DAFTAR PUSTAKA
Cole, Alan, 2009, Rule of Engagement Handbook, International Institut of Humanitarian Law, Australia. Terry Gill and Dieter Fleck, 2010. The Handbook of The International Law of Militery Operations, Oxford University Pers, Inggris. H. David, Patraeus and James F. Amos, 2009, Counterinsurgency Field Manual, US. Army and US Marine Corps, New York. Natalie, et al., 2010, Maritime Security International Law and Policy Perpectives from Australia and New Zeland, Routledge, New York. Nicholas, Michael Mc., 2008. Maritime Security, Butterworth-Heinemann, USA. Shemella, 2011, Fighting Back What Governments Can Do About Terrorism, Stanford Security Studies an Imprint of Stanford University Press Stanford, Caifornia. Ali, Achmad, Bunga Rampai Bacaan Teori Hukum Karya Saduran Achmad Ali, Jakarta. Apeldoorn, L.J. Van, 1996, Pengantar Umu Hukum, PT. Pradnya Paramita. terjemahan Mr. Oetrid Sadino, Jakarta. Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Asshiddiqie, Jimly, 2012, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia ; Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta. Bakorkamla, 2009, Kewenangan dan Identitas Lembaga Penjaga Laut dan Pantai Sebagai Penegak Hukum Keselamatan, Bakorkamla, Jakarta. __________, 2009, Makna Negara Kepulauan, Bakorkamla, Jakarta. __________, 2009, Penegakan Hukum Maritim, Bakorkamla, Jakarta. __________, 2009, Sistem Administrasi Pemerintah Negara Di Laut, Bakorkamla, Jakarta. __________, 2009, Studi Kasus Penyelesaian Konflik Kewenangan Di Laut Dalam Penegakan Hukum, Keselamatan dan Keselamatan Serta Perlindungan Laut/Maritim, Bakorkamla, Jakarta. __________, 2009, Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut, Bakorkamla, Jakarta.
94
_________, 2011, Kajian Tolak Ukur Pencapaian Indikator Renstra Terhadap RPJM 2010-2014, PT. Struktura, Jakarta. __________, 2010 Laporan Kinerja Triwulan Pertama Januari-Maret 2010, Bakorkamla, Jakarta. _________, 2012, Laporan Kinerja Triwulan Pertama Januari-Maret 2012, Bakorkamla, Jakarta. _________, 2012, Laporan Kinerja Triwulan Kedua April-Juni 2012, Bakorkamla, Jakarta. _________, 2012, Laporan Kinerja Triwulan Ketiga Juli-September 2012. Bakorkamla, Jakarta. _________, 2012, Laporan Kinerja Triwulan Keempat Oktober-Desember 2012, Bakorkamla, Jakarta. _________, 2012, Laporan Kinerja Triwulan Pertama Januari-Maret 2013, Bakorkamla, Jakarta. _________, 2013, Laporan Kinerja Triwulan Kedua April-Juni 2013, Bakorkamla, Jakarta. _________, 2013, Laporan Kinerja Triwulan Ketiga Juli-September 2013, Bakorkamla, Jakarta. _________, 2013, Laporan Kinerja Triwulan Keempat Oktober-Desember 2013, Bakorkamla, Jakarta. Dewan Kelautan, 2008, Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional (Unclos 1982) di Indonesia, DEKIN, Jakarta. Djalal, Hasjim, 2010, Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Lembaga Laut Indonesia, Jakarta. Fakultas Hukum UGM, 2013, Buku Panduan Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Yogyakarta. Friedman, Lawrence M., 2013, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Mediana, Bandung. Heru, P.Y.D, et al., 2011, Tahun 1511 Lima Ratus Tahun Kemudian, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hidro-Oseanografi, 2006, Batas Maritim Republik Indonesia Dengan Negara Tetangga, Jawatan Hidro-Oseanigrafi, Jakarta. 95
Kansil, CST, 1989, Pengaruh Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Koesworo, Setiawan, et al., Buku Putih Keamanan Laut, Bakorkamla, Jakarta. Kusumaatmaja, Mochtar, 1995, Hukum Laut Internasional, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung. Marsetio, 2014, Sea Power Indonesia, Universitas Pertahanan, Jakarta. Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta. Mertokusumo,
