kesejahteraan yang selanjutnya mereka akan menikmati keuntungan berupa perlindungan dan kesejahteraan tersebut. Masyarakat juga dianggap mempunyai peran penting dalam pengungkapan terjadinya aksi premanisme yang terjadi di sekitar mereka. kebanyakan aksi premanisme yang ditangani oleh Polsek bongomeme dapat terungkap setelah ada laporan dari masyarakat. Perlu peran masyarakat bersama, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan kualitas mental masyarakat. Dengan mental individu-inividu masyarakat yang baik diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan sehingga dapat menekan angka kriminalitas termasuk pula menekan terjadinya aksi premanisme di masyarakat. b. Upaya Penanggulangan Secara Represif Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan atau
9
Ibid
9
penghukuman terhadap para pelaku yang melakukan pungutan liar dalam hal ini preman berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Polsek juga melakukan beberapa kegiatan operasi penanggulangan pungutan liar yang dilakukan preman guna menindaklanjuti penyakit masyarakat yang ada. Dengan adanya operasi seperti ini diharapkan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini untuk membuat kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dengan banyak terjadinya pemerasan, pengancaman, pungutan liar kepada masyarakat dan lain-lain. Pihak Polsek juga dalam menindak pelaku dalam hal ini preman harus memperhatikan unsur hak asasi manusia dimana pembatasan dalam bertindak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.10 Ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi tersebut. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang yang berperilaku preman. Sistem dan program tersebut bersifat reformatif, misalnya hukuman bersyarat, hukuman kurungan serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih menekankan pada usaha agar dapat berubah menjadi orang biasa. Dalam hal ini pembinaan psikologis dan penyadaran disertai latihanlatihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar punya modal untuk mencari pekerjaan. c. Upaya penanggulangan secara Pre-emtif: Berupa rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kejahatan pada tahap sedini mungkin. Di sini mencakup upaya untuk mengeliminir faktor kejahatan yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. penanggulangan aksi premanisme oleh Polsek Bongomeme lewat cara preemtif adalah sebagai berikut :
10
Ibid
10
- Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. - Mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat. - Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menghormati hukum. - Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak negatik dari aksi premanisme. - Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat mengakibatkan factor -faktor skala gangguan kamtibmas semakin tinggi. - Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepolisian. - Himbauan kepada anggota kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan. - Arahan dari pimpinan berupa nasehat dan instruksi terhadap anggota kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan kewenangannya.
tugas dan
11
Adapun Strategi yang dilakukan pada penanggulangan preman yang dilaksanakan oleh Polsek Bongomeme, pada saat para personil sedang melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya sesuai bentuk penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Bongomeme dan sekitarnya. Bentuk penanganan terhadap preman yang lain yang dilakukan Polsek adalah, pola penanganan yang bersifat represif non yustisial. Untuk penanganan yang bersifat represif non yustisial, Polsek melakukannya dengan menggunakan azas preventif dan azas kewajiban umum. Bentuk-bentuk kegiatan
yang
dilakukan
adalah
penyuluhan,
melakukan
bimbingan
kemasyarakatan, dan memperbanyak melakukan sambang ke lokasi keramaian masyarakat, selain itu meningkatkan kegiatan patroli, khususnya dipasar dan terminal.
11
Ibid
11
3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan pungutan liar yang disertai ancaman dalam hal ini dilakukan premanisme secara kenyataannya Polsek Bongomeme masih banyak kendala yang dihadapi, kendala-kendala dalam upaya penanggulangan pungutan liar tersebut antara lain : a. Kurangnya personil polisi dan kurangnya kendaraan operasional. b. Pembinaan tidak sepenuhnya efektif tergantung dari moral dari masingmasing personil kepolisian c. Pembinaan namun tidak disertai dengan pengawasan tidak akan berjalan dengan efektif. d. Apabila sudah menyangkut masalah kebutuhan ekonomi maka arahan dan nasehat sudah tidak dipedulikan. e. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme takut skeptis masyarakat terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya. f. Sulitnya melacak premanisme aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di –backing oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat. Informasi mengenai jaringan premanisme aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut. g. Kesadaran dan efek jera pelaku yang rendah, kurangnya kesadaran dan efek jera dari pelaku pungutan liar dan masyarakat sekitar turut berpengaruh terhadap kinerja polisi dalam menanggulangi aksi pungutan liar di wilayah hukum Polsek Bongomeme.12 Sulitnya lagi antara kelompok preman dengan oknum aparat keamanan ada hubungan hubungan kerja sama :
12
Ibid
12
1) Adanya Oknum polisi memberikan “perlindungan” kepada preman, dan atas jasanya oknum polisi menerima imbalan berupa sejumlah upeti tertentu dari Preman. Perlindungan yang diberikan oknum polisi adalah menutup mata atas tindakan preman yang dilakukan terhadap korbannya, dan melindungi preman tersebut terhadap gangguan dari kelompok preman lain. (2) Aparat keamanan bertindak selaku “beking” dari kelompok preman yang melakukan pemerasan, pengrusakan, terhadap para pedagang kaki lima. Apabila ada pedagang kaki lima yang melapor, maka oknum aparat keamanan berpura-pura segera menangkap anggota preman tersebut, namun keesokan harinya sudah dilepas lagi, kemudian anggota preman tersebut melakukan pembalasan dendam kepada pedagang kaki lima yang melapor. Hal ini terjadi, karena dua hal, yakni adanya kolusi antara kelompok preman dengan aparat keamanan, serta keengganan pihak pelapor untuk menjadi saksi dalam persidangan dengan alasan merepotkan, lebih baik menggunakan waktunya untuk berdagang. 3) Adanya Oknum aparat keamanan membiarkan terjadinya pungutan tak resmi oleh kelompok preman diPasar Bongomeme terhadap pengendara kendaraan bermotor yang parkir diPasar Bongomeme, sehingga pengendara kendaraan bermotor membayar uang parkir dua kali. Para pengendara kendaraan bermotor tersebut tidak berdaya, karena tidak tahu harus melapor kemana. Hal ini terjadi, karena adanya kolusi antara oknum aparat keamanan dengan Kelompok preman diPasar Bongomeme.
