MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/M/PER/III/2008 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA TIM PENGKAJIAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN INSENTIF BADAN USAHA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Perekayasaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Pengkajian Dan Penilaian Permohonan Insentif Badan Usaha;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4219); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Perekayasaan, Inovasi, Dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA TIM PENGKAJIAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN INSENTIF BADAN USAHA.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 3. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan susut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. 4. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 5. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya. 6. Tim Pengkajian dan Penilai Permohonan Insentif Badan Usaha yang selanjutnya disebut Tim PPI adalah Tim yang bersifat non struktural yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam pemberian rekomendasi kepada badan usaha yang melakukan peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 2 Untuk melakukan pengkajian dan penilaian permohonan insentif peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi Badan Usaha, Menteri membentuk Tim PPI. Pasal 3 (1) Tim PPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beranggotakan wakil-wakil dari instansi pemerintah dan organisasi terkait lainnya yang merupakan wakil dan bertindak untuk dan atas nama instansi/organisasi yang diwakilinya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(2) Tim PPI berkedudukan di Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Pasal 4 (1) Susunan keanggotaan Tim PPI terdiri dari : a. Ketua merangkap anggota; b. Wakil Ketua merangkap anggota; c. Sekretaris merangkap anggota; d. Anggota. (2) Keanggotaan Tim PPI sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur : a. Departemen Perindustrian; b. Departemen Kesehatan; c. Departemen Keuangan; d. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara; e. Kementerian Negara Komperasi dan UKM; f. Kementerian Negara Riset dan Teknologi; g. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; h. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; i. Wakil Organisasi terkait lainnya. (3) Keanggotaan Tim PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pasal 5 (1) Tim PPI mempunyai tugas : a. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap permohonan insentif yang diajukan badan usaha berdasarkan kriteria: 1. kegiatan peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi melalui : a). penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan teknologi; dan/atau b). pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan. 2. potensi peningkatan kinerja produksi dan/atau daya saing barang dan/atau jasa;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di dalam negeri; dan 4. penggunaan sumber daya dalam negeri. b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri berdasarkan hasil pengkajian dan penilaian permohonan insentif badan usaha; c. memberikan laporan kepada menteri mengenai hasil pengawasan pelaksanaan pemberian insentif ke badan usaha. (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim PPI menyelenggarakan fungsi : a. mengkaji dan menilai permohonan insentif badan usaha; b. merekomendasikan hasil pengkajian dan penilaian permohonan insentif badan usaha; c. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh badan usaha yang mendapat insentif; d. melaporkan kepada Menteri hasil pengawasan pelaksanaan pemberian insentif ke badan usaha; e. menetapkan kedudukan, susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Tim PPI; f. menetapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan/atau pedoman lainnya yang bersifat teknis; (3) Mekanisme pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf e dan f diatur dengan Ketetapan Ketua Tim PPI. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Tim PPI mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan. Pasal 7 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Tim PPI dapat membentuk Sekretariat Tim PPI. (2) Sekretariat Tim PPI dipimpin oleh Sekretaris Tim PPI. (3) Sekretariat memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim PPI Pasal 8 Tim PPI melakukan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim PPI dapat mengikutsertakan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan keahlian berkenaan dengan masalah yang dihadapi. (2) Anggota Tim PPI menyampaikan hasil sidang/notulen Tim PPI kepada masingmasing pimpinan instansi pemerintah yang berwenang atau organisasi yang diwakilinya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Pasal 10 Pembiayan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim PPI dan Sekretariat Tim PPI dibebankan pada anggran Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Pasal 11 Pengawasan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Badan Usaha yang mendapat insentif dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Pasal 12 (1) Menteri melakukan pengawasan kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap badan usaha yang mendapat insentif; (2) Pengawasan sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengkajian dan Penilaian. (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pengkajian dan penilaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan atau bilamana diperlukan dapat dilakukan sewaktu-waktu di lokasi kegiatan dilaksanakan. Pasal 13 Dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dengan cara : a. meminta, menerima dan/atau mengupayakan bahan-bahan dan/atau keterangan dari pihak-pihak yang dipandang perlu; b. melakukan pemeriksaan ditempat; dan c. menyarankan pada instansi pemerintah yang berwenang mengenai tindakan yang diperlukan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 14 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Maret 2008 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, TTD KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