Sudikno,
2011,
Teori
Hukum,
Universitas
Atmajaya,
Yogyakarta. ___________, 1999, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta. Moleong, L.J, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung. Munaf, Dicky R. dan Susanto, 2014, Geopolitik dan Geostrategi Keamanan dan Kedaulatan Laut, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sodik, Dikdik M. 2011, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung. Sudjito, 2013, Hukum dalam Pelangi Kehidupan, CV. Tuguyogya Pustaka, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono, 2013, Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan keenam Raja Grafindo Persada, Jakarta. Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-Press, Jakarta. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit UI-Press, Jakarta. Sumardjono, Maria SW., 2014, Metodelogi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogjakarta. Supit, Hengky, 2009, Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, Bakorkamla, Jakarta. Susanto, Astrid S., 1983, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Binacipta, Jakarta. Sutiyoso, Bambang, 2004, Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 96
Triatmodjo, Marsudi, 2013, Materi Teori Hukum, Magister Ilmu Hukum UGM, Yogjakarta. Tunggal, Arif Johan, 2013, Pengantar Hukum Laut, Harvarindo, Jakarta. Winarta, Frans Hendra, 2012, Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta.
UNDANG-UNDANG Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Hukum Laut (United Nations Convention On The Law Of The Sea) 1982; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 ; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla).
97
JURNAL/MAJALAH Dirham, Dirhamsyah, “Penegakan Hukum Laut Di Indonesia”, Volume XXXII, Nomor 1, 2007, jurnal Oseana. Desi Albert Mamahit, 2015, Wawancara Khusus dengan Kepala Bakamla, Gatra 25 November 2015 Oseana, Volume XXXII No. 1, 2007 diakses pada tanggal 5 April sumber:www.oseanografi.lipi.go.id Zon, Fadli (Wakil Ketua DPRRI), 2015, Bakamla Memiliki Peran Strategis Menjaga Keamanan Laut Indonesia, Buletin Parlemen No. 890/I/XII/2015
MAKALAH Ali, Achmad, 2010, “Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan” Vol.1J Kencana, Jakarta. Agoes, Etty R., 2013, “Pengembangan Kerangka Hukum Nasional untuk Mewujudkan Visi Negara Kepulauan di Indonesia”, Pemateri dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh KKP, Red Top, Jakarta. Aprianto, Andy, 2015, “Revitalisasi Bakorkamla Menjadi Bakamla dan Perkembangannya”, Makalah Pembekalan CPNS Bakamla, Ciawi. Bakorkama, 2010, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Gurita 12 Tahun 2010” dalam paparan laporan pelaksanaan kegiatan operasi, Jakarta. Bakorkama, 2015, “ Pokok-Pokok Kebijakan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun 2015”, Jakarta. Burhanudin, Asep, 2014, “Permasalahan dan Penanganan IUU Fishing di Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia”, Dalam Rakortas Bidang Operasi Satgas I, II dan III Tim Korkamla, Jakarta. Dirhamsyah, Dirham, 2008, “Maritim Law Enforcement and Compliance Indonesia : Problem and Recommendatio”, University Wolonggong: Faculty of Law, Humanities and the Arts, Australia. Hasibuan, Rosmi, 2002, “Penegakan Hukum Di Bidang Pelayaran Bagi Kapal Asing Di Perairan Indonesia (Suatu Studi Melalui Perairan Belawan Lantamal-I Sumatera Utara)”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
98