C. Kesimpulan dan Saran 1. Kesimpulan Peranan Polsek Bongomeme dalam menanggulangi pungutan liar yang disertai
ancaman
adalah
sebagai
pengemban
fungsi
preventif
(pencegahan) yaitu mencegah agar peluang terjadinya tindak kejahatan semakin sempit, juga sebagai pengemban fungsi represif (penindakan) 13
yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan, dan sebagai pengemban fungsi pre-emtip (menangkal atau menghilangkan) yaitu menangkal atau menghilangkan tindak kejahatan pada tahap sedini mungkin, karena sampai saat ini belum ada pelaku pungutan liar yang tertangkap. bentuk-bentuk tersebut antara lain: mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku yang melakukan pungutan liar dalam hal ini preman berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan, kesemuanya dilakukan oleh kepolisian guna memperkecil terjadinya pertemuan niat dan kesempatan. dan kendala yang dihadapi oleh Polsek Bongomeme yakni Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya aksi premanisme takut skeptis masyarakat terhadap preman, meskipun sudah dilakukan penyuluhanpenyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi premanisme yang dialaminya atau yang diketahuinya.
Dengan Sulitnya melacak
premanisme aparat disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang aksi premanisme yang di –backing oleh oknum-oknum tertentu yang notabene juga berprofesi sebagai aparat. Informasi mengenai jaringan premanisme aparat sering kali terputus pada kalangan bawahan saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut. serta kurangnya kesadaran dan efek jera dari pelaku pungutan liar dan masyarakat sekitar turut berpengaruh terhadap kinerja polisi dalam menanggulangi aksi pungutan liar di wilayah hukum Polsek Bongomeme.
2. Saran a. Pihak
kepolisian
perlu
lebih
meningkatkan
kegiatan
patroli,`khususnya di lokasi-lokasi yang selama ini sering dijadikan target oleh para preman seperti terminal, pasar, pemberhentian bus, dan lokasi lainnya
14
b. Pihak kepolisian perlu lebih mengintensifkan perannya dalam melindungi masyarakat dengan menindak para preman dengan pasalpasal pidana c. pihak kepolisian perlu untuk lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan dan pembinaan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar hukum. d. Perlu adanya kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban dan keamanan untuk menanggulangi kejahatan.
DAFTAR PUSTAKA Buku Ahmad Ali, 2005 keterpurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya, Cetakan Kedua, ( Ciawi- Bogor : Ghalia Indonesia,) Azhari ,
1995 Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif
Terhadap Unsur-Unsurnya , UI Press, Jakarta Chainur Arrasjid, 2000 Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta H.Hadiman, 2009
Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan
Mengamankan Pemilu 2009, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama “Bersama”, Jakarta H.Pudi Rahardi, 2007 Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), LaksBang Mediatama , Surabaya Momo Kelana, 1994 Hukum Kepolisian, PT Grasindo, Jakarta, Indonesia Utomo Hadi Warsito, 2005, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, Indonesia peter Mahmud, marzuki, 2005. penelitian hukum, kencana prenada media group: Jakarta R. Soesilo, 1982, ”Kriminologi” ( Pengantar Tetang Sebab-sebab Kejahatan), Bogor: Politea
15
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto,1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Pers Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, LaksBang Persindo , Yogyakarta Sudikno Mertokusumo, 1999 Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta W.J.S Poerwodarminto, 1952 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka , Jakarta Perundang- undangan Undang-Undang KepolisianRepublik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sumber Internet Indriyanto Seno Adji, artikel dengan judul‘‘ Polisi Profesional”, ‘‘ Violence Culture” dimuat dalam harian Kompas tanggal 4 mei 2004. Kepolisian Negara Kepolisian
Rebulik
Negara
Indonesia, Republik
Struktur
Organisasi
Indonesia
,
http://www.polri.go.id/organisasi/op/sop/, tanggal diunduh 23 januari 2015. Kurnia Rahma Daniaty,PDF,Mengkaji Kembali Peran Dan Fungi Polri Dalam Era Reformasi, Diakses pada tanggal 23 januari 2015
16
