BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Bank Indonesia dalam buku Outlook Perbankan Syariah 2013, menjelaskan
perkembangan perbankan syariah sampai dengan bulan Oktober 2012 cukup menggembirakan. Perbankan Syariah mampu tumbuh +/- 37% sehingga total assetnya menjadi Rp174,09 triliun, sedangkan pembiayaan telah mencapai Rp135,58 Triliun1. Demikian juga halnya dengan PT. Bank Syariah Bukopin telah tumbuh dengan cukup menggembirakan, dimana asset pada tahun 2012 telah mencapai Rp.3,3 triliun, sedangkan pembiayaan telah mencapai Rp.2,6 triliun2 . Sebagaimana diketahui sebagian besar asset perbankan syariah didominasi oleh pembiayaan. Kondisi yang sama juga terjadi di PT. Bank Syariah Bukopin dimana jumlah pembiayaan mencapai sekitar 72% dari total asset3. Perjanjian pembiayaan di perbankan syariah pada umumnya menggunakan perjanjian akad murabah, akad mudharabah, dan akad musyarakah. Diantara ketiga akad tersebut, akad yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah secara nasional adalah akad murabahah yang mencapai sekitar 59,70% dari jumlah pembiayaan. Kondisi serupa juga terjadi di PT. Bank Syariah Bukopin, dimana akad murabahah mencapai 67% dari jumlah pembiayaan4 .
1
Bank Indonesia, 2012, Outlook Perbankah Syariah 2013, Jakarta, hlm 1 Bank Syariah Bukopin, 2013, Laporan Tahunan Bank Syariah Bukopin 2012, Jakarta, hlm 1 3 Ibid 4 Ibid, hlm 38 2
1
Kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat menggangu kegiatan usaha bank. Agar bank dalam kegiatan usahanya dapat mengelola dan mengatasi risiko maka bank harus dikelola dengan prinsip kehatihatian. Prinsip kehati-hatian tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang U No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yakni: Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bagi perbankan syariah prinsip kehati-hatian ini juga dinyatakan dalam Pasal 2, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni: Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Implementasi dari prinsip kehati-hatian tersebut adalah memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan internal maupun eksternal bank. Peraturan eksternal bank diantaranya Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Untuk memberikan panduan dan pemahaman atas risiko yang dihadapi oleh kegiatan usaha bank serta memberikan pedoman bagaimana bank menghadapi dan mengelola risiko maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada pasal 5 dalam peraturan tersebut diuraikan cakupan jenis risiko, yakni: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko
2
operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Salah satu dari jenis risiko diatas adalah risiko hukum. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 yang dimaksud dengan risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut diantaranya adalah kelemahan dalam akad atau perjanjian pembiayaan murabahah antara bank dengan nasabah. Bank syariah dalam kegiatan operasionalnya berlandaskan prinsip syariah. Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam hal ini lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sutan Remy Syahdeni5 berpendapat bahwa dengan ketentuan UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menentukan bahwa bank-bank syariah tidak boleh melanggar Prinsip Syariah Perbankan
dalam
melaksanakan kegiatan usahanya, maka berarti Prinsip Syariah Perbankan telah menjadi hukum positif. Selanjutnya Sutan Remy Syahdeni berpendapat akad-akad muamalah yang dibuat oleh bank-bank syariah yang melanggar Prinsip Syariah 5
Sutan Remy Sjahdeni, 2010, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta, PT Jayakarta Agung Offset, hlm 2.
3
Perbankan akan mengakibatkan akad-akad muamalah tersebut menjadi batal demi hukum6. Bank Syariah mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian pembiayaan dengan nasabah yang didasari dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya sah apabila perjanjian dibuat oleh pihak-pihak yang oleh hukum dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian, dan dibuat berdasarkan kesepakatan diantara para pihak yang membuatnya, dengan kata lain tidak dibuat atas dasar paksaan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Disamping itu, hukum perjanjian menentukan bahwa isi perjanjian hanyalah sah apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan kepatutan, dan dengan ketertiban umum serta dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya7. Bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini adalah bertentangan atau tidak dipenuhinya prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Dengan
demikian perjanjian-perjanjian di Bank Syariah mempunyai risiko hukum. Termasuk dalam perjanjian ini adalah perjanjian Murabahah. Salah satu arah kebijakan perbankan syariah tahun 2013 oleh Bank Indonesia, yakni pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai 6 7
Ibid, hlm 3 Ibid, hlm 141
4
dengan kebutuhan masyarakat8. Arah kebijakan tersebut menjadi relevan agar produk perbankan syariah, diantaranya produk pembiayaan murabahah, terhindar dari risiko hukum. Demikian juga halnya dengan PT. Bank Syariah Bukopin bahwasanya sangat penting agar perjanjian murabahah dengan nasabah memperhatikan kesesuaian dengan prinsip syariah (Syariah Comply).