Janu, Rizaldi Indra, 2015, “Struktur & Organisasi Bakamla”, Makalah Pembekalan CPNS Bakamla, Ciawi. Kapo, Wensuslaus, 2014, “Aturan Pelibatan (Rule of engagement-ROE dalam Penegakan Hukum)”, dalam Gladi Posko yang diadakan Bakorkamla, Jakarta. Laili, Umi, 2014, “Kebijakan Penyuluhan Hukum Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur”, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Materi IK2MI, 2014, “Tugas Perbantuan Pertahanan & Keamanan”. Kumpulan IK2MI Bakorkamla, Jakarta. Mamahit, D.A., 2014, “Peran Bakorkamla RI Guna Terwujudnya Keamanan Laut Dan Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Yurisdiksi Nasional”. Paparan Lemhanas PPRA LII Tahun 2014, Jakarta. Meidyanto, Arief, 2015, “Bahan Pembekalan Kasubdit IT Kepada CPNS Tahun 2015”, Makalah, dalam rangka Pembekalan CPNS Bakamla, Ciawi. Muklis, 2015, “Kegiatan Operasi Bakamla”, Pembekalan CPNS Bakamla, Ciawi. Nasrudin, 2014, “Instansi Yang Memiliki Otoritas Penyelenggaraan Keamanan Di Laut”, Draft RUU Kelautan, Jakarta. Nursal, Hudiansyah Is, 2015, “Hukum Laut dan Penerapannya di Indonesia”, Makalah, Pembekalan CPNS Bakamla, Ciawi. Mamahit, Desi Albert, 2015, ”Optimalissi Tugas dan Fungsi Badan Keamanan Luat”, dalam paparan Rapat Eselon I Kemenko Polhukam, 21 Oktober 2015 Mirah, F.F.J., 2015, “Sosialisasi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara” Paparan pada kegiatan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di Makasar Setiadi, Wicipto, 2013, “Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia ; Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial”, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta. Sodik, Dikdik M., 2014, “Pengaturan Rezim Hukum Pulau dalam hukum Laut Internasional”, makalah Seminar yang diselenggarakan oleh Biro Hukum KKP, Red Top, Jakarta.
99
Suyanto, Djoko, 2014, ”Penjaga Poros Maritim Dengan Sistem Deteksi Dini”, Forum Discussion Group, Jakarta. Triyuswoyo, 2015, ”Penguatan Bakama Dalam Rangka Mendukung Keamanan dan Kesejahteraan Bangsa di Laut (Ditinjau Dari Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran)”, disampaikan pada Forum Discussion Group (FGD)- IK2MI, Jakarta Wulansari, Eka Martiana, ”Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks”, Jurnal Rechtsvinding oneline, BPHN, Jakarta.
INTERNET Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum”. Di akses pada tanggal 16 April 2015http://www.docudesk.com Asshiddiqi, Jimly, 2015, Gagasan Negara Hukum Indonesia, di unduh pada tanggal 2 Oktober 2015 http://www.docudesk.comHadianto, Zen. 2015. “Teori Sistem Hukum Friedman”. Diakses pada 12 April 2015 zenhadianto.blogspot.com/.../teorisistem-hukum-lawrence-m-friedman Hendy, Sarmyendra. 2015. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Suatu Penerapan Hukum” diakses pada tanggal 24 April 2015 http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-kehidupanbermasyarakat.html Peran Universal AngkatanLaut. Diakses pada tanggal 26 September 2015 http://binkorpspelaut.tnial.mil.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74: peran-universal-angkatan-laut&catid=41:hukum Ramli, Muhamad Fachri, 2015. Diakses pada tanggal 24 April 2015 http://muhammadfachriramli.blogspot.com/2012/12/seberapa-efektif-hukum-itu.html Sarmyendra Hendy. 2015. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Suatu Penerapan
Hukum”
http://sarmyendrahendy.blogspot.com/2012/06/dalamrealita-
kehidupan-bermasyarakat.html diakses pada tanggal 24 April 2015 Siadari, Ray Pratama, “Teori Ekfektivitas Hukum”, diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 https://www.academia.edu/9568999/Teori_Efektifitas_Hukum Sumardjono, Djoko. 2007. “Kejayaan Maritim Indonesia”. Kompas, 5 Desember 2007 TEMPO Interaktif Online, 27 Januari 2004
100
