HOSPITAL BY LAWS DIVISI BIOETIKA DAN HUMANIORA FK USU 2009
Defenisi • Berasal dari dua kata : yaitu – hospital p ( rumah sakit ) dan – Bylaws ( peraturan institusi )
• Jadi pengertian yang sebenarnya dari hospital bylaws adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh rumah sakit (secara sepihak) dan h hanya b berlaku l k di rumah h sakit kit yang bersangkutan. Tetapi dapat mengikat pihakpihak lain seperti pasien sepanjang mereka sepakat dirawat di rumah sakit yang bersangkutan. g
Peraturan Internal Rumah Sakit d S dan Staff ff Medik M dik • Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RS yang dibuat oleh masing-masing RS (tailor’s made) • KepMenKes RI No. 772/Menkes/SK/VI/02 tentang Peraturan Internal RS (Hospital Bylaws) • KepMenKes RI No. 631/Menkes…./05 tentang P d Pedoman P Peraturan IInternall S Staff Medis M di (M (Medical di l Staff Bylaws)
Penting • Perobahan pola pelayanan di RS dari pelayanan sosial menjadi sosioekonomis. Masyarakat penerima kesehatan makin sadar hak-haknya hak haknya dalam pelayanan kesehatan Memerlukan manajemen yang jelas terukur dan terkesan menjadi rumit
Tailor’s Tailor s Made • Peraturan-peraturan Peraturan peraturan dibuat oleh masingmasing masing RS secara jelas dan rinci • Dapat dikaitkan sebagai perpanjangan tangan hukum untuk kepentingan internal RS sendiri. • Sebagi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan p y kesehatan dan g guna menyelesaikan masalah internal RS. • Lembaga g p profesi yyang g self g governance
• Dalam pandangan hukum perdata, hospital bylaws dapat dijadikan klausula baku (perjanjian baku) yang dapat berfungsi sebagai undangundang bagi pihak-pihak yang secara sadar mengadakan ikatan dengan rumah sakit; baik sebagai b i pasien, i manager, ttenaga medik, dik pekerja non medik dsb. • Hal lain yang tidak boleh dilupakan dalam menyusun hospital bylaws adalah memperhatikan berbagai etika dari berbagai profesi yang ikut terlibat dalam pemberian jasa layanan medik.
RUMAH SAKIT SWASTA • Rumah sakit swasta adalah sarana kesehatan yang didirikan dan dikelola oleh swasta, baik perorangan atau badan hukum ((pasal 56 dan 58 UU kesehatan No.23 thn.1992) • Crowford Morris dan Allan Moritz : – Founded and maintained by private person or a private corporation. – The state having no voice in the management or control of hospital property or the formation of rules for its government
• Berarti ea RS S Swasta S as a bebas membuat hospital bylaws yg sesuai g visi,, misi,, tujuan j serta falsafahnya. y dengan Pemerintah tidak punya hak secara g gp penyusunan y hospital p bylaws y di langsung rumah sakit swasta. • Tetapi pemerintah mempunyai the police power (the power of the state to protect the health health, safety safety, morals morals, and general welfare of its citizens) yang mengatur prinsip-prinsip prinsip prinsip saja saja.
Ruang Lingkup •
Ada tiga aspek penting yang terkait dengan kerumahsakitan yang perlu diatur yaitu : 1. Clinical care 2. Public health care j 3. Manajemen
•
Aspek clinical care menyangkut profesionalisme (standar pelayanan pelayanan, prosedur pelayanan, rekam medik, informed consent, quality assurance dsb)
• Aspek public health care menyangkut pemberdayaan masyarakat dalam rangka p y p promotif dan p preventif. upaya • Aspek manajemen meliputi staf, provider kesehatan, pasien, pemilik, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan dsb. • Kebanyakan rumah sakit (utamanya rumah sakit pemerintah) yang dalam membuat hospital bylaws menjiplak begitu saja j peraturan-peraturan t t yang dikeluarkan dik l k oleh Depkes.
CIRI HOSPITAL BYLAWS YANG BERTANGGUNG JAWAB • Menurut Husein Karbala, ciri-ciri ciri ciri hospital bylaws yang bertanggung jawab adalah : – Tidak menyimpang y p g dari hukum yyang g berlaku – Tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku – Tidak menyimpang dari ketertiban umum dan kesusilaan.
• Ci Cirii llain i : tid tidak kb bertentangan t t d dengan h hak k azasi manusia.
FUNGSI DAN MANFAAT HOSPITAL BYLAWS • Fungsi : – Mengatur kewenangan dan kewajiban pemilik, direksi, manajer, profesional dan tenaga kerja lainnya. – Mengatur hak dan kewajiban klien. – Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban rumah sakit terhadap pemerintah serta lembaga penegakan hukum hukum. – Mengatur tatalaksana melaksanakan j kewenagan g dan hak. kewajiban,
• Manfaat : – Sebagai pedoman bagi semua yang bekerja di rumah sakit – Sebagai sarana untuk menjamin efektivitas, efisiensi serta mutu bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban rumah sakit kepada masyarakat. – Sebagai g p pedoman bagi g klien. – Sebagai prasyarat akreditasi institusi. – Sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak. – Sebagai g acuan bagi g p penyelesaian y sengketa, g , baik di dalam atau di luar pengadilan.
Perlu • Masing-masing Masing masing pemandu (pemilik atau mewakili), motor penggerak (eksekutif, pimpinan) dan staf medis sebagai core business harus memahami peran, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya yang tersusun dalam peraturan yang jelas
BENTUK HOSPITAL BYLAWS • Menurut Guwandi, bentuk hospital bylaws: – Peraturan Rumah Sakit – Standard Operating Procedure (SOP) – Surat Keputusan – Surat Penugasan – Pengumuman – Pemberitahuan
• Perlu dilakukan sosialisasi agar hospital b l bylaws d dapat t dik diketahui t h i oleh l h pihak-pihak ih k ih k yang berkepentingan.
HAKIKAT HOSPITAL BYLAWS • Regulasi yang dibuat oleh rumah sakit dan hanya berlaku di rumah sakit yang bersangkutan • Prasyarat bagi rumah sakit agar dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dengan b ik baik • Prasyarat dalam upaya mewujudkan visi, misi d ttujuan dan j iinstitusi tit i • Transformasi atau diskresi dari berbagai peraturan perundang perundang-undangan undangan yang ada agar supaya lebih profesional, termasuk peraturan dari pihak pemilik rumah sakit
• At Aturan ttentang t h hak kd dan kkewajiban jib pemilik, ilik direksi, manajer, profesional, tenaga kerja l i lainnya d dan kli klien • Acuan bagi penyelesaian sengketa hukum asalkan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan • Acuan bagi penyelesaian sengketa di luar g pengadilan
PISM (Peraturan Internal Staf Medis ) • Staf medis sebagai core busines di RS • Untuk U k menjaga j mutu pelayanan l kesehatan, perlu peraturan sendiri yang d dapat t mengatur t staf t f medis di secara internal i t l • Mengenai : self governing, self ccontrolling dan self disiplining dalam otonomi kolektif
PISM 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
Nama dan tujuan pengorganisasian Keanggotaan Kategori staf medis Pelayanan medik K it Medik Komite M dik Pengaturan mengenai jasa medis Mekanisme review dan revisi Pengaturan mengenai RM, PTM dll