B.
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang ada
dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.
Bagaimana isi perjanjian murabahah di PT. Bank Syariah Bukopin?
2.
Bagaimana pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian murabahah di PT. Bank Syariah Bukopin?
3.
Bagaimana risiko hukum perjanjian murabahah di PT.Bank Syariah Bukopin ?
C.
Tujuan Penelitian
1.
Tujuan Obyektif Adapun yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya penelitian dengan
judul Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Bukopin adalah: a.
mengetahui dan menganalisis isi perjanjian pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Bukopin;
8
Ibid, hlm 48
5
b.
mengetahui dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan perjanjian murabahah di PT. Bank Syariah Bukopin dengan prinsip syariah; dan
c.
Mengetahui dan menganalisis risiko hukum perjanjian murabahah di PT. Bank Syariah Bukopin.
2.
Tujuan Subyektif Penelitian
ini
dilakukan
dalam
rangka
memenuhi
persyaratan
kelulusan mengikuti program pendidikan Magister Hukum Kosentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada.
D.
Keaslian Penelitian Untuk memastikan keaslian penelitian, penulis melakukan penelusuran
perpustakaan. Dari penelusuran tersebut penulis menemukan tesis yang mempunyai kemiripan dengan topik yang akan penulis lakukan penelitian, yaitu: 1.
Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Syariah Bukopin Bukittinggi), oleh Rinaldi Erzal, tahun 2010, Prodi Kenotariatan. Rumusan dari tesis ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimana
pelaksanaan
kegiatan
pembiayaan
murabahah
yang
dilaksanakan di PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Bukittinggi, dan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Kota Bukittinggi, Sumatera Barat setelah lahirnya UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?
6
b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan maupun dalam memasarkan produk-produk syariah, khususnya pembiayaan murabahah oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, dan PT. Bank Syariah Bukopin di Kota Bukittinggi Sumatera Barat? Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: a. Pelaksanaan kegiatan pembiayaan murabahah yang dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Bukopin Kota Bukittinggi, masih terdapat beberapa hal yang belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Unundang Perbankan Syariah. b. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan tersebut PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Bukopin Kota Bukittinggi mengalami kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki oleh masing-masing bank tersebut. 2.
Penerapan Prinsip
Prudential Banking dalam Pembiayaan Murabahah
pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia Unit Lubuk Buaya Padang, karya Indra Sakti, tahun 2011, Prodi Kenotariatan. Rumusan masalah dari tesis ini adalah: a. Bagaiamana penerapan prinsip Prudential Banking dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT. Bank Mega Syariah Indonesia Unit Lubuk Buaya Padang? b. Bagaimana akibat hukum atas pelanggaran terhadap prinsip Prudential Banking dalam pelaksanaan murabahah?
7
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah: a. Penerapan prudential banking dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank Mega Syariah Indonesia Unit Lubuk Buaya Padang telah sesuai dengan prinsip syariah yang telah diamanatkan dalam undang-undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 35 ayat (1) b. Akibat hukum atas pelanggaran terhadap prudential banking di PT. Bank Mega Syariah Indonesia Unit Lubuk Buaya Padang dikenakan dua sanksi yaitu administratif dan sanki yuridis. 3.
Pelaksanaan dan Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Murabahah (Jual beli) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tanggamus Lampung, karya Ligga Ayu Burdani, tahun 2011, Prodi Kenotariatan. Rumusan masalah dari tesis ini adalah: a. Bagaiamanakah pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Tanggamus? b. Faktor apakah yang menyebabkan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Tanggamus? c. Faktor apakah yang menyebabkan wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Tanggamus? d. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Tanggamus?
Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah PT. BPRS Tanggamus telah mengikuti peraturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Penyebab atau faktor pembeli wanprestasi pada PT. BPRS Tanggamus terdiri dari
8
faktor intern bank sendiri, ketidak hati-hatian petugas dalam menilai pembeli, serta aspek analisa pembiayaan yang tidak cermat yang dilakukan petugas. Sedangkan faktor ekstern dari pembeli, yaitu pembeli
meninggal dunia, kecelakaan yang
menyebabkan meninggal dunia, kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik permanen, bencana alam, kendala musim, serta kondisi perekonomian. 4.
Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Provinsi Sumatera Utara, karya Muhammad Zamzami, tahun 2010, Prodi Kenotariatan. Rumusan masalah dari tesis ini adalah: a. Bagaimana pelaksanaan pembentukan akad murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan terkait azaz kebebasan berkontrak? b. Bagaiaman perlindungan hukum nasabah dalam akad murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan? c. Bagaimana Peranan notaris dalam proses pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa pada prinsipnya PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan telah menerapkan azaz kebebasan berkontrak yaitu meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa akan mengadakan perjanjian, kebebasan untuk memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuat, kebebasan untuk menentukan isi pasal – pasal dalam perjanjian, dan kebebasan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa.
9
5.
Implementasi Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah (Studi di PT. Bank
Syariah Mandiri
Yogyakarta), karya Suhartini, tahun 2010, Prodi
Bisnis. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah perubahan/perkembangan akad pembiayaan murabahah yang terjadi pada tataran praktek di perbankan syariah khususnya di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip murabahah dalam Fiqih Islam? b. Kendala-kendala apa yang ditemui dalam proses pembiayaan murabahah di lokasi penelitian? Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa pembiayaan Murabahah telah mengalami perkembangan-perkembangan
Al
sampai pada
tingkat yang cukup komplek. Pembiyaan murabahah masa ini telah melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu
pembeli (nasabah), penjual (bank) dan
supplier. Untuk implementasi pembiayaan murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta setidaknya ada 3 (tiga) Pola yang diterapkan. Akad pembiayaan
murabahah yang diterapkan pada PT. Bank Syariah
Mandiri Cabang Yogyakarta masih terdapat beberapa aspek yang kurang relevan dengan prinsip-prinsip dasar murabahah dalam fikih Islam, diantaranya kendala/masalah pembiayaan murabahah yang ditemui di lokasi bukan terjadi akad jual beli, tetapi terjadi pemberian pinjaman uang komoditas. Selanjutnya kredit dicicil oleh nasabah sehingga nasabah tidak merasa berhutang pada bank secara langsung terhadap jual beli komoditas
10
komoditas tersebut. Kedua, jika komoditas yang diakadkan antara nasabah dan bank dimiliki penuh, dibeli dulu atas nama bank kemudian dijual kembali pada nasabah, maka terjadi dua kali proses jual beli. Setelah melakukan penelusuran perpustakaan tersebut,
dari
beberapa
penelitian terdahulu di atas terlihat adanya persamaan dan perbedaan baik objek maupun ruang lingkup kajian dengan penelitian tesis ini. Persamaannya adalah mengkaji implementasi (praktek) oleh Bank Syariah terhadap produk murabahah yang kemudian dianalisis untuk menilai bagaimana kesesuaiannya dengan fiqih murabahah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Perbedaannya dengan peneliti sebelumnya adalah penulis melakukan penelitian mengenai isi perjanjian murabahah dan bagaimana risiko hukum atas ketidaksesuaian isi perjanjian dan pelaksanaannya dengan prinsip syariah.
E.
Manfaat Penelitian
1.
Teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan
hukum, khususnya Hukum Perbankan dalam hal perjanjian antara bank syariah dengan nasabah. Manfaat dimaksud berupa diperolehnya gambaran bagaimana pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian murabahah di perbankan syariah dan bagaimana risiko hukumnya bila prinsip syariah tidak dilaksanakan.
11
2.
Praktis Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh
mana pelaksanaan prinsip syariah dalam perjanjian murabahah antara PT. Bank Syariah Bukopin dengan nasabah sehingga dipenuhinya aspek ketaatan terhadap prinsip syariah, serta memberikan masukan terhadap isi dan pelaksanaan perjanjian murabahah dengan nasabah sehingga bank terhindar dari risiko hukum.
12
